Author: [email protected]

Wonogiri Jadi Daerah Rawan Gempa Bumi, BPBD Wonogiri Perkuat Mitigasi Bencana ke Desa dan Sekolah

TRIBUNSOLO.COM, WONOGIRI – Sebagian wilayah Wonogiri, khususnya bagian selatan dinilai rawan terdampak bencana seperti gempa bumi dan tsunami.

Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonogiri, Teguh Setiyono, mengatakan beberapa waktu lalu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pernah melakukan kunjungan ke Wonogiri.

Menurutnya yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Wonogiri.

Sebab, wilayah selatan Wonogiri merupakan wilayah karst sehingga terdapat potensi dampak gempa.

“Kalau wilayah karst kan berongga dan rapuh. Tapi sampai sekarang Wonogiri masih aman dari ancaman itu,” kata dia, kepada TribunSolo.com, Rabu (11/1/2023).

Soal dampak tsunami, Teguh menjelaskan berdasarkan pengecekan BMKG, tebing di sekitar pantai di Kecamatan Paranggupito cukup tinggi.

Tebing tinggi itu dimungkinkan bisa menahan laju air apabila terjadi tsunami akibat gempa bumi yang besar.

Namun masyarakat tetap diminta untuk waspada.

“Yang perlu diwaspadai dampak gempa di wilayah karst. Karena berongga itu,” jelasnya.

Menurut dia, BPBD Wonogiri terus berupaya melakukan antisipasi dampak bencana, dengan cara edukasi antisipasi dan simulasi tanggap darurat ke Destana (Desa Tangguh Bencana) maupun sekolah-sekolah.

Adapun kesadaran masyarakat dalam penanggulangan bencana, kata dia, sudah cukup tinggi.

Hal itu dibuktikan dengan terbentuknya 202 Destana di Wonogiri.

Tak hanya itu, BPBD juga memiliki jejaring seperti relawan yang ada di daerah yang juga berperan dalam upaya antisipasi dan mitigasi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.

Sementara itu, pihaknya tidak mendapatkan laporan terkait dampak gempa Pacitan pada Senin (9/1/2023) lalu.

Meski begitu, masyarakat diminta untuk mempercayai informasi yang resmi terkait dengan kejadian gempa bumi.

“Kalau terjadi goncangan jangan panik dan segera keluar rumah dan mencari tempat aman. Manfaatkan juga kentongan sebagai media komunikasi tradisional kita,” ujar Teguh.

Pakar rekomendasikan mitigasi racun pada pangan bernitrogen cair

Jakarta (ANTARA) – Pakar teknologi pangan dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Prof Nuri Andarwulan mengemukakan langkah pencegahan bahaya keracunan yang disebabkan produk pangan olahan mengandung nitrogen cair (Liquid Nitrogen/LN).

“Kendali bahaya pangan mengandung nitrogen cair ada di produsen,” kata Nuri Andarwulan dalam konferensi pers virtual bertajuk Kewaspadaan Dini Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Makanan Siap Saji yang diikuti dari Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, hanya vendor dan karyawan yang terlatih dengan baik untuk menangani LN yang boleh menyiapkan atau menyajikan makanan dan minuman yang diinfuskan LN kepada pelanggan.

Selain itu, hanya kandungan LN food grade yang boleh disimpan dan disajikan dalam wadah yang dibuat khusus untuk menahan efek termal
LN. Wadah tersebut harus memiliki penutup yang longgar atau katup pengaman untuk mencegah tekanan berlebih dan mengurangi risiko ledakan.

Untuk mentransfer LN ke makanan atau minuman, kata Nuri, harus menggunakan labu bersih yang dirancang khusus untuk cairan kriogenik.

“Saat menyimpan, menangani, dan menyajikan LN, standar sanitasi dan kebersihan yang baik harus selalu diikuti untuk mencegah kontaminasi bakteri,” katanya.

Karyawan juga perlu mengenakan alat pelindung diri yang sesuai saat menangani LN. Perusahaan harus memiliki sistem ventilasi dan pemantauan oksigen yang berfungsi untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran atau tumpahan.

“Instruksi yang jelas harus diberikan tentang cara menangani dan menelan produk yang disajikan dengan LN agar aman saat melayani pelanggan,” katanya.

Ia juga merekomendasikan agar peringatan tentang potensi bahaya LN dipasang dengan jelas di mana konsumen dapat melihatnya dengan mudah.

Peralatan makan dan cangkir dengan lengan harus diberikan kepada konsumen untuk mencegah kontak yang berlebihan dengan LN.

“Mangkuk tidak boleh disajikan jika mengandung sisa LN, dan konsumen tidak diizinkan untuk mendapatkan isi ulang,” katanya.

Profesor Departemen Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB itu mengatakan LN adalah cairan diatomik yang berada dalam keadaan cair pada suhu yang sangat rendah.

LN berupa cairan jernih tak berwarna dengan massa jenis 0,807 g/mL pada titik didihnya -195,79 °C. “Ini berarti bahwa karakter diatomik ikatan N kovalen dalam gas N₂ tetap bertahan setelah likuifaksi,” katanya.

LN merupakan cairan cryogenic untuk mempercepat pembekuan dan dapat menyebabkan radang dingin. Efek kesehatan karena menghirup nitrogen secara berlebihan dapat mengakibatkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, pernapasan cepat, sesak napas tanpa peringatan dan kematian.

Jika terjadi kontak kulit dan mata, kata Nuri, dapat menyebabkan luka bakar dingin yang parah dan radang dingin.

“Bahaya biologisnya saat kontak antara kulit dan nitrogen cair atau pipa atau bejana yang tidak diinsulasi yang mengandung Nitrogen cair, dapat menyebabkan luka bakar dingin yang parah,” katanya.

Beberapa kejadian keracunan pangan akibat produk tersebut dilaporkan dari sejumlah daerah, di antaranya pada Juli 2022 terjadi satu kasus pada anak yang mengonsumsi ice smoke di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, yang menyebabkan terjadinya luka bakar.

Pada 19 November 2022, UPTD Puskesmas Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, melaporkan telah terjadi KLB keracunan pangan dengan jumlah kasus 23 orang. Satu kasus di antaranya dirujuk ke rumah sakit.

Pada 21 Desember 2022, UGD Rumah Sakit Haji Jakarta melaporkan menerima pasien anak laki-laki berumur 4,2 tahun datang dengan keluhan nyeri perut hebat setelah mengonsumsi jajanan jenis chiki ngebul.

Reportase Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

Reportase

Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua

{tab title=”Hari 1″ class=”red”}

Hari 1: Senin 9 Januari 2023 | Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Pembukaan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) oleh Sekertaris DInas Kesehatan Provinsi Papua didampingi oleh perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat serta Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI dan PKMK FK-KMK UGM.

PKMK – Papua. Sebagai rencana tindak lanjut UNICEF yang bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan serta Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dalam menyusun modul Operasionalisasi Klaster Kesehatan pada 2022, di awal tahun ini kembali mempercayakan PKMK FK-KMK UGM untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dalam menyusun dan merevisi rencana penanggulangan bencana dan operasionalisasi klaster kesehatan. Kegiatan di – Hotel Horison, Kotaraja Papua, Abepura yang akan dilangsungkan selama lima hari yaitu 9-13 Januari 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas menyusun rencana penanganan bencana dan krisis kesehatan serta cara mengoperasionalisasikan klaster kesehatan

Acara yang direncanakan berlangsung selama lima, pertemuan pertama atau hari ini (9/1/2023) dibuka oleh Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum,M.Kes., dalam sambutannya Aaron menyampaikan bahwa penyusunan Dinkes Disaster Plan ini sangat dibutuhkan terkait dengan rencana pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi, sehingga mereka harus menjadi leader yang baik untuk membimbing provinsi-provinsi muda maupun kabupaten-kabupaten yang ada di Papua nantinya. Menyoal kecukupan kapasitas tenaga kesehatan di daerahnya, Aaron menyampaikan bahwa karakteristik Provinsi Papua juga sangat berbeda dimana tenaga kesehatan terpusat di titik-titik yang padat penduduknya saja sehingga distribusi tidak merata. Serta ilmu dan pengalaman staf di dinas kesehatan juga bervariasi, diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memperluas cakupan informasi dan pemahaman staf dinas kesehatan untuk penanggulangan bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi survey singkat oleh fasilitator PKMK FK-KMK UGM.

Sebelum pemaparan materi, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM yaitu apt. Gde Yulian, M.Epid dan Madelina Ariani, SKM, MPH, menggali level pengetahuan peserta dengan survei singkat terkait substansi yang akan diberikan dalam pelatihan dengan tujuan agar materi yang diberikan di hari-hari selanjutnya akan lebih operasional dan implementatif.

Materi pertama disampaikan oleh perwakilan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, drg. Leny Juniarta, M.Kes., yaitu Update kebijakan dan peraturan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan dimana dalam penyampaiannya Leny sebagai anggota Tim Kerja Mitigasi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, menjelaskan terkait transformasi sistim kesehatan dan bagaimana ketahanan kesehatan perlu lebih mendapatkan porsi dalam penyusunan DInkes Disaster Plan ini. Selanjutnya Paminto Widodo, SKM., Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, Evakuasi, Pengungsi dan Logistik di BPBD Provinsi Papua memberikan materi terkait rencana kontijensi versi 5.0 dan update dokumen rencana kontijensi yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Selanjutnya sesi pertama ditutup oleh penyampaian materi dari dr. Aaron Rumainum, M.Kes. terkait kebijakan dan strategi penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerah Papua.

Pada sesi selanjutnya, fasilitator kegiatan dari PKMK FK-KMK UGM menjelaskan salah satu instrument yang akan berguna untuk menjadi salah satu komponen kunci dalam penyusunan Dinkes Disaster Plan yaitu tabel perhitungan kapasitas maksimum berdasarkan SPM Kesehatan, dimana tabel ini disarikan dari empat regulasi: Permendagri 100 dan 101 Tahun 2018, Permenkes 4 Tahun 2019 tentang SPM Kesehatan dan Permenkes 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan serta pedoman SPHERE dan Pedoman Tenaga Cadangan Kesehatan yang menjadi salah satu program kunci transformasi sistem kesehatan pada pilar 3b.

Ada beberapa feedback yang diberikan beberapa diantaranya yaitu tambahan kolom untuk memberikan kesamaan perspektif terkait definisi operasional substansi yang ditanyakan sebagai indikator serta perlu prioritisasi indikator kunci, karena kurang lebih 70 indikator dalam dokumen ini mungkin ada beberapa yang overlapping dengan indikator lain.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 2” class=”blue”}

Hari 2: Selasa 10 Januari 2023 | – Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Salah satu materi dalam Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan (Dinkes Disaster Plan) dalam menentukan pengorganisasian HEOC/klaster kesehatan Provinsi yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.

Di hari kedua kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi penyusunan struktur operasional penanggulangan bencana dengan menggunakan pendekatan incident command system dan diharapkan juga interoperable dengan struktur SKPDB-sistem komando penanggulangan darurat bencana milik BPBD, materi di sesi pertama diberikan oleh dr. Bella Donna Tampubolon, M.Kes., dari Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM.

Pada penyusunan organisasi ini, dr. Bella Donna M.Kes menggunakan metode crosswalk di mana menyandingkan struktur pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi sehari-hari dengan struktur bencana yang diarahkan dalam Permenkes 75 tahun 2019 sehingga mengkombinasikan pendekatan ICS dengan sistem klaster kesehatan yang mengadaptasi konsep ketahanan kesehatan. Dalam menyusun struktur operasional penanggulangan bencana di dinas kesehatan ini juga digunakan pendekatan parsipatoris, sehingga nama-nama ataupun jabatan yang diproyeksikan untuk berada dalam struktur didiskusikan dengan dinamis menggunakan metaplan termasuk dengan kemungkinan atau potensi kolaborasinya dengan memperhatikan indicator-indikator standard minimum yang sudah diperkenalkan di hari sebelumnya.

Materi kedua di sesi yang pertama ini yaitu penentuan analisis risiko yang disampaikan oleh narasumber dari PKMK FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM, MPH, yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan parsipatoris memprioritaskan potensi-potensi ancaman yang mungkin terjadi di Provinsi Papua. Ada beberapa feedback yang diberikan beberapa diantaranya yaitu perbedaan psikis yang dirasakan oleh peserta pelatihan akibat seringnya gempa dirasakan baik di Maluku Selatan maupun Papua di beberapa hari terakhir hingga bahkan saat dilaksanakannya pelatihan ini juga gempa kecil masih dapat dirasakan. Sehingga prioritisasi ancaman ini menimbulkan bias penilaian.

Pada sesi kedua, disampaikan materi Logistik dan Fasilitas HEOC dan Peta Respon oleh apt. Gde Yulian, M.Epid. Namun penyampaian materi terhenti karena terjadinya kerusuhan di bandara Sentani dan berpotensi untuk merembet ke sekitar hotel tempat dilaksanakannya acara. Sehingga setelah mendapatkan informasi keamanan dari Sekretaris Dinas dan BPBD, pertemuan hari itu segera ditutup dengan didahului dengan berdoa dan peserta segera dipulangkan agar tidak terjebak oleh blokade jalan.

Berita terkait insiden:

https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/10/lukas-enembe-ditangkap-kpk-1-orang-tewas-dalam-kerusuhan-polisi-perketat-pengamanan-di-papua

https://nasional.tempo.co/read/1677807/pendukung-lukas-enembe-serang-markas-brimob-papua

https://papua.antaranews.com/video/3344169/rusuh-di-bandara-sentani-seorang-pendukung-lukas-enembe-tewas

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 3″ class=”green”}

Hari 3: Rabu 11 Januari 2023 | Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: dr. Bella Donna Tampubolon, M.Kes., memberikan penjelasan terkait interoperabilitas klaster kesehatan dengan SKPDB milik BPBD.

Di hari ketiga, kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Beberapa peserta, utamanya dari DInas Kesehatan Provinsi masih melakukan pemantauan situasi yang masih belum kondusif, fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid., kembali melanjutkan materi Logistik, Fasilitas HEOC dan Peta Respon yang terputus di hari sebelumnya.

Selanjutnya peserta melakukan diskusi secara parsipatoris dipandu oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. terkait penugasan dari materi Pengembangan Skenario (Asumsi Dampak dan Asumsi Kebutuhan). Dari skenario yang sudah dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua kemudian diadaptasi oleh Dinas Kesehatan dalam draft Dinkes Disaster Plan untuk dikembangkan secara naratif dan ditambahkan dampak-dampak pada masyarakat seputar masalah kesehatan. Peserta dibagi menjadi dua tim, satu tim berisikan dr. Aaron selaku Sekertaris Dinas Kesehatan, Kingkin W.E.Subroto, ST., MPH., selaku Perencanaan DInas Kesehatan, dan apt. Lusi Ang selaku Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan didampingi oleh drg. Leny Juniarta, M.Kes., dari Pusat Krisis Kemenkes RI untuk membuat parafrase kembali skenario banjir. Tim kedua dari sub-sub klaster yang dibantu oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM untuk mengidentifikasi potensi masalah-masalah kesehatan tematik yang mungkin timbul pada saat bencana.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Penentuan analisis risiko yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan lintas program yang hadir, beberapa ancaman yang dianggap prioritas yakni banjir dan gempa.

Setelah peserta secara partisipatoris mengidentifikasi masalah, peserta kemudian melanjutkan dengan mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang perlu diambil oleh sub-sub klaster di struktur klaster kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini, narasumber dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid., menjelaskan pentingnya Dinas Kesehatan untuk dapat memperhatikan regulasi dan pedoman yang ada, baik itu dari dalam atau internal sektor kesehatan maupun dari lintas sektor agar strategi dan kebijakan yang diambil dapat mudah disinergikan dan dikolaborasikan untuk membagi sumber daya yang dibutuhkan. Mulai dari pengenalan karakteristik bencana berdasarkan on set kejadian bencana dan klaster-klaster penanggulangan bencana yang diadaptasi oleh BNPB.

Beberapa sub klaster dapat dengan mudah menentukan strategi dan kebijakan saat bencana karena sudah memiliki pedoman, seperti pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan, pedoman PPAM-paket pelayanan awal minimum milik sub klaster kesehatan reproduksi maupun pedoman pelayanan gizi saat bencana. Peserta kemudian memformulasikan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan saat bencana sesuai strategi dan kebijakan yang ada kemudian menentukan standar minimal serta potensi-potensi sumber daya yang tersedia.

Beberapa feedback datang dari peserta seperti dari drg. Christine Siregar, M.Kes dan Evan Stanley dari BPBD terkait pengadaan tenda untuk sub klaster kespro yang dapat diadvokasikan dengan lintas sektor terkait. Lintas sektor juga memiliki sumber daya yang dapat dikolaborasikan untuk mengakomodasi strategi dan kebijakan sektor kesehatan saat penanganan bencana

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Tim PKMK FK-KMK UGM didampingi Paminto Widodo, SKM., dari BPBD Provinsi Papua melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Provinsi Dok 2 dan audiensi dengan dr. George Yanes Rumborias,Sp.B, Kepala IGD dan dr. Donald Aronggear, SpB(K), Ketua IDI Wilayah Papua terkait Hospital Disaster Plan yang dimiliki oleh RSUD Provinsi Dok 2

Pada sore harinya tim PKMK FK-KMK bersama drg. Leny Juniarta, M.Kes., dari Pusat Krisis Kemenkes RI dan Paminto Widodo, SKM., dari BPBD Provinsi Papua melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Provinsi Dok 2 untuk berdiskusi terkait update dari rencana penanggulangan bencana rumah sakit (HDP-hospital disaster plan) yang dimiliki RSUD dan kemungkinan dokumen tersebut untuk terintegrasi dan bahkan interoperable dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi Papua maupun Renkon BPBD. RSUD Dok 2 sudah memiliki dokumen HDP namun sudah lama tidak dilakukan pemuktahiran, sehingga tim PKMK FK-KMK UGM mengadvokasi agar dokumen tersebut di-update sesuai dengan kondisi terkini sebelum disinergikan dengan dokumen milik Dinkes maupun BPBD.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 4″ class=”red”}

Hari 4: Kamis, 12 Januari 2023 | Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi diskusi proses penyusunan dokumen DDP dalam salah satu materi yang difasilitasi oleh fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM.

Pada hari keempat kegiatan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menginisiasi pengisian lembar kerja terkait strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Madelina Ariani, SKM, MPH juga menanyakan komitmen dari peserta pelatihan untuk menjadi penanggung jawab komponen-komponen dokumen DDP dan di akhir pelatihan akan ditentukan timeline- nya. Di hari keempat ini, juga dilanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum yang dimiliki dan dibutuhkan di wilayah kerja dinas kesehatan Provinsi Papua yang berpotensi terdampak bencana atau krisis kesehatan di kemudian hari.

Melengkapi sesi penugasan pagi, fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid menyampaikan materi terkait operasionalisasi sub-sub klaster kesehatan dan interoperabilitas dengan struktur komando yang ada baik di BPBD maupun di internal dinas kesehatan sendiri, pedoman-pedoman yang mendukung sehingga dapat diformulasikan kebijakan dan strategi yang jelas, dan korelasi struktur ini dengan pencapaian indikator dan standar pelayanan minimum teknis di level kabupaten/kota dan provinsi.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Interoperabilitas struktur di sub-subklaster seperti subklaster gizi dan subklaster kespro dengan subklaster perlindungan di klaster perlindungan pengungsian milik Kemensos dapat diarahkan untuk berbagi sumberdaya dalam pemenuhan beberapa SPM kabupaten/kota

Pada sesi kedua melanjutkan penugasan pengisian lembar kerja kegiatan-kegiatan yang memiliki standar pelayanan minimum untuk mengidentifikasi kesenjangan terhadap kapasitas maksimum, kemudian dilanjutkan penugasan mengenai SOP dan fasilitas yang dibutuhkan oleh HEOC pada saat akan diaktivasi. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM, Madelina Ariani, SKM, MPH, memandu jalannya penugasan yang dikuti oleh peserta dengan partisipatif. Terdapat banyak feedback dari peserta terkait operasionalisasi HEOC terutama pada penentuan tempat dan form-form yang dibutuhkan. Fasilitator menggunakan pendekatan lembar kerja simulasi table top exercise, dengan instrumen kesiapan klaster kesehatan dengan sekitar 60 pertanyaan untuk membantu peserta pelatihan mengurai permasalahan antar bidang yang bekerja di dinas kesehatan provinsi. Simulasi ini juga kembali memperkenalkan Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 terkait Krisis Kesehatan dan peserta ditunjukkan struktur yang diadvokasikan di regulasi tersebut, kemudian dibandingkan dengan struktur di Rencana Kontingensi Pandemi Nasional dimana di pedoman yang disebut terakhir sudah mengadaptasi ketahanan kesehatan dan pilar-pilar penanganan pandemi milik WHO.

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Kunjungan lapangan ke RSUD Abepura

Pada sore hari tim PKMK FK-KMK UGM didampingi oleh Pusat Krisis Kesehatan melakukan kunjungan lapangan ke RS Abepura untuk melihat kemungkinan terintegrasinya Dinkes Disaster Plan milik Dinas Kesehatan Provinsi dengan Hospital Disaster Plan yang dimiliki oleh rumah sakit.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 5″ class=”blue”}

Hari 5: Jumat, 13 Januari 2023 | Hotel Horison, Kotaraja Papua

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Sesi penutupan dari pelatihan penyusunan rencana kontingensi sector kesehatan di daerah oleh Sekertaris Dinas Kesehatan, dr. Aaron Rumainum, M.Kes.

Hari ini menjadi hari kelima atau pertemuan terakhir dari Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana untuk Sektor Kesehatan di Provinsi Papua yang didukung oleh UNICEF bekerjasama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Fasilitator dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, apt. Gde Yulian, M.Epid, menyampaikan materi terakhir terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh HEOC selama masa tanggap darurat bencana atau krisis kesehatan. Disampaikan penekanan bahwasanya sangat penting bagi dinas kesehatan untuk memahami mengapa banyak orang berusaha mengumpulkan data dan informasi, hal ini disebabkan banyak stakeholder yang ingin mengisi gap dari sistem kesehatan yang terganggu selama bencana, dengan paham tujuan pengumpulan data dan informasi maka dinkes dapat memformulasikan sistem yang efektif dalam penyediaan informasi terkait kesehatan.

Salah satu contohnya memahami alur dan mekanisme pelaporan dan pemanfaatan form-form terkait yang digunakan oleh HEOC, pengelolaan relawan dan penyampaian informasi terkait sub-sub klaster. Setelah mengkaji langsung form RHA dan kemanfaatan public health situation analysis (PHSA) atau infografis bencana maka kebutuhan SOP pengelolaan data sangat esensial untuk dimasukkan ke dalam dokumen dinkes disaster plan termasuk penyediaan papan informasi di pos koordinasi klaster kesehatan atau HEOC. Acara dilanjutkan dengan demonstrasi simulasi rapat klaster kesehatan yang dipimpin oleh dr. Aaron Rumainum, M.Kes., melibatkan para Kabid dan PJ sub-sub klaster yang hadir di pelatihan ini. Demonstrasi ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal yang sebaiknya dilakukan pada saat rapat internal dinas kesehatan provinsi dan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan subklaster yang telah disusun berdasarkan kebijakan dan strategi program terkait.

Acara selanjutnya ialah sambutan penutup dari perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, dr. Ratih Wulandaroe, perwakilan PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes dan terakhir Sekretaris Dinas dr. Aaron Rumainum, M.Kes, yang kembali menyampaikan meskipun banyak rekan yang diundang dalam pelatihan penyusunan rencana kontingensi sektor kesehatan dalam menghadapi bencana atau krisis kesehatan, namun memang hanya sedikit yang terpilih, dalam artian, penanggulangan bencana memang membutuhkan kesiapan dan keikhlasan dari para petugas kesehatan. Beliau berharap sharing ilmu dan pengalaman dari PKMK FK-KMK UGM yang difasilitasi oleh UNICEF ini dapat terus berlanjut dengan pertemuan offline berikutnya pada Maret 2023 dan semoga meskipun menjadi provinsi pertama diberikan pelatihan tidak menjadi provinsi terakhir yang menyelesaikan dinkes disaster plan ini. Agenda terdekat selain menyelesaikan penugasan terkait bab-bab komponen dari disaster plan, PKMK FK-KMK UGM akan terus mendampingi dan mengadvokasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memiliki SK Klaster Kesehatan.

Reporter : apt. Gde Yulian, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Lowongan Pekerjaan Asisten Peneliti/ Konsultan

Open Recruitment Asisten Peneliti Divisi MBK

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM

Kualifikasi
– Usia maks 30 tahun
– Pendidikan S1/S2 Ilmu Kedokteran, rumpun Ilmu Kesehatan atau Manajemen Bencana
– Mampu berbahasa Inggris (aktif/pasif)
– Domisili Yogyakarta
– Berpengalaman menjadi relawan (diutamakan)
– dan syarat lain yang dibutuhkan

Selengkapnya silakan simak di infografis berikut:

Drainase di Kota Besar Pantura Jawa Tak Cukup Hadapi Banjir

Merdeka.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan drainase pada kota-kota berpopulasi besar serta kawasan pantai utara (pantura) di Pulau Jawa, tidak cukup untuk menghadapi banjir yang disebabkan curah hujan dan gelombang tinggi.

“Populasi ini memberikan tekanan pada ekosistem yang mungkin sistem drainasenya tidak mampu menghadapi curah hujan tinggi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing yang diikuti daring di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (4/1).

Ia mengatakan kota besar yang dimaksud di antaranya pesisir Jabodetabek, Semarang (Jateng) dan Surabaya (Jatim).

BNPB mengharapkan seiring dengan dilakukannya teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna mengurangi dampak cuaca ekstrem dan potensi hujan berintensitas lebat, pemerintah daerah dapat membenahi drainase primer dan sekunder.

TMC yang dilakukan pada masa Natal dan Tahun Baru 2023, menurut Abdul Muhari, setidaknya telah mengurangi potensi hujan dan perkiraan bencana hidrometeorologi basah yang sebelumnya telah diprediksi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, Dikki Rulli Perkasa mengatakan curah hujan tinggi pada akhir tahun 2022 menimbulkan tantangan baru.

“Tantangan kami curah hujan tinggi, ada keterbatasan kemampuan drainase primer, termasuk sisi utara Jawa, pada saat yang sama terjadi gelombang pasang, atau permukaan air laut tinggi,” katanya.

Hal itu, kata dia, menyebabkan fenomena banjir, termasuk di lintasan rel kereta api. Seolah-olah membuat kereta api berjalan di atas laut.

Air yang menggenang, katanya, tidak bisa bergerak ke arah laut dan menjadi genangan yang lama surutnya. Suasana yang hampir sama juga dialami Jawa Tengah pada Februari 2021.

Ia mengatakan BPBD Jateng telah mengantisipasi potensi curah hujan tinggi dan gelombang tinggi pada 31 Desember 2022- 8 Januari 2023 melalui informasi yang diberikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Kebijakan TMC yang dilakukan BNPB, kata dia, cukup berhasil menekan potensi curah hujan tinggi, sehingga pada sore hari yang biasanya berpotensi hujan, kini hanya terbentuk awan mendung.

Ia mengatakan saat ini kondisi genangan di pantura Jateng mulai terkendali dan surut. Beberapa wilayah tergenang yang mengganggu mobilitas masyarakat di antaranya Kecamatan Genuk, Semarang hingga Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus, serta Kabupaten Pati.

Pompa air yang dioperasionalkan Dinas Sumber Daya Air masih terus berfungsi, dan Kementerian PUPR telah memastikan sistem drainase bekerja efektif.

Kerugian akibat banjir mencakup 15 Kabupaten/Kota di Jateng. Pengungsi yang mulai meninggalkan lokasi pengungsian ada di Kabupaten Pekalongan, Kudus, Demak dan Batang.

“Ke depan ini akan menjadi PR kita bagaimana bencana rob bisa kita kendalikan dan potensi bencana lain secara otomatis bisa kita atasi,” demikian Dikki Rulli. [eko]

Gunung Anak Krakatau Meletus, Ketinggian Abu Mencapai 3.000 Meter

Liputan6.com, Jakarta – Gunung Anak Krakatau (GAK) kembali meletus pada Rabu sore, (4/1/2023), pukul 15.09 wib. Ketinggian semburan abu vulkanik mencapai 3.000 meter dari atas puncak.

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Ade Yasser Akhmad Purwata, petugas pos pantau GAK Pasauran, Kabupaten Serang, Banten, yang diunggah di aplikasi resmi Magma Indonesia menuliskan bahwa kolom abu berwarna hitam tebal mengarah ke timur.

Letusan itu terekam di alat seismogram dengan amplitudo maksimum 65mm dan berdurasi 1 menit 37 detik.

Dalam laporan lainnya, letusan gunung berapi di perosotan Selat Sunda itu terjadi juga pukul 14.10 wib, di hari yang sama, dengan ketinggian 100 meter.

Pokja Bencana FK-KMK UGM Menandatangani Pakta Integritas Tenaga Cadangan Kesehatan

Reportase

21 Desember 2022

Pokja Bencana FK-KMK UGM Menandatangani Pakta Integritas Tenaga Cadangan Kesehatan

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM menandatangai fakta integritas tenaga cadangan kesehatan

Makassar. Dalam rangkaian Pencanangan dan Sosialisasi Tenaga Cadangan Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, Ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM – Sutono, SKp, M.Kep, MSc telah mendatangi pakta integritas mengenai komitmennya sebagai tenaga cadangan kesehatan yang siap dimobilisasi kapanpun pada situasi tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan di seluruh Indonesia. Penandatanganan pakta integritas ini juga melibatkan organisasi profesi kesehatan, tim-tim medis, PSC 119, dan organisasi kemasyarakat lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia.

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Menteri Kesehatan Indonesia memberikan sambutan

Acara dilangsungkan di Ballroom Claro Hotel Makassar, Sekjen Kementrian Kesehatan melaporkan aktivitas tim kerja Tenaga Cadangan Kesehatan selama beberapa bulan ke belakang; bagaimana sistem registrasi disiapkan, bagaimana juknis tersusun dan rencana pembinaan. Disambut dan dibuka oleh Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU Menteri Kesehatan Indonesia, pihaknya menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi reformasi dan transformasi kesehatan. Salah satunya mengenai pilar ketahanan kesehatan yang didukung oleh program Tenaga Cadangan Kesehatan ini. Kegiatan ini juga menandai kerjasama antara BNPB dan BMKG dalam upaya mendukung ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan ke depannya.

Sosialisasi lebih jauh mengenai sistem tenaga cadangan kesehatan dijelaskan oleh Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Dr. Sumarjaya, S.Sos., S.K.M., M.M., Mfp, Cfa. Jaya berharap akan semakin banyak instansi dan perorangan yang melakukan registrasi ke sistem tenaga cadangan kesehatan. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyampaikan mengenai update penanganan gempa bumi sebulan ini dan pembelajarannya untuk penyempuranaan sistem tenaga cadangan kesehatan ke depannya. Terakhir, penyegaran mengenai bencana dan manajemen bencana disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K).

Dok. PKMK FK-KMK UGM

Tim Ahli dan Plt. Kepala Pusat Krisis Kesehatan (kiri) dan Ketua tim kerja (kanan) di akhir sesi

Tim ahli tenaga cadangan kesehatan, diantaranya dari PKMK FK-KMK UGM yaitu dr. Bella Donna, M.Kes; Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dan Madelina Ariani, MPH serta tim kerja dari Pusat Krisis Kesehatan bersyukur dan merasa lega dapat mensosialisasikan kegiatan ini. Masih banyak pekerjaan rumah, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada sambutannya bahwa program ini masih perlu dikembangkan hingga 24 bulan ke depan. “Jika lebih cepat, itu lebih baik,” kata Budi.

Reportase oleh Madelina Ariani

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM

128 Keluarga di Simeulue Aceh Terdampak Banjir, Puluhan Rumah Terendam

Merdeka.com – Banjir di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh menyebabkan 128 keluarga terdampak. Selain itu puluhan rumah terendam banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simeulue Zulfadli mengatakan, korban terdampak tersebut merupakan warga Desa Leubang Hulu, Kecamatan Teupah Barat.

“Hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan puluhan rumah di Desa Leubang Hulu, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue direndam banjir. Sebanyak 128 keluarga terdampak bencana tersebut,” kata Zulfadli. Minggu (18/12). Dikutip dari Antara.

Ketinggian banjir yang melanda wilayah tersebut mencapai 80 sentimeter. Banjir tidak hanya merendam rumah penduduk, tetapi juga fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan badan jalan.

“Banjir juga merendam persawahan dan perkebunan serta memutuskan akses warga dari dan ke daerah tersebut. Hingga kini, belum ada warga yang mengungsi. Warga masih bertahan di rumah masing-masing,” lanjutnya.

Selain di Desa Leubang Hulu, kata Zulfadli, banjir juga terjadi di Desa Abail, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Banjir merendam jalan raya hingga tidak dapat dilewati.

“Untuk membantu warga melintas, tim BPBD Simeulue dibantu pihak terkait menyediakan perahu karet. Selain itu, warga desa membuat rakit membantu masyarakat yang melintas,” terangnya.

Zulfadli mengatakan tim BPBD Kabupaten Simeulue juga sudah diturunkan ke lokasi banjir untuk menyalurkan bantuan, mendata masyarakat terdampak, serta menilai kerugian akibat musibah ini.

“Tim juga bersiaga membantu masyarakat yang membutuhkan evakuasi. Kami juga sudah menyiapkan kebutuhan masa panik seperti dapur umum, dan tenda pengungsian,” bebernya.

BPBD mengimbau masyarakat di Kabupaten Simeulue mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan bencana alam.

“Berdasarkan peringatan dini BMKG, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang di beberapa wilayah di Kabupaten Simeulue hingga beberapa hari ke depan,” tandasnya.

Korban Terdampak Banjir Bandang Boalemo Gorontalo Capai 6.612 Jiwa

GORONTALO, KOMPAS.com – Sebanyak 2.061 Kepala Keluarga (KK) atau 6.612 jiwa warga Kabupaten Boalemo, Gorontalo terdampak banjir bandang yang terjadi akibat hujan keras berkepanjangandengan ketinggian air mencapai 1 meter.

Cuaca ekstrem ini mulai dirasakan pada Jumat yang menyebabkan sungai meluap sampai ke permukiman. Warga yang berada di bantaran sungai sampai pusat kota Kabupaten Boalemo mulai didatangi air bah. Jalan, fasilitas umum dan rumah warga digenangi air.

“Banjir bandang terjadi mulai Sabtu pada sore sampai malam,” kata Mans Mopangga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin (19/12/2022).

Akibat bencana ini ribuan warga menjadi korban luapan, air dan lumpur memasuki rumah-rumah warga dan fasilitas umum.

Mans Mopangga mengungkapkan, sebanyak 6.612 jiwa menderita akibat banjir bandang. Mereka berasal dari beberapa desa di Kecamatan Tilamuta

Ia merinci korban terdampak banjir berada di Desa Piloliyanga sebanyak 616 KK atau 2.132 jiwa, Limbato 427 KK atau 1.321 jiwa, Mohunggo 450 KK atau 1350 jiwa, Hungayonaa 25 KK atau 125 jiwa dan di Desa Lamu sebanyak 53 KK atau 214 jiwa.

Selain di Kecamatan Tilamuta, di Kecamatan Dulupi juga terdapat 1470 jiwa atau 490 KK yang terdampak banjir bandang.

Dinas Sosial Bersama Tagana Kabupaten Boalemo sudah melakukan asesmen dan pendataan di korban terdampak di lokasi, mereka juga sudah melakukan evakuasi barang berharga milik korban terdampak, distribusi bantuan makanan.

“Pemerintah juga mengirim bantuan logistik untuk penyintas melalui gudang Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Baznas Kabupaten Boalemo,” kata Mans Mopangga.

Mans Mopangga menyebut ada sejumlah kendala yang dihadapi di lokasi bencana, antara lain kesulitan mengaskses komunikasi melalui jaringan seluler sehingga petugas di lapangan tidak bisa cepat mengirim laporan hasil asesmen di lokasi banjir.

Hidup di Bawah Bayang-Bayang Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru

Merdeka.com – Ancaman banjir lahar dingin Semeru masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Tetapi warga tetap nekat menyeberangi sungai aliran lahar Semeru untuk beraktivitas sehari-hari.

Pasca banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu (17/12) lalu, warga bantaran sungai Regoyo masih beraktivitas di sekitar aliran sungai. Mereka mengaku terpaksa karena tidak memiliki alternatif jalan lain.

Perlu diketahui, banjir lahar dingin mengakibatkan Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang Jawa Timur terisolir hingga saat ini.

Hal itu dikarenakan jembatan limpas yang merupakan akses satu-satunya penghubung Dusun tersebut ambles akibat diterjang banjir lahar dingin disertai sisa material erupsi Semeru.

Alhasil, warga setempat harus nekat menantang maut dengan melintasi sungai aliran lahar yang masih deras. Terlihat, sejumlah warga turun langsung melewati aliran sungai lahar untuk bisa menyeberang keluar agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Meski dihantui rasa takut dan trauma, namun tak ada pilihan lain warga setempat untuk bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari untuk kelangsungan hidup.

Samsul, warga Sumberlangsep mengaku semenjak jembatan penghubung Dusunnya ambles diterjang banjir lahar, praktis aktivitas warga setempat terhambat.

“Sekarang sulit jalan sudah enggak ada sama sekali, bisa tapi agak sengsara,” katanya saat ditemui pada Minggu (18/12).

Ia mengaku khawatir saat menyeberangi sungai lahar material sisa erupsi Semeru ambles dan bisa mencelakai warga yang melintas.

“Semuanya pada kesusahan semua, sebetulnya saya takut, khawatir waktu diinjak (sisa material erupsi) itu ambles, makanya motor saya ditaruh di seberang jalan,” jelasnya.

Selain memutus jalur untuk menuju Dusun Sumberlangsep, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu juga membuat rumah warga setempat rusak parah.

Terlihat bangunan rumah yang letaknya tak jauh dari sungai Regoyo itu sudah hancur. Sebagian bangunan rumah juga telah terendam material erupsi.

Sementara itu, pihak BPBD Lumajang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati mengingat adanya potensi terjadinya banjir lahar dan letusan sekunder.

Warga diimbau untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di sepanjang daerah aliran lahar yang berhulu ke Gunung Semeru. Hal ini mengingat intensitas curah hujan di wilayah sekitar sungai aliran lahar masih tinggi.

“Saat ini hujan bisa terjadi sewaktu -waktu meski tidak merata, maka dari itu tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, karena sisa material yang berada di Kamar Kajang, Kajar Kuning, Curah Kobokan dan sungai lanang itu masih banyak,” ujar Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo.

Selain itu, ia juga mengimbau warga untuk terus tingkatkan kewaspadaan akan bagi warga yang meLintasi zona merah mengingat status Gunung Semeru masih pada level 3 Siaga.

“Potensi guguran APG ini masih ada, jadi tetap waspada karena status Semeru masih Siaga level 3,” ujarnya.

[rhm]