BPBD Cianjur siagakan alat berat di jalur mudik antisipasi bencana

Cianjur (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiagakan alat berat di titik rawan bencana alam di sepanjang jalur mudik Cianjur, sebagai upaya penanganan cepat saat terjadi bencana.

Sekretaris BPBD Cianjur, Rudi Wibowo saat dihubungi Kamis, mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG intensitas hujan hingga akhir bulan April masih tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi terjadinya bencana alam.

“Karena sebagian besar wilayah Cianjur masuk dalam zona merah bencana, termasuk jalur yang akan dilalui pemudik mulai dari utara hingga selatan termasuk rawan terjadi bencana, sehingga kami imbau pemudik yang melintas untuk ekstra waspada saat melintas,” katanya.

Namun untuk penanganan cepat, pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab Cianjur, Pemprov Jabar dan pusat, untuk menyiagakan alat berat di wilayah utara dan selatan, sebagai upaya antisipasi ketika terjadi bencana, sehingga tidak sampai terisolir.

Untuk pengawasan dan pemantauan hingga saat ini, pihaknya masih menyiagakan sekitar 1.000 orang Relawan Tangguh Bencana (Retana) di masing-masing kecamatan dan desa. Bahkan mereka akan dilibatkan dalam pengawasan jalur rawan bencana di wilayah selatan menjelang dan setelah Lebaran.

“Kita akan siagakan relawan di titik rawan longsor yang dapat memutus akses mudik khusus di jalur selatan Cianjur seperti Sukanagara, Pagelaran, Cibinong hingga Naringgul. Mereka akan bertugas bersama TNI/Polri untuk mengimbau pengguna jalan atau pemudik untuk ekstra hati-hati,” katanya.

Pihaknya mengimbau warga di wilayah rawan bencana, segera melapor jika melihat tanda alam akan terjadi bencana ke aparat setempat atau langsung ke BPBD Cianjur dan segera melakukan evakuasi mandiri.

“Kita siagakan relawan termasuk melakukan tindakan evakuasi ketika terjadi bencana,” katanya.

Berbagai Strategi BNPB Mengantisipasi Bencana Saat Mudik

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersiap mengantisipasi bencana saat mudik Lebaran 2022. Persiapan dengan mengerahkan tim, relawan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“BNPB mengerahkan tim relawan dan BPBD untuk bersiap siaga di wilayah-wilayah yang rawan bencana,” kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dikutip dari Antara, Kamis, 21 April 2022.

BNPB telah mengeluarkan peta mudik aman bencana disertai kontak BPBD terdekat. Hal tersebut diharapkan mempermudah masyarakat mengetahui potensi bencana saat mudik.

“Sudah terpetakan daerah mana yang rawan banjir, longsor, dan bencana lainnya. Peta ini dapat diakses di Inarisk BNPB,” kata Suharyanto.

Selain bencana alam, BNPB melakukan upaya pencegahan bencana nonalam covid-19. Masker dibagikan fasilitas publik dan pengawasan protokol kesehatan di pos pelayanan mudik hingga tempat wisata diperketat.

Di sisi lain, Suharyanto meminta pemudik yang belum vaksinasi covid-19 dapat mengakses posko vaksinasi di beberapa titik jaur mudik. 

“Jika ditemukan ada pemudik yang belum vaksin, pemudik tidak akan diputarbalikan ke rumah namun disiapkan pos-pos vaksinasi di beberapa titik jalur mudik untuk menyediakan vaksinasi di tempat bagi pemudik tersebut sebelum melakukan perjalanan,” kata dia. 

Dia mengimbau pemudik mengunduh aplikasi PeduliLindungi dan mengisi Electronic Health Alert Card (EHAC). Pihaknya bakal melakukan pengecekan acak ke pemudik.

“Pemudik diwajibkan mengisi EHAC di aplikasi PeduliLindungi dan yang diperbolehkan lewat adalah kategori hijau, jika kategori merah harus memiliki hasil PCR atau Antigen,” kata Suharyanto. 

(ADN)

Catat Syarat Mudik Lebaran Terbaru, Tak Cuma Wajib Vaksin Booster

Jakarta – Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan perjalanan mudik Lebaran 2022 terbaru. Ada ketentuan tambahan mengenai perjalanan khusus untuk anak usia 6-17 tahun.

Bagi anak di bawah usia 18 tahun, mereka tak perlu tes COVID-19 baik PCR atau antigen sebelum melakukan perjalanan mudik. Namun, harus menunjukkan sertifikat vaksin kedua. Ketentuan ini berlaku di semua moda transportasi baik darat, laut, dan udara.

Berikut aturan lengkap terbaru perjalanan dalam negeri per 19 April 2022:

  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.
  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
  • PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.
  • PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
  • PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
  • PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah menerima vaksin dosis kedua dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan hasil negatif rapid test antigen, namun wajib melampirkan kartu/sertifikat vaksin dosis kedua.

Selain vaksin booster, syarat wajib lainnya yang harus dipenuhi yakni mengisi e-HAC. Seluruh moda transportasi akan wajib melakukan pengisian e-HAC untuk melanjutkan perjalanan.

Petugas di seluruh moda transportasi akan memeriksa status kelayakan perjalanan melalui e-HAC yang telah diisi oleh para pemudik sehari atau sesaat sebelum melakukan perjalanan. Khusus bagi pelaku perjalanan dengan kendaraan pribadi, pemeriksaan akan diberlakukan sistem secara acak.

Aturan pengisian eHAC ini tidak diwajibkan bagi anak berusia 6 tahun ke bawah yang dibebaskan dari syarat vaksinasi dan tidak wajib melakukan tes antigen atau RT-PCR sebagai syarat perjalanan.

“Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik dengan moda transportasi darat, laut dan udara wajib mengisi eHAC sebagai syarat untuk melanjutkan perjalanan,” kata Chief of DTO Kemenkes RI, Setiaji.

Amukan Omicron di Shanghai Nggak Kelar-kelar, China Ngotot Lockdown

Jakarta – China melaporkan tujuh kasus baru kematian COVID-19 di Shanghai per Selasa (19/4). Angka kematian terus meningkat setelah pemerintah setempat mencatat lebih dari ratusan hingga ribuan kasus infeksi COVID-19 sepanjang pekan selama lockdown.

Negara itu melaporkan dua kasus kematian pertama sejak lockdown per Senin (18/4). Total akumulatif kematian COVID-19 di masa lockdown Shanghai mencapai 10 orang.

Dikutip dari Channel News Asia, Beijing bersikeras menerapkan strategi nol kasus COVID-19 dengan terus melakukan testing secara masif, di tengah krisis pandemi.

 

Namun, beberapa wilayah dikhawatirkan tetap melaporkan lonjakan kasus lantaran angka vaksinasi yang rendah pada populasi lansia. Pemerintah Shanghai mengungkap per Minggu kemarin, kurang dari 40 persen lansia yang baru menerima booster.

Hong Kong sejauh ini melaporkan jumlah kematian COVID-19 mendekati 9 ribu kasus sejak Omicron menghadang negara tersebut. The Shanghai Municipal Health Commission mengungkap pasien COVID-19 yang meninggal banyak disumbang kelompok lansia dan pengidap komorbid seperti diabetes dan jantung.

“Pasien di rumah sakit yang meninggal kebanyakan tidak bisa tertolong karena memiliki riwayat komorbid,” jelas Shanghai Municipal Health Commission.

Shanghai juga melaporkan lebih dari 20 ribu kasus baru COVID-19, yang masih didominasi kasus tanpa gejala. Sekitar 25 juta warga menjalani lockdown dan tetap berada di rumah.

Tidak sedikit di antara mereka mengaku kekurangan pasokan makanan, sehingga mendesak pemerintah untuk mencabut ketentuan lockdown.

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Lumajang, Warga Mengungsi

LUMAJANG – Hujan deras yang terjadi sejak Rabu 20 April 2022 sore hingga malam mengakibatkan debit Sungai Menjangan dan Bondoyudo di Lumajang, Jawa Timur meluap ke permukiman warga, para Rabu malam.

Akibat luapan ini, ratusan rumah warga di tiga desa terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Sejumlah warga mengungsi ke tempat aman karena khawatir ketinggian air terus meningkat.

Banjir merendam ratusan rumah warga di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Banjir mulai merendam rumah-rumah warga sejak menjelang buka puasa dan terus meningkat akibat hujan lebat juga terjadi di lokasi.

Bahkan, di sejumlah titik, ketinggian air terus bertambah hingga mencapai 1 meter yang membuat sejumlah warga terdampak memutuskan untuk mengungsi secara mandiri.

Sementara sejumlah petugas BPBD Kabupaten Lumajang terus menyisir lokasi banjir sambil membawa perahu karet sebagai upaya antisipasi untuk evakuasi warga. Sejumlah warga juga berusaha menyelamatkan perabotan ke tempat yang lebih tinggi karena khawatir ketinggian air terus meningkat.

Salah seorang warga, Dian Wulandari berharap, banjir akibat luapan sungai yang sudah jadi langganan ini segera surut. Sehingga mereka bisa kembali beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa secara normal.

Berdasarkan data sementara, kata Camat Sukodono, Indriyono, tercatat ada tiga desa di Kecamatan Sukodono, Lumajang yang terendam banjir. Di antaranya Desa Kebon Agung, Desa Karang sari dan Desa Kutorenon.

Petugas hingga kini masih mendata dampak banjir luapan Sungai Karang Menjangan dan Sungai Bondoyudo ini untuk menyiapkan bantuan logistik jika banjir belum surut.

 
 

(Ari)

Banjir Rob Terjang Pesisir Medan, Warga Mengeluh Ibadah Puasa Jadi Terganggu

MEDAN – Banjir rob menerjang permukiman warga di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Banjir dari air pasang laut tersebut, sudah terjadi sepanjang bulan puasa Ramadhan, sehingga cukup mengganggu aktivitas warga saat berpuasa.


Air banjir biasa mulai naik dan merendam permukiman serta jalan, sekitar pukul 13.00 WIB. Kondisi tersebut akan terus terjadi hingga pukul 18.00 WIB, atau menjelang saat berbuka puasa air baru mulai

Ciliwung Meluap, 29 RT di DKI Jakarta Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, 29 rukun tetangga (RT) terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung.

Titik banjir tersebar di Jakarta Timur sebanyak 28 RT, dan satu RT di Jakarta Selatan. Ini berdasarkan data per 19 April 2022 pukul 09.00 WIB.

“Update info genangan sampai dengan pukul 09.00 WIB saat ini 29 RT atau 0,095 persen dari 30.470 RT yang ada di DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI, M Insaf, dalam keterangan, Selasa (19/4/2022).

Insaf mengatakan, ketinggian banjir rata-rata di atas 40 sentimeter. Untuk wilayah Jakarta Timur, ketinggian banjir di 9 RT Kelurahan Cawang sekitar 50 sampai 130 sentimeter.

Kemudian di Kelurahan Kampung Melayu terdapat 19 RT dengan ketinggian banjir 50-125 sentimeter.

Selanjutnya, ketinggian banjir di satu RT Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, mencapai 90 sentimeter.

Kendati demikian, kata Insaf, saat ini tidak ada warga yang mengungsi. “Kondisi genangan sedang ditangani oleh DSDA, Damkar dan PPSU Kelurahan. Genangan ditargetkan akan surut dalam waktu cepat,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jadi Tuan Rumah GPDRR, RI Dorong Dunia Perkuat Mitigasi Bencana

Jakarta – Indonesia tengah mematangkan persiapan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) tahun 2022. Ini merupakan forum dua tahunan yang digagas oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana atau United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

Bagi Indonesia, panduan pelaksanaan terhadap pengurangan risiko bencana sangat penting, apalagi Indonesia berada di ring of fire yang membuatnya lebih rentan terhadap bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Infokom PMK), Kementerian Komunikasi dan Informatika Wiryanta mengatakan dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan resiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional.

“Forum GPDRR menjadi ajang kolaborasi untuk tangguh bencana. Indonesia dan seluruh negara di dunia membahas pentingnya mitigasi, belajar praktik baik dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata Wiryanta dalam keterangan tertulis, Selasa (19/4/2022).

Diketahui, GPDRR adalah forum multi pemangku kepentingan dua tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

Para delegasi yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana dari seluruh dunia akan berkumpul dan merumuskan panduan strategis untuk pelaksanaan kerangka global pengurangan risiko bencana (Sendai Framework of Disaster Risk Reduction 2015- 2030).

Selain pembahasan strategis tentang mitigas bencana alam, forum GPDRR juga diharapkan menjadi kesempatan untuk mencari solusi bersama dalam penanganan bencana non alam dalam konteks Pandemi COVID-19.

Badan Dunia berkolaborasi dengan pemangku kepentingan akan membahas studi kasus berbagai negara yang berhasil melakukan penanganan bencana non alam dalam kerangka pengendalian pandemi COVID-19.

Pembahasan di dalam forum GPDRR akan dibagi dalam empat klaster. Pertama adalah ancaman bencana alam klaster geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi dan gunung berapi. Kedua yaitu klaster ancaman hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Klaster ketiga adalah klaster ancaman hidrometeorologi basah, yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, dan abrasi pantai. Klaster yang terakhir adalah ancaman bencana non alam, seperti pandemi COVID-19.

Siaga Bencana, BPBD DKI Tempatkan Tim Reaksi Cepat di Setiap Kelurahan

JAKARTA, iNews.id – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji menempatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap kelurahan. Hal tersebut dilakukan guna memetakan kembali potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing.

 Isnawa mengatakan, diturunkannya TRC untuk memantau potensi bencana sejak dini di tiap kelurahan, sesuai dengan tupoksi BPBD yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2016.

“Kami menerjunkan pasukan TRC pada setiap kelurahan untuk mulai mendalami profil kelurahan dan menginventarisir setiap potensi bencana yang ada, seperti kebakaran, banjir, tanah longsor dan sebagainya,” kata Isnawa dalam keterangannya, dikutip Senin (18/4/2022).

 Tidak hanya itu, menurut Isnawa, TRC juga ditugaskan untuk mendata sarana, prasarana dan segala aspek pendukung yang dibutuhkan ketika terjadi bencana.

“TRC akan meninjau kembali lokasi-lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan, untuk memastikan segala unsur pendukung siap dan layak ketika terjadi bencana, khususnya dalam aspek kesehatan, kedaruratan, dan logistik,” katanya.

Isnawa mengimbau masyarakat yang terkena atau melihat bencana di tiap-tiap daerah, bisa cepat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112. Masyrakat juga bisa menggunakan tombol darurat pada aplikasi Jakarta Aman.

“Sinergitas ini sangat penting, sembari TRC mensosialisasikan layanan aduan kedaruratan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat” katanya. 

Editor : Reza Fajri

Pendampingan Online Hospital Disaster Plan

bimtek hdp bencana rev mei2

{tab title=”Kerangka Acuan” class=”green” }

Hospital disaster plan diamanatkan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang salah satu bunyinya: Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Namun, penyusunan hospital disaster plan (HDP) yang terkendala di rumah sakit akan menyebabkan sulitkan operasionalisasi manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM menyelenggarakan Pelatihan dan Pendampingan HDP pada Mei hingga Juli 2022. Kegiatan ini intensif dilakukan secara online dengan biaya 5 juta Rupiah per instansi (5 orang/ instansi).

 bimtek hdp bencana rev mei2

 

TENAGA KONSULTAN DAN ASISTEN KONSULTAN

  1. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
  2. dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
  3. dr. Bella Donna, M.Kes
  4. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
  5. Madelina Ariani, SKM, MPH
  6. Happy Pangaribuan, SKM, MPH
  7. dr. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B
  8. dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT

JADWAL DAN MATERI KEGIATAN

  • Pertemuan 1   : Rabu, 11 Mei 2022 pukul 09.00 – 12.00 WIB
  • Pertemuan 2   : Rabu, 8 Juni 2022 pukul 09.00 – 12.00 WIB
  • Pertemuan 3` : Rabu, 22 Juni 2022 pukul 09.00 – 12.00 WIB
  • Pertemuan 4   : Rabu, 29 Juni 2022 pukul 09.00 – 12.00 WIB
  • Pertemuan 5   : Rabu, 13 Juli 2022 pukul 09.00 – 12.00 WIB

 

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya kepesertaan Pelatihan dan Pendampingan sebesar Rp.5.000.000 / instansi. Peserta pelatihan dikenai biaya sebagai tim (Anggota tim maksimal 5 orang/institusi)
Peserta akan mendapatkan sertifikat ber SKP PAKKI, IDI dan IAKMI

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik    : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat            : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui Whatsapp Messenger ke Nomor 082134116190 dengan diberi nama lengkap peserta.

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui google form

https://bit.ly/RegPendampinganHDP

{tab title=”Reportase” class=”green” }

{slider title=”Rabu, 11 Mei 2022″ class=”red”}

Reportase

Pelatihan dan Pendampingan Online
Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit
(Hospital Disaster Plan)

Mei – Juli 2022 | Rabu, 11 Mei 2022

reportase pendampingan hdp1

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Moderator, Narasumber dan Fasilitator Pelatihan HDP”

Pertemuan pertama pelatihan dan pendampingan penyusunan Hospital Disaster Plan dimoderatori oleh dr. Satrio Pamungkas. Rumah sakit yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 7 RS yaitu RSUD Bali Mandara, RS Keselamatan Kerja Jawa Barat, RSUD Kota Dumai, RSUD Jusuf Tarakan, RSUD Bridjen H Hasan Basri, RSKB Halmahera dan RSUD Zainal Abidin. Sesi pertama dr. Bella Donna, M.Kes memaparkan Komponen Disaster Plan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Sistem Komando dan Pengorganisasian. Komponen Hospital Disaster Plan mencakup profil singkat RS, sistem pengorganisasian saat bencana serta tupoksi, analisis risiko, SOP saat bencana, fasilitas saat bencana dan formular yang dibutuhkan. Seluruh komponen tersebut sesuai juga dengan penilaian akreditasi RS dalam kesiapan penanganan bencana. Dokumen HDP yang akan disusun diupayakan operasional, jelas sistem pengorganisasian dan komandonya, artinya melalui dokumen ini staf dapat memahami apa yang menjadi tugasnya Ketika terjadi bencana. Struktur pengorganisasian yang akan disusun bukannya satu organisasi baru namun disusunkan berdasarkan struktur sehari – hari di RS. Misalnya jika dalam sehari hari bertugas untuk bidang farmasi maka dalam struktur pengorganisasian saat bencana orang tersebut ditempatkan dalam bidang logistik. Perlu dipahami juga, struktur pengorganisasian ini diaktifkan saat bencana terjadi akan lebih mudah jika disusun dengan pendekatan Incident Command System.

Pada sesi diskusi RS Keselamatan Kerja (RSKK) Jawa Barat menanyakan bagaimana meningkatkan minat RS untuk memberikan perhatian prioritas kepada dokumen HDP. Risiko yang paling besar di RSKK adalah kebakaran. Rumah sakit dalam satu gedung. Tantangan RS Ketika melakukan simulasi adalah informasi terkait Penanggulangan Bencana masih terbatas, HDP ini belum menjadi prioritas bencana. Sehingga Ketika dilakukan simulasi banyak yang tidak ikut. Dr. Bella Donna merespon memang selama ini tugas K3 hanya berfokus pada keselamatan dan kecelakaan, sementara dalam HDP ini sudah masuk didalamnya fungsi dan peran K3. Pemahaman ini yang harus rutin disosialisasikan, bahwa peran K3 masuk dalam dokumen HDP. Sosialisasi harus melibatkan kepemimpinan, peran kepemimpinan ini yang membuat tim aktif.

reportase pendampingan hdp2

Dok PKMK FK – KMK UGM “Review Dokumen HDP RS H.Hasan Basri”

Pada sesi review, dr. Satrio bersama dengan Happy Pangaribuan, MPH menampilkan ceklist komponen HDP yang sudah ada dalam dokumen HDP peserta. Beberapa komponen tersebut sudah ada dalam dokumen, namun beberapa yang perlu dilengkapi detail tupoksi, fasilitas saat bencana dan analisis Risiko. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 3 room zoom untuk mengerjakan penugasan struktur pengorganisasian dan tupoksi. Masing – masing room didampingi oleh fasilitator, sehingga diskusi dapat dilakukan secara langsung. Beberapa RS menggunakan pendekatan Major Incident Medical Management Support (MIMMS) dalam struktur pengorganisasian dan ada juga RS yang sudah menggunakan pendekatan ICS.

Rencana Tindak Lanjut sekitar 3 minggu RS akan melanjutkan penyusunan struktur pengorganisasian dan tupoksi secara mandiri dan didampingi oleh fasilitator. Akan dibuat WAG khusus pendampingan penyusunan dokumen. Pertemuan kedua akan dilaksanakan pada Rabu, 8 Juni 2022 untuk membahas analisis risiko (HIS, HVA).

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK – KMK UGM

{slider title=”Rabu, 8 Juni 2022″ class=”green”}

hdp peserta

Dok. PKMK FK – KMK UGM
“Peserta Pelatihan”

Pertemuan kedua dimoderatori oleh dr. Satrio Pamungkas, dimana pada perteman ini terdapat sesi pemaparan penugasan sistem komando, pengorganisasian dari masing – masing RS dan sesi materi analisis risiko melalui (HVA dan HSI). Ketujuh RS memaparkan penugasan sistem pengorganisasian berdasarkan diskusi tim, sesi pemaparan dipandu oleh Happy R Pangaribuan, MPH. RS ada yang menyusun pengorganisasian menggunakan pendekatan ICS dan pendekatan MIMMS. Fasilitator dr. Bella Donna, M.Kes dan Gde Yulian Yogadhita memberikan masukan terhadap sistem pengorganisasian RS. Penyusunan dalam pengorganisasian tidak masalah apakah menggunakan pendekatan MIMMS dan ICS, yang penting itu bagaimana bisa dilakukan supaya operasional. Terlihat RSUD Kota Dumai dalam menyusun sudah menyesuaikan dengan fungsi struktur organisasi sehari – hari. Fungsi sehari – hari dalam situasi normal harus sama dengan situasi kedaruratan. Jika sehari – hari berperan mengelola logistik maka dalam situasi darurat tetap logistk. Hal menarik lainnya ada RS yang sudah menyiapkan khusus mendampingi tamu kenegaraan, ini masukan yang bagus, karena memang hal semacam ini sering terjadi. Terdapat stakeholder engagement, dalam struktur bisa dimasukkan staf ahli untuk mendampingi tamu kenegaraan. Hal yang menjadi masukan untuk semua RS adalah menuliskan pelimpahan wewenang dalam tupoksi.

hdp diskusi

Dok. PKMK FK – KMK UGM
“Diskusi Hasil Penugasan (kiri) dan Pemaparan Materi Analisis Risiko (kanan)

Sesi selanjutnya Madelina Ariani menyampaikan materi Analisis Risiko dengan memperlihatkan contoh menggunakan tool Hazard Vulnerability Analysis (HVA) dan tool Hospital Safety Index (HSI). Secara umum terdapat 3 langkah melakukan analisis risiko yaitu (1) Menentukan kemungkinan potensi ancaman bencana; (2) Menilai dampak bencana dan (3) Menganalisis risiko. RS melakukan self assessment kesiapan menghadapi bencana dengan menggunakan tools HIS dari WHO agar RS mengetahui kekurangan yang harus dipenuhi untuk menghadapi bencana. Setelah risiko bencana, maka dapat dilakukan prioritas dalam penanganan bencana. Prioritas utama adalah bencana dengan risiko tinggi terhadap terjadinya risiko krisis kesehatan. Selanjutnya peserta dibagi ke dalam 3 breakout room untuk penugasan pengerjaan analisis risiko yang didampingi oleh fasilitator.

Rencana tindak lanjut sekitar 2 minggu RS akan mengerjakan revisi struktur pengorganisasian dan tupoksi, dilanjutkan mengerjakan analis risiko. Proses penugasanan tersebut dilakukan secara mandiri dan didampingi oleh fasilitator, peserta diperbolehkan berdiskusi kapanpun melalui WAG. Pertemuan ketiga akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juni 2022 untuk membahas Logistik Medik dan Manajemen Relawan.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK – KMK UGM

{slider title=”Rabu, 22 Juni 2022″ class=”red” } 

Pendampingan Hospital Disaster Plan

22 Juni 2022

hdp3 6 22

Pada Rabu (22/6/2022) diadakan pertemuan lanjutan pendampingan Hospital Disaster Plan (HDP) secara daring yang dimoderatori oleh Happy R. Pangaribuan, MPH. Sesi ini dihadiri 6 rumah sakit dari total 7 rumah sakit dikarenakan 1 RS ijin berhalangan hadir. Materi pertama disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH tentang penugasan analisis risiko. Madelina menyampaikan analisis risiko rumah sakit dapat dihitung, salah satunya, dengan metode Hospital Safety Index (HSI) yang selanjutnya HSI membantu rumah sakit untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Penilaian HSI dilakukan secara mandiri, untuk itu petugas rumah sakit perlu belajar modul HSI guide for evaluators. Selanjutnya Madelina memandu para peserta untuk mengisi pertanyaan – pertanyaan yang ada di dalam form HSI.

hdp gde

Materi selanjutnya dipaparkan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, dengan topik Implementasi Logistik dalam Dokumen Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit. Gde mengawali presentasinya dengan berpesan bahwa persiapan logistik sangat penting karena merupakan salah satu unsur pokok manajemen bencana. Persiapan logistik yang baik dapat menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Secara konsep, manajemen logistik merupakan proses perencanaan, mengelola, dan mengontrol aliran bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Proses manajemen logistik ini sudah dimulai saat fase mitigasi dan persiapan bencana yang nantinya ketika terjadi bencana (memasuki fase respon), proses ini dapat berkesinambungan. Pada fase pra bencana, kita dapat memperkirakan kebutuhan yang nantinya akan melonjak pada saat memasuki fase respon. Gde mencontohkan terdapat metode kalkulasi dari WHO untuk menghitung kebutuhan suplai esensial penanganan pandemi COVID-19. Manajemen logistik tergabung dalam struktur organisasi Incident Commander System (ICS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya ICS, respon penanganan bencana terbukti lebih efektif. Gde melanjutkan materinya dengan penjelasan Berita Acara Serah Terima (BAST), peta risiko, peta respon, dan manajemen relawan.

Sesi berikutnya praktik BAST, praktik denah fasilitas RS untuk bencana, dan praktik manajemen relawan oleh para peserta. Fasilitator memberikan catatan bahwa tugas pokok organisasi yang dibuat para peserta masih secara umum, perlu dirancang lebih detil. dr. Bella Donna, M.Kes mengingatkan bahwa tugas tim logistik cukup berat, karena tim tersebut harus menyediakan kebutuhan operasional, melakukan pengecekan dan pendistribusian bantuan. Bella menyarankan tim logistik lebih baik dipisahkan dari tim keuangan dan perencanaan karena berdasarkan pengalaman di lapangan, tim logistik dapat bergerak lebih leluasa ketika terpisah dari tim yang lain sehingga sangat memudahkan saat kondisi darurat, selain itu perlu adanya pendamping warga lokal yang bisa menghubungkan antara korban bencana dan penolong, serta perlu adanya manajemen relawan dan bantuan. Acara ditutup dengan pengarahan untuk pertemuan berikutnya.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana FK – KMK UGM

{slider title=”Rabu, 29 Juni 2022″ class=”green”} 

Pendampingan Hospital Disaster Plan

29 Juni 2022

pembicara

Pada Rabu (29/6/2022), diadakan pertemuan lanjutan pendampingan Hospital Disaster Plan (HDP) secara daring yang dimoderatori oleh Happy R. Pangaribuan, MPH. Sesi kali ini membahas tentang perencanaan surge capacity dan standard operating procedure (SOP) dalam HDP yang dihadiri oleh total 7 peserta rumah sakit. Materi diawali dengan laporan secara singkat perkembangan penugasan struktur pengorganisasian, HVA dan HSI oleh masing – masing rumah sakit. Selanjutnya topik perencanaan surge capacity disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes.

Bella menyampaikan bahwa surge capacity adalah kemampuan sistem pelayanan kesehatan menambah kapasitas untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat secara cepat. Surge capacity terdiri atas 4 komponen: Struktur (fasilitas), staf (SDM), logistik, dan sistem (kebijakan). Bella menyebutkan jenis struktur atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan antara lain rumah sakit yang sudah tidak berfungsi seperti rumah sakit di pulau Galang, Batam, dalam penanganan pandemi COVID-19, memanfaatkan fasilitas yang dapat diubah menjadi rumah sakit, contohnya wisma atlit dan wisma haji yang diubah menjadi rumah isolasi/karantina, dan membuat fasilitas bergerak dan portabel seperti rumah sakit container dan rumah sakit lapangan tenda.

Staf atau sumber daya manusia yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan surge capacity adalah jumlah personel yang dibutuhkan, jenis tenaga kesehatan, kemampuan atau kompetensi yang diperlukan, perlindungan/asuransi dan gaji/honor bagi staf baru. Dalam hal logistik, hal vital seperti alat dan ruang medis, alat pelindung diri, obat – obatan sangat dibutuhkan, selain itu perlu diperhatikan juga pengelolaan sampah dan pengolahan limbah. Komponen terakhir adalah sistem atau kebijakan yang mana terintegrasi dari organisasi incident commander system, didukung oleh pedoman, prosedur, sistem komunikasi, data dan informasi, serta pendanaan lalu berhubungan dengan pimpinan wilayah seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan setempat yang diperkuat dengan nota kesepahaman.

Materi kedua oleh Madelina Ariani, MPH dengan judul standard operating procedure (SOP) dalam HDP. Madelina menyebutkan terdapat 16 SOP berdasarkan HSI yang harus dimiliki oleh rumah sakit dalam dokumen HDP. Dari 7 peserta rumah sakit ini, kebanyakan peserta baru memiliki beberapa SOP saja. SOP dalam HDP dibutuhkan untuk memenuhi standar yang diperlukan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada aktivitas sehari – hari. Para peserta diajak untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang ada di situasi bencana namun tidak ada dalam kegiatan keseharian melalui beberapa pertanyaan seperti bagaimana mengaktifkan tim bencana dan bagaimana mengirimkan/menugaskan tim ke daerah bencana. Prinsip penyusunan SOP adalah mudah, jelas, efisien, efektif, selaras, terukur, dinamis, dan terbaru. Tahapan menyusun SOP dalam HDP adalah persiapan, identifikasi kebutuhan SOP, penulisan & pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

foto bersama zoom hdp

Agenda pertemuan hari ini ditutup dengan tanya jawab oleh para peserta dengan narasumber. Para peserta antusias dalam sesi kali ini, mereka bertanya terkait kondisi yang ada di rumah sakit masing – masing. Acara ditutup dengan pemberian tugas untuk seluruh rumah sakit yang hadir yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

Reporter: dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Jumat, 15 Juli 2022″ class=”green” open=”true”}

hdp 15 juli

Pada Jumat (15/7/2022), diadakan pertemuan kelima pelatihan Hospital Disaster Plan (HDP) secara daring. Pertemuan kali ini diikuti oleh 5 rumah sakit dan dimoderatori oleh Happy R. Pangaribuan, MPH. Sesi pertama yaitu pemaparan rangkuman dokumen HDP yang telah disusun oleh seluruh peserta. Presentasi RSUD Kesehatan Kerja (RSKK) Provinsi Jawa Barat disampaikan oleh Nurbaeti. Nurbaeti menyampaikan dokumen HDP RSKK terdapat tambahan HVA & HSI dan beberapa SOP. Nurbaeti mengatakan masih terdapat kekurangan pada bagian manajemen bencana dikarenakan penyusunan dokumen ini belum selesai dan belum disosialisasikan. Pihaknya sudah membuat beberapa SOP seperti aktivasi sistem komando, penanganan darurat saat memberikan bantuan di luar RS, persiapan kedatangan dan rencana penanggulangan darurat bencana, dan pengakhiran penanganan bencana eksternal. Selanjutnya, penjelasan HDP Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Halmahera Siaga oleh Wiwi. Penjelasan isi HDP oleh Wiwi disampaikan dari bab awal hingga akhir. Namun, terdapat SOP belum dibuat dikarenakan memerlukan proses lebih lanjut. Pemaparan terakhir dari RSUD Bali Mandara diwakili oleh Jaya yang menjelaskan dokumen HDP dari awal hingga akhir, namun masih terdapat kekurangan pada bagian SOP. Setelah para peserta menjelaskan dokumen mereka, acara dilanjutkan dengan pemberian masukan oleh para fasilitator yaitu Madelina Ariani, MPH, dr. Bella Donna, M.Kes, dan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid.

Para fasilitator menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi usaha para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian sesi pelatihan dan sudah membuat dokumen HDP hingga dapat dipresentasikan di akhir sesi. Lalu, Madelina memberikan masukan berupa perlu adanya tugas pokok organisasi terkait alur pelaporan, memperbaiki penghitungan HSI dan HVA, dan memasukkan layanan yang ada di rumah sakit dan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit ke dalam dokumen HDP. Bella mengingatkan bahwa HDP merupakan dokumen yang hidup yang berarti akan ada revisi terus menerus sesuai kebutuhan kondisi. Harapannya masing – masing peserta membuat rencana tindak lanjut untuk me – review dokumen. Bella menambahkan perlunya SOP jika terjadi dua bencana yang terjadi bersamaan atau dalam satu waktu misalnya pada masa pandemi COVID-19 terjadi kasus keracunan makanan. Gde membagikan petunjuk teknis sebagai bahan acuan untuk para peserta membuat SOP. Gde juga menyampaikan perlu adanya pelimpahan SOP dan skenario.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas – Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM

{/sliders}

 

{/tabs}