Banjir Bandang di Luwu, Enam Rumah Hanyut

Luwu, Sulsel, – Banjir bandang merendam 10 Desa di Kecamatan Walenrang Timur, Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu 22 September 2021 malam. Dalam perisitiwa ini, enam rumah di Desa Siteba dilaporkan hanyut tersapu banjir.

Danramil Walenrang, Kapten Infantri, Agus Purwono mengatakan selain menghanyutkan enam rumah, banjir juga memutus jalan menuju Desa Siteba. Sampai saat ini, kata Agus, warga masih terisolir dan bantuan diupayakan bisa segera tembus ke lokasi.

“Laporan Bhabinsa kami ada dua jembatan yang putus terus akses ke lokasi juga belum dapat dijangkau. Untuk sementara belum ada laporan korban jiwa, tapi warga kita ungsikan ke tempat yang aman karena saat ini masih hujan,” kata Agus Purwono.

Malam ini sejumlah anggota TNI, Brimob Baebunta dan Basarnas Palopo masih siaga dan berpatroli untuk memastikan warga tidak panik dan tetap siaga.(Haswadi/toz)

Banjir Rendam Rumah Warga di Halmahera Barat dan Luwu Utara

Banjir merendam sejumlah pemukiman di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara Selasa (21/9) dan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (22/9).

Di Halmahera Barat, banjir melanda Desa Akediri dan Desa Todowong, Kecamatan Jailolo. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak pagi kemarin.

Kejadian tersebut menyebabkan 29 unit rumah warga terendam banjir. Ketinggian muka air saat berlangsungnya banjir berkisar antara 50-60 sentimeter.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Selain itu, tidak ada warga yang mengungsi melainkan bertahan di rumah masing-masing.

Saat ini banjir sudah surut dan para warga bergotong royong membersihkan material yang terbawa saat banjir terjadi.

Di Luwu Utara sebanyak 303 rumah warga terdampak banjir. Wilayah terdampak berada di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Desa Mekar Sari Jaya dan Desa Marannu di Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Pince Pute di Malangke serta Desa Subur di Sukamaju.

Peristiwa banjir di empat desa dipicu oleh curah hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut. Hal tersebut menyebabkan debit air beberapa sungai meluap, seperti Sungai Rongkong, Masamba dan Lampuawa.

Ketinggian muka air yang berkisar antara 30 hingga 100 cm tak hanya merendam perumahan warga, tetapi juga fasilitas umum dan aset lain warga, seperti lahan dan tambak.

Hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu per hari ini (22/9), pukul 17.00 WIB, menyebutkan 636 KK atau 2.095 jiwa terdampak. Belum ada laporan warga yang mengungsi akibat banjir tersebut.

Sementara itu, BPBD juga mendata sejumlah fasilitas umum yang terdampak, antara lain tempat ibadah 5 unit, fasilitas Pendidikan 4, kantor desa 3 dan fasilitas kesehatan 3. Sedangkan aset warga, seluas 583 hektar tambak dan 285 hektar pertanian terdampak.

Merespons kejadian tersebut, personel BPBD Kabupaten Luwu Utara bersiaga apabila warga membutuhkan evakuasi ke tempat yang aman. Di samping itu,

BPBD juga berkoordinasi dengan pihak aparat desa untuk pendataan dampak maupun kebutuhan di lokasi terdampak. Dari hasil kaji cepat, kebutuhan mendesak yang diperlukan yaitu sembako dan air mineral.

sumber: darilaut

Minahasa Utara Diterjang Banjir Bandang Satu Warga Hilang, Puluhan Rumah Rusak

Suara.com – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dilanda banjir bandang di sejumlah wilayah pada Senin (20/9/2021). Peristiwa bencana alam tersebut terjadi karena intensitas hujan tinggi di wilayah tersebut.

Dikutip dari Beritamanado.com-jaringan Suara.com, aliran Sungai Abuang di Kelurahan Nataan, Kecamatan Ratahan meluap hingga ke jalan raya. Dampaknya, sebuah kios, rumah, dan usaha bengkel pengelasan di Kompleks Rumah Makan Sederhana terseret banjir bandang. Selain itu, banjir juga terjadi di Desa Pangu, Kecamatan Ratahan Timur hingga merendam puluhan rumah.

Akibat luapan tersebut, membuat jalan protokol yang dibanjiri air bah tampak seperti aliran sungai. Selain itu, banjir disertai lumpur juga menggenang di wilayah Wioy Raya Ratahan Timur dan Minanga Raya Pusomaen.

Bencana banjir bandang yang terjadi di Minahasa Tenggara tersebut dilaporkan membuat seorang warga diduga hilang. Selain itu, akses jalan Manado-Ratahan terputus.

Bupati Mitra James Sumendap mengemukakan, banjir bandang tersebut terjadi pada Pukul 15.00 Wita.

“Minahasa Tenggara telah terjadi bencana banjir bandang sekitar pukul 03.00 Wita, sore hari. Lokasi di Kecamatan Ratahan dan Ratahan Timur,” katanya seperti dikutip Beritamanado.com-jaringan Suara.com pada Senin (20/9/2021).

Dia mengemukakan, kerusakan akibat banjir bandang menyebabkan sekitar 50 rumah terendam. Selain itu dilaporkan juga sejumlah empat rumah hanyut terbawa arus banjir bandang.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Tenggara, Anneke Sumendap mengungkapkan, akan berkoordinasi dengan Badan Search And Rescue (SAR) Provinsi Sulut.

“Kami sudah koordinasikan dengan camat (Ratahan), saat ini sudah 4 jam korban belum ada kabar. Jadi kami akan meminta bantuan ke Badan SAR Provinsi,” ujarnya.

Danramil 1302-11 Ratahan Kapten Inf Sulistyo saat ini melakukan pencarian korban hilang atas nama Welly Nangi (60), warga Kelurahan Nataan.

“Informasinya ada warga yang ikut terseret. Sebab saat banjir dirinya berada di dalam rumah. Kami sementara melakukan pencarian dengan berkoordinasi bersama pihak pemerintah,” katanya.

Dari laporan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mitra, satu loader dan ekskavator dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur usai banjir bandang di jembatan Kaluya Nataan.

“Akses jalan di jembatan kaluya saat ini sudah bisa dilewati, demikian juga jalan di Desa Pangu, walau memang masih ada sejumlah material di jalanan,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rommy Ole pada Selasa (21/9/2021) dini hari.

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di DKI Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan cara Pemprov DKI mengantisipasi potensi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 di Ibu Kota

“Begini kalau terkait dengan kita di Jakarta dengan pengalaman gelombang pertama gelombang kedua maka sistem deteksi dini itu diaktifkan terus,” kata Anies di Monas, Jakarta, Rabu (22/92/2021).

Mantan Mendikbud menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus menggencarkan testing, tracing, dan treatment (3T) yang merupakan sistem deteksi dini dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

“Sampai sekarang belum diturunkan sistem deteksi dini. Apa itu? Kegiatan testing tetap tinggi 8,4 kali lipat lebih tinggi dari standar WHO. Kegiatan tracing tetap tinggi. Jadi walaupun positivity rate kita telah diangka 0,7 tetapi kegiatan testing tidak direndahkan tetap tinggi,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa bila sudah terdeteksi adanya kenaikan kasus Covid-19 melalui tracing, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung mewaspadainya.

“Jadi itu salah satu cara mendeteksi. Kedua ya kita semua sama-sama jaga prokes dan pastikan keluarga tetangga, kolega ikut vaksinasi. Bagi yang belum, ajak untuk ikut vaksin,” tuturnya

sumber: https://megapolitan.okezone.com/

Waspada Banjir, 49 Titik Tanggul Sungai Citarum di Bekasi Kritis

CIKARANG – Sebanyak 49 titik tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam kondisi kritis. Bahkan, 26 titik di antaranya masuk zona merah dan harus segera diperbaiki karena berpotensi menyebabkan banjir besar yang mengancam keselamatan warga.

“Dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum, untuk penguatan tanggul ternyata ada 55 titik kritis yang di antaranya 26 titik merah, 26 titik kuning, dan tiga titik hijau. 49 titik masuk Kabupaten Bekasi,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan saat memimpin rapat koordinasi antisipasi banjir di Kabupaten Bekasi, Rabu (22/9/2021).

Dani mendesak pihak berwenang segera memperbaiki puluhan titik tanggul kritis itu agar tidak terjadi lagi bencana banjir besar akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum seperti di Kecamatan Pebayuran pada awal tahun.

Dia mengungkapkan seluruh titik atau zona merah tanggul itu berada di Kabupaten Bekasi. 26 tanggul itu dinilai paling kritis dan membutuhkan prioritas perbaikan lebih awal.

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat akan mengirimkan surat permohonan perbaikan tanggul Sungai Citarum kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan harapan kementerian segera menginstruksikan perbaikan tanggul melalui BBWS Citarum.

“Sebanyak 26 titik yang merah ini tadi kami sudah sepakati akan menyurati Kementerian PUPR untuk dapat diberikan anggaran tambahan kepada BBWS Citarum agar dapat segera dilakukan perbaikan. Sedangkan untuk 26 titik kuning akan dilaksanakan pada 2022,” ucapnya.

Selain perbaikan tanggul, kata Dani, pihaknya akan melaksanakan penghijauan pada Daerah Aliran Sungai Citarum bekerja sama dengan Komandan Sektor 20 Citarum Harum. Penghijauan akan dilakukan dengan melakukan vegetasi tanaman guna memperkuat tanggul.

“Bersama Komandan Sektor 20, kami akan merintis pelaksanaan penghijauan pada Daerah Aliran Sungai Citarum di daerah hilir khususnya untuk tanggul yang masih kuat dengan vegetasi tanaman agar dapat memperkuat tanggul,” ucapnya.

Dani juga menginstruksikan camat di wilayah 26 titik tanggul merah untuk menerapkan early warning system.

Mereka diminta mengamati tinggi muka air di wilayah hulu sungai. Hal itu dimaksudkan agar pada saat air di wilayah hulu sungai sudah meninggi, Pemkab Bekasi dapat segera melakukan evakuasi pada warga yang tinggal di bantaran sungai.

“Jadi saat air sudah meninggi di hulu, kecamatan di hilir dapat diinfokan dua atau tiga jam sebelumnya sehingga dapat dievakuasi,” ucapnya.

Dari puluhan tanggul kritis itu, salah satu yang terparah yakni kerusakan tanggul darurat di Kecamatan Pebayuran. Kerusakan tanggul ini sudah terjadi sejak Maret 2021, atau kurang dari sebulan pascabanjir besar merendam ribuan rumah di hilir Sungau Citarum itu.

Saat itu, sejumlah warga telah mengeluhkan kondisi tanggul yang terbuat dari tumpukkan karung pasir itu itu tiba-tiba menyusut. Kondisi ini semakin parah ketika hujan lebat mengguyur daerah sekitar hingga debit air meningkat.

303 Rumah Warga Luwu Utara Masih Terendam Banjir

JAKARTA – Sebanyak 303 rumah warga masih terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga Rabu 22 September 2021 sore. Banjir ini sudah berlangsung sejak Senin lalu, 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 waktu setempat atau Wita.

Demikian kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Ketinggian muka air yang berkisar antara 30 hingga 100 cm tak hanya merendam perumahan warga, tetapi juga fasilitas umum dan aset lain warga, seperti lahan dan tambak. Pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu per Rabu 22 September pukul 17.00 WIB, menyebutkan 636 KK atau 2.095 jiwa terdampak. Belum ada laporan warga yang mengungsi akibat banjir tersebut.

Sementara itu, BPBD juga mendata sejumlah fasilitas umum yang terdampak, antara lain tempat ibadah 5 unit, fasilitas pendidikan 4, kantor desa 3 dan fasilitas kesehatan 3. Sedangkan aset warga, seluas 583 hektare tambak dan 285 hektar pertanian terdampak.

Wilayah terdampak berada di empat desa yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Desa Mekar Sari Jaya dan Desa Marannu di Kecamatan Baebunta Selatan, Desa Pince Pute di Malangke serta Desa Subur di Sukamaju. Peristiwa banjir di empat desa dipicu oleh curah hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut. Hal tersebut menyebabkan debit air beberapa sungai meluap, seperti Sungai Rongkong, Masamba dan Lampuawa.

Merespons kejadian tersebut, personel BPBD Kabupaten Luwu Utara bersiaga apabila warga membutuhkan evakuasi ke tempat yang aman. Di samping itu, BPBD juga berkoordinasi dengan pihak aparat desa untuk pendataan dampak maupun kebutuhan di lokasi terdampak. Dari hasil kaji cepat, kebutuhan mendesak yang diperlukan yaitu sembako dan air mineral.

“BPBD setempat membutuhkan peninggian badan tanggul serta normalisasi saluran pembuangan air untuk penanganan banjir yang sudah berlangsung sejak Senin lalu, 20 September,” ujarnya.

Prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan kecamatan yang terdampak banjir masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (23/9/2021). BNPB mengimbau warga untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap kondisi banjir yang memburuk yang dipicu curah hujan.

Sementara itu, warga juga diimbau untuk menyikapi potensi bahaya hidrometerologi selama musim hujan maupun cuaca ekstrem pada saat peralihan musim atau pancaroba. BMKG menginformasikan pada hari ini, Rabu 22 September, bahwa sepekan ke depan hampir sebagian wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi antara lain

Daerah-daerah tersebut yaitu Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Wilayah lainnya, yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

sumber: https://news.okezone.com/

Webinar Series Pengembangan Konsep Telemedicine dan Manajemen Bencana Kesehatan di Era Pandemi Covid-19

logo caritas

logo caritas

 Webinar Series

Pengembangan Konsep Telemedicine dan Manajemen Bencana Kesehatan di Era Pandemi Covid-19

30 Agustus – 27 September

{tab Kerangka Acuan Kegiatan}

Latar Belakang

Di era pandemic COVID-19, penggunaan teknologi informasi atau aplikasi digital kesehatan menjadi strategi yang efektif untuk mendukung berjalannya pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menggandeng banyak platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien COVID-19 khususnya yang menjalani isolasi mandiri. Konsep telemedicine ini juga sudah banyak diaplikasikan dan dikembangkan di berbagai daerah termasuk Sulawesi Tengah.

Sejak Juni 2021 terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan di Kota Palu Sulawesi Tengah dan dinyatakan Kota Palu memberlakukan PPKM Level 4. Fasilitas kesehatan penuh dan mulai kewalahan menagani pasien, ditambah lagi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan. Untuk menekan kekacauan tersebut, pemerintah Kota Palu mengambil langkah strategi bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal penanganan COVID-19, berharap mereka bisa mandiri dan tangguh. Pemerintah Kota Palu didukung dengan berbagai organisasi profesi kesehatan di Kota Palu membentuk Tim Relawan Nagasi. Tim Relawan Nagasi membuka konsultasi pelayanan kesehatan pasien COVID-19 via WhatsApp. Tidak hanya sebatas konsultasi tetapi ada pengantaran obat dan membantu mengkoordinasikan dengan fasilitas kesehatan terdekat jika pasien membutuhkan perawatan segera. Program Tim Relawan Nagasi ini disebut juga sebagai pemanfaatan telemedicine untuk melakukan pelayanan kesehatan.

Sangat penting bagi daerah yang menggunakan aplikasi digital kesehatan mengetahui dan lebih memahami konsep telemedicine dan mekanisme pelaporan dan pencatatan telemedicine, termasuk bagaimana konsep ini bisa diintergrasikan dengan manajemen bencana serta krisis kesehatan. Bersama Relawan Nagasi dan peserta lainnya, PKMK FK-KMK UGM dan Caritas Germany berinisiatif membuat 5 rangkaian webinar rutin satu jam setiap minggunya. Penyampaian konsep dan penugasan ini akan dikembangkan secara mandiri oleh Relawan Nagasi untuk mendisain telemedicine yang paling cocok dan sesuai dengan kapasitas dan situasi penanganan bencana alam non alam di Kota Palu khususnya.

Tujuan

Peserta memahami konsep telemedicine secara umum khususnya dalam era pandemic COVID-19. Secara khusus diharapkan dapat memahami mengenai konsep dan mekanisme pelayanan kesehatan telemedicine, memahami pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan telemedicine, memahami manajemen informasi bencana, serta mampu membuat perencanaan kegiatan telemedicine Relawan Nagasi.

Proses Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk webinar yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting. Narasumber akan menyampaikan konsep secara umum. Dilanjutkan dengan diskusi dan penugasan untuk Relawan Nagasi. Proses pendampingan dilakukan secara jarak jauh baik pada saat pertemuan rutin setiap Senin pukul 13.00 – 14.30 WIB ataupun melalui email dan grup chating antara peserta dan fasilitatror. Evaluasi tertulis dan penilaian hasil penugasan peserta akan dinilai sebagai pertimbangan kebutuhan sertifikat kegiatan.

 

Peserta Kegiatan

  • Tim Relawan Nagasi Kota Palu Sulawesi Tengah
  • Fasilitator Lokal Disaster Plan Sulawesi Tengah (*dampingan PKMK FK-KMK UGM)

Undangan:

  • Bidang Krisis Kesehatan dan Bidang terkait Di Dinas Kesehatan Sulawesi Barat
  • UPT P2KT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
  • Dinas Kesehatan Kota Palu
  • Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
  • Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi
  • PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

 

Output Kegiatan dan Syarat Sertifikat

Peserta mendapatkan pengetahuan terkait konsep telemedicine secara umum khususnya dalam era pandemic COVID-19 dan draft-draft penugasan. Syarat mendapatkan sertifikat adalah menghadiri kegiatan secara penuh (5 kali pertemuan), aktif berdiskusi, mengerjakan penugasan, dan mengikuti ujian tulis dengan nilai minimal 7.

 

Waktu Pelaksanaan dan Rundown Kegiatan

Hari/Tanggal   : 5 kali pertemuan setiap Senin, 30 Agustus – 27 September 2021
Waktu            : 14.00 – 15.30 WITA
Link Zoom       : Meeting ID: 817 6782 5523 / Passcode: 934606

Waktu Kegiatan/Materi Narasumber/Moderator
Pertemuan 1: Senin, 30 Agustus 2021
14.00 – 14.10 WITA Pembukaan dan pengantar Inisiator Relawan Nagasi dan PKMK-FK-KMK UGM
14.10 – 14.50 WITA Pemaparan Materi
Pelayanan telemedicine : Konsep, Regulasi dan Implementasi
Anis Fuad, S.Ked., DEA (Konsultan dan Dosen Sistem Informasi FK-KMK UGM)
14.50 – 15.25 WITA Diskusi (dan penyampaian tugas)

          Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid

          Madelina Ariani, SKM, MPH

15.25 – 15.30 WITA Penutup PKMK FK-KMK UGM
Pertemuan 2: Senin, 6 September 2021
14.00 – 14.05 WITA Pengantar dr. Bella Donna, M.Kes
14.05 – 14.50 WITA Pemaparan Materi : Monitoring Telemedicine Anis Fuad, S.Ked., DEA (Konsultan dan Dosen Sistem Informasi FK-KMK UGM)
14.50 – 15.25 WITA Diskusi (dan penyampaian tugas)

Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid

Madelina Ariani, SKM, MPH

15.25 – 15.30 WITA Penutup
Pertemuan 3: Senin, 13 September 2021
14.00 – 14.05 WITA Pengantar dr. Bella Donna, M.Kes
14.05 – 14.45 WITA Penugasan Relawan Nagasi

dr. Bella Donna, M.Kes

Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid

Madelina Ariani, SKM, MPH

14.45 – 15.25 WITA Pengerjaan Mandiri oleh peserta Happy Pangaribuan, SKM, MPH
15.25 – 15.30 WITA Penutup PKMK FK-KMK UGM
Pertemuan 4: Senin, 20 September 2021
14.00 – 14.05 WITA Pengantar dr. Bella Donna, M.Kes
14.05 – 14.50 WITA Penugasan (lanjutan)

dr. Bella Donna, M.Kes

Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid

Madelina Ariani, SKM, MPH

14.50 – 15.25 WITA Diskusi (dan penyampaian tugas) Happy Pangaribuan, SKM, MPH
15.25 – 15.30 WITA Penutup PKMK FK-KMK UGM
Pertemuan 5: Senin, 27 September 2021
14.00 – 14.05 WITA Pengantar dr. Bella Donna, M.Kes
14.05 – 14.45 WITA Pemaparan Materi : Manajemen bencana (informasi, komunikasi risiko, promkes dan perilaku)

Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid

14.45 – 15.25 WITA Ujian tulis Happy Pangaribuan, SKM, MPH
15.25 – 15.30 WITA Penutup PKMK FK-KMK UGM

 

Penutup

Demikian kerangka acuan webinar konsep telemedicine di era pandemic COVID-19. Pelatihan ini bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis digital kesehatan di daerah. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FKKMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program dan Caritas Germany sebagai mitra penyelenggara program akan mendapatkan laporan rutin terkait keberlangsungan program. 

 

{tab Reportase}

Series ini dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan setiap Senin dimulai pada 30 Agustus 2021. Webinar ini bertujuan supaya peserta memahami konsep telemedicine secara umum khususnya dalam era pandemi COVID-19. Secara khusus peserta diharapkan dapat memahami konsep dan mekanisme pelayanan kesehatan telemedicine, memahami pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan telemedicine, memahami manajemen informasi bencana, serta mampu membuat perencanaan telemedicine Relawan Nagasi. Peserta kegiatan ini khusus yaitu Tim Relawan Nagasi Kota Palu Sulawesi Tengah.

{slider title=”Senin, 30 Agustus 2021″ class=”icon” open=”false”}

sulteng 30 8

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Pembukaan oleh dr. Reny Lamadjijo Sp.PK, M.Kes”

Peserta dari Tim Relawan Nagasi yang mengikuti pertemuan pertama sebanyak 89 orang. Pertemuan pertama ini dibuka oleh dr. Reny Lamadjido Sp.PK., M.Kes selaku Wakil Walikota Palu sekaligus inisiator Relawan Nagasi. Reny menekankan kembali bahwa Tim Nagasi sangat diapresiasi seluruh masyarakat, melalui tim Nagasi ini masyarakat mau membuka diri tentang yang dialami dan masyarakat sangat terbantu. Artinya webinar terkait telemedicine ini akan sangat membantu untuk menambah pengetahuan relawan Nagasi dan memperbaiki atau mengembangkan sistem yang ada saat ini. Selanjutnya Anis Fuad, S.Ked., DEA menyampaikan materi berjudul Pelayanan Telemedicine di era Pandemi : Konsep, Regulasi dan Implementasi. Telemedicine merupakan pelayanan kesehatan secara jarak jauh oleh tenaga kesehatan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi yang valid. Kegiatan telemedicinie dilakukan dalam kegiatan pencegahan, diagnosis, pengobatan, penelitian dan evaluasi serta pendidikan berkelanjutan para tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan individu dan populasi. Regulasi terkait telemedicine telah diatur dalam PMK Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas kesehatan. Telemedicine dapat dilakukan selama kedaruratan kesehatan masyarakat dan/ atau bencana nasional COVID-19. Implementasi telemedicine dapat menggunakan platform komunikasi yang ada, mudah digunakan (diakses) serta efektif.

Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan bahwa kekurangan pada sistem pelayanan relawan Nagasi adalah kerahasiaan pasien tidak terjaga, sehingga isu yang muncul ialah bagaimana untuk memperkuat perlindungan kepada pasien. Mungkin harus dibuat general consent yang menyatakan bahwa pemeriksaan hanya bersifat diagnosis. Faktanya saat ini adalah kondisi yang tidak ideal. Ketika dibuat grup WhatsApp untuk konsultasi dan ternyata kondisinya tidak ideal maka perlu dilakukan assessment sembari melihat apakah ada platform lain yang lebih efektif. Dalam grup WhatsApp susah untuk membuat konsep, namun bisa juga disebutkan di depan bahwa data bisa dibaca pasien lain. Ketika proses perbaikan, pengembangan telemedicine tergantung pada leader. Tantangan dalam grup yaitu antar pasien mengetahui satu sama lain. Mencantumkan etika dan aturan – aturan perlu dibuat misalnya tidak bisa capture, jika tetap dilakukan akan terkena hukum. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 masih mengatur telemedicine dari 1 faskes ke faskes lain. Aturan ini menjadi aspek yang penting dalam inovasi. Pada sesi akhir moderator menyampaikan penugasan dari pertemuan ertama dan akan dibahas pada pertemuan kedua.

Materi

Selengkapnya Series I Pengembangan Konsep Telemedicine dan Manajemen Bencana Kesehatan di Era Pandemi Covid 19

YouTube http://ugm.id/2BQ

{slider title=”Senin, 6 September 2021” class=”icon”}

sulteng 6 9

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Monitoring Telemedicine”

Peserta dari Tim Relawan Nagasi yang mengikuti pertemuan kedua ini sebanyak 43 orang. Peserta mendapatkan materi Monitoring Telemedicine yang disampaikan Anis Fuad, S.Ked., DEA. Sebelum sesi dimulai, moderator memaparkan secara singkat hasil dari penugasan peserta yaitu terkait kendala yang dialami pada platform yang ada dan platform apa yang cocok digunakan pada sistem Nagasi. Anis menyatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan untuk memperkuat praktik telemedicine yang baik. kerangka implementasi telemedicine yang berhasil meliputi 3 lapisan yaitu aspek tindak lanjut, evaluasi dan optimisasi; aspek pengembangan layanan telemedicine; dan aspek strategi telemedicine nasional. Terkait pembahasan pada pertemuan pertama bagaimana menjaga privasi pasien melalui grup WhatsApp? Grup Whatsapp isoman bisa diatur read only oleh admin grup, sementara igrup Whatsapp dokter bisa dua arah. Tentunya ini dilengkapi atau disertakan dengan berbagai aturan sederhana atau kebiajakan sederhana pada platform. Sistem yang sudah dikembangkan oleh relawan Nagasi sebaiknya bekerja sama dengan platform spesifik seperti platform yang dikembangkan oleh Alodokter, platform Kemenkes dan platform BPJS Kesehatan.

Pada sesi diskusi disampaikan bahwa dasar hukum yang dimiliki oleh relawan Nagasi saat ini adalah SK tim. SK disusun berdasarkan tupoksi, dimana yang bertugas harus memiliki standar kompetensi seperti Surat Izin Praktik (SIP) dan STR. Inilah yang menjadi dasar hukumnya dan ada juga surat tugas mereka.

Materi

 

Selengkapnya Webinar Seri 2: Pengembangan Konsep Telemedicine dan Manajemen Bencana Kesehatan di Masa Covid-19

YouTube http://ugm.id/2CG

{slider title=” enin, 13 September 2021 ” class=”icon”}

sulteng 13 9

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Penugasan”

Peserta dari Tim Relawan Nagasi yang mengikuti pertemuan ketiga ini sebanyak 95 orang. Diskusi penugasan ini difasilitasi oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Pada pemaparan awal Gde menyampaikan pemetaan kapasitas, target dan ekspektasi relawan Nagasi. Relawan Nagasi memiliki anggota dan ada pemimpinnya di masing – masing kelompok. Memiliki latar belakang yang sama namun keseharian/kebiasaan yang berbeda. Metode pelayanan setiap kelompok seragam sehingga kualitas pelayanan yang diberikan setara. Selanjutnya dibantu oleh moderator peserta dipandu untuk mengisi input, output untuk mencapai tujuan dan hasil relawan Nagasi. Salah satu peserta yang bertugas jadi admin relawan nagasi menampilkan format yang selama ini digunakan dan algoritma message yang digunakan selama ini. Ada keseragaman format message dan ini perlu didokumentasikan dan menjadi SOP, misalnya welcoming message. Konsep organisasi dari relawan ini harus diperkuat, ini akan membantu masyarakat di Palu. Disusun alur komando dan alur konsultasi.

Materi

Selengkapnya Webinar Seri 3: Pengembangan Konsep Telemedicine & Manajemen Bencana Kesehatan di Era Pandemi Covid19 – YouTube http://ugm.id/2DU

{slider title=”Senin, 21 September 2021” class=”icon”}

sulteng 20 9

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi Penugasan melalui Whattsup Group”

Karena adanya kendala koneksi wifi dan internet di Yogyakarta serta di Kota Palu, pertemuan keempat hari ini diganti dengan diskusi penugasan melalui grup WhatsApp peserta webinar. Peserta tetap berproses dan mendiskusikan perihal input dan output dari masing – masing profesi. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt memandu diskusi dalam grup WA, bagaimana masing – masing profesi dalam relawan Nagasi dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan pelayanan. Layanan yang diberikan oleh relawan Nagasi ini sangat komplit karena tergabung dari berbagai profesi yaitu admin, dokter, apoteker, perawat, bidan, mahasiswa dan psikolog.

{/sliders}

Reporter : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan

{/tabs}

Kerangka Acuan Kegiatan Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Ke – 11 Kebijakan Ketahanan Logistik Medis Paska Gelombang Kedua COVID-19

sesi 1 pre fornas div bencana

Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Ke – 11

Kebijakan Ketahanan Logistik Medis Paska Gelombang Kedua COVID-19

 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan,
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
08.30 – 11.30 WIB

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue”}

 

PENGANTAR

Pandemi COVID-19 sudah memasuki fase pertengahan, mayoritas negara termasuk Indonesia sudah mengalami puncak gelombang kedua yang jauh lebih tinggi dibandingkan puncak sebelumnya, staetegi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Walaupun sudah banyak juga upaya dan sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan logistik medis tidak hanya pada panic buying yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan – kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan COVID-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan pembelajaran dari sekian banyak pengalaman pahit di penanganan gelombang kedua yang telah lalu dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan untuk menghadapi gelombang selanjutnya.

 

TUJUAN

Mendiskusikan kebijakan kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19.

 

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan seminar diselenggarakan secara virtual.

 

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum, diharapkan yang bergabung ialah pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pasca sarjana kesehatan.

 

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana kondisi kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan ke depannya.

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal   : Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
Pukul              : 08.30 – 11.30 WIB
Link Zoom       : Meeting ID: 843 8818 7465          Passcode: PREFORNAS

Rundown Kegiatan

Waktu Kegiatan/Materi Narasumber/Fasilitator
Hari Pertama : Jum’at, 24 September 2021
Moderator : apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.
08.00 – 08.10 WIB Pengantar dan Pembukaan  

08.10 – 08.50 WIB

08.50 – 09.30 WIB

Memahami Kebutuhan Logistik Medis Saat Bencana Pandemi

Memahami Kekurangan Pasokan Logistik Medis di RS Vertikal Saat Bencana Pandemi

PKK Kemenkes

Materi

dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD

Materi

 

09.30 – 10.15 WIB

10.15 – 11.00 WIB

Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di rumah sakit

Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta

Fasilitator :

Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

Hari Kedua : Jumat, 1 Oktober 2021
Moderator : Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
08.00 – 08.10 WIB Pengantar  

08.10 – 08.50 WIB

08.50 – 09.30 WIB

Mobilisasi Logistik Medis Berbasis Masyarakat

Logistik dalam ICS Faskes/Dinkes

Sonjo

Materi

apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.

Materi

 

09.30 – 10.15 WIB

10.15 – 11.00 WIB

Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di masyarakat

Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta

 

Fasilitator :

Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

 

 

{tab title=”Reportase Hari 1″ class=”red”}

Jum’at, 24 September pukul 08.00 – 11.00 WIB

sesi 1 pre fornas div bencana

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Kebutuhan Logistik Medis untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19”

Materi sesi pertama terkait Kebutuhan Logistik Medis untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 disampaikan oleh Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes. Dasar perencanaan logistik adalah bagaimana pengadaan dan penerimaan donasi logistik. PKK Kemenkes melakukan pengadaan logistik medis berupa coverall, masker N95, masker anak dan oxygen concentrator. Pusat Krisis Kesehatan melakukan penerimaan donasi logistik medis baik dari dalam maupun luar negeri untuk kemudian didistribusikan ke 34 provinsi. Distribusi logistik APD berdasarkan jumlah kasus, jumlah tenaga kesehatan dan ketersediaan APD di daerah. Proses distribusi dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan dilakukan dengan menggunakan ekspedisi. Selama ini dalam mengukur APD menggunakan tools yang digunakan WHO yaitu Essential Supplies Forecasting Tool (ESFT). Melalui tools ini akan diketahui prediksi jumlah APD yang dibutuhkan daerah. Kajian kebutuhan dibuat baik secara top down (dibuat pusat) maupun secara bottom up (mengakomodasi usulan dari 34 Dinkes Provinsi).

sesi 2 pre fornas div bencana

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Memahami Kekurangan Pasokan Logistik-Medis saat Pandemi”

dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD mengawali pemaparan terkait kekurangan pasokan dengan menyampaikan pengertian logistik medis dan RS vertikal. RS vertikal ini adalah RS yang menerima pasien rujukan pasien COVID-19 dan RS yang dikelola pusat. Istilah lain yang perlu dipahami ada surge capacity yaitu peningkatan kapasitas RS saat pasien masuk yang jumlahnya jauh di atas kemampuan RS sehari – hari. Selama penanganan COVID-19, RS sempat mengalami kekurangan oksigen, pasokan terlambat. Ada beberapa kasus yang menyebutkan terjadi pemburukan kondisi pasien secara mendadak, sementara ini bisa terjadi karena kurangnya persiapan RS untuk merespon cepat. Dalam respon ini, dalam RS harus dipikirkan siapa yang mengatur, bagaimana kebutuhan, alur komunikasi, dan melakukan assessment harian. Faktor – faktor lain yang mempengaruhi kekurangan pasokan adalah rumah sakit rujukan overload, networking dan sistem rujukan. Ketika terjadi bencana jangan pernah berpikir bisa menyelesaikan masalah sendiri, diperlukan networking baik itu dalam bentuk SDM maupun logistik. Sistem rujukan tidak hanya rujukan pasien tetapi termasuk rujukan SDM dan rujukan logistik.

Sesi Diskusi dan Review Kesiapan Logistik di RS

Peserta dari RS Undata menanyakan terkait SOP dan protokol pendistribusian logistik oleh PKK Kemenkes ke bagian dinkes. Dalam hal ini jika RS ingin meminta kebutuhan logistik ke dinas K esehatan seharusnya ke bagian instalasi farmasi atau ke bidang krisis Kesehatan. Dijelaskan bahwa PKK Kemenkes sudah mempunyai narahubung setiap dinas kesehatan yang khusus menangani krisis kesehatan. Jadi koordinasi pengiriman logistik ke narahubung tersebut. Artinya ini tergantung dengan pengorganisasian di dinkes, bagian mana yang bertanggung jawab dalam penyimpanan logistik dan siapa yang mengelola instalasi farmasi.

Kemudian peserta juga menanyakan terkait dengan antisipasi COVID-19 gelombang ketiga. Belajar dari gelombang 1 dan 2, banyak kekacauan dalam kebutuhan logistik, banyak barang kosong dan harus menunggu. Apakah ada kalkulasi untuk buffer stock untuk kesiapan menghadapi gelombang ketiga, yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. PKK Kemenkes dalam melakukan pengadaan logistik bertumpu pada kajian kebutuhan dengan menggunakan data -data. Kajian ini harus dapat dipertanggungjawabkan, setelah dilakukan pengadaan maka akan dilakukan pemeriksaan oleh BPKP. Dalam mendistribusikan juga harus tercatat dengan baik, dilengkapai berita acara. Selama memiliki dokumen pendukung yang lengkap maka tidak akan ada permasalahan pada saat pemeriksaan.

RS Undata Palu bersedia sebagai informan untuk sesi review kesiapan logistik yang ada di rumah sakit. Dari segi tim logistik secara regular ada bagian logistik yang melakukan perencanaan dan yang membuat usulan saat pandemi. Hal itu melekat dalam instalasi farmasi termasuk kepada input pemakaian. Kepala instalasi RS Undata masuk dalam bagian Satuan Tugas (satgas) COVID-19. Untuk prioritas pengadaan logistik sudah disiapkan hingga Desember 2021. Ketika kasus sudah mulai turun prioritas bergeser untuk pasien non covid serta layanan sehari – hari. RS Undata Palu tidak memiliki mekanisme rencana tahunan untuk pengadaan logistik, perencanaan dibagi dalam triwulan karena kapasitas gudang rumah sakit kecil.

Penutup

Perencanaan pengadaan logistik ini memerlukan data yang valid untuk kaji kebutuhan. Rumah sakit harus aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan sehingga PKK Kemenkes dapat mendistribusikan logistik sesuai kebutugan daerah. Khusus pengadaan oksigen bisa dilakukan mapping, perusahan mana yang bisa menyediakan. Lesson learnt dari kekurangan pasokan oksigen ini adalah pandemi COVID-19 harus direspon dengan kondisi atau konsep bencana. Apapun bentuk responnya itu adalah fungsi dari preparedness. Ketersediaan oksigen ini sebenarnya ada, bukan masalah tidak memiliki, namun masalah kontrol dan koordinasi. Bagaimana solusinya? jika di rumah sakit sudah memiliki Hospital Disaster Plan (HDP), inilah yang menjadi pegangan dan panduan rumah sakit. Ketika terjadi bencana alam maupun bencana non alam, RS tinggal menjalankan HDP seoperasional mungkin.

Selengkapnya rekaman Video dapat diakses : YouTube http://ugm.id/2EF

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan

 

{tab title=”Reportase Hari 2″ class=”green”}

 

 

sonjo pre fornas

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi Penyampaian Materi”

Hari ini adalah pertemuan kedua topik pre fornas kebijakan ketahanan logistik medis paska gelombang kedua COVID-19. Terdapat 2 materi pembahasan yaitu terkait bagaimana pengalaman SONJO untuk mobilasis logistik medis masyarakat dan bagaimana operability logistik medis dalam Incident Command System (ICS). Rimawan Pradipto, PhD sebagai inisiator SONJO menyampaikan bahwa pada periode pandemi COVID-19 ini adaptasi, inovasi dan mobilitas sumber daya adalah kebutuhan utama. Logistik adalah masalah utama dimana krisis, pandemi dan belajar pada pengalaman penanganan COVID-19 bagaimana memobilisasi sumber daya saat modal finansial menjadi tantangan besar. SONJO memanfaatkan WAG untuk memobilisasi sumber daya, media koordinasi dan komunikasi untuk memecahkan masalah secara cepat dan menciptakan pasar virtual serta memberikan bimbingan teknologi ke daerah lain. Sejak 24 Maret, SONJO berkembang dengan 2000 anggota dan 24 WhatApp Group (WAG). Selama pandemic, WAG dimanfaatkan secara ekstensif dan modal utama SONJO adalah kepercayaan (integritas dan transparansi).

Selanjutnya pada materi operability logistik medis dalam ICS, Gde Yulian Yogaditha Apt, M.Epid menyampaikan bahwa logistik dalam ICS tidak hanya obat – obatan dan alat kesehatan tapi bagaimana memanfaatkan resource yang ada di masyarakat dan memetakan potensi mobilisasi sumber daya. Pemenuhan sumber daya ini bisa dimobilisasi dengan sistem komando yang jelas. Penerapan healthcare incident command system dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Indonesia sudah memiliki platform permohonan bantuan online. Dalam ICS, alurnya sangat jelas dan supply chain dapat terdokumentasi dengan baik. Alur komunikasi dimulai dari end user, Bidang Operasi / Manajer Medis untuk menyampaikan ke IC, kemudian IC (dengan konsultasi bidang Perencanaan) menginstruksikan ke Bidang Logistik untuk memenuhi kebutuhan melalui jalur normal, namun jika tidak bisa (habis), maka IC meminta petugas penghubung untuk menghubungi jalur komando di luar RS, dan mengusahakan sumber daya lain/ tambahan/surge. Sumber daya tambahan yang diadakan di luar jalur normal harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh end user yang dalam hal ini Bidang Operasi/ Manajer Medis.

pre fornas 2

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Review Kesiapan Logistik di Dinkes/Satgas”

Sesi Diskusi dan Review Kesiapan Logistik di RS

Pada sesi diskusi, peserta menyatakan dalam penerapan penggalangan sumber potensi masyarakat, sering kali terbentur dengan pihak eksternal. Bagaimana cara menyikapi ini? karena ini berhubungan juga terhadap keberlanjutan kerja sama. Rimawan Pradipto, PhD memperjelas dan meyakinkan peserta bahwa selama menerapkan integritas dan transparan maka tidak akan ada masalah. Jika dana dari masyarakat langsung jangan menggunakan paradigma bagaimana menyerap anggaran. Namun bagaimana mencapai output, ini yang perlu dikembangkan. Tidak ada kepentingan politik di dalamnya. SONJO selalu memikirkan outcome. Seringkali ketika berbicara uang tidak relevan, banyak akhirnya fokus pada bagaimana menyerap anggaran tidak berfokus kepada outcome.

Pada sesi review, seluruh narasumber dan fasilitator memperdalam setiap poin yang dapat menilai sejauh mana kesiapan dinkes/satgas dalam merencanakan dan memenuhi kebutuhan logistik medis. Apakah dinkes memiliki pengelola khusus logistik? Apakah ada prioritas untuk pengadaan dan pendistribusian logistik? Apakah ada daftar aset logistik? Apakah ada form serah terima bantuan logistik? Apakah ada pengerahan mobilisasi sumber daya logistik? Pertanyaan – pertanyaan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi dinkes untuk melengkapi kebutuhan logistik, karena bagaimana pun pengelolaan logistik ini bukan hanya sekedar menyediakan saja melainkan bagaimana memastikan SDM yang mengelola siap dan mekanismenya.

Selengkapnya Rekaman Video dapat Diakses : YouTube http://ugm.id/2Fg

Reportase :
Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehtan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

BNPB: Sudah disiapkan peringatan dini hadapi bencana hidrometeorologi

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, Pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten dan kota bahkan masyarakat.

“Ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana,” kata Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada Rakor Peringatan Dini dalam Menghadapi Ancaman Bahaya Hidrometeorologi di Jakarta, ia menjelaskan, berbicara tentang sistem peringatan dini, tidak terlepas dari dua komponen utama yaitu komponen struktur serta komponen kultur.

“Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis, seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Prasinta menambahkan, untuk komponen struktur, yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat.

“Namun, untuk komponen kultur terkait bagaimana warning bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat serta bagaimana masyarakat harus bertindak terhadap warning yang diberikan, masih menjadi pekerjaan rumah besar kita semua termasuk di dalamnya BPBD,” ujar dia.

Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting.

Pada kesempatan ini, Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat.

Sementara itu, Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya menyampaikan peringatan dini berbasis masyarakat, salah satunya menitikberatkan pada kemampuan merespons. Informasi sebagai suatu peringatan dini itu harus memenuhi parameter, antara lain informasi dipastikan sampai dan dipahami oleh masyarakat.

“Masyarakat merespons informasi dengan evakuasi ke tempat yang aman,” ujar Afrial mengenai parameter peringatan dini berbasis komponen kultur.

BNPB melalui Direktorat Peringatan Dini BNPB, selalu menyampaikan surat edaran peringatan dini terkait potensi bahaya hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, BNPB juga secara berkala menginformasikan analisis prediksi banjir melalui laman dan Whatsapp Group. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPBD untuk kesiapsiagaan dan konsolidasi antarpemangku maupun mitra di tingkat lokal.

Rakor itu  dihadiri oleh BPBD provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada rakor tersebut BNPB menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan dan Koordinator Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG Agus Budianto.

sumber: ANTARA

84 Orang Tewas dalam Bencana Banjir Melanda Sudan

Khartoum: Banjir menyusul hujan lebat di Sudan telah menewaskan lebih dari 80 orang. Cuaca ekstrem juga merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah.
 
“Sebanyak 84 orang tewas dan 67 lainnya cedera di 11 negara bagian di seluruh Sudan sejak awal musim hujan,” kata Juru Bicara Dewan Nasional Pertahanan Sipil Sudan, Abdel Jalil Abdelreheem, seperti dikutip AFP, Selasa 14 September 2021.
 
“Korban tewas tenggelam, tersengat listrik dan rumah ambruk,” tambahnya.

“Sekitar 8.408 rumah juga hancur dan lebih dari 27.200 rusak di seluruh Sudan,” imbuh Abdelreheem.
 
Hujan deras biasanya turun di Sudan antara Juni dan Oktober, dan negara itu menghadapi banjir besar setiap tahun, merusak properti, infrastruktur, dan tanaman.
 
PBB memperkirakan bahwa hujan lebat dan banjir telah mempengaruhi sekitar 102.000 orang sejak Juli.
 
PBB dalam sebuah laporan pekan lalu mengatakan, hampir 50 desa terendam di Sudan selatan, menggusur sekitar 65.000 orang termasuk pengungsi Sudan Selatan yang kampnya terendam.
 
Tahun lalu, hujan lebat memaksa Sudan untuk mengumumkan keadaan darurat selama tiga bulan, setelah banjir melanda sedikitnya 650.000 orang, merusak atau menghancurkan lebih dari 110.000 rumah.