Author: [email protected]

Jumat, 24 November 2023 BPJS bersama APINDO mengadakan diskusi tentang COB Coordination of Benefit.

Sebuah mekanisme yang membuat seseorang dapat menerima manfaat dari dua atau lebih asuransi kesehatan yang nantinya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk meningkatkan mutu layanan BPJS kepada masyarakat yang imagenya dulu masih dibawah harapan hingga kini sudah menjadi salah satu penentu sukses tidaknya sebuah rumah sakit di suatu daerah.

Ketua dewan pengawas BPJS bapak professor dokter Abdul Kadir, menjelaskan dengan lugas, jelas dan gamblang begitu banyaknya masalah prosedur kesehatan yang jauh dari harapan masyarakat.

Ini bukan semata-mata karena BPJS tapi karena prosedur dan regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Bapak professor yang sudah berpengalaman memimpin RS Wahidin dan RS Dharmais menekankan pentingnya peningkatan layanan  kesehatan agar masyarakat benar-benar terbantu dengan adanya BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan sosial yang adil bagi masyarakat.

Sebagai ketua dewan pengawas BPJS pusat telah memerintahkan jajarannya untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat dan juga seringkali mengadakan kunjungan mendadak dengan menyamar sebagai salah satu pasien yang membutuhkan layanan.

Rumah sakit yang tidak melakukan prosedur atau membedakan pasien BPJS akan ditindak tegas seperti yang terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Makassar, hingga RS itu kehilangan banyak pasien.

Bapak professor yang dikenal ramah dan bersahabat ini juga tidak sungkan memberikan nomer handphone beliau dan bersedia dihubungi 24 jam jika ada masalah yang timbul di lapangan, sekalipun sekarang sudah ada call center dan aplikasi JKN untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan atau keluhan atas layanan pengguna BPJS.

Ke depan, BPJS akan mengoptimalkan Equity in Service, kelas 1-3 dengan kesamaan layanan KRIS – Kelas Rawat Inap Standar maksimal 4 orang dalam satu kamarnya, serta peningkatan koordinasi manfaat dengan asuransi komersial untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

sumber Konten ini 
https://www.kompasiana.com/asrulsani/65619124c57afb29ca1a6742/sang-dokter-ketua-pengawas-bpjs

Kreator: Asrul Sani Abu

SUARA INDONESIA, MALANG – Sekitar 100 peserta terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) se- Malang Raya, Jawa Timur (Jatim) mengikuti pelatihan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim. 

Pelatihan mitigasi bencana ini diadakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peningkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial (PTKS) Dinas Sosial Jatim, Jalan Panglima Sudirman 93, Klojen, Kota Malang. Pelatihan ini digelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu, (25-26/ 11/2023).

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jatim, Mohammad Chisjqiel yang membuka acara pelatihan mitigasi bencana tersebut mengatakan, konsep penanggulangan bencana kini digeser dari tanggap bencana ke pengurangan risiko. 

“Kenapa dilakukan di Malang Raya, karena di daerah ini kerap terjadi bencana, seperti banjir bandang di Kota Batu, seperti beberapa waktu lalu,” ujar Mohammad Chisjqiel, Minggu (26/11/2023).

Menurut dia, setidaknya ada 14 ancaman bencana di Jatim. Apalagi bencana berdampak besar dalam kehidupan manusia. Keluarga juga akan mengalaminya. 

Turut hadir Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Hikmah Bafaqih. Ia mengatakan penting sekali pelatihan mitigasi bencana yang yang dikonsep dalam acara Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) ini.

“Oleh karena itu kami berikan sosialisasi kepada IPNU/IPPNU se- Malang Raya, sehingga mereka bisa menyebarkannya terutama kepada keluarga terdekat,” ujar  Hikmah Bafaqih.

Selain mendapat materi tentang mitigasi bencana, para peserta juga mendapatkan materi basic life support (bantuan hidup dasar) dari Pengurus SRPB Jatim, Dini Prastyo Wijayanti. Misalnya, bagaimana melakukan  pertolongan terhadap orang yang terkena serangan jantung. Dan apa yang harus dilakukan.

Dini pun langsung mengajak para peserta untuk mempraktikkan pijat jantung terhadap korban. Dan para peserta itu antusias mengikuti kegiatan sesi ini.

“Serangan jantung akan tiba tak kenal usia tua atau muda. Artis, orang terkenal, maupun orang biasa banyak yang kena serangan jantung dan meninggal,” ungkap Dini di hadapan peserta. (*)

Jakarta – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset (PR) Kependudukan dalam hal ini Kelompok Riset Penduduk dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menyelenggarakan Webinar atau diskusi kemisan kelima yang tema “Bongkar Pasang Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi”, Kamis (23/11). Kegiatan ini menghadirkan pembicara, Malawani dari Departemen Geografi Ilmu Lingkungan Universitas Gajah Mada, serta para peneliti PR Kependudukan BRIN, Dewi Retna Indrawati dan Tria Anggita H.

Malawani kali ini memaparkan tema ”Pengelolaan DAS”. Terhadap hal itu, ia menanyakan apakah perlu dibongkar pasang yang artinya terkait dengan manajemen dan peraturannya kemudian bagaimana mengaplikasikan. Untuk mengulas tujuan pengelolaan tersebut, menurutnya tentu saja harus melihat regulasi yang ada di Indonesia.

Jadi, seperti apa konsepnya, pendekatannya, dan bagaimana jika dikaitkan bencana hidrometriologis, seperti apa peluang dan tantangan sehingga bisa menentukan strategi ke depan untuk meningkatkan peluang. ”Ini yang harus diidentifikasi bersama!” ungkap Malawani.

Dia menyebutkan, ada tiga tujuan pengelolaan DAS merujuk pada keputusan atau convention secara internasional. Pertama yaitu United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) atau terkait biodiversity. Kedua, terkait land degradation atau United Nations Convertion to Combat Desertification (UNCCD). Ketiga adalah Clime Change Adaptation.

Dari Convention internasional tersebut ternyata sudah diterjemahkan di Indonesia yaitu terkait biodiversity, sudah ada regulasinya dari KLHK dengan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di level Kabupaten atau Provinsi. Terkait degradasi, menurutnya, sudah sangat jelas dan banyak variasinya, salah satunya adalah kriteria penetapan klasifikasi daerah dan sungai yang nantinya status pemulihannya sangat tinggi, sehingga hal ini belum menjadi prioritas. Selanjutnya, pedoman kajian kerentanan dan dampak perubahan iklim. Sementara, ia menyoroti bahwa melalui pusat riset yang ada, BRIN dapat berkontribusi melalui riset – riset yang dikembangkan dalam menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan konsep pengelolaan DAS yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dikelola per sektor atau wilayah, perencanaan yang berkelanjutan yaitu partisipasi berbagai pihak dan koordinasi, serta bersinergi dan saling terkoneksi.

Menurutnya lagi, peluang yang bisa diciptakan untuk pengelolaan DAS yaitu community involvement atau pelibatan masyarakat. ”Saat ini masyarakat sangat antusias sekali jika dilibatkan dalam pengelolaan DAS  dan itu menjadi kekuatan!” ujarnya.

Maka, program tersebut kuncinya adalah harus berkesinambungan. Lalu, program science technology development bisa diterapkan, di mana peneliti-peneliti saat ini semakin canggih dengan ketersediaan alat yang semakin canggih, serta kolaborasi semakin luas sampai tingkat internasional. Namun hal itu, masih ada tantangan yang dihadapi yaitu perubahan iklim, juga eskalasi bencana hidrometeorologis. Seperti contohnya, pembuangan sampah yang bisa menimbulkan eskalasi bencana, kekeringan, dan sebagainya. Ada lagi tantangannya, yaitu anthropogenic pressure, di mana adanya kepadatan penduduk, pembangunan kota, dan lain sebagainya.

“Peluang dan tantangan itu kita pelajari bersama. Kita perlu melihat bagaimana strategi pembangunan wilayah, perencanaan wilayah, dan ke depan mau dibangun seperti apa sehingga program pengelolaan DAS bisa adaptif ,” tegasnya.

Sementara, Dewi memaparkan tema “Kompleksitas Pengelolaan DAS”. Ia mengatakan, pengelolaan DAS sangat kompleks dari sisi-sisi batas wilayah, peran para pihak, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari kondisi DAS saat ini, ternyata masih banyak terjadi bencana hidrometeorologi. Hal itu diungkapkannya berdasarkan sumber data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di mana, bencana yang setiap tahun selalu naik kejadiannya dan didominasi bencana hidrometeorologi. ”Artinya bahwa pengelolaan DAS  yang di lakukan selama ini belum memberikan hasil signifikan,” urai Dewi.

Dewi lantas menambahkan, beberapa fakta terkait pengelolaan DAS dilihat dari sisi wilayah. Di Indonesia wilayah DAS sangat besar, mulai dari puluhan atau ratusan hektar bahkan sampai ratusan ribu hektar. Wilayah – wilayah tersebut, menurutnya, banyak yang tidak selaras dengan wilayah administrasi. Hal itu perlu kerja sama lintas. Namun sayangnya, menurut Dewi, seringkali prioritas dari setiap daerah berbeda. Hal itu yang menjadi tantangan besar karena faktor ekonomi yang menentukan, tentu dengan pendekatan skala prioritas.

Sementara, dewi menjelaskan, untuk wilayah yang cukup besar dengan pendekatan DAS Mikro akan dapat mengurangi kendala kewilayahan. Karena kelebihan dari pengelolaan DAS mikro ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang relatif lebih mudah. Hal itu memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antar wilayah. Pengelolaan bisa lebih difokuskan pada suatu DAS mikro secara utuh dan dapat dilakukan secara bertahap untuk seluruh DAS. Masyarakat akan lebih mudah ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan operasional pelaksanaan pengelolaan DAS mikro.

Fakta lain diungkapkan Dewi, di dalam spengelolaan DAS seringkali ada benturan. Banyaknya pihak yang seharusnya melakukan secara bersama – sama, justru menambah adanya perbedaan kepentingan. Dewi menganalisis, Pemerintah sebenarnya punya kekkuatan untuk mengaturnya, tetapi karena perbedaan kepentingan sehingga pengelolaan DAS masih terfragmentasi. Disoroti Dewi, maka adanya partisipasi masyarakat menjadi bagian penting di dalam pengelolaan DAS, karena mereka adalah pemilik lahan. ”Jadi mereka berhak menentukan pemanfaatan lahannya. Namun sayangnya partisipasi masyarakat masih pasif sehingga mereka belum terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.  

Selanjutnya, Tria Anggita memaparkan tema “Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Jeneberang”. Ia melihat sisi masyarakat Indonesia yang overlapping dengan batas administrasi. Terkait ini, ia memberikan contoh wilayah yang ia teliti yang meliputi kabupaten Gowa (wilayah hulu dan tengah), kabupaten Takalar (wilayah Tengah), dan kota Makassar (wilayah hilir). Wilayah pengelolaan DAS di sini dikenal dengan nama Jeneberang yang berstatus DAS prioritas, sesuai dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015- 2019. DAS  Jeneberang ini untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, sumber air irigasi, pembangkit listrik, dan potensi pariwisata.

Di dalam mengidentifikasi pengelolaan DAS tersebut, Tria mengungkapkan isu banyaknya runtuhan akibat aktivitas gunung api, lalu kegiatan penambangan ilegal, dan sebagainya yang mengakibatkan mengakibatkan erosi sedimentasi, sehingga hal itu mengancam lingkungan, terutama ketersediaan dan kualitas air.

Tria menyarankan optimalisasi Forum DAS Jeneberang. Caranya, adanya aturan penganggaran program, di mana pembuatan peraturan pemerintah Sulawesi Selatan yang menetapkan bahwa program yang dianggarkan harus berdasarkan kesepakatan Forum DAS Jeneberang. Lalu adanya perwakilan masyarakat di Forum DAS untuk mewakili masyarakat  desa dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan LSM untuk memastikan representasi yang komprehensif. Tria juga menyarankan adanya struktur  dan pengawalan Forum DAS untuk persetujuan program yang didasarkan pada kesepakatan Forum DAS Jeneberang. Ini diawasi oleh Dewan DAS Jeneberang dengan anggota dari perguruan tinggi, LSM, masyarakat, pemerintah dan perusahaan. ”Yang tak kalah penting juga, penyebaran informasi kebijakan atau program Forum DAS Jeneberang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bantuan akademisi. Ini mencakup tidak hanya pemerintah desa tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses mencari apresiasi,” tutupnya. (Noor/ed. And)

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Bupati Garut Rudy Gunawan mengharapkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Apalagi, wilayah Kabupaten Garut terbilang rawan terdampak bencana. 

Menurut Bupati, Kabupaten Garut dinilai rawan akan potensi berbagai bencana, antara lain banjir, longsor, gempa bumi, gunung api, juga tsunami. Karenanya, kata dia, dibutuhkan kesiapan dalam menghadapi potensi beragam bencana tersebut, termasuk dari sisi SDM. “Tentu sebagai tenaga profesional perlu dilakukan pelatihan-pelatihan,” kata Bupati.

Pada 20-26 November 2023 ini tengah digelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Garut. Bupati berharap kegiatan tersebut dapat menghasilkan SDM Tagana yang profesional dalam membantu pemerintah mengantisipasi dan menanggulangi dampak bencana. “Ini adalah penting kita menyiapkan tenaga-tenaga Tagana profesional,” ujar Bupati.

Bupati berharap Tagana di Garut dapat menjadi garda terdepan bersama unsur lainnya dalam masalah kebencanaan dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. “Masalah kebencanaan di Garut yang penting kita punya pengetahuan dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi mereka yang terkena bencana,” katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Garut Aji Sukarmaji mengatakan, ada 65 anggota Tagana. Sementara yang mengikuti Diklatsar kali ini ada 17 calon anggota Tagana. Diklatsar digelar di Perkemahan Cibeureum, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. 

“Pelatihan dasar Tagana penanggulangan bencana, dapur umum, dan evakuasi, serta latihan dasar tentang kegiatan-kegiatan khususnya dalam penanganan masalah sosial di masyarakat,” ujar Aji.

BOGOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 13 kejadian bencana melanda wilayah Kota Bogor. Bencana itu disebabkan oleh hujan deras pada Minggu 26 November 2023.

“Total laporan masuk 13 kejadian,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Kata dia, bencana yang terjadi meliputi 9 titik banjir lintasan dan 4 titik tanah longsor. Adapun dalam kejadian ini terdapat 7 rumah milik warga mengalami kerusakan kategori ringan dan sedang serta 207 rumah sempat terendam banjir lintasan.

“Warga yang terdampak 123 KK dengan 519 jiwa dan fasilitas umum terdampak 2 jalan, 1 musola serta 1 madrasah,” tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Seluruh titik bencana sudah dilakukan assesment oleh personel TRC-PB BPBD Kota Bogor serta pemasangan terpal.

“Seluruh kejadian dampak hujan dengan intensitas deras yang mengguyur di wilayah Kota Bogor,” tutupnya.

sumber:

https://megapolitan.okezone.com/read/2023/11/27/338/2927751/diguyur-hujan-deras-13-bencana-melanda-kota-bogor

DABASAH, Radar Ijen – Awal musim hujan di Bondowoso justru dibarengi dengan sejumlah bencana. Di antaranya, angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang. Bencana tersebut bukanlah hal yang baru. Namun, kerap terjadi, terutama saat musim hujan. Oleh sebab itu, perlu ada persiapan atau antisipasi dari pemerintah untuk mitigasi bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso Mahfud Junaedi mengatakan, pihaknya telah melakukan asesmen untuk sejumlah titik rawan bencana di Bondowoso.  Antisipasi bencana juga tidak bisa ditangani sendirian, melainkan bersama-sama. Termasuk lintas instansi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso.

“Kemudian, yang berkaitan dengan penyebab bencana, kami koordinasikan dengan dinas terkait. Misalnya pohon yang berpotensi tumbang,  karena umur sudah tua untuk segera dipotong. Bahkan saluran irigasi yang perlu dilakukan pengerukan untuk menampung volume air hujan yang tiba-tiba datang,” katanya.

Dia juga menjelaskan, kerawanan bencana di Bondowoso meliputi pohon tumbang, banjir luapan sungai, dan angin puting beliung atau angin kencang. Peristiwa itu berpotensi terulang kembali pada musim hujan kali ini. “Karena secara keilmuan, hal itu dapat terulang kembali jika sebelumnya pernah terjadi bencana tersebut. Seperti Kecamatan Tamanan yang baru saja terjadi bencana angin kencang,” jelasnya.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan pengadaan logistik bantuan bencana alam di daerah itu saat ini mengandalkan bantuan pemerintah pusat.

“Saat ini bantuan logistik penanggulangan bencana alam diberikan oleh pemerintah pusat melalui Sentra Dharma Guna di Bengkulu, kalau yang kita adakan jumlahnya sangat kecil,” kata Kepala Dinas Sosial Rejang Lebong Anes Rahman di Rejang Lebong, Rabu.

Dia menjelaskan, logistik bantuan bencana alam (buffer stock) ini sejak dua tahun lalu sudah dikirim oleh pemerintah pusat dan tidak lagi bergantung dengan pengadaan daerah.

Logistik bantuan bencana alam yang biasa mereka sediakan ini, kata dia, seperti terpal, peralatan masak, selimut, peralatan makan minum, bahan makanan dan lainnya.

Jika terjadi bencana alam pihaknya akan langsung mengajukan permintaan bantuan kepada pihak Sentra Dharma Guna di Bengkulu sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah.

“Anggaran dari APBD Rejang Lebong untuk pengadaan logistik bantuan bencana alam tahun 2023 ini jumlah cukup kecil, hanya belasan juta. Kalau ada kejadian bencana alam kita akan langsung menghubungi Sentra Dharma Guna di Bengkulu,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rejang Lebong Shalahduin mengatakan, jika terjadi bencana alam pihaknya selain melakukan pertolongan ke lapangan juga menyiapkan bantuan penanggulangan bencana alam seperti bahan makanan, terpal, peralatan dapur serta barang lainnya.

Barang bantuan itu sendiri, kata Shalahudin, merupakan bantuan yang dikirim oleh BNPB bukan dari pengadaan oleh pihaknya. Bantuan ini biasanya didistribusikan bersama dengan pendistribusian bantuan dari pemerintah daerah, baznas, dinas sosial dan pihaknya lainnya.

Kupang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut ada tiga hal yang menjadi penyebab provinsi berbasis kepulauan itu rawan bencana alam.

“Pertama, letak NTT berada pada wilayah yang mudah terkena dampak bencana hidrometeorologi,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambroisius Kodo  saat membuka sosialisasi publik dokumen kajian risiko bencana dan kick off penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi NTT di Kupang, Senin.

Kedua, lanjutnya, NTT juga rawan akan potensi bencana alam secara geologis, karena provinsi ini berada pada jalur cincin api atau ring of fire.

“Sesuai kajian kami, NTT dikelilingi oleh 25 gunung api yang berada di Alor hingga bagian barat Flores,” ujar dia.

Dia mengatakan bahwa sejumlah gunung api itu bisa saja meletus atau erupsi kapan pun yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Penyebab ketiga, NTT berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dan eurasia. “Selain itu, NTT diapit oleh dua zona penyebab gempa yang bisa memicu tsunami, yaitu megathust selatan Sumba dan sesar naik Flores,” ujar dia.

Untuk megathrust selatan Sumba, potensi gempanya bisa mencapai 8,5 magnitudo, sementara sesar naik Flores potensi gempanya bisa mencapai 7,5 magnitudo.

Sejumlah kekuatan gempa itu, ujar dia, bisa memicu tsunami berbahaya di Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, tambah dia, langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat di NTT.