Category: Berita

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik, menyebutkan Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana. Untuk itu, dia berharap adanya edukasi ke masyarakat untuk tanggap bencana.

“Sulbar berada di atas wilayah rawan bencana, Sulbar Supermarket-nya bencana. Ada gempa, banjir, longsor, jadi membutuhkan perhatian luar biasa dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi bencana,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tersebut pada rapat koordinasi penanganan pascabencana gempa bumi dengan BNPB, Kamis (9/6/2022).

Akmal menyebutkan masyarakat Mamuju masih khawatir dan dibayangi trauma kejadian gempa merusak lainnya, yakni gempa 6,2 magnitudo pada 15 Januari 2021.

“Peristiwa 2021 sangat menghantui masyarakat kita, sehingga pasca-kejadian sejumlah masyarakat langsung mengungsi,” ujar dia.

Senada dengan Akmal Malik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana.

Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.

“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” kata dia.

Melalui siaran pers BNPB, Suharyanto mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma atas gempa 6,2 magnitudo yang terjadi 15 Januari 2021.

Situasi ini diperparah dengan beredarnya hoaks terkait gempa bumi susulan yang lebih besar yang beredar luas di masyarakat. Untuk itu, Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama BMKG dapat terus memberikan pemahaman yang benar terkait fakta dari fenomena gempa bumi.

“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” kata dia.

BANDUNG – Sejumlah lembaga riset akan melakukan riset potensi bernama banjir rob yang diprediksi bakal terjadi dalam sepekan ini.

Hal ini menyusul adanya ancaman banjir rob di wilayah Pantura.

Lembaga riset tersebut di antaranya adalah Lembaga Kebencanaan IA-ITB yang bekerja sama dengan Laboratorium Geodesi ITB dan juga beberapa penggiat kebencanaan seperti Naraloka, Yayasan Mitigasi Hub Indonesia, Wanadri, Koalisi Peduli Lingkungan Jawa Tengah, Ganesha Nusakarya Consulting, Alfikr dan Pusat Penelitian Kebencanaa dan Perubahan Iklim ITS.

“Kami sedang melakukan prediksi dan pembuktian atas prediksi banjir rob di Pantura yang diperkirakan terjadi diantara tanggal 13 hingga 16 Juni 2022,” kata Kepala Lembaga Riset Kebencanaan IA-ITB Heri Andreas.

Menurut dia, dengan perhitungan data-data yang cermat diharapkan hasil prediksi dapat dibuktikan prediksinya dengan baik.

Nantinya, hasil riset akan diberikan kepada Pemerintah, sebagai argumen yang menunjukkan bahwa sejatinya banjir rob adalah bencana bauran.

Yaitu bencana yang lebih dikarenakan ulah manusia, yang dapat diprediksi dan diantisipasi dengan baik.

Untuk itu banjir rob di masa yang akan datang seharusnya hanya tinggal sebuah cerita yang dibaca anak cucu, bukan bencana yang harus ditanggung mereka.

Heri Andreas yang juga sebagai Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB lebih jauh mencatat bahwa di samping Pemerintah masih meyakini banjir rob sebagai bencana alam yang diluar kendali manusia, bencana ini ternyata belum secara tegas masuk ke dalam kategori bencana dalam Undang-Undang Kebencanaan serta perundangan turunannya.

Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dalam membuat program yang komprehensif terkait upaya pengurangan risiko bencana banjir rob.

Bencana ini hanya dilihat secara parsial, dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga sampai dengan hari ini banjir rob masih menjadi pemandangan umum wilayah pesisir dan pemberitaan di media-media.

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, bersama Yayasan Caritas Swiss Indonesia bersinergi dalam pengurangan risiko dan dampak bencana, seiring dengan rentannya Kabupaten Sigi terhadap bencana.

“Sinergi multi pihak termasuk dengan Yayasan Caritas Swiss dalam pengurangan sangat penting,” kata Bupati Sigi Mohamad Irwan, di Sigi, Rabu.

Mohamad Irwan mengakui bahwa kabupaten yang dipimpinnya termasuk sebagai daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam gempa bumi, pergeseran tanah, longsor, dan banjir bandang.

Selain itu, peristiwa bencana alam 28 September 2018 lalu, kata dia, menjadi satu pelajaran besar bahwa pentingnya sinergi dalam pengurangan risiko dan dampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Sigi, sebut dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam pengurangan risiko dan dampak bencana. Melainkan, hal itu membutuhkan kerja sama dan sinergi multi pihak sesuai dengan konsep pentahelix.

“Kesuksesan pembangunan menjadi tanggung jawab multi pihak, sehingga Pemkab Sigi sangat membutuhkan keterlibatan multi pihak termasuk dalam pengurangan risiko dan dampak bencana,” ujarnya.

Mohamad Irwan mengatakan keterlibatan Yayasan Caritas Swiss untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan mengoptimalkan mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi hal penting.

Yayasan Caritas Swiss telah berkontribusi dalam percepatan pemulihan pascagempa dan likuefaksi yang menimpa Kabupaten Sigi.

Yayasan Caritas Swiss bersama Yayasan Bumi Tangguh, dan Yayasan Pusaka Indonesia masih akan tetap menjalankan program pengurangan risiko dan dampak bencana di Sigi, termasuk percepatan pemulihan baik pada bidang infrastruktur maupun kesehatan mental masyarakat.

“Kerja sama yang dijalankan saat ini dapat terus berlangsung dari waktu ke waktu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya,” ungkap Mohamad Irwan.

Berkaitan dengan itu Perwakilan Yayasan Caritas Swiss Patricia menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sigi yang telah bekerja sama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Menurut Patricia, Pemkab Sigi sangat responsif dalam hal penanggulangan bencana. Ia mengemukakan Caritas Swiss akan terus berupaya membantu Pemkab Sigi dalam proses penanggulangan bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pewarta : Muhammad Hajiji
Editor : Laode Masrafi

JAKARTA, KOMPAS.com – Integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam forum Plenary Session 2nd High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development” di Dushanbe, Tajikistan, pada Selasa (07/06/2022).

“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” ujarnya dalam rilis pers.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting.

Menurut Basuki, Pemerintah Indonesia telah mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana, termasuk pandemi kepada dunia.

Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana.

Kedua, setiap negara didorong untuk berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi.

Konsep ketiga, membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim. Seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.

Keempat, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, serta lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.

Dengan menerapkan empat konsep tersebut, pemeritah berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

“Khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air,” pungkas Basuki.

Jakarta (ANTARA) – Indonesia mengusulkan empat konsep ketahanan berkelanjutan dalam menghadapi bencana termasuk pandemi, agar tak mengganggu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDGs).

“Pertama, pentingnya penguatan kesadaran siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif untuk meminimalkan risiko bencana,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam High Level International Conference On Decade For Action “Water For Sustainable Development di Dushanbe, Tajikistan, Selasa.

Dalam keterangan tertulisnya, Basuki memaparkan konsep yang kedua adalah agar setiap negara berinvestasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi dalam mitigasi dan penanganan bencana.

“Seperti yang telah dicanangkan oleh UNESCO bahwa para pemimpin negara harus menyadari pentingnya data dan ilmu pengetahuan untuk mendukung dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air karena air adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana,” ujarnya.

Konsep ketiga adalah membangun infrastruktur yang tahan bencana dan tahan iklim seperti bendungan, pemecah gelombang, waduk, tanggul, dan infrastruktur hijau.

Keempat, lanjut Basuki, komitmen bersama di berbagai pemangku kepentingan dan berbagai tingkatan mulai tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk melaksanakan kesepakatan global.

“Dengan menerapkan empat konsep tersebut, kami berharap dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6 tentang air dan sanitasi, dengan memastikan ketersediaan air dan ketahanan terhadap bencana terkait air,” katanya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan infrastruktur merupakan investasi yang efektif untuk mencegah kerugian di masa depan.

“Investasi pengurangan risiko bencana dapat mengurangi setidaknya empat kali biaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Oleh karena itu, penanggulangan bencana yang mencakup seluruh aspek pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan tanggap darurat, penyelamatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi perlu menjadi kerangka kebijakan nasional yang penting,” paparnya.

Basuki juga mengundang semua negara yang hadir di forum ini untuk menghadiri World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia pada 2024 di Bali.

“Indonesia juga akan menyambut Anda semua untuk datang dan menikmati negara kami yang indah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat WWF 2024 menjadi event yang sukses dan berkesan,” katanya.

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah dataran rendah dan pemukiman yang padat. Banjir sendiri adalah bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir kedatanganannya dapat diprediksi dengan cara memperhatikan curah hujan serta aliran air yang mengakibatkan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Namun banjir juga bisa datang secara tiba-tiba akibat dari bocor tanggul yang biasanya disebut banjir bandang.

Faktor Penyebab Banjir

Banyak sekali faktor penyebab banjir, seperti pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai, tidak lancarnya aliran sungai akibat terhambat oleh sampah, dan kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Menurut Dewi, I. F., & Faizah, N. (2007) berpendapat bahwa penyebab terjadinya banjir dikategorikan menjadi dua hal, yaitu secara alami dan tindakan manusia. Secara alami disebabkan karena curah hujan tinggi, pengaruh geografi fisik sungai, erosi dan sedimentasi serta kapasitas sungai. Penyebab banjir akibat dari tindakan manusia disebabkan karena perubahan kondisi aliran sungai, kawasan kumuh dan sampah.

Selain itu kualitas pendidikan juga mempengaruhi pola pikir SDM kita untuk bisa berpikir lebih jauh ketika ingin melakukan sesuatu, seperti jika kita membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan selokan yang tersumbat, dan masih banyak lagi. Tentunya jika kualitas pendidikan bagus, maka hal tersebut tidak akan terjadi dan penyebab banjir dapat dikurangi. Selain itu kesadaran akan kebersihan selokan terkadang masih kurang, yang menyebabkan banjir dengan mudah ketika musim penghujan datang.

Banjir dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek pada kehidupan manusia, mulai dari munculnya berbagai penyakit, lingkungan yang kotor, rusaknya sarana dan prasaran umum, rusaknya rumah warga, menghambat tranportasi darat (kemacetan), dan bahkan merenggut nyawa.

Banjir Merusak Rumah Warga Dan Fasilitas Umum

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak awal bulan Mei 2022 tercatat telah terjadi 137 bencana banjir yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia, diantaranya Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo, Papua Barat, Maluku Utara, Riau, Aceh, dll.

Serta total 94.383 rumah warga terendam, 188 rusak, dan 14 fasilitas umum rusak. Rata-rata bencana banjir yang terjadi selama bulan Mei 2022 dipicu karena intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sistem drainase yang kurang baik dan meluapnya air sungai.

TIPS PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN BENCANA BANJIR

1. Pengelolaan Sampah

Salah satu solusi agar bencana banjir tidak terjadi adalah dalam pengelolaan sampah. Karena bila sampah dapat di kelola dengan baik maka tidak akan ada lagi yang namanya sampah berada di sungai yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai dan tidak akan ada lagi yang namanya tersumbatnya saluran air. Oleh karena itu, saat ini sampah harus bisa dikelola dengan baik, seperti memisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kemudian sampah-sampah itu dikirim ke bank sampah agar bisa dikelola dengan baik, seperti sampah organik yang dijadikan menjadi pupuk tanaman dan sampah non organik yang didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna.

2. Membuat Sistem Drainase yang Baik

Saluran air/Drainase juga merupakan salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya bencana banjir. Karena bila terdapat saluran air maka air bisa mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang kelebihan air dilanjutkan menuju ke sungai, sarana resapan, laut, dll. Oleh karena itu, diperlukannya sistem drainase yang baik dan lebih baik lagi, khusunya dikawasan yang ramai penghuni dan terdapat banyak bangunan. Karena itu bisa membantu mengurangi kemungkinan bencana banjir. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematik antara satu dengan lainnya, yang bertujuan agar air bisa mengalir dengan baik.

3. Edukasi Terkait Penghijauan

Upaya penghijauan sangat berdampak besar untuk mencegah terjadinya banjir. Kegiatan ini dapat dilakukan di daerah perkotaaan yang mayoritas lahan banyak dipakai untuk mendirikan bangunan. Dengan melakukan penanaman tanaman di lahan kosong maupun menjaga lingkungan sekitar tetap bersih merupakan langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir.

4. Penertiban Bangunan Liar di Bibir Sungai

Pemerintah dapat dengan tegas melakukan penertiban bangunan liar di sekitar sungai untuk menjaga kebersihan air sehingga meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di sungai. Bangunan di bantaran sungai juga rentan dan bahaya ketika banjir datang sehingga rumah-rumah warga dapat rusak bahkan terseret derasnya aliran air.

5. Penguatan Hukum Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan

Menurut pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 terkait larangan membuang sampah tidak pada tempatnya akan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda Rp1.500.000. Tetapi pada kenyataanya masyarakat indonesia masih terbiasa membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya bertindak tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan meminimalisir terjadinya penumpukan sampah di sungai yang dapat menyebabkan banjir.

Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari, maka dari itu diperlukan kesiapsiagaan dan perencanaan dalam mengatasi bencana, khusunya bencana banjir yang masih sering melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Diperlukan segala upaya dari masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan pengelolaan bencana banjir, sehingga dapat mengurangi resiko dampak terjadinya banjir.

INFO NASIONAL – Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di tanah air harus terus diupayakan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 Juni 2022.

“Karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata dia.

Pekan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan, sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multi-bencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Sepanjang 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1.

Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu, ujar Lestari, harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di tanah air bisa direalisasikan dengan baik. Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota dan lingkungan.

Kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana, menurut Rerie, bertujuan untuk sedapat mungkin menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam. Upaya tersebut, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Selain itu, mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana juga harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi pemahaman masyarakat. Rerie berharap, ancaman multi-bencana di tanah air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi melalui kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.(*)

Jakarta: Ancaman multibencana di Tanah Air harus diantisipasi dengan perencanaan yang menyeluruh. Terpenting, melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di tanah air harus terus diupayakan, karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 Juni 2022

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia rentan terhadap risiko multibencana alam baik berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Sepanjang 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana yang paling sering terjadi, yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15, dan erupsi gunung api 1.

Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu, kata Rerie, harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik. Rerie berpendapat upaya mitigasi bencana harus ditingkatkan dengan melibatkan antara lain sejumlah pakar di bidang infrastruktur, perencanaan kota dan lingkungan.

Menurut Rerie, kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana bertujuan menekan jumlah korban akibat bencana alam. Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Rerie mengatakan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana juga harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi pemahaman masyarakat. Dia sangat berharap ancaman multibencana di Tanah Air dapat dilihat sebagai tantangan yang harus dihadapi lewat kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.

(JMS)

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti ancaman multibencana di Tanah Air. Menurutnya, hal tersebut harus dicegah melalui perencanaan yang menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Upaya melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengantisipasi ancaman multi bencana di Tanah Air harus terus diupayakan. Karena secara alami negara kita memang dikelilingi gunung berapi dan diapit oleh dua benua dan samudra yang sangat mempengaruhi cuaca,” kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Lestari atau yang akrab disapa Rerie menjelaskan pekan lalu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di wilayah cincin api dan juga negara seismik aktif. Sehingga rentan terhadap risiko multibencana alam, baik gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, banjir rob, puting beliung dan longsor.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang 2021 terdapat 3.092 kejadian yang didominasi bencana hidrometeorologi. Adapun bencana yang paling sering terjadi yaitu banjir dengan 1.298 kejadian, disusul cuaca ekstrem 804, tanah longsor 632, kebakaran hutan dan lahan 265, gelombang pasang dan abrasi 45, gempa bumi 32, kekeringan 15 dan erupsi gunung api 1.

“Kondisi ancaman bencana yang sedemikian kompleks itu harus menjadi perhatian semua pihak agar sejumlah rencana dan upaya penanggulangan bencana di Tanah Air bisa direalisasikan dengan baik,” tuturnya.

Menurut Rerie, upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan, dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang infrastruktur serta perencanaan kota dan lingkungan. Dia mengatakan kesiapan menghadapi ancaman ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang diakibatkan bencana alam.

“Upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ancaman bencana alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka,” ujarnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun mendorong agar mengedepankan kearifan lokal dalam melakukan mitigasi bencana. Tujuannya untuk membantu mengakselerasi pemahaman masyarakat. Rerie pun berharap ancaman multi-bencana di Tanah Air dapat dihadapi lewat kolaborasi yang baik dari seluruh elemen bangsa.