Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Korban meninggal dalam bencana banjir di Provinsi Henan, China bertambah menjadi 302 jiwa, Senin (2/8) waktu setempat. Angka itu naik tiga kali lipat dari laporan pekan lalu. 

Sebagian kematian dilaporkan di ibu kota provinsi Zhengzhou. Di kota berpenduduk 12 juta itu, jumlah korban meninggal akibat banjir 292 jiwa. Angka itu termasuk 14 orang yang meninggal di KRL bawah tanah yang terendam banjir.

Secara total, sekruangnya 39 orang meninggal di area bawah tanah di Zhengzhou termasuk garasi dan terowongan. Selama tiga hari pada bulan lalu, 617,1 mm (24,3 inci) hujan turun di Zhengzhou.

Curah hujan hampir setara dengan rata-rata tahunan 640,8 mm yang menyebabkan kerusakan dan gangguan yang meluas di kota yang merupakan pusat transportasi dan industri utama itu. “Dari 50 orang yang masih hilang di provinsi Henan, 47 berasal dari Zhengzhou,” kata pernyataan pejabat setempat dalam sebuah pengarahan pada Senin.

Kerugian ekonomi langsung di Henan mencapai 114,27 miliar yuan (18 miliar dolar AS). Sementara, lebih dari 580 ribu hektare lahan pertanian terpengaruh.

Dewan Negara China mengatakan akan membentuk tim untuk menyelidiki bencana di Zhengzhou. Pihaknya juga akan meminta pertanggungjawaban pejabat jika terbukti melalaikan tugas mereka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bio Farma (Persero) mencatat sejak 6 Desember 2020 hingga 22 Juli 2021, jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 151,9 juta dosis, dengan jumlah yang telah diproduksi sebanyak 90,1 juta dosis.

Vaksin tersebut terdiri dari dari 123,5 juta dalam bentuk bulk, yang diterima dari Sinovac dan 22,4 juta lainnya diterima dalam bentuk finish product dari AstraZeneca, dan Moderna.

Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, proses karantina untuk vaksin ini, tidak hanya dilakukan kepada vaksin Covid-19 dalam bentuk finish product saja, tetapi dilakukan juga kepada bulk vaksin.

Bahkan untuk bulk vaksin, menjalani proses karantina yang lebih panjang, dibandingkan dengan vaksin dalam kemasan finish product.

Dengan demikian, kata Bambang, Bio Farma tidak bisa langsung mengirimkan vaksin yang Bio Farma terima, kepada Dinas Kesehatan di Kabupaten dan Kota.

“Sebagai contoh untuk jenis vaksin Bulk yang diterima dari Sinovac, Bio Farma harus melakukan karantina seperti uji internal oleh Quality Control (QC) Bio Farma, dan perlu mendapatkan izin rilis dari Quality Assurance Bio Farma, untuk selanjutnya akan masuk ke proses fill and finish di fasilitas produksi Bio Farma,” ujar Bambang dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Setelah selesai proses fill and finish, Bambang menyebut produk vaksin Covid-19 yang sudah jadi, masih harus melalui proses karantina lagi, sambil menunggu lot rilis, yang dikeluarkan Badan POM.

Menurutnya, dalam setiap proses fill and finish bulk vaksin Covid-19, ada yang harus menjadi catatan, yaitu mengenai adanya penyusutan dalam setiap proses pembuatan vaksin Covid-19.

“Itulah yang menyebabkan jumlah dosis yang diterima dalam bentuk bulk, jumlahnya tidak akan sama dengan jumlah dosis pada saat menjadi finish product (produk jadi),” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Ibu Kota mulai menjauhi kondisi genting karena kasus aktif dan positif COVID-19 menurun. Meski begitu, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. 

“Jangan sampai gelombang perbaikan yang sekarang sudah mulai terasa ini berhenti atau malah berbalik naik lagi karena kita lengah,” kata Anies di Jakarta, Senin, 26 Juni 2021.

Kasus Covid-19 aktif, ujar Anies, turun menjadi 64 ribu kasus pada Ahad, 25 Juni setelah sebelumnya 113 ribu kasus aktif pada 16 Juli 2021.

Parameter lain juga menurun di antaranya rata-rata kasus  positif (positivity rate) yang semula sekitar 45 persen dan kini 25 persen. Pemakaman dengan prosedur COVID-19 yang sempat mencapai lebih dari 350 sehari, turun di bawah 200 per hari.

Gubernur Anies juga menjelaskan dalam beberapa pekan terakhir telah berkomunikasi, memantau dan mengunjungi beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.

Dalam kunjungannya, kata Anies, ia mendapati kondisi rumah sakit yang semakin hari semakin terkendali, karena tersedianya kapasitas tempat tidur isolasi di Instalasi Gawat Darurat hingga ICU. 

Ketika berkunjung ke RSUD Budhi Asih dan RSKD Duren Sawit, Senin pagi, Anies mencermati situasinya sudah jauh berbeda dibandingkan sebulan lalu. Saat itu, RS begitu penuh, bahkan selasar depan IGD pun dipenuhi pasien yang antre masuk ke dalam IGD, kamar rawat inap dan ICU penuh. “Sekarang ini selasar IGD sudah kosong, pasien sudah bisa langsung masuk IGD. Di dalam IGD hanya beberapa orang pasien,” katanya.

Meski tekanan dan antrean di fasilitas kesehatan mulai terurai, Jakarta masih belum aman dari pandemi COVID-19.
Indikatornya, kata Anies Baswedan, masih 64 ribu orang belum dinyatakan sembuh. Rata-rata kasus positif mencapai 25 persen atau masih jauh dari rekomendasi ideal Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencapai lima persen.

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jumlah kasus aktif Covid-19 di ibu kota mulai menunjukan penurunan. Bahkan, sejumlah Rumah Sakit (RS) rujukan pasien corona juga sudah mulai lengang.

Anies mengatakan hal ini terjadi karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada tanggal 3 Juli 2021 dan Pemberlakuan Pembatasaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 pada 21 Juli 2021 hingga 3 Agustus 2021.

Ia menyebut situasi pandemi di Jakarta terus mengalami penurunan dan mulai keluar dari masa genting. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya kasus aktif, tingkat kematian, positivity rate, hingga keterisian fasilitas kesehatan (faskes) di DKI Jakarta.

“Angka kasus aktif Jakarta terus berkurang. Bila sebelumnya kita sempat mencapai angka lebih dari 113.000 kasus aktif pada tanggal 16 Juli 2021, maka per kemarin kasus aktif kita sudah turun di angka 64.000,” ujar Anies kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Karena penambahan harian kasus Covid-19 juga menurun, imbasnya tingkat positif atau positivity rate juga ikut menurun. Bahkan jumlah pemakaman protap Covid-19 juga sudah mulai berkurang tren hariannya.

“Positivity rate yang tadinya di kisaran 45 persen dan kini sudah di kisaran 25 persen. Juga, pemakaman protap Covid-19 yang sempat mencapai lebih dari 350 sehari, kini turun di bawah 200 per hari,” jelasnya.

Mantan Mendikbud ini juga mengaku telah melakukan pemantauan dan mengunjungi beberapa RSUD. Dalam kunjungan tersebut, Anies sekarang kapasitas tempat tidur isolasi di Instalasi Gawat Darurat hingga ICU mulai tersedia.

“Tadi pagi, saya juga baru berkunjung ke RSUD Budhi Asih dan RSKD Duren Sawit. Situasinya sudah jauh berbeda dibanding ketika saya berkunjung sebulan lalu ke Duren Sawit. Saat itu, RS begitu penuh, bahkan selasar depan IGD pun dipenuhi oleh pasien yang antre masuk ke dalam IGD, kamar rawat inap dan ICU,” tuturnya.

“Kini, selasar IGD itu sudah kosong, pasien dapat langsung masuk ke IGD. Situasi ini serupa di begitu banyak RSUD di Jakarta,” tambahnya menjelaskan.

Kendati demikian, Anies menyatakan situasi pandemi di Jakarta sama sekali belum aman. Hal tersebut nampak dari jumlah kasus aktif yang masih tergolong tinggi karena menyentuh angka 64.000 kasus aktif dengan positivity rate pada persentase 25 persen.

Karena itu, ia meminta masyarakat tak mengendurkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

“Kita harus hati-hati memaknainya (penurunan situasi pandemi). Kasus aktif 64.000 itu masih dua kali lebih tinggi daripada puncak gelombang pertama lalu. Positivity rate 25 persen itu masih jauh di atas rekomendasi ideal WHO yaitu di bawah 5 persen,” pungkasnya.

KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 kembali mengeluarkan surat edaran (SE) terbaru pada Senin (26/7/2021), yakni SE Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tujuan SE itu adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

SE juga dimaksudkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan dalam negeri.

Ruang lingkup SE adalah protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi untuk seluruh wilayah Indonesia.

SE Nomor 16 Tahun 2021 ini mulai berlaku tanggal 26 Juli 2021 dan menggantikan SE Nomot 14 Tahun 2021.

Aturan pelaku perjalanan dalam negeri mulai 26 Juli 2021

SE ini mengatur protokol kesehatan perjalanan orang. Pelaku perjalanan wajib memakai masker dengan benar yang menutup hidung dan mulut. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain tiga lapis tau masker medis.

Pelaku perjalanan juga dilarang berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon atau langsung sepanjang perjalanan saat naik transportasi umum darat, kereta api, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

Pelaku perjalanan udara yang kurang dari dua jam dilarang makan dan minum sepanjang perjalanan.

Aturan dilarang makan dan minum ini dikecualikan bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan. Jika ia tidak mengonsumsi obat, maka dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya.

Dokumen pelaku perjalanan mulai 26 Juli 2021

1. Pesawat PPKM level 3 dan 4 

Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta daerah yang ditetapkan melalui lnstruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Syarat lain adalah surat keterangan hasil negatif tes RT­ PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

2. Kapal, kendaraan pribadi dan umum, penyeberangan, dan kereta api PPKM Level 3 dan 4

Syarat ini berlaku bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat naik kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui lnstruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3.

Pelaku perjalanan diwajibkan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Syarat lain adalah surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

3. Pesawat PPKM Level 1 dan 2

Syarat ini berlaku bagi pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui lnstruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2.

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan.

4. Kapal, kendaraan pribadi dan umum, penyeberangan, dan kereta api PPKM Level 1 dan 2 

Syarat ini berlaku bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat naik kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah yang ditetapkan melalui lnstruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2.

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

5. Perjalanan rutin dalam satu wilayah aglomerasi

Syarat ini khusus pelaku perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan.

Pelaku perjalanan ini dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana diatur dalam nomor 5 dan 2. Namun, mereka wajib menunjukkan STRP atau surat keterangan perjalanan lainnya.

6. Pembatasan usia

Pelaku perjalanan orang dengan usia dibawah 12 tahun dibatasi untuk sementara.

7. Pengecualian

Ketentuan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dikecualikan bagi pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.

Moda transportasi perintis, termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan pelayaran terbatas dibebaskan dari ketentuan tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

8. Dapat ditambah kriteria dan persyaratan khusus

Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrument hukum lain yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Jakarta – Angka kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hal ini merupakan tanda bahaya.

Anies mulanya menyampaikan bahwa pada hari kemarin, Sabtu (3/7), jumlah pemakaman dengan protokol COVID-19 memecahkan rekor sebelumnya. Ada 392 orang yang dimakamkan dengan protokol COVID-19.

“Hari kemarin angka pelayanan pemakaman protokol COVID mencapai rekornya, 392 pemakaman dilakukan,” ujar Anies, di Pos Penyekatan Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Minggu (4/7/2021).

Menurut Anies, hal itu menunjukkan kasus kematian di DKI Jakarta meningkat tajam. Anies pun menekankan peningkatan yang terus menerus ini merupakan tanda bahaya.

“Tapi menambah liang kubur, menambah jumlah orang yang dimakamkan ini adalah sebuah tanda bahaya bagi semuanya. Bahwa jumlah kematian di Jakarta sudah meningkat amat tinggi,” ucap Anies.

Eks Mendikbud itu memaparkan, pada awal bulan Juni, angka kematian masih di bawah 20 orang setiap harinya. Namun kini, dalam satu minggu terakhir, angka kematian sudah mencapai angka 300-an.

“(Kematian dalam) satu minggu terakhir di atas 250, 304, 301, 362, 392 orang. Ini adalah orang-orang yang dua minggu sebelumnya masih sehat,” kata dia.

Karena itu, Anies meminta masyarakat untuk tetap di rumah. Dia mengatakan, angka kematian yang terus meningkat setiap harinya bukanlah hal yang patut dibanggakan.

“Kita tidak ingin menguburkan lebih banyak lagi saudara-saudara kita. Kita ingin yang di Rumah Sakit bisa pulang ke rumah, yang sekarang tidak terpapar jangan sampai terpapar,” ucapnya.

“Caranya sederhana jauhi kerumunan jauhi berpergian, tinggal di rumah sampai kondisi aman terkendali itu saja,” kata Anies.

sumber: detik.com

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya demi meminimalisir kerumunan selama PPKM darurat. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai penyekatan tak bakal efektif bila perkantoran masih buka.

“Iya (penyekatan tidak bakal efektif selama) tempat perkantoran, tempat bekerja kan biasanya (masih buka). Tapi saya belum mendata ya,” jelas Agus ketika dihubungi detikcom, Minggu (4/7/2021). Agus menjawab pertanyaan wartawan apakah penyekatan tidak bakal efektif bila perkantoran dan sejumlah tempat usaha masih buka.

Agus menduga PPKM darurat yang diusulkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah warga dilarang berkeliaran di jalan. Namun, pemerintah, lanjut Agus, juga perlu memenuhi kebutuhan pokok warga selama pembatasan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Wuhan, Italia, hingga Spanyol.”Situasi sudah sangat gawat sehingga harus dibatasi, nah orang juga kalau tidak perlu ya tidak usah keluar (rumah). Saya yang masih mempertanyakan, kan masih adanya pabrik masih buka, tapi saya belum ngecek sih, sehingga orang masih masuk kerja itu yang menjadi persoalan,” imbuh Agus.

“Seharusnya tempat-tempat kegiatan yang diharuskan tutup, selain esensial, itu sudah tidak buka, artinya pekerjanya tidak banyak (kena) sekat. Kita mau sembuh atau tidak? supaya orang tidak berkerumun, betul itu (ada penyekatan),” lanjutnya.

Agus mengingatkan warga akan ancaman pidana KUHP bila melanggar PPKM darurat. Agus menyebut bila hari ini, masih banyak pengendara di jalanan, artinya masih banyak perkantoran yang buka dan tidak menerapkan work from home (WFH).

“Tapi kalau besok (hari ini) itu masih ramai artinya masih banyak tempat usaha yang tidak mengikuti perintahnya pemerintah, karena ini harus tutup semua kita lihat besok (hari ini) nanti banyak antre apa tidak. Kalau banyak antre ya masih banyak tempat-tempat bekerja yang yang tetap buka artinya ada pelanggaran,” terangnya.

Diketahui, terdapat 63 titik yang diawasi Polda Metro Jaya selama PPKM darurat. Aparat gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP terlibat berjaga di pos-pos penyekatan.

Akibatnya terjadi antrean panjang di sejumlah pos penyekatan, salah satunya Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara yang kesal akibat lama mengantre, mereka pun bersahut-sahutan membunyikan klakson.

(isa/imk)

SOLO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pada periode itu Polda Jawa Tengah siap melakukan penyekatan di sejumlah wilayah selama 24 jam.

Masyarakat yang melintas diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif Covid-19, baik tes swab Antigen yang berlaku 1×24 jam atau tes usap PCR yang berlaku 2×24 jam.

“Masyarakat (pelintas) wajib lengkapi surat hasil tes negatif dari swab antigen atau PCR. Akan kami cek di perbatasan apabila tidak sesuai akan kami tolak,” kata Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol Rudy Syafirudin Rudy Syafirudin kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43/2021, SE 44/2021, SE 45/2021, dan SE 42/2021, pelaku perjalanan transportasi darat dari dan menuju Jawa serta Bali wajib menunjukkan hasil negatif Covid-19 dan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

1. Kota Semarang : Kawasan Simpang Lima

2. Kabupaten Semarang : Rest Area KM 429

3. Kota Salatiga : Exit Tol Tingkir

4. Demak : Jalan Demak-Kudus Desa Bolo, Demak Kota, KM 30

5. Kendal : Pos Polisi Pantes

6. Brebes : Pos Terminal Kecipir, Rest Area KM 252A, dan Rest Area KM 260

7. Tegal : Exit Tol Adiwerna

8. Tegal Kota : Terminal Tegal

9. Pekalongan : Pos Polisi Sipait Siwalan

10. Pekalongan Kota : Exit Tol Setono

11. Pemalang : Exit Tol Gandulan

12. Batang : Gedung PSC 119

13. Pati : Jalan Pati – Kudus KM 7 (Depan PT Dua Kelinci).

14. Jepara : Pos Gotri Jalan Raya Kudus-Jepara KM 2

15. Kudus : Lingkar Selatan KM 1

16. Rembang : Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Pangeran Diponergoro, Jalan Sudirman

17. Blora : Perbatasan Blora – Grobogan di Biyandono.

18. Boyolali : Rest Area B Banyudono

19. Surakarta : Cek point Saroka

20. Karanganyar : Perbatasan Karanganyar Magetan : Cemara Kandang (Tawangmangu)

21. Klaten : Jalan Raya Solo-Jogja Pos Mitra Karang Delanggu dan Pos Prambanan

22. Sragen : Exit Tol Pugkruk

23. Sukoharjo : Pos Lantas Kartasura

24. Wonogiri : Jalan Jenderal Sudirman KM 1

25. Wonosobo : Pasar Kretek Wonosobo, Simpang Empat Kretek

26. Temanggung : Depan pos patwal

27. Magelang : Salam ( Perbatasan Magelang-DIY)

28. Magelang Kota : Pos Trio

29. Purworejo : Desa Bojong Rejo, Kecamatan Banyuurip

30. Kebumen : Pos Lalu Lintas Gombong

31. Banyumas : Pos Pasar Wage dan Simpang Ajibarang

32. Cilacap : Pos Sampang (Perbatasan Banyumas-Cilacap)

33. Purbalingga : Pos lantas Jompo

34. Banjarnegara : Pos Polisi Alafamidi, dan di Jalan S. Parman.

35. Grobogan : Jatipohon (Grobogan-Pati), Godong ( Grobogan-Demak), dan Klambu (Grobogan-Kudus). 

sumber: kompastv

Jatim Newsroom – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi dan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Gending Kecamatan Gending, Rabu (30/06). Pembentukan Destana ini diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Gending Kecamatan Gending.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta dari perangkat desa dan masyarakat yang ada di Desa Gending dengan menghadirkan narasumber dari Fasilitator Daerah (Fasda) BPBD Provinsi Jawa Timur. Selain di Desa Gending Kecamatan Gending, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Desa Pajurangan Kecamatan Gending serta Desa Guyangan, Bermi dan Watupanjang Kecamatan Krucil.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Zaenal Ansori mengatakan pemilihan desa untuk dibentuk Destana ini dilakukan dengan melihat potensi yang ada di suatu desa.

“Untuk Desa Gending kami pilih karena disini dalam pemberitaan sering terjadi banjir rob. Kebetulan pihak desa sanggup untuk membentuk relawan desa tangguh bencana. Kesanggupan dari relawan dan pemerintah desa ini yang utama. Kalau tidak ada respon dari masyarakat kita menyuruh saja tentu tidak akan bisa akan terbentuk karena ini sifatnya relawan,” katanya.

Menurut Zaenal, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Destana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan mampu menghadapi potensi ancaman yang ada di daerah tersebut.

“Masyarakat sudah tahu kalau musim hujan banjir dan sebagainya. Jadi masyarakat mampu mengatasi menghadapi potensi ancaman yang ada. Kemudian beradaptasi dengan kejadian bencana seperti yang ada di Desa Dringu. Dimana masyarakat sudah membuat tanggul-tanggul saat banjir,” jelasnya.

Tidak kalah pentingnya jelas Zaenal adalah memulihkan kembali kondisi setelah terjadi bencana, terutama kalau ada faktor psikologis anak-anak dan sebagainya. “Misalnya kalau pernah terjadi gempa, begitu ada getaran sedikit anak-anak sudah takut. Mungkin disini kalau ada air pasang sedikit dikiranya banjir. Oleh karena itu dampak psikologisnya harus dipulihkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Zaenal menegaskan hingga saat ini sudah ada 45 desa dan kelurahan yang sudah membentuk Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Disamping BPBD Kabupaten Probolinggo, pembentukan Destana ini juga dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

“Selain itu, potensi bencana di luar alam ada pada perusahaan seperti kebocoran gas, kebocoran saat terjadi bencana seperti yang sudah disimulasikan di PJB Paiton. Kita sudah berkoordinasi dengan perusahaan jika terjadi bencana di luar alam supaya perusahaan bisa mengantisipasinya,” pungkasnya.(pno)

sumber:  http://kominfo.jatimprov.go.id/

JAKARTA, KOMPAS.com – Palang Merah Internasional mengatakan Indonesia sedang berada di jurang “bencana” dengan menyebarnya Covid-19 varian Delta yang menyebar dan sistem layanan kesehatan Indonesia kewalahan.

Dalam sepekan terakhir, angka kasus harian Covid-19 Indonesia telah menembus angka 20 ribu setelah tradisi mudik warga untuk merayakan Lebaran .

“Setiap hari varian Delta ini mendekatkan Indonesia ke jurang bencana Covid-19,” kata Jan Gelfand, kepala delegasi Indonesia di Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Indonesia (IFRC), seperti yang dilansir dari ABC Indonesia pada Rabu (30/6/2021).

Meningkatnya jumlah penularan turut mempengaruhi juga harga tabung oksigen yang meningkat dua kali lipat di Jakarta.

Beberapa pemasok melaporkan tidak adanya lagi persediaan tabung oksigen pada Selasa (29/6/2021).

Dengan semakin penuhnya rumah sakit di Jakarta, banyak pasien tidak bisa lagi ditampung, sehingga warga harus mencari sendiri tabung oksigen untuk sanak keluarga yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Pemasok mengatakan harga tabung oksigen sekarang naik menjadi sekitar Rp 2 juta, dari biasanya sekitar Rp 700 ribu.

“Saya sekarang harus mengantre untuk memberikan oksigen kepada istri dan anak saya yang sekarang positif Covid-19,” kata Taufik Hidayat.

“Saya pergi ke beberapa tempat dan semuanya habis,” ujar Taufik.

Beberapa penjual di sekitar Jakarta mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa persediaan oksigen mereka juga sangat berkurang.

Namun, Sulung Mulia Putra, seorang pejabat di Departemen Kesehatan DKI mengatakan kurangnya oksigen di rumah sakit hanya bersifat sementara karena masalah pada distribusi.

“Distributor tidak memiliki alat transportasi yang cukup sehingga rumah sakit akan dibantu oleh polisi, Palang Merah dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk pengiriman oksigen,” kata Sulung.

Hampir semua ranjang di rumah sakit sudah terisi

Rumah sakit di beberapa kawasan yang masuk dalam zona merah dilaporkan sudah melebihi kapasitas termasuk di Jakarta, dengan ranjang untuk pasien Covid-19 sudah terisi 93 persen sampai Minggu (27/6/2021).

“Rumah sakit penuh karena meningkatnya kasus yang disebabkan pergerakan warga dan juga ketidakpastian terhadap protokol kesehatan dan juga diperburuk dengan adanya varian Delta,” kata juru bicara Departemen Kesehatan Siti Nadia Tarmizi ketika ditanya soal pernyataan IFRC.

Indonesia berharap peningkatan jumlah warga yang divaksinasi dapat menekan jumlah kasus yang sebagian besar disebabkan oleh varian Delta.

Sejauh ini baru 13,3 juta warga Indonesia dari sekitar 181,5 juta warga dewasa yang sudah mendapatkan dua dosis dalam program vaksinasi yang dimulai bulan Januari.