Category: Berita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan sektor pariwisata sangat rentan ketika bencana alam dan nonalam terjadi.

Bencana tercatat telah berdampak pada ekosistem pariwisata hingga triliunan rupiah pada rentang waktu 2010 hingga 2020.

“Industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik. Dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja parwisata yang ditetapkan dalam RPJMN,” ujar Raditya dalam diskusi daring pengelolaan risiko Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Rabu (30/6).

Dirinya mengungkapkan akibat bencana erupsi Gunung Agung di Bali, kerugian yang diterima hingga Rp11 triliun di sektor pariwisata.

Demikian juga gempa Lombok pada 2018 lalu, kerugian mencapai Rp1,4 triliun. Serta tsunami Selat Sunda yang mengakibatkan kerugian sektor pariwisata hingga miliaran rupiah.

Menurutnya, pengelolaan risiko di kawasan super prioritas pariwisata dibutuhkan perencanaan yang bersinergi, baik di tingkat nasional dan daerah.

“Industri pariwisata memerlukan pengelolaan khusus terkait dengan bencana yang dipicu oleh faktor alam dan nonalam, salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana,” jelas Raditya.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana di tiga kawasan super prioritas pada 2020 lalu, yaitu di Danau Toba, Likupang dan Candi Borobudur.

Pada tahun ini, BNPB akan melanjutkan dengan total 5 destinasi wisata. BNPB mendorong penyusunan RPB di 5 KSPN wilayah Danau Toba, Likupang, Candi Borobudur, Tanjung Kelayang dan Bromo Tengger Semeru.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.499 melanda Indonesia sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2021. Jenis bencana terbanyak ialah hidrometeorologi, seperti banjir dan puting beliung.
 
Data BNPB menyebutkan 616 kasus banjir terjadi selama enam bulan terakhir. Puting beliung terjadi 417 kali dan dan tanah longsor 309 kejadian. Selain itu, ada 114 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 21 gelombang pasang dan abrasi, serta dua kekeringan.
 
“Berikutnya gempa bumi 20 kejadian, sedangkan erupsi gunung api nihil,” tulis data BNPB, Kamis, 1 Juli 2021.

India dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan kasus baru dan kematian COVID-19. Infrastruktur kesehatan publik kewalahan. Begitu juga degan persediaan oksigen, obat-obatan penting, kapasitas tempat tidur rumah sakit, dan vaksin dilaporkan habis.

Penyebaran virus telah merajalela di daerah pedesaan di mana kasus-kasus tidak dilaporkan karena kurangnya tes. Peningkatan infeksi telah disertai dengan perlambatan vaksinasi, meskipun Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bahwa vaksinasi terbuka untuk semua populasi orang dewasa mulai 1 Mei lalu.

DW pun mewawancarai kepala ilmuwan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan. Ia mengatakan penyebaran infeksi di daerah pedesaan, di mana kapasitas sistem kesehatan masyarakat di sana masih lemah, menjadi perhatian.

DW: India telah mencatat ratusan ribu infeksi baru setiap hari dan jumlah kematian terus meningkat. Bagaimana Anda memandang situasi saat ini di negara tersebut?

Soumya Swaminathan: Selama beberapa hari terakhir, India telah melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap hari. Jumlah kematian setiap hari juga telah melampaui angka 4.000. Infeksi dan kematian terus meningkat di banyak wilayah.

Sementara kekurangan oksigen dilaporkan, beberapa rumah sakit dan ICU penuh sehingga tidak dapat menerima pasien.

Situasi di India dan di negara-negara lain di kawasan, di mana jumlah kasus meningkat secara signifikan, menjadi perhatian besar WHO.

Kasus-kasus juga meningkat di bagian lain dunia, dan saya pikir kita berada pada keadaan yang sangat rapuh dan sulit dalam pandemi ini, di mana banyak negara telah melonggarkan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan pembatasan yang telah diberlakukan pada tahun 2020.

Orang-orang telah kembali ke kehidupan normal, percaya bahwa vaksinasi akan menyelesaikan masalah. Tetapi varian virus baru telah muncul seiring virus berkembang menjadi lebih mudah menular dan lebih efektif.

Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan

Kami telah melihat pemodelan epidemiologi yang memprediksi bahwa lebih banyak orang akan meninggal karena COVID-19 dalam waktu dekat. Institut Kesehatan Metrik dan Evaluasi di Universitas Washington memperkirakan bahwa India berpotensi mengalami 1 juta kematian pada 1 Agustus.

Kita berada pada titik kritis, kita harus sangat waspada dan proaktif untuk mengatasi situasi, dan untuk mengubah prediksi skenario tersebut. Skenario bergantung pada banyak faktor, dan faktor dapat berubah. Jadi, bergantung pada kita untuk mengubahnya dan tidak membiarkan prediksi itu menjadi kenyataan.

Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan lonjakan ini?

Kami telah melihat ini terjadi berkali-kali di berbagai negara. Virus ini awalnya ditularkan dalam komunitas pada tingkat yang relatif rendah.

Ini mungkin tidak terlihat untuk beberapa waktu, tetapi ini terjadi dan – kecuali jika ada pemantauan ketat – secara bertahap akan meningkat dan mencapai titik di mana virus menyebar dan mentransmisikan dengan kecepatan yang lebih cepat, yang sangat sulit untuk dihentikan tanpa menerapkan tindakan yang sangat ketat.

Saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apa penyebab dari lonjakan di India saat ini, tetapi kemungkinan ada kombinasi faktor-faktor yang berperan. Ini termasuk longgarnya perlindungan diri, pertemuan massal dan beredarnya varian yang lebih menular sementara cakupan vaksin masih rendah.

Kita perlu bersama-sama fokus untuk mengisi kekosongan dalam persediaan medis penting dan kapasitas rumah sakit, menekan penularan yang meluas dan menyelamatkan nyawa.

Apakah varian “mutan ganda” yang pertama kali terdeteksi di India merupakan faktor utama penyebab lonjakan?

Sebut saja varian SARS‑CoV‑2 ini dengan nama varian B.1.617. “Mutan ganda” terdengar menakutkan dan kami juga tidak ingin itu dikenal sebagai “varian India”.

Saat ini, beberapa varian virus beredar di India, termasuk tiga varian yang menjadi perhatian – varian B.1.117 (pertama kali terdeteksi di Inggris), B.1.351 (pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan), dan varian P.1 (terdeteksi di Brasil). Varian yang lebih baru juga telah terdeteksi di India, seperti varian B.1.617. Sementara penelitian sedang berlangsung, ada beberapa bukti bahwa varian ini lebih menular.

WHO telah mengklasifikasikan varian B.1.617 sebagai varian yang dikhawatirkan karena bukti penularan yang meningkat.Tetapi untuk saat ini, kontribusi relatif varian ini dalam peningkatan kasus yang cepat di India masih belum jelas.

Namun demikian, berdasarkan apa yang kami ketahui sejauh ini, vaksin, diagnostik, dan terapeutik tetap efektif terhadap varian ini.

Bagaimana Anda melihat lonjakan saat ini dalam kaitannya dengan kapan lonjakan itu bisa memuncak dan kemudian menurun?

Kami tidak dapat memprediksi kapan ini akan terjadi, tetapi kami tahu pandemi dapat dikendalikan.

Sekarang fokusnya harus pada pengendalian penularan dan menurunkan jumlah kasus – seperti yang telah kita lihat di negara demi negara, ketika Anda menurunkan kasus, Anda juga akan menurunkan kematian. Ini harus menjadi tujuan kita sekarang.

Kita telah mencoba dan menguji tindakan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang akan membawa kita ke sana yakni menjaga jarak fisik, menghindari keramaian, memakai masker yang menutupi hidung dan mulut dengan benar, membuka jendela, menutupi batuk dan bersin, dan tangan yang bersih.

Penyebaran infeksi di daerah pedesaan di India, di mana kapasitas sistem kesehatan masyarakat untuk menekan penyebaran masih lemah, menjadi perhatian.

Hampir setiap negara bagian di India menunjukkan tingkat positif tes yang tinggi, dan ada urgensi untuk memikirkan tentang pendekatan di daerah pedesaan, menerapkan mekanisme untuk mendukung dan melibatkan masyarakat, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan dalam menerapkan langkah-langkah yang mereka tahu akan kebutuhan komunitas mereka.

Data kasus harian COVID-19 per satu juta penduduk di beberapa negara di dunia

Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa gelombang ketiga tidak bisa dihindari di India. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk menghindarinya?

“Gelombang virus” bukanlah sesuatu yang datang pada kita, itu datang dari kita. Kita tahu virus ini menyebar ketika kondisinya tepat – ada banyak negara yang telah mengalami gelombang ketiga ketika mereka lengah. Penyebaran wabah akan tergantung pada tindakan di semua tingkatan: individu, lokal, nasional, dan internasional.

Saat ini, kita perlu menangani gelombang ini dan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan kita perlu melakukan semuanya: jarak fisik, masker, kebersihan tangan, ventilasi, vaksinasi, pengawasan, pengujian, pelacakan kontak, isolasi, karantina yang mendukung, dan peduli.

Vaksin tetap menjadi alat vital. Namun saat ini, volume dan distribusi vaksin tidak mencukupi untuk mengakhiri pandemi, tanpa penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan disesuaikan yang kita tahu akan berhasil.

Adakah pelajaran yang harus dipelajari India di masa depan, mengingat banyak orang di negara itu lengah dan mengira pendemi telah berakhir Desember lalu?

Pandemi telah menunjukkan bahwa ketika kesehatan terancam, semuanya ikut terancam. Tetapi ketika kesehatan dilindungi dan dikampanyekan, individu, keluarga, komunitas, ekonomi dan negara dapat berkembang.

Saya optimis bahwa kita akan keluar dari gelombang yang telah menyebabkan banyak penderitaan ini, sungguh memilukan melihat orang dan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai karena penyakit ini. Kita harus belajar dari pengalaman ini dan berinvestasi dalam kesehatan masyarakat. Situasi ini dengan menyakitkan telah membawa kita kebenaran bahwa jika Anda tidak berinvestasi dalam kesehatan, maka tidak ada hal lain yang benar-benar penting.

Jadi, saya berharap di masa depan India akan menjadi contoh yang tepat dan tidak akan pernah menderita seperti ini lagi.

Soumya Swaminathan adalah kepala ilmuwan Badan Kesehatan Dunia. Wawancara dilakukan melalui email dan telah diedit sesuai konteks. (rap/hp)

Cianjur (ANTARA) – Pengungsi bencana alam longsor di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, D (64) yang terpapar COVID-19 meninggal dunia setelah menjalani isolasi di RSUD Cianjur, karena penyakit penyerta.

“Pengungsi berjenis kelamin laki-laki itu, sempat bertahan di ruang isolasi pengungsian selama tiga hari. Namun, kondisi kesehatannya terus menurun di rujuk ke ruang isolasi di RSUD Cianjur,” kata Camat Cibeber, Alki Akbar saat dihubungi Selasa.

Pengungsi yang meninggal tersebut, langsung dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19 di pemakaman umum di Desa Cibokor. Sebelumnya pengungsi tersebut menjalani tes cepat dan usap bersama dengan puluhan pengungsi lainnya.

Bahkan sebelum diketahui positif COVID-19 yang bersangkutan, sempat mengeluhkan sakit dan menjalani perawatan medis dari puskesmas setempat. Namun setelah diketahui positif, kondisi kesehatannya semakin menurun.

“Seiring jatuhnya korban jiwa, kami bersama gugus tugas kecamatan, terus melakukan penelusuran dan pengawasan terhadap 76 warga yang masih menjalani isolasi di rumahnya masing-masing sejak kembali dari pengungsian,” katanya.

Seperti diberitakan, Pemkab Cianjur, menerapkan pembatasan sosial skala lokal untuk warga satu kampung di Kecamatan Cibeber yang terpapar COVID-19, setelah dilakukan tes cepat dan usap atau RT PCR.

Seluruh kegiatan warga di batasi dan pengawasan dilakukan satgas, gugus tugas kecamatan dan tenaga medis dari puskesmas setempat. Pintu masuk dan keluar kampung di tutup menggunakan portal dari batang bambu, sehingga tidak ada aktifitas keluar masuk perkampungan.

“Semua kegiatan warga selama menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dibatasi, tidak ada yang diizinkan keluar masuk perkampungan kecuali petugas dan tenaga medis,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman.

Pihaknya berharap antisipasi yang dilakukan dapat memutus rantai penularan, sehingga wilayah yang sempat dilanda bencana alam longsor dan banjir itu, kembali normal dan bebas dari virus berbahaya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menjelaskan penyebab adanya perpanjangan masa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Dia mengatakan hal itu dikarenakan masih belum menemukan titik temu antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah terkait dengan kelembagaan BNPB.

“Kami, Komisi VIII, masih berprinsip agar nama BNPB dicantumkan secara eksplisit dalam UU. Sementara, Pemerintah masih bersikeras hanya menyebutkan badan saja,” tegas Ace saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (22/6/2021).

Ace mengungkapkan, Komisi VIII menginginkan BNPB bukan saja menjadi lembaga yang responsif dan tanggap terhadap bencana, namun harus memiliki kebijakan yang mengedepankan aspek preventif dan pencegahan. Karena dia merasa, sebagai negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi harus mengedepankan preventif dengan memberikan edukasi.

“Memetakan potensi kebencanaan yang dapat dikurangi potensi kerugiannya, dan tentu berorientasi pada Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan Lingkungan alam,” terangnya.

Namun meski demikian politisi Partai Golkar itu menilai, sikap pemerintah ini jelas kontradiksi dengan tujuan diadakannya revisi UU ini, yaitu memperkuat kelembagaan BNPB yang harus secara tegas dicantumkan dalam UU beserta dengan tugas dan pokok fungsinya.

“Penyebutan BNPB ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan BNPB dan BPBD ditingkat daerah agar managemen pengelolaan bencana kita lebih kuat,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, perpanjangan pembahasan kedua RUU itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.

“Perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diminta Pimpinan Komisi I DPR RI,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

SuaraJogja.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mulai mewaspadai potensi bencana di sejumlah titik wilayah Kabupaten Sleman.

Kewaspadaan itu dimunculkan, menyusul adanya prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta yang menyebutkan, hujan dengan intensitas menengah hingga deras masih akan terjadi di DIY, hingga beberapa hari ke depan.

Kasi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono menyebutkan, kewaspadaan di beberapa Unit Lak kalurahan dan Unit Ops di kapanewon juga sudah dipersiapkan, sebagai bentuk antisipasi bencana.

“Misalnya potensi banjir lahar hujan Merapi menjadi perhatian. Mengingat, saat ini material di Merapi sudah lebih dari 1 juta/m3 dan status Merapi masih Siaga. Apabila hujan di atas [Merapi] sangat lebat, bisa melongsorkan material yang ada di atas,” kata dia, Selasa (22/6/2021).

Dia menjelaskan, ada beberapa titik yang harus diwaspadai berkaitan dengan potensi lahar hujan Merapi. Meliputi wilayah Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak dan di wilayah yang dialiri sungai-sungai yang berhulu di Merapi.

“Yang kami pantau selama ini adalah menggerakkan teman-teman relawan untuk memantau wilayah sungai yang memiliki hulu di Merapi. Jadi untuk sementara, yang memiliki hulu di merapi kali Krasak, Boyong, dan Gendol. Kami juga punya CCTV yang memantau,” terangnya.

Selain banjir lahar Merapi, pihaknya juga mewaspadai sejumlah titik yang diwaspadai memiliki potensi longsor, antara lain Kapanewon Prambanan. Terdiri atas Kalurahan Bokoharjo, Sambirejo, Gayamharjo, Sumberharjo, Wukirharjo.

“Kami di Prambanan ada forum Bandung Bondowoso yang membantu memantau. Apabila terjadi kejadian darurat akan segera melaporkannya ke BPBD,” terangnya.

Selain mewaspadai adanya titik yang berpotensi terjadi banjir lahar hujan dan longsor, BPBD Sleman juga telah mengidentifikasi pohon-pohon yang berpotensi tumbang saat hujan deras.

Jakarta – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dani Ramdan mengungkap sebagian wilayah di Jabar telah memasuki musim kemarau. Ia memperkirakan kondisi tersebut akan terus meluas, juga dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Dani mengatakan terdapat 7 dari total 36 zona musim di Jabar yang telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2021. Tujuh zona musim tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, dan Karawang.

“Jabar ini terbagi 36 zona musim. Setiap zona musim ini bisa memasuki musim kemarau maupun musim hujan lebih awal atau belakangan. Kita melihat Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, musim hujan lebih panjang. Sampai saat ini masih hujan,” kata Dani dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

“Tapi di Pantura yakni dari Cirebon, Indramayu, Subang, mulai Karawang sudah mulai memasuki musim kemarau. Zona musim ini tidak seluruh wilayah kabupaten tersebut. Karena zona musim ini berbeda dengan batas administratif wilayah kabupaten/kota,” imbuhnya.

Dani mengatakan dampak kekeringan di setiap daerah berbeda-beda terlebih jika melihat catatan dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan permasalahan yang kerap muncul saat musim kemarau di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bekasi yakni berkaitan dengan ketersediaan air bersih untuk minum.

Sementara itu, musim kemarau di Kabupaten Indramayu, Subang, dan Cirebon akan mengakibatkan kekeringan di lahan-lahan pertanian. Dani menambahkan dampak kekeringan ini berimbas pada lahan pertanian di ketiga daerah yang seringkali mengalami puso.

“Itu berdasarkan catatan historis. Hampir dari tahun ke tahun seperti itu. Memang ada beberapa daerah lain yang mengalami kekeringan, tapi skalanya kecil. Misal hanya satu kampung, satu desa, atau beberapa desa,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dani mengungkap dampak musim kemarau di Jabar tak hanya berimbas pada minimnya ketersediaan air bersih dan puso saja. Akan tetapi juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di tujuh daerah, antara lain Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Bandung Barat, Sumedang, dan Sukabumi.

Oleh karena itu, lanjut Dani, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di setiap kemarau. Langkah yang dilakukan BPBD Jabar salah satunya menggelar rapat koordinasi pada Rabu (19/5) dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait, mulai dari BMKG, Dinas Sosial, sampai Dinas Lingkungan Hidup.

“Dalam rakor itu, kami lakukan pendataan, daerah-daerah yang kemungkinan terdampak kekeringan berdasarkan historis dan perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG. Mana daerah yang kemungkinan mengalami cukup berat. Itu sudah diidentifikasi. Termasuk jumlah desa, jumlah kepala keluarga, yang akan terdampak,” jelas Dani.

Dani menjelaskan pihaknya melakukan perhitungan kebutuhan air di daerah yang mengalami kekeringan berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Selain itu, ia juga melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber air.

“Kita perhitungkan juga bagaimana mobilisasinya, alat transportasi. Biasanya menggunakan tangki air. Kita hitung tangki air yang ada di BPBD Kabupaten/Kota, Damkar, PU, Dinsos. Kalau kurang, kita akan meminta bantuan TNI/Polri. Semua sudah dihitung. Dengan harapan, jika terjadi kekeringan, siapa berbuat apa sudah diketahui,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dani Ramdan mengatakan wilayah Jabar merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mengimbau agar kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana harus terus ditingkatkan.

Dani menyampaikan bencana yang rawan terjadi di Provinsi Jabar meliputi semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami. Ia menilai kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana tak hanya berguna untuk mencegah terjadinya bencana. Akan tetapi dapat meminimalisasi risiko korban meninggal dunia serta kerugian harta benda.

Ia pun mengungkap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar telah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya.

“Peta rawan bencana tingkat desa itu disusun bersama-sama dengan masyarakat. Karena masyarakat tahu ada potensi bencana apa saja. Lalu, digambar. Tentunya di bawah bimbingan petugas BPBD dan instansi lain yang punya pengalaman dalam menyusun peta rawan bencana,” kata Dani dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Dalam Podcast Juara, Dani menuturkan bahwa peta rawan bencana ini disusun melalui kolaborasi BPBD dengan berbagai pihak di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sampai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait gunung berapi. BMKG menyangkut cuaca dan iklim. Itu biasanya kami menyusun bersama-sama di tingkat pusat dikoordinasikan dengan BNPB untuk peta rawan bencana tingkat nasional,” ujarnya.

“Di tingkat provinsi, kami menyusun kajian risiko bencana dievaluasi setiap dua tahun sekali, diturunkan di tingkat kabupaten dengan skala peta yang lebih detail. Kalau di provinsi 1:100.000, di pusat 1: 500.000, kalau di tingkat kabupaten kota 1:25.000, di tingkat desa 1:5.000. Setiap rumah kelihatan,” imbuhnya.

Dani menjelaskan masyarakat dapat mengakses informasi peta rawan bencana di lingkungannya melalui situs resmi BNPB, BPBD Provinsi, maupun BPBD Kabupaten/Kota. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat peta rawan bencana di kantor desa masing-masing.

“BPBD kabupaten/kota sudah menyampaikan dokumen-dokumen (peta rawan bencana) tingkat kecamatan dan desa. Sebenarnya masyarakat bisa cek di kantor-kantor pemerintahan tingkat desa,” ungkap Dani.

Ia menilai jika masyarakat sudah mengetahui potensi bencana di lingkungannya, maka mereka dapat membuat perencanaan. Adapun perencanaan yang dimaksud meliputi menyusun jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat aman manakala bencana terjadi. Sehingga, dengan hal ini masyarakat dapat terhindar dari bencana.

“Dengan peta rawan bencana itu, masyarakat dapat melakukan pengurangan risiko bencana, kenapa ada longsor ternyata banyak tebing, tebingnya gundul tidak ada tanaman, maka ditanami tanaman keras. Atau ada saluran air yang tidak terkelola, drainasenya itu harus dikelola,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa 35 persen keselamatan masyarakat saat bencana terjadi ditentukan oleh kesiapsiagaan dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, 32 persen keselamatan masyarakat ditentukan oleh keluarga. Oleh karena itu, menurutnya anggota keluarga harus mengetahui apa yang mesti dilakukan saat bencana datang.

“Komunitas itu 28 persen keselamatan bencana. Kami, BPBD, Tim SAR, dan sebagainya, itu hanya 1,7 persen. Kami saat kebencanaan belum tentu ada petugas di lapangan. Sedangkan, penyelamatan golden time-nya itu 0-30 menit,” pungkasnya.

Jakarta – Otoritas India mencatat jumlah kematian akibat Corona mencapai 6 ribu kasus dalam sehari. Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai Indonesia sedang dalam fase yang mirip dengan India.

“Jadi pesan atau peringatan keras, penting untuk Indonesia karena kita dalam fase hampir mirip (dengan India) di mana masyarakat abai, cenderung cuek,” ujar Dicky kepada detikcom, Kamis (10/6/2021) malam.

Menurutnya, sikap tak disiplin terhadap protokol kesehatan terjadi di semua kalangan di Indonesia. Salah satu buktinya, kata Dicky, adalah kerumunan ketika ada pesta hingga promo di gerai makanan.

Foto: Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman (Dok istimewa/foto diberikan oleh Dicky Budiman)

“Terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat seperti ada hajatan, ada yang gerai makanan menimbulkan kerumunan itu representasi secara umum, pendekatan yang dilakukan pemerintah belum koheren,” ucap Dicky.

Usul Agar RI Tak Seperti India

Dicky mengusulkan pemerintah agar menggenjot kapasitas testing dan tracing. Warga yang dari luar RI juga harus dikarantina 14 hari sesuai SOP protokol kesehatan pencegahan Corona.

Dia juga mengatakan vaksinasi harus dipercepat. Pemerintah pusat dan daerah disebutnya harus melakukan inovasi agar vaksinasi berjalan cepat dan efektif.

“Jadi pusat harus menjamin ketersediaan stok, distribusi, dan dukungan,” tutur Dicky.

Suasana pandemi Corona di India. Foto: Getty Images/Rebecca Conway

“Sementara daerah mencari inovasi yang efektif dan kreatif sesuai lokal konteks untuk mempercepat laju vaksinasi ini. Saya melihat sejauh ini relatif Jakarta, mungkin Jawa Tengah, cukup berupaya melakukan inovasi seperti misalnya dia melakukan terobosan melibatkan organisasi, paguyuban, ataupun profesi,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melawan hoax seputar vaksinasi. Pasalnya, isu tidak benar seputar vaksinasi bisa menghambat penyuntikan vaksin.

India Makin Mencekam

Otoritas India melaporkan angka kematian harian virus Corona tertinggi di dunia, setelah salah satu negara bagian merevisi data resminya. Tercatat bahwa negara ini mencatat lebih dari 6.100 kematian akibat Corona dalam sehari.

Amerika Serikat (AS) sebelumnya memegang rekor itu dengan mencatat 5.444 kematian dalam sehari, pada 12 Februari lalu.

Data terbaru Kementerian Kesehatan India menyebut total kematian Corona di India saat ini mencapai 359.676 kematian.

Pandemi Corona di India. Foto: AP Photo /Mahesh Kumar A

Kementerian Kesehatan India juga melaporkan bahwa 94.052 kasus Corona tercatat dalam 24 jam terakhir. Media lokal India Today menyebut bahwa sudah tiga hari berturut-turut India mencatat kurang dari 100.000 kasus harian Corona.

Kasus Corona Baru di Indonesia Capai 8.892

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, dilaporkan ada 8.892 kasus baru Corona pada Kamis (10/6/2021) sehingga sejak Maret 2020 sudah ada 1.885.942 kasus COVID-19 di Tanah Air.

Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 5.661, sehingga sampai hari ini ada 1.728.914 pasien Corona yang sembuh.

Sementara itu, dilaporkan juga hari ini ada 211 pasien meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada 52.373 pasien COVID-19 yang meninggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badai, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan akibat kenaikan suhu yang menyebabkan kekacauan iklim, membuat lebih dari 30 juta orang mengungsi tahun lalu. Data ini dilaporkan Pusat Pemantauan Pemindahan Internal (IDMC).

Ditambah dengan konflik perang dan kekerasan, yang memaksa 9,8 juta orang mengungsi di dalam wilayah perbatasan mereka. IDMC mencatat total jumlah pengungsi internal baru pada tahun 2020 menjadi 40,5 juta orang.

Organisasi penelitian yang berbasis di Jenewa, Swiss, ini bahkan memperkirakan rekor baru yakni 55 juta orang hidup terlantar di negara mereka sendiri pada akhir tahun. Itu berarti, dua kali lipat jumlah pengungsi di dunia.

Cuaca ekstrem meningkat secara tidak wajar akibat pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan iklim. Faktor ini diprediksi akan membuat lebih banyak orang mengungsi dari rumah mereka akibat bencana seperti banjir dan badai, serta krisis seperti gagal panen dan kekeringan.

Di negara-negara kaya, para politisinya telah mengemukakan kekhawatiran bahwa migrasi besar-besaran dari daerah yang lebih miskin dapat membebani layanan publik saat planet memanas. Namun gagasan ini dinilai hanya sebagai sebuah “gangguan” karena sebagian besar pengungsian sejatinya bersifat internal, kata Bina Desai, kepala program di IDMC.

“Merupakan kewajiban moral untuk benar-benar berinvestasi dalam mendukung mereka di tempat mereka berada – daripada hanya memikirkan risiko ketika mereka tiba di perbatasan,” ucap dia.

Mengungsi akibat kekacauan iklim

Laporan tahunan itu mencatat bahwa lebih dari 80 persen orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 2020 berada di Asia dan Afrika. Di Asia, sebagian besar orang terpaksa mengungsi karena cuaca ekstrem. Seperti di Cina, India, Bangladesh, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, kombinasi dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan lebih banyak orang terdampak banjir akibat naiknya permukaan laut.

Seperti topan terparah dalam 20 tahun terakhir yang baru-baru ini melanda India, memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi lebih dari 200.000 orang di negara bagian Gujarat. Meskipun sistem peringatan dini berfungsi menyelamatkan banyak orang, namun banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah untuk kembali.

Selain itu, topan Amphan yang melanda Bangladesh tahun lalu, menyebabkan 2,5 juta orang mengungsi dan menghancurkan 55.500 rumah. Laporan itu juga menunjukkan bahwa 10 persen orang yang mengungsi kehilangan tempat tinggal.

Kalau di Asia banyak orang mengungsi akibat cuaca ekstrem, di Afrika sebagian besar pengungsian pada tahun 2020 justru disebabkan oleh konflik. Kekerasan yang terus-menerus terjadi, memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka di negara-negara seperti Burkina Faso dan Mozambik. Sementara perang baru juga dilaporkan bermunculan di negara lain seperti Ethiopia.

IDMC memperkirakan setengah juta orang telah melarikan diri dari pertempuran di wilayah Tigray Ethiopia pada akhir tahun lalu. Sejak itu, UNICEF mencatat angka di atas satu juta pengungsi.

Beberapa konflik juga diperparah dengan musim hujan yang sangat panjang dan lebat, yang mengakibatkan banjir dan bencana panen. Seperti di Somalia, Sudan, Sudan Selatan dan Niger, hujan deras memaksa pengungsi yang sejatinya sudah terlantar untuk kembali mengungsi di negara tersebut, demikian menurut laporan itu.

Bencana lingkungan seperti ini memicu 4,3 juta orang mengungsi di sub-Sahara Afrika pada tahun 2020. Setidaknya setengah dari mereka masih mengungsi hingga akhir tahun.

sumber: https://www.dw.com/id/angka-pengungsi-mencatat-rekor-akibat-cuaca-ekstrem/a-57649775