Category: Berita

tirto.id – Kejadian bencana atau darurat dapat muncul sewaktu-waktu, apalagi berbagai daerah di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana. Besar kecilnya bencana tentu sulit diprediksi. Ketika bencana terjadi, masyarakat hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengevakuasi diri.

Cara terbaik mengurangi risiko korban dan kerugian adalah mempersiapkan diri dengan memiliki rencana manajemen darurat sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu, penting untuk membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kondisi darurat, termasuk mitigasi bencana.

Apa itu mitigasi bencana?

Pengertian mengenai mitigasi bencana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. PP tersebut menyebutkan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tindakan yang dilakukan dalam mitigasi bencana diharapkan dapat mengurangi dampak dan risiko sebelum atau pun saat bencana terjadi. Mitigasi bencana dilakukan dengan pendekatan manajemen darurat mengenai segala bentuk risiko dan dampak sengaja maupun tidak disengaja, alamiah maupun non alamiah.

Seberapa penting mitigasi bencana?

Bencana, baik bencana alam maupun non-alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Seperti dilansir laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, tindakan siap siaga terhadap bencana diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa, korban luka, hingga kerusakan infrastruktur.

Sejumlah ahli bahkan menyebutkan bahwa mitigasi bencana sama seperti investasi yang dapat meminimalisasi kerugian saat terjadi kondisi darurat. Selain itu, langkah-langkah yang terintegrasi dalam mitigasi bencana diharapkan dapat membantu wilayah terdampak kembali normal lebih cepat.

Kapan mitigasi bencana harus dilakukan?

Mengutip dari laman BPBD Kabupaten Karanganyar, mitigasi bencana termasuk tahap pra-bencana dalam siklus manajemen bencana. Mitigasi bencana sebaiknya sudah dilakukan jauh sebelum terjadi bencana. Jika memungkinkan, mitigasi bencana dapat menjadi agenda rutin dalam periode tertentu.

Bagaimana melakukan mitigasi bencana dan apa saja yang perlu dipersiapkan?

Tujuan mitigasi bencana adalah untuk memastikan respons cepat, terkoordinasi, dan efektif selama terjadi keadaan darurat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, ada sejumlah hal yang dipersiapkan dalam mitigasi bencana.

Menurut Hanjar Pencegahan dan Mitigasi terbitan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dari sisi pemerintah, persiapan mitigasi bencana berupa persiapan fisik dan non-fisik. Persiapan fisik berupa penataan ruang kawasan bencana serta penataan kode bangunan. Lalu, persiapan non-fisik meliputi upaya:

• Memberikan pendidikan mengenai bencana alam.
• Menempatkan korban di tempat aman sesuai dengan Deklarasi Hyogo 2005.
• Membentuk tim penanggulangan bencana.
• Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
• Merelokasi korban secara bertahap.

Sementara dari sisi masyarakat, persiapan mengenai keadaan darurat meliputi upaya kesiapsiagaan seperti yang disebutkan oleh BNPB, meliputi:

• Memiliki rencana darurat keluarga. Rencana ini meliputi analisis ancaman sekitar, identitas titik kumpul, nomor kontak penting, identifikasi titik aman, hingga mengetahui rute evakuasi.
• Mempersiapkan benda-beda yang dibutuhkan saat bencana dalam tas siaga bencana, yang berisi air, pakaian, uang, dokumen, dan sebagainya.
• Memantau kondisi wilayah sekitar melalui informasi yang diberikan berbagai media termasuk radio, televisi, media online, dan sumber resmi lainnya.

Perbedaan mitigasi tiap-tiap bencana

 

Ada perbedaan upaya mitigasi pada tiap-tiap bencana. Seperti yang dilansir dari laman BPBD Kabupaten Karanganyar, baik bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus memiliki upaya mitigasi yang berbeda-beda.

1. Mitigasi Banjir

 

Sebelum banjir, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

• Menata daerah aliran sungai;
• Membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir;
• Tidak membangun bangunan di bantaran sungai;
• Tidak membuang sampah di sungai;
• Mengeruk dasar sungai;
• Melakukan penghijauan di hulu sungai.

Saat dan setelah banjir, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

• Mematikan listrik;
• Mengungsi ke kawasan aman;
• Tidak berjalan di dekat saluran air;
• Menghubungi instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
• Mempersiapkan air bersih untuk menghindari diare;
• Mewaspadai binatang berbisa dan peyebar penyakit;
• Mewaspadai banjir susulan.

2. Mitigasi Tanah Longsor

 

Mitigasi tanah longsor meliputi upaya:

• Menghindari bermukim di wilayah rawan longsor;
• Mengurangi tingkat keterjalan lereng;
• Membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat;
• Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman berakar dalam;
• Mendirikan bangunan dengan pondasi kuat;
• Menutup rekahan di atas lereng agar air tidak cepat masuk;
• Melakukan relokasi;

3. Mitigasi Gempa

 

Sebelum gempa, yang dapat dilakukan meliputi:

• Mendirikan bangunan yang tahan gempa
• Mengidentifikasi lokasi bangunan tempat tinggal
• Menempatkan perabotan rumah di tempat yang proporsional
• Menyiapkan peralatan bencana, termasuk makanan, P3K, alat penerangan, dan sebagainya.
• Memantau penggunaan listrik dan gas
• Mencatat nomor telepon penting
• Mengenali jalur evakuasi
• Mengikuti simulasi kegiatan mitigasi bencana gempa

Saat dan setelah gempa, yang dapat dilakukan meliputi:

 

• Menghindari segala obyek dan bangunan yang kemungkinan roboh;
• Menyelamatkan diri ke tanah lapang;
• Memperhatikan tempat berdiri apabila terdapat retakan tanah;
• Turun dari kendaraan dan menjauhi pantai;
• Segera keluar dari bangunan saat gempa selesai;
• Menghindari penggunaan lift, gunakan tangga biasa;
• Memeriksa keadaan sekitar apakah ada yang terluka. Jika ada lakukan pertolongan pertama;
• Mewaspadai adanya gempa susulan.

4. Mitigasi Tsunami

 

Mitigasi tsunami meliputi upaya:

• Menyelamatkan diri ke daratan tinggi segera terjadi gejala tsunami (gempa, air laut surut, dan muncul gelombang tinggi);
• Setelah tsunami surut, jangan kembali ke pantai untuk menghindari adanya gelombang susulan;
• Menghindari area tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang;
• Jauhi reruntuhan di dalam air;
• Mengutamakan keselamatan diri bukan barang-barang.

5. Mitigasi Gunung Meletus

Sebelum terjadi gunung meletus, yang dapat dilakukan meliputi:

• Pemantauan dan penyelidikan aktivitas gunung berapi oleh lembaga resmi setempat;
• Pemerintah setempat melakukan sosialisasi mengenai tanggap bencana gunung meletus pada masyarakat sekitar;
• Melakukan serangkaian upaya tanggap darurat;
• Memetakan kawasan rawan terdampak bencana gunung meletus;
• Memetakan jalur evakuasi, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung meletus;
• Mempersiapkan kebutuhan dasar.

Saat dan setelah terjadi gunung meletus, yang dapat dilakukan meliputi:

• Menggunakan pakaian pelindung tubuh, termasuk baju lengan panjang, sepatu, topi, kacamata, dan masker.
• Menghindari penggunaan lensa kontak.
• Menutup wajah dengan dua tangan saat awan panas turun.
• Menghindari wilayah rawan bencana termasuk lereng, lembah, dan daerah aliran lahan.
• Mewaspadai adanya bencana susulan.
• Menjauhi wilayah hujan abu.
• Kembali ke rumah saat keadaan dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.
• Menghindari mengendarai kendaraan bermotor setelah terkena hujan abu karena dapat merusak mesin hingga menyebabkan terbakar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyampaikan kunci utama dalam penanganan bencana di Indonesia yakni mempersiapkan aspek pencegahan dan mitigasi bencana.

Jokowi mengatakan dalam menghadapi suatu bencana bukan berarti aspek lainnya tidak diperhatikan. Namun menurutnya, hal ini agar pemerintah tidak bersikap reaktif ketika sedang menghadapi sebuah bencana.

Ia menambahkan, pemerintah sendiri harus bisa mempersiapkan diri dari bencana dengan mengantisipasi secara terencana dengan baik dan detail. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sensitif mengingat Indonesia rawan akan bencana.

video: https://www.republika.co.id/

CIREBON – Penanganan bencana banjir di sejumlah lokasi di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina ditemui usai menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Mitigasi Bencana Wilayah Ciayumajakuning, di salah satu hotel berbintang wilayah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Selasa (16/3).

Selly mengatakan, di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), selain bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang turut menghantui.

“Sayangnya, penanganannya hanya di level masing-masing daerah, tanpa terintegrasi satu sama lainnya. Belum lagi upaya mitigasi yang belum optimal. Mitigasi bencana di wilayah Ciayumajakuning harus terkoneksi dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,”kata mantan Wakil Bupati Cirebon ini.

Selly menuturkan, pemerintah daerah memang memiliki program dan ketersediaan anggaran untuk mitigasi bencana. Tapi sayangnya, tidak punya grand design atau blue print mengenai penanggulangan bencana yang akan dikerjakan bersama-sama antardaerah.

“Melalui FGD ini kita rumuskan kesimpulan, rencana aksi untuk mitigasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya kesimpulan ini untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Agar semua program penanggulangan bencana itu terintegrasi,” tutur politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.

Dengan demikian, Selly menambahkan, antar pemerintah daerah di Ciayumajakuning memiliki roadmap penanggulangan bencana, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Roadmap ini dinilai penting, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang dipicu program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Seperti disampaikan pula oleh Bapenas, bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga harus memperhatikan resiko bencana. Misalnya, ketika pembangunan jalan tol, ternyata menyebabkan banjir di titik tertentu di Cirebon timur, karena mengganggu aliran sungai,” tuturnya.

Selly menyebutkan, seiring dengan kebutuhan grand design mitigasi bencana, dibutuhkan juga regulasi yang menjamin program mitigasi maupun penanggulangan bencana bisa berjalan optimal. Tidak terpengaruh oleh pergantian kepala daerah maupun faktor lainnya.

“Perlu regulasi yang disepakati bersama untuk mengatur, siapapun kepala daerahnya, harus menjalankan program yang sudah dibuat. Artinya, penanggulangan bencana harus masuk ke RPJMD maupun RPJPD, serta renstra SKPD untuk dijalankan bersama,” sebutnya.

Sementara itu, Deputi bidang pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiasi Selly untuk mengadakan FGD tersebut.

“Upaya preventif dalam penyikapan terhadap potensi bencana sangatlah penting. Termasuk penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Ini salah satu pemikiran cerdas. Biasanya kita hanya berpikir responsif. Tapi beliau (Selly, red) berpikir, harus preventif juga. Tidak bisa parsial masing-masing lembaga, maka harus dibicarakan secara sinergi. Makanya kita buat FGD ini,” ucapnya

Lilik mengaku tidak mudah menyusun rencana aksi bersama lintas daerah. Namun jika semua pihak berkomitmen, bisa direalisasikan bersama.

“Hal yang patut diperhatikan juga adalah sinkronisasi rencana aksi tersebut dengan rencana pembangunan di semua tingkatan. Konsekuensi kita tinggal di Indonesia, memang harus prepare terhadap ancaman bencana. Negara kita memang kaya raya, tapi memiliki konsekuensi potensi bencana,” akunya.

Masih kata Lilik, ancaman bencana hidrometrologi yang mengintai sejumlah daerah di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh masing-masing daerah secara mandiri. Dibutuhkan solusi yang permanen, terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

“FGD ini tujuannya kita memiliki grand design yang memuat rencana aksi, tidak hanya tahun ini, tapi tiga atau lima tahun ke depan,” katanya. Disebutkan Lilik pula, potensi banjir memang ada di sekeliling wilayah Pantura.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS-CC), Ismail Widadi mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Ciayumajakuning dipicu limpasan air dari sungai. Penampang sungainya tidak mampu menampung debit air tinggi.

“Secara umun, faktor utamanya sebagaimana BMKG menyampaikan, karena curah hujan yang ekstrem dimana-mana. Bukan hanya di Ciayumajakuning. Tapi se-Indonesia mengalami hujan ekstrem,” ungkap Ismail.

Kalau di Ciayumajakuning, sambung Ismail, kondisi daerahnya dataran. Sehingga relatif tergenang.

“Bagaimana caranya? Buat drainase sebagus mungkin. Kalau daerahnya relatif landai, ada kelerengan, sungainya diperdalam, dilebarkan, airnya akan lebih cepat ke laut,” jelasnya.

Ismail menyebutkan, dari 25 sungai yang ada di bawah kewenangan BBWSCC memiliki tingkat sedimentasi yang merata. Untuk mengurangi potensi banjir diantaranya dengan membangun bendungan di Kuningan, sampai ke pembangunan waduk Jatigede. “Ini efektif menampung air,” tegasnya.

Perlu diketahui, FGD yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah di Ciayumajakuning.

Target utamanya adalah menyusun desain mitigasi bencana berbasis interkonektivitas program pusat dan daerah. (rdh)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan serangkaian program mitigasi pemerintah terhadap pandemi COVID-19 sepanjang 2020 telah berkontribusi positif pada pemulihan ekonomi nasional di sektor tenaga kerja.

“Upaya pemerintah memitigasi pandemi di sektor ketenagakerjaan dari program kami maupun dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menyasar pada 34,6 juta orang. Capaian ini sudah melampaui cakupan penduduk usia kerja terdampak pandemi,” katanya dalam acara Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan langsung, Senin.

Dalam paparan Ida terkait evaluasi penanggulangan COVID-19 selama setahun terakhir disampaikan terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Bila dirinci, pengangguran karena COVID-19 mencapai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang, yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203 juta orang, kata Ida, sebanyak 14,28 persennya terdampak pandemi COVID-19.

Upaya mitigasi yang dilaksanakan Kemenaker di kebijakan penyesuaian iuran Jamsostek selama pandemi, penyesuaian jangka waktu manfaat Jamsostek bagi pekerja selama pandemi dan sejumlah upaya lainnya.

Program Kemenaker yang telah dilaksanakan berupa pelatihan vokasi dengan melakukan training menyasar sebanyak 121 ribu orang serta pemagangan di Industri 19 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang, serta sisanya berupa sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis, Program Padat Karya, hingga Gerakan Pekerja Sehat menyasar total 2,1 juta orang.

Adapun Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga menyasar pada sektor ketenagakerjaan antara lain bantuan subsidi upah menyasar 12,2 juta orang, kartu Prakerja 5,5 juta orang, bantuan produktif usaha mikro 12 juta orang, padat karya di berbagai kementerian totalnya menyasar 32,5 juta orang.

“Upaya pemerintah memitigasi pandemi sejauh ini memberikan sinyal positif di sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kwartal 3 dan kwartal 4 berangsur membaik meski masih berada di zona minus,” katanya.

Sektor yang paling banyak penyumbang serapan tenaga kerja antara lain pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang juga konsisten menunjukkan data penguatan sepanjang 2020.

“Kita lihat Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI)-nya berangsur membaik pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020, meski masih berada di posisi kontraksi pada kwartal pertama 2021, PMI kita diprediksi mencapai 51,14 persen yang artinya ini menunjukkan sinyal ekspansi usaha khususnya industri manufaktur,” katanya.

Seiring meningkatnya ekspansi dunia usaha, kata Ida, indeks penggunaan tenaga kerja juga diperkirakan perlahan meningkat pada triwulan 2021.

Kondisi ini menunjukkan optimisme serapan tenaga kerja di Industri manufaktur yang berkontribusi menyerap tenaga kerja di tengah pandemi, kata Ida.

“Lapangan kerja juga terus tumbuh seiring diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan upaya pemerintah menanggulangi pandemi sepanjang 2020 berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi nasional termasuk sektor ketenagakerjaan,” katanya.

Realitarakyat.com – Satgas Kesehatan Penanggulangan Bencana Yonkes 2 Kostrad ditugaskan untuk membantu korban pasca-bencana gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka mengatakan, selama dua bulan para prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang tergabung dalam Satgas Kesehatan (Satgaskes) Penanggulangan Bencana Alam melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu penanganan pasca gempa 6,2 magnitudo di Mamuju Sulawesi Barat.

“Dengan rasa bangga, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satgas atas peran yang telah ditunjukkan selama melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah ini, sebab sendi kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat dapat cepat pulih kembali karena adanya peran serta semua pihak termasuk keterlibatan prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang bahu-membahu melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan,” kata Pangdam XIV dalam pelepasan Satgas di akun Instagram penkostrad, Minggu (14/3/2021).

Dia juga berterima kasih ke Pemprov. Sulawesi Barat yang telah memberikan dukungan kepada Satgas Penanggulangan Bencana selama di daerah tersebut.

“Kepada segenap anggota Satgaskes Penanggulangan Bencana, saya ucapkan selamat jalan dan selamat kembali ke satuan. Jaga keamanan selama dalam perjalanan di laut mengingat cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah, salam hormat untuk para Komandan Satuan dan keluarga,” pesannya.

Upacara pelepasan Satgaskes Gulbencal ini juga ditandai pemberian plakat penghargaan secara simbolis oleh Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen. Andi Sumangerukka dan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(ilm)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (10/3/2021).

Pemprov DKI menerima penghargaan tersebut untuk kategori Penyiapan Perencanaan Kesiapsiagaan dan Kajian Risiko Bencana.

“Semua petugas lintas Dinas, ASN, semua warga Provinsi DKI Jakarta berkontribusi besar untuk penghargaan ini. Semua berhak berfoto dengan penghargaan ini, kami hanya mewakili,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Riza mengatakan, penghargaan tersebut didapat dari hasil kerja sama dan kolaborasi yang terjalin selama penyiapan perencanaan kesiapsiagaan.

Penghargaan tersebut, kata Riza, memberikan semangat jajaran Pemprov DKI untuk meningkatkan antisipasi dampak bencana ke depan.

Dia juga mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov bukan hanya untuk jajaran Pemprov DKI, tetapi juga untuk masyarakat Jakarta yang begotong-royong menanggulangi bencana.

“Juga TNI-Polri, Tagana, LSM, ormas-ormas, seluruh masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerja sama yang baik ini,” kata Riza.

Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 810 bencana alam terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 14 Maret 2020. Banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yaitu mencapai 354 kejadian.

“Sampai tanggal 14 Maret 2021 pukul 15.00 WIB, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 810 kejadian. Bencana terbanyak yaitu banjir 354 kali, puting beliung 197 kali, dan tanah longsor 155 kali,” tulis BNPB melalui data Bencana Indonesia 2021, Kamis (4/3/2021).

Selanjutnya, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 78 kali, gempa bumi 13 kali, gelombang pasang dan abrasi 12 kali, kekeringan satu kali dan erupsi gunung api nihil kejadian.

3. Fasilitas umum juga rusak akibat bencana

Selain itu, BNPB juga melaporkan 1.704 fasilitas umum rusak. Terdiri dari 860 fasilitas penduduk rusak, 659 fasilitas pribadatan rusak, 185 fasilitas kesehatan rusak.

“Kantor dan jembatan rusak. Terdiri dari 290 kantor rusak dan 104 jembatan rusak,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU — Mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat mesti diperkuat untuk mencegah dampak lebih besar, sesuai dengan arahan penanganan bencana dari pemerintah pusat, kata Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris.

“Perlu dibuat aturan penanganan bencana dan diutamakan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan, pengendalian, dan penegakan standar penanganan bencana di lapangan,” kata Idris.

Ia mengatakan kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi, dilakukan di hulu, tengah, dan hilir, serta tidak boleh ada ego sektoral atau ego daerah.

“Semuanya harus saling mengisi dan saling menutup dan manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan, rencana kontigensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat,” katanya.

Ia juga meminta edukasi dan literasi terkait dengan kebencanaan harus terus dilakukan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan menggelar simulasi bencana secara rutin di daerah yang rawan agar warga semakin siap menghadapi bencana.

Dia mengatakan Indonesia berada dalam 35 negara paling rawan bencana di mana dalam setahun terakhir 3.253 bencana terjadi di Indonesia dan kurang lebih sembilan bencana per hari.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengalaman menghadapi bencana harus dijadikan kesempatan memperkokoh ketangguhan menghadapi bencana dan tanpa mengecilkan aspek lain dari manajemen penanggulangan bencana. Ia mengatakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi.

Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan telah mengembangkan lima teknologi untuk mereduksi risiko bencana geologi di Indonesia. Bencana-bencana itu baik tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, maupun tanah ambles.
 
“BPPT telah berusaha mengupayakan teknologi terkait bencana-bencana tersebut sebagai bagian dari upaya kami melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 (tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringan Dini Tsunami),” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2021 secara daring, Kamis, 4 Maret 2021.
 
Hammam memerinci lima teknologi yang telah dikembangkan BPPT. Pertama, Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) atau sensor tsunami yang dapat mengirimkan data berkesinambungan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Data yang diterima BMKG dan BNPB itu yang disebarkan kepada publik sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Indonesia. BPPT juga memiliki sistem Prediksi Kebencanaan Berbasis Kecerdasan Artifisial Tsunami (PEKA Tsunami).
 
“Sistem ini dapat memprediksi tsunami jika terjadi gempa bumi dengan skala tertentu, prediksi waktu tempuh, lokasi tertentu, serta perkiraan tinggi gelombang saat mencapai daratan,” beber Hammam.
 
Kedua, Landslide Early Warning System (LEWS). Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi curah hujan yang memicu longsor, deteksi kelembaban tanah, dan perubahan kemiringan tanah.
 
Sistem LEWS juga dapat mendeteksi ketinggian muka air tanah dan percepatan pergerakan tanah. Serta mengirimkan data ke stasiun pusat kendali yang memberi sinyal bahaya longsor.
 
Ketiga, alat pencegah longsor alami atau Biotextile. Alat ini terbuat dari bahan serabut kelapa yang bertujuan mengikat partikel tanah.
 
“Biotextile ini menjadi solusi mengatasi erosi dan tanah longsor yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi,” ujar dia.
 
Keempat, Indonesian Network for Disaster Information (INDI). Sistem ini menyatukan informasi kebencanaan untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana.
 
“Baik informasi berupa pantauan kondisi alam, kejadian bencana alam terkini, peringatan dini kesiapsiagaan tanggap bencana khususnya di internal. Lalu juga sebagai referensi data dan informasi kebencanaan,” ungkap Hammam.
 
Terakhir, Rumah Tahan Gempa (RTG) BPPT. Rumah dibangun dengan berbagai bahan material, khususnya komposit polimer.  
 
“Material komposit ini lebih kuat dan ringan. Ini sebagai upaya kita mendapat konstruksi rumah tahan gempa, siap huni dan dapat dibangun sebaik mungkin,” kata Hammam.
 
(REN)