Category: Berita

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) – Badan Pengendali Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), mengonfirmasi wilayah terdampak bencana kekeringan di kabupaten tersebut hingga pertengahan Oktober ini meluas di 17 desa/kelurahan pada 10 kecamatan.

Hal itu mengacu pada  pemantauan lapangan dan data penambahan desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih.

“Awal Oktober lalu jumlah desa yang terdampak tercatat ada 11 desa/kelurahan pada tujuh kecamatan. Saat ini permintaan air bersih naik menjadi 17 desa/kelurahan di 10 kecamatan,” kata Kepala pelaksana BPBD Trenggalek Traidi Atmono di Trenggalek, Kamis.

Bertambahnya jumlah warga terdampak itu, kata dia, karena kekeringan di Bumi Menak Sopal saat ini terus meluas.

Berdasar data wilayah per desa itu, BPBD Trenggalek mencatat ada 7.845 warga dari 2.468 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak langsung dan mengalami krisis air bersih.

Untuk menanggulangi hal itu, pihaknya bersama dengan stakeholder lainnya berjibaku menggelontorkan air bersih ke daerah terdampak kekeringan.

Trenggalek, kata dia, mengalami kekeringan meteorologi kategori Awas yang membuat sumur-sumur air warga mengering. Hingga saat ini ada sebanyak 163 tangki berisi air bersih yang sudah digelontorkan.

“Kemudian upaya penanganan bersama, ada sebanyak 42 tandon, 335 jeriken, dan 26 terpal yang sudah didistribusikan ke masyarakat,” katanya.

Selain itu pemerintah daerah (pemda) tengah mengusulkan bantuan pembuatan sumur bor kepada BNPB melalui Pemprov Jatim dengan estimasi anggaran mencapai lebih dari Rp8 miliar.

“Berkaca pada dampak kekeringan 2019 lalu, titik sumur bor itu direncanakan ada di 66 desa,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi peningkatan bencana ekstrem dalam 10 tahun mendatang, jika transisi energi tidak dilakukan secara masif. Bencana ekstrem yang kemungkinan terjadi di antaranya suhu semakin memanas, hujan ekstrem, banjir dan longsor, El Nino, La Nina, hingga kekeringan ekstrem.

“Selain itu, akan terjadi juga perubahan curah hujan yang bervariasi di masing-masing lokasi. Lalu akan terjadi kenaikan muka air laut yang akan meningkatkan bencana rob khususnya di pesisir,” kata Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, saat dihubungi Republika, Rabu (18/10/2023).

Hingga saat ini, bauran energi primer di Indonesia memang masih didominasi oleh sumber energi fosil. Menurut data Kementerian ESDM tahun 2022, penggunaan sumber energi fosil yaitu sekitar 87,7 persen, sementara energi baru terbarukan (EBT) masih berkisar 12,30 persen.

Ardhasena menjelaskan, suhu permukaan akan terus meningkat jika tidak ada perubahan atau transisi energi ke sumber yang lebih hijau. Pasalnya, transisi energi ke sumber yang lebih hijau merupakan bagian dari adaptasi atau mitigasi perubahan iklim.

Ardhasena menjelaskan, transisi energi sangat berpengaruh pada pola cuaca di Indonesia. Penggunaan sumber energi hijau secara menyeluruh akan mengurangi penggunaan energi berbahan bakar fosil sehingga emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari penggunaan energi berbahan bakar fosil akan berkurang.

Berkurangnya emisi GRK secara menyeluruh akan mengurangi peningkatan suhu udara global akibat pemanasan global. Sebagai contoh, telah terjadi kenaikan rata-rata 0,3 derajat celcius dalam rentang 2000-2023 yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (CO2) dari bahan bakar energi fosil seperti batubara, minyak bumi dan sejenisnya.

Pengukuran GRK khususnya CO2 oleh BMKG juga terus menunjukkan tren yang meningkat. Contohnya pengamatan selama kurun waktu Mei 2020-2022 di tiga lokasi yaitu kawasan hutan Bukit Kototabang (3,12 ppm), Palu (2,2 ppm), dan Sorong (1,8 ppm) yang secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya.

“Memang transisi energi memerlukan waktu yang tidak singkat. Tapi yang pasti, transisi energi yang dilakukan secara menyeluruh dan global akan mengurangi emisi GRK yang tiap tahun terus meningkat,” tegas Ardhasena.

Penerapan sistem kebencanaan menjadi fokus utama di berbagai negara pasca COVID-19. Pengalaman pandemi memberikan pelajaran berarti terkait strategi pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan setelah bencana. Kali ini, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN Institute for Disaster health Management (AIDHM) memilih Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM sebagai tuan rumah penyelenggaraan 2nd ASEAN Academic Conference (AAC) tentang Manajemen Bencana Kesehatan.

“Tentu kami menyambut baik, Indonesia sebagai tuan rumah dalam AAC ini, yang bertujuan untuk membawahi segala informasi, dan pengetahuan di ASEAN (terkait kebencanaan). Jadi apa yang kita miliki, dan apa yang negara lain miliki, seperti Thailand, Filipina, dan seterusnya, itu bisa saling berbagi dan meningkatkan strategi kebencanaan. Ini penting, karena Indonesia itu hampir seluruh daerah itu masuk sebagai zona merah bencana. Artinya, kesiapan siagaan kita harus kita siapkan dari sekarang,” ungkap Dr. Sumarjaya, SKM., MM., MFP., C.F.A selaku Direktur Pusat Krisis Kementerian Kesehatan RI dalam konferensi pers pada Selasa (17/10).

Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 tercatat terdapat 852 bencana banjir, 487 kebakaran hutan, 442 tanah longsor, 24 gelombang pasang, dan 21 gempa bumi. Bencana tersebut mengakibatkan setidaknya 4,2 juta orang harus mengungsi, 5.552 orang luka-luka, 199 korban jiwa, dan 10 orang menghilang. Keseluruhan jumlah tersebut mencerminkan kurangnya penerapan sistem kebencanaan. Untuk itu, konferensi ini mendorong negara-negara ASEAN untuk ikut bekerja sama merumuskan sistem kebencanaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

“Kita sebagai universitas sudah sangat aktif dalam menangani bencana itu, terutama tsunami. Kami sering menghadirkan ahli-ahli dalam beberapa bencana yang terjadi di Indonesia. Ini juga merupakan kolaborasi yang luar biasa dan sangat penting, untuk mengelaborasi upaya-upaya kita di bidang kesehatan. Untuk itu, kami juga siap untuk menyelenggarakan bentuk pelatihan dan penelitian bersama negara ASEAN,” tutur Dekan FK-KMK UGM, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH. 

UGM sebagai tuan rumah AIDHM memiliki lima mandat yang harus dilaksanakan untuk memimpin strategi kebencanaan di ASEAN. Pertama, menyelenggarakan kegiatan akademik untuk memperkuat kapasitas personel terkait kesehatan bencana seperti pengembangan kurikulum, pelatihan, dan latihan simulasi. Kedua, melakukan konsultasi dalam mendukung dan membantu pengembangan, serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kesehatan bencana. Ketiga, memfasilitasi, memberikan panduan dan kebijakan, serta mendukung penyelenggaraan latihan kolaborasi regional tentang manajemen kesehatan bencana di AMS. Keempat, mendukung ASEAN Academic Network on Disaster Health Management (AANDHM), termasuk steering committee, dalam pelaksanaan mandatnya sebagaimana dijelaskan dalam ToR. Dan kelima, mendukung dan memfasilitasi pembentukan jaringan regional pusat pelatihan negara-negara anggota ASEAN yang melaksanakan program pembelajaran, pendidikan, dan/atau penelitian umum dan khusus tentang manajemen kesehatan kebencanaan.

2nd ASEAN Academic Conference yang diadakan selama dua hari ini menjadi bagian dari implementasi mandat AIDHM—dalam hal ini diketuai oleh UGM—untuk memulai diskusi terkait kondisi sistem kebencanaan internasional. “Perlu diketahui, ASEAN Academic Conference yang pertama tidak bisa diselenggarakan secara luring karena saat pandemi. Jadi dapat dikatakan Indonesia ini menjadi yang pertama berkesempatan menyelenggarakan ACC secara luring. Untuk partisipasinya, mayoritas memang dari negara tetangga mengirimkan 5-11 delegasi. Dan yang patut diapresiasi ini dari Indonesia, baik yang dari Kemenkes maupun UGM, ini kurang lebih ada 80 peserta,” kata dr. Datu Respatika, Ph.D., Sp.M, Asisten Wakil Dekan Bidang Kerja sama, Alumni, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Kesiapsiagaan rumah sakit terhadap kejadian korban massal dan tanggap bencana mencakup kegiatan, program dan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan sebelum kejadian tersebut. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan bagi para korban bencana, dan untuk meminimalkan dampak negatif dari kejadian-kejadian tertentu terhadap layanan medis. Hingga saat ini, belum ada survei sistematis di Polandia mengenai kesiapan rumah sakit, serta tenaga medis, dalam menangani insiden korban massal. Akibatnya, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional petugas kesehatan masih sedikit yang diketahui. Tujuan dari studi percontohan ini adalah untuk memulai eksplorasi dan mengumpulkan data mengenai kompetensi petugas layanan kesehatan, selain menilai kesiapan rumah sakit menghadapi insiden korban massal. Memanfaatkan survei anonim dengan sampel acak, 134 penyedia layanan kesehatan diminta menjawab pertanyaan tentang kompetensi yang mereka butuhkan, dan kesiapan rumah sakit selama tanggap bencana. Ternyata subjek tes menilai kesiapan mereka menghadapi insiden dan bencana yang menimbulkan korban massal lebih baik dibandingkan kesiapan di tempat kerja mereka saat ini. Studi percontohan menunjukkan bahwa kuesioner yang dirancang dengan baik dapat digunakan untuk menilai hubungan antara kesiapsiagaan rumah sakit dan staf serta efisiensi tanggap bencana. Evaluasi terhadap kesiapsiagaan dan efektivitas tanggap bencana merupakan cara untuk menemukan dan menghilangkan kemungkinan kesenjangan dan kelemahan dalam fungsi dan manajemen efektif rumah sakit ketika terjadi insiden dengan korban massal. Artikel ini dipublikasikan pada 2022  di jurnal MDPI.

Selengkapnya

Media memiliki peran yang signifikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana dan membantu meminimalkan risiko bencana. Meneliti bagaimana media membingkai informasi bencana membantu memahami kuantitas dan kualitas informasi tentang bencana. Gempa bumi dan Tsunami di Indonesia merupakan bencana yang menimbulkan kerugian dan duka yang sangat besar, dan bagaimana media menggambarkan dan membingkai tragedi tersebut telah mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap bencana.  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana media lokal membingkai informasi tentang Gempa dan Tsunami yang terjadi di Aceh dan Palu dengan menggunakan model framing Urs Dahinden untuk menganalisis tema bingkai di media massa. Temuan menunjukkan liputan bencana lebih negatif, lebih fokus pada jumlah korban, kerugian material, dan ketidakmampuan pemerintah dalam tanggap bencana. Kesiapsiagaan bencana dibingkai melalui lensa perspektif agama dan kurang pada pengetahuan ilmiah atau bagaimana menanggapi bencana di masa depan dengan lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada 2023 di International Journal of Disaster Management

Selengkapnya

JEPARA – Warga di lokasi rawan bencana, diminta ikut menjaga segala sumber daya yang selama ini bermanfaat dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjaga kelestarian alam, demi mengurangi potensi bencana alam.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko di depan peserta pelatihan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, di Balai Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, Senin (28/8/2023).

“Seperti di sekitar kita ini, siapa yang bisa mencegah banjir. Tapi, kita bisa mengurangi dampaknya. Misalnya, melihat tanggul yang retak, kita bisa berperan memperbaikinya. Kita juga harus menjaga kelestarian alam dengan menanam tanaman keras,” kata Edy.

Disampaikan, di tengah musim kemarau yang rawan bencana kebakaran seperti saat ini, dia juga meminta warga mengantisipasi potensi bencana tersebut. Dengan begitu, tingkat kerawanan bencana dapat dikurangi.

Berdasar indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022, lanjutnya, Jepara termasuk daerah berkategori kelas risiko sedang, dengan skor 122,27. Posisinya berada di peringkat ke-13 daerah paling rawan bencana di Indonesia. Indeks ini telah menurun dari 2021 yang berada di urutan ke-10 dengan skor 135,11.

Menurutnya, ada tujuh jenis ancaman bencana yang patut diwaspadai, yakni banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang tinggi dan abrasi, serta kekeringan berada dalam risiko tinggi. Sedangkan gempa bumi, tanah longsor, dan cuaca ekstrem berada dalam risiko sedang.

“Desa Kalipucang Wetan ini termasuk daerah rawan bencana banjir dengan kelas ancaman sedang sampai tinggi,” tuturnya.

Untuk itu, dia minta BPBD Kabupaten Jepara perlu menyiapkan kemampuan sumber daya manusia dalam pencegahan dan mitigasi bencana di desa ini.

Penulis: Kontributor Kab Jepara
Editor: Di, Diskominfo Jateng

TRIBUNKALTARA.COM, TANA PASER – Insiden kebakaran hutan dan lahan di wilayah Paser, Kalimantan Timur terus meluas hingga 140,3 hektare, Pemkab Paser minta pemasangan alat deteksi asap.   

Dalam kurung waktu hampir sebulan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Paser meluas signifikan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Paser, sejak akhir Juli hingga 27 Agustus 2023, karhutla meluas menjadi 140,3 hektare.

Kepala BPBD Paser, Ruslan, mengatakan di Kecamatan Tanah Grogot terdapat 14 lokasi semak belukar yang terbakar dengan luas 69,5 hektare. 

Kemudian di Batu Engau 33,8 hektare enam lokasi, lima diantaranya limbah jangkos dan satu semak belukar.

Sedangkan di Kecamatan Pasir Belengkong 28 hektare yang terbakar pada dua lokasi semak belukar.

Wilayah lainnya di Kecamatan Batu Sopang seluas 4 hektare terbakar pada dua lokasi semak belukar, serta Kecamatan Muara Samu dengan 5 hektare yang terbakar pada satu titik lokasi semak belukar. 

“Kejadian itu kami pantau melalui titik hotspot dan laporan dari masyarakat, serta telah diadakan pemadaman oleh tim gabungan,” ungkapnya, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, intensitas karhutla sangat tinggi terjadi di Kecamatan Tanah Grogot. 

“Tanah Grogot ini intensitas sangat tinggi karena pembukaan lahan, terlebih titik api tidak hanya terjadi di satu lokasi setiap harinya,” tambah Ruslan.

Dalam menanggulangi kebakaran, pihaknya telah mendorong untuk pengadaan deteksi asap digital. 

Terdapat tiga titik lokasi yang diusulkan untuk pemasangan deteksi asap digital tersebut, sesuai dengan jangkauan radiusnya. 

“Secara teknis, pemetaan dilakukan oleh Telkom untuk lokasi pemasangannya, diperkirakan akan dipasang di Pasir Belengkong dan Tanah Grogot serta satu wilayah lainnya,” ujar Ruslan.

Selain karhutla, kemarau juga berdampak pada ketersediaan air bersih. 

selengkapnya: https://kaltara.tribunnews.com/