Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING — Menteri luar negeri Cina, Wang Yi, telah mengatakan kepada rekannya dari Israel bahwa semua negara mempunyai hak untuk membela diri. Pernyataan tersebut disampaikan Wang saat melakukan panggilan telepon pertama antara diplomat tinggi dari kedua negara sejak konflik Israel-Hamas berkobar bulan ini.

“Semua negara mempunyai hak untuk membela diri,” kata Wang Yi kepada Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen, Selasa (24/10/2023).

Namun Wang juga menekankan bahwa Israel harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan melindungi keselamatan warga sipil. Wang berjanji Cina akan melakukan yang terbaik untuk mendukung upaya yang kondusif terhadap perdamaian.

Hamas menyerbu masuk ke Israel dari Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober. Cina menahan diri untuk tidak secara eksplisit mengutuk Hamas atas serangan tersebut.

Washington mengatakan pihaknya berharap persahabatan Cina dengan pendukung Hamas, Iran, dapat membantu meredakan konflik, terutama setelah Beijing menjadi perantara antara Teheran dan musuh lamanya, Arab Saudi, tahun ini.

“Tugas paling mendesak saat ini adalah mencegah situasi semakin memburuk dan mengarah pada bencana kemanusiaan yang lebih serius,” kata Menteri Luar Negeri Wang kepada Cohen.

Ia juga menegaskan kembali posisi Beijing bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya hasil yang layak dalam konflik ini.

“Cina dengan tulus berharap bahwa masalah Palestina akan diselesaikan secara komprehensif dan adil berdasarkan ‘solusi dua negara’, dan sebagai hasilnya, masalah keamanan yang sah dari semua pihak akan diselesaikan dengan cara yang tulus dan menyeluruh,” tutur Wang.

Hingga Selasa 17 Oktober 2023, agresi Israel ke Gaza, Palestina, membuat situasi Gaza semakin memburuk dan berada dalam bencana kemanusiaan dan pembantaian massal. Hal tersebut disampaikan Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed melalui siaran persnya di Jakarta yang dikutip Rabu 18 Oktober 2023.

“Pendudukan Israel telah memutuskan pasokan air, listrik, dan bahan bakar, serta melarang masuknya bahan pokok makanan ke wilayah Gaza. Sebagai akibatnya, Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan yang besar dan menghadapi pembantaian massal,” kata Ahed.

Dalam sehari, terang Ahed, Israel menjatuhkan lebih dari 1.200 ton amunisi bom yang terlarang secara internasional. Serangan itu mengakibatkan penghancuran yang luar biasa. Baca Juga PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata Kemanusiaan di Gaza Ribuan unit rumah telah hancur total atau rusak parah, menyebabkan 445.000 warga sipil mengungsi, sementara Tim SAR kesulitan dalam upaya penyelamatan.

Pendudukan Israel, ungkap Ahed, melakukan serangan brutal dan menyasar warga sipil, paramedis, fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan. Ahed menambahkan, hingga saat ini, serangan Israel telah menyasar 144 lembaga pendidikan, termasuk universitas, sekolah, dan taman kanak-kanak. Sementara itu, jumlah korban jiwa meningkat setiap saat di Gaza, bahkan dalam setiap 5 menit satu orang warga Palestina di Gaza terbunuh oleh serangan Israel. Menurut kantor Informasi Pemerintahan Gaza menyebutkan 64% korban tewas adalah anak-anak dan wanita.

“Senin kemarin, korban serangan Israel telah bertambah menjadi 2.778 orang dan 9.938 lainnya luka-luka. Selain itu juga telah memusnahkan total 371 keluarga dengan seluruh anggota keluarganya,” kata Ahed. Sehingga jumlah korban terbunuh dan meninggal sejak awal agresi Israel hingga Senin (16/10) telah mencapai lebih 3.200 orang, sepertiganya sebanyak 950 orang adalah anak-anak dan sepertiga lainnya lebih 900 orang adalah wanita dan lansia. “Jumlah ini belum termasuk korban yang masih tertimbun di bawah puing-puing sejak hari pertama agresi di Gaza,” demikian Ahed.

sumber: https://www.ajnn.net/.

JAKARTA – Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah yang berada di negara Libya pada beberapa waktu lalu, berdampak pada 884.000 orang, 6.000 jiwa meninggal dunia dan 10.000 orang masih dalam pencarian. Pemerintah Indonesia bergerak untuk melakukan dukungan percepatan penanganan.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia ke Libya di Kemenko PMK, Jakarta pada Jumat (22/9) diputuskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat.

“Sesuai dengan permintaan dari pemerintah Libya, Indonesia akan memberikan bantuan. Mengingat hubungan diplomatis antar dua negara ini sejak tahun 1991 dan juga kita memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah Libya dan masyarakat Libya,” ucap Muhadjir.

“Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa bantuan logistik dan jasa yang masih dicocokan dengan kebutuhan di lapangan, menunggu kabar dari KBRI Tripoli. Sehingga yang kita kirim akan betul-betul yang dibutuhkan di sana,” lanjutnya.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh Kepala BNPB.

“Koordinasi penanganan ini akan di lakukan oleh kepala BNPB, pengiriman bantuan diperkirakan dilaksanakan 27 September 2023,” tutup Muhadjir.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang turut hadir dalam rapat, saat ini proses koordinasi dengan berbagai pihak masih terus dilakukan.

“Masih berkoordinasi terus dengan pemerintah Libya kira-kira barang yang diperlukan seperti apa, kit asiapkan 45 ton dengan 16 jenis barang. Belum termasuk dengan bantuan yang dikumpulkan oelh Lembaga lain,” ujar Suharyanto

“Barang-barang yang sangat dibutuhkan ketika bencana banjir seperti tenda, selimut, matras, velbed, pakaian anak, pakaian dewasa, pakaian lansia, pakaian Wanita, alat pembersih, makanan siap saji, kemudian genset. Untuk yang meninggal disiapkan kantong mayat dan kain kafan,” imbuhnya.

Suharyanto mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pengiriman dukungan kemanusiaan ke negara sahabat selain logistik juga tim Search and Rescue (SAR) dan Emergency Medical Team (EMT).

“Indonesia sudah punya pengalaman memberikan bantuan ke Pakistan, Turkiye dan Surya. Tim SAR dan EMT sudah ada dan sudah pernah bertugas ke luar negeri,” pungkasnya.

Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

BANDUNG, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan pelbagai cara untuk menghadapi bencana alam akibat musim pancaroba.

Hal ini diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Dani Ramdan yang ditemui usai Apel Kesiapsiagaan Bencana di Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

Mitigasi kebencanaan, kata Dani Ramdan, masih menjadi formula untuk mengurangi dampak dari bencana alam.

Saat ini, BPBD Jabar telah mewadahi relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) untuk menyosialisasikan mitigasi kebencanaan.

“Misalnya di lingkungan rumah masing-masing, membersihkan saluran-saluran air sampai kali di sungai, sosialisasi itu kita sampaikan menggunakan relawan atau langsung dari BPBD,” kata Dani Ramdan.

Pengurangan potensi bencana di sektor sungai, BPBD Jabar bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Kerjasama dengan BBWS, kata dia, mulai dari susur sungai, hingga mendeteksi potensi banjir bandang serta pohon tumbang.

“Kita kerjasama dengan BBWS melakukan susur sungai. Terutama yang punya potensi banjir bandang.”

“Jadi daerah hulu, supaya tidak ada pohon yang tumbang, batu atau material lain yang biasanya pada saat musim hujan menjadi pemicu adanya banjir bandang,” kata dia.

Dani Ramdan lantas menyebut beberapa wilayah di Jabar yang berpotensi mengalami bencana banjir, yakni di wilayah Pantura, Bekasi, Subang, Karawang, hingga Indramayu.

“Kalau longsor di selatan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan. Kalau Pangandaran, Ciamis banjir,” imbuh Dani Ramdan.

Dani Ramdan menyebut, musim pancaroba juga berpotensi terjadi angin kencang.

Meski, soal potensi angin kencang tidak ada dalam mitigasi kebencanaan, namun tetap disiapkan antisipasi.

“Karena angin kencang itu, mitigasinya harus memperbanyak penanaman pohon besar. Itu bisa mengurangi sirkulasi angin.”

“Nanti yang harus kita siapkan reaksi cepat. Reaksi cepat itu, misalnya pohon tumbang menghalangi jalan, minimal atau kalau sudah menimpa korban ada upaya penyelamatan,” ungkap Dani Ramdan.

Selain menghimbau soal reaksi cepat, Dani Ramdan menyebut mitigasi bencana angin kencang itu harus memperkuat bangunan, terutama atap.

“Biasanya transisi dari kemarau ke hujan, ada cuaca ekstrem, angin puting beliung,” kata dia.

Jakarta – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Oktober adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab momen tersebut juga menunjukkan peran penting para santri dalam pembangunan negara.

Hal tersebut diucapkan Ghufron saat mengisi seminar nasional di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan dalam upaya mendukung pembangunan negara, maka santri wajib menjaga kesehatan, bukan hanya spiritual, tetapi juga fisik.

“Perlindungan kesehatan, terutama di lingkungan pondok pesantren sangatlah penting. Terutama di lingkungan pesantren. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan, bertepatan dengan Hari Santri,” jelas Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (22/10/2023).

Ia melanjutkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Khoirul Fuad ini merupakan bukti nyata BPJS Kesehatan dalam pemberian perlindungan jaminan kesehatan kepada para santri, yang berada di bawah naungan pondok pesantren.

Ghufron pun menegaskan bahwa para santri ini merupakan aset berharga generasi penerus bangsa.

“Kualitas para santri sangat tergantung pada apa yang diperoleh saat ini, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dengan kerja sama ini, BPJS Kesehatan akan mengintensifkan upaya perlindungan kesehatan bagi para santri yang sedang menimba ilmu,” tambah Ghufron.

Ia menambahkan adapun maksud dari kerja sama ini adalah agar para santri memiliki kepastian dan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Harapannya para santri dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan.

“Nantinya, santri-santri ini diupayakan perlindungan jaminan kesehatan dan kepastian akses pelayanan kesehatan oleh pihak pondok pesantren. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, para santri ini akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan,” ujar Ghufron.

“Kami percaya bahwa riwayat kesehatan dan perkembangan kesehatan santri juga akan lebih mudah terpantau karena semua data ada di fasilitas kesehatan melalui i-Care JKN,” lanjutnya.

Sementara itu, Kiai Haji Khoirul Fuad mengatakan upaya ini merupakan awal dari perjuangan untuk kesehatan santri. Bagaimana mungkin santri bisa belajar dengan baik jika kebutuhan kesehatannya tidak terpenuhi.

“Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik bagi para santri. Saya berharap bahwa gerakan semacam ini bisa diterapkan di tempat lain, dan tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan pada santri di lingkungan pondok,” ucap Fuad.

Fuad turut mengatakan bahwa kesehatan adalah hak semua orang, termasuk santri, dan bahwa santri memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan. Tanpa kesehatan, mereka tidak dapat belajar atau mengaji di pesantren.

Pada kesempatan yang sama, Aktivis Jaminan Sosial dan Inisiator UU BPJS, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari juga berharap para santri nantinya akan mendapatkan jaminan kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Tujuannya untuk mencegah para santri terjangkit penyakit yang dapat menghambat proses belajar.

“Melalui Program JKN harapannya untuk membentuk santri yang sehat. Dengan memberikan akses yang merata ke layanan kesehatan, kita tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat secara keseluruhan dan tercapainya Universal Health Coverage (UHC),” terang Rieke.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak juga mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Pengelola Kesehatan Pesantren sebagai wadah pemeliharaan kesehatan para santri. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Ghufron, Rieke, dan perwakilan pesantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak disebut menjadi tonggak penting dalam mendukung kesejahteraan para santri di seluruh Indonesia, melalui akses kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Pada tanggal 18 hingga 19 Oktober 2023 Kementerian Luar Negeri (MOFA) bersama Dewan Urusan Kelautan, dan Pusat Teknologi Penanggulangan Bencana Nasional, serta kantor perwakilan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kedutaan Besar Saint Lucia di Taiwan menyelenggarakan  “Lokakarya Internasional GCTF Langkah Penanganan Bencana Maritim”.
 
Kegiatan ini menghadirkan sekitar 30 pejabat, akademisi, dan pakar di bidang lingkungan laut dan penanggulangan bencana dari 13 negara di kawasan Asia Pasifik dan Karibia, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan seperti tsunami dan pencemaran.
 
Acara ini merupakan kelanjutan dari kegiatan GCTF bertema “Samudra yang Berkelanjutan” di Tokyo, Jepang pada tahun 2022. Acara ini membahas isu seputar bencana laut yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia, untuk memperlihatkan upaya dan komitmen Taiwan dan negara-negara mitra GCTF dalam mendorong keamanan dan lingkungan laut yang berkelanjutan.
 
Lokakarya kali ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta, antara lain diplomat kantor perwakilan negara-negara sahabat di Taiwan, dan pakar serta ilmuwan dari bidang terkait. Pada tanggal 19 Oktober para peserta diundang untuk berkunjung ke Keelung untuk melihat kapal patroli laut Taiwan, Kapal Chiayi, dan Museum Sains dan Teknologi Kelautan Nasional.
 
GCTF, yang didirikan oleh Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia pada bulan Juni 2015, telah menjadi platform kerja sama penting bagi keempat negara tersebut dalam diskusi mengenai masalah global yang menjadi perhatian bersama di tingkat regional.
 
Hingga saat ini, GCTF telah mengadakan 64 lokakarya baik di Taiwan maupun di luar negeri, secara tatap muka atau secara online, dengan lebih dari 7.000 peserta dari 127 negara atau wilayah.
 
Seiring dengan bertambahnya partisipasi negara sehaluan, GCTF akan terus meningkatkan perannya sebagai platform internasional yang mendukung kerja sama, serta memperlihatkan kemampuan dan kesediaan Taiwan dalam menghadapi masalah dan tantangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa dampakperubahan iklim berpotensi menciptakan ketidakadilan iklim, terutama bagi negara-negara yang kurang berkembang dan berpendapatan rendah dibanding negara maju.

Dwikorita dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Ahad (22/10/2023), menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan oleh seluruh negara tanpa terkecuali, seperti fenomena El Nino dan La Nina yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

Menurut dia tidak jarang dalam satu negara bisa mengalami bencana banjir namun disaat bersamaan juga mengalami kekeringan. Akibatnya kondisi ini membuat banyak orang menjadi hidup menderita.

Dalam laporan World Meteorogical Organization (WMO) ditegaskan bahwa laju perubahan iklim di dunia mengganggu seluruh sektor kehidupan utamanya adalah perekonomian sebuah negara. Negara maju misalnya bisa mengalami 60 persen dari jumlah kejadian bencananya terkait cuaca, tapi umumnya hanya 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Namun, kondisi parah terpotret di negara berkembang yang terdampak 7 persen dari bencana global namun menyebabkan kerugian 5-30 persen dari PDB. Sementara negara kepulauan kecil 20 persen dari bencana global menyebabkan kerugian hingga 5 persen dari PDB dan di beberapa kasus bisa melebihi 100 persen.

“Kami melihat bahwa cuaca ekstrem, iklim, dan peristiwa terkait air menyebabkan 11.778 kejadian bencana yang dilaporkan antara tahun 1970-2021,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut Dwikorita adalah masalah yang sangat serius dan menunjukkan ketidakadilan atau tidak adanya kapasitas yang sama di antarnegara.

“Ketidakadilan iklim, dilihat dari di mana wilayah yang paling tidak berkembang akan menjadi wilayah yang paling menderita dari dampak perubahan iklim saat ini,” ujar dia.

Atas dasar itu, melalui lokakarya internasional bertajuk ‘International Workshop on Climate Variabillty and Climate Services’ pada 16-19 Oktober 2023 di Bali, Dwikorita mengatakan hal tersebut sebagai satu upaya bagaimana menutup kesenjangan ketidakadilan iklim.

Para peserta dapat memahami lebih jauh tentang variabilitas iklim, dampaknya, dan bagaimana memberdayakan badan meteorologi untuk memberikan layanan iklim yang lebih akurat, tepat waktu, dan bermakna.

“Hal ini tidak hanya mencakup mengenali tantangan tetapi juga mengidentifikasi potensi keuntungan dalam menghadapi variabilitas iklim dan memanfaatkan jasa layanan iklim dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan,” kata Dwikorita.

Dwikorita berharap lokakarya ini memberikan banyak manfaat terutama untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai topik-topik spesifik seperti ilmu dasar ENSO dan IOD, El Nino 2023, dan dampak kekeringan terhadap sektor dan layanan iklim sektoral.

Lokakarya dibagi menjadi empat sesi. Pada sesi pertama membahas tentang fenomena El Nino Southern Oscillation, sesi kedua mengenai dampaknya terhadap kekeringan, sesi ketiga membahas dampak kekeringan terhadap beberapa sektor strategis/penting, dan sesi keempat menyoroti beberapa layanan iklim untuk sektor-sektor tersebut, namun dari sudut pandang pengguna.

Sedikitnya tujuh desa di empat kecamatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dilaporkan mengalami krisis air bersih parah sebagai dampak kemarau panjang yang dialami daerah ini sejak Maret 2023.

“Jumlahnya bisa jadi terus bertambah, mengingat prediksi kemarau masih panjang,” kata Robinson Nadeak Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung di Tulungagung, Sabtu (21/10/2023).

Data daerah terdampak yang dikumpulkan Pusdalops hari ini mengacu permintaan bantuan air bersih dari desa-desa yang mengalami krisis air bersih.

BPBD Tulungagung juga sudah melakukan respons cepat, yakni dengan mengirimkan truk-truk tangki berisi air bersih ke lingkungan warga yang kekurangan pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak, kebutuhan minum maupun MCK.

“Tiap hari rerata 1-2 tangki air bersih didistribusikan oleh BPBD,” ujar Robinson seperti dilaporkan Antara.

Ditanya perbandingan dengan tahun lalu, Robinson mengatakan bencana kekeringan di Tulungagung lebih parah tahun ini.

Sebab, pada tahun 2022, wilayah Tulungagung cenderung mengalami kemarau basah, sehingga tidak terjadi kekeringan di Tulungagung.

“Sekarang dengan El Nino agak ekstrem,” katanya.

Selain mengandalkan anggaran dari daerah, untuk penanggulangan bencana pihaknya juga meminta bantuan dari Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.

Desa yang kekeringan antara lain terdapat di Kecamatan Kalidawir, yaitu Desa Banyu Urip, Desa Kali Batur, Desa Winong, dan Desa Rejosari.

Desa/Kecamatan Besuki, Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat dan Desa Tenggarejo, Kecamatan Tanggunggunung.(ant/iss)

Bisnis.com, JAKARTA – Lima badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut situasi kemanusiaan di Gaza sudah memasuki bencana besar. 

Mereka pun menyerukan lebih banyak bantuan internasional ketika kondisi di wilayah pesisir yang padat penduduknya itu kian memburuk.

Melansir CNA, pernyataan PBB muncul di saat Israel mengatakan akan meningkatkan serangannya ke Jalur Gaza untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas. 

Lebih lanjut, para perwira seniornya memperingatkan bahwa pasukannya akan bersiap memasuki wilayah Palestina yang terkepung.

Sejak serangan kejutan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.400 orang, Israel telah melancarkan pemboman udara dan darat yang menghancurkan Gaza. Pihak berwenang Hamas mengatakan 4.385 orang telah tewas.

Pernyataan badan-badan PBB tersebut muncul di saat truk-truk pertolongan pertama tiba di Gaza dari Mesir pada Sabtu (21/10/2023). 

“Lebih dari 1,6 juta orang di Gaza sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” kata pernyataan berbagai lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF. 

Berbagai lembaga itu menyatakan bahwa anak-anak, wanita hamil dan orang lanjut usia masih menjadi kelompok yang paling rentan. Hampir separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. 

“Gaza berada dalam situasi kemanusiaan yang menyedihkan sebelum terjadinya permusuhan terbaru. Sekarang ini merupakan bencana besar. Dunia harus berbuat lebih banyak,” ucapnya. 

Perlu diketahui, tiga lembaga lain yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Program Pangan Dunia, badan pembangunan UNDP dan UNFPA.

Bündnis Entwicklung Hilft bersama Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV) of the Ruhr-University Bochum merilis laporan bertajuk World Risk Report 2022. Riset ini menilai tingkat risiko bencana di sejumlah negara di dunia.

Penliaian berbasis lima indikator yang terdiri dari paparan (exposure), kerentanan, kerawanan, kurangnya kapasitas penanganan, dan minimnya kemampuan adaptasi terhadap bencana. 

Dari 193 negara yang dinilai, Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang paling berisiko terkena bencana di dunia. Skor World Risk Index (WRI) yang dikantongi sebesar 43,50 poin dari 100 poin. Semakin tinggi skor WRI, maka semakin berisiko terhadap bencana. 

Sementara, peringkat pertama negara yang paling berisiko terkena bencana adalah Filipina yang meraih skor indeks sebesar 46,86 poin.

Di bawah Indonesia atau peringkat ketiga ada India dengan torehan skor 41,52 poin.

Di samping itu, negara dengan skor WRI teredah adalah Andorra, yakni 0,22 poin pada 2022. Negara kecil di Eropa ini dinilai paling aman dari ancaman bencana. 

Berikut daftar 10 negara paling rawan terkena bencana menurut World Risk Index 2022:

1. Filipina: 46,86 poin
2. Indonesia: 43,50 poin
3. India: 41,52 poin
4. Meksiko: 38,17 poin
5. Kolombia: 37,64 poin
6. Myanmar: 36,16 poin
7. Mozambik: 34,61 poin
8. Rusia: 28,20 poin
9. Bangladesh: 27,29 poin
10. Tiongkok: 27,10 poin