Category: Berita

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI–Beragam cara dilakukan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi terus berupaya untuk mensosialisasikan program pengurangan risiko bencana ke masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan talkshow dan dialog interaktif melalui media siaran radio.

“Penyebaran informasi mengenai kesiapsiagaan bencana harus terus dilakukan agar masyarakat paham,” ujar Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, dan SDM PMI Kota Sukabumi, Zaini kepada wartawan Ahad (27/10).

Misalnya, kata dia,  memberikan informasi kegiatan program kesiapsiagaan gempa bumi yang dilakukan oleh PMI Kota Sukabumi melalui dukungan PMI Pusat dan Palang Merah Amerika (Amcross) di Sukabumi.

Pada tahap awal ungkap Zaini, PMI menggandeng Radio Suara Perintis Kemerdekaan yang merupakan radio Pemerintah Kota Sukabumi sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi program yang dilakukan PMI. Terutama dalam kesiapsiagaan bencana saat ini.

Menurut Zaini, dalam upaya pengurangan risiko bencana ini keberadaan radio perannya sangat penting. Sebab, radio mempunyai ruang tersendiri yang sangat luas jangkaunya untuk menginformasikan keberbagai segmen masyarakat.

Radio terang Zaini, merupakan salah satu bentuk media khususnya penyiaran yang menjadi alternatif strategis untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat guna membangun kultur budaya sadar bencana. Upaya yang berkelanjutan dan lintas generasi tentu sangat diperlukan untuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi dan pengurangan risiko bencana.

Zaini menuturkan, saat ini PMI Kota Sukabumi telah melalui berbagai tahapan terkait program kesiapsiagaan gempa bumi ini. Diantaranya, perekrutan Sibat, melakuan kajian risiko partisipati (PRA) di masyarakat, serta melalukan pemetaan risiko (Risk Mapping) di wilayah intervensi Program di Kelurahan Baros Kecamatan Baros, Kota Sukabumi.

Seperti diketahui, Kota Sukabumi menjadi pilot project dari PMI pusat bekerjasama dengan Palang Merah Amerika. Program yang dinamai Indonesia Earthquake Readiness ini akan memulai program selama satu tahun di kota sukabumi jawa barat ini dengan di fokuskan di satu kelurahan yaitu Kelurahan Baros.

Jakarta – Sejak awal kemunculannya, BPJS Kesehatan selalu dihantui masalah defisit yang disebabkan karena gagal bayar. Beberapa alasan yang mendasari karena pembiayaan biaya kesehatan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani juga turut ikut andil ‘mengurusi’ permasalahan defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Berikut kiprahnya seperti yang dirangkum detikcom.

1. Tak mau talangi defisit di tahun 2018

BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 9,1 triliun yang disebabkan kekurangan pembayaran dari iuran. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku berkenan membantu tetapi tak ingin jika gagal bayar ditalangi oleh Kemenkeu seluruhnya.

“Kan sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak address. Kami keberatan jadi pembayar pertama,” ujarnya beberapa waktu lalu.

2. Kesal banyak peserta BPJS Kesehatan yang culas

Saat menjadi pembicara di ILUNI FEB UI, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan kesadaran untuk membayar asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Ia menyindir beberapa peserta BPJS Kesehatan yang hanya membayar ketika sakit dan stop saat sudah sembuh.

“Kita lebih sering membeli pulsa dari pada beli BPJS Kesehatan. Banyak yang terjadi sekarang orang hanya beli kartu BPJS untuk jadi anggota pas mau masuk rumah sakit, habis itu dia nggak mau angsur lagi,” tuturnya.

3. Usul iuran BPJS Kesehatan naik

BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 28 triliun di akhir tahun 2019. Sri Mulyani mengatakan harus ada langkah besar yang diambil jika tak ingin BPJS Kesehatan mengalami tekor tiap tahunnya.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pun diusulkan oleh Sri Mulyani yakni sebesar Rp 160 ribu untuk kelas 1 dan penyesuaian untuk kelas 2 dan 3.

“Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan. Ini berlaku 2020,” katanya,

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020:
1. PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa

Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Indonesia akan mengalami panas selama kurang lebih satu minggu ini. Hal ini dikarenakan matahari yang berada dekat dengan jalur khatulistiwa.

“Dalam waktu sekitar satu minggu ke depan masih ada potensi suhu terik di sekitar wilayah Indonesia mengingat posisi semu matahari masih akan berlanjut ke selatan dan kondisi atmosfer yang masih cukup kering sehingga potensi awan yang bisa menghalangi terik matahari juga sangat kecil pertumbuhannya,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Mulyono R. Prabowo, dalam keterangannya, Selasa (21/10/2019).

Sejak Sabtu, 19 Oktober mencatat suhu udara maksimum yang mencapai 37 C.
Bahkan pada Minggu, 20 Oktober ada tiga stasiun pengamatan BMKG di Sulawesi yang mencatat suhu maksimum tertinggi.

“Stasiun Meteorologi Hasanuddin (Makassar) 38.8 C, diikuti Stasiun Klimatologi Maros 38.3 C, dan Stasiun Meteorologi Sangia Ni Bandera 37.8 C. Suhu tersebut merupakan catatan suhu tertinggi dalam satu tahun terakhir, di mana pada periode Oktober di tahun 2018 tercatat suhu maksimum mencapai 37 C,” ucap Mulyono.

Sementara itu, stasiun – stasiun meteorologi di pulau Jawa hingga Nusa Tenggara mencatatkan suhu udara maksimum terukur berkisar antara 35 C – 36.5 C pada periode 19 – 20 Oktober 2019.

Menurut Mulyono, saat ini terjadi gerak semu matahari. Sejak bulan September, matahari berada di sekitar wilayah khatulistiwa.

“Dan akan terus bergerak ke belahan Bumi selatan hingga bulan Desember sehingga pada bulan Oktober ini, posisi semu matahari akan berada di sekitar wilayah Indonesia bagian Selatan (Sulawesi Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dsb),” ujar Mulyono.

Kondisi itulah yang mengakibatkan matahari terasa lebih panas. Selain itu, kondisi kering membuat awan penghalang tak tampak.

“Ini menyebabkan radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi di wilayah tersebut relatif menjadi lebih banyak, sehingga akan meningkatkan suhu udara pada siang hari. Selain itu pantauan dalam dua hari terakhir, atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan relatif kering sehingga sangat menghambat pertumbuhan awan yang bisa berfungsi menghalangi panas terik matahari,” kata Mulyono.

(aik/aan)

Jakarta, MINA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan, peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan (pancaroba) dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir.

Oleh karena itu, BNPB menghimbau agar masyarakat mulai melakukan persiapan dini dalam menghadapi peralihan musim tersebut melalui upaya-upaya pencegahan.

Upaya pencegahan bisa dengan memangkas daun dan ranting terutama pohon-pohon yang besar, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air, selalu membawa payung atau jas hujan, dan selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca yang bersumber dari pihak berwenang.

Sedangkan untuk upaya jangka panjang, masyarakat bisa melakukan penanaman pohon yang dapat mencegah terjadinya longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai cadangan saat kemarau panjang tiba. Adapun beberapa jenis pohon tersebut di antaranya; beringin karet, matoa, jabon putih, sukun, mahoni dan sebagainya.

Sementara itu, menurut BMKG, terlambatnya musim penghujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang panjang pada tahun ini, sekaligus berdampak pada bencana kekeringan panjang di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, kemarau panjang juga telah menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang banyak dipengaruhi oleh faktor manusia.

“Menurut berbagai inteview dan data lapangan menunjukkan lahan yang terbakar ini 80% berubah jadi lahan perkebunan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kebakaran hutan hingga Agustus 2019 mencapai 328 ribu hektar dan tersebar di beberapa provinsi seperti; Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Aceh hingga Nusa Tenggara Timur.

Upaya-upaya pemadaman karhutla sudah dilakukan BNPB seperti melalui pemadaman darat oleh tim gabungan, pemadaman udara dengan water bombing dan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan menaburkan benih garam (NaCl) ke bibit-bibit awan.

Kendati demikian, upaya tersebut belum cukup maksimal. Kepala BNPB menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan kedalaman gambut sendiri mencapai hingga 36 meter di dalam tanah. Sehingga satu-satunya solusi untuk karhutla adalah hujan. (L/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)

Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengimbau masyarakat mulai melakukan persiapan menghadapi peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Ia meminta agar masyarakat bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan.

Beberapa di antaranya, kata Agus, ialah dengan memangkas daun dan ranting di pohon yang besar. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan, saluran air dan sungai.

“Membawa payung atau jas hujan selama berkegiatan di luar ruang, dan memperbarui informasi prakiraan cuaca dari sumber berwenang,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (21/10).

Untuk jangka panjang, pencegahan bencana hidrometeorologi di musim penghujan bisa dilakukan dengan menanam pohon yang dapat mencegah longsor. Menanam pohon disebut Agus sekaligus bisa mengikat air tanah sebagai cadangan saat kemarau panjang tiba.

Beberapa jenis pohon yang dapat ditanam antara lain beringin, karet, matoa, jabon putih, sukun, mahoni, dan sebagainya. Selain itu, Agus menjelaskan musim penghujan bisa memicu bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir.

“Dengan ditambah beberapa faktor seperti lingkungan yang tidak terawat dengan baik, alih fungsi hutan pegunungan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan,” kata dia.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim penghujan 2019 akan dimulai pada akhir Oktober hingga pertengahan November. Masa peralihan musim kemarau menuju musim penghujan atau masa pancaroba ditandai dengan beberapa gejala alam.

Beberapa di antaranya adalah perubahan suhu dan cuaca secara drastis, munculnya mendung tebal disertai petir, gelombang pasang air laut, angin kencang, hingga angin puting beliung.

Diketahui, musim penghujan pada 2019 cenderung terlambat karena pengaruh fenomena el nino yang panjang. Kondisi ini sekaligus berdampak pada bencana kekeringan panjang di beberapa wilayah Indonesia.

tirto.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyiapkan 50.000 masker dan sejumlah logistik untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas Gunung Merapi.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana mengatakan saat terjadi awan panas letusan Merapi, pada Senin (14/10/2019) memang tidak mengakibatkan hujan abu signifikan di wilayah DIY jika di bandingkan wilayah Jawa Tengah seperti Magelang.

Namun kata Biwara, pihaknya telah mempersiapkan masker dan logistik untuk mengantisipasi adanya peningkatan aktivitas Merapi jika sewaktu-waktu terjadi hujan abu.

“Masker siap di BPBD DIY ada, di BPBD Sleman ada, di Puskesmas ada. Update terakhir saya belum dapat laporan tapi kalau 50 ribu [masker] saja di BPBD DIY ada,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, 11 barak juga dalam kondisi siap digunakan. Hanya ada satu barak yang rusak di Donokerto, Turi, Sleman setelah temboknya roboh terkena angin kencang beberapa waktu lalu.

Perbaikan barak akan dilakukan tahun depan sesuai anggaran 2020. Sekaligus perbaikan juga akan dilakukan di salah satu barak yang lain yakni meliputi pergudangan dan dapur.

“Kebutuhan-kebutuhan [lain] siap, tikar, selimut logistik. Dan masyarakat sudah terkondisikan kemana evaluasi jalur ke mana,” ujar dia.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat di lereng Merapi juga telah dipersiapkan sejak dini jika sewaktu-waktu aktivitas Merapi meningkat. Sebab, seluruh desa yang ada di lereng Merapi, kata dia, telah menjadi Desa Tanggung Bencana (Destana).

Selain itu, menurutnya, masyarakat di lereng Merapi sudah bergumul lama dengan aktivitas Merapi sehingga paham setiap aktivitas Merapi. Pun demikian pos-pos pengamatan Merapi juga aktif memberikan informasi ke masyarakat.

Sebelumnya, Gunung Merapi mengeluarkan awan panas letusan dengan tinggi kolom mencapai kurang lebih 3.000 meter, Senin (14/10/2019).

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menjelaskan penyebab awan panas letusan dikarenakan adanya akumulasi gas.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida menjelaskan karakter letusan yang terjadi pada Senin sore sama persis dengan letusan pada 22 September 2019. Namun, yang terakhir lebih besar karena tinggi kolom letusan mencapai 3.000 meter sedangkan sebelumnya hanya 800 meter.

“Penyebabnya akumulasi gas karena saat ini Merapi masih proses terus ya masih hidup. Merapi ini masih hidup jadi proses terus terjadi akumulasi gas bisa terjadi dan sewaktu-waktu bisa meletus seperti itu,” kata Hanik di Kantor BPPTKG, Senin (14/10/2019).

Suara.com – Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Sleman wajibkan pengemudi Jip Lava Tour Merapi untuk mengunduh aplikasi ‘Jarak Aku dan Merapi’. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai penanda, untuk mengetahui perubahan status kegunungapian di Gunung Merapi.

Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih menjelaskan, ketika ada peningkatan status atau ada bahaya, ponsel yang sudah memiliki aplikasi ‘Jarak Aku dan Merapi’ akan bergetar.

“Itu tandanya harus cepat-cepat evakuasi, wisatawan naik jip dan turun untuk mengamankan,” katanya di Rumah Seni Kustiyah Edhie Sunarso di Mlati, Sleman, Yogyakarta pada Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, aplikasi ini wajib diunduh oleh para pengemudi jip Merapi, karena mereka sering mengantar wisatawan hingga ke lokasi kawasan rawan bencana (KRB) 3.

Ia menambahkan, wilayah KRB 3 memang diperbolehkan untuk wisatawan minat khusus, seperti jelajah alam Jip Lava Tour Merapi. Asalkan tetap memerhatikan peningkatan status Merapi.

“Namun tidak diperbolehkan dibangun bangunan permanen,” kata dia.

Jarak Aku dan Merapi ini, merupakan fitur yang menjadi bagian dalam aplikasi mitigasi bencana yang dikembangkan oleh BPBD Sleman, bernama Lapor Bencana Sleman. Pengguna dapat mengunduhnya lewat Google Plays.

Aplikasi Lapor Bencana Sleman yang dilengkapi dengan fitur Jarak Aku dan Merapi sudah diwajibkan untuk diunduh oleh pengemudi jip wisata ‘lava tour’ Merapi, Yogyakarta. Bahkan, sedikitnya 800 pengemudi jip Merapi sudah diberi pelatihan untuk menggunakannya.

Namun, ternyata penggunaan aplikasi ini masih terkendala kualitas sinyal ponsel, terutama di kawasan Sleman Utara, area terdekat dengan Merapi.

Sudarningsih mengungkapkan lokasi di lereng Merapi sering minim sinyal. Agar penggunaan aplikasi yang sudah dikembangkan BPBD Sleman sejak Januari 2019 ini bisa optimal, jajarannya berkoordinasi dengan Diskominfo Sleman.

“Kami minta diperbaiki dan diperkuat sinyalnya. Sinyal di atas (kawasan Merapi) relatif susah,” katanya.

Perbaikan sinyal diperlukan, agar meminimalisasi halangan penanganan wisatawan yang ada di lereng Merapi.

Bukan hanya pelatihan dan perbaikan sinyal, Dinas Pariwisata terus menekankan kepada pengemudi jip Merapi, agar mereka memahami kebencanaan dan Sapta Pesona.

“Mereka jadi punya wawasan juga kalau ada bencana harus begini,” ujarnya.

Selama ini, informasi kebencanaan di kawasan wisata Merapi, masih berpedoman pada informasi BPPTKG dan BPBD. Bila rekomendasi dari dua lembaga tersebut menyatakan aman, maka Dinas Pariwisata akan merekomendasikan hal yang sama bagi pelaku wisata dan wisatawan.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Wilayah Barat, Dardiri membenarkan telah mendapat sosialisasi dari Pemkab Sleman, agar mereka menggunakan aplikasi Jarak Aku dan Merapi.

Hanya saja, mereka menghadapi kendala susahnya sinyal di lokasi.

“Akhirnya tetap masih mengandalkan HT (Handy Talky) untuk komunikasi,” kata dia.

Diketahui, saat ini status Gunung Merapi masih Waspada. BPPTKG merekomendasikan agar masyarakat menghindari radius tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi.

Sedangkan yang berada lebih dari radius tiga kilometer, dapat beraktivitas seperti biasa. Masyarakat diimbau tetap tenang namun selalu waspada.

Tokyo – Jepang dilanda Topan Hagibis yang disebut-sebut terdahsyat sepanjang sejarah Negeri Sakura. Namun, Pemerintah Jepang sudah lebih dari siap.

Badan Meteorologi Jepang sudah memprediksi Topan Hagibis menghantam akhir pekan ini. Dampaknya pun dirasakan pada Sabtu (12/10) kemarin, di mana terjadi banyak pembatalan pesawat hingga kereta sebagai dampak dari topan tersebut.

Dikabarkan, bahwa topan tersebut menjadi yang terburuk dalam rentang waktu 60 tahun. Lantas, tagar #SaveJapan pun mulai bermunculan di media sosial.

Namun pada saat bicara soal bencana alam, Negeri Sakura Jepang mungkin bisa disebut sebagai negara yang amat siap menghadapi bencana alam. Pasalnya, bencana alam seperti gempa bumi, topan, dan tsunami sudah umum menerjang Jepang. Malah, sampai ada musim topan di Jepang saking seringnya musibah itu muncul.

Mendapati begitu banyaknya musibah yang cukup rutin menimpa Jepang, pihak Pemerintahnya pun tak tinggal diam. Dikumpulkan detikcom dari berbagai sumber, Minggu (13/10/2019), pihak Pemerintah Jepang pun lantas membuat aturan spesifik untuk menghadapi bencana alam.

Terhitung sejak tahun 1981, pihak Pemerintah Jepang sangat ketat soal desain dan pendirian bangunan serta infrastruktur. Ada pakem utama yang harus diaplikasikan, di mana setiap bangunan dibangun untuk menghadapi gempa, angin, topan dan hujan badai.

Desainnya pun dibuat sedemikian rupa, sehingga air dapat mengalir tanpa merusak struktur utama. Hal yang sama juga berlaku untuk jalanan Jepang.

Memastikan masyarakatnya siap menghadapi bencana, pihak Pemerintah Jepang juga menyiapkan instruksi manual serta latihan keselamatan apabila terjadi bencana yang tak diinginkan. Sistem sirene yang berbunyi masal juga hadir untuk menandakan musibah yang akan datang.

Saking banyaknya bencana alam di sana, Jepang bahkan memiliki satu hari khusus untuk pencegahan bencana atau Hari Pencegahan Bencana Alam Nasional yang jatuh tiap 1 September. Hari khusus itu didedikasikan untuk mengenang bencana gempa bumi dahsyat yang menghancurkan Tokyo pada tahun 1923 silam.

Oleh sebab itu, penanganan bencana alam telah diajarkan di Jepang sejak dini. Mayoritas masyarakat di Jepang juga sadar betul akan langkah persiapan menghadapi bencana.

Apabila ingin belajar menangani bencana alam seperti Jepang, kamu bahkan bisa ambil bagian lewat simulasi pencegahan bencana alam di Ikebukuro Life Safety Learning Center atau di Yokohama Disaster Risk Reduction Learning Center. Luar biasa ya.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PUNANG — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) gencar mendorong pemerintah desa turut memprioritaskan penggunaan dana desa untuk kebencanaan. Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana dari Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT Hasman Maa’ni mengatakan Indonesia memiliki potensi kebencanaan yang sangat beragam, mulai dari bencana teknonik hingga vulkanik.

Tercatat beberapa bencana besar pernah terjadi di Indonesia, mulai dari Tsunami di Aceh, Letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Gempa Palu di Sulawesi Tengah sampai Gempa Lombok di NTB. Kemendes PDTT dalam rangka turut membantu mengurangi risiko bencana mengeluarkan suatu aturan pengunaaan dana desa untuk kebencanaan yang telah tertuang dalam Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat dilakukan lebih dalam untuk pengurangan risiko bencana dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganan bencana alam dan bencana sosial.

“Ada di bab dua pasal 8, ayat 1d yang menyebutkan pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup,” katanya, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar atas kerjasama Kemendes PDTT dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2019, Jumat (11/10).

Dalam hal pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya tersebut meliputi kegiatan tanggap darurat bencana alam, pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi, pembangunan gedung pengungsian, pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

“Selain itu juga untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa, P3K untuk bencana, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa,” katanya.

Hasman menjelaskan Kemendes PDTT pada dasarnya lebih fokus pada upaya mitigasi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

“Untuk tanggap darurat kami tidak punya tupoksi disana. Tapi, kami tetap hadir disana seperti banjir bandang digarut, erupsi gunung sinabung, longsor di ponorogo, gempa di lombok, palu dan selat sunda. Bahkan, Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah memberikan bantuan dalam percepatan rehab/rekon daerah pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Donggala,” katanya.

Kemendes PDTT berharap, dengan adanya Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang salah satunya terkait kebencanaan bisa di terapkan oleh pemerintah desa.

“Kalau ada yang belum menerapkannya, harus kita bantu sosialisasikan, harus kita inisiatifkan sehinggga penggunaan dana desa untuk kebencanaan dapat dilakukan karena ada regulasinya yakni permendes,” katanya.

Merdeka.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyebut Presiden Joko Widodo akan mewajibkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di daerahnya.

“Mudah-mudahan tidak lama lagi akan terbit Instruksi Presiden (Inpres) yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana penanggulangan bencana di daerahnya,” kata Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Ia mengatakan kewajiban pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menyusun rencana penanggulangan bencana ini, mengingat di masing-masing daerah memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda.

“Dengan adanya Inpres ini diharapkan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan DPRD, agar bisa mengalokasi anggaran yang cukup dan wajar dalam penanggulangan bencana,” ujarnya.

Menurut Doni, tersedianya anggaran yang wajar ini, maka pemerintah daerah bisa melakukan langkah-langkah yang cepat apabila terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami dan lainnya yang membutuhkan penanganan cepat.

Selain itu, anggaran ini juga dapat digunakan untuk upaya-upaya pencegahan bencana alam.

“Saya berharap kepala daerah dan semua pihak yang memiliki kewenangan menyusun program kerja untuk mengalokasi anggaran yang berhubungan program kerja pengurangan resiko bencana di daerahnya,” katanya.

Menurut dia, apabila ini bisa terwujud dengan baik, maka kesulitan masyarakat jika terjadi bencana tidak akan terlalu berat.

“Kami mengajak semua kepala daerah untuk bisa melakukan berbagai upaya dan memetakan ancaman bencana alam di daerahnya,” katanya. [did]