Category: Berita

Disaster Victim Identification (DVI) merupakan proses identifikasi korban yang meninggal akibat bencana. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kepolisian RI sejak 1999 membentuk Tim DVI di Indonesia yaitu Tim DVI Nasional, Tim DVI Regional dan Tim DVI Provinsi. Tim DVI ini masuk dalam salah satu sub klaster kesehatan saat penanganan bencana. Tim DVI terdiri dari dokter spesialis forensik, dokter gigi, antropolog, kepolisian, fotografi dan ada yang berasal dari masyarakat. Operasi DVI dibagi menjadi 5 fase : (1) Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) sebagai tindakan awal untuk mengetahui seberapa luas jangkauan bencana; (2) Post Mortem sebagai tindakan pemeriksaan keseluruhan untuk memperoleh dan mencatat data lengkap mengenai korban; (3) Ante Mortem yaitu proses pengumpulan data mengenai jenazah sebelum kematian; (4) Rekonsiliasi sebagai tindakan pembandingan data post mortem dengan data ante mortem; (5) Debriefing yaitu pengembalian korban yang sudah diidentifikasi kepada keluarganya untuk dimakamkan dan apabila korban tidak teridentifikasi maka pemakaman jenazah menjadi tanggung jawab organisasi yang memimpin komando DVI.

Secara teoritis kelima fase DVI tersebut harus dapat dikerjakan dengan baik pada setiap kasus bencana. Faktanya masih sering ditemui kendala teknis maupun non teknis selama operasi DVI. Seperti yang disebutkan di artikel berikut masalah dalam menetapkan prosedur DVI terjadi karena tempat penyimpanan jenazah yang minim, waktu dan jumlah dokter forensik yang terbatas, otoritas keluarga serta kurangnya koordinasi. Selengkapnya KLIK DISINI

Selanjutnya artikel ini juga mengeksplorasi masalah pencatatan gigi lengkap dalam operasi DVI. Sebagian besar dokter gigi sudah menyadari pentingnya pencatatan gigi lengkap dalam identifikasi korban saat bencana. Departemen Kesehatan Indonesia sudah memberikan pedoman pencatatan kelengkapan bagan gigi, namun masih terdapat dokter gigi tidak merekam catatan gigi yang akurat sesuai standar. Sehingga menjadi kendala untuk identifikasi data korban. Penting dilakukan pemantauan rutin yang tersistematis oleh Dewan Gigi kepada setiap klinik gigi untuk menyatakan atau sertifikasi bahwa dokter gigi telah menyusun dan menyimpan catatan gigi yang akurat. KLIK DISINI

TEMPO.CO, Bandung – Sebelum Gunung Merapi meletus terjadi Gempa Sleman sehari sebelumnya. Gempa terjadi Sabtu, sedangkan erupsi Merapi pada Ahad pagi 17 November 2019. Adakah kaitannya?

Gunung Merapi meletus pukul 10.46 WIB. Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), kolom letusan Gunung Merapi tingginya mencapai sekitar 1000 meter.

Sebelumnya pada Sabtu 16 November 2019 pukul 02.54 WIB BMKG mencatat peristiwa Gempa Sleman dengan magnitudo 2,7 yang berpusat di sekitar Gunung Merapi. Episenter terletak pada koordinat 7,63 LS dan 110,47 BT.

Lokasi tepatnya di darat pada jarak 10 kilometer arah selatan dari puncak Merapi pada kedalaman 6 kilometer. “Episenter gempa ini sangat dekat dengan puncak Merapi,” kata Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami BMKG, Ahad, 17 November 2019.

Peristiwa ini menurutnya mirip dengan erupsi Merapi pada 14 Oktober 2019 yang juga didahului oleh serangkaian aktivitas gempa tektonik yang berpusat di sekitar Merapi.

Aktivitas peningkatan vulkanisme menurutnya sensitif dengan guncangan gempa tektonik. Secara tektovolkanik aktivitas tektonik dapat meningkatkan aktivitas vulkanisme. Syaratnya gunung api sedang kondisi aktif,  kondisi magma sedang cair dan kaya produksi gas.

Erupsi Merapi 2001 dan 2006 juga didahului oleh aktivitas gempa tektonik. “Dalam kondisi seperti itu erupsi gunung api mudah dipicu oleh gempa tektonik,” kata Daryono.

Gempa tektonik menurutnya  dapat memicu perubahan tekanan gas di kantong magma sehingga terjadi akumulasi gas dan memicu  erupsi. “Perlu ada kajian empiris untuk membuktikan kaitan gempa dan letusan Merapi itu,” katanya.

Trubus.id — Sepanjang tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyalurkan Rp3,8 trilyun dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat bencana di Indonesia. Nilai tersebut mencapai 96,58 persen dari total pagu senilai Rp4 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala BNPB Doni Monardo dihadapan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (13/11).

Pada kesempatan itu, Doni mengungkapkan bahwa DSP sebesar Rp4 triliun telah disalurkan Rp3,87 triliun (96,58 persen), sementara sisanya akan disalurkan usai proses penyelesaian pertanggungjawaban administrasi keuangan selesai.

“Pemanfaatan DSP sebagian terserap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada enam provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Data BNPB mencatat DSP yang telah dikeluarkan untuk penanganan karhutla mencapa Rp1 triliun,” demikian dikatakan Doni dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Di sisi lain, alokasi DSP masih dibutuhkan untuk kesiapsiagaan dan penanganan potensi bahaya hidrometerologi hingga akhir tahun ini.

Lebih lanjut diakui Kepala BNPB, Komisi VIII meminta BNPB untuk memperhatikan beberapa catatan penanggulangan bencana tahun 2020, antara lain penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana karena peralatan yang ada belum memadai, khususnya untuk penanggulangan bencana yang besar seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tsunami dan banjir akibat musim penghujan.

Selain itu, BNPB juga diminta untuk meningkatkan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat dan meningkatkan pelatihan relawan kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan pesantren dan stakeholders yang lain.

“Terkait dengan realisasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2019 sampai dengan hari ini mencapai Rp3,2 triliun dari pagu dana akhir sebesar Rp4,8 triliun. BNPB masih memiliki sisa anggaran Rp1,6 triliun. Realisasi anggaran ini belum maksimal dikarenakan adanya keterlambatan proses lelang dan gagal lelang serta prioritas pada penanganan darurat bencana,” tambah Doni Monardo.

Pada tahun 2020 nanti pagu anggaran BNPB sebesar Rp700 miliar, yang terdiri dari 3 program yakni, pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp213 miliar; ke dua, program penanggulangan bencana Rp478 miliar; dan yang terakhir adalah program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp8,9 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk DSP yang dialokasikan sebesar Rp4 triliun.

Banyuwangi – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar simulasi penanggulangan bencana Gladi Ruang (Table Top Exercise/TTX). Simulasi ini digelar untuk melatih para pemangku kepentingan menyiapkan rencana kontijensi menghadapi bencana secara cepat dan tepat.

Simulasi ini digelar selama tiga hari 12-15 November 2019 di Hotel Aston Banyuwangi yang diikuti diikuti 30 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, Lembaga Sosial, Relawan dan perwakilan masyarakat.

Plt Kepala BNPB Bagus Tjahjono mengatakan pelatihan simulasi metode Geladi Ruang ini merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana.
Gladi ruang adalah sebuah metode simulasi bencana bagi para pengambil keputusan daerah dalam menghadapi bencana.

Pada simulasi ini, para peserta dilatih untuk bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana dalam koridor protap atau SOP (standar of operation) yang berlaku.

“Pada simulasi ini pihak-pihak yang memiliki wewenang menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana kami latih bagaimana menghadapi bencana dan membuat langkah perencanaan kontijensi yang tepat,” kata Bagus kepada wartawan di lokasi, Rabu (13/11/2019).

Pada pelatihan tersebut para peserta juga diajak memecahkan masalah dan menyusun rencana penanggulangan bencana dengan berbagai skenario. Skenarionya dibuat berdasarkan potensi bencana yang ada di daerah. Di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir dan gunung meletus.

“Jadi kami ajak peserta membuat perencanaan kontijensi sesuai skenario yang kami buat sebagai uji coba langsung. Tidak hanya satu jenis bencana saja tapi berbagai macam karena ancaman kebencanaan di Banyuwangi juga beragam,” kata Bagus.

Selain Gladi Ruang, BNPB juga melakukan pelatihan Geladi Posko. Pelatihan ini menekankan pada mekanisme hubungan antar jajaran yang ada di Banyuwangi dalam menangani kebencanaan.

“Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk mempersolid semua stake holder yang terkait dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Sementara Sekda Banyuwangi, Mujiono memberikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan BNPB untuk menggelar simulasi di Banyuwangi. Mujiono berharap dengan pelatihan bisa dilakukan perencanaan penanganan bencana yang tepat oleh para pemangku kepentingan daerah dan meminimalisir jumlah korban jiwa.

“Bencana sifatnya tidak bisa diprediksi tapi bila terjadi kita harus bisa merespon dengan cepat dan tepat. Lewat penyelenggaraan simulasi ini, kami bergarap bisa memberi bekal bagi kami untuk menghadapi bencana,” ujar Mujiono.
(fat/fat)

BANDUNG, (PR).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat dari Januari hingga November 2019 jumlah puting beliung merupakan kejadian tertinggi dibandingkan jenis bencana lain. Sebanyak 1.010 kejadian puting beliung terjadi sepanjang tahun ini.

Kejadian puting beliung telah mengakibatkan korban meninggal dunia 13 jiwa, luka-luka 187 dan mengungsi 41.429. Sedangkan kerusakan pemukiman, bencana ini mengakibatkan rumah rusak berat 1.865 unit, rusak sedang 3.134 unit dan rusak ringan 18.211 unit.

“Angin puting biasanya terjadi saat pergantian musim, dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya. Warga diimbau untuk tetap waspada dalam menghadapi potensi bahaya angin puting beliung,” Kata Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam rilisnya, Senin, 11 November 2019. 

Selebihnya, Agus mengatakan jumlah kejadian bencana secara nasional hingga 11 November 2019 sebanyak 3.200 kali terdiri atas 1.010 kali puting beliung, 680 kali banjir, 688 karhutla, 651 kali tanah longsor, 121 kali kekeringan, 26 kali gempabumi, 17 kali gelombang pasang/abrasi dan 7 kali letusan gunung api.

“Jumlah korban akibat bencana 459 orang meninggal, 107 orang hilang, 3.290 orang luka-luka dan 5.942.002 orang menderita & mengungsi,” ucap dia. 

Kerusakan rumah akibat bencana sebanyak 62.275 unit rumah terdiri dari 14.770 unit rusak berat, 11.880 unit rusak sedang, dan 35.625 rusak ringan.

Sementara itu, kerusakan fasilitas akibat bencana sebanyak 1.884 unit terdiri dari 1.054 fasilitas pendidikan, 629 fasilitas peribadatan dan 201 fasilitas pendidikan.

Kerusakan kantor akibat bencana sebanyak 253 unit dan jembatan sebanyak 402 unit.

Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 3.155 bencana terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga 7 November berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Agus Wibowo mengatakan bencana-bencana itu terdiri atas 987 puting beliung, 678 banjir, 673 kebakaran hutan dan lahan, 646 tanah longsor, 121 kekeringan, 26 gempa bumi, 17 gelombang pasang atau abrasi dan 7 letusan gunung api.

“Jumlah korban akibat bencana 459 orang meninggal, 107 orang hilang, 3.280 orang luka-luka dan 5.940.077 orang menderita dan terdampak,” kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Agus melanjutkan, ribuan bencana sepanjang 2019 juga menyebabkan kerusakan 61.821 unit rumah, terdiri dari 14.721 unit rusak berat, 11.772 unit rusak sedang, dan 35.328 rusak ringan.

Sementara kerusakan fasilitas akibat bencana sebanyak 1.881 unit terdiri dari 1.053 fasilitas pendidikan, 627 fasilitas peribadatan dan 201 fasilitas kesehatan.

BNPB sebelumnya telah menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia mulai memasuki musim pancaroba. Cuaca ekstrem perlu diwaspadai masyarakat.

Daerah yang memasuki Pancaroba antara lainProvinsi Jambi, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi. Sementara wilayah

Sementara dari utara Pulau Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara sudah masuk musim hujan.

Agus mengingatkan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi yaitu hujan deras disertai badar, petis, banjir bandang, tanah longsor, hingga hujan es. 

“Masyarakat perlu mengetahui apa saja potensi yang bisa terjadi akibat dari peralihan musim ini sehingga bisa lebih waspada,” katanya seperti dilansir Antara.

Ia menambahkan hujan deras yang mengguyur ibu kota pada Selasa malam (5/11), tidak ada menimbulkan banjir. Namun, masyarakat diminta tetap waspada.

Kasubid Analisis Informasi Iklim BMKG Adi Rivaldi mengatakan cuaca ekstrem biasanya ditandai perubahan cuaca cepat.

“Pagi hingga siang panas terik dan sore tiba-tiba hujan deras disertai petir,” kata dia.
BNPB telah menyiapkan dana siap pakai sebesar Rp850 miliar guna mengantisipasi berbagai bencana alam yang terjadi saat peralihan musim atau pancaroba.

“Kita masih ada dana alokasi siap pakai sekitar Rp850 miliar hingga akhir tahun untuk antisipasi banjir dan tanah longsor,” kata Agus.

Dana dapat digunakan langsung untuk membantu daerah-daerah apabila terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor. Agus menyatakan dana tersebut merupakan salah satu bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang berpotensi terjadi di berbagai daerah saat peralihan musim.

Selain menyiapkan dana siap pakai, BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia guna mewaspadai cuaca ekstrem.

“Semua daerah diminta untuk terus waspada, terutama Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa dan Bali karena cuaca ekstrem bisa terjadi secara tiba-tiba,” katanya.

Ia menambahkan masyarakat juga diminta untuk menyiapkan dan menanam bibit-bibit pohon yang berfungsi sebagai penahan air saat terjadi musim hujan. Karena, saat peralihan musim kemarau ke hujan, tanaman akan lebih mudah tumbuh.

“Kita perlu lebih banyak tanam pohon, karena banyak daerah yang kekurangan pohon untuk menyerap air,” katanya. (Antara/wis)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Limapuluh Kota bekerjasama dengan Pangkalan media Adventure menggelar pelatihan penanggulangan bencana di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Senin (11/11).

Bertindak sebagai narasumber, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, didampungi Kepala Pelakasana BPBD 50 Kota, Joni Amir, anggota Pangkalan Media Adventure serta beberapa komonitas bencana lainnya.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan pelatihan terkait penangulangan bencana di Limapuluh Kota ini. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah rawan bencana.

“Seperti kita ketahui, Limapuluh Kota terutama Kecamatan Pangkalan dan sekitarnya sangat rawan terjadi bencana, untuk itu diperlukan pelatihan penangulangan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian masyarakat akan paham terhadap penangulaan dan dampak bencana kedepan. Kesempatan itu, dirinya juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadan terjadinya bencana.

“Sekarang sudah memasuki musim hujan, yang biasanya akan rawan akan terjadi bencana banjir dan longsor, untuk itu mari tingkatkan kewaspadaan bersama,”ajaknya.

Irfendi Arbi berharap peserta yang hadir mengikuti pelatihan ini bisa meimplementasikan ketengah masyarakat banyak apa yang telah dipelajari selama megikuti pelatihan tersebut. “Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan tidak ada lagi bencana yang melanda daerah ini,”tutupnya.

Sementara itu, Kepala pelaksana BPBd Limapuluh Kota, Joni Amir mengatakan kegiatan pelatihan ini digagas teman -teman dari Pangkalan Media Adventure yang di suport BPBD Limapuluh Kota.

Tujuannya, bagaimana membangkitkan semangat bagi komunitas yang ada dalam mendukung pelaksanaan penangulangan bencana. “Kita akan terus merangkul komunitas bencana lainnya yang peduli terhadap bencana dan ikut serta terlibat dalam penangulangan bencana,”ujarnya.

Kegiatan ini akan digelar bagi masyarakat di empat nagari, diantaranya, Nagari Pangkalan, Mangilang, Gunuang Malintang dan Nagari Maek.”Ada beberapa materi yanh diberikan dalam pelatihan, seperti Pengenalan penanggulangan bencana, pelatihan simulasi dan pertolongan pertama gawat darurat,”jelasnya.(dho)

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kurikulum khusus penanggulangan bencana pada tingkat sekolah, mengingat pengetahuan masyarakat tentang bencana alam ataupun penanggulangannya masih minim.

Padahal, menurut Tenaga Ahli BNPB Perwira Tinggi TNI-AD Komaruddin Simanjuntak, di Indonesia kerap terjadi pelbagai bencana dari tahun ke tahun seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi hingga banjir.

“Seharusnya mulai dini, harus mengerti. Kita dengan Jepang, lebih dahsyat tsunaminya di Jepang daripada kita, tapi dari jumlah korban lebih sedikit. Karena kita tidak lebih paham, padahal Indonesia ‘laboratorium’ bencana. Harusnya kita lebih tahu dibanding negara lain,” ujar Komaruddin di acara Post-Disaster Management Rehab, Recover, Reconstruct di Jakarta, Sabtu (9/11).

Komaruddin memberikan contoh seperti bencana banjir. Menurutnya apabila pengetahuan terkait bencana sudah diberikan dari usia dini, anak-anak bisa ikut mengingatkan orang tuanya sehingga meminimalisir korban dan kerugian.

“Dan kita harus memberikan tanda di rumah masing-masing akan ada banjir tahunan, atau akan ada banjir 5 tahunan,” tuturnya.

Banjir di Jakarta, menurut Kommarudin memiliki hari ulang tahun. Tahun-tahun tersebut didapatkan dari data waktu rawan banjir yang telah didapatkan BNPB selama bertahun-tahun.

Komaruddin menjelaskan, setiap tahunnya Jakarta akan mengalami kebanjiran, sementara banjir besar akan melanda dalam tahun tertentu.

“Tahu darimana banjir (besar)? Itu ekor 2 ekor 7. Misal 2002, pasti banjir besar, 2007 pasti banjir besar, 2012 pasti banjir besar, seperti itu yang harus diketahui masyarakat,” tuturnya.

Indonesia sendiri memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, karena terhimpit tiga lempeng tektonik dunia, serta berada di jalur Pasific ring of fire. Hal ini membuat Indonesia selalu diintai risiko terjadinya bencana sewaktu-waktu dari gempa, tsunami, dan gunung meletus hingga longsor, kekeringan, dan banjir.

Berdasarkan data BNPB, selama tahun 2018 tercatat 4.231 korban meninggal dunia, dan tiga juta penduduk yang terpaksa mengungsi akibat 2.426 bencana alam yang terjadi sepanjang tahun.

Lebih lanjut, Komaruddin menyebut kesadaran dan penerapan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, serta keterlibatan aktif generasi muda dan pelajar, harus ditingkatkan.

Komaruddin mengklaim BNPB kini sedang berusaha membangun akademi tentang penanggulangan bencana, meski belum menginformasikan secara rinci rencana tersebut.

“Sekarang, sekolah tentara sudah membuat kurikulum tentang kebencanaan. BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) punya sekolah akademinya. Nah, BNPB juga ini sedang kita sarankan sesuai peraturan dan undang-undang,” ujarnya. (ara/vws)

BANYUMAS, (PR).- Dampak kekeringan 2019 menjadi yang terparah sejak lima tahun terakhir. Jumlah warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah mencapai 20.361 kepala keluarga (KK) atau sekitar 73.377 jiwa, dengan total bantuan 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter

Sebanyak  73.377 jiwa tersebut tinggal di 88 desa di 20 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Kecamatan terdampak kekeringan paling parah di Kecamatan Tambak dan Cilongok, masing-masing delapan desa yang mengalami krisis air minum.

“Sejak kemarau hingga 26 Oktober, kami sudah menyalurkan bantuan air minum sebanyak 2.096 tangki atau setara 10.493.000 liter kepada 73.377 jiwa di Banyumas,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, Ariono, Minggu, 27 Oktober 2019.

Menurut dia, krisis air bersih tahun ini merupakan yang terparah sejak kurang lebih lima tahun terakhir. Jumlah bantuan setiap tahun pun bertambah.

“Ini kondisi terparah, kelihatannya (jika dihitung) sejak 2013 atau 2014,” ujar Ariono.

Untuk bantuan air bersih bagi warga di Banyumas yang dibiayai APBD, pihaknya sudah mengajukan dua kali anggaran karena jumlah warga kekeringan terus membengkak. Pemkab juga dibantu Palang Merah Indonesia (PMI), dunia usaha, dan komunitas juga sedang mendistribusikan bantuan tersebut. 

Sebelumnya, BMKG memperkirakan musim hujan di Kabupaten Banyumas sudah akan berlangsung sampai dasarian kedua bulan Oktober 2019. Namun sampai akhir Oktober, belum ada tanda-tanda memasuki musim hujan.

“Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut  musim hujan di wilayah Banyumas baru akan terjadi awal November mendatang.***

JAKARTA –  Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengggelar apel siaga bencana banjir, di Kawasan JIExpo, Kemayoran, Minggu (27/10/2019).

Sebanyak  2.327 personil gabungan mulai  dari petugas Sumber Daya Air (SDA), Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup (LH),  Sudin Kehutanan, Sudin Gulkarmat, PPSU,  TNI, Polri, elemen masyarakat dan lain-lain.

Apel siaga bencana banjir dipimpin Walikota Jakpus, Bayu Meghantara yang dihadiri Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini, para pejabat, camat dan lurah. Kegiatan ini dalam rangka mengecek kesiapan seluruh jajaran terutama Sumber Daya Air saat memasuki musim penghujan.

“Kita gelar apel saat ini, untuk melakukan pengecekan sejauh mana kesiapan petugas hingga peralatan, dalam upaya mengantisipasi bencana banjir saat musim penghujan nanti,” ujar Bayu.

Bayu menjelaskan sebanyak 2.327 personil ikut apel siaga banjir,  mulai  dari petugas Sumber Daya Air (SDA), Sudin Bina Marga, Sudin Lingkungan Hidup (LH),  Sudin Kehutanan, Sudin Gulkarmat, PPSU,  TNI, Polri, elemen masyarakat dan lain-lain. Selain itu, juga berbagai sarana dan prasarana juga disiagakan. “Secara umum dari hasil apel ini, seluruh jajaran sudah siap dalam mengantisipasi bencana banjir, di wilayah Jakarta Pusat,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan sejumlah lokasi rumah pompa yang melayani aliran air dari kawasan strategis. Titik rawan genangan juga sudah dipetakan dan disiagakan personil dan peralatannya. Seperti di Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Thamrin dan Sudirman.

“Dua tahun ini, perbaikan saluran di wilayah terus dilakukan. Pompa-pompa juga sudah kita cek semua, Alhamdulillah semua dalam kondisi baik. Insya Allah Jakarta Pusat siap menghadapi musim penghujan nanti,” tegas Walikota.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta,  Juaini Yusuf mengungkapkan pihak Dinas SDA dan Sudin SDA di lima wilayah kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir. Mulai dari pembuatan waduk, pengerukan sungai, pengerukan saluran Phb dan mikro di semua wilayah.

“Rumah pompa, dan pompa mobil pun dalam kondisi siap,” tegasnya.

Juaini mengatakan Dinas SDA juga menyiagakan sejumlah alat berat  dalam mengantisipasi bencana banjir di Jakarta. Meliputi  260 unit beckhow, 461 dump truk, 104 exskavator amphibi  dan 144 exskavator.

“Semuanya nanti akan disebar ke lima wilayah, dan di tempatkan ke lokasi-lokasi rawan bencana banjir,” katanya.

Diharapkan dengan kesiapan yang telah dilakukan, bencana banjir di musim penghujan dapat diantisipasi dan ditanggulanggi. (tarta/tri)