Category: Berita

TERNATE, KOMPAS.com – Belasan rumah di Desa Doro, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terendam banjir, Selasa (23/7/2019). Desa Doro merupakan salah satu desa yang terkena dampak bencana gempa bumi bermagnitudo 7,2 pada Minggu, 14 Juli 2019 lalu. Banjir yang dari pukul 13.00 Wit tersebut menyebabkan 12 rumah terendam dengan ketinggian air setinggi lutut orang dewasa. “Ketinggiannya sekitar 50 centimeter,” kata Kepala Desa Mustafa Din kepada Kompas.com.

Banjir tersebut karena intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Gane Barat dari pagi hingga sore. Baca juga: Sebanyak 26 Sekolah Rusak Akibat Gempa Bumi di Halmahera Selatan Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai di Desa Doro tak mampu lagi menahan debit air sehingga meluap ke permukiman.

“Ada 12 rumah yang terkena banjir tadi. Di bagian atas ada lima anak sungai, dan semuanya bermuara di sungai ini,” kata Mustafa. Dia berharap pemerintah daerah Halmahera Selatan segera membangun talud karena talud yang ada di sungai itu sudah patah sehingga air berbelok ke permukiman. Petugas Dinas PUPR Halmahera Selatan sejauh katanya sudah turun ke lokasi, namun belum juga membangun talud. “Kami sangat berharap secepatnya dibangun talud karena setiap kali hujan warga di bantaran sungai khawatir,” kata Mustafa.

“Ini harus secepatnya dibangun tanggul, karena sungai berdekatan dengan sekolah,” katanya lagi. Dia menambahkan, hujan tadi sempat membuat warga panik dengan mengetuk tiang listrik.

Pada gempa bumi pekan lalu katanya, ada 10 rumah yang mengalami kerusakan dengan jumlah pengungsi sebanyak 400 jiwa lebih. “Tapi sekarang sudah hampir semua warga turun dari titik pengungsian di pegunungan, paling disana dua atau tiga kepala keluarga,” katanya lagi.

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkoordinasi dengan tegas dan rinci dengan pemerintah daerah terkait kawasan rawan bencana.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7). Jokowi ingin pembangunan di setiap daerah memerhatikan pula wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana.

“(Sampaikan) Ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas harus disampaikan,” kata Jokowi.

“Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang jelas-jelas di situ garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran,” sambungnya.

Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan BMKG harus menyampaikan apa adanya kepada setiap pemerintah daerah baik di tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota bahwa pembangunan di lokasi rawan bencana tak boleh dilakukan.

Menurutnya, perlu antisipasi sejak dini karena wilayah Indonesia berada di kawasan cincin api, dan lempeng-lempeng tektonik. Selain itu, bencana banjir hingga longsor juga terjadi setiap tahunnya.

“Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu. Kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur dan wali kota,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.

Informasi dan Pendidikan untuk Masyarakat

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta BMKG cepat memberikan peringatan dini ke masyarakat terkait kawasan yang rawan bencana. Jokowi pun mengapresiasi kesigapan BMKG dalam menyampaikan peringatan dini usai gempa bumi ke masyarakat.

Menurut Jokowi, saat ini peringatan dini ada atau tidaknya potensi tsunami usai gempa bumi terjadi sudah langsung muncul di televisi.

“Saya kira ini kemajuan lompatan yang sangat baik dari BMKG. Kalau ada tsunami ada yang terangkan di TV, biasanya Ibu ketua langsung beserta jajarannya,” ujarnya.

Selain menyampaikan informasi peringatan dini, Jokowi juga meminta BMKG memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Pendidikan tersebut bisa disampaikan kepada anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

“Sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, emang ada potensi kok. Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat,” tuturnya.

Jokowi berharap lewat pendidikan antisipasi bencana sejak dini bisa memunculkan kebiasaan masyarakat untuk waspada. Ia mengatakan masyarakat tak akan gagap ketika bencana terjadi di wilayahnya masing-masing.

Ia lantas mencontohkan masyarakat Jepang yang sudah tahu harus bertindak apa ketika sirine tanda potensi tsunami berbunyi usai gempa bumi terjadi. Menurutnya pendidikan kebencanaan ini harus dikerjakan bersama BNPB dan BMKG.

“Sehingga setiap kejadian atau akan ada sebuah potensi kejadian, antisipasinya jelas. step-step tindakannya juga jelas. Bukan bingung setelah ada kejadian,” katanya.

Di sisi lain, Jokowi meminta BMKG menjaga dan merawat setiap peralatan yang telah dipasang memantau potensi bencana. Ia mengatakan jangan sampai peralatan-peralatan tersebut hilang setelah dipasang.

Untuk itu, tegasnya, BMKG harus berkoordinasi dengan aparat keamanan masing-masing daerah.

“Sehingga semua ikut menjaga rakyat ikut menjaga, aparat kita juga ikut menjaga. Tulisi aja yang gede-gede. Sangat penting. untuk jaga bareng-bareng,” ujarnya.

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling rawan bencana. Karena itu, selain mengantisipasinya, harus ada edukasi besar-besaran kepada masyarakat bahwa kita rawan bencana.

“Kita tahu semuanya kita berada di dalam Ring of Fire, di dalam kawasan cincin api. Kita tahu semuanya kita memiliki gunung-gunung berapi yang aktif. Banjir, longsor juga selalu setiap tahun ada. Inilah fungsi-fungsi yang harus kita perankan agar masyarakat tahu, masyarakat memahami,” kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakornas Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019), dikutip dari laman setkab.go.id.

Menurut Jokowi, edukasi secara besar-besaran perlu dilakukan kepada masyarakat bahwa wilayah Indonesia memang rawan bencana. Edukasi ini harus dilaksanakan  intensif mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dengan menyampaikan kondisi apa adanya.

“Seperti kemarin ada agak ramai mengenai potensi megathrust, ya sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok. Bukan meresahkan, tapi sampaikan kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan, step-stepnya seperti apa,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, edukasi tersebut memberikan pembelajaran pada masyarakat, sehingga lama-lama masyarakat akan terbiasa.

Presiden meyakini risiko-risiko yang ada bisa diminimalkan apabila ada peringatan dini terhadap daerah dan lingkungan yang rawan bencana.

Jokowi mengakui sudah ada lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG, seperti munculnya peringatan dini potensi tsunami.

“Kalau ada tsunami, diterangkan. Ada yang terangkan di TV, biasanya Bu Ketua (Kepala BMKG) langsung beserta jajarannya. Kita melihat itu jelas penjelasannya, gamblang penjelasannya. Ini yang diperlukan sehingga masyarakat juga tidak resah dan khawatir. Kalau kira-kira potensi tsunami yang sudah enggak ada, sudah stop, juga disampaikan,” ujarnya.

Jokowi menambahkan dalam menghadapi potensi bencana memerlukan sebuah sensitifitas dan responsif dari baik aparat maupun peralatan yang dimiliki. (*)

Jakarta, Beritasatu.com – Edukasi terhadap masyarakat mengenai daerah rawan bencana sepatutnya dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Salah satunya mengenai potensi gempa megathrust.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), edukasi harus dilakukan secara besar-besaran bahwa beberapa daerah memang rawan bencana. Penyampaikan perlu secara intensif kepada seluruh masyarakat mulai SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi.

“Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya, memang ada potensi kok,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Jokowi menyatakan, edukasi tidak bermaksud dalam rangka meresahkan warga. “Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Lama-lama kita akan terbiasa,” ucap Jokowi.

Jokowi mencontohkan penanganan yang dilakukan Jepang terkait gempa. Di Jepang, lanjut Jokowi, jika terjadi gempa lalu sirene tak berbunyi, masyarakat tenang-tenang saja. “Tapi begitu sirene bunyi, larinya ke mana, arahnya ke mana, sudah jelas semuanya,” ungkap Jokowi.

Pada bagian lain, Jokowi juga mendukung pembaruan peralatan BMKG. Meski begitu, Jokowi mengingatkan agar sarana dan prasarana yang dibeli tersebut agar diawasi terus-menerus. “Jangan sampai baru dipasang dua hari barangnya hilang,” ujar Jokowi.

Jokowi juga berharap agar jajaran BMKG bersikap tegas terkait lokasi rawan bencana di daerah yang akan dibangun infrastruktur. Koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) merupakan keniscayaan. Setiap pembangunan infrastruktur besar mesti mengacu dengan peta BMKG.

Jokowi menambahkan, BMKG perlu aktif menginformasikan kepada pemda. “Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas, tegas sampaikan. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah,” kata Jokowi.

TRIBUNNEWS.COM, PARIGI MOUTONG – Bencana tsunami yang melanda sejumlah pesisir Sulawesi Tengah telah merusak sebagian besar vegetasi mangrove.

Melihat kondisi itu, Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah beberapa minggu terakhir gencar melaksanakan penanaman mangrove.

Meski wilayah pesisir di Parigi Moutong tidak terdampak tsunami, namun langkah ini sangat penting dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di masa akan datang.

Di dalam aksi penanaman tersebut, Tagana melibatkan Forum Komunikasi Pencinta Alam Pantai Timur (FKPAPT) Parimo.

Keterlibatan mereka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara penghijauan.

Pembina Tagana Parigi Moutong, MS Tombolotutu mengatakan, selain fokus saat terjadi bencana,Tagana sendiri bergerak dalam mitigasi bencana.

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengumumkan strategi penanggulangan bencana kekeringan yang puncaknya diperkirakan pada Agustus 2019.

"Jadi kami membuat strategi untuk bagaimana menanggulangi bencana kekeringan yang kita hadapi sekarang," kata Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Graha BNPB Jakarta, Senin.

Dikatakan bahwa Presiden dalam rapat terbatas yang digelar pada 15 Juli memerintahkan untuk melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) atau membuat hujan buatan guna menanggulangi bencana kekeringan.
Baca juga: Bantuan pompa hingga asuransi tani, jurus pemerintah hadapi kekeringan

Dalam operasi penanggulangan tersebut, BNPB bersama BMKG dan BPPT akan mendirikan dua pos operasi yang akan ditempatkan di Halim dan Kupang.

Mekanisme operasi penanggulangannya, BMKG, kata Agus, akan bertugas menganalisis cuaca untuk melihat kemungkinan adanya potensi awan yang siap disemai di satu daerah.

"Misalnya di Jawa Barat ada potensi awan, kita terbang ke sana dengan pesawat yang dioperasikan oleh BPPT dan disediakan oleh TNI," katanya.

Sementara BNPB bertugas melakukan penanganan terhadap kekeringan yang terjadi di satu daerah tertentu.

Upaya penanggulangan tersebut menargetkan daerah-daerah pertanian untuk mencegah kemungkinan terjadinya puso atau gagal panen.

Jika tidak ditanggulangi, Agus mengkhawatirkan ada kerugian sekitar Rp3 triliun akibat gagal panen.

"Kalau sampai puso, kita tidak panen padi, palawija, kita akan perlu impor lagi," katanya.

Ternate: Tim penanggulangan bencana Maluku Utara fokus menjangkau daerah pedalaman Halmahera Selatan yang terdampak gempa. Sehingga mereka yang terdampak segera mendapat penanganan medis dan bantuan logistik.
 
Komandan satuan tugas penanggulangan bencana Kolonel Inf Endro Satoto mengatakan belasan truk, dua kapal, dan dua helikopter dikerahkan untuk mengirim bantuan ke pedalaman Halmahera Selatan. Sejumlah bantuan yang diberikan di antaranya bahan makanan, pakaian, keperluan bayi, dan tenda pengungsian bagi korban gempa Halmahera Selatan.
 
“Proses pengiriman logistik yang terdiri dari bahan makanan, keperluan bayi, pakaian, hingga tenda pengungsian terus dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana yang terpusat di Desa Saketa,” kata Endro, melansir Antara, Minggu, 21 Juli 2019.

Ia menjelaskan tim penanggulangan bencana mengerahkan dua helikopter untuk mengirim bantuan dan petugas kesehatan ke Dowora, Kukupang, Bisui, Luim, dan Tabahidayah. Selain itu, dua kapal yakni KM Baaburahman dan Inka Mina mengirim petugas medis dan bantuan ke Pasipalele, Awis, Dowora, Jibubu, Gane Luar, Rengarenga, dan Kuwo.
 
Endro menerangkan tim kesehatan dan bantuan logistik juga dikirim ke daerah pedalaman Gane Dalam dan Gane Luar yang terdampak gempa mengunakan helikopter. Berbekal peralatan medis dan obat-obatan, tim medis akan menyisir di daerah pedalaman yang tidak bisa dijangkau sarana transportasi darat.
 
Menurut Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah Letkol Ckm Joni Satria, tim kesehatan bergerak lewat jalur udara dan laut untuk melayani korban gempa yang membutuhkan bantuan medis.
 
“Kami bekali dengan peralatan dan obat-obatan serta alat komunikasi, sehingga apabila mereka menemukan pasien yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut dapat segera melakukan evakuasi menggunakan moda transportasi yang ada,” katanya.
 
Kabupaten Halmahera Selatan pada 14 Juli pukul 16.10 WIB diguncang gempa dengan magnitudo 7,2 yang pusatnya berada pada kedalaman 10 kilometer di 62 kilometer Timur Laut Labuha, Maluku Utara. Gempa itu diikuti dengan puluhan gempa susulan yang getarannya dirasakan oleh warga.
 
Peristiwa itu mengakibatkan lima orang meninggal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis gempa menyebabkan 32 orang luka berat dan 97 orang luka luka ringan. Gempa juga mengakibatkan 1.061 rumah dan sedikitnya 78 fasilitas umum rusak berat, 1.412 rumah rusak sedang, dan 39 fasilitas umum rusak ringan.

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat akan meluncurkan buku khotbah Jumat berjudul Kebencanaan dalam Islam.

Kepala BPBD NTB H Ahsanul Khalik, mengatakan buku tersebut nantinya akan disebar di sejumlah masjid hingga ke pelosok Lombok dan Sumbawa.

“Pembuatan buku ini dilakukan sebagai bagian mitigasi kebencanaan non-struktural lewat pendekatan agama,” ujarnya di Mataram, Minggu, 20 Juli 2019.

Ahsanul Khalik menjelaskan, buku khutbah Jumat tema kebencanaan itu merupakan upaya BPBD Provinsi NTB untuk membedah bencana dari sudut pandang agama, menghikmahinya sebagai ujian keimanan dan kebersamaan.

“Kita semua berharap, musibah (bencana yang terjadi) ini mendewasakan warga masyarakat NTB untuk dapat hidup berharmoni dengan sesama untuk menghindari terjadinya bencana sosial-kemanusiaan, terhadap alam untuk mencegah amukan alam, serta ketaatan terhadap Allah SWT agar terhindar dari azab,” ucap Ahsanul Khalik.

Menurutnya, buku khutbah Jumat itu dirasa amat penting untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada warga masyarakat bahwa bencana, baik itu gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya bukanlah azab.

Sebab, tambah Ahsanul, upaya mitigasi, mawas diri, sembari berserah diri kepada Allah SWT adalah cara terbaik berdamai dengan bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Tugas kita sekarang sebagai makhluk Tuhan adalah menyempurnakan ikhtiar dengan menguatkan mitigasi bencana untuk meminimalisir korban bencana,” katanya.

Ia mengatakan, edukasi dan mitigasi bencana lewat pendekatan agama ini akan sangat efektif. 

“Ini bagian dari mitigasi non struktural melalui pendekatan agama. Harapannya agar pemahaman tentang kebencanaan bagi masyarakat secara luas sama, dan kemudian melahirkan kesadaran untuk selalu waspada dan menyiapkan diri dari berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi, kapan saja dan di mana saja,” kata Ahsanul.

Untuk tahap awal BPBD NTB akan mencetak sekitar 3.000 buku yang  akan dikirim ke masjid-masjid sampai pelosok pedesaan

Warga Kota Ternate dan Kota Tidore misalnya, sejak dahulu membangun rumah dengan konstruksi kayu yang dikenal dengan nama rumah kanciTernate (ANTARA) – Usman bersama isteri dan ketiga anaknya sedang duduk sambil mengobrol di ruang tengah rumahnya ketika merasakan getaran kuat. Mereka kemudian menyadari bahwa getaran tersebut ternyata gempa bumi sehingga semuanya langsung berlari keluar dari rumah itu.

Beberapa detik setelah berada di luar rumah terdengar suara keras dari dalam rumah itu yang ternyata berasal dari dinding tembok dan plafon rumah yang ambruk akibat kuatnya getaran gempa.

Tanpa mempedulikan kondisi rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya, mereka langsung bergegas menuju daerah ketinggian, karena karena khawatir gempa itu akan menimbulkan tsunami, seperti yang terjadi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.

Usman beserta seluruh anggota keluarganya dan ribuan warga lainnya di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara (Malut) dapat menyelamatkan diri dari dampak gempa yang mengguncang daerah itu pada Minggu (14/7). Hal itu, karena mereka mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu menghadapi bencana alam, berupa gempa atau tsunami.

Warga memiliki pemahaman tentang mitigasi bencana seperti itu karena sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak terkait selama ini, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Banda Meteorologi. Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Mereka juga mendapat pengetahuan mitigasi bencana dari tayangan televisi dan siaran radio saat memberitakan gempa bumi dan tsunami yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam pemberitaan itu, menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan jika menghadapi gempa bumi atau tsunami.

Warga di Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk di kabupaten dan kota lainnya di Malut, selama ini sudah sering merasakan guncangan gempa bumi karena daerah setempat memang rawan gempa. Namun, baru pada gempa kali ini yang sampai mengakibatkan dampak yang sangat besar.

Melihat kekuatan gempa yang 7,2 Skala Richter dan dampak kerusakan terhadap rumah warga akibat gempa di Halmahera Selatan itu, menurut Sekretaris BPBD Malut Ali Yau, semula dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa yang banyak, seperti pada gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Lebih dari 1.000 rumah warga di sembilan kecamatan terdampak gempa di Halmahera Selatan mengalami rusak berat, bahkan banyak yang sampai rata dengan tanah akibat kuatnya gempa yang berpusat di daratan setempat tersebut.

Namun, sesuai hasil pendataan BPBD, jumlah warga yang meninggal akibat gempa itu hanya tujuh orang, dua orang di antaranya meninggal saat berada di pengungsian karena sakit, sedangkan yang luka-luka lebih dari 40 orang.

Kalau warga tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa, dipastikan akan jauh lebih banyak korban jiwa yang jatuh akibat bencana alam tersebut. Apalagi, gempa terjadi sekitar pukul 18.20 WIT, saat warga pada umumnya telah berada di rumah.

                                                                               Konstruksi rumah
Pemahaman warga di Halmahera Selatan terhadap mitigasi bencana gempa dan tsunami sepertinya masih sebatas tentang bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri, akan tetapi belum sampai hal-hal menyangkut bagaimana membangun konstruksi rumah yang tahan gempa.

Banyaknya rumah warga yang rusak akibat guncangan gempa pada Minggu pekan lalu itu, bahkan sampai rata dengan tanah, menjadi bukti bahwa saat mereka membangun rumah, konstruksinya tidak mempertimbangkan jika sewaktu-waktu terjadi gempa.

BPBD dan instansi terkait lainnya harus menyosialisasikan konstruksi rumah yang tahan gempa, terutama kepada korban gempa saat mereka akan membangun kembali rumahnya, agar jika terjadi gempa kerusakan rumah mereka bisa diminimalisasi.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate Kustoro Hari Atmoko mengatakan gempa bumi sebenarnya tidak membahayakan warga. Akan tetapi, hal yang membahayakan mereka ketika rumah atau bangunan roboh dan menimpa warga.

Di situlah pentingnya warga saat membangun rumah harus benar-benar mempertimbangkan faktor risiko gempa, apalagi wilayah Malut merupakan daerah rawan gempa. Hingga saat ini, gempa bumi tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan di mana lokasinya.

Wilayah Malut rawan gempa karena diapit lempeng aktif, yakni Lempeng Pasifik, Lempeng Eurusia, dan Lempeng Indo Australia, di samping sejumlah lempeng lokal, seperti Lempeng Halmahera, Lempeng Sula, serta Lempeng Maluku.

Dalam setiap tahun terjadi ribuan kali gempa di wilayah Malut namun tidak semuanya bisa dirasakan manusia, seperti setelah terjadi gempa utama berkekuatan 7,2 SR di Halmahera Selatan pada Minggu pekan lalu yang disusul dengan terjadinya gempa lebih dari 100 kali. Namun, yang dirasakan hanya sebagian kecil.

Seorang ahli konstruksi bangunan di Malut, Sudirman, melihat daerah ini sebenarnya memiliki kearifan lokal dalam membangun rumah tahan gempa yang diwariskan para leluhur, sejak zaman dahulu.

Warga Kota Ternate dan Kota Tidore misalnya, sejak dahulu membangun rumah dengan konstruksi kayu yang dikenal dengan nama rumah kanci, yang dari segi konstruksinya sangat kuat dalam menahan guncangan gempa.

Setiap terjadi gempa di Ternate dan Tidore Kepulauan dengan kekuatan besar 7,0 SR seperti pada awal Juli 2019, rumah warga setempat yang dibangun dengan konstruksi rumah kanci itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun.

Untuk membangun rumah seperti itu di Malut tidak terlalu sulit karena di daerah setempat masih banyak terdapat kayu, seperti kayu besi dan kayu gufasa. Jenis kayu itu sangat baik untuk konstruksi rumah.

Perlu adanya program dari pemerintah daerah setempat untuk memasyarakatkan rumah dengan konstruksi rumah kanci.

sumber: antaranews