Category: Berita

Aplikasi Mitigasi Bencana Diklaim Bisa Kurangi Jumlah Korban

JAKARTA, KOMPAS.com – Qualcomm mengklaim bahwa penggunaan teknologi digital terbukti dapat mengurangi jumlah korban jiwa saat terjadi bencana alam. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi bernama Atmago yang membantu mitigasi bencana.

Atmago adalah aplikasi yang dirilis Atma Connect, yang didanai oleh Qualcomm. Aplikasi ini mengusung konsep user-generated content (UGC) di mana para pengguna bisa membagikan informasi tentang bencana di sekitar, selayaknya sebuah media sosial.

Menurut riset dari Centre for Innovation Policy and Governance, aplikasi Atmago berhasil memengaruhi 30 persen penggunanya, untuk melakukan tindakan preventif ketika menerima peringatan bencana yang dibagikan oleh pengguna lain. Alhasil dengan adanya tindakan preventif ini, angka kematian yang disebabkan oleh bencana alam dapat berkurang hingga 50 persen, jika langkah pencegahan dilakukan dengan efektif.

“Aplikasi ini dirancang dengan fitur yang diminimalisasi untuk Android. Jadi selain bisa digunakan di ponsel dengan spesifikasi rendah, Atmago dirancang untuk internet yang tidak stabil juga,” ungkap Nies Purwanti, Qualcomm Director Government Affair for SEA Pasific. Ia juga menambahkan, dengan begitu, aplikasi mitigasi bencana ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk merancang langkah dan aksi dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Qualcomm memberikan dukungan kepada AtmaGo mulai dari supervisi program, membangun relasi lokal, hingga funding termasuk untuk riset, untuk mendukung keberlanjutan AtmaGo di Indonesia. Sementara Meena Palappian, pendiri sekaligus CEO Atma Connect, mengatakan hal senada. Menurutnya, berdasarkan survei, ada 68 persen pengguna Atmago yang aktif dan intensif membagikan informasi menggunakan AtmaGo.

“Rata-rata pengguna bisa menyebarkan postingan kepada 28 pengguna lainnya, sehingga informasi yang berkaitan dengan bencana dapat tersebar secara cepat melalui aplikasi ini,” ungkap Meena. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan aplikasi ini dapat mengurangi beban kerusakan properti hingga sebesar Rp 4,4 juta per keluarga. Juga dapat mengurangi biaya kesehatan dengan rata-rata Rp 283.565 per kepala keluarga.

Qualcomm Punya AtmaGo, Aplikasi Mitigasi Bencana

VIVA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi bencana hidrometeorologi.

Bencana ini merupakan dampak dari fenomena meteorologi, mulai dari kekeringan hingga banjir. Karena itu, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan satu pihak saja melainkan juga melibatkan masyarakat.

Hasil studi Qualcomm Incorporated, melalui inisiatif Wireless Reach dan Atma Connect, menyebutkan penggunaan aplikasi digital bernama AtmaGo dalam penanggulangan bencana telah mengurasi risiko dampak bencana terhadap kesehatan dan memperpanjang usia, serta mengurasi kerugian ekonomi akibat bencana.

AtmaGo merupakan aplikasi mitigasi bencana yang diluncurkan oleh Atma Connect melalui kerja sama dengan Qualcomm Incorporated melalui inisiatif Qualcomm Wireless Reach yang menjadi semacam jejaring sosial bagi komunitas yang bisa diakses melakui aplikasi android atau pun situs jejaring.

Aplikasi yang didanai oleh Qualcomm ini mengusung konsep user-generated content (UGC), di mana para pengguna bisa membagikan informasi tentang bencana di sekitar, selayaknya sebuah media sosial.

Qualcomm Director Government Affairs for SEA Pasific, Nies Purwanti, menyebut jika AtmaGo dirancang dengan fitur yang diminimalisasi untuk Android. Jadi, selain bisa digunakan di ponsel dengan spesifikasi rendah, aplikasi ini juga dirancang untuk internet yang tidak stabil.

Dengan begitu, AtmaGo diharapkan dapat membantu pemerintah untuk merancang langkah dan aksi dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Nies mengaku bahwa Qualcomm memberikan dukungan kepada AtmaGo mulai dari supervisi program, membangun relasi lokal, hingga pendanaan termasuk untuk riset, untuk mendukung keberlanjutan AtmaGo di Indonesia.

“Kita punya program mencari masyarakat yang kurang terlayani dari sisi akses komunikasi maupun aspek lainnya. Kami percaya bahwa teknologi memiliki peran besar untuk memberi informasi penting,” kata Nies di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Ia menambahkan kalau aplikasi ini juga digunakan pada saat terjadi peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Sulawesi, Lombok, Jawa, dan Sumatera pada 2018.

Nies mengklaim AtmaGo telah membantu warga korban bencana dalam menemukan kerabat, mendirikan tenda evakuasi, membersihkan persediaan air, dan menyediakan kesempatan menjadi sukarelawan, serta penggalangan pemulihan bencana.

Aplikasi Digital Ini Kurangi Dampak Materil Bencana, Kok Bisa?

Aplikasi Digital Ini Kurangi Dampak Materil Bencana, Kok Bisa? - Warta Ekonomi

Hasil studi dari kelompok penasihat berbasis penelitian dalam lembaga Centre for Innovation, Policy, and Governance (CIPG) menunjukkan pemanfaatan aplikasi digital dalam mitigasi bencana dapat mengurangi dampaknya dari segi kerugian materi ataupun kondisi kesehatan.

Aplikasi digital yang dimaksud bernama AtmaGo, jejaring sosial yang menghubungkan pengguna untuk saling berbagi peringatan darurat serta berita bencana hingga mengambil tindakan guna meminimalisasi dampaknya.

“Berdasarkan hasil studi, 30% pengguna AtmaGo yang menerima peringatan (bencana) mengambil langkah preventif seperti memindahkan barang berharga, memperingati warga lain, hingga mengungsi,” kata Advisor CIPG, Dinita Adriana, Rabu (17/7/2019).

Untuk negara seperti Indonesia yang terhitung banyak mengalami bencana, pemanfaatan aplikasi digital semacam AtmaGo dapat menjadi salah satu solusi guna meningkatkan kemampuan bangsa untuk mengatasinya.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2017, Indonesia menghadapi 2.341 bencana alam, menyebabkan evakuasi 3,49 juta penduduk, kerusakan terhadap sekitar 50.000 rumah dan fasilitas publik, serta 377 kematian.

Secara rinci, berikut ini kegunaan aplikasi digital AtmaGo berdasarkan pilot studi oleh CIPG yang didanai oleh Qualcomm Wireless Reach

Mengurangi Kerugian Materi

Peringatan darurat itu dapat mengurangi kerusakan properti yang disebabkan oleh banjir atau bencana lain hingga Rp4,4 juta per rumah tangga di Jakarta. Namun, dengan asumsi tindakan preventif yang efektif dapat mengurangi risiko kerusakan sebesar 50%.

Dinita pun menambahkan, “Pilot studi ini dilakukan terhadap 358 responden di wilayah DKI Jakarta. Bukan hanya pengguna AtmaGo, melainkan juga yang nirpengguna.”

Dengan asumsi yang sama, bila aplikasi itu menjangkau 5%-10% rumah tangga di daerah Jakarta, kerugian dapat berkurang hingga Rp718 miliar hingga Rp1,5 triliun per tahunnya. Sekadar informasi, saat ini AtmaGo mengklaim telah memiliki 2,5 juta pengguna yang tersebar di 1.100 lokasi se-Indonesia.

“Studi ini dilakukan saat pengguna mereka masih berjumlah sekitar 800 ribu,” imbuh Dinita.

Mengurangi Biaya Kesehatan

Pemanfaatan aplikasi digital dalam bencana juga bisa meminimalisasi biaya kesehatan dengan rata-rata Rp284 ribu per rumah tangga di Jakarta. Lebih lanjut, jika basis pengguna AtmaGo mencakup 5%-10% populasi penduduk Jakarta, dampaknya akan lebih signifikan.

“Kami estimasikan dapat mengurangi pengeluaran biaya kesehatan senilai Rp46 miliar-Rp92 miliar per tahun,” jelas Dinita.

Mengurangi Angka Kematian

AtmaGo memiliki potensi untuk mengurangi tingkat penyakit dan angka kematian yang disebabkan oleh banjir dan bencana lainnya sebesar 643 tahun usia sehat yang hilang per 100.000 jiwa penduduk berdasarkan perhitungan tahun hidup yang hilang akibat kematian dini dan disabilitas karena sakit (DALY).

Portland denied state disaster relief funding

PORTLAND, MI (WILX) – After a winter of flooding and ice jams that caused hundreds of thousands of dollars in damage to Portland, Michigan, the state will not be helping.

Portland City Manager Tutt Gorman tells News 10 the state denied disaster relief funds for the city and Ionia County.

They had requested a little more than $100,000 to help with the more than $200,000 of damage.

Gov. Gretchen Whitmer declared a state of emergency in February in Portland.

Gorman says Portland is disappointed.

“The City is clearly disappointed with the decision and will take the necessary steps to request reconsideration and advocate accordingly.”

Global Platform for disaster risk reduction 2019: Proceedings – Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies

This document summarises the proceedings of the sixth session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GP2019), which took place in Geneva from 13 to 17 May 2019.

The world’s top disaster risk reduction thinkers and practitioners, policy makers, government officials and other stakeholders met to debate and discuss how to reduce disaster impact, accelerate Sendai Framework implementation, and to discuss coherence with the related goals of the 2030 Agenda, and the commitments of the Paris Agreement on Climate Change. Outcomes will contribute to the discussions of the High-Level Political Forum on Sustainable Development to be held in New York in July 2019, as well as the UN Secretary General’s Climate Summit in September 2019. It is also the last global gathering for all stakeholders before the 2020 deadline for achieving Target (e) of the Sendai Framework: to substantially increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies (by 2020).

The theme of GP2019 – “Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive Societies” – focused on how managing disaster risk and scaling up risk-informed development investments pay dividends in multiple sectors and geographies. It encompasses more than just economic profit, it continues to reduce disaster risk and strengthens outcomes across the social, economic, financial and environmental sectors in the long term. GP2019 promoted integrated gender perspective and balance; 50% of session speakers and 40% of the total participation were female.

Download PDF (11 MB)

Literasi Bencana Belum Diutamakan

FAJAR.CO.ID, MAMUJU— Upaya Pemprov dan Pemda dalam penanganan dan memberikan imbauan atas terjadimya gempa melalui literasi bencana belum ada penerapan. Alasannya, alokasi anggaran khusus bencana gempa tidak ada.

Padahal, BPBD Sulbar sejak November 2018 lalu hingga Juni 2019 ini, telah mencatat getaran gempa terjadi di atas seribu kali. Itu dari pengaruh Sesar Saddan dengan rata-rata magnitudo 4.0 ke bawah.

Plt Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid mengakui, pemahaman bencana belum begitu dipahami masyarakat khususnya di Mamasa terkait gempa bumi. “Kita dan pihak BPBD Kabupaten hanya bisa mengimbau, tetapi untuk membuat masyarakat tidak panik dengan menunjukkan hasil penelitian secara ilmiah belum bisa dilakukan,” ujarnya, kemarin.

Kata dia, pihaknya pernah berkomunikasi dengan pihak lembaga penelitian. Tetapi, untuk memaksimalkan belum bisa dilakukan, pasalnya keterbatasan anggaran. “Kita upayakan di 2020,” kata dia.

Padahal kata Darno Majid, kebutuhan literasi bencana atau pengawasan bencana secara ilmiah itu sangat mendesak. Sebab, aturan-aturan wilayah hingga pendirian bangunan baiknya berdasarkan hasil penelitian demi menjamin keamanan warga ke depan.

Terpisah, Kepala BPBD Mamasa, Daut Sattu mengutarakan, pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan anggaran. “Kita pernah mengusulkan proposal ke Kementerian untuk bantuan alat pendeteksi gempa atau getaran gempa tetapi tidak direspons, baru sekitar Rp400 juta ji,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya saat ini hanya bisa melakukan kesiapsiagaan dan turun langsung memberikan imbauan ke warga jika kembali terjadi gampa. “Dalam sebulan puluhan kali gempa itu,” tuturnya. (sal)

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami

Banyuwangi, IDN Times – Sebagai negara yang rawan akan bencana tsunami, Indonesia wajib melakukan upaya preventif untuk menghindari jatuhnya banyak korban jiwa. Menjawab tantangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengadakan Ekspedisi Destana Tsunami 2019.

Sebelum opening ceremony dimulai, para relawan ditugaskan untuk berkeliling dari satu desa ke desa lain di Kabupaten Banyuwangi pada Jum’at pagi (12/7). Seperti apa detail acaranya?

1. Disebar ke 24 desa untuk mendata sekaligus melakukan sosialisasi

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Sebanyak 35 orang yang dibagi dalam 9 tim disebar ke 24 desa di Kabupaten Banyuwangi. IDN Times berkesempatan bergabung dalam salah satu armada yang mendatangi 3 desa. Desa itu adalah Wongsorejo, Sumberkencono dan Alasrejo. Seluruh relawan berangkat ke desa masing-masing menggunakan mobil sekitar pukul 09:30 waktu setempat.

Para relawan akan mendatangi setiap desa dengan spontan untuk melakukan pendataan sekaligus memberi sosialisasi kepada warga setempat. Data yang dicari berkaitan dengan kesiagaan desa-desa tersebut terhadap bencana. Misalnya, mendata ada atau tidaknya jalur evakuasi, alarm tsunami dan sejenisnya.

2. Desa Wongsorejo dinilai cenderung lebih aman dibanding desa-desa lainnya

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Tujuan pertama armada tim kami adalah desa Wongsorejo. Desa ini merupakan bagian dari Kecamatan Wongsorejo, kecamatan yang terletak di ujung utara Kabupaten Banyuwangi. Karena letak geografisnya ini, desa Wongsorejo termasuk wilayah yang lebih aman dibanding desa-desa lain di pesisir selatan.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Kedatangan kami disambut oleh Abdul Aziz, sekretaris desa Wongsorejo. Ia menjelaskan bahwa Wongsorejo jauh lebih aman dari desa-desa lain di Kabupaten Banyuwangi dari segi bencana tsunami. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa desa Wongsorejo rentan terhadap angin lesus (puting beliung) yang kerap melanda saat musim pancaroba.

Ditanya mengenai kesiagaan desa Wongsorejo dalam menghadapi bencana, khususnya tsunami, Abdul Aziz menjelaskan bahwa desanya belum memiliki jalur evakuasi, papan penanda jalur evakuasi maupun alarm tanda bahaya. Data ini dicatat oleh tim untuk dilaporkan ke BPBD setempat.

3. Melakukan sosialisasi di desa Sumberkencono, desa tempat budidaya rumput laut

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami

IDN Times/Nena Zakiah

Setelah usai memperoleh data di desa Wongsorejo, tim melanjutkan perjalanan di desa Sumberkencono. Desa ini hanya memiliki dua dusun, yaitu dusun Krajan dan dusun Andelan. Kedatangan ke kantor desa Sumberkencono disambut dengan hangat oleh Lukman Hakim, staff bidang kesejahteraan masyarakat di kantor desa tersebut.

Keunikan desa Sumberkencono ini adalah mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian warga desanya, yakni budidaya rumput laut di dusun Krajan RW 02 serta memiliki tambak udang. Namun, di sisi lain, dusun Krajan dan dusun Andelan ini berbatasan langsung dengan laut lepas, sehingga risikonya untuk terkena bencana tsunami akan lebih tinggi.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Karena bersifat spontan dan tak direncanakan, tim melakukan sosialisasi mendadak kepada pembudidaya rumput laut di dusun Krajan, desa Sumberkencono. Sosialisasi dipimpin oleh Muhammad Irfan Nurdiansyah, dari LMI Zakat, kepada 36 orang yang sedang bekerja pada Jumat (12/7) siang. Irfan menjelaskan ciri-ciri terjadinya tsunami pada warga.

“Salah satu faktor penyebab tsunami adalah gempa, spesifiknya gempa di atas 6,9 SR,” terang Irfan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ketika ada gempa, warga harus segera lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi atau yang jauh dari bibir pantai.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Irfan mencontohkan kesalahan yang umum terjadi ketika tsunami terjadi. Air yang surut mendadak justru membuat warga berbondong-bondong ke pantai untuk menangkap ikan. Padahal, itu justru akan membahayakan nyawa mereka.

“Karena disebabkan oleh gempa tektonik, maka tsunami bisa menyebabkan retakan dan membuat air surut seketika. Itulah tanda-tanda awal dari tsunami,” jelas Irfan. Namun, air surut tidak selalu menjadi penanda tsunami.

“Contohnya, tsunami banten yang disebabkan oleh letusan Gunung Anak Krakatau, air lautnya tidak surut,” terangnya lagi.

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Di desa Sumberkencono, tim juga melakukan sosialisasi di masjid Baiturrahman, sesaat setelah ibadah salat Jumat usai. Sama seperti sosialisasi sebelumnya, materi yang dipaparkan oleh Muhammad Irfan Nurdianysah dari LMI Zakat masih sama. Yakni tentang cara mendeteksi tsunami dan bagaimana cara menyelamatkan diri dengan baik apabila bencana terjadi.

4. Diakhiri di desa Alasrejo, mendapat kesimpulan soal kesiagaan desa terhadap bencana

Menengok Kesiagaan Penduduk Banyuwangi terhadap Risiko Bencana Tsunami IDN Times/Nena Zakiah

Terakhir, tim mendatangi desa Alasrejo yang lokasinya paling jauh. Bertemu dengan Atma Wiyanto, kepala desa Alasrejo dan mendapatkan kesimpulan soal kesiagaan desa terhadap bencana. Sama seperti desa-desa sebelumnya, desa Alasrejo juga belum memiliki jalur evakuasi bencana atau papan penanda evakuasi.

Begitu pula dengan penyuluhan dan pelatihan tentang bencana tsunami pun belum pernah diselenggarakan. Data-data tersebut akan dikumpulkan kepada BPBD setempat dan akan dikaji mengenai langkah selanjutnya untuk membuat desa tanggap bencana.

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan - JPNN.COM

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali,” sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan

“Saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada,” tandas JK. (cuy/jpnn)

JK Soroti Fungsi Hutan Sebabkan Banjir dan Kekeringan

Foto udara banjir di Desa Labungga dan Desa Laronanga, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (18/6/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti mulai berkurangnya luas dan fungsi hutan di Indonesia. Menurut JK, terjadinya bencana banjir dan kekeringan di Tanah Air dalam waktu yang berdekatan, karena disebabkan beralihnya fungsi hutan.

“Kita banjir di Sultra, di Samarinda dan banyak daerah lain, di lain pihak kekeringan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Banjir dan kekeringan adalah dua hal yang penyebabnya satu yaitu masalah hutan. Akibat berkurangnya luas hutan kita,” ujar JK saat hadir dalam acara Pekan Lingkungan Hidup dan kehutanan (PLHK) Tahun 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut JK, keberadaan hutan sebagai penyeimbang antara banjir dan kekeringan saat ini makin berkurang. Akibatnya, saat musim hujan tiba, air tidak diserap maksimal karena minimnya hutan, sehingga terjadilah banjir.

Begitu pun saat musim kemarau tiba, tidak banyak cadangan air yang tersedia karena semakin sedikitnya hutan. “Maka hutan ini adalah suatu sumber utama untuk memperbaiki lingkungan di samping hal-hal yang lain tadi,” ujar JK.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut, JK menekankan perlunya perbaikan perilaku manusia terhadap hutan dan juga lingkungan. JK mengatakan hal itu demi kepentingan manusia jangka panjang.

JK menyontohkan perilaku tak bersahabat dengan lingkungan di masa lalu, telah berdampak dengan banyaknya bencana di saat ini.

“Kalau kita lihat saja contoh, kenapa banjir di Konawe dan Samarinda yang hebat, dua-duanya daerah tambang yang merusak hutan. Konawe habis hutan-hutan karena ditambang untuk nikel, di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batubara. Maka rusaklah Samarinda, banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe,” ujar JK.

Untuk itu JK mengingatkan Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah arif dalam menjaga lingkungan di wilayahnya. Meskipun, mengambil manfaat dari hutan, harus tetap memperhatikan lingkungan.

“Jadi unsur ekonomi juga tentu harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi, pada rakyat banyak. Mungkin saja, pajak yang diterima pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar dari pada kerusakan dirasakan oleh rakyat. Akibat kerusakan lingkungan. Karena itulah pemerintah tentu buat tanggung jawab, atas kerusakan itu kita semua,” ujar JK.

ACT dan Pakar Manajemen Bencana PBB Berikan Edukasi Mitigasi

Jakarta, CNN Indonesia — Indonesia secara geografis sangat berpotensi sekaligus rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Pada 2018 saja, dua ibu kota provinsi di Indonesia dilanda gempa besar: Mataram di Lombok dan Palu di Sulawesi Tengah. Ratusan penduduknya dinyatakan meninggal dunia akibat tak sempat menyelamatkan diri.

Potensi bencana besar pun mengancam kota lain dengan penduduk padat, sebut saja Bandung di Jawa Barat dengan Sesar Lembang, sementara Jakarta dengan Sesar Baribis yang masih misteri melintang di selatan ibu kota.

Melihat kondisi tersebut, pendidikan dan mitigasi bencana menjadi elemen penting bagi masyarakat Indonesia. Center of Excellence Kebencanaan, sebagai wujud pengalaman panjang ACT di bidang kebencanaan, perlu direalisasikan.

Gagasan tersebut bahkan menjadi topik utama yang disampaikan seorang pakar manajemen bencana PBB Dr. Puji Pujiono MSW dalam acara “Sharing with The Master”, Kamis (4/7).

Puji Pujiono sebagai Penasihat Senior The Pujiono Centre mengatakan sudah sepatutnya masyarakat perkotaan waspada pada ancaman bencana. Mereka perlu memahami risiko di lingkungan tempat mereka menetap.

“Pengetahuan, praktik keamanan, serta penyelamatan diri perlu dibekali ke semua penduduk, termasuk yang tinggal di perkotaan. Bencana alam tak mengenal waktu kapan akan datang. Malah terkadang masyarakat lupa, padahal tahu kalau mereka menempatkan diri di jalur bencana,” ujar Puji.

Menilik kecenderungan Megatrend, sebagian besar penduduk Indonesia pada 2035 akan tinggal di perkotaan. Angkanya mencapai 85 persen. Mereka akan mendapatkan fasilitas hidup yang lebih lengkap dibandingkan pedesaan. Namun, kewaspadaan akan risiko bencana masih diabaikan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dampak dari bencana alam serta bencana kemanusiaan yang mungkin saja terjadi setelahnya. Penyebaran informasi yang cepat dan manusia yang saling terhubung dapat mencegah risiko bencana yang besar.

Puji menyebut, ke depannya dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat semakin mudah mengunduh sendiri informasi berkenaan dengan bencana. Mereka dapat memproses dan mengambil tindakan berdasarkan informasi yang didapat.

“Teknologi bakal menjadi penentu suksesnya pengurangan dampak bencana,” jelasnya.

Sejauh ini, di Indonesia pemanfaatan teknologi di bidang kebencanaan sudah dilakukan. Walau belum maksimal, ini menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk hidup aman di tanah yang penuh ancaman bencana, seperti Indonesia.

Pemerintah sebagai pemilik bertanggung jawab besar atas keselamatan masyarakatnya mutlak menghindari potensi terburuk dari bencana. Puji menambahkan, kehadiran lembaga swadaya masyarakat yang melibatkan masyarakat sipil juga memiliki peran besar di tengah pemerintah yang tak mampu mengatasi dampak bencana secara menyeluruh.

“Saling bersinergi, memanfaatkan teknologi menjadi solusi terbaik antara pemerintah, LSM, serta masyarakat sipil. Mereka saling melengkapi dan bekerja sama untuk menyelamatkan sesama. Walau tak jarang, pemerintah dengan LSM tak satu pandangan dalam suatu hal, tak jadi masalah. Itulah seninya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” ungkap Puji yang pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa selama 25 tahun.