Category: Berita

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyoroti dugaan kejahatan di daerah yang porak-poranda karena banjir Konawe di Sulawesi Tenggara sehingga memerlukan perhatian serius para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi.

“Akhir-akhir ini publik tertarik berbicara dugaan kejahatan yang dikaitkan dengan sektor pertambangan karena bencana alam banjir pun melanda daerah yang melimpah sumber daya alam sektor pertambangan, yakni Konawe Utara, Konawe dan Konawe Selatan,” kata Syarif seperti dikutip Antara di Kendari, Selasa (25/6).

Namun Syarif menegaskan kejahatan yang dimaksud tidak bisa begitu saja disebut sebagai kejahatan tindak pidana korupsi yang diasumsikan banyak pihak.

“Membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam ranah pertambangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Atau sama dengan kentut, baunya mengganggu orang sekitar tetapi membuktikan siapa penyebar aroma tidak sedap itu harus dengan bukti kuat,” kata Syarif, yang juga dikenal sebagai pakar hukum lingkungan.

Selain tindak pidana korupsi, Syarif mengatakan potensi pelanggaran undang undang minerba dan undang-undang lingkungan tidak boleh dikesampingkan karena setiap aktivitas yang dijalankan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan merupakan pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi.

<

Oleh karena itu, institusi lingkungan hidup dan energi sumber daya mineral harus dapat memastikan para pihak yang memiliki andil dalam kegiatan investasi, baik sektor pertambangan, perkebunan maupun pemanfaatan hasil hutan harus taat ketentuan yang telah digariskan.

“Pokoknya banyaklah yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, pemerintah pusat, penegak hukum dan siapa pun yang peduli keselamatan lingkungan yang berdampak pada kelangsungan hidup orang yang harus menjadi catatan,” ujar dia.

KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, AS (68), sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan yang menimbulkan kerugian negara ditaksir triliunan rupiah.

Konawe merupakan salah satu daerah yang terkena dampak banjir besar di Sulawesi Tenggara. Banjir bandang tersebut diduga sebagai dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Sebanyak 1.638 kepala keluarga atau 5.888 jiwa warga Kabupaten Konawe Utara sempat mencari perlindungan di tempat-tempat pengungsian menyusul musibah banjir yang melanda daerah tersebut beberapa pekan lalu.

SURABAYA – Dalam beberapa tahun terakhir bencana alam yang terjadi di Indonesia selalu memunculkan keprihatinan tersendiri. Termasuk jatuhnya korban bencana yang tak bisa menyelamatkan diri.

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam. Jika terhitung dari akhir Juli 2018 hingga April 2019, Indonesia telah menghadapi berbagai bencana yang menimbulkan ribuan korban jiwa.

Berbagai bencana mulai dari gempa bumi di Lombok, gempa dan tsunami di Palu-Donggala, banjir bandang di Sumatera Utara, tsunami Selat Sunda akibat erupsi dari Anak Krakatau, hingga gempa bumi di Sulawesi Tengah yang sempat berpotensi tsunami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membuat Aplikasi Nanotechnology pada Survival Food sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Hidup Korban Bencana.

Dua mahasiswa FST Unair Ningsih Putri Herman  dan Melly Octaviany  berkolaborasi dengan mahasiswa Fakultas Keperawatan (FKp) Tya Wahyun Kurniawati yang mencoba melakukan mitigasi bencana.

Ketua tim peneliti, Ningsih Putri Herman menuturkan, gagasan penelitian itu disusun ke dalam proposal Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Eksata (PKM-PE) dan berhasil lolos seleksi pendanaan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan 2018-2019.

Aplikasi Nanotechnology ini tercipta setelah adanya peristiwa korban yang berhasil di evakuasi dalam kondisi bernyawa setelah lebih dari tiga hari karena meminum urinnya sendiri.

“Hal memprihatinkan tersebut membuat tim merasa harus ada suatu makanan yang mudah dibawa dan mampu meningkatkan ketahanan hidup korban bencana,” kata Ningsih, Senin (24/6/2019).

Tidak hanya itu, Ningsih juga mengatakan aplikasi Nanotechnology pada Survival Food tersebut berupa nanofiber yang disintesis dari sodium alginat dan PVA menggunakan metode electrospinning.

Nanofiber pada survival food itu, lanjutnya, berperan sebagai serat tambahan sehingga dapat meningkatkan kekenyangan serta daya serap makanan dalam tubuh.

“Survival food pada penelitian ini terdiri dari makanan yang mengandung banyak kalori seperti sagu, cokelat, dan madu,” ucapnya.

Ia melanjutkan, alasan memilih bahan utama tersebut dikarenakan zat gizi yang tinggi dan juga adanya kandungan khusus yang diperlukan oleh korban bencana.

“Survival food ini diharapkan dapat menekan angka kematian dengan cara mencukupi dan mengatur asupan energi, meningkatkan rasa kenyang, mengurangi kecemasan serta trauma.

“Ini juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada korban bencana alam dalam jangka waktu yang lama,” jelasnya.

sumber: jatim.sindonews.com

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) terus meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, salah satunya dengan menggandeng media untuk bersama melakukan mitigasi di Jawa Timur.

Kerjasama yang dikemas dalam bentuk rapat koordinasi itu digelar di Kediri, Senin hingga Selasa (25/6/2019) dengan mengambil tema “Peran Media dalam Penanggulangan Bencana yang Kondusif”.

“Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari banyak provinsi di Indonesia yang merupakan daerah yang rawan terjadinya ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam, maka perlu semua pihak untuk memberikan serius dengan bekerja secara optimal menekan terjadinya bencana serta banyaknya korban,” kata Suban Wahyudiono, Kepala BPBD Jatim, Senin (24/6/2019).

Pihaknya juga menekankan media merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi kejadian bencana. Di mana masyarakat harus paham akan apa yang dapat dilakukan saat sebelum, saat darurat, dan sesudah terjadi bencana.

“Media adalah salah satu ujung tombak untuk mengurangi resiko kebencanaan. Dengan informasi–informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sebelum bencana alam itu terjadi minimal masyarakat sudah bisa mengantisipasinya,” lanjut Suban.

Kepala BPBD Jatim itu juga mengajak untuk merubah cara pandang responsif menjadi preventif dengan prioritas pengurangan risiko bencana. Termasuk pemberitaan media untuk fokus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan,

Suban berharap, melalui rapat koordinasi semua pihak serta media dapat ikut berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan dan pengenalan tentang risiko bencana, analisis risiko dan upaya pengelolaannya kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Ainur Rohim berbicara tentang pentingnya peran media dalam upaya mitigasi Bencana di rakor yang digelar BPBD Jatim itu. Dalam penjelasannya, dia membeberkan perbedaan media mainstrem dengan media sosial, serta produk yang dihasilkan. “Produk pers dibatasi kode etik jurnalistik serta dikelola secara resmi oleh perusahaan pers yang berbadan hukum. Sementara medsos bebas dan tidak ada pertanggung jawaban,” imbuhnya. (*)

Merdeka.com – Memasuki musim kemarau panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memetakan desa rawan bencana. Sebanyak 2.742 desa, dipetakan masuk dalam kawasan rawan bencana kategori tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Suban Wahyudiono, mengatakan, dari 8.501 desa kelurahan di Jatim, hampir 35 persen dianggap masuk kawasan rawan bencana kategori tinggi. “Atau tepatnya berjumlah sekitar 2.742 desa/kelurahan,” tegasnya, Senin (24/6).

Ia menambahkan, dari pemetaannya Jatim memiliki geografis maupun iklim yang memungkinkan terjadinya bencana. Salah satunya, iklim kemarau yang rawan terjadi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan.

“Ada perubahan paradigma kalau dulu ada bencana direspon, kalau sekarang kita ke preventif, apa bencananya dan preventifnya seperti apa,” tambahnya.

Terkait dengan antisipasi akibat musim kemarau 2019, seperti bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, pihaknya memulai dengan membuat surat imbauan kewaspadaan perihal perkiraan perubahan cuaca pada bupati atau wali kota. Yang intinya memberitahukan bahwa Juni sudah masuk musim kemarau. Apalagi, diperkirakan jika puncak kemarau ada di Agustus.

“Sekarang sudah masuk (kemarau), tapi ada beberapa daerah yang seperti Lumajang, Malang, itu masih ada hujan tapi ringan,” tandasnya.

Selain menyurati para kepala daerah, BPBD Jatim juga melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten/kota, untuk memetakan kira-kira desa mana saja yang rawan bencana kekeringan.

“Dari 38 kab/kota, 556 desa di antaranya yang akan mengalami kekeringan. Dari 556 ini kita petakan ada 199 desa yang potensi tidak ada airnya.

Ia pun membagi empat kategori bencana kekeringan yang dimaksud. Di antaranya, kekeringan meteorologi yaitu kekeringan curah hujan kurang, kekeringan hidrologi yang biasanya sumur kering. Kemudian kekeringan pertanian sawah akibat kurang air.

“Kemudian yang kami tangani kekeringan sosial ekonomis kebutuhan dasar manusia seperti untuk minum, makan, mandi, dan pokonya air bersih aja,” tandasnya.

Terkait dengan kebutuhan air bersih, ia menyatakan jika ada permintaan, maka dicukupi BPBD Kabupaten kota lebih dulu. Jika nantinya tidak memadai, maka propinsi yang akan ikut membantu menyuplai kebutuhan air bersih. [lia]

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Inovasi pelayanan publik dari Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Setelah sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kab. Teluk Bintuni menjuarai United Nations Public Service Award (UNPSA) 2018, kini inovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Inovasi BNPB yang diberi nama PetaBencana.id, berhasil meraih juara pertama dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi dalam Lembaga Sektor Publik pada UNPSA 2019 yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima piala dan piagam dengan didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa serta perwakilan dari BNPB, Sestama BNPB Dody Ruswandi dan inovator Yayasan PetaBencana.id Mahardika Fatmastuti. Penyerahan penghargaan dilakukan di Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, Senin (24/6).

“Selamat atas penghargaan yang telah diperoleh BNPB, semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan dan berguna bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri Syafruddin dalam keterangan persnya.

Penghargaan ini adalah bukti nyata, bahwa Bangsa Indonesia semakin responsif terhadap kemajuan pelayanan publik. Dengan adanya penghargaan ini, Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lain melalui UNPSA.

Keikutsertaan inovasi dari Indonesia dalam UNPSA sudah sejak tahun 2014 lalu, dengan menghadirkan lima inovasi menjadi finalis. Pada tahun 2015, ada dua runner up dan tiga finalis dalam UNPSA. Tiga tahun kemudian, yakni tahun 2018, Sistem EDAT menjuarai ajang bergengsi tersebut.

Pada 2019, satu inovasi dari Indonesia ciptaan BNPB kembali menjuarai UNPSA. “Ini menjadi momentum supaya Indonesia semakin dihargai di dunia,” imbuhnya.

PetaBencana.id merupakan sebuah platform gratis berbasis website yang menghasilkan visualisasi spasial dari informasi bencana secara real time. Platform ini memanfaatkan penggunaan media sosial dan pesan instan selama kejadian bencana untuk mengumpulkan dan menyaring kondisi terkini yang terkonfirmasi dari penduduk di lokasi sekitar kejadian.

Platform yang sebelumnya bernama PetaJakarta.org, dikembangkan BNPB bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT), USAID, Pacific Disaster Center (PDC), Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) dan BPBD DKI Jakarta.

Saat terjadi banjir di Jakarta 2017 lalu, platform ini secara cepat dapat menghimpun data dan informasi banjir secara cepat dan realtime.

Pada saat itu, ribuan masyarakat melaporkan banjir dan PetaBencana.id diakses lebih dari 500 ribu pengguna dalam waktu kurang dari 12 jam, sehingga dampak bencana terpetakan secara cepat.

Ketika pola cuaca menjadi semakin tidak dapat diprediksi, kota-kota di Indonesia secara rutin dihadapkan pada tantangan peristiwa cuaca ekstrem. Kurangnya akses untuk informasi yang valid dan realtime menghasilkan kemampuan bagi BNPB untuk menciptakan inovasi yang berfungsi untuk memetakan daerah bencana serta memperkirakan konflik yang akan timbul.

Dengan memberikan informasi bencana yang valid, memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri dan membagikan informasi tersebut.

indopos.co.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius para pihak di Sulawesi Tenggara (Sulteng).

“Air adalah sumber kehidupan tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” kata Doni di sela-sela kunjungan di lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Sulteng, Senin (24/6/2019).

Air yang turun dari langit idealnya meresap dalam tanah untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya, lanjut Doni, tapi kalau air tidak meresap maka terus mengalir mencari jalannya sendiri hingga terkumpul merendam dan menghanyutkan apa pun.

“Karena itu, saya mengimbau pemerintah daerah membentuk tim yang melibatkan ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan sebab terjadinya bencana banjir, longsor dan apa rekomendasi tim pasca bencana meluluhlantakkan daerah ini,” pinta Doni.

Kedatangan Komisi VIII DPR dan barusan juga berkunjung Komisi V DPR serta sejumlah menteri adalah penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan warga korban banjir yang masih bertahan di pengungsian

Alumni Akmil tahun 1985 mengatakan, sedangkan tim yang akan dibentuk adalah yang akan merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan.

“Baik kegiatan investasi sektor pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum yang tidak taat hukum,” ungkap Doni yang pernah menjabat Wadanjen Kopasus.

Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu menjadi obyek kajian menarik para ahli.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik gagasan pembentukan tim yang akan menghimpun para ahli di bidangnya untuk merumuskan strategi penanganan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

“Bapak Presiden, BNPB, DPR, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius,” kata Ali Mazi.

Doni Monardo mengunjungi lokasi banjir Konawe Utara dan Konawe bersama Komisi VIII DPR RI yang diketuai Ali Tahir Parasong didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Danrem 143 Haluoloe Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto dan Dandim 1417 Kendari Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya. (ant)

Bisnis.com, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Pusat Letnan Jendral Doni Monardo mengatakan pengembalian fungsi hutan sebagai resapan air patut menjadi perhatian serius para pihak di Sulawesi Tenggara.

“Air adalah sumber kehidupan tetapi air akan murka ketika tidak lagi meresap ke dalam perut bumi. Bencana banjir adalah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” kata Doni disela-sela kunjungan di lokasi pengungsian korban banjir Kabupaten Konawe Utara dan Konawe, Senin.

Air yang turun dari langit idealnya meresap dalam tanah untuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya tetapi kalau air tidak meresap maka terus mengalir mencari jalannya sendiri hingga terkumpul merendam dan menghanyutkan apa pun, kata Doni yang pernah menjabat Wadanjen Kopasus.

Oleh karena itu, Doni mengimbau pemerintah daerah membentuk tim yang melibatkan ahli lingkungan, geologi, dan pemangku kepentingan lain untuk merumuskan sebab terjadinya bencana banjir, longsor dan apa rekomendasi tim pasca bencana meluluhlantakkan daerah ini.

“Kedatangan Komisi VIII DPR RI dan barusan juga berkunjung Komisi V DPR RI serta sejumlah menteri adalah penanganan jangka pendek untuk menyelamatkan warga korban banjir yang masih bertahan di pengungsian,” kata alumni Akmil tahun 1985.

Sedangkan tim yang akan dibentuk adalah yang akan merumuskan rencana jangka panjang penanganan lingkungan yang rusak akibat alih fungsi lahan, baik kegiatan investasi sektor pertambangan, perkebunan maupun perambahan kawasan hutan lindung oleh oknum yang tidak taat hukum.

Alur sungai, muara sungai dan sekitar muara sungai yang saat ini mengalami sendimentasi yang tinggi sehingga sungai tidak mampu menampung air yang mengalir dari hulu menjadi obyek kajian menarik para ahli.

Gubernur Sultra Ali Mazi menyambut baik gagasan pembentukan tim yang akan menghimpun para ahli di bidangnya untuk merumuskan strategi penanganan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

“Bapak Presiden, BNPB, DPR RI, TNI, Polri dan kementerian lembaga memberikan empati yang tinggi kepada Sultra yang dilanda musibah. Tentu, saran pembentukan tim evaluasi dan penanganan keselamatan lingkungan menjadi perhatian serius,” kata Ali Mazi.

Doni Monardo mengunjungi lokasi banjir Konawe Utara dan Konawe bersama Komisi VIII DPR RI yang diketuai Ali Tahir Parasong didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Danrem 143 Haluoloe Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto dan Dandim 1417 Kendari Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya.

tirto.id – Banjir membuat sebagian kawasan 8 kecamatan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, hingga kini masih terendam air. Sebelumnya, banjir yang melanda Konawe sejak lebaran lalu sempat berdampak terhadap kawasan di 25 kecamatan. Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Konawe, Santoso menyatakan banyak warga dari puluhan desa di delapan kecamatan tersebut masih bertahan di tempat-tempat pengungsian.

Santoso memaparkan hal ini ketika menyambut kunjungan Kapusdokkes Mabes Polri Brigjen Pol Arthur Tampi dan Kapolda Sultra Brigjen Pol Iriyanto di Konawe, pada Minggu (23/6/2019). “Kami juga melaporkan warga [pengungsi] mulai terserang sakit flu dan gatal-gatal,” kata dia.

Berdasar data yang dipaparkan Santoso, sebagian besar desa yang masih terendam air berada di kawasan kecamatan Pondidaha, Wonggeduku dan Wonggeduku Barat. Di Kecamatan Pondidaha, sebanyak 15 masih tergenang air. Di Pondidaha, 2.142 kepala keluarga yang terdiri dari 8.163 jiwa masih menghuni tempat pengungsian.

Sementara di Kecamatan Wonggeduku Barat, lima desa masih tergenang air dengan pengungsi sebanyak 4.070 kepala keluarga yang terdiri dari 5.312 jiwa. Sebanyak 2.246 kepala keluarga yang terdiri dari 8.548 jiwa juga masih mengungsi di Kecamatan Wonggeduku karena wilayah 14 desa di sana masih terendam air.

Santoso menambahkan banjir di Konawe diperkirakan membuat 9.000 hektare area pertanian dan persawahan hingga kini terendam. Baca juga: Ada Proyek Tambang di Balik Banjir Bandang Konawe Utara Data yang dipaparkan Santoso menunjukkan dampak banjir di Konawe yang mulai surut. Berdasar data yang dilaporkan pada 19 Juni lalu, di kabupaten ini sempat membuat 4.718 kepala keluarga yang terdiri dari 18.408 jiwa di 126 desa dan 8 kelurahan (18 kecamatan) mengungsi.

Banjir di Konawe juga tercatat mengakibatkan 193 unit rumah hanyut. Sebanyak 5.762 rumah dan 34 masjid juga sempat terendam air. Banjir yang melanda wilayah Konawe dalam setengah bulan terakhir disebut karena intensitas hujan yang tinggi membuat aliran Sungai Konaweha, Sungai Lahambuli, dan Sungai Rawa Aopa meluap. Kedatangan Kapusdokkes Mabes Polri dan rombongan pimpinan Polda Sutra ke Konawe pada hari ini untuk menyerahkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan.

sumber tirto.id

Liputan6.com, Konawe Utara – Desa Tapuwatu, adalah sebuah desa yang tak populer sebagai salah satu desa di Sulawesi Tenggara. Daerah ini, paling parah dilanda banjir Konawe Utara. Kini desa tersebut sudah menghilang dari peta akibat tersapu banjir.

Menuju Tapuwatu, memakan waktu sekitar 20 menit dari Wanggudu, ibukota Kabupaten Konawe Utara. Lokasinya tepat berada di bantaran sungai Asera, sungai terbesar di Konawe Utara.

Wilayah ini porak poranda, hancur bagai diterjang tsunami saat bencana banjir Konawe Utara, Jumat (7/6/2019). Dari 80 rumah, hanya tersisa 5 rumah saja yang masih berdiri usai banjir Konawe Utara.

Sebanyak 75 rumah lainnya, hilang tak berbekas diterjang banjir bandang setinggi 6 meter. Kondisi makin parah, saat banjir datang disertai material lumpur, pohon dan bebatuan.

Lima rumah yang tersisa, nyaris roboh dan sudah bergeser dari tempatnya semula. Tak bisa lagi ditinggali, karena diselimuti lumpur tebal bersama material bebatuan.

Saat Liputan6.com mendatangi wilayah ini, yang nampak seperti lapangan luas dengan pepohonan dan semak, semuanya berwarna kecokelatan. Padahal, lokasi ini tempat berdirinya 75 rumah yang dibangun memanjang di pinggir sungai Asera.

Sisi kiri-kanan jalan masuk desa sepanjang 300 meter, hanya ada sisa perabotan warga yang hanyut. Semuanya telah rusak, tertutup lumpur tebal hingga 1 meter.

Beberapa warga yang nampak berada di lokasi pada Sabtu (22/6/2019) siang, mengais-ngais lumpur. Mereka mencoba menemukan perabotan dapur yang tak sempat diselamatkan.

Erwin (38) salah seorang warga Desa Tapuwatu yang ditemui di lokasi, terlihat pasrah mengamati rumahnya yang hanya tersisa lantainya saja. Sedangkan dinding dan tiangnya, hanyut di sungai terbawa banjir.

“Saya mungkin tak akan tinggal disini lagi. Tetapi, saya belum tahu akan tinggal dimana,” ujar Erwin, Sabtu (22/6/2019).

Dia melanjutkan, masih trauma saat banjir menerjang desanya. Air sungai yang naik dengan cepat saat tengah malam, membuatnya tak bisa menyelamatkan barang berharga miliknya.

“Malam itu, saya hanya bisa bawa istri dan anak-anak serta baju di badan. Keluarga juga hanya pakai baju di badan saat banjir Konawe Utara,” ujar pria yang memiliki 4 orang anak ini.