Tokyo, Beritasatu.com – Pemerintah Jepang telah dan akan terus berkomitmen untuk mengerahkan para ilmuwan terbaiknya guna meneliti penyebab bencana alam beragam yang menimpa Sulawesi Tengah September 2018, sekaligus mempelajari potensi bencana di masa depan dan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak.

Kimio Takeya, pejabat senior Japan International Cooperation Agency (JICA), mengatakan para ilmuwan terbaik Jepang akan dikerahkan untuk meneliti tsunami, likeufaksi, gempa bumi, dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sulteng.

“Bagi pemerintah Indonesia ini merupakan pengalaman baru dengan adanya fenomena khusus likuefaksi dan tanah longsor,” kata Takeya saat ditemui Beritasatu.com di kantor pusat JICA di Tokyo akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan bisa memahami bahwa pemerintah Indonesia ingin cepat mengambil keputusan soal rekonstruksi, tata ruang, dan relokasi pasca-bencana.

Namun, untuk kasus yang sangat unik ini pemerintah butuh dukungan bukti-bukti ilmiah dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa diambil keputusan yang paling tepat.

“JICA membantu pemerintah melihat mana yang bisa cepat diputuskan, tetapi ada hal-hal lain yang tidak bisa secepat itu,” kata Takeya.

Jika buru-buru mengambil keputusan, sementara penyebab pasti likuefaksi tidak diketahui dan potensi terulangnya bencana tidak bisa diprediksi secara ilmiah, maka akan ada ketidakpastian dalam keputusan tersebut, paparnya.

Dengan melibatkan para ilmuwan di bidang geologi, Jepang bisa membantu Indonesia membuat keputusan yang lebih permanen berdasarkan hasil penelitian ilmiah, imbuhnya.

Sejumlah ilmuwan Jepang telah dikirim ke Sulteng dan mereka melakukan pengeboran di puluhan titik bencana untuk mendapatkan sampel dan memetakan daerah rawan bencana likuefaksi. 

Hasil penelitian itu disampaikan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan JICA di Sendai dan Tokyo, pekan lalu.

Turut hadir dalam tim Indonesia adalah pakar geologi Institut Teknologi Bandung Profesor Masyhur Irsyam yang juga sudah melakukan penelitian terpisah soal likuefaksi di Sulteng. Selain itu juga Dr Abdul Muhari, peneliti tsunami dan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari pihak Jepang, hadir ilmuwan senior seperti pakar geologi Prof Takaji Kokhuso dan Prof Kenji Ishihara, serta pakar tsunami dunia Prof Fumihiko Imamura.

Takeya juga mengingatkan bahwa bencana likuefaksi besar baru tiga kali terjadi di dunia termasuk Jepang dan Sulteng. Namun, peristiwa di Sulteng adalah yang paling luas cakupannya.

Rencana rekonstruksi yang dibuat pemerintah harus didasarkan bukti-bukti ilmiah dan itu bisa memakan waktu lebih lama.

“Karena fenomena seperti ini merupakan kasus yang sangat unik. Untuk likuefaksi ini baru kasus besar ketiga di dunia,” ujarnya.

“Dua kasus sebelumnya tidak menimpa wilayah yang sebesar ini.”

Pernyataan Takeya ini selaras dengan diskusi panjang soal likuefaksi antara pakar Indonesia dan Jepang. Ditemukan sejumlah perbedaan data sampel, dan juga kesaksian warga yang berbeda-beda, sehingga sulit dibuat kesimpulan yang cepat mengenai penyebab dan potensi terulangnya bencana.

Misalnya ada warga yang mengatakan terjadi semburan air panas, lalu ada juga yang memberi kesaksian tanah ambles. Selain itu juga longsor, banjir lumpur, dan pergeseran permukaan tanah.

Takeya berpesan agar dalam penanganan bencana yang sangat kompleks di Sulteng ini pemerintah tidak buru-buru.

“Jangan mencari kompromi yang mudah, tetapi carilah kompromi yang jujur,” ujarnya.

Simak pernyataan Takeya dalam video berikut (tersedia pengantar Bahasa Indonesia):

indopos.co.id – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan upaya perlindungan korban bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Bengkulu menjadi prioritas utama. “Untuk itu telah dikerahkan Tagana Provinsi Bengkulu dan Tim Kampung Siaga Bencana untuk melakukan pendataan, evakuasi korban ke tempat aman, pendistribusian logistik dan pelayanan dapur umum lapangan,” ujar dia, di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Secara bertahap, lanjut Agus, bantuan logistik tanggap darurat mulai menjangkau 7 kabupaten dan satu kota yang terdampak banjir. Logistik dikirim dari Gudang Pusat Kemensos dan Gudang Provinsi Bengkulu.

Sebanyak tujuh kabupaten terdampak adalah Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan satu kota terdampak adalah Kota Bengkulu.

Mensos menjelaskan bantuan logistik tanggap darurat yang dikirimkan senilai Rp 667.515.000 dengan rincian adalah Paket Makanan Siap Saji 1.000 paket, Lauk Pauk 1.000 paket, Mie 40 ribu bungkus, Makanan Anak 500 paket, Tenda Gulung 500 lembar, Tenda Serbaguna Keluarga 5 set, Sandang 500 paket dan Selimut 500 lembar.

“Pemerintah juga menyerahkan Santunan Ahli Waris 11 jiwa. Ahli waris setiap korban meninggal mendapatkan Rp15 juta dan sedang dalam proses verfikasi. Total santunan adalah Rp165 juta,” terang Agus.

Hingga Minggu petang (28/4/2019) jumlah bantuan yang telah disalurkan untuk Banjir Bengkulu adalah Rp 832.515.000. “Kemudian untuk bantuan kebutuhan makanan, telah didirikan layanan dapur umum sebanyak dua titik yakni di Desa Tanjung Jaya Bengkulu dan Kantor Dinsos Provinsi Bengkulu,” ujar dia.

Seperti diketahui Provinsi Bengkulu dikepung bencana banjir dan tanah longsor sejak Jumat (26/4/2019). Banjir berasal dari luapan sungai maupun anak sungai yang mengalir menuju muara di laut Samudra Hindia sebelah barat Provinsi Bengkulu. Akibat bencana ini, 11 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat dan 3 orang hilang.

“Pemerintah menyampaikan turut berduka cita atas musibah banjir yang dialami warga di berbagai daerah. Baik di Bengkulu, Jakarta, Kalimantan Tengah maupun wilayah lainnya. Insya Allah pemerintah pusat terus berupaya mendorong logistik dan bantuan ke wilayah terdampak sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa perlindungan korban bencana menjadi prioritas pertama,” tutur Agus.

Menteri juga berpesan kepada seluruh personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh pelosok negeri bersama Kampung Siaga Bencana (KSB) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. (srv)

 

Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Watch mendukung rencana pemerintah dalam menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahkan mereka sudah menyiapkan usulan mengenai besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang bisa dilakukan pemerintah.

Usulan pertama, iuran kepesertaan untuk masyarakat miskin yang masuk ke dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI). Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usul agar iuran yang saat ini Rp23 ribu naik jadi Rp30 ribu per orang. 

BPJS Watch memperkirakan bila kenaikan iuran tersebut diberlakukan sejak Januari 2019, BPJS Kesehatan bisa mendapatkan dana tambahan Rp11,46 triliun. “Ini akan secara signifikan mendukung pembiayaan Program Jaminan Kesehatan dan menurunkan angka defisit BPJS Kesehatan,” katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (24/4).

Usulan kedua, untuk peserta kelas II. BPJS Watch usul iuran kepesertaan untuk kelas 2 naik dari yang saat ini hanya Rp51 ribu menjadi Rp55 ribu. Usulan ketiga, untuk kelas 3, iuran kepesertaan naik Rp1.500 jadi Rp27 ribu.

Sementara itu, untuk kelas 1, BPJS Watch usul agar iuran kepersertaan dipertahankan seperti saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk golongan penerima bantuan iuran.

Selain itu, pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI menjadi di atas 100 juta penerima, dari saat ini 96,8 juta penerima. Namun, ia masih butuh waktu untuk mematangkan rencana tersebut. Pemerintah, kata Sri Mulyani, perlu menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Timboel berharap selain menaikkan iuran kepesertaan, pemerintah bisa memperbaiki kinerja direksi BPJS Kesehatan dalam menarik tunggakan iuran sebesar Rp3,3 triliun dan meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian INA CBGs,” katanya.

Timboel juga berharap pemerintah dan BPJS Kesehatan juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Direksi harus memaksimalkan fungsi unit pengaduan di rumah sakit guna mendukung perbaikan pelayanan.

Pemalang – Peristiwa banjir bandang terjadi di Kali Rejasa, Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pad Rabu (24/4) sore. Sebanyak 6 dari 8 warga yang sedang berada di sungai setempat hanyut terbawa arus yang datang begitu derasnya.

Mereka yang hanyut ini merupakan anak-anak yang sedang bermain di sungai tersebut. Satu korban merupakan salah satu orang tua korban yang mencoba menyelamatkan anak-anak namun justru ikut menjadi korban. Sedangkan dua anak yang berada di tepi sungai berhasil selamat.

Dua anak yang terselamatkan dari banjir bandang yakni Fajar bin Arian (7) dan Indra bin Waeni (10). SedangkaneEnam korban banjir bandang yang hanyut diketahui bernama Tarno (55) dan putrinya yang bernama Iis (11),Tendi bin teguh (11), Fatir bin Arla (12), Rahma bin Wawa (11) dan Diki (11).

Kepala Desa Beluk, Yunus Supriyanto, pada detikcom menceritakan awal peristiwa tersebut terjadi saat tujuh anak seperti biasanya pada sore hari bermain di sekitar sungai Kalirejasa yang berada tidak jauh dari rumah-rumah anak-anak tersebut. Saat itu kondisi mendung.

Namun berbeda dengan kondisi di hulu di Desa Belik yang sudah terjadi hujan besar. Tidak menyadari akan ancaman air bah yang datang dari hulu, anak-anak warga setempat terus asyik bermain.

“Beberapa orang tua menyadari akan kondisi ini langsung mencari anak-anaknya menyusul ke sungai,” kata Yunus Supriyanto.

Namun upaya warga untuk mengingatkan anak-anak terlambat. Kelima anak-anak langsung hanyut diterjang derasnya air sungai yang datang dari hulu.

Melihat anaknya bersama teman-temanya hanyut terseret arus, Tarno langsung nekat menerjunkan diri ke sungai untuk menyelamatkan anak-anak. Sehingga tubuh Tarno bersama lima anak-anak tidak terlihat digulung derasnya air Kali Rejasa.

Upaya penyelamatan dilakukan oleh warga. Namun tidak membuahkan hasil. Dengan dibantu Tim Sar Gabungan, upaya pencarian warga yang hanyut dilakukan.

Kepala BPBD Pemalang, Wismo, pada detikcom mengatakan, tim gabungan langsung terjun untuk mencari para korban. Sekitar satu jam lebih setelah melakukan pencarian, korban pertama ditemukan atas nama Iis (11). Korban ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi kejadian sekitar pukul16.30 wib. Tim gabungan melanjutkan pencarian lagi. Sekitar 45 menit, tim menemukan korban kedua yakni Tarno (55) yang merupakan ayah Iis.

Tarno ditemukan tidak jauh dari temuan Iis pada pukul 17.15 wib. Keduanya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

“Upaya pencarian tim gabungan bersama warga terus dilakukan hingga petang,” kata Kepala BPBD Pemalang, Wismo pada detikcom.

Namun pada pukul 18.00 WIB di lokasi terjadi hujan deras yang membuat debit air naik, upaya pencarian dihentikan .

Kemudian pencarian dilanjutkan pada Kamis (25/4) pagi. Tim melanjutkan mencari 4 warga yangbhanyut yang saat itu belum ditemukan. Tim yang dibagi menjadi tiga ini, menyisir Kali Rejasa. Hasilnya dua anak yang hanyut ditemukan atas nama Diki (11) ditemukan pada jam pukul 06.30 WIB, di daerah Sawah Talang. Sedangkan Fatir (12), ditemukan sekitar jam 08.00 WIB. Keduanya ditemukan sudah tidak bernyawa.

Sebanyak empat korban tewas yang sudah ditemukan ini langsung dimakamkan pada Kamis (25/4) di jam berbeda di tempat pemakaman desa setempat.

Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian dua korban yang belum ditemukan yakni Tendi bin Teguh (11) dan Rahma bin Wawa (11). Namun lagi-lagi karena cuaca buruk, yakni hujan deras dan debit air naik, upaya pencarian dihentikan pada pukul 16.00 WIB sore kemarin. Upaya pencarian kembali dilakukan pada Jumat (25/4) pagi ini.

“Hari ini kita akan lakukan upaya pencarian kembali dua korban yang belum ketemu,” kata Wismo.
(sip/sip)

Jakarta, CNN Indonesia — Sesar Lembang adalah patahan di dalam bumi yang melintang di utara cekungan Bandung, Jawa Barat sepanjang hingga 29 kilometer. Dengan panjang puluhan kilometer tersebut, membuat risiko gempa yang bisa ditimbulkan cukup kuat bila terjadi.

Menyikapi hal tersebut, Badan Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemprov Jabar menyelenggarakan geladi ruang atau tabletop exercise (TTX) pada Selasa (23/4) di Lembang, Jawa Barat.

“TTX tersebut memfokuskan pada tiga tema utama, yaitu kesiapsiagaan masyarakat, aktivitasi pos komando, dan koordinasi multipihak serta penggunaan anggaran. Penyelenggaraan TTX ini selaras dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat koordinasi BNPB dan BPBD 2019 untuk pelaksanaan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala,” dalam keterangan resmi yang diterima dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (24/4).

Hasil kajian Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan Sesar Lembang berisiko terjadi gempa dengan magnitudo maksimum magnitudo 6,8.

Akhirnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan pemodelan peta tingkat guncangan atau shakemap. Skenario yang digunakan adalah magnitudo 6,8 dengan kedalaman 10 kilometer di zona Sesar Lembang. Pemodelan menunjukkan intensitas guncangan VII – VIII MMI.

Terkait dengan potensi ancaman Sesar Lembang, TTX BNPB-Pemprov Jabar bertujuan untuk meningkatkan dan menyamakan pemahaman ancaman dan risiko bahaya.

“Perlunya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan yang terkait, baik pemerintah, masyarakat, pakar, dunia usaha dan media terhadap sistem komando penanganan darurat bencana,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja pada siaran pers tersebut.

Wisnu menambahkan latihan ini juga untuk menguji dan mengharmoniskan rancangan Ranperpres SOP penanganan darurat bencana, Renkon BPBD Provinsi Jawa Barat, dan Rencana Tindakan Kontijensi Kodam III Siliwangi.

Di samping membangun kesiapan di tingkat pemangku kepentingan, BNPB dan pemerintah provinsi juga ingin membangun kesiapan masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Sehubungan dengan potensi gempa, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, wilayah Jabar memiliki tiga sumber gempa. Mereka adalah zona megathrust di wilayah selatan Jawa Barat, selatan Selat Sunda, dan sesar aktif di daratan. Setidaknya, ujar Daryono, ada terakhir sesar yang telah teridentifikasi adalah Sesar Baribis, Lembang dan Cimandiri.

Ia menerangkan sebanyak 26 kejadian gempa merusak dengan magnitudo 3.3 hingga 7.3 di wilayah Jawa Barat pada periode 1963 hingga 2018. Intensitas maksimum yang dapat ditimbulkan mencapai VIII MMI.

Sementara itu, Peneliti Geotek LIPI Mudrik Daryono mencatat secara detail Sesar Lembang dengan menggunakan metode tektonik geomorfologi dan paleoseismologi, membagi Sesar Lembang menjadi enam bagian.

Panjang keseluruhan dari bagian tersebut mencapai 29 km, mulai dari Cimeta, Cipogor, Cihideng, Gunung Batu, Cikapundang, dan Batu Lenceng.

Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan frekuensi 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam masih terhambat oleh revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Lebih dari 1 tahun RUU ini mengendap di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan draf RUU revisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah rampung dibahas di komisi I sejak awal 2018. Hanya saja saat diajukan ke  Badan Legislasi DPR RI draf tersebut tidak kunjung selesai.

Kharis menuturkan komisi I tidak mengerti alasan mengendapnya RUU Penyiaran di badan legislasi. Di samping itu, sambungnya, pihaknya juga tidak tahu kapan RUU tersebut akan rampung dibahas.

“Masih disinkroniasi dan harmoniasi di badan legislasi sampai sekarang belum selesai,” kata Kharis kepada Bisnis, Minggu (14/4/2019).

Kharis mengungkapkan bahwa komisi I terus mendorong agar RUU tentang Penyiaran segera selesai. Dia mengatakan bahwa RUU Penyiaran merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan oleh komisi I.

“RUU menjadi prioritas sudah pasti, sampai sekarang tidak kami ganti,” kata Kharis.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholders serta komunitas.

Dia menuturkan secara global, terdapat kesepakatan untuk menggunakan  pita frekuensi radio 700 MHz sebagai kanal jaringan komunikasi kebencanaan. Jaringan itu terbukti andal dan mumpuni untuk mendukung komunikasi kebencanaan.

“Frekuensi di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas,” kata Rudiantara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari menyebut, banjir yang terjadi disebagian wilayah Kendari pada Minggu (14/4) akibat meluapnya sungai Wuawua.

“Kalau (banjir) ini akibat luapan Sungai Wuawua, sehingga terdampak bagi rumah warga sekitar,” kata Kepala BPBD Kota Kendari, Suhardin kepada kendarinesiaid, Senin (15/4) pagi.

Menurut dia, sungai Wuawua mengalami penyempitan, sehingga tak mampu menampung debit air ketika hujan deras mengguyur. “Karena terjadi penyempitan sungai. Hujan keras, jadi tak bisa menampung air,” katanya.

Menurut dia, daerah paling terdampak banjir adalah Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, dilokasi itu, lanjut dia, ketinggian air mencapai 1 meter lebih dan dibeberapa tempat juga hampir rata.

“Ada beberapa tempat airnya juga cukup tinggi. Sejak pukul 5 sore kemarin kami sudah standby di lokasi untuk memantau dan mengevakuasi warga dengan menurunkan perahu dan menyiapkan pompa air,” sambungnya.

BPBD Kendari juga hingga saat ini belum bisa mengkonfirmasi berapa jumlah rumah warga yang terendam banjir. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk mengetahui jumlah rumah warga yang terendam.

Dari hasil pemetaan BPBD Kendari tentang daerah rawan banjir, kata Suhardin, Kecamatan Wuawua tidak termasuk daerah rawan. Sehingga, banjir di Wuawua kali ini menambah daftar panjang daerah rawan banjir di Kendari.

“Sebenarnya setelah kita petakan itu ada 9 Kecamatan(rawan banjir). Wuawua ini tidak termasuk kategori rawan sebenarnya, tapi kejadian juga,” tutupnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan, pihaknya kedepan akan lebih berfokus pada pencegahan bencana agar mengurangi jumlah korban jiwa.

Sejak tahun 2000 sampai dengan 2019 menurut Doni, peringkat Indonesia dalam jumlah korban akibat bencana berada di posisi kedua dunia. Dimana dalam rentang waktu 19 tahun tersebut jumlah total korban mencapai sekitar 180.000 orang.

“Saya melihat dalam 19 tahun terakhir, Indonesia peringkat kedua dunia dari jumlah korban akibat bencana. Di Indonesia itu total korban sekitar 180.000, salah satu yang terbesar akibat Tsunami Aceh (2004). Peringkat pertama itu Haiti 200 ribu korban,” jelas Doni dalam kunjungannya di Graha Pena, (12/4/2019).

Menurutnya, beberapa bencana yang terjadi di tanah air merupakan efek lalainya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem disekitarnya. Dalam contohnya ia mengatakan, banjir dan longsor yang kerap melanda diakibatkan beberapa faktor seperti pembabatan hutan serta tidak berfungsinya sungai sebagai dengan semestinya.

“Bisa dikatakan ini semua bencana yang terjadi mayoritas karena ulah manusia, sehingga kapasitas kita untuk mencegah harus ditingkatkan. Dan tidak hanya menangani penanggulangan saja,” lanjutnya.

Dirinya juga kembali mencontohkan yakni bencana kebakaran hutan gambut yang kerap terjadi di beberapa titik Indonesia. Musibah tersebut hampir terjadi di setiap tahun terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Dari adanya hal tersebut pemerintah selalu mengeluarkan dana yang bisa dibilang cukup banyak. Dana tersebut dipergunakan untuk operasional helikopter untuk memadamkan di titik api.

“Setiap tahun itu pemerintah kehilangan uang triliunan rupiah hanya untuk memadamkan api, sedangkan api itu tidak padam-padam. Mengapa? karena kedalaman gambut disana rata-rata 20 meter bahkan sampai 36 meter,” tambahnya.

“Ini semua kembali masalah manusia. Bisa dikatakan pembakaran lahan dilakukan manusia dengan sengaja. Intinya, Kita jaga alam, dan alam akan menjaga kita,” tegasnya.

Untuk mengatasi terkait kebakaran hutan, BNPB dan Badan Restorasi Gambut (BRG) mendorong program dimana masyarakat untuk menanam kopi liberika di lahan gambut, baik yang pernah atau belum terbakar. Mengingat, kopi sampai dengan saat ini sudah menjadi komoditas yang sangat laris dipasaran.

Sementara itu terkait upaya BNPB dan Pemerintah untuk meminimalisir jumlah Korban Jiwa, diantaranya adalah pembangunan berorientasi pada daerah rawan kebencanaan, melibatkan pakar kebencanaan, dan memberikan peringatan dini yang terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto mengatakan setidaknya terjadi 79 kejadian bencana di Kabupaten Sleman sepanjang Maret. Bencana tersebut terbagi atas empat kategori.

Ia menuturkan, terdapat 46 kejadian bencana angin kencang, 19 kejadian bencana tanah longsor, enam kejadian bencana banjir dan delapan kejadian bencana sambaran petir.

Untuk itu, Joko menekankan, pembinaan dan pelatihan kesiapsiagaan demi menghadapi bencana harus ditanamkan sejak dini. Terlebih, bencana memang tidak pernah bisa diprediksi.

Salah satunya dilakukan di lingkungan sekolah dengan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) atau Sekolah Siaga Bencana (SSB). Hari ini, sudah ada 61 SPAB atau SSB.

Terakhir, dibentuk di SMP N 4 Pakem. Joko berpendapat, pengukuhan SPAB atau SSB telah dilaksanakan dengan penandatanganan kerja sama sister school sekolah terdampak.

Kerja sama itu dilakukan dengan menggandeng Universitas Islam Indonesia sebagai penyangga. Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung Kepala SPM N 4 Pakem dan Rektor UII.

“Jadi, ketika ada bencana, sekolah terdampak dapat dievakuasi dan melakukan kegiatan belajar mengajar di UII,” kata Joko usai Gladi Lapang SPAB/SSB di SMP N 4 Pakem, Jumat (12/4).

Sepanjang tahun ini, Kabupaten Sleman sendiri menargetkan 63 SPAB atau SSB dan 53 Desa Tangguh Bencana (Destana). Artinya, tinggal dua SPAB atau SSB untuk melengkapi target tahun ini.

Sedangkan, untuk Desa Tangguh bencana, saat ini Kabupaten Sleman baru memiliki 45 Destana. Itu berarti masih harus dikejar delapan Destana untuk merampungkan target 2019.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun berpendapat, pengukuhan ini merupakan bentuk edukasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Termasuk, bagi siswa-siswa secara berkesinambungan.

“Kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam menghadapi bencana perlu dibangun, bencana memang tidak dapat dihentikan, tapi dapat kita minimalisir dampaknya,” ujar Sri.

Angka 79 kejadian bencana itu sendiri belum termasuk jumlah pohon tumbang yang juga cukup tinggi sepanjang Maret. Bahkan, belum pula menghitung kejadian bencana terkait Gunung Merapi.

Gunung Merapi sendiri masih berstatus waspada atau berada di level dua. Walau menunjukkan sedikit penurunan pada awal Arpil, aktivitas guguran terbilang tinggi pada pekan terakhir Maret.

Hal itu dapat dilihat dari aktivitas kegempaan yang dikeluarkan. Terlebih, pada pekan terakhir Maret, aktivitas kegempaan seperti lava pijar atau awan panas yang dikeluarkan cukup tinggi.

Selama periode 25-31 Maret 2019, tercatat setidaknya 11 guguran awan panas dikeluarkan Gunung Merapi. Guguran itu sebagian besar masih mengarah ke hulu Kali Gendol.

Awan panas memiliki jarak luncur paling rendah 850 meter yang terjadi pada 29 Maret 2019. Sedangkan, jarak luncur paling tinggi tercatat 1.000 meter terjadi pada 27 Maret 2019.

Sedangkan, untuk aktivitas guguran lava pijar terjadi setidaknya 30 kali. Jarak luncur paling rendah tercatat 350 meter, dan jarak luncur paling tinggi tercatat mencapai 1.000 meter.

Guguran lava pijar tertinggi terjadi pada 27 dan 30 Maret 2019. Praktis, hanya 26 Maret 2019 yang minim aktivitas berupa guguran awan panas ataupun guguran lava pijar.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Bencana banjir di Iran telah menelan korban hingga 76 orang warganya. Beruntung, dalam musibah banjir bandang itu tak satu pun Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di berbagai tempat di Iran tertimpa bencana. 

Atas bencana yang banyak merenggut korban jiwa, Dubes RI untuk Iran, Octaviano Alimudin atas nama pemerintah RI dalam setiap kesempatan dalam pertemuan-pertemuan kenegaraan telah menyampaikan belasungkawa dan duka mendalam. Saat ini, katanya, banjir yang melanda berbagai tempat di Ira sudah mulai mereda. Selanjutnya, pemerintah Iran sudah berupaya melakukan penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut. 

“Tahapannya bukan lagi darurat. Saat ini sudah memasuki tahapan rehabilitasi dan target mereka (Iran-red) selesai dalam dua bulan,” ujar Dubes Octaviano kepada Republika.co.id, Ahad (14/4).

Dubes menyebutkan, saat banjir berlansung bertepatan dengan masa liburan. Karenanya, banyak mahasiswa dan pelajar Indonesia tak terkena dampak langsung dari bencana banjir tersebut. Lebih dari itu, katannya, komunikasi antara KBRI dengan WNI yang ada di Iran relatif berjalan lancar. 

“Banyak mahasiwa-mahasiswa sedang berlibur di luar kota semisal di Tehran dan Qom. Kami terus melakukan monitoring terhadap WNI di sini, alhamdulillah semua aman,” ujarnya seraya mengatakan, KBRI juga menyediakan ruangan atau tempat bagi mahasiswa dan mahasiswa untuk menetap sementara guna menghindari bencana banjir.

Sebelumnnnya, Pejabat Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Tehran, Tety Mudrika menyatakan, sejak 23 Maret hingga saat ini sebanyak 22 provinsi dari 31 provinsi di Iran terdampak bencana banjir bandang sehingga seluruh masyarakat Iran diminta untuk tetap waspada. Atas kondisi itu, katanya, sejak awal KBRI sudah lakukan berbagai langkah.

Pertama, melakukan kontak di WAG beranggotakan tidak hanya WNI tapi juga Diaspora Indonesia (WNI yg menikah dengan WN Iran).”Sejauh ini mereka dalam keadaan baik2 saja dan jauh dari lokasi bencana banjir bandang,” ujarnya.

KBRI, katanya lagi, telah mengeluarkan dan menyebarluaskan imbauan (safety warning) kepada WNI dan diaspora Indonesia di Iran untuk tetap waspada dan menghindari tempat-tempat yang rawan banjir bandang serta menghubungi hotline/nomor telepon KBRI Tehran. Selain itu, Pemerintah Iran telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan korban,  pemulihan pascabencana termasuk penanganan trauma pascabencana terutama perempuan dan anak-anak.