Category: Berita

BNPB: Mitigasi Bencana Masyarakat Indonesia Masih di Bawah Standar

Liputan6.com, Jakarta – Tempo Media Group bersama Taman Impian Jaya Ancol menyelenggarakan forum diskusi ECO TALK dengan tema ‘Amankah Jakarta dari Tsunami?’

Acara ini digagas atas dasar kekhawatiran akan kurang siaganya masyarakat Indonesia akan kebencanaan, terutama tsunami.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesigapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bernadus Wisnu Widjadja, posisi Indonesia masih di bawah standar dalam soal mitigasi bencana. Itu berbeda jauh dengan negara lainnya.

“Pendapat saya jika standarnya 60, maka masyarakat Indonesia kurang dari itu. Jika Jepang 80 atau 90,” kata Bernadus di Ancol, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Pernyataan itu muncul saat ditanya moderator terkait kuantifikasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

Bernadus menyandarkan pendapatnya pada penelitian yang pernah dilakukan di Mentawai pada 2014 setelah empat tahun tsunami menimpa daerah itu. Penelitiannya terkait kesiapsiagaan masyarakat Mentawai dalam menghadapi bencana.

“Tidak mempunyai kesiap-siagaan pada saat saya teliti,” ujarnya.

Diskusi yang bertempat di Hall Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta itu membahas terkait mitigasi bencana untuk menekan risiko bencana di Indonesia.

Selain itu, diskusi ini juga untuk membangun kesadaran tentang potensi dan risiko bencana, serta menemukan pendekatan dan solusi konstruktif untuk menghadapi kepanikan yang diakibatkan kurangnya pengetahuan tentang kebencanaan.

Gubernur Sulteng Sampaikan Ucapan Terima Kasih Basarnas Atas Bantuan Saat Bencana 28 September

TRIBUNNEWS.COM, PALU — Gubernur Provinsi Sulteng H Longki Djanggola, memimpin upacara HUT ke-47 Basarnas di Halaman Lapangan Pogombo, Jalan Ahmad Yani, Kamis (28/2/2019).

Sesaat sebelum meninggalkan mimbar upacara, tiba-tiba, orang nomor satu di Sulteng itu berbicara melalui pengeras suara.

Longki mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Basarnas Palu dan seluruh jajarannya.

Ia berterima kasih karena Basarnas selalu membantu masyarakat Sulawesi Tengah saat terjadi bencana alam.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Terutama lanjutnya, pada masa-masa genting bencana besar yang terjadi di tiga daerah di Provinsi Sulteng, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

“Khususnya pada bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018,” terangnya

sumber: Tribunnews.com

Perlunya Mitigasi Bencana Demi Perkembangan Sektor Pariwisata

Liputan6.com, Jakarta – Letak Indonesia di wilayah lingkaran api atau Ring of Fire tak ayal membuat sejumlah bencana alam kerap melanda. Gempa bumi dan tsunami belakangan menjadi perhatian publik lantaran kerap terjadi di Tanah Air dalam setahun terakhir.

6 Agustus 2018, gempa tektonik magnitudo 7 mengguncang wilayah Lombok dan sekitarnya. Kejadian serupa disertai hantaman tsunami juga meratakan Palu dan Donggala sebulan kemudian, tepatnya 28 September 2018.

Belum lagi material longsor dari aktivitas Gunung Anak Krakatau pada 22 Desember 2018, menimbulkan gelombang tsunami di Selat Sunda. Sejumlah wilayah di Lampung dan Banten porak-poranda.

Deretan bencana alam ini berdampak ke segala bidang di pemerintahan, termasuk juga persoalan penurunan pemasukan negara. Dalam hal ini, sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pun mengakui, bencana alam memberikan dampak kurang baik untuk sektor pariwisata di Indonesia. Kerugian akibat peristiwa tersebut juga ditaksir tidak sedikit.

Dia menyoroti kondisi Bali yang disebut akan menghasilkan sumber devisa negara terbesar di Indonesia. Namun, peringatan status bencana terkait erupsi Gunung Agung dinilai menghambat perwujudan harapan itu.

“Begitu pemerintah daerah menetapkan status darurat, apa yang terjadi? Negara-negara di seluruh dunia mengeluarkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu,” ungkapnya di Hotel Aone, Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Persepsi demikian membuat masyarakat enggan berkunjung ke Pulau Dewata. Arief menilai, kondisi darurat yang ditengarai bisa menghalangi turis masuk ke daerah pariwisata perlu segera dicabut, namun tetap tak mengurangi tingkat kewaspadaan terhadap potensi bencana.

“Permintaan saya cuma satu, cabut itu. Ada surat dari PHRI Bali, bahwa daerah ini sudah lumpuh. Kondisi Bali sudah kurang baik. Segera cabut kondisi darurat, jangan memprediksi sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi,” tungkasnya.

Di samping masalah penetapan status, Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho memiliki sudut pandang lain. Dia menyinggung paradigma masyarakat mengenai pandangan terhadap bahaya bencana akibat gunungapi aktif.

Menurutnya, turis lokal maupun mancanegara tak perlu takut selama berada di luar radius berbahaya. Tidak diperbolehkan memasuki kawasan berbahaya di dalam radius itu.

“Status awas dan siaga hanya ada di dalam radius itu. Di luar radius itu aman, saya nyatakan aman,” tegasnya di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (27/02/2019).

Sutopo menjelaskan, penting untuk melakukan mitigasi setelah mengetahui potensi bencana di daerah tertentu. Tak perlu menunggu pemerintah, katanya, warga lokal juga bisa berinisiasi menciptakan peringatan dini bersifat persuasif.

Jika budaya ini terus dijalankan, lanjut Sutopo, korban akibat bencana bisa diminimalisir. Pariwisata pun akan mengalami perkembangan signifikan.

“Mitigasi bencana di sektor pariwisata di Indonesia masih sedikit, kita harus akui. Kita siapkan hotel-hotel yang tahan gempa. Rambu-rambu evakuasi disiapkan. Kalau semua mengandalkan pemerintah, itu tidak mungkin,” kata Sutopo.

Minimnya mitigasi tak lepas dari publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar daerah rawan bencana. Kata Sutopo, masyarakat perlu mendapat informasi lengkap terkait kegiatan pencegahan bencana, terlebih warga sipil terlibat langsung dalam program ini.

“Jangan menunggu data sempurna. Kita sampaikan ke publik, jangan menakut-nakuti, kita sampaikan secara soft agar masyarakat tetap tenang,” imbuh pria yang juga akademisi ni.

Tak hanya masyarakat dan BNPB, mitigasi juga perlu diinisiasi oleh berbagai elemen dalam kewarganegaraan. Jika integrasi terus terjalin, tentu pekerjaan akan menjadi lebih ringan dilakukan.

Langkah Mitigasi Bencana

Kabag Divisi Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Taufan Maulana mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB dan PVMBG terkait langkah konkrit mitigasi bencana.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir sejumlah bencana yang bisa terjadi. Namun, Taufan mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena belum ada inovasi termutakhir untuk memprediksi terjadinya bencana alam.

“Ini yang diharapkan kedepan memiliki SOP yang dikombinasikan oleh BNPB dan PVMBG. Kita lajukan simulasi, terkadang ini berguna kalau bahaya terjadi dan masyarakat panik.

Terkadang itu bisa membuat korban bencana lebih banyak lagi, di samping bencana itu sendiri,” ujar Taufan di Jakarta, Rabu (2/02/2019).

Sinergitas antara lembaga pemerintah juga dinilai belum maksimal. Pelaku usaha di bidang perhotelan dan pariwisata, kata Taufan, selayaknya melakukan hal serupa guna mengantisipasi kepanikan saat bencana datang.

“Pelaku usaha di perhotelan juga bisa memerhatian dan turut bersinergi dengan BMKG, PVMBG dan lain lain. Jangan panik. Kalau sudah panik, pasti bubar. Sehebat apapun persiapannya, kalau udah panik, pasti akan bubar. Mitigasi adalah kunci yang paling dibutuhkan untuk di negara kita,” ucapnya menandasi.

Kendati demikian, masyarakat dinilai perlu selektif dalam menentukan penginapan di daerah rawan bencana. Karenanya, Taufan menyarankan untuk menempati hotel yang telah tervalidasi.

“Kita harus memilih hotel yang strategis, berkualitas. dan bersertifikasi, serta tervalidasi,” pungkasnya.

Rifqi Aufal Autisna

Sri Mulyani Pastikan Skema Dana Bencana Rampung Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pembentukan kumpulan dana (pooling fund) untuk penanggulangan bencana alam akan rampung tahun ini. Saat ini, pemerintah masih mengkaji model pendanaan yang tepat dan tipe bencana alam yang bisa ditanggung.

Pooling fund merupakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan untuk penanggulangan bencana alam. Rencananya, pooling fund bisa segera ditransfer langsung kepada pemerintah daerah yang mengalami bencana alam, sehingga mereka bisa melakukan tindakan tanpa harus menunggu uluran pemerintah pusat.

“(Kajian) masih on going memang, tapi kami harap ini tetap bisa selesai 2019 ini,” jelas Sri Mulyani, Rabu (27/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan beberapa hal yang masih menjadi kajian dari pooling fund ini adalah tipe bencana alam di Indonesia dan skema transfer keuangan yang cocok untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut. Bahkan, ia mengaku juga terus meminta saran dari beberapa lembaga internasional mengenai model pooling fund yang aktif di beberapa negara.

Ia pernah menjelaskan bahwa skema pendanaan serupa juga dijalankan di negara-negara Karibia dan Meksiko yang ekonominya terganggu karena sering diterpa badai dan gempa bumi. Selain itu, Filipina juga punya skema pendanaan yang sama untuk menanggulangi bencana angin ribut.

“Selain itu kami juga belajar policy mengenai apa saja yang bisa di-cover melalui skema pooling fund ini. Desainnya sedang dibuat oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan masih berjalan,” terang dia.

Selama ini, pembiayaan penanggulangan bencana harus diajukan terlebih dulu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian, Kemenkeu bisa mencairkan kebutuhan dana itu menggunakan alokasi dana siap pakai (on call). Jika dana itu habis, BNPB bisa mengajukan tambahan kembali ke Kemenkeu.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi dan penanganan bencana alam sebesar Rp15 triliun pada APBN 2019 yang masuk ke dalam alokasi Bendahara Umum Negara (BUN). Alokasi anggaran ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari realisasi sementara aliran dana bencana mencapai Rp7 triliun pada 2018.

Akademisi: Perlu strategi dalam penanganan bencana alam

Purwokerto (ANTARA) – Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Indra Permanajati mengingatkan perlunya strategi penanganan bencana alam bagi daerah yang masuk ke dalam zona rawan.

“Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memasukan parameter bencana alam dalam perencanaan wilayahnya,” katanya di Purwokerto, Rabu.

Indra yang merupakan Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman tersebut menambahkan, strategi penanganan bencana alam juga berlaku untuk daerah-daerah yang sudah terlanjur berkembang pada lokasi yang rawan bencana.

“Misalkan, daerah yang sudah padat penduduknya yang sebenarnya mereka tinggal di wilayah yang rawan gempa dan tanah longsor,” katanya.

Dengan mengetahui kondisi tersebut, kata dia, maka menjadi tugas pemerintah dan masyarakat untuk sadar akan wilayahnya dan selalu waspada akan kemungkinan bencana yang mungkin bisa terjadi.

“Bencana alam adalah masalah yang tidak mudah karena kejadiannya tidak ada yang mampu mengetahuinya secara tepat, yang bisa dilakukan manusia hanya memperkirakan tempat kejadian dan masih sulit untuk memperkirakan waktu kejadiannya,” katanya.

Untuk itu, menjadi kewajiban pemerintah dan para ahli bencana untuk selalu berusaha melakukan langkah strategis dalam mengurangi dampak risiko bencana dengan sedapat mungkin menekan jumlah korban bencana dan dampak- dampak bencana yang ditimbulkan.

“Seperti dalam penanganan kejahatan di kepolisian dengan slogan turn back crime maka dalam penanganan bencanapun harus mempunyai slogan turn back disaster artinya kita bisa menekan dampak bencana itu dan siap ketika bencana terjadi,” katanya.

Sementara itu dia juga mengatakan, upaya mitigasi diperlukan mengingat Indonesia termasuk dalam wilayah rawan bencana alam. “Terkait dengan kondisi Indonesia yang di apit oleh tiga lempeng samudera menjadikan Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana alam, seperti bencana gempa bumi, tsunami, gunung api, tanah longsor, dan banjir,” katanya.

Karena itu, kata dia, perlu upaya intensif untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana.*

5 Hal Wajib Dipersiapkan Saat Wisata di Kawasan Rawan Bencana

VIVA – Di balik keindahan alam yang dimiliki, Indonesia juga menjadi daerah dengan cincin api sehingga menjadikannya sebagai wilayah dengan banyak jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, erupsi hingga tsunami. Terjadinya bencana tak dimungkiri turut mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.

Padahal sebenarnya, hal tersebut bukan sesuatu yang perlu ditakuti, asalkan mengetahui apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Selain itu, juga mengetahui jenis bencana yang mungkin dihadapi selama berada di lokasi wisata tersebut.

Dalam acara Diskusi dan Sosialisasi Mitigasi di Tempat Wisata dengan tema Be Aware, Be Prepare Before Travelling di Hotel A One Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Februari 2019, Kepala Bagian Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Akhmad Taufan Maulana menyampaikan pentingnya mengetahui langkah selamat saat berwisata di lokasi rawan bencana.

1. Memahami potensi bencana di kawasan wisata

“Jadi bagaimana masyarakat tahu yang dilakukan di sekitar itu. Kami tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas tapi yang paling penting, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika potensi bahaya terjadi,” ujarnya.

Langkah konkret lainnya adalah dengan membuat rambu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Terpenting masyarakat sadar untuk update info dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setempat.

2. Memperhatikan jalur evakuasi

Saat berlibur di wisata rawan bencana, perlu memperhatikan rambu evakuasi. Selain itu, tempat evakuasi di hotel dan wilayah tersebut.

3. Memilih hotel dengan kondisi bangunan yang baik

4. Mempersiapkan diri sebelum, sesaat dan sesudah gempa atau tsunami

5. Memahami informasi gempa bumi

Hal lain yang juga sangat penting adalah mengetahui dan memehami informasi gempa dan peringatan dini tsunami dari BMKG. Ini untuk mengantisipasi agar Anda terhindar dari potensi mengalami hal yang tak diinginkan saat bencana tiba.

Disaster Preparedness: How ready are the banks?

THE PHILIPPINES is among the most vulnerable to the impact of natural disasters and climate change. Last year saw 24 tropical depressions, 20 tropical storms, 16 typhoons, one super typhoon, and at least 13 earthquake episodes.

The cost of these damages goes beyond asset losses: a 2017 World Bank report titled “Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters,” noted that an estimated one million Filipinos were “plunged into poverty” after Super typhoon Yolanda caused $12.9 billion worth of damage. During the launch of that report, Socioeconomic Planning Secretary Ernesto M. Pernia said that the cumulative impact of natural disasters cost the Philippines an estimated 0.5%-0.6% of economic output annually, which may reduce economic growth by as much as 0.3-0.4 percentage points.

While natural disasters are commonly associated with the agriculture sector, banks are not spared from the wrath of nature. In an email to BusinessWorld, the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) said that major natural disasters could materially impact banks and other financial institutions’ operations and profitability, especially in terms of provision of credit, loan collection, liquidity constraints, and other disruptions to critical financial services.

“In our analysis using ‘The Big One’ (i.e., a hypothetical earthquake) scenario, financial consumers will most likely need access to their savings accounts, hence, we have worked with the industry on how they can ensure provision of said services to their clients,” the BSP said.

“On the other hand, the banks may themselves be in need of additional liquidity to service these withdrawals, of which the BSP’s business continuity plan (BCP) might need to be activated to provide standby liquidity support for banks.”

The BSP said that to ensure sound BCPs, they must be tested on a regular basis. Nevertheless, the central bank has said that banks have been prepared in dealing with potential disruptions from natural disasters based on their periodic onsite examinations and offsite supervisory activities.

“[A]s early as 2000, the BSP rules and regulations on business continuity were already in place mandating banks and other financial institutions to put in place adequate measures, such as redundant facilities, alternate data centers and other arrangements to ensure continued provision of mission-critical financial services,” it said.

The central bank added that it has updated such regulations in line with recent developments in global standards and best practices through BSP Circular No. 951 dated March 20, 2017, which provided more comprehensive guidelines on business continuity management. Under these measures, banks were given up to four hours as the maximum response time to resume operations when disaster strikes.

“BSFIs (BSP-Supervised Financial Institutions) need to identify mission-critical services that should continuously be available for their financial consumers. All processes, systems and resources associated with such services will now have to be protected to ensure continuity in the event of disasters,” the central bank said, adding that BSFIs would also have to consider the impact to the business as well as the degree of risks to be able to come up with sound arrangements with the necessary resources and infrastructure in place.

BSP added that non-compliance will be subject to BSP supervisory enforcement actions ranging from penalties, directives and other non-monetary sanctions depending on the degree of non-compliance.

Apart from executing its regulatory functions, the central bank also has relief measures in place: “The BSP extends assistance to affected BSFIs through regulatory relief such as waiver of interests on loans, moratorium on penalties and other sanctions relative to regulatory reporting and other concessions,” it said.

“Moreover, standby liquidity and credit facilities of the BSP are readily available to assist affected BSFIs.”

HOW BANKS PREPARE FOR THEIR BCPS
For Bank of the Philippine Islands (BPI) Chief Risk Office Marita Socorro D. Gayares, the Bank has been diligent in preparing for disruptions from natural disasters and that its BCPs are in place: “[W]e normally perform test exercises and tweak as necessary. We have studied the guidelines, identified the requirements that are not yet in place, and implemented changes to fully comply with the guidelines,” she said.

Ms. Gayares said that BPI’s BCP consists of “procedures on the response, recovery, resumption and restoration of critical processes within the set time objective…”

“[The] BCP is said to be effective if, during the testing or an actual BCP activation, immediate recovery and resumption of critical business processes was achieved, e.g. within the defined time frame,” the BPI official said.

The BCP activation, Ms. Gayares said, is cascaded from its main office down to the operating units including the branches. “Recovery procedures and BCP status are reported regularly to ensure that proper implementation was done,” she said.

For government-owned Development Bank of the Philippines (DBP), an approval process has been developed to make sure that their BCP can be implemented from the Head Office to the different branches.

“For events with bank wide impact, the Head Office Crisis Management Team (CMT) decides on the implementation of the BCP. For events with regional impact, the CMT in the region makes the decision, and if only a certain department or branch is affected, the head of that department or branch implements the BCP. However, authorized officers in the Head Office should still be informed if the BCP is implemented in the region, department, or branch level,” DBP explained.

DBP said that above all else, the employees’ safety is crucial in implementing its BCPs effectively.

“In disaster preparedness, while physical security (of premises) is a major concern, the safety of personnel is the Bank’s ultimate priority in any scenario, followed by the recovery of critical services,” DBP said.

BPI’s Ms. Gayares shared the same view on its personnel’s’ safety: “[E]mergency response plans are in place and these are regularly tested to ensure our employees are ready to respond. We have also identified evacuation areas for our employees across regions,” she said.

“As a financial service provider, we need to make sure that the basic banking services can be restored immediately, while ensuring the safety and security of our employees,” she added.

For its part, BDO Unibank, Inc. (BDO) President and Chief Executive Officer Nestor V. Tan mentioned that the best preparation for disasters are equipping its employees and fool-proofing its BCPs.

“A BCP is effective if all employees are aware of their respective roles and responsibilities and are able to perform these during an actual business disruption. Preparation is key by regularly testing and updating the BCP based on the results of each test, given that a BCP should reflect the current capabilities and resources of the organization,” Mr. Tan said.

BDO has appropriate BCPs in place in each branch and a centralized BCP coordinating team to make sure its BCPs are properly implemented and supervised.

“The bank (i.e, each unit of the bank) and its branches have their respective BCP which outlines the procedures to be followed per disruption scenario…As well, there is a BCP Central Coordinating Team that oversees and ensures that the BCP is properly implemented from the time disaster strikes up to recovery,” Mr. Tan said.

FAST BUSINESS RECOVERY
Aside from preparedness, banks also have in place steps to hasten recovery in their operations following a natural disaster.

“To mitigate the impact of natural disasters on the operations of BDO branches and ensure continued bank operations and customer access to BDO products and services, the bank has assigned a buddy branch for each branch nationwide. This allows BDO employees of the affected branch to temporarily report to the buddy branch to service the transactions of clients of their branch affected by the natural disasters,” said BDO’s Mr. Tan.

In cases of prolonged occurrence of a calamity, “the bank implements this BCP from the time of the disaster until full recovery,” he said.

For DBP, it is important to establish a clear communications plan with its personnel and customers.

“Customers are made aware if products and services are already available despite the onset of a natural calamity. Likewise, alternatives are utilized lacking the availability of required resources. Personnel are trained to handle or undertake contingency measures in order to that business operations may be resumed soonest,” it said.

“In cases of a prolonged occurrence of the after-effects of a calamity, advisories and information regarding the status of the Bank’s services shall be immediately disseminated to clients, including updates if necessary.”

For BPI, Ms. Gayares said that the Bank has redundancies and backup facilities for the critical components of their operations, including business recovery sites located in strategic locations.

“[W]e also have cross-functional teams identified to manage potential disruptive events, emergency situations, or disasters. This ensures that our clients can go to any BPI branch to fulfill their transactions and other banking needs,” Ms. Gayares said.

LEARNING FROM EXPERIENCE
Years of being exposed to different natural calamities, banks learned to improve its BCPs as well as their customer information management.

For one, DBP is requiring all of its business units to prepare, review, and update their BCPs to include the results of their tests and exercises as well as lessons learned from previous experiences in dealing with actual disasters. It has also created a “centralized management information system” in order to provide easy access to client information from one source.

In the case of BPI, it has reinforced its bank-wide “First Aid and Basic Life Support Training” for their personnel. “We have also strengthened the partnership with the Philippine Disaster Resilience Foundation, which coordinates local support from the government and other response agencies,” BPI’s Ms. Gayares said.

Meanwhile, BDO’s Mr. Tan said that they review and update their BCPs “based on whether or not the recovery objectives are met.”

“The bank back-tests its BCP[s based on] an actual disruption…and continually improves its BCP[s through] enterprise test scenarios and awareness programs based on the severity and impact of an actual disaster,” he said. — Lourdes O. Pilar

Rural people need to plan for disaster

Rural people need to plan for and learn about disaster survival and the array of disaster types they may have to deal with, writes Federated Farmers Hawke’s Bay provincial president Jim Galloway.

What the future holds for us is largely unknown but if history has taught us anything it is that it is safe to plan for disaster.

The Hawke’s Bay is no stranger to adverse events. Our history is marked by earthquakes, floods and fires so we need to think about disaster planning.

Recently I attended a workshop on the Hikurangi Subduction zone to learn about how our region would be impacted by a major earthquake (magnitude 8.9, the last one of which was about 500 years ago).

The major takeaway was the isolation we as a region, particularly rural people, are more than likely going to find ourselves flung into.

If a major shake happened here we would be flattened and alone.

Survivors in the Bay area would have to be able to look after themselves for a lot longer than probably anyone would expect after the predicted shakes, fires and five meter tsunami.

We probably wouldn’t be able to easily communicate as fibre cables that feed into cellphone towers would be shot and massive slips would block most roads.

The Government would focus its initial responses where the biggest human populations are, and that’s Auckland and Wellington followed by other urban centres.

What we know now is that if disaster strikes we are on our own for at least three days with little or no communications or electricity, but that’s still a best case scenario.

What the recent Nelson fire has shown us is that no one has planned for a 10 day-plus active fire event. But this is now a reality for some.

We need people to start planning for and learning about disaster survival and the array of disaster types they may have to deal with.

Also practise and ensure everyone in your family knows the plans.

The community will need better resourcing in terms of funding community resilience, coordinated efforts between central and local government and community groups.

That planning should be under way now, with all regions having common systems so anyone from anywhere can immediately step in and not have to spend valuable time getting up to speed.

Bogor Masih Berstatus Siaga Bencana, Berikut Daftar Wilayah Rawan

BOGOR – Warga Kabupaten Bogor diimbau mewasdapai bencana alam akibat cuaca ekstrem, baik itu tanah longsor maupun banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor masih menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor hingga Maret mendatang.

“Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar selau waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, tanah longsor, dan, puting beliung,” ujar Sekretaris BPBD Kabupaten Bogor, Budi Pranowo, saat dikonfirmasi Selasa (26/2/2019).

Diketahui, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Bogor pada Senin (25/2/2019) petang hingga malam kemarin membuat sejumlah titik dilanda beragam bencana. Mulai dari puting beliung yang mengakibatkan pohon tumbang, tanah longsor, hingga banjir.

Budi menjelaskan, status siaga bencana di Kabupaten Bogor merupakan penilaian Pemprov Jawa Barat yang menyebut ada beberapa kota dan kabupaten rawan bencana di wilayahnya, termasuk wilayah Kabupaten Bogor. “Dengan demikian, instruksi berlaku di setiap wilayah Kabupaten Bogor,” tutur Budi.

Ia menyebutkan, dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor terdapat 23 kecamatan yang masuk dalam zona merah rawan bencana alam, baik banjir maupun tanah longsor pada saat curah hujan tinggi seperti sekarang ini.

“Cuaca ekstrem itu membuat Kabupaten Bogor masuk dalam kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai daerah yang berstatus siaga bencana banjir dan longsor,” tandasnya.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Bogor yang paling besar yakni longsor. Hujan dengan intensitas tinggi berpeluang terjadinya pergeseran tanah sehingga menyebabkan longsor.

Pihaknya sudah mengidentifikasi 15 dari 40 kecamatan berpotensi longsor yang cukup tinggi, di antaranya Kecamatan Sukaraja, Tamansari, Megamendung, Cisarua, Sukamakmur, dan Cariu.

“Wilayah Barat Kabupaten Bogor paling berpeluang terjadinya longsor, daerah seperti Cigudeg, Leuwiliang, atau Tamansari, secara geografis memang lokasinya dataran tinggi dan perbukitan,” pungkasnya.

(thm)

Mitigasi Indonesia belum jauh tertinggal dari Jepang

Demikian disampaikan koordinator Advokasi dan Akuntabilitas serta Pengembangan Kapasitas, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Iskandar Leman pada acara Ngobrol Pendidikan Indonesia (Ngopi) bertema ‘Kajian Pendidikan di Wilayah Bencana’ di Jakarta, baru-baru ini.

Pembicara lainny yang hadir yaitu peneliti Geofisika Laut Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Nugroho Dwi Hananto dan Arif Haryono selaku General Manager Pendidikan Dompet Dhuafa.

“Memangnya kita sangat ketinggalan dengan Jepang? Tidak juga sebenarnya, karena negara kita itu jadi tempat di mana orang mencontoh,” ujar Iskandar.

Sifat mencontoh itulah yang membuat Indonesia cepat bergerak mengikuti, sehingga tidak tertinggal jauh.

Selanjutnya, Iskandar juga menjelaskan tentang perbedaan antara mitigasi dengan pencegahan bencana.

“Mitigasi adalah bagaimana kita mengurangi dampaknya, sedangkan pencegahan, bagaimana kita mengelola bencananya sedemikian rupa sehingga tingkat kekuatannya berkurang,” papar pria yang banyak berpengalaman merancang beragam pelatihan kebencanaan ini.

Untuk melakukan mitigasi bencana, perlu kerja sama berbagai pihak. Karenanya menurut Iskandar ada tujuan bersama yang harus diwujudkan.

“Tujuan bersamanya adalah mengurangi jumlah korban dan jumlah aset yang menjadi rusak karena itu,” terang Iskandar.

Pada konteks pendidikan, menurut Iskandar, mitigasi yang harus dilakukan mencakup tiga hal utama. “Pertama, fasilitas. Kedua, bagaimana manajemen rencananya. Dan ketiga adalah pendidikan pengurangan risiko bencana,” sebut Iskandar.

Diskusi ini juga bertujuan untuk mengadvokasi konsep pendidikan di wilayah bencana agar dapat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. [wid]