Category: Berita

Jakarta – TNI mengirim ratusan pasukannya untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang semakin meluas. Pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) itu dipimpin oleh Lettu Arm Imam Wahyudi.

Pasukan Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 10/Brajamusti Kostrad itu diberangkatkan oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito, mereka berangkat dari Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (24/2/2019). Mereka berangkat menggunakan pesawat Hercules C-130, A-1316 TNI AU menuju Pekanbaru di bawah BKO Korem 031/Wirabima di Riau.

Mayjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyemangati ratusan prajurit yang akan berangkat menuju Riau. Dia mengingatkan para prajurit TNI harus sigap hadir di tengah masyarakat dalam keadaan apapun.

“Kurang dari waktu 24 jam para prajurit sudah siap untuk diberangkatkan, hal ini menunjukkan bahwa kalian semua memiliki kesiapan operasional yang tinggi. Itu semua membuktikan kepada masyarakat kita bahwa TNI akan hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan TNI selalu siap mengawal negara dan bangsa ini dari berbagai bentuk ancaman,” ucap Ganip, dalam keterangan tertulis, Minggu (24/2/2019).

Menurutnya, bencana karhutla ini dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terutama ekonomi. Sebab, penanggulangan kebakaran hutan dapat menyedot anggaran negara yang begitu besar.

Ganip juga mengatkan karhutla dapat berdampak ke aspek sosial budaya hingga kesehatan masyarakat. Dia juga menyebut bencana karhutla ini juga bisa menyebabkan penyakit pernapasan.

“Karhutla juga berdampak terhadap aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat, karena akan mempengaruhi aktivitas mata pencaharian masyarakat serta menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lainnya menjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya

Garnip juga mengingatkan para prajurit untuk ikhlas dalam mengerjakan setiap kegiatan. Dia juga meminta para prajurit untuk selalu berdoa agar meminta perlindungan Tuhan.

“Saya berpesan kepada seluruh prajurit bahwa tugas yang kalian lakukan menjadi ladang amal ibadah kepada sesama kita, sehingga melahirkan sikap yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas Garnip.
(zap/mae)

BENCANA datang silih berganti menerjang Provinsi Lampung. Bencana terbesar datang pada 22 Desember 2018 lalu berupa tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau.

Ratusan penduduk di kawasan pesisir meninggal dan ribuan lainnya terdampak bencana. Hingga kini proses recovery bencana masih terus berlangsung. Kerugian material mencapai triliunan rupiah. Usai tsunami, pekan lalu hampir seluruh wilayah Lampung dikepung banjir yang disertai longsor. Ribuan rumah terdampak banjir.

Ribuan hektare lahan pertanian terendam. Banjir juga merusak infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, ribuan penduduk terkena dampak langsung banjir setelah tempat tinggal mereka terendam.

Ada berbagai faktor pemicu bencana, antara lain curah hujan yang tinggi. Namun, faktor terbesar bencana terjadi karena campur tangan manusia, antara lain alih fungsi lahan. Ihwal alih fungsi lahan itulah yang dibahas Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Lampung bersama Pemprov Lampung, pekan lalu.

Pemerintah Pusat menyoroti alih fungsi lahan di Lampung yang kurang terkendali dan berdampak pada rusaknya keseimbangan ekosistem dan memicu bencana alam. Proses pembangunan yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk memang selalu lapar akan lahan. Tetapi penggunaan lahan jika tidak melalui perencanaan jangka panjang yang matang justru akan menimbulkan dampak di kemudian hari.

Hutan bakau yang berfungsi sebagai benteng tsunami banyak yang berubah fungsi sebagai tambak dan lokasi wisata. Demikian pula kawasan hutan lindung yang berubah menjadi lahan perkebunan penduduk. Belum lagi lahan rawa yang kini telah disulap menjadi kawasan permukiman. Tidak heran, ketika curah hujan tinggi, air akan meluap dan meluber ke segala arah. Di musim kemarau, bencana kebakaran hutan dan lahan juga menjadi ancaman serius. Termasuk bencana kekeringan lahan maupun kesulitan air bersih selama musim kering.

Di Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung mencatat kerusakan bukit dan gunung mencapai 80%. Sedikitnya, terdapat 32 bukit dan gunung di Kota Tapis Berseri dan hampir seluruhnya telah mengalami alih fungsi lahan. Hanya tinggal berapa bukit atau gunung yang belum terjamah. Kerusakan gunung dan bukit ini menjadi salah satu pemicu banjir.

Untuk mencegah terulangnya bencana di masa depan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah yang permanen hingga puluhan tahun mendatang. Pembangunan kawasan industri dan perumahan itu perlu, tetapi harus melalui perencanaan yang baik. Pembangunan kawasan wisata juga sangat perlu untuk mendorong perekonomian Lampung, tetapi tetap harus memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Untuk itulah sudah saatnya semua pemangku kepentingan duduk bersama merumuskan kembali tata ruang provinsi Lampung ke depan. Dokumen tata ruang wilayah itu harus mampu menampung seluruh kepentingan tanpa harus merusak lingkungan. Pemerintah daerah, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, pengusaha lokasi wisata, perwakilan petani perkebunan, dan lembaga masyarakat lain harus segera duduk bersama membahas tata ruang terbaik untuk Lampung.

MALANG – Dalam Penanggulangan Bencana (Gulben) diperlukan sinergitas dan kesatuan komando serta koordinasi yang melekat antar-aktor kemanusiaan. Hal tersebut disampaikan Asisten Teritorial (Aster) Divif-2/Kostrad Kolonel Inf Erwin, setelah melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam bersama Basarnas dan Hawaii National Guard (HING) di Malang, Jawa Timur, Kamis (21/2/2019).

Erwin mengungkapkan, latihan bersama yang digelar dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Malang selama 13 hari (19-21 Februari 2019) berupa kegiatan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) dan Table Top Exercise (TTX).

“SMEE, merupakan salah satu bentuk kegiatan pertukaran informasi tentang tugas-tugas yang dilaksanakan oleh militer masing-masing negara, dalam hal ini terkait dengan tugas bantuan kemanusiaan penanggulangan bencana baik di Indonesia maupun di Hawaii,” ujarnya.

“Sedangkan TTX sendiri, salah satu jenis latihan tanpa pasukan dengan metode diskusi atau study kasus. Adapun tajuk atau tema Latma ini, Urban Search and Rescue (USAR),” imbuhnya.

Pada latihan yang diikuti oleh delapan orang delegasi dari Amerika tersebut, menurut lulusan Akmil tahun 1996 ini, delegasi Indonesia diwakili oleh 12 orang personel yang berasal dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU, masing-masing tiga (3) orang, kemudian ditambah dari Basarnas (2) orang.

“Saya sendiri selaku Ketua Delegasi Indonesia, sedangkan dari Amerika, Kolonel James Barros yang merupakan J3 atau Direktur Operasi Hawaii National Guard,” tuturnya.

“Ini, kali pertama dilaksanakan. Tujuan dari Latma (latihan bersama) ini sendiri untuk semakin meningkatkan hubungan dan kerja sama antara Indonesia dan Amerika, khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana,” kata Erwin.

Sekaligus, lanjut Erwin, merupakan ajang berbagi informasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan oleh masing-masing negara.

“Tanpa menghilangkan rasa saling menghargai atas standar prosedur yang ada, di antara kedua negara dan institusi, (Latma) ini juga dapat dijadikan sebagai forum untuk meningkatkan kepercayaan, wahana bertukar pengetahuan,” ujarnya.

Yang pada akhirnya, menurut mantan Dandim 1007/Banjarmasin ini, akan mencapai tujuan bersama yaitu sinergitas dan kesatuan komando serta koordinasi yang melekat antara aktor kemanusiaan.

“Dikarenakan Latma ini setingkat tingkat operasional, maka tidak fokus pada detail di tingkat taktis, namun dirancang untuk menterjemahkan Petunjuk Strategis ke dalam Operasional,” kata Erwin.

“Untuk kemudian dapat digunakan, sehingga menghasilkan respon yang efektif,” tambahnya.

Terkait dengan latar belakang peserta latihan yang berbeda-beda, maka ketika akan melaksanakan operasi bersama dalam kontijensi multinasional di seluruh dunia,menurutnya diperlukan suatu pedoman umum.

“Agar terjadi kesepakatan bersama, yaitu berupa Multinational Force Standing Operating Procedures (MNF SOP),” kata dia.

“Ini penting, karena akan digunakan oleh seluruh negara dalam merencanakan dan melaksanakan operasi bersama tersebut,” ucapnya.

Sebagai bagian dari promosi budaya dan wisata bangsa, selesai kegiatan, seluruh delegasi Amerika diajak mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Malang, seperti Museum Angkut dan Museum Brawijaya serta Coban Rais

(qlh)

VIVA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo mengatakan, dalam waktu 10 tahun terakhir, bencana alam sudah memakan korban sebanyak 11.579 jiwa. Angka tersebut lebih dari 50 persen, disebabkan oleh bencana gempa dan tsunami.

“BNPB merangkul media untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, kita harus mengurangi korban dan mencegah,” kata Doni di Kantor BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Kamis 21 Februari 2019.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, salah satu contoh bencana alam yang harus dicegah adalah kebakaran hutan. Pihaknya mencatat, rata-rata kasus kebakaran hutan diakibatkan oleh kelalaian manusia dan kurangnya edukasi.

Ia berharap, masyarakat di Indonesia dapat menyerap pesan dan informasi dari media massa terkait bencana alam.

“Walaupun ada kepala daerah yang tidak setuju 100 persen karena manusia, pemahaman itu tetap perlu. Kita itu hidup di pertengahan lempeng dan di atas cincin api. Mau tidak mau, suka tidak suka harus siap,” ujarnya.

Di samping itu, mantan Danjen Kopassus ini mengimbau pemerintah daerah untuk aktif menaman pohon di sekitaran pantai untuk mengurangi risiko dampak bencana tsunami. Ia meyakini, penanaman pohon dapat mengurangi kecepatan dan ketinggian air tsunami.

“Jika pantai yang rawan tsunami, harus perbanyak pohon. Ketika ada peringatan tsunami, cobalah masyarakat naik ke pohon, insya Allah selamat,” kata Doni.

Menurut Doni, pemerintah pusat saat ini belum bisa membangun banyak shelter tsunami di beberapa daerah rawan bencana. Sehingga, upaya alami dengan menanami pohon di sekitaran wilayah berpotensi tsunami, bisa mengeliminir bencana tsunami.

“Karena tsunami ini yang membahayakan bukan airnya saja, tetapi kecepatannya itu bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Kecepatan yang kencang, ditambah lagi material yang ada di dalam air itu sangat mematikan,” tambah Doni.
 
Sebelumnya, Doni menilai, peran media massa sangat penting bagi mengurangi tingkat risiko bencana alam di Indonesia. Peran media dapat menjadi bagian komponen bangsa, yang bertugas memberikan edukasi pra bencana kepada masyarakat.

“Kami berharap media sebagai penggandaan BNPB, membawa pesan peringatan dini kepada masyarakat,” ucap Doni.

Untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan kepada masyarakat, Doni mengatakan, pihaknya akan membuat forum diskusi secara rutin. BNPB juga akan mengajak media di setiap kegiatan, agar diharapkan dapat mencari tahu dan mendapatkan data yang akurat.

“Setiap bulannya para pakar diundang untuk diskusi, hasil diskusi akan disampaikan kepada media dan diteruskan ke publik. Ada atau tidak ada bencana kegiatan rutin ini akan terus kita lakukan,” ungkapnya. (asp)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, kerugian akibat bencana, khususnya korban jiwa, dapat dicegah bila masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. “Kita harus bekerja keras. Perlu pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tangguh menghadapi bencana,” kata Doni dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (21/2).

Doni mengatakan Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah yang rawan bencana karena berada di antara cincin api dan lempeng-lempeng bumi. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tantangan dan ancaman bencana yang berbeda-beda sehingga penginformasian dan pendidikan kebencanaan antara daerah satu dengan lainnya harus berbeda.

“Masing-masing daerah memiliki karakter dan potensi bencana yang berbeda-beda. Masyarakatnya harus disiapkan untuk bisa menghadapi bencana,” ujarnya.

Selama ini, korban jiwa akibat bencana di Indonesia cukup besar. Menurut data BNPB, selama 10 tahun terakhir terdapat 11.578 korban jiwa akibat bencana.

“Sepanjang 2018, terdapat 4.814 korban jiwa, paling banyak akibat tsunami dan tanah longsor,” katanya.

Di tingkat global, angka kematian korban jiwa akibat bencana juga sangat besar. Selama 20 tahun terakhir terdapat 1.220.701 korban jiwa akibat bencana.

“Jumlah korban jiwa akibat bencana melampaui jumlah korban jiwa akibat perang dunia,” ujarnya.

Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo menyebut korban bencana terbanyak berasal dari bencana gempa. Selain itu, dia menyebut korban jiwa banyak berjatuhan dari bencana tsunami.

“Kalau kita lihat persentase paling besar adalah karena gempa dan tsunami, dilanjut dengan tanah longsor,” ucap Doni di gedung Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (21/2/2019).

Namun Doni tidak menyebut detail persentase yang dimaksud tersebut. Selain itu, dia tidak merujuk pada waktu kejadian bencana yang dimaksud.

Doni ingin masyarakat teredukasi menghadapi bencana. Sebab, dia menyebut BNPB tidak dapat bekerja sendiri tanpa peran serta publik.

“Tentu BNPB nggak bisa sendirian dan perlu bantuan (media) untuk memberikan edukasi dan informasi agar masyarakat selalu siap menghadapi persoalan agar menjadi tangguh, tangguh saja tidak cukup kalau tidak diberikan pengetahuan,” imbuhnya.

Terlebih, di era sekarang, Doni menilai media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi. Doni menganggap peran media sangat besar untuk masalah kebencanaan, baik saat sebelum atau sesudah terjadi.

“Karena dengan keterbukaan informasi dan akses yang sangat luas kepada media untuk mengetahui terkait kebencanaan, maka media itu menjadi ujung tombak kebencanaan, tentu bisa mengurangi risiko,” ucapnya.
(eva/dhn)

SEMARANG – Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa wilayahnya berada di daerah bencana. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk peduli dan mengerti terhadap ancaman bahaya maupun risiko yang ada.

Ganjar menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah pada Rabu (13/2) di Kantor Gubernur, Semarang, Jawa Tengah.

“Siapa saja dapat belajar bencana apa saja, ada di wilayahnya. Kita punya gunung berapi yang banyak, punya sungai yang sangat banyak, kita punya laut. Dan di sisi lain, selalu ada evolusi bumi yang terjadi dimana ada yang disebut bencana,” ujar Ganjar di hadapan jajaran TNI/Polri, BPBD se-Jawa Tengah, perangkat daerah.

“Mulai dari mitigasi kita mesti paham, kita berada di daerah mana mesti paham, dan benar ketika kita merencanakan suatu pembangunan seringkali abai, terutama pada tata ruang,” tambah Ganjar.

Senada dengan penyampaian Gubernur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan, bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus serius untuk dilakukan sejak awal.

“Kita harus bisa menyusun rencana jangka panjang karena peristiwa alam akan berulang. Baik itu tahunan, lima tahunan, seratus tahunan dan seterusnya. Kita tidak boleh egois, pikirkan juga generasi mendatang,” ujar Doni

“Bangsa ini akan menjadi bangsa besar apabila generasi sekarang mampu berkorban untuk generasi mendatang,” tutur Doni.

Doni mengilustrasikan sumber-sumber bencana dari ulah manusia seperti penambangan liar, pembuangan limbah berbahaya yang tidak memperhatikan lingkungan, perambahan hutan, maupun pemanfaatan lahan yang tidak tepat. Selain itu, Doni juga menambahkan bahwa sumber bencana lain yaitu bersumber dari peristiwa alam.

Menghadapi ancaman bencana, pihaknya menekankan pada beberapa komponen utama. Kerjasama dan sinergi multi-pihak antara pakar atau akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan media perlu pelibatan secara nyata.

Pada arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu (2/2) menyampaikan mengenai pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana.

Di samping itu, pendekatan metode dan nilai luhur bangsa yang mendukung kerja sama dan sinergi tadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Doni secara khusus mengajak para Komandan Kodim untuk melibatkan berbagai pihak di wilayahnya.

Sementara itu, melihat potensi ancaman bahaya di Provinsi Jawa Tengah, fenomena seperti aktivitas vulkanik, kegempaan dan tsunami menjadi perhatian dalam rapat koordinasi. Hadir pada rapat tersebut, Kepala BPPTKG Hanik Humaida, Pusgen Gayatri Indah Marliyani, dan Peneliti BPPT Widjo Kongko.

Sepanjang tahun 2018, BNPB mencatat 582 kejadian bencana terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, tanah longsor dan banjir dominan terjadi di provinsi ini, sedangkan wilayah administrasi yang sering terdampak bencana antara lain Cilacap, Wonogiri dan Magelang. Sejumlah kejadian bencana tersebut menyebabkan 45 jiwa meninggal dan lebih dari 1,7 juta jiwa mengungsi dan terdampak.

(wal)

sumber: okezone

Semarang – Anggaran senilai Rp 7 triliun akan digelontorkan untuk alat sistem deteksi dini bencana terintegrasi di Indonesia. Selain itu diusulkan pula agar alat-alat tersebut masuk kategori objek vital nasional sehingga dijaga aparat.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Doni Monardo saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah di gedung Setda Provinsi Jateng.

Doni mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa hari usai pelantikannya sebagai Kepala BNPB terkait alat sistem peringatan dini yang kini banyak rusak.

“Setelah ada rapat terbatas saya sampaikan kepada Pak Presiden alat dan sistem peringatan dini rusak karena alam dan perbuatan manusia,” kata Doni dalam sambutannya, Rabu (13/23019).

Ia juga mengusulkan agar alat sistem deteksi dini bencana menjadi objek vital nasional. Hal itu bertujuan agar alat dijaga aparat sehingga bertahan lama dan berfungsi optimal.

“Pak Presiden langsung tugaskan Panglima TNI untuk mengamankan alat-alat,” tandasnya.

Terkait pengadaan alat deteksi dini terintegrasi, Doni menjelaskan kementerian keuangan akan menganggarkan Rp 7 triliun untuk 3 tahun ke depan dan pengelolaannya diserahkan kepada BNPB.

“Akan bertahap 3 tahun ke depan. KementErian Keuangan anggarkan Rp 7 triliun,” pungkas Doni.

Ia menjelaskan mau tidak mau Indonesia memang harus bersiap dengan bencana karena berada di batang lempeng dan cincin api. Doni juga menggandeng seluruh pihak dalam antisipasi dan penanganan bencana termasuk para pakar.

“Para pakar ini di BNBP, tiap bulan pertemuan ada atau tidak ada bencana,” tegasnya.

Doni menjelaskan, bencana alam bisa menimbulkan korban jiwa lebih banyak dari korban perang. Selama 10 tahun sejak tahun 2008 ada 11.579 korban jiwa di Indonesia akibat bencana alam.

“Bencana bisa timbulkan korban lebih dahsyat dari peperangan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi usai acara, Doni menjelaskan kementrian keuangan sudah memberikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan dengan memanfaatkan anggaran tersebut.

“BMKG, BIG, BPPT, LIPI kemudian Badan Geologi akan ajukan usulan anggaran. Kementerian Keuangan sudah berikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang dibutuhkan,” kata Doni.

tirto.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten, menetapkan status tanggap darurat bencana retakan tanah di Kecamatan Cimarga dan Kecamatan Cibeber.

“Kita berharap warga yang terdampak bencana retakan tanah itu dapat direlokasi ke tempat yang lebih aman,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Kaprawi di Lebak, Rabu.

Penetapan status tanggap darurat itu karena retakan tanah yang terjadi di Kabupaten Lebak cukup membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa.

Pemerintah daerah harus merelokasikan warga yang terdampak bencana retakan tanah di Desa Gunungwangun, Kecamatan Cibeber, dan Desa Sudamanik, karena berpotensi terjadi longsoran hebat, apabila curah hujan di daerah itu cenderung meningkat.

Karena itu, BPBD menetapkan status tanggap darurat untuk retakan tanah di Desa Gunungwangun sejak tanggal 16 Januari sampai 7 April 2019.

Masyarakat yang terdampak bencana retakan tanah di Desa Gunungwangun sebanyak 19 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 71 jiwa. Mereka tinggal di pengungsian tenda BPBD.

Ancaman bencana alam di daerah itu cukup membahayakan karena berbatasan langsung dengan bencana longsor di Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia.

Sedangkan, bencana retakan tanah di Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, diberlakukan tanggap darurat sejak 25 Januari sampai 23 April 2019.

Warga Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, yang terdampak retakan tanah sebanyak 165 KK dengan menempati 104 rumah.

Ke-104 rumah itu kini rusak, beberapa diantaranya rusak berat hingga roboh total.

“Kami bekerja keras untuk penanganan korban bencana retakan tanah agar mereka terlayani dengan baik,termasuk bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.

Menurut dia, pembangunan relokasi untuk korban bencana retakan tanah akan direalisasikan sebanyak 114 rumah dan kemungkinan bisa bertambah.

Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas satu hektare di Kecamatan Cimarga untuk relokasi.

Selain itu juga BPBD akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, BNPB, BMKG, PVMBG Bandung,Relawan dan Pemerintah Provinsi Banten.

“Kami berharap dengan koordinasi itu penanganan bencana lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Rukun Tetangga (RT) 02/09 Kampung Jampang Cikuning, Desa Sudamanik Ubay mengatakan masyarakat terdampak retakan tanah menyambut positif rencana reloksi ke tempat yang lebih aman.

“Kami berharap penanganan relokasi ke tempat yang lebih aman bisa dilakukan secepatnya, karena warga merasa ketakutan dilanda longsor menyusul curah hujan cukup tinggi,” katanya.

KUNINGAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kuningan selama awal 2019 hingga sekarang sudah 49 kejadian. Karena itu warga diingatkan untuk waspada.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Agus Mauludin mengatakan, kejadian bencana alam terbanyak terjadi selama Februari hingga mencapai 34 kejadian. Sementara pada Januari ada 15 kejadian. Adapun bencana alam yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor sebanyak 22 kejadian, disusul angin kencang 10 kejadian, banjir sembilan kejadian.

 “Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah tahun ini banyak terjadi di wilayah Selatan Kuningan seperti Selajambe, Cilebak, Darma dan Subang. Yang paling banyak kejadian bencana beberapa hari yang lalu, kami mendapat laporan 30 kejadian bencana dalam kurun waktu empat hari,” ungkap Agus.

Yang menjadi fokus perhatian BPBD saat ini, kata Agus, adalah potensi bencana pergerakan tanah dan longsor yang mengancam pemukiman warga Dusun Ciawitali, Desa Cimenga, Kecamatan Darma. Seluruh warganya yang berjumlah 94 jiwa pun sudah mengungsi dan kini tengah dalam pemantauan petugas BPBD bersama aparat desa setempat.

“Adapun beberapa kejadian tanah longsor yang menutup akses Jalan Cipasung-Subang di beberapa titik berbeda sudah berhasil tertangani dalam kurun waktu satu hari kemarin. Dengan mengerahkan tiga unit alat berat semua titik longsor yang menutup jalan sudah berhasil disingkirkan dan aktivitas warga sudah bisa berjalan normal,” papar Agus.

Namun demikian, Agus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap segala potensi bencana alam yang mungkin terjadi selama musim hujan saat ini. Terlebih dari hasil prediksi BMKG yang menyebutkan musim hujan masih akan terjadi hingga Maret mendatang.

“Puncak musim hujan dengan intensitas tinggi diprediksi terjadi selama bulan Februari hingga awal Maret nanti. Oleh karena itu kami mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala potensi bencana. Terutama yang tinggal di daerah perbukitan untuk bisa membaca kondisi lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan apalagi ke sungai yang bisa menyebabkan sumbatan dan akhirnya menimbulkan bencana banjir,” pungkas Agus.(fik)