Category: Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan ada tenggat waktu saat tsunami Selat Sunda mencapai daratan. Tsunami tersebut, kata dia, terjadi setelah adanya longsor bawah laut yang diduga akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Berdasarkan hasil penelitian, ada tenggat waktu 24 menit dari longsor pemicu tsunami, dan perjalanan gelombang sampai menghantam pantai,” ujar Sutopo di kantor BNPB, Jakarta, Selasa, 25 Desember 2018.

Tsunami Selat Sunda terjadi pada Sabtu malam, 22 Desember 2018. Tsunami diduga disebabkan oleh longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat adanya erupsi Gunung Anak Krakatau pada pukul 21.03 WIB. Kemudian, tsunami yang menghantam pesisir barat Banten dan Lampung Selatan itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB.

Alat pencatat gelombang atau tide gauge BMKG merekam ketinggian gelombang di beberapa daerah. Tide gauge wilayah Serang merekam ketinggian gelombang 0,9 meter pada 21.27 WIB, tide gauge Banten merekam ketinggian 0,35 meter pada pukul 21.33 WIB.

Sedangkan tide gauge Kota Agung, Provinsi Lampung, merekam gelombang pada pukul 21.35 WIB dengan ketinggian 0,36 meter, serta tide gauge Pelabuhan Panjang mencatat ketinggian 0,28 meter pada pukul 21.53 WIB.

Menurut Sutopo, berdasarkan penuturan masyarakat, ada gemuruh yang terdengar sebelum datangnya tsunami. Warga yang mendengar gemuruh langsung berlari menuju bukit untuk menghindari tsunami.

Dalam kejadian tsunami Selat Sunda, tidak ada peringatan dini yang terdengar di beberapa lokasi terdampak. Hal itu, disebabkan tidak adanya alat pendeteksi tsunami yang disebabkan oleh longsor bawah laut akibat erupsi gunung api.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rachmat Triyono menjelaskan alat yang dimiliki oleh lembaganya saat ini hanya untuk melaporkan peringatan dini untuk tsunami yang diakibatkan gempa tektonik saja. “Tsunami ini diakibatkan oleh gempa vulkanik, saat ini belum ada alatnya,” kata Rahmat di kantornya pada Ahad dini hari, 23 Desember 2018.

Tsunami Selat Sunda berdampak pada pesisir barat Banten serta Lampung Selatan. Dalam rilis BNPB per tanggal 25 Desember pukul 13.00, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 429 jiwa. Selain itu 1.485 orang menjadi korban luka-luka, 154 masih hilang, dan 16.082 jiwa mengungsi

Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan bencana tsunami Selat Sunda sebagai bencana kabupaten, bukan bencana nasional.

Pasca-tsunami, masa tanggap darurat di wilayah Banten dilakukan selama 14 hari dan wilayah Lampung Selatan tujuh hari. Hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB, jumlah korban jiwa akibat tsunami menjadi 

1. Pemerintah daerah sanggup menangani dampak bencana

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pemerintah daerah masih sanggup menangani dampak bencana tsunami Selat Sunda.

“Jadi status bencananya bencana kabupaten, tidak ada wacana bencana nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, menyanggupi. Kepala daerah betul-betul berada di lapangan. Pemerintah pusat memperkuat logistik,” ujar Sutopo di kantornya, Jakarta, Selasa (25/12).

2. Tak ada wacana penetapan bencana nasional

Sutopo menegaskan hingga kini tak ada wacana penetapan bencana nasional. Pemerintah daerah tak lumpuh, pemerintah pusat juga sepenuhnya membantu penanganan bencana ini.

“Pemda sanggup mengatasi, potensi nasional juga siap menangani bencana ini,” ujar dia.

3. Korban meninggal dunia terus bertambah hingga 429 orang

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Berikut data dampak tsunami Selat Sunda hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB:

Korban
– 429 Meninggal
– 1.485 Luka-luka
– 154 Hilang
– 16.082 Mengungsi

Kerusakan
– 882 Unit rumah
– 73 Penginapan
– 60 Warung
– 434 Perahu dan kapal
– 24 Kendaraan roda empat
– 41 Kendaraan roda dua
– 1 Dermaga
– 1 Shelter.

4. Lima kabupaten terdampak tsunami Selat Sunda

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Sebelumnya, Sutopo mengatakan, tsunami yang disebut-sebut akibat fenomena naiknya gelombang laut dan erupsi Gunung Anak Krakatau itu, menghancurkan lima kabupaten di wilayah Provinsi Banten dan Lampung, yakni Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran.

Sementara, korban jiwa di masing-masing kabupaten yakni Pandeglang 290 orang, Serang 29 orang, Lampung Selatan 108 orang, serta Tanggamus dan Pesawaran masing-masing satu orang. Total korban meninggal hingga Selasa (25/12) pukul 13.00 WIB, 429 orang.

5. Dua faktor alam diduga menjadi penyebab tsunami

IDN Times/Ilyas Listianto Mujib

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan tsunami yang terjadi di wilayah pesisir barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan itu disebut-sebut akibat dua faktor alam dan fenomena langka.

Pertama, karena naiknya gelombang akibat bulan purnama. Kedua, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang memicu terjadinya longsor tanah bawah laut.

Alat pendeteksi tsunami yang menjadi alarm peringatan dini tsunami tidak berfungsi, sehingga masyarakat tidak mengetahui datangnya tsunami. BMKG awalnya menyebut datangnya gelombang laut akibat laut pasang, namun pada Minggu (23/12) dini hari, meralat kejadian tersebut sebagai gelombang tsunami.

Sementara, BNPB maupun BMKG menyebutkan, Indonesia belum memiliki alat pendeteksi tsunami yang disebabkan erupsi gunung. Indonesia hanya memiliki alat pendeteksi tsunami akibat gempa bumi.

 

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan penetapan bencana kabupaten bagi tsunami di Selat Sunda. Pemerintah daerah sanggup menangani dampak bencana.

“Jadi status bencananya bencana kabupaten, tidak ada wacana bencana nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, menyanggupi. Kepala daerah betul-betul berada di lapangan. Pemerintah pusat memperkuat logistik,” ujar Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jakarta, Selasa (25/12/2018).

Sutopo menegaskan tak ada wacana penetapan bencana nasional. Pemerintah daerah tak lumpuh, pemerintah pusat juga sepenuhnya membantu.

“Pemda sanggup mengatasi, potensi nasional juga siap menangani bencana ini,” ujarnya.

Berikut data dampak tsunami Selat Sunda sejauh ini:

Korban:
– 429 Orang meninggal
– 1.485 Luka-luka
– 154 Orang Hilang
– 16.082 Orang mengungsi

Kerusakan:
– 882 Unit rumah rusak
– 73 Penginapan rusak
– 60 Warung rusak
– 434 Perahu dan kapal rusak
– 24 Kendaraan roda 4 rusak
– 41 Kendaraan roda 2 rusak
– 1 Dermaga rusak
– 1 Shelter rusak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi pada tahun 2019 Indonesia panen bencana.

Bencana yang bakal terjadi di Indonesia adalah banjir, longsor, dan puting beliung. Kemudian erupsi gunung berapi dan kekeringan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam acara Spirit of Humanity Forum 2018 yang digelar PKPU Human Initiative di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Menurut Sutopo, bencana banjir, longsor, dan puting beliung terjadi pada musim hujan.

Bencana tersebut diprediksi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu, pada bulan November dan Desember.

Kemudian bencana kekeringan akan terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, hingga Oktober.

“Pada tahun 2019 erupsi gunung berapi juga terjadi. Namun, waktunya saya tidak tahu. Salah satu gunung berapi yang akan erupsi adalah Gunung Krakatau. Apakah gempa bumi akan terjadi? Yah..bisa saja terjadi, tapi kami tidak tahu kapan waktunya,” tutur Sutopo.

Sutopo mengatakan, antipasi mengatasi ancaman bencana alam tersebut sudah ditetapkan. Salah satunya cara menghimpun dana bantuan dari masyarakat dan lembaga kemanusian.

Sebab, mengandalkan dana seutuhnya dari pemerintah tidak mungkin, karena keterbatasan dana.

“Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), maka kami akan mengumpulkan lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, dan kementerian untuk membicarakan bantuan yang tepat guna bagi korban bencana alam. Koordinasi ini perlu dilakukan untuk memudahkan solusi mengatasi bencana,” ujar Sutopo.

Sementara itu, dalam acara tersebut Sutopo mendapatkan penghargaan sebagai The Best Human Initiative Awards 2018.

Penghargaan tersebut diberikan kepadanya, karena menginspirasi di dunia kemanusiaan. Penghargaan tersebut mendapat koleksi penghargaan Sutopo.

Sebelumnya dia mengdapatkan penghargaan Communicator of the Year 2018 dari Kominfo dan ISKI dan Tokoh Teladan Anti Hoax Indonesia 2018 dari Mafindo.

Kemudian penghargaan IAGI Awards Bidang Komunikasi Bencana Alam dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia serta The Most Inspirational ASN 2018 dari KemenPANRB.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi mendapatkan penghargaan The Best Humanitarian Diplomacy Leader.

 Penghargaan tersebut diberikan kepadanya atas kotribusinya mewakli Indonesia dalam melakukan diplomasi isu kemanusiaan internasional.

Salah satu upayanya adalah membuat Palestina akan mendapatkan kemerdekaan pada tahun 2019. (DOD)

Artikel ini telah tayang di dengan judul BNPB Prediksi Tahun 2019 Panen Bencana, http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/18/bnpb-prediksi-tahun-2019-panen-bencana?page=2.
Penulis: Dody Hasanuddin
Editor: Andy Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kerugian negara akibat bencana alam bisa mencapai Rp 22 triliun dalam setahun. Hal tersebut, dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di cincin api. “Sebanyak Rp 22 triliun value aset hilang oleh bencana. It’s not a small money,” ucap dia dalam pemaparannya di Gedung Dhanapala, Senin, 17 Desember 2018.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, dibutuhkan ahli lingkungan, insinyur, dan ahli tata ruang untuk membuat perencanaan pembangunan properti di Indonesia untuk mengantisipasi bencana. Hal tersebut dilakukan agar aset yang dimiliki negara tidak rusak atau mengalami penurunan nilai akibat bencana.

Terkait aset negara, menurut Sri Mulyani, masih banyak di antaranya yang belum terkelola dengan baik. Hal itu disebabkan oleh rasa memiliki dan merawat aset untuk dikelola dan menghasilkan nilai lebih masih kurang. Oleh karena itu, ia merasa pihaknya perlu menggandeng swasta untuk ikut mengelola aset negara itu.

Dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan aset negara, ujar Sri Mulyani, akan dapat menciptakan vibrasi yang lebih baik dalam meningkatkan nilai-nilai pada aset itu. “Ini adalah salah satu bentuk untuk memperbaiki kepastian hukum, sehingga sektor properti tumbuh sehat dan memberi value (nilai tambahan) kepada publik,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tengah mengkaji sejumlah cara untuk menyiapkan dana darurat yang bisa dipakai saat terjadi bencana alam. Mulai dari mekanisme pooling fund hingga mengasuransikan bangunan-bangunan milik pemerintah.

Selama ini pemerintah mengandalkan dana cadangan kedaruratan yang dipegang Kementerian Keuangan. Sebabnya mulai tahun depan pemerintah mencoba melakukan mekanisme yang disebut pooling fund.

“Pemerintah daerah dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat akan dibuat suatu pooling fund atau uang yang dikumpulkan dan tata kelola dari uang itu menyangkut pada masalah bencana,” kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah bakal mengkaji tingkat kerawanan bencana di tiap-tiap daerah. Hasil perhitungan ini dijadikan formula untuk menentukan berapa dana yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah.

Dengan skema ini, kata Sri Mulyani, pemerintah daerah tidak perlu membayar iuran. Pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk mereka dan menyimpannya. “Kami kumpulkan, kami melakukan suatu dana yang terpisah dari transfer daerah,” ucapnya.

Jika suatu daerah terkena bencana alam dengan skala, jumlah korban, dan tingkat kerusakan yang sudah ditentukan nantinya, maka mereka segera mendapatkan tambahan anggaran untuk penanggulangan bencana. “Ini yang sedang kami finalkan, kami pikirkan untuk kami mulai introduce pada 2019,” ujar Sri Mulyani.

Gatra.com – Pencegahan bencana lebih baik ketimbang menanggulangi. Untuk itu, ke depan diharapkan informasi dan pengetahuan mengenai pencegahan bencana bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), Musa Rajekshah saat menyerahkan bantuan dari komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia (TLCI) Chapter Medan kepada korban banjir bandang di Mandailing Natal (Madina) di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut, Medan, Minggu (16/12).

Bantuan tersebut berupa peralatan sekolah, pakaian muslim, dan lain sebagainya. Sejumlah paket itu akan diberikan kepada korban bencana di tiga Kecamatan di Madina: Ulu Pungkut, Lingga Batu, dan Batang Natal.

Wagubsu mengatakan bencana alam dapat terjadi karena ulah manusia. Contohnya, banyak daerah Sumut yang lahan terbukanya banyak kehilangan pepohonan yang tidak lagi bisa menahan longsor. Untuk itu, perlu edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar dapat menjaga alam.

“Bagaimana caranya membuka area perkebunan, tanaman, kemudian membuat rumah jangan di lereng bukit yang berbahaya. Hal-hal seperti ini harus diketahui masyarakat, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan,” kata pria yang akrab disapa Ijeck itu.

Penanggulangan dan pencegahan bencana bukan hanya tanggungjawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tapi semua pihak, termasuk masyarakat harus mencegah bencana. Kegiatan seperti menanam pohon tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Selain ditanam, pohon juga harus dirawat. Meski begitu, ia juga mengingatkan untuk terus berinovasi dalam hal ini, karena masalah yang dihadapi terus berkembang.

Senada dengan itu, Kepala BPBD Sumut, Riadil Lubis mengatakan penanggulangan bencana harus menggunakan dengan pendekatan holistik. “Diubah pendekatan holistik. Ini menjadi tanggungjawab kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas ini termasuk bagian dari masyarakat,” katanya.

Data BPBD menunjukkan Sumut memiliki 12 jenis potensi bencana yang beresiko tinggi di semua kabupaten/kota. Maka, semua komponen masyarakat perlu bergandengan tangan untuk mencegah, ketimbang menanggulangi.

Ketua TLCI Chapter Medan, Refli Yunar mengatakan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian komunitasnya kepada masyarakat terutama korban bencana alam. Sebelumnya TLCI juga pernah mengadakan bakti sosial dan beberapa kegiatan sosial lain.

Peningkatan curah hujan yang terjadi pada musim hujan, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah Indonesia.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, selama pertengahan Desember 2018 telah terjadi rentetan bencana antara lain: bencana longsor, kejadian puting beliung, dan banjir di beberapa lokasi.

“Bulan November lalu, tercatat 72 kejadian banjir, 74 bencana longsor, dan 77 kejadian puting beliung,” tulis rilis Humas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kamis (13/4).

Deputi Bidang Klimatologi, Herizal mengutarakan bahwa curah hujan tertinggi yang tercatat pada bulan November sebesar 400 mm yang turun dalam sehari di Karang Nunggal, Tasikmalaya.

Sementara pada bulan November, lanjut Herizal, akumulasi tertinggi curah hujan mencapai 1.325 mm juga di lokasi yang sama.

Berdasarkan pemutakhiran data BMKG tanggal 13 Desember 2018, sebanyak 62% wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki musim hujan, relevan dengan prakiraan musim hujan yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Terdapat beberapa wilayah mendapatkan curah hujan tinggi ( > 150 mm/dasarian) yang terjadi di Sumbar, Riau bagian Tengah, Jambi bagian barat, Muko-muko, Pekanbaru, Kampar, Kerinci, Belitung, Cilacap, Semarang, Kapuas Hulu, Samarinda, Flores, Sorong, Nabire, dan Mimika,” imbuh Herizal.

Sementara itu, lanjutnya untuk curah hujan kategori rendah (0-50 mm/dasarian) masih dialami Sumut bagian tengah, pesisir utara Jabar, DKI, Situbondo, Banyuwangi, sebagian besar Sulteng, Bombana, Kolaka, Ambon, Kairatu, dan Merauke.

Herizal mengutarakan curah hujan untuk 10 hari ke depan, akumulasi curah hujan sangat tinggi (>150 mm/dasarian) terjadi di bagian barat Sumatra/Pesisir barat mulai Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi bagian barat, Sumsel bagian barat sampai Bengkulu, Bangka bagian utara, Belitung, Kalimantan Barat bagian barat, Sulawesi Selatan bagian selatan, sebagian Papua sekitar Pegunungan Jayawijaya.

Untuk itu, Ia mengimbau masyarakat mewaspadai daerah-daerah yang diprediksi berpotensi curah hujan tinggi, khususnya di daerah yang rawan banjir di sebagian besar Sumatra, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Kalimantan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan sebagian kecil Papua.

Peta potensi banjir 10-harian yang lebih detail kini sudah disiapkan BMKG bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Dirjen Sumber Daya Air (DJSDA-PU).

Angin Baratan Monsun Asia Mulai Dominan

Hingga akhir Desember 2018, pada umumnya terjadi sirkulasi monsoon angin Baratan di Indonesia Sedangkan, daerah lainnya didominasi angin timuran mulai dari Sumatra bag.selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara Di selatan ekuator didominasi angin dari selatan.

Herizal menambahkan Pola siklonik terbentuk di perairan Sumatra bag. Barat dan perairan bag. barat Kalimantan Barat dan Wilayah pertemuan massa udara yang terdapat di perairan Kalimantan bag. Selatan, Sulawesi tenggara, Maluku, dan bagian utara Papua berpotensi dalam pembentukan awan-awan hujan.

Umumnya daerah bagian barat Indonesia akan mendapatkan penambahan supply uap air karena aktifnya MJO (Madden-Julian Oscillation)/massa udara basah sehingga awan-awan hujan lebih mudah terjadi.

Terkait fenomena global El Nino, sambungnya Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyatakan bahwa kondisi El Nino telah terpenuhi dari sisi menghangatnya lautan Pasifik, namun interaksi antara lautan dengan atmosfer belum terjadi di antara keduanya.

“Pergerakan atmosfer belum menunjukkan situasi yang biasa terjadi pada kondisi El Nino,” katanya.

Menurut Herizal, berdasarkan pantauan BMKG, penghangatan suhu permukaan laut di Pasifik tengah dan timur telah mengindikasikan El Nino Lemah yaitu >0,5 – 1,0℃.

Sementara itu, tambah Herizal, Samudra Hindia pada bulan akhir November 2018 menunjukkan kondisi dipole modepositif yang tidak berkontribusi dalam penambahan uap air di wilayah Indonesia bagian Barat.

“Sementara suhu Perairan Indonesia dalam kondisi Normal, dengan pendinginan atau penghangatan suhu permukaan laut antara 0.5 s/d 1°C dari rata-rata normalnya,” ujarnya.

Sementara Suhu muka laut mendingin, tambah Herizal, terjadi di sekitar selatan Bali sampai Nusa Tenggara Barat, dan selat Makasar.

Wilayah dengan suhu permukaan laut lebih hangat, sambung Herizal, terdapat di perairan barat sekitar Sumatra bagian utara, Laut Timor, Laut Seram, dan Laut Maluku.

Herizal mengimbau bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui call center 021-6546315/18;- http://www.bmkg.go.id; serta melalui media sosial twitter, Instagram, dan facebook @infobmkg.

Jika dilihat dari awal hingga akhir 2018 tercatat banyak bencana alam melanda wilayah Indonesia.

Bencana yang terjadi mulai dari gempa, longsor, gunung meletus dan sebagainya.

Tercatat dari 1 Januari hingga 10 Desember 2018, 4.211 orang tewas dan dilaporkan hilang.

Sedangkan 6.940 orang mengalami luka-luka, dan 9,95 juta jiwa mengungsi akibat terdampak langsung bencana.

Baca: Antisipasi Gempa, Kota Mataram Gunakan Aplikasi

Kerugian ekonomi dari akibat bencana tersebut pun diperkirakan mencapai puluhan trilyun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho lewat akun Twitter miliknya.

Berikut bencana alam yang melanda wilayah Indonesia sepanjang 2018, seperti dirangkum Tribunnews dari Tribun Jatim dan Surya Malang.

1. Januari – Gempa bumi 6,1 SR di Lebak, Banten

Pada Januari 2018, terjadi gempa bumi dengan kekuatan sebesar 6.1 SR yang terjadi di barat daya Kabupaten Lebak, Banten.

Gempa yang terjadi pada Selasa 23 Januari 2018 itu menyebabkan kerusakan yang cukup besar.

Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNBP) menyatakan setidaknya 2.760 rumah rusak akibat gempa tersebut.

2. Februari – Tanah Longsor di Brebes

Pada Februari, bencana tanah longsor meninpa petani di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kurang lebih ada lima korban meninggal dunia, 15 orang hilang dan 14 orang terlika dalam bencana tersebut.

Baca: Peneliti Menemukan Gelombang Seismik Gempa Bumi Misterius yang Terjadi pada 11 November 2018

Pusat longsor ada di perbukitan hutan produksi Perhutani BKPB Salem Petak 26 PLRPH Babakan.

Luas longsor mencapai 16,8 hektar dengan panjang dari mahkota longsoran sampai titik terakhir sekitar 1 kilometer.

3. April – Gunung Sinabung Meletus

Gunung Sinabung meletus pada Jumat 6 April 2018.

Tinggi kolom abu dari letusan Gunung Sinabung mencapai lebih dari 5000 meter.

4. Agustus – Gempa Bumi di Lombok

Pada Minggu 5 Agustus 2018, gempa berkekuatan 7.0 SR mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Gempa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 18:46 WIB, dengan titik gempa berada di 8.37 LS-116.48 BT.

Tepatnya 18 kilometer barat laut Lombok Timur, NTB dengan kedalaman 15 kilometer.

Baca: BMKG Catat 7 Kali Gempa di Berbagai Wilayah dalam Satu Pekan Ini

Jumlah korban jiwa yang dirilis oleh BNPB sejumlah 564 orang dengan rincian 467 orang di Kabupaten Lombok Utara, 44 orang dari Lombok Barat, dan Lombok Timur.

Sisanya sebanyak 2 korban berada di Kabupaten Lombok Tengah, 9 Korban di kota Mataram, 6 orang di kabupaten Sumbawa dan 5 korban di Sumbawa Barat.

Sementara itu diketahui korban luka-luka mencapai 1584 orang.

5. September – Gempa Bumi Palu Dan Donggala

Gempa yang terjadi pada Jumat 28 September 2018 pertama kali mengguncang Donggala pada pukul 14.00 WIB.

Gempa tersebut berkekuatan 6 SR dengan kedalaman 10 KM dari permukaan laut.

Pada pukul 17.02 WIB gempa kembali terjadi dengan kekuatan yang lebih besar yaitu 7.4 SR dengan kedalaman yang sama, 10 km di jalur sesar Palu Koro.

Kemudian pada pukul 17.22 WIB Tsunami terjadi dengan ketinggian mencapai 6 meter.

Korban meninggal akibat gempa bumi dan tsunami tecatat mencapai 2.073 jiwa.

6. Oktober – Banjir dan Longsor Sumatera

Banjir dan tanah longsor terjadi di Sumatra utara dan Sumatera Barat pada Kamis dan Jumat 11-12 Oktober 2018.

Akibat kejadian tersebut sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 15 orang dinyatakan hilang.

Banjir dan longsor tersebut diketahui melanda 9 kecamatan di Mandailing Natal, yakni Kecamatan natal, Lingga Bayu, Muara Batang Gadis, Naga Juang, Penyambungan Utara, Bukit Malintang, Ulu Pungkut, Kota Nopas dan Batang Natal pada sore hari.

Sebanyak 11 orang murid Madrasah di Desa Muara Saladi kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara meninggal dunia tertimpa bangungan yang hancur diterpa banjir.

(TRIBUNEWS.COM/ Umar Agus W)

Salah satu efek samping dari perubahan iklim ialah berakhirnya hegemoni Amerika Serikat. Donald Trump secara terang-terangan mengatakan, ia tidak percaya pada perubahan iklim. Pernyataan Trump itu menyangkal penelitian yang dilakukan oleh administrasinya sendiri. 

Oleh: Stephen M. Walt (Foreign Policy)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, “Saya tidak percaya” bahwa perubahan iklim itu nyata. Coba tebak? Lingkungan global tidak peduli. Kondisi planet Bumi akan ditentukan oleh hukum fisika dan kimia, bukan oleh tweet, penolakan, agresivitas, atau pendekatan mengabaikan tanda bahaya atas planet yang tengah memanas dengan cepat. Trump tidak akan lagi bersama kita pada saat efek terburuk terwujud, tentu saja. Generasi masa depan yang akan menanggung segala konsekuensinya.

Jangan salah: Konsekuensi-konsekuensinya akan sangat signifikan. Seperti yang dilaporkan selama akhir pekan Thanksgiving, laporan “Penilaian Iklim Nasional” pemerintah AS terbaru telah memperjelas bahwa peningkatan suhu rata-rata akan memiliki efek yang sangat jauh dan merusak. Laporan itu merupakan upaya kolaboratif oleh 13 agen federal dan menawarkan potret serius tentang kemungkinan masa depan kita. Badai kelak akan berlangsung dengan lebih intens dan berbahaya.

Produktivitas pertanian akan menurun. Penyakit dan hama tertentu akan lebih banyak dan mengganggu, serta kematian terkait panas akan meningkat secara signifikan. Trump mungkin tidak mempercayainya, tetapi apa yang dia lakukan atau tidak yakini tidak relevan, kecuali karena itu mempengaruhi apa yang kita lakukan (atau tidak lakukan) hari ini dan dengan demikian seberapa serius masalah itu ada di masa depan.

Konsekuensi langsung dari perubahan iklim akan cukup berbahaya, bahkan jika kita menanggapi dengan lebih energik daripada yang telah dilakukan saat ini, tetapi saya yakin hal itu juga akan memiliki dampak besar pada kebijakan luar negeri AS Beberapa konsekuensi telah tercatat, termasuk dalam studi Departemen Pertahanan AS tahun 2015, tetapi dampak jangka panjangnya bisa lebih jauh lagi.

Secara provokatif: Perubahan iklim dapat berdampak lebih banyak untuk membatasi ambisi global Amerika daripada yang telah dilakukan semua buku, artikel, opini, dan advokasi lainnya bahkan dengan menahan diri.

Mengapa? Karena beradaptasi dengan planet yang lebih panas akan terasa sangat mahal.

Sebagai permulaan, perubahan iklim sudah berdampak pada fasilitas militer di Amerika Serikat dan akan memaksa Departemen Pertahanan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang mahal. Badai Michael menyebabkan jutaan Dolar AS kehancuran di Pangkalan Angkatan Udara Tyndall di Florida musim gugur ini (termasuk kerusakan pada beberapa pesawat F-22 yang mahal yang ditempatkan di sana), dan galangan kapal angkatan laut AS yang luas di Newport News sudah rentan terhadap banjir dan akan membutuhkan tindakan adaptif berbiaya mahal jika ingin tetap beroperasi ketika permukaan air laut naik.

Menurut Union of Concerned Scientists, peningkatan permukaan air laut setinggi tiga kaki (yang berada dalam kisaran perkiraan saat ini), dapat membahayakan penggunaan 128 pangkalan militer AS. Melindungi fasilitas-fasilitas ini atau membangun fasilitas yang baru tidak akan murah, dan uang yang dibelanjakan untuk tindakan-tindakan ini adalah uang yang tidak dapat digunakan untuk struktur kekuatan, personel, atau operasi kontingensi luar negeri.

Kedua, seperti disebutkan di atas, perubahan iklim akan membebani biaya yang signifikan pada perekonomian AS. Menurut Penilaian Iklim Nasional baru-baru ini, biaya yang terkait dengan perubahan iklim dapat mengurangi PDB AS hingga 10 persen pada akhir abad ini. (Angka itu kira-kira dua kali lipat lebih banyak dari dampak resesi tahun 2008, omong-omong.) Amerika Serikat akan tetap menjadi negara yang relatif kaya, tentu saja, tetapi tidak sekaya seharusnya jika tidak ada bencana perubahan iklim).

Ketiga, beradaptasi dengan perubahan iklim juga tidak akan murah. Daerah dataran rendah akan membutuhkan tanggul, dinding laut, parit badai, dan investasi infrastruktur besar lainnya. Beberapa kawasan padat penduduk mungkin harus ditinggalkan, yang berarti menimbulkan kebutuhan akan perumahan baru bagi puluhan ribu orang (jika tidak lebih).

Jaringan listrik harus diperkuat atau diganti, sementara jembatan dan jalan lintas perlu ditingkatkan. Tidak ada yang tahu persis dampak apa yang akan ditimbulkan, tetapi pertimbangkan bahwa rencana adaptasi perubahan iklim yang diusulkan oleh Walikota New York City Michael Bloomberg setelah Badai Sandy melanda pada tahun 2013 dianggarkan sebesar 20 miliar Dolar AS. Angka itu mungkin tidak cukup ambisius, karena biaya sebenarnya mungkin akan lebih tinggi, dan itu hanya satu kota (meskipun terbilang kota besar dan penting).

Yang pasti, beberapa infrastruktur baru tersebut perlu dibangun, bahkan jika planet tidak menjadi lebih panas dan permukaan laut tidak naik. Pengeluaran untuk infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan menyediakan banyak pekerjaan dari kelas menengah ke bawah. Meskipun demikian, biaya penuh untuk beradaptasi dengan lingkungan di akhir abad 21 dengan mudah mencapai ratusan miliar Dolar AS selama beberapa dekade berikutnya.

Jadi kita menghadapi potensi pukulan ganda: Perubahan iklim akan mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara, bahkan ketika kita perlu menghabiskan banyak uang untuk mencoba beradaptasi dengan dampaknya. Masalah ini mungkin tidak terlalu serius jika Amerika Serikat memiliki dana kekayaan negara yang besar, atau jika pemerintah menjalankan surplus anggaran berulang yang dapat digunakan untuk membayar biaya-biaya ini.

Tetapi yang sebaliknya juga benar: Amerika akan memiliki defisit anggaran dan tingkat utang publik yang menggelembung, dan kebuntuan politik yang berulang-ulang telah mengubah proses anggaran menjadi kerja tahunan dalam sikap politik dan brinkmanship, atau tindakan mendorong suatu keadaan berbahaya ke ambang kehancuran demi meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Maksud saya, singkatnya, adalah bahwa biaya beradaptasi terhadap perubahan iklim akan memberikan tekanan besar pada anggaran federal yang sudah diperas. Sedangkan, pada saat populasi AS semakin tua, biaya perawatan kesehatan meningkat, dan pemotongan pajak akan menjadi suatu norma. Oleh karena itu, pertanyaan saya sederhana: Dari mana semua uang itu berasal?

Jika skenario ini bahkan sebagian saja benar, mempertahankan anggaran pertahanan dan pembentukan keamanan nasional yang mengerdilkan orang-orang dari semua negara lain akan semakin sulit, jika bukan secara politik tidak mungkin. Meyakinkan rakyat Amerika untuk mendanai perang pilihan, untuk melindungi sekutu yang jauh dari nilai strategis yang dipertanyakan, atau bahkan untuk melakukan operasi kontra-terorisme yang sangat jauh akan menjadi penjualan yang sulit.

Kebijakan luar negeri “Blob” dapat terus menolak strategi menahan diri, tetapi kenyataan fiskal dapat secara bertahap memaksakannya.

Kabar baiknya ialah bahwa perubahan iklim akan mempengaruhi banyak negara lain bahkan lebih dari ia mempengaruhi Amerika Serikat, dan banyak dari mereka bahkan kurang siap untuk menghadapi konsekuensinya. Jadi posisi relatif Amerika mungkin tidak terpengaruh sama sekali. Tetapi “kabar baik” itu tidak benar-benar positif, karena perubahan iklim juga cenderung memperburuk konflik sipil dan regional dan hampir pasti memicu krisis kemanusiaan yang rumit, arus pengungsi, dan masalah global dalam berbagai bentuk lainnya.

Dengan kata lain, agenda global akan menjadi lebih berantakan, bahkan ketika sumber daya yang tersedia untuk menangani agenda itu semakin jarang. Dilemma ini hanya akan semakin memburuk semakin lama Amerika Serikat menangguhkan tindakan, semakin banyak bahan bakar fosil (terutama batu bara) yang dibakar oleh manusia, dan semakin cepat dan luas perubahannya.

Seperti presiden, saya akan mati dan terkubur dengan aman pada saat semua ini terjadi, dan saya berharap generasi mendatang akan memaafkan kita saat mereka bergulat dengan konsekuensinya. Tetapi mereka akan memiliki setiap alasan untuk tidak memaafkan kita, tentu saja.

Stephen M. Walt adalah profesor hubungan internasional Robert dan Renée Belfer di Universitas Harvard.

Keterangan foto utama: Semak-semak terbakar ketika api bergerak melalui Deepwater National Park di Queensland, Australia, tanggal 28 November 2018. (Foto: AFP/Getty Images/Rob Griffith)