Sumenep Rawan Lima Jenis Bencana Alam

Sumenep Rawan Lima Jenis Bencana Alam

Sumenep (beritajatim.com) – Kabupaten Sumenep dinyatakan rawan terhadap lima jenis bencana alam, yakni banjir, angin puting beliung, tanah longsor, abrasi laut, dan kekeringan.

“Berdasarkan pemetaan, Sumenep lebih pada hidrometeorologi. Karena itu, bencana yang perlu diwaspadai juga beragam, mulai banjir hingga kekeringan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Sudarmawan.

Sudarmawan berada di Sumenep pada Rabu (01/11/2017), mengikuti Apel 1000 Relawan Sekolah Laut sekaligus penanaman mangrove di pesisir Kesong, Kecamatan Kalianget.

“Bahkan saat ini yang juga perlu diwaspadai itu kemungkinan bencana gempa bumi, karena terlihat ada pergeseran lempeng bumi mengarah ke Surabaya dan Madura,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu program pengurangan resiko bencana adalah melalui ‘sekolah laut’. Di Jawa Timur ada tiga sekolah laut, salah satunya di Sumenep. Sekolah laut merupakan bagian penguatan kapasitas masyarakat yang arahnya supaya masyarakat bisa lebih mandiri.

“Jadi pola pikir pengurangan resiko bencana bukan pada saat terjadinya bencana, tetapi justru sebelum terjadinya bencana, perlu langkah-langkah antisipasi. Termasuk penanaman mangrove,” ungkapnya.

Untuk Sumenep, akan ada 1000 mangrove yang ditanam di wilayah-wilayah pesisir, diantaranya Kalianget, Pantai Slopeng Dasuk, serta wilayah kepulauan.

“Sekitar 60 persen wilayah pesisir memang perlu dilindungi agar tidak terjadi abrasi laut,” ucapnya. [tem/but]

Tanggulangi Banjir, Desa Sitiarjo Kabupaten Malang Gelar Sekolah Sungai

Tanggulangi Banjir, Desa Sitiarjo Kabupaten Malang Gelar Sekolah Sungai

MALANGTODAY.NET – Beberapa waktu lalu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meresmikan gerakan sekolah sungai untuk pengurangan resiko bencana di Kali Woro Purba Klaten, Jawa Tengah.

Menindaklajuti hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang juga akan menggelar workshop sekolah sungai. Direncanakan, workshop sekolah sungai itu digelar pada pertengahan November mendatang.

Lokasi yang di pilih BPBD nanti adalah Sungai Panguluran yang berada di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tujuan dari gerakan sekolah ini adalah untuk melatih dan membekali calon fasilitator, sehingga dapat menumbuhkan komitmen serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya air dan sungai dalam rangka gerakan pengurangan resiko bencana.

 

“Pertama dilakukan di Kecamatan Tirtoyudo, yaitu di Desa Pujiharjo, dan yang kedua nanti kita akan lakukan di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tepatnya di Sungai Panguluran,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan, Selasa (31/10).

Sejumlah kegiatan dalam sekolah sungai juga sudah disiapkan sedemikian rupa oleh BPBD Kabupaten Malang. Kegiatan itu berupa bersih-bersih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penanaman 10.000 bibit pohon.

Dipilihnya Sungai Panguluran sebagai lokasi workshop sekolah sungai karena melihat kondisi sungai dalam 4 tahun terakhir jika hujan deras melanda berakibat pada banjir.

“Pemilihan lokasi disana karena pertimbangan sungai-sungai yang ada, melihat 4 tahunan ini banjir juga melanda Sungai Pangluruan. Dengan adanya sekolah ini disana paling tidak kalau misalnya terjadi banjir lagi sungai itu tidak membawa banyak material,” tambahnya.

BNPB Prediksi Puncak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Januari 2018

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempredikasi puncak bencana, misalnya banjir dan tanah longsor, terjadi pada bulan Januari 2018.

Pasalnya, pada bulan Januari, intensitas hujan di wilayah Indonesia akan meningkat.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan hal itu, saat menggelar jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (26/10/2017).

“Puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari. Biasanya di bulan Januari itu akan lebih banyak bencana banjir, longsor, dan puting beliung,” kata Sutopo.

Selain itu, ia mengatakan saat ini pola hujan di Indonesia sudah berubah dibanding 30 tahun lalu. Sebelumnya, dalam satu tahun pola cuaca diperediksi hanya 6 bulan kemarau, 6 bulan musim hujan.

“Sekarang musim hujan hanya berlangsung rata-rata dalam waktu empat bulan,” terang Sutopo.

Sutopo menjelaskan meski volume air hujan relatif masih sama, hal tersebut menyebabkan sering terjadinya hujan ekstrem.

Untuk mengantisi hal tersebut, BNPB akan terus melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut.

Penanganan banjir yang dilakukan BNPB sendiri di antaranya, dengan melakukan sosialisasi, penguatan bantuan logistik peralatan, penetapan status siaga dan pemberian bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebelum terjadinya bencana.(*)

BNPB akan Dirikan Politeknik Bidang Penanggulangan Bencana

Sejumlah petugas tim SAR saat melakukan evakuasi korban bencana (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berencana mendirikan politeknik yang menghasilkan sarjana terapan dalam bidang penanggulangan bencana. Pendirian politeknik ini untuk menjawab masalah kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam kebencanaan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengakui kualitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan penanggungjawab pertama dalam penanggulangan bencana masih jauh di bawah standar. Hal ini karena BPBD kerap tidak memiliki SDM yang berbekal pendidikan formal. Namun, untuk merekrut SDM yang ahli tersebut terkendala ketiadaan sekolah.

“Saya mau merekrut orang yang ahli dalam penanggulangan bencana, nggak dapat, karena tidak ada sekolahnya. Jadi kami berinisiatif untuk mendirikan politeknik untuk sarjana terapan dalam bidang penanggulangan bencana untuk jawab itu,” ujar Willem seusai membuka peringatan bulan pengurangan risiko bencana di Sorong, Papua Barat, Senin (23/10).

Menurutnya, BNPB telah bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk pendirian politeknik tersebut. Akhir tahun ini, pendirian politeknik ditargetkan selesai. Sehingga, penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan mulai tahun depan.

Dengan kehadiran politeknik tersebut, dia menargetkan setidaknya ada satu ahli bidang penanggulangan bencana di setiap BPBD. Sehingga, setidaknya butuh 514 ahli bidang penanggulangan bencana di BPBD seluruh Indonesia ditambah 34 ahli di tingkat provinsi. Dengan begitu, dia menarget bisa meningkatkan standar BPBD dalam penanggulangan bencana.

Kualitas BPBD tersebut dinilai mendesak ditingkatkan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Pada 2016, BNPB mencatat indeks risiko bencana turun sebesar 15,98 persen. Indeks ini ditarget bisa turun hingga 30 persen pada 2019.

Selain itu, Indonesia memiliki banyak wilayah rawan bencana. Saat ini, 150 juta orang Indonesia tinggal di daerah rawan bencana, di mana 60 juta orang tinggal di daerah rawan banjir, 40 juta orang di wilayah rawan longsor, dan 1,1 juta orang tinggal di daerah rawan erupsi gunung berapi.

Gempa Bumi di Lembata, Jalan 2,3 Kilometer Tertutup Batu-batu Besar

Batu berukuran besar berada di badan jalan, mengganggu arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Lembaga,  Rabu (11/10/2017)

LEWOLEBA, KOMPAS.com – Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langoday mengatakan, gempa bumi yang terjadi sebanyak lima kali dalam dua hari ini yang melanda wilayah itu menyebabkan batu berukuran besar merusak rumah warga dan memenuhi badan jalan.

Batu berukuran besar yang berada di badan jalan raya, lanjut Thomas, menghambat arus kendaraan warga yang melintas.

“Jalan raya sepanjang 2,3 kilometer di Kecamatan Ile Ape tertutup bebatuan besar,” jelasnya.

Menurut Thomas, warga yang menggunakan kendaraan roda empat tidak bisa melintas. Hanya kendaraan roda dua saja yang bisa melintas, itu pun kesulitan.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak empat kali gempa bumi pada Selasa (10/10/2017) dan satu kali gempa bumi Rabu (11/10/2017) mengguncang Kabupaten Lembata.

Akibatnya, batu berukuran besar menghancurkan rumah warga dan memenuhi sebagian badan jalan raya di sejumlah titik di wilayah itu.

Thomas mengatakan, rumah warga yang rusak akibat tertimpa bebatuan. Ada juga yang retak karena guncangan gempa.

“Hampir semua desa di lereng gunung Ile Lewotolok beberapa rumah warga terkena batu. Saat ini masih dilakukan pendataan lagi,” ucapnya kepada Kompas.com, Selasa malam.

Sebanyak 671 warga mengungsi di sejumlah tempat yang aman. Warga mengungsi karena panik dengan gempa bumi tektonik.

FEMA has yet to authorize full disaster help for Puerto Rico

Two weeks after Hurricane Maria tore through Puerto Rico, the situation on the island remains dire: Only 5 percent of the electrical grid has been repaired, only 17 percent of cellphone towers are working, and more than half of residents don’t have running water.

But the Federal Emergency Management Agency has not authorized every disaster response tool it has at its disposal — including aid for more permanent repairs on the island’s roads, bridges, water control facilities, public utilities, and government buildings. FEMA authorized this level of aid for Texas 10 days after Hurricane Harvey flooded the Houston area with 4.5 feet of rain.

The government of Puerto Rico already asked for this kind of aid: Under FEMA rules, the governor of the affected state is supposed to put in a formal request for this kind of extra help. A spokesperson for FEMA in Puerto Rico told Vox that the commonwealth just submitted the paperwork Tuesday morning, but didn’t say how soon the aid might be authorized.

President Trump could speed up the process if he cared to. The Stafford Act, which gives FEMA authority to carry out emergency missions, also gives the president broad discretion in guiding the agency’s efforts: The president “may provide accelerated federal assistance and federal support where necessary to save lives, prevent human suffering, or mitigate severe damage” even without “a specific request.”

If Trump wanted to, in other words, he could fast-track FEMA’s response in Puerto Rico. He could even authorize the federal government to rebuild the island. But there’s no sign that he intends to.

Funding infrastructure repairs is part of FEMA’s mission

After the president declares a major disaster zone at a governor’s request, FEMA generally provides initial emergency help for local governments and individuals. This is known as A-B public assistance. The idea is that a natural disaster caused so much damage that state and local governments are not equipped to help people on their own.

This is the kind of assistance that Florida, Texas, Puerto Rico, and the US Virgin Islands all got within a day or so after recent hurricanes. Emergency responders from multiple federal agencies and nonprofits are deployed to the area to rescue disaster victims and meet their basic needs: food, water, shelter, and medical care. Part of the aid involves getting critical infrastructure to operate.

There are also extended categories of help known as C-G assistance. Unlike the initial emergency response, this level of help is more about reconstruction. FEMA provides grants to local governments to rebuild damaged infrastructure at a reasonable cost. Local governments can then hire contractors and utility crews to fix schools, sewage plants, government offices, etc. The federal government will pay at least 75 percent of the cost, but the president could decide to cover it all. After Hurricane Katrina, FEMA spent $9.9 billion rebuilding the New Orleans area as part of this program.

Puerto Rico needs this kind of help right away.

Fixing damaged infrastructure has been an insurmountable challenge for responders in Puerto Rico. The hurricane completely wiped out the island’s cellphone towers and electrical grid, so it’s been immensely hard for emergency responders to provide basic help. They have struggled to contact remote towns, and many roads are still impassable. It took days to open shipping ports and the international airport.

A few days after the storm, a Department of Energy responder told Vox that damage to the electrical grid would cost billions of dollars to repair, with nearly 80 percent of transmission lines down and 100 percent of the wires connecting homes and businesses wrecked. “We cannot do this whole thing on our own,” he told me at the time.

Restoring power, communications, and running water isn’t the kind of work that emergency responders can do. Puerto Rico needs utility crews and government contractors from the US mainland. So far, that’s not happening, and it won’t until FEMA authorizes the C-G categories.

Texas is already getting this aid

On September 4, 10 days after Harvey flooded the Texas coast, FEMA authorized the category C-G response for 27 counties in the state, including the Houston area. A few days later, it agreed to fund 90 percent of those costs, instead of the standard 75 percent. The current rebuilding efforts includes restoring city parks, public buildings, roads, and bridges that were damaged by the excessive rain and flooding in the area.

On Wednesday, it will be two weeks since Hurricane Maria inflicted even worse damage on Puerto Rico. FEMA has yet to authorize the same level of response. President Trump doesn’t seem inclined to do more for the island, possibly because of the enormous cost: There are no official damage estimates yet, but fixing the electric grid alone will cost billions of dollars, according to the Department of Energy.

Puerto Rico is in no position to rebuild on its own. The island’s government is broke, and declared a form of bankruptcy in May. Puerto Rico can no longer borrow money and will probably need the US government to pay most of its reconstruction costs.

Under the Stafford Act, the president could decide to do just that:

In any major disaster, the president may direct any Federal agency, with or without reimbursement, to utilize its authorities and the resources granted to it under Federal law (including personnel, equipment, supplies, facilities, and managerial, technical, and advisory services) in support of State and local assistance response and recovery efforts.

Yet the president is not inclined to help Puerto Rico. Trump has repeatedly pointed to the fiscal crisis on the island as the root of the problem, and has painted Puerto Ricans as lazy people who want the government to do everything.

Under the law, FEMA is supposed to treat Puerto Rico like a US state. Instead, Trump and the agency are leaving the island to struggle on its own.

Donald Trump Mengeluh Bencana Puerto Riko Habiskan Banyak Anggaran

Donald Trump

Setelah dikritik lamban dalam menangani krisis akibat Badai Maria di Puerto Riko, Presiden Donald Trump akhirnya mengunjungi Puerto Riko pada Selasa (3/10) waktu setempat. Trump datang untuk membuktikan komitmennya dalam penanganan bencana alam kepada warga Puerto Riko.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) ini juga memuji bantuan yang telah diberikan pemerintahannya kepada Puerto Riko. Namun, Trump mengatakan bahwa bencana tersebut menekan batasan anggaran AS.

“Saya benci untuk memberitahukannya, tapi Anda (Puerto Riko) membuat kami harus menekan anggaran karena kami menghabiskan banyak uang di sini (Puerto Riko),” ujar Trump seperti dilansir Reuters (3/10).

Meski begitu, menurut Trump, hal tersebut bukanlah masalah yang besar.

“Tapi tidak apa-apa, (karena) kita sudah menyelamatkan banyak nyawa,” tambah Trump.

Kedatangan Trump disambut oleh Wali Kota San Juan, Carmen Yulin Cruz. Pertemuannya keduanya menjadi perbincangan karena beberapa hari sebelumnya, Trump menyebut Cruz memiliki kepemimpinan yang buruk setelah Cruz mengkritik pemerintahannya lamban dalam menangani badai Maria yang menerjang Puerto Riko.
Trump yang datang bersama istrinya, Melania, bertemu para korban yang selamat dari bencana di dekat kota Guaynabo. Trump akan menggunakan helikopter untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Sebelum meninggalkan Washington pada Selasa pagi, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa jalan telah dibersihkan dan komunikasi sudah berangsur membaik di pulau itu.

Pasca diterjang badai Maria, Puerto Riko sempat dilanda krisis air bersih dan pasokan bahan bakar. Warga juga kesulitan untuk mendapatkan sinyal telepon seluler. Sekitar 88 persen dari situs ponsel masih belum berfungsi lagi.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Federal (FEMA), pemerintahan Trump telah memberikan lebih dari 20,5 juta dolar AS ke Puerto Riko untuk penanggulangan bencana.

Selain itu, pemerintah AS disebut-sebut juga akan meminta bantuan kongres sebesar 13 miliar dolar AS untuk Puerto Riko dan daerah-daerah lain yang dilanda bencana alam. Namun, biaya yang diperlukan untuk pemulihan Puerto Riko diperkirakan lebih dari 30 milar dolar AS.

The disaster preparedness dilemma

At this point, nobody in T&T can say they didn’t know what would happen. The consequences of natural disaster in nations both well prepared and marginally ready are writ large across headlines and leading broadcasts the world over the last two weeks.

Despite our most vocal protestations that “God is a Trini,” that fundamental absurdity that’s been underwritten by the incidental geographical fact that our islands lie just outside the normal path of hurricanes forming in the mid-Atlantic, we know that we are not ready for the destruction that massive earthquakes and higher category windstorms bring to a small landmass.

The evidence is there in the results of any sustained rainfall on these islands, the muddy floods that quickly swamp our deepest drainage systems, the rapid rising of filthy water into homes and covering roadways.

One quick glance at the overcrowded poles that loom over our heads should be enough to let us know that the destruction that’s bedeviled the islands of this archipelago and the coastal cities of the US will extract a terrible cost from this country, when, and not if it happens.

The images and video clips from Mexico, Barbuda and Dominica are particularly terrible.

In Mexico, one solid looking building shakes once, twice, then simply disappears in a rising cloud of dust. Overhead images of Barbuda show an island simply wiped clean of human habitation. The occasional stubborn structure still stands; its walls stripped.

In Dominica, trees clog the streets, ripped from the earth or cracked in mid-trunk, they are shorn of their bark and their solid cores shredded.

If these scenes seem unimaginable, then it’s because disaster preparedness is the business of imagining the darkest possible outcomes of nature’s fury and planning for them effectively.

On Thursday, the Telecommunications Authority (TATT) will host a forum to discuss one element of those preparations, the emergency communications plan.

This arises from the call for consultation on the National Emergency Communications Plan, which is currently soliciting responses and advice from the national community on the measures proposed for managing communication during official disaster response.

The document itself is broadly sensible in its approach to discussing the elements of a failsafe communications structure in the wake of a disaster event in which little in the way of telecommunications infrastructure is left standing.

Communication before a disaster can make use of all the existing facilities that we take for granted, free-to-air broadcasting, social media, even, as the document rather hopefully notes, faxes.

It’s after the event that more serious consideration has to be brought to bear.

The day-long communications blackout in Dominica is one example of what can happen when modern transmission and relay systems are destroyed.

The Office of Disaster Prevention and Management (ODPM) owns and operates two VHF land mobile radio networks and one high-frequency radio station in Trinidad while the Tobago Emergency Management Agency (TEMA) owns and operates one VHF network and one HF station in Tobago.

The system is tested daily, but coverage is, according to the consultation document, “limited by geographical and propagation constraints and therefore some areas of the country cannot be accessed by these networks.”

The areas which cannot be covered are not listed in the consultative document.

Both agencies can create a wide area network (WAN) with the Ministry of National Security to coordinate emergency efforts and this system is presumed to also be regularly tested.

The document sensibly proposes an upgrade to the existing system with provisions for both a secure communications centre capable of withstanding disaster conditions and mobile transmission repeaters that can be deployed to improve signal strength in the wake of a disaster.

The document also seeks to establish a nationwide public safety WAN capable of transferring high-bandwidth data, allowing roving emergency responders to share real-time voice, video and data. There is no cost suggested for this First World system in the document.

More useful, as shown by the value of amateur licensed (HAM) radio operators in the immediate aftermath of Dominica’s tragedy, is the need to clearly establish proper protocols for the use of the frequencies allocated for amateur use, inclusive of the Citizen’s Band.

Regional experience over the last two weeks also proves that the first formal communications to be restored on even a limited basis is SMS based text messaging. Protocols for managing the limited bandwidth available in such circumstances should also be part of the emergency communications plan.

The plan also rather hopefully insists that “television broadcasters shall upgrade their facilities so that they are resilient to natural disasters and adopt improved technologies to facilitate efficient public notifications and warnings.”

This simply isn’t going to happen if it isn’t made a condition of the award or renewal of a broadcast license.

Ditto for the insistence that: “Cellular Mobile Operators shall maintain at least two transportable cells on wheels which shall be deployed with at least one in Trinidad and one in Tobago. These are to be reserved for emergency relief operations.”

In the medium term, looking beyond the immediate provisions of this plan, a firm proposal to move overhead cables to fortified underground routing in appropriate geographic locations would represent the bold thinking needed for forward looking local disaster preparedness in our communications infrastructure.

Menteri LHK Resmikan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana Kelas Dunia

INFO NASIONAL – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana (KLMB) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa, 26 September 2017. Menurut dia, kehadiran pusat studi seperti KLMB ini sangat penting bagi Indonesia.

KLMB, yang  merupakan program riset bersama antara Kementerian Lingkungan dan Fakultas Geografi UGM ini dibangun sebagai pusat inovasi pengelolaan lingkungan serta mitigasi bencana berkelas dunia. Menteri Siti menuturkan ada beberapa alasan pentingnya keberadaan KLMB ini di Indonesia. Pertama, karena Indonesia adalah negara besar, memiliki wilayah luas, jumlah penduduk yang banyak, serta memiliki variasi lanskap dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan pusat-pusat studi dalam subyek lingkungan dan alam.

Kedua, letak geografis Indonesia yang berada di dalam ring of fire menjadikannya sebagai negara yang rawan akan bencana. Namun sisi positifnya adalah Indonesia dianugerahi lahan yang subur serta sumber daya alam yang melimpah. KLMB hadir mengantisipasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu melanda Indonesia. Ketiga, pada aspek pengendalian perubahan iklim, dunia internasional sangat memperhitungkan Indonesia.  Mendukung hal itu, kehadiran KLMB sebagai salah satu instrumen pendukung menjadi sangat penting. “Dalam waktu dekat, melalui laboratorium (KLMB) ini kita akan bangun laboratorium ketahanan terhadap perubahan iklim,” tuturnya

Menteri Siti memuji KLMB ini dengan menyebutnya sebagai pusat studi pengembangan keilmuan yang dikembangkan atas persoalan yang serius dengan dasar ilmu geografi atau kebumian di tengah masyarakat. “KLMB ini akan menjadi pusat kajian, studi, dan informasi dengan ciri memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak hal yang bisa dikeluarkan dari KLMB ini dan betul-betul akan memberi kontribusi kepada kebijakan nasional,” katanya.

 

Pada kesempatan ini, Menteri Siti juga menjadi pembicara kunci kegiatan seminar nasional Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Seminar ini bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui diskusi ilmiah serta penyebarluasan hasil penelitian terkait dengan pengelolaan pesisir serta DAS.

Dalam paparannya, Menteri Siti menyampaikan beberapa kunci sukses pengelolaan DAS di Indonesia. Menurut Siti, kerusakan DAS berdampak pada bencana lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, juga kekeringan.  Untuk mencegah itu, menurut dia, sangat penting mengelola DAS dengan baik.  Di antaranya melakukan pendekatan melalui pengembangan wilayah dan harus ada konfigurasi bisnis baru seperti pengelolaan wilayah hutan di DAS bersama-sama masyarakat melalui perhutanan sosial.  Selain itu, pengelolaan DAS harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat diukur. Lebih mendasar lagi, kata Siti, adalah sinergi kelembagaan dengan komitmen perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS.

Mengakhiri pidatonya, Menteri Siti berpesan kepada semua peserta seminar untuk terus menanam pohon di lingkungan sekitarnya. “Setidaknya menanam minimal 25 pohon selama seumur hidup. Mari kita bawa hutan ke halaman rumah kita,” ucapnya. (*)

Read more at https://nasional.tempo.co/read/1019969/menteri-lhk-resmikan-klinik-lingkungan-dan-mitigasi-bencana-kelas-dunia#1TpkgPp4VhGWk3u6.99

Gempa Bumi 5 SR Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bumi 5 SR Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami

Jakarta – Gempa bumi berkekuatan 5,0 SR mengguncang wilayah Kotamobagu, Sulawesi Utara. Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan keterangan BMKG, gempa terjadi pada pukul 05.07 WIB, Selasa (26/9/2017) pagi ini. Pusat gempa berada di kedalaman 197 km.

Lokasi gempa berada di 0.76 LU dan 124.36 BT . Menurut BMKG, titik gempa hanya berjarak 6 km di timur laut Kotamobagu.

Belum ada keterangan apakah gempa menyebabkan jatuhnya korban. Juga belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa ini.

sumber: detik.com