BPBD Bolsel Terus Menyalurkan Bantuan kepada Korban Bencan

BPBD Bolsel Terus Menyalurkan Bantuan kepada Korban Bencana

TRIBUNMANADO.CO.ID, MOLIBAGU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terus menyalurkan bantuan kepada warga, pasca tertimpa bencana banjir dan tanah longsor beberapa waktu yang lalu.

“Jadi bantuan ini akan terus dilakukan sampai beberapa hari ke depan,” kata Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat, BPBD Bolsel Nurdin Patajenu, pada Minggu (27/8/2017).

Menurut Nurdin, bantuan dikerahkan ke empat kecamatan. Kemudian dengan target penyaluran sebanyak 2 ribuan Kepala Keluarga (KK).

“Jadi ini bantuan gelombang ke dua pasca bencana 15 Agustus 2017. Sebelumnya tahap pertama kita suplai pada 16 dan 17 Agustus,” jelas Nurdin.

Menurut dia, penyaluran bantuan memang gencar dilaksanakan karena pada 18 Agustus banjir juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Bolaang Uki.

Sehingga jumlah KK yang tertimpa bencana bertambah, dan BPBD kembali melakukan pendataan.

“Semua akan diberikan bantuan,” kata Patajenu.

Kepala Sub Bidang Program Pelaporan BPBD, Mahyudi, mengatakan bahwa bantuan tahap kedua sudah mulai dilakukan pada Rabu (23/8/2017).

Mahyudi, menuturkan penyaluran bantuan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, sampai semua KK yang terdata di BPBD mendapatkan bantuan.

Kata dia, untuk penyaluran bantuan yang sudah dilakukan di lima desa Kecamatan Pinolosian, menyasar 604 KK.

“Semua akan menerima bantuan,” kata dia.

Dari pantauan Tribun Manado di lapangan, satu paket bantuan dikemas dalam bungkusan plastik merah besar berisi beberapa jenis keperluan.

Diantaranya mie instan, ikan kaleng, minyak kelapa, gula, susu, biskuit, air mineral, sabun mandi, sabun cuci, anti nyamuk, teh, kopi, dan garam.

Cek Aplikasi MAGMA untuk Informasi Bencana

Bisnis.com, JAKARTA– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meluncurkan Aplikasi MAGMA (Multiplatform Application for Geohazard Mitigation and Assessment in Indonesia) yang memberikan terobosan dalam pemberian informasi terkait bencana.

Pemrakasa MAGMA Indonesia Devi Kamil Syahbana menjelaskan, MAGMA adalah media online aplikasi, masyarakat mendapatkan informasi real time, sehingga masyarakat mendapatkan informasi cepat, jadi tidak akan ada kejadian keterlambatan mendapatkan informasi kebencanaan.

“Aplikasi MAGMA ini dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM,” katanya, Minggu (27/8/2017).

Aplikasi ini bermanfaat untuk kementerian ataupun pemerintah daerah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Perhubungan serta lembaga-lembaga International terutama industri penerbangan.

Debi mengatakan, MAGMA juga melakukan ekspansi dengan stakeholder penerbangan tidak hanya Indonesia juga International, mereka mendapatkan informasi letusan gunung api secara real time.

Abu vulkanik berbahaya untuk penerbangan dan menjadi data yang menjadi acuan Volcanic Advisory Centre (VAC), Pacific Disasster Centre (PDC) serta International Air Transportasion Association (IATA).

Aplikasi itu kembali menorehkan prestasi dengan meraih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2017, belum lama ini. Penghargaan untuk MAGMA diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani mewakili Presiden RI Jokowi.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM Kasbani mengungkapkan MAGMA Indonesia bukan hanya kebanggaan Kementerian ESDM, tetapi juga kebanggaan bangsa.

“MAGMA Indonesia asli buatan anak bangsa, sehingga kini bukan lagi menjadi kebanggaan PVMBG, Badan Geologi, maupun Kementerian ESDM, namun lebih luas lagi menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” ungkap Kasbani bersemangat.

UNAIDS Assisting the Survivors of the Floods in Sierra Leone

https://c.tribune.com.pk/2010/09/flood-walk-water-AFP-640x480.jpg

On 14 August, heavy rains, a mudslide and flash floods destroyed hundreds of homes and left many dead, injured or missing in Sierra Leone. In all, more than 500 houses were buried and destroyed and some 6000 people were severely affected. So far, more than 500 bodies have been recovered, with the number expected to rise. A mass burial for 300 people brought the country together and hardened the commitment to collectively recover from the tragedy.

An estimated 200 people living with HIV and their families were affected, with around 54 among the dead. Relief and rescue efforts by community members and first responders immediately began providing life-saving support.

People living with HIV and people at higher risk of HIV infection often become more vulnerable in times of emergency, owing to a lack of prioritization of their needs, lack of prevention services and disruption of treatment. In addition, people living with HIV, especially with weakened immune systems, are at higher risk of contracting malaria and waterborne diseases.

In the immediate aftermath of the disaster, UNAIDS’ priority has been to ensure the continuation and scale-up of antiretroviral therapy services, provide technical support to the Network of HIV Positives in Sierra Leone (NETHIPS), generate strategic information for fundraising and facilitate access for people living with HIV to food and non-food resources. UNAIDS has been participating in the broader disaster coordination structure within the United Nations and is supporting NETHIPS in the registration of people living with HIV affected by the disaster and in finding out their immediate needs.

In the medium and long term, UNAIDS, in collaboration with the United Nations interagency team, the National HIV/AIDS Secretariat, NETHIPS and the wider national disaster response coordination unit, will ensure that people living with HIV have access to support that includes the restoration of livelihoods, shelter construction and psychosocial services.

This crisis has put into sharp focus the fragility of Sierra Leone’s post-Ebola social safety nets. It is critical that the resources required for the response to HIV be included in the emergency fundraising appeals and that the country’s HIV catch-up plan be financed and implemented effectively.

QUOTES

“ENTIRE COMMUNITIES HAVE BEEN WIPED OUT BY THE DISASTER. WE NEED URGENT SUPPORT NOW.”

ERNEST BAI KOROMA PRESIDENT OF SIERRA LEONE

“HUMANITARIAN CRISES EXACERBATE THE HIV EPIDEMIC—VULNERABILITIES ARE INCREASED, SERVICES ARE DISRUPTED, PEOPLE ARE UPROOTED AND ACCESS TO HIV PREVENTION AND TREATMENT AFFECTED, LEADING TO NEW HIV INFECTIONS.”

MICHEL SIDIBÉ EXECUTIVE DIRECTOR, UNAIDS

Bantuan Air Bersih untuk Korban Bencana

BEKASI, (PR).-Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM)  Tirta Bhagasasi Bekasi, menjalin kerja sama distribusi air minum dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan penanganan kebutuhan air bersih bagi warga yang terkena bencana alam bisa secepatnya ditangani.

Menurut Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim, sebelum terjalin kerja sama, PDAM Tirta Bhagasasi  baru bisa mengetahui  ada warga  yang membutuhkan air bersih,   mengandalkan laporan dari masyarakat melalui telefon.    “Mereka biasanya menelefon kami, minta dikirim air bersih. Laporan tersebut,  kami tindak lanjuti dengan mengirimkan air bersih melalui mobil tanki ke lokasi warga yang membutuhkan,” kata Usep, Selasa 22 Agustus 2017.

Namun, setelah menjalin kerjasama dengan BPBD,  kini  permintaan air bersih dari warga korban bencana bisa dikoordinasikan dengan BPBD.  Apalagi jangkauan BPBD ke beberapa lokasi bencana,  jauh lebih luas. “Dalam situasi bencana, seperti  terjadi banjir atau kekeringan, bisa saja warga kesulitan menghubungi kami. Akan tetapi, melalui  kerjasama ini, kebutuhan air bersih bagi warga  korban bencana bisa difasilitasi juga oleh  BPBD,” katanya.

Usep menuturkan, selain menggunakan mobil tanki milik PDAM, distribusi air bersih pun bisa memanfaatkan delapan unit mobil tanki milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.  Sumber airnya,  diambil dari kantor cabang PDAM yang terdekat dengan lokasi warga pemohon.

Ia menyebutkan,  sejumlah lokasi di Kabupaten Bekasi yang sudah meminta bantuan air bersih karena mulai dilanda kekeringan, yaitu Kecamatan Bojongmangu dan Cibarusah.  Sementara Kecamatan Tarumajaya, Cabangbungin dan Muaragembong yang  kerap dilanda kesulitan air, hingga kini masih aman.

Usep menambahkan,  terkait kerja sama dengan BPBD, untuk sementara dilakukan  selama satu tahun dulu. Apabila kerjasamanya terbukti efektif dan sangat membantu penyaluran air bersih bagi warga korban bencana, kerjasamanya  kemungkinan besar bisa  diperpanjang.***

Disaster Preparedness and Prevention

Disaster preparedness methods and prevention infrastructure have been proven to mitigate the impacts of catastrophes on citizens around the world. As shown in the infographic by the Aid and International Development Forum (AIDF), every euro spent on disaster prevention efforts is predicted to result in €4 savings that would go towards response efforts. In 2016, the European Commission released a report of its planned investments for the countries in the EU. It is estimated that the projected developments will save 13.3 million people residing on the European continent from floods and 11.8 million people from forest fires. To view the infographic, click here www.aidforum.org/infographic/infographic-disaster-prepare…

 

Despite its ability to cut response costs, disaster risk reduction has only accounted for 12.8% of the $3.3 trillion allocated globally to international aid finance during the period spanning from 1991 to 2010. Emergency response accounted for the majority of aid finance, 65.6% or $69.9 billion during these years while reconstruction and rehabilitation took up 21.7% of the total expenditure.

These figures might be accounted for by factoring in the inability of some countries to afford the cost of protection infrastructure. This proves to be unsurprising as such infrastructure projects can come with a hefty price tag. The 5th Delta Program launched by the Netherlands cost €20 billion and $15 billion was spent on the flood protection program in New Orleans. In total, an estimated $1 trillion is needed per year to close the infrastructure gap in developing countries.

In the private sector, 72% of Standard & Poor’s Global 100 companies do not conduct environmental or climate-specific vulnerability assessments. Furthermore, a majority of these companies do not engage in climate-risk management activities, such as the utilization of climate-specific risk models and research as well as the upgrading of infrastructure and equipment; despite the fact that 77% of these companies include climate-risk management in their conventional business continuity and risk management strategies.

The importance of disaster readiness reaches beyond government and corporate level and is vital for the individual to be conscious of as well. In the United States, the National Health Security Preparedness Index, which measures preparedness for disasters and other emergencies, reached a score of 6.8 out of 10 on the national scale in 2016. However, measurements on a state-by-state basis record a 31% disparity between states with the highest preparedness scores and those with the lowest. For the 144.6 million people living in the coastal states from Maine to Texas, disaster preparedness is incredibly necessary. Especially in light of the fact that in 2016 alone there were 7 hurricanes which threatened the 61 million homes and 3.4 million business establishments on the Eastern Seaboard and Gulf Coast.

To discuss the impact of disasters and how to enhance disaster preparedness and prevention, join the 9th Global Disaster Relief & Development Summit on September 6-7 in Washington D.C. The Summit will gather industry experts who will be sharing best practice and discussing new technology innovations aimed at improving preparedness, proactive disaster mitigation, risk management and community management. Hear from:

• Christopher Smith, Director of Individual Assistance, Federal Emergency Management Agency (FEMA), United Sates Department of Homeland Security
• Akshat Vishal Chaturvedi, Senior Advisor, Disaster Risk Management, World Bank
• George Sullivan, Director, Individual and Community Preparedness and Resilience, American Red Cross
• Kieth Kall, Senior Director, Strategic Partnerships, World Vision
• David Jones, Chief Executive Officer, Rescue Global
• Isaac Kwamy, Director, Global Programs, Humanitarian Disaster Management, NETHOPE
• Dr Joe Leitmann, Lead Disaster Risk Management Specialist, Team Leader, Resilient Recovery and Urban Resilience, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), World Bank Group

For more information about the Global Disaster Relief & Development Summit, visit disaster-relief.aidforum.org

Global Disaster Relief & Development Summit strives to enable quicker and better response during crises and catastrophes by improving effectiveness, cost-efficiency and sustainability of aid operations. This year’s programme will expand its scope beyond disaster relief and will look into emerging global challenges, innovations and opportunities in international aid and development sector. It will continue to focus on best practice in humanitarian logistics, emergency communication, supply chain, procurement, partnerships and financing of aid programmes. The agenda is developed in consultation with World Bank, UN OCHA, Red Cross, USAID, World Vision, UNOPS.

3rd Floor, Two America Square, London, EC3N 2LU

This release was published on openPR.

Pemadam Kebakaran Luwu Timur Dibekali Pelatihan Mitigasi Bencana

LUTIM,INIKATA.com-Para Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Luwu Timur dibekali pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM petugas pemadam kebakaran agar semakin profesional dalam menangani suatu bencana. Pelatihan tersebut berlangsung di Gedung Wanita Simpursiang Malili, Selasa(22/08/2017).

Pelatihan mitigasi bencana ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Petugas Damkar agar lebih profesional dalam menangani suatu bencana. Pelatihan ini selain teori, petugas juga akan dibekali berbagai teknik praktek lapangan.

Selain pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, para petugas pemadam kebakaran dan masyarakat yang hadir juga bekali pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran.

Mewakili Bupati, Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, Amir Kapeng saat membuka pelatihan tersebut mengatakan sebelum terjadi musibah, kebanyakan masyarakat cenderung tidak peduli atau mengabaikan hal-hal yang dapat merugikan seperti musibah kebakaran. Akan tetapi setelah adanya musibah tersebut, masyarakat baru menyadari dan peduli terhadap permasalahan kebakaran.

“Intinya, semakin banyak masyarakat yang tahu dan mengerti cara memadamkan api, diharapkan dapat memperkecil resiko yang bisa ditimbulkan dari musibah kebakaran” katanya.

 

Makanya kata Amir, penyuluhan dan pelatihan ini dapat memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dan petugas pemadam kebakaran pada khususnya tentang pencegahan dan pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa, evakuasi serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya kebakaran.

“Petugas wajib memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana mencegah bahaya kebakaran dan bagaimana cara mengoperasikan peralatan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan benar” tambahnya.

“Petugas Pemadam kebakaran dikenal dengan motto : pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya . Motto ini mengisyaratkan sosok petugas pemadam kebakaran yang harus bekerja dan siap siaga hadir dalam penyalamatan jiwa, dan harta benda. Melakukan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih, tanpa mengharap pujian dan sanjungan serta memberi pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan” jelasnya.

Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, 22 s.d 25 Agustus 2017 dengan Narasumber masing-masing Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Timur, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sulawesi Selatan dan Instruktur dari Tim Rescue dari PT.Vale Indonesia Tbk(**)

Interview: Sierra Leone in dire need of emergency humanitarian aid after mudslide disaster: presidential spokesperson

FREETOWN, Aug. 16 (Xinhua) — Sierra Leone’s presidential spokesperson Abdulai Bayraytay said Wednesday that the country is in dire need of food, water, clothing, accommodation and medical supplies for the thousands of people left homeless by the devastating floods and mudslide that hit an area on the outskirts of capital city Freetown on Monday.

Bayraytay, who also doubles as lead communicator for the disaster management in Sierra Leone, told Xinhua in an interview they have temporarily provided shelter for the homeless in various schools across the city and that they are currently providing dry food rations for people that were affected by the disaster, but more supplies are needed.

“We need water facility, clothing, medicine, food and accommodation for people that have been left homeless,” he said, as work to rescue and recover people suspected to be buried under the rubble is still under way.

“We are still very optimistic that as the recovery effort still continues, we would discover more people. That is why we have ambulances on standby, so that whosoever we discover would be taken to the nearest hospital,” the spokesperson said.

He said registration of people suspected to have been victimized by the disaster is still in progress, although he could not provide an update on the latest death toll figures.

He told Xinhua that the government is particularly concerned about any outbreak of cholera in the aftermath of the disaster, hence medical supplies would be direly needed by the government.

“We are very much concerned about any outbreak of cholera. So, whatever medical supplies we get would be greatly appreciated,” he said.

Deputy Minister of Health and Sanitation, Madina Rahman, has earlier cautioned people to apply all precautionary measures to avoid catching up with Cholera or any other waterborne diseases .

A release from State House late Tuesday indicated that 83 women, 105 men and 109 children were reported dead during the disaster. As rescue operation is still in progress, the number is expected to rise as more bodies are being transported to the Connaught Hospital Mortuary in Freetown.

According to Baraytay, the government and development partners have deployed social workers in the affected communities to provide psychosocial treatment for affected people.

More relatives on Wednesday have identified some of their loved ones killed by the disaster. Bayraytay said that the burial process would take place at waterloo in the outskirt of Freetown Thursday.

Filipina Alokasikan Dana Untuk Asuransi Risiko Bencana

Kabar24.com, FILIPINA – Pemerintah Filipina, melalui Departemen Keuangan, mengalokasikan dana sebesar 1 miliar peso Filipina atau setara dengan 20 juta dolar Amerika Serikat ke dana asuransi untuk provinsi yang rawan bencana.

“Dana tersebut akan dapat diakses di provinsi-provinsi yang terkena dampak bencana alam,” ujar Asisten Menteri Keuanga Filipina Paola Alvarez, dikutip dari Insurance Asia News, Rabu (16/8/2017).

Dia berujar dana tersebut didirikan di bawah proyek Parametric Insurance Pilot milik pemerintah.

Adapun provinsi yang teridentifikasi rawan bencana, antara lain Cebu, Laguna, Leyte, Pampanga, Davao, Samar, dan Batanes.

Alokasi dana tersebut menyusul serangkaian diskusi awal tahun ini mengenai apakah Filipina akan mendapatkan keuntungan dari asuransi risiko bencana wajib bagi seluruh unit pemerintah daerah sebagai alat yang efektif untuk memperbaiki ketahanan negara terhadap bencana.

Alvarez mengatakan bahwa skema parametrik tidak seperti asuransi ganti rugi tradisional yang membutuhkan waktu lama untuk menilai dan memproses. Dia mengklaim skema tersebut akan memberlakukan pembayaran dengan cepat, yang jumlahnya akan tergantung pada perkiraan kerugian yang ditentukan melalui Model Risiko Bencana Filipina yang dikembangkan oleh Departemen Keuangan pada tahun 2014.

Lebih Dari 200 Kabupaten di Indonesia Rawan Tsunami

tsunami

MANGUPURA, BALIPOST.com – Indonesia sejak 2011 sudah memetakan lokasi rawan tsunami di Indonesia. Dari data yang ada, lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia rawan Tsunami.

Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana, BNPB, Lilik Kurniawan, saat ini BNPB berkoordinasi dengan kementerian Pendidikan dalam rangka simulasi dan sharing data. Sehingga tercatat, ada lebih dari 1617 sekolah dan madrasah yang berada pada lokais bahaya tsunami. “Di Bali sendiri, ada sebanyak 51 sekolah yang dinyatakan bahaya Tsunami, salah satunya SD 2 Tanjung Benoa,” katanya disela kegiatan, simulasi terkait kesiapsiagaan menghadapi Tsunami, di SD 2 Tanjung Benoa. Selasa (15/8).

Dikatakannya, saat ini banyak sekali kemajuan yang sudah dicapai dalam penanggulangan bencana, terutama menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itulah yang membuat lebih percaya diri lagi untuk melakukan upaya penanggulangan bencana.

Pihak BMKG, dikatakan Lilik, sudah menginformasikan bahwa Tsunami di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di tengah laut. Untuk itu saat, BMKG pun sudah mempunyai lebih dari 16000 skenario Tsunami di Indoneaia. “Kalau di Bali ini, sudah diidentifikasi, berapa titik-titik sumber gempa yang ada di selatan Bali. Dari sumber gempa ini, dibikin semacam skenario, misalkan di selatan Badung dengan besar sekian, maka daerah mana yang akan kena,” pungkasnya.

Dijelaskannya, kita yang berada di wilayah Indonesia, di wilayah yang rawan terjadi Tsunami, maka kesiap siagaan inilah yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan simulasi penanganan dengan melibatkan siswa, diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi mereka. “Dengan simulaai ini, diharapkan merek bisa menyampaikan kepada orangtua mereka, kepada teman-teman atau tetangga, bahwa kita hidup di daerah rawan Tsunami. Jadi kita tidak perlu takut, untuk itu, yang penting kita siaga,” harapnya.

Sementara, Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kemdikbud, Renani menyampaikan, berkaitan dengan Tsunami, saat ini, bersama dengan BNPB, pihak Kemendikbud sudah mengintegrasikan data pokok pendidikan dengan data kerawanan bencana. Sehingga nantinya bisa dilihat, apa kerawanan yang bisa dihadapi oleh sekolah, termasuk juga kerawanannya adalah tsunami.

Di Indonesia jumlah sekolahnya sangat banyak, ada sekitar 257.000 sekolah dengan jumlah guru kurang lebih 3juta serta siswanya mencapai puluhan juta. Oleh karena itu, pihak sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan tetap memperhatikan terkait dengan tiga pilar satuan pendidikan aman bencana.

Tiga pilar tersebut yaitu, pertama semua sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang aman terhadap bencana. kedua harus memiliki manajemen bencana, artinya semua sekolah harus memiliki rencana terkait dengan bagaimana menghadapi bencana.Yang ketiga adalah pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

“Apabila diliha di kurikulum saat ini, semua sudah dimasukkan terkait dengan kebencanaan. Namun kalau tidak dilakukan latihan secara reguler, tentu anak-anak maupuan guru akan lupa. Sehingga kita harus selalu siap menghadapi bencana,” ujarnya.

Kepala BPBD Kabupaten Badung I Wayan Wijaya, pada kesempatan tersebut menambahkan, bencana merupakan suatu peristiwa yang jelas mengganggu kehidupan masyarakat. Baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam yang tentu dapat merusak lingkungan serta berdampak pada trauma psikologis masyarakat.

Bencana ini tidak bisa diprediksi, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah kita harus hadapi, namun juga harus lakukan persiapan dan juga tindakan-tindakan penanggulangan. Kegiatan ini dikatakannya, merupakan salah satu pengurangan resiko bencana untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Ini harus dilakukan dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menekan korban terjadinya bencana. Bahkan, kabupaten Badung sudah melakukan beberapa langkah terkaitan untuk pengurangan resiko bencana,” pungkasnya. (yudi kurnaedi/balipost)

SC approves NDMA’s disaster management policy for schools

The Supreme Court bench was dealing with a PIL filed one Avinash Mehrotra seeking safety guidelines for school after the Dabwali fire incident in Haryana and the Kumbakonam tragedy in Tamil Nadu

New Delhi The National Disaster Management Authority (NDMA) on Monday produced in the Supreme Court the draft communication on safety policy and adherence of guidelines on disaster management for schools, which would be sent by it to all state governments.

The NDMA placed the draft letter, which would be sent to the chief secretaries and the secretaries in charge of education departments of all states, before a bench comprising chief justice J S Khehar and justice DY Chandrachud, which approved it and expressed satisfaction on the steps taken.

The apex court directed that the guidelines and policy spelt out by the NDMA in the letter should be implemented by all the concerned authorities in the states.

“We are satisfied with the draft letter to be sent by the NDMA to all the chief secretaries and secretary in charge of the education department of all states. We hereby direct that the same will be implemented by all concerned authorities,” the bench said while disposing of the petition.

The bench was dealing with a PIL filed one Avinash Mehrotra seeking safety guidelines for school after the Dabwali fire incident in Haryana and the Kumbakonam tragedy in Tamil Nadu.

In the draft letter placed before the court, the NDMA has said that guidelines on school safety policy 2016 prepared by it were statutory in nature and statutorily required to be complied with “scrupulously without any deviation”.

“Special attention should be paid to fire safety. All the requirements to ensure safety of children in schools mentioned in the said policy of 2016 are statutory in nature and everyone involved in the process of ensuring safety of children are statutorily bound by the same,” the letter said.

It further asked the states that the district education officer of each district “shall be declared to be a nodal officer with responsibility, liability and obligation” as well as powers and functions to ensure strict compliance with the national disaster management guidelines (school safety policy) 2016 within the district of his jurisdiction.

“It is observed that the CBSE schools, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Sarva Shiksha Abhiyan do not fall within the jurisdiction of the state administration or district education officer of each district in a state. For the purpose of administration of these schools, the Central government can directly monitor them.

“However so far as the implementation of national disaster management guidelines (school safety policy) 2016 is concerned, it is imperative that a nodal officer is earmarked who can ensure adherence and compliance to the said policy by all above referred schools and who is functioning at local district level,” it said.

The NDMA has further said that it would be the duty of district disaster management authority to ensure compliance with the guidelines on the school safety policy and monitor its compliance.

“The chief secretary of each state will satisfy himself about the due discharge of functions by the district disaster management authority as well as district education officer as a nodal officer and would send a report containing compilation of quarterly reports received by him from the district level authorities/nodal officer to the department of school education and literacy, ministry of HRD as well as NDMA,” it said.

It said that department of school education and literacy, ministry of human resources and development and the NDMA would jointly monitor the implementation of the guidelines at the national level through periodical meetings for each state and periodical reviews.

The apex court had earlier pulled up the union government for not coming up with guidelines on disaster mangement to make schools safer even after the death of a large number of children in fire incidents in Dabwali and Kumbakonam. It had then asked NDMA to come up with comprehensive guidelines to prevent such incidents.