Category: Berita

PURWOREJO (KRjogja.com) – Curah hujan yang cukup tinggi di awal tahun ini, mengakibatkan terjadinya berbagai bencana di wilayah Kabupaten Purworejo. Banjir, tanah longsor, dan jaringan irigasi rusak akibat tidak mampu menahan derasnya arus air. Cuaca ekstrem ini diperkirakan akan berlangsung hingga Februari mendatang.

“Informasi yang kami terima, hingga dua bulan kedepan curah hujan di Purworejo masih akan tinggi,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purworejo Drs Boedi Hardjono, Kamis (12/1). Akibat cuaca ekstrem ini lanjut Boedi Hardjono, di awal tahun ini sudah terjadi bencana di berbagai tempat meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Bencana juga nengakibatkan akses jalan dan sejumlah titik jaringan irigasi rusak.

Mensikapi kondisi ini Kodim 0708 Purworejo menyiagakan personilnya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi setiap kejadian bencana. Termasuk jaringan irigasi akibat tanggul jebol, tertimbun longsoran dan lainnya. “Jaringan irigasi memiliki dampak jauh lebih luas, tidak hanya dirasakan warga setempat, tapi juga masyarakat daerah lain yang mengandalkan jaringan irigasi untuk kebutuhan pertanian,” kata

Komandan Kodim (Dandim) Purworejo Letkol (Inf) Aswin Kartawijaya. Kodim Purworejo lanjut Aswin Kartawijaya, telah menyiagakan anggotanya yang tersebar hingga tingkat desa (Babinsa), untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. (Nar)

SUNGGUMINASA – Keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan integrasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham yang menangani masalah kesehatan, pun mempertanyakan langsung hal itu kepada Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.

Pertemuan itu berlangsung di ruang kerja Adnan, Senin (9/1/2016).

“Kami ingin mengetahui langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal tersebut akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Adnan lalu menjelaskan secara rinci jika peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.

“Jika tetap dilanjutkan maka anggaran akan dobel padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar 220 milyar rupiah dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas. Layanan kesehatan gratis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tetap menjadi salah satu prioritas,” jelas Adnan.

Pemkab Gowa tidak lagi memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS sejak 1 Januari 2017 sehingga bisa terjadi efisiensi anggaran. Apalagi sistem yang digunakan berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya.

Premi BPJS yang sama diseluruh Indonesia, juga dikritik oleh Bupati Gowa pasalnya tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) .

“Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional, berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. UMR di Jawa kan lebih tinggi dari pada di Sulawesi,” tambah orang nomor satu di Gowa ini.

Penjelasan itu diapresiasi oleh Aliyah yang juga istri dari mantan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin dan akan menjadikan bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.

Kedatangan Aliyah turut didampingi Kader Demokrat Sulsel, Airin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid.

sumber: TRIBUN-TIMUR.COM

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membentuk tim terpadu untuk penanganan bencana alam di kabupaten itu. Pasalnya, berdasarkan pengalaman memasuki Januari hingga April setiap tahunnya, kerap terjadi bencana seperti banjir, longsor dan angin puting beliung.

Dua hari lalu, puting beliung melanda Kecamatan Seunuddon dan Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara.

Penjabat Bupati Aceh Utara Muhammad Jamil menyebutkan, tim terpadu itu terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, SAR Aceh Utara dan Tagana Aceh Utara.

“Tim ini saya intruksikan siaga selalu. Jangan sampai panik ketika bencana datang. Kita tak bisa menghindari bencana, namun kita harus siap menghadapi bencana sehingga angka kerugian bisa kita minimalisir,” ujar Muhammad Jamil, Senin (9/1/2017).

Dia menegaskan, untuk puluhan rumah yang rusak akibat puting beliung dua hari lalu, Dinas Sosial Aceh Utara telah menyalurkan bantuan masa panik.

“Berupa makanan dan kebutuhan pakaian. Ini untuk tiga hari dulu, nanti kami tambah lagi,” ucapnya.

Untuk kerusakan rumah, lanjut Jamil, akan diusulkan biaya renovasi rumah dan fasilitas umum yang rusak karena puting beliung dalam APBD Aceh Utara 2017 yang kini sedang dibahas bersama DPRD Aceh Utara.

Saat ditanya besar alokasi dana untuk tanggap darurat bencana, Jamil mengaku tidak mengingat pasti.

“Dananya ada, tersebar di semua dinas yang masuk dalam tim terpadu tadi,” pungkasnya.

Bencana demi bencana terus mengepung Aceh. Ketika trauma gempa Pidie Jaya belum lagi pulih, kini masyarakat Aceh di beberapa wilayah harus berhadapan dengan bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung sejak dua hari terakhir.

Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, puting beliung menerjang Aceh Timur dan Aceh Utara. Sedikitnya 192 rumah yang tersebar dalam lima kecamatan di kedua kabupaten bertetangga itu rusak.

Tercatat 19 gampong dalam tiga kecamatan di Aceh Timur diterjang puting beliung pada Jumat (6/1) pukul 16.00 WIB. Total warga yang terkena imbasnya 683 jiwa. Sebanyak 38 jiwa mengungsi.3

Selain itu, banjir di barat selatan Aceh terus meluas. Di Aceh Barat 54 dari 320 desa terendam. Warga yang terdampak banjir mencapai 14.184 jiwa. Satu warga Meugo Cut, Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat, bahkan hilang terseret banjir dan tiga hari kemudian ditemukan tewas, Sabtu (7/1).

Banjir juga meluas di Aceh Selatan sehinga merendam puluhan desa dalam tujuh kecamatan, yaitu Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Selatan, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Banjir bandang juga menerjang Ujong Batee, Aceh Besar, Sabtu siang, sehingga lintas Banda Aceh-Krueng Raya terputus.

Tentu saja hati kita miris mendengar berita tentang bencana alam sebanyak itu hanya dalam dua hari. Memang, di antara bencana itu ada yang berada di luar kuasa dan intervensi manusia, yakni angin puting beliung. Namun, kita sebetulnya punya lembaga yang mampu mendeteksi dan memprediksi akan datangnya angin puyuh tersebut, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tentang puting beliung seharusnya disampaikan lebih awal kepada warga di lokasi terpaan supaya warga siap siaga, sebagaimana sering dilakukan oleh Badan Ramalam Cuaca Amerika terhadap prakiraan akan datangnya badai katrina, tornado, twister, dan hurracane.

Nah, kerusakan yang cukup masif di Aceh Utara dan Aceh Timur itu mungkin bisa diperkecil jika informasi tentang akan adanya puting beliung disampaikan beberapa jam sebelumnya. Sehingga tersedia waktu bagi warga, misalnya, untuk mengencangkan atap rumahnya yang mungkin tak lagi ketat pakunya atau pemasangan pagu, kuda-kuda, dan tolak anginnya selama ini longgar.

Di luar peristiwa puting beliung tersebut, banjir sebetulnya adalah jenis bencana alam yang bisa diprediksi datangnya. Jika curah hujan tinggi, sungai dangkal, dan penebangan pohon merajalela tanpa langkah reboisasi, maka banjir pastilah terjadi. Bukan saja di musim kemarau, terlebih di musim penghujan.

Nah, bulan Januari ini hingga medio Februari mendatang adalah puncak curah hujan, berdasarkan prediksi BMKG. Lantas, apa yang sudah kita persiapkan untuk antisipasi banjir? Adakah waduk, tando, atau bahkan kanal pencegah banjir yang disiapkan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam setahun terakhir? Jawabnya, nihil! Di Jakarta, pemerintahnya sangat serius mengantisipasi banjir, tapi kita di Aceh seolah menerimanya hanya sebagai takdir tahunan. Bahkan, warga Singkil dalam setahun seolah wajib menerima banjir empat kali, warga Lhoksukon dan Tangse setidaknya dua kali dalam setahun.

Kita bagai keledai yang jatuh pada lubang yang sama dalam urusan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor ini. Betapa besar kerugian yang diderita masyarakat dan pemerintah karena bencana yang terus berulang ini. Walhi Aceh sudah menghitung, sepanjang tahun 2016 lalu, kerugian akibat bencana alam di Aceh sedikitnya Rp 2,3 triliun. Ini angka yang tidak kecil, karena mencapai 15% dari APBD Aceh yang totalnya Rp 12 triliun lebih.

Oleh karenanya, mumpung belum terlalu terlambat, dalam artian belum seluruh Aceh tenggelam oleh banjir dan tanah longsor, maka Plt Gubernur Aceh saat ini perlu bertindak antisipatif. Bangun waduk, tando, dan kanal si tempat yang seharusnya dan galakkan reboisasi di seluruh Aceh. Sudah saatnya APBA tahun ini pro pencegahan bencana untuk mengurangi derita Aceh yang terus terulang!

sumber: http://aceh.tribunnews.com

Liputan6.com, Brebes – Awal 2017 diwarnai banyak bencana alam yang melanda warga di Tanah Air. Hal ini karena cuaca buruk yang terjadi pada bulan Januari ini. Tingginya intensitas hujan berpotensi munculnya bencana alam tersebut.

Hal ini sudah disampaikan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Karena itu, penduduk Indonesia sepatutnya waspada. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara yang rawan bencana.

Berikut bencana alam yang sudah terjadi dalam tiga hari di awal tahun ini:

1. Cuaca Buruk, Bencana Warnai Awal 2017 di Brebes

Hujan deras disertai angin kencang dan petir yang mengguyur wilayah Brebes, Jawa Tengah, dan sekitarnya pada Minggu, 1 Januari 2017, mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Ada satu rumah warga tersambar petir dan ruas jalan provinsi ambles.

Satu rumah milik seorang janda dua anak bernama Darni (66) di Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, tersambar petir. Saat petir menyambar, Darni mengaku tengah tidur di ranjang dekat dapur, sementara dua anak beserta keluarganya tengah berekreasi di Pantai Randu Sanga.

Sementara itu, ratusan rumah warga di Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terendam banjir di awal tahun 2017. Banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Cisanggarung, setelah hujan deras mengguyur wilayah itu seharian penuh.

Tidak hanya itu, bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalur Provinsi Jawa Tengah, yakni jalur Banjarharjo-Salem, Kabupaten Brebes, diimbau untuk ekstra hati-hati.

Pasalnya, saat ini kondisi badan jalan tersebut. Tepatnya di sebelah selatan Desa Sindangheula (daerah Kemancing) ambles akibat diguyur hujan deras pada Sabtu, 31 Desember 2016.

Ratusan Rumah di Losari Terendam Banjir

Sementara itu, ratusan rumah warga di Desa Bojongsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, terendam banjir di awal tahun 2017 ini. Banjir terjadi akibat meluapnya air Sungai Cisanggarung, setelah hujan deras mengguyur wilayah itu seharian penuh.

Selain di Desa Bojongsari, hujan deras juga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Brebes. Kepala Desa (Kades) Bojongsari, Kecamatan Losari, Kojin mengatakan, Sungai Cisanggarung yang menjadi batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat itu mulai meluap sejak Sabtu malam.

Kojin menambahkan, luapan sungai menyebabkan ratusan rumah di tiga pedukuhan di wilayahnya terendam banjir. Diantaranya, di Dukuh Bojongsari 1, Dukuh Bojongsari 2, dan Dukuh Bantarsari.

“Hingga saat ini data yang kami terima, di Dukuh Bojongsari 1 ada sebanyak 100 rumah yang terendam dan di Dukuh Bojongsari 2 serta Dukuh Bantarsari ada sebanyak 23 rumah,” ucap Kojin.

Sedangkan, ketinggian air yang masuk ke rumah warga itu rata-rata mencapai 30 sentimeter. Untuk mengantisipasi air masuk lebih tinggi, warga membuat tanggul buatan di sekitar rumahnya. 

Saat ini, banjir yang merendam rumah warga telah surut. Warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa banjir.

“Air sudah mulai surut karena dari limpasan Sungai Cisanggarung,” kata dia.

Akibat peristiwa banjir itu, pihaknya meminta Pemkab untuk membuat tanggul permanen di sungai tersebut. Apalagi, banyak rumah penduduk di desanya yang langsung berbatasan dengan tanggul sungai sehingga rawan terkena banjir.

Sementara, Plt Camat Losari Subagiyo mengatakan, Desa Bojongsari memang daerah rawan banjir. Selain Bojongsari, Desa Babakan di kecamatannya juga rawan banjir karena berdekatan dengan Sungai Cisanggarung.

“Ya kalau tidak segera dibuat tanggul, maka akan mengancam desa lain. Saya berharap pemerintah untuk segera membuat tanggul darurat. Untuk sementara ini, warga membuat tanggul pasir di bantaran sungai Cisanggarung,” ucap Subagiyo.

Jalur Provinsi Banjarharjo-Salem Ambles

Bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalur Provinsi Jawa Tengah, yakni jalur Banjarharjo-Salem, Kabupaten Brebes, diimbau untuk ekstra hati-hati.

Pasalnya, saat ini kondisi badan jalan tersebut. Tepatnya di sebelah selatan Desa Sindangheula (daerah Kemancing) ambles akibat diguyur hujan deras pada Sabtu malam kemarin.

“Jalan provinsi ini adalah jalur satu-satunya, tidak ada jalur altenatif lainnya. Kalaupun ada, pengguna jalan, khususnya bagi warga Desa Salem hendak ke Brebes, maka harus melewati atau muter lebih dari 40 kilometer ke puncak Lio, Salem kemudian menuju ke Sumiati (Bumiayu),” ucap Heri, warga Banjarharjo Brebes Jateng.

Ia menambahkan, jika hujan deras kembali mengguyur, akan sangat membahayakan keselamatan warga setempat dan pengguna jalan yang hendak melintasinya.

“Lha, kan apalagi kalau sampai putus, jelas akan sangat membahayakan sekali,” kata dia.

Sementara itu, Kapolsek Banjarharjo AKP Kamal Hasan mengatakan, badan jalan tersebut ambles sekitar 46 meter, lebar 5 meter dengan kedalaman sekitar 2,60 meter.

Kamal menerangkan, tidak ada korban jiwa dari kejadian yang diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi tersebut. Namun, kerugian ditaksir sekitar Rp 80 juta.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jajaran kepolisiannya telah memasang pagar betis dari bambu dan rambu peringatan demi keselamatan pengguna jalan.

“Selain itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya PU Bina Marga Provinsi Jateng agar segera mengambil tindakan, yakni perbaikan,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes Eko Andalas mengatakan ada sembilan kecamatan di Brebes yang rawan bencana tanah bergerak.

“Saya minta warga untuk waspada,” ucap Eko Andalas.

Ia menyebutkan sembilan kecamatan itu adalah Sirampog, Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Menurut dia, kerawanan itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada 2015 lalu. Kepada warga yang berada di wilayah perbukitan diminta untuk waspada pada saat musim penghujan ini.

Mataram (ANTARA News) – PLN menyatakan jaringan dan pasokan listrik di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang terganggu akibat banjir, sekarang 89 persennya sudah dipulihkan setelah perusahaan memperbaiki infratruktur yang rusak.

Dihubungi di Mataram, Jumat, General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayan NTB, Karyawan Aji, mengatakan bahwa jumlah total beban sistem Bima yang dipasok PLN saat ini telah mencapai 37,6 Megawatt (MW), sementara pada kondisi normal sekitar sekitar 42 MW.

“Pemulihan telah mencapai 89 persen. Masih ada sekitar 5 MW yang harus dipulihkan,” katanya.

Upaya pemulihan jaringan listrik di Kota Bima dan Kabupaten Bima melibatkan sebanyak 50 personel teknisi kelistrikan PLN dari Kabupaten Sumbawa dan Mataram.

“Tim mulai bekerja sejak Kamis (22/12) dan berhasil memulihkan sebagian besar pasokan daya untuk Kota Bima sekitar pukul 17.00 WITA,” ujarnya.

Aji menambahkan kekurangan daya pasok listrik yang masih terjadi di Kota Bima disebabkan robohnya beberapa tiang jaringan. Selain itu,  pada beberapa titik lainnya kondisi jaringan juga belum bisa digunakan karena terendam banjir.

Untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan, PLN akan terus mengerahkan personel dan peralatan tambahan dari kota-kota terdekat. 

“Personel dan peralatan pemulihan listrik akan kami tambah sesuai kebutuhan, besok mudah-mudahan rekan-rekan dari Bali sudah bergabung di Bima,” katanya.

Bersamaan dengan perbaikan jaringan, PLN juga telah mengirimkan bantuan bagi korban bencana banjir berupa makanan siap saji, alat memasak, tikar, selimut, pakaian, perahu karet, dan fasilitas kamar mandi. 

Sebagian wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima, di Pulau Sumbawa, NTB diterjang banjir bandang pada Rabu (21/12).

Data dari BPBD NTB, ribuan rumah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Bima terendam air setinggi 1-2 meter. 

Banjir juga menyebabkan infrastruktur listrik rusak, sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman, baik untuk pelanggan rumah tangga maupun untuk infrastruktur pemancar telekomunikasi telepon seluler. 

Banjir juga melanda Desa Maria dan Desa Kambilo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Sebanyak 25 rumah rusak berat, 5 rumah hanyut, 3 rumah rusak sedang dan satu jembatan negara putus.

Tidak ada laporan korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Namun, nilai kerugian diperkirakan cukup besar karena rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik dan fasilitas umum. 

Editor: Suryanto

Teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) akan digunakan dalam rekonstruksi permanen sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa, yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Daroessalam (NAD) pada awal Desember 2016.

Sebelumnya, pasca-bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh 2004 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada waktu itu juga menggunakan teknologi RISHA dalam rekonstruksi bangunan rusak. Terbukti, hingga saat ini bangunan tersebut masih dalam kondisi baik.

“Akan disepakati tipikal desain untuk bangunan permanen bangunan sekolah yang direkonstruksi ini adalah precast concrete, mengacu pada standar desain yang disebut oleh Balitbang adalah RISHA. Ini sudah teruji di Pidie,” tutur Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga.

Danis mengungkapkan, bahwa untuk pembangunan sekolah secara permanen ini akan ditargetkan dapat dilaksanakan pada Februari sampai Desember 2017. Setelah sebelumnya dipasang bangunan sementara untuk para siswa belajar.

(Baca juga: Eks Pengungsi Timor-Timur Siap Huni RISHA Akhir November)

Pembangunannya sendiri akan dilakukan oleh beberapa BUMN Karya untuk konstruksi maupun konsultan pengawasnya.

BUMN yang terlibat diantaranya adalah Waskita Karya,  Hutama Karya, Adhi Karya, Nindya Karya, Bina Karya, Wijaya Karya, Brantras Abripraya, PP, Waskita, Yodya Karya dan Virama Karya, yang akan dibagi menjadi tiga zona pekerjaan berdasarkan wilayah kerja.

BUMN tersebut, setelah menyepakati desain dan standarisasi bangunan akan langsung melakukan pabrikasi pra-cetak untuk selanjutnya melakukan pemasangan.

“Jenis pekerjaannya lebih banyak pabrikasi karena ini untuk menjamin standarisasi, kualitas dan kecepatan,” tambah Danis.

Teruji di Bangunan Sementara

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Arief Sabarudin mengatakan bahwa pada saat terjadi gempa, pihaknya melakukan pengecekan terhadap bangunan-bangunan yang menggunakan teknologi RISHA di Aceh, dan hasilnya bangunan tersebut masih dalam kondisi bagus.

“Alhamdulillah, bangunan yang dibekali teknologi RISHA pada 2004 lalu, kondisinya masih bagus dan tidak terganggu oleh gempa. Bahkan kami sangat kaget, mengetahui bahwa banyak rumah sementara yang dulu dibangun sampai sekarang masih dalam kondisi bagus,” tambah Arief.

Untuk bangunan kelas sementara, pihaknya dan BUMN sepakat untuk membuat ruangan kelas dengan sistem modular dengan metode knock down. Sebagai rangka atapnya, bangunan akan menggunakan material baja ringan yang dilakukan dengan mengadopsi metode tersebut.

Kelas-kelas sementara ini ditargetkan sudah dapat terbangun di akhir Januari.

“Sambil teman-teman BUMN siapkan komponen, land clearing dan segala macamnya sudah bisa dilakukan secara paralel. Sehingga kita harapkan pembangunan kelas sementara dapat dilakukan bisa 1-2 minggu paling lama 1 bulan tergantung jumlah kelas,” kata Arief.

Berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016 telah teridentifikasi sebanyak 159 sekolah mengalami kerusakan ringan dan berat.

Saat ini BNPB telah membersihkan 13 sekolah, 8 diantaranya sudah bersih 100 persen. Sambil menunggu pendataan dan audit teknis di lokasi lain, rekonstruksi akan fokus di 13 sekolah tersebut.

sumber: rumah.com

ACEH – Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng BAZNAS membantu tahap recovery korban gempa bumi 6,4 SR di Pidie Jaya, Nangroe Aceh Darussalam, 7 Desember 2016 lalu.

Baznas menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar dari dana zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag yang dikumpulkan tiap bulannya di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenag. Program recovery dari dana tersebut dipusatkan di Desa Lhok Pu’uk, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya. 

Ini adalah wilayah yang porak-poranda akibat gempa. Dana sebesar itu akan digunakan membangun berbagai fasilitas, yaitu 30 unit Rumah Tumbuh (RUTUM), meunasah (mushola) dan pasar darurat. Selain itu Tim BAZNAS di lokasi juga menggunakannya untuk pengembangan microfinance (modal usaha) serta pengembangan pertanian dan peternakan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang di lokasi, meletakkan batu pertama pembangunan sarana untuk para warga yang kini tinggal di hunian sementara yang dibangun BAZNAS ini. Lukman didampingi oleh Wakil Ketua BAZNAS Dr Zainulbahar Noor dan para pejabat di lingkungan Provinsi NAD.

“Mohon doa restunya, hari ini kami akan membangun masjid untuk masyarakat Desa Look Pu’uk yang hancur oleh gempa. Semoga masjid ini dapat kembali mendekatkan kita kepada Allah SWT dan menguatkan ukhuwah islamiyah,” kata Lukman Hakim.

Sementara itu, Zainulbahar mengatakan, sejak hari pertama gempa, Tim BAZNAS bertolak ke Aceh untuk memberikan layanan medis dan membuka posko bantuan.

“Dana zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan masyarakat juga diwujudkan dalam layanan dapur umum, masjid sementara dan hunian sementara sehingga masyarakat setempat mendapatkan tempat yang lebih layak daripada tenda pengungsian. Terlebih untuk perempuan dan anak-anak,” kata Zainulbahar.

Sekadar informasi, BAZNAS adalah badan pengelola zakat yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS bertugas menghimpun dan menyalurkan Zakat Infak dan Sedekah pada tingkat nasional. 

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat nasional. BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat  Provinsi dan Kabupaten/ Kota). 

Jakarta Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, lumpuh total setelah diterjang banjir bandang, Rabu dini hari (21/12/2016). perkantoran, sekolah, dan perdagangan tidak bisa berjalan. Selain itu sambungan telekomunikasi juga mengalami gangguan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat H Muhammad Rum, seperti dilansir dari antara, mengatakan, saat ini, banjir sudah berangsur surut.

Seluruh lapisan masyarakat, bersama pemerintah, TNI/Polri, Basarnas dan relawan sibuk membersihkan lumpur bekas banjir.

 

Menurut Muhammad Rum, warga Kota Bima saat ini sangat membutuhkan bantuan air bersih, obat-obatan, dan makanan. Selain, bantuan pangan, dan sandang, peralatan seperti perahu karet, genset juga sangat dibutuhkan warga. Mengingat aliran listrik belum bisa menyala meski banjir sudah surut.

“Tidak ada korban jiwa, kalau ada itu hoax,” kata Muhammad Rum melalui pesan singkat yang diterima wartawan antara di Mataram, Kamis (22/12/2016).