Category: Berita

RADARJOGJA.CO.ID – Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (API) menyebut ada 50 daerah terentan terhadap bencana iklim. Mengacu pada kajian Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2014, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah terentan dengan kapasitas terendah di Propinsi Gorontalo.

Bahkan, kajian kerentanan dan risiko bencana iklim lebih spesifik di tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilakukan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) bekerja sama dengan tim peneliti. Hasilnya, menunjukkan ancaman banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi di kabupaten tersebut. Kajian tersebut menunjukkan terdapat 82 desa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Dalam menghadapi anomali iklim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang program pembangunan yang dapat melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada tiga aspek ketahanan yang penting diperhatikan. Yakni, ketahanan pangan, energi, dan air,” kata Ketua Dewan Penasihat Transformasi Sarwono Kusumaatmadja, pekan lalu (2/11).

Untungnya, Kabupaten Gorontalo sudah bersiap. Pemda ini mengintegrasikan Strategi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan pendek. Ini menjadi langkah nyata mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana iklim.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalinggo  memaparkan rencana aksi tersebut saat diskusi Pojok Iklim di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Bupati Gorontalo dan jajaran perangkat daerah komit menyusun rencana pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

“Ancaman bencana semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Karena itu, merupakan keharusan bagi kami memasukkan strategi  API ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021,” tegas Nelson.

Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja API Kabupaten Gorontalo Sumanti Maku menambahkan, strategi API diturunkan menjadi 24 rencana aksi yang implementasinya akan melibatkan 10 dinas/ badan terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, badan ketahanan pangan, badan penanggulangan bencana daerah dan lainnya.

September 2016, kepala SKPD dari 10 dinas / badan tersebut menandatangani joint-plan di hadapan bupati sebagai komitmen nyata dalam menjalankan 24 rencana aksi API di 2017. Sedangkan proses pengintegrasian rencana tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, Rencana Kerja (Renja) 2017 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2017 masih dalam proses.

Langkah nyata Pemkab Gorontalo ini mendapat apresiasi ICCTF. Direktur Eksekutif ICCTF Erwin Widodo menyebut, pengintegrasian yang dilakukan Pemkab Gorontalo merupakan bukti keseriusan menghadapi resiko perubahan iklim.

“Komitmen mereka akan lebih berkesinambungan karena terintegrasi ke dalam rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Keseriusan Pemkab Gorontalo dalam melakukan aksi API membuat mereka diundang KLHK untuk berbagi pengalaman pada COP 22 UNFCCC di Maroko.(hes/dem)

Bisnis.com JAKARTA – Pemerintah diminta membuat skema public private partnership untuk melaksanakan asuransi bencana nasional.

Kornelius Simanjuntak, Direktur Utama PT Asuransi Himalaya Pelindung menuturkan kerugian akibat bencana terus melonjak. Dia menyebutkan laporan dari United Nations Developmnet Programme (UNDP) dalam 10 tahun terakhir kerugian akibat bencana di Indonesia mencapai Rp400 triliun.

Sedangkan penanganan kerugian ini dilakukan oleh pemerintah secara sporandis.

“Memang di kita belum tinggi semangat berasuransi namun harus dimulai. Dengan adanya OJK maka sangat terbuka peluang untuk melakukan asuransi bencana nasional. Kita harus mulai melakukan sesuatu,” kata Kornelius, di Jakarta, Selasa (25/10/2016)

Dia mengatakan selama ini selain menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perbaikan daerah bencana menggunakan bantuan dari luar negeri. Namun bantuan itu semakin menurun dibandingkan ketika Bencana tsunami menimpa Aceh.

Apalagi skema asuransi bencana nasional ini tidak harus bergantung sepenuhnya kepada dukungan negara. Kornelisu mengatakan di sejumlah negara yang sering terjadi bencana seperti Jepang, Meksiko hingga Taiwan sebagian risiko juga dialihkan ke pasar modal global dengan membentukcatastrophic bond. Dia mengatakan peran pemerintah memfasilitasi dan memberikan payung hukum bagi pelaksanaan asuransi bencana nasional ini.

Kornelius mengatakan skema asuransi bencana dimulai dengan pemungutan premi yang didukung regulasi, bagi pihak yang tidak mampu maka premi ditanggung pemerintah. Sedangkan perusahaan penyelenggara merupakan seluruh perusahaan asuransi umum yang membentuk konsorsium. Oleh konsorsium ini sebagian risiko dialihkan kepada reasuransi  sedangkan sebain lainnya dialihkan ke pasar modal global melalui spesial purpose vehicle (SPV) yang menerbitkan obligasi. “Yield obligasi dibayarkan menggunakan  premi yang dipungut.”

Lebih lanjut dia mengatakan pola ini telah berhasil diterapkan seperti Taiwan, Meksiko, New Zeland hingga Taiwan. Bahkan di Meksiko risiko yang dialihkan kepada  catastrophic bond jauh lebih dominan dibandingkan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Bond yang diterbitkan juga memiliki pasar yang baik mengingat imbal hasilnya jauh di atas investasi rata-rata yang ada di pasar modal.

“Catastropik bond ini untuk mengatasi masalah permodalan asuransi yang terbatas. Di pasar modal dana yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan reasuransi secara global. Beribu-ribu kali lipat,” katanya.

Dia menjelaskan jika mengacu kepada aturan OJK untuk retensi sebesar 2% maka dari total ekuitas industri asuransi umum 41,6 triliun maka kemampuan retensi sebesar Rp832 miliar sangat kecil jika dibandingkan risiko yang akan dijamin.

Yasril Y. Rasyid, Direktur Utama PT Reasuransi Maipark Indonesia menuturkan saat ini skema asuransi bencana nasional masih terkendala dengan payung hukum. Dia mengatakan tahun ini perusahaan melakukan pendekatan dengan pemerintah Yogyakarta dan Sumatera Barat yang dekat dengan kejadian bencana alam.

Akan tetapi proposal skema asuransi bencana daerah tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan yang diajukan kementerian keuangan meliputi jika tidak ada klaim bagaimana posisi uang premi yang dibayarkan serta jika terjadi klaim kemana penyalurannya.

Meski begitu, kata Yasril, pihaknya terus mengupayakan arah asuransi bencana nasional ini. Saat ini pihaknya telah menerapkan untuk Bank Perkreditan Rakyat dimana jika terjadi bencana gempa dan usaha nasabah mengalami kerusakan akan diganti oleh perusahaan asuransi. Yasril mengharapkan produk ini mulai dapat dipasarkan untuk kawasan resedensial.  

SLEMAN – Menanggapi cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia termasuk di Sleman, Bupati Sleman tetapkan masa siaga bencana selama 40 hari hingga akhir november.

Penetapan masa siaga bencana juga ditandai dengan apel gelar personil dan peralatan yang digelar di Lapangan Denggung Sleman Minggu (23/10/2016) pagi yang dipimpin langsung oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Apel tersebut diikuti oleh sekitar 1000 personil dari berbagai elemen mulai BPBD, SAR, TNI, Polri, Relawan, mahasiswa hingga unsur masyarakat.

Dalam apel tersebut turut ditampilkan pula uji keterampilan mendirikan tenda sebagai langkah utama yang perlu ketika bencana melanda suatu daerah hingga warganya harus mengungsi.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman Kunto Riyadi mengatakan Sleman termasuk wilayah paling rawan bencana di DIY.

“Wilayah Sleman mempunyai nilai indeks tertinggi dalam risiko bencana dari seluruh kabupaten kota di DIY dengan skor 97,” ujarnya

Ada tujuh ancaman bencana besar yang mengintip wilayah Sleman mulai erupsi Gunung Merapi, banjir lahar dingin, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran.

“Apel siaga ini sebagai bentuk kesiapsiagaan kita terhadap pengurangan resiko bencana, selain itu juga untuk memastikan perlatakan kami dalam status siaga dan siap,” tambahnya. (*)

sumber: TRIBUNNEWS.COM

MANADO – Sebanyak 10 negara yang tergabung di dalam Association of South East Asia Nations (ASEAN) dipastikan hadir dan ikut serta dalam kegiatan The 29th ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) and Other Related Meeting 2016.

Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan peringatan hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pada 11-13 Oktober 2016.

Selain itu, menurut Sutopo, sekira 2.000 peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia juga dipastikan ikut ambil bagian dalam hajatan tersebut.

Dia menjelaskan, pertemuan ACDM bakal membahas berbagai persoalan penanganan bencana di ASEAN. “Banyak agenda dalam acara tersebut. Pertemuan menteri kebencanaan negara-negara ASEAN sudah banyak diagendakan,” terangnya, lewat rilis yang diterima Koran SINDO MANADO, Minggu (9/10/2016).

Sedangkan pada acara puncak peringatan PRB, akan dilakukan penanaman mangrove, gelar relawan, pameran, Tangguh Award 2016, dan rangkaian seminar nasional dan internasional.
“Semua kegiatan tersebut sudah diagendakan mulai 11 hingga 13 Oktober nanti,” ungkapnya.

Adapun Sulawesi Utara (Sulut) dipilih menjadi tuan rumah, kata dia, bukan tanpa alasan. “Pertama Sulut rawan multi bencana. Kedua, Pemda Sulut mengajukan diri secara resmi untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Peringatan Bulan PRB 2016 saat peringatan PRB 2015 di Solo lalu. Dan terakhir, fasilitas di Kota Manado memadai untuk menampung peserta 2.000 hingga 3.000 peserta dari Indonesia,” sebutnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini BNPB belum menerima informasi jika Presiden RI Joko Widodo berhalangan hadir. “Hingga saat ini belum ada kabar jika Presiden berhalangan hadir sehingga semua persiapan dilakukan sesuai rencana jika Presiden hadir,” pungkasnya.

GARUT — Sebanyak 2.200 anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Sekolah Atas sederajat menjadi korban terkena dampak bencana banjir bandang Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga anak tersebut membutuhkan seragam dan peralatan sekolah.

“Ada sekitar 2.200 anak yang menjadi korban terkena dampak banjir, mereka membutuhkan perlengkapan sekolah,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong, kepada wartawan di Garut, Ahad (25/9).

Ia menuturkan seluruh anak yang terkena dampak banjir itu dari 15 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Sejak kejadian banjir, kata dia, kegiatan belajar mengajar tidak optimal karena banyak siswa yang seragam dan perlengkapan belajarnya hanyut terbawa arus banjir. “Anak-anak tidak mempunyai perlengkapan sekolah karena hanyut dan terendam air,” ucapnya.

Ia mengatakan para anak didik itu membutuhkan bantuan berupa seragam sekolah, buku, tas, sepatu dan peralatan tulis untuk tingkat Paud, SD, SMP, dan SMA. “Mereka anak-anak sekolah korban banjir membutuhkan itu agar mereka bisa sekolah,” katanya.

Ia menambahkan sekolah yang terkena dampak banjir menyebabkan kursi, meja, lemari dan papan tulis, termasuk buku-buku di kelas maupun kantor rusak dan kotor.

Bahkan, lanjut dia, ada delapan sekolah yang peralatan lab komputer, perpustakaan dan peralatan belajar mengajarnya rusak. “Ada yang perlengkapan sekolah rusak, bahkan pada hari pertama bencana sekolah diliburkan,” katanya menjelaskan.

sumber: REPUBLIKA.CO.ID,

GARUT – Donatur terus berdatangan ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk memberikan bantuan. Meski hal itu positif, tapi ada sisi lain yang ternyata memiliki dampak buruk.

Itu karena banyak donatur yang berfoto selfie di lokasi banjir bandang. Setelah menyerahkan bantuan, para donatur banyak yang berpose tersenyum sambil membentangkan spanduk. Latar belakang dalam foto itu pun cukup miris yaitu para korban yang sedang membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan akibat banjir.

Dandim 0611 Garut sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Garut Letkol Arm. Setyohani Susanto mengaku mendapat banyak keluhan dari para korban. Mereka sakit hati melihat tingkah para donatur yang berfoto selfie sambil tersenyum di lokasi bencana.

“Yang parah setelah mereka memberi bantuan, mereka pajang banner (difoto) sambil ketawa-ketawa dengan background-nya saudara-saudara kita yang kena musibah. Mata mereka (korban) melihat. Ini bukan satu-dua, 10-20, tapi ratusan orang seperti itu terjadi dalam beberapa hari ini,” kata Setyo, sapaan akrabnya, di Garut, Sabtu (24/9/2016).

Hal seperti itu menurutnya tidak pantas dilakukan. Seolah-olah para donatur itu justru tertawa di atas penderitaan orang lain. Ia pun berharap para donatur berempati atas penderitaan para korban dan tak ada lagi yang melakukan tingkah serupa.

“Kita tidak melarang untuk memberi bantuan. Tapi tolonglah berempati pada saudara-saudara kita,” ucapnya.

Sementara selain para donatur, di lokasi bencana juga banyak warga lain yang berfoto selfie. Mereka adalah warga Garut yang tidak terkena dampak banjir bandang. Mereka seringkali hadir di lokasi bencana hanya untuk menyaksikan upaya evakuasi.

Setyo pun meminta masyarakat berempati. Ia tidak ingin lokasi bencana justru dijadikan ajang wisata dadakan, apalagi untuk berfoto selfie.

Secara pribadi, ia mengaku kesal dengan tingkah para donatur dan warga yang seperti itu. Mereka seolah tidak menunjukkan rasa belas kasihan terhadap para korban.

“Kami saja (petugas gabungan) di lapangan tidak ingin memperlihatkan gigi saya karena saya tahu bagaimana perasaan korban,” tegas Setyo.