Category: Berita

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa sejak awal tahun 2022 sampai sekarang 3.207 kejadian bencana telah melanda wilayah Indonesia dan 95 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah.

Dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Jakarta, Rabu, yang disiarkan via daring, Suharyanto mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi basah yang melanda wilayah Indonesia meliputi banjir, tanah longsor, dan kondisi cuaca ekstrem.

Menurut dia, banjir terjadi di sebagian besar wilayah. Ia memberikan gambaran, daerah-daerah di wilayah Provinsi Aceh rata-rata mengalami banjir.

Ia mengatakan bahwa banjir juga melanda daerah-daerah di Pulau Jawa serta bagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menurut dia, hanya Indonesia Timur yang sebagian besar wilayahnya tidak mengalami banjir.

Suharyanto menekankan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana alam pada puncak musim hujan, yang diprakirakan berlangsung Desember 2022 sampai Januari 2023.

“Mudah-mudahan dengan adanya apel ini, semua yang terkait dengan penanggulangan bencana, baik tingkat daerah, tingkat pusat, sudah siap segala sesuatunya, baik dari segi personel, peralatan, maupun piranti-piranti lunak,” kata dia.

Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi mencakup pengecekan kesiapan personel dan alat pendukung upaya penanggulangan bencana serta simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Apel antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

DEPOK – Dalam rangka meningkatkan Kesiapsiagaan baik dari sisi personil maupun peralatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan perwakilan pemerintah daerah, melakukan Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Penanganan Bencana Banjir bertempat di Danau Jambore, Depok, Jawa Barat pada Rabu (9/11). 

Apel dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam arahan kepada peserta apel, beliau mengatakan peningkatan kesiapsiagaan menjadi penting dalam penanggulangan bencana. 

“Apel kesiapsiagaan dan latihan simulasi bencana merupakan elemen yang sangat penting untuk membangun kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” kata Muhadjir saat memimpin apel kesiapsiagaan. 

Lebih lanjut dirinya mengatakan, dengan kegiatan ini akan terlihat sejauh mana kemampuan dan kesiapan dari pegiat kebencanaan dalam menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya masing-masing 

“Kegiatan ini agar dapat dijadikan momentum memperkuat kerja sama penanggulangan bencana antar organisasi, pengkajian kemampuan peralatan penunjang peringatan dini, evakuasi serta tanggap darurat dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur,” tutupnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan hampir semua bencana yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2022 adalah bencana hidrometeorolgi basah. 

“Sampai dengan November 2022, 95 persen bencana yang terjadi didominasi bencanaa hidrometeorolgi basah yaitu banjir dan longsor. Banjir dimana mana, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, yang relatif tidak banyak banjir adalah di wilayah Indonesia timur,” ungkap Suharyanto kepada awak media. 

Keterlibatan berbagai pihak dalam apel kesiapsiagaan ini menjadi bukti kolaborasi pentaheliks dalam penanggulangan bencana. 

“Apel ini adalah wujud soliditas pemerintah dan semua penggiat daripada penanggulangan bencana,” ucapnya. 

“Dengan adanya prediksi BMKG puncak hujan di bulan Desember dan Januari, mudah-mudahan dengan adanya apel ini, semua yang terkait penanggulangan bencana di pusat dan daerah sudah siap segala sesuatunya baik dari segi personil, peralatan dan ketika tahap tanggap darurat, betul-betul bisa masuk ke sasaran secepat-cepatnya,” imbuh Suharyanto. 

Suharyanto menegaskan, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, sehingga seluruh elemen terkait agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana. 

“Kami berkomitmen penuh, bahwa keselamatan rakyat menjadi faktor utama dan para masyarakat terdampak bencana jangan sampai terlalu lama menderita,” pungkasnya. 

Apel kesiapasiagaan diikuti 2500 personil gabungan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan relawan kebencanaan. Selain itu juga ditampilkan berbagai macam alutsista yang dapat digunakan dalam penanganan bencana baik dalam masa pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. 

Setelah melakukan apel, kegiatan selanjutnya ialah simulasi penanganan bencana banjir yang dihelat di Danau Jambore, dengan skenario adanya hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di wilayah DKI Jakarta dan memerlukan pertolongan tim gabungan untuk evakuasi dengan menggunakan perahu karet dan kemudian dilakukan tindakan medis di lokasi dan sebagian dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan ambulance sehingga semua korban dinyatakan selamat dan aman.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB 

Cianjur (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Jawa Barat, melakukan penanganan cepat secara lintas sektoral dalam perbaikan sementara empat jembatan dan sejumlah ruas jalan yang putus akibat banjir dan longsor.

Kepala BPBD Cianjur Rizal di Cianjur, Rabu, mengatakan penanganan dampak bencana alam yang melanda wilayah selatan daerah itu langsung dilakukan agar tidak menghambat aktivitas warga, terutama perekonomian.

“Penanganan cepat dan darurat dilakukan bersama dinas terkait di Pemkab Cianjur seperti PUTR, Dinas Perumahan dan Pemukiman serta Dinas Sosial. Untuk jalan yang putus akibat longsor terjadi di Kecamatan Naringgul, Leles, dan Cidaun,” katanya.

Penanganan longsor yang menutup akses jalan di Kecamatan Naringgul dan Leles sudah tuntas dilakukan, sehingga dapat dilalui kendaraan secara normal dari kedua arah, sedangkan penanganan jalan yang tertutup longsor di empat desa di Kecamatan Cidaun masih dalam proses dengan harapan tuntas dalam dua hari.

Untuk sejumlah jembatan mulai dari jembatan gantung hingga permanen yang rusak di Kecamatan Cidaun, Cijati, Kadupandak, dan Leles, dalam proses perbaikan sementara. Khusus untuk jembatan permanen putus akan dilakukan pembangunan jembatan sementara agar aktivitas warga tidak terhambat.

“Untuk perbaikan total akan dilakukan tahun depan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Untuk saat ini, kami masih mendata berapa total jembatan gantung dan permanen yang rusak selama satu pekan terakhir. Namun skala penanganan untuk empat jembatan dulu,” kata dia.

Rizal menambahkan laporan terbaru jembatan penghubung antarkecamatan putus, Selasa (8/11). Jembatan itu menghubungkan Kecamatan Kadupandak dengan Kecamatan Cijati. Jembatan putus itu mengakibatkan warga dari kedua wilayah harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh untuk sementara waktu.

“Kita upayakan penanganan cepat dengan membangun jembatan darurat. Untuk sementara warga diminta menggunakan jalan alternatif meski jarak tempuh menjadi lama,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah sarana prasarana sebagai antisipasi bencana hidrometeorologi.

Dilansir dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022), antisipasi ini menyusul adanya informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa pada November 2022-Februari 2023 soal potensi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

“Pada periode tersebut, kita harus siap dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat berupa banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Jakarta dan sekitarnya,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam Apel Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022-2023 di DKI Jakarta.

Sejumlah sarana dan prasarana yang disiapkan tersebut berasal dari berbagai kementerian dan lembaga.

Tercatat Pemprov DKI Jakarta memiliki 132 mobil penanganan bencana, 24 sepeda motor, 103 perahu, dan 24 tenda.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menampilkan peralatan seperti perahu amfibi, perahu karet, helikopter, kendaraan penanganan bencana yang disiapkan.

Selain itu, ada Kementerian Sosial (Kemensos) yang menampilkan peralatan yakni tenda, peralatan komunikasi, serta kendaraan penanganan bencana.

Ada Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan kendaraan operasional serta peralatan penanganan bencana yang dimiliki.

Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar peralatan penanggulangan bencana berupa mobil SAR, mobil DVI, dan K9.

Ditampilkan pula peralatan dari berbagai lembaga seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Search dan Rescue Nasional (Basarnas), hingga BMKG yang menampilkan mobil pemantau cuaca.

“Ini (apel) merupakan kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Kemenko PMK, BNPB, serta berbagai lembaga penggiat kemanusiaan lainnya,” tutur Heru.

JAKARTA, DAKTA.COM — Pakar hidrologi dan sumber daya air dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yanto mengatakan pembuatan lubang resapan atau biopori bisa jadi salah satu upaya mitigasi banjir di daerah hilir.

“Membuat lubang resapan atau biopori merupakan salah satu contoh upaya mitigasi banjir di wilayah hilir,” kata Yanto, Ph.D. dihubungi dari Jakarta, Senin (31/11/2022).

Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Unsoed tersebut menjelaskan bahwa pembuatan biopori sangat efektif untuk mengurangi limpasan langsung ke sungai dan mengurangi tutupan lahan yang bersifat kedap.

Dikatakan pula bahwa sejumlah upaya lain untuk mitigasi banjir di wilayah hilir yang dapat diterapkan.Upaya mitigasi banjir di daerah hilir yang dapat diterapkan, antara lain, pengerukan sungai secara berkala untuk menjaga kapasitas pengaliran badan sungai.

Selain itu, pengelolaan sampah yang baik untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada sistem drainase serta menjaga tutupan vegetasi pada porsi tertentu.

Sementara itu, beberapa contoh upaya mitigasi banjir di wilayah hulu yang dapat diterapkan, antara lain, penerapan rencana tata ruang dan wilayah.

Di samping itu, kata dia, penyesuaian jenis tanaman untuk tiap-tiap perubahan topografi lahan, penerapan cara pengolahan dengan model terasering untuk lahan yang miring, dan pembangunan bendung-bendung penahan banjir.

Yanto menegaskan bahwa persoalan banjir selalu melibatkan dua wilayah yakni wilayah hulu yang merupakan sumber air dan wilayah hilir sebagai penerima.

“Faktor dominan tiap-tiap wilayah bersifat unik. Di sebagian wilayahfaktor hulu lebih dominan, sementaradi sebagian yang lain faktor hilir lebih dominan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut dia, jika bencana banjir pada suatu wilayah cukup sering terjadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah kombinasi faktor hulu dan hilir.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen TNI Purn. Sudirman menekankan pentingnya penguatan program mitigasi bencana menyusul peningkatan intensitas curah hujan di sejumlah wilayah.

Disebutkan bahwa program mitigasi dimaksud, antara lain, dengan pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.

SRAGEN – Jajaran Komisi E terus memantau ke berbagai daerah di Jawa Tengah terkait kesiapsiagaan mengatasi kebencanaan di kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan mitigasi atau deteksi dini terhadap bencana dioptimalkan. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi E Ahmad Ridwan saat di Kantor BPBD Sragen, Jumat (4/11/2022).

Dikatakannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan ujung tombak dalam penanganan kebencanaan di daerah. Oleh karenanya deteksi dini sangatlah penting.

“Penanganan bencana, BPBD mengonsolidasikan kepada OPD terkait supaya benar-benar optimal,” ungkap Politikus PDI-P itu.

Selain itu diungkapkannya dalam salah satu peran penanganan deteksi dini kebencanaan daerah perlu ada political will dari kepala daerah. Dengan demikian dapat memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan kerja dibawahnya.

“Dengan begitu, kendala-kendala baik teknis maupun nonteknis bisa langsung diberikan solusi terbaik,” imbuhnya.

Hal berikutnya adalah menyiapkan desa tanggap bencana. Tujuan pengembangan desa tangguh bencana (Destana) adalah agar masyarakat desa di sekitar kawasan rawan bencana bisa terlindungi dari dampak merugikan lainnya.

Dengan begitu, warga desa diharapkan mampu mengkaji, menganalisa, menangani, membantu, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggungan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya.

“Masyarakat harus paham akan bencana, maka kawan-kawan sukarelawan dan BPBD jadi yang pertama hadir. Setiap bencana memiliki dampak yang berbeda-beda, jadi bantuan logistik dari BPBD dapat langsung didistribusikan. Nah, kami nanti support untuk bantuan tersebut,” katanya

Kepala BPBD Sragen Agus Cahyono mengungkapkan pihaknya telah mengantisipasi beberapa potensi bencana di wilayahnya. Serta dari 120 desa, sudah terbentuk sekitar 30an Desa Tanggap Bencana.

“Dalam proses penanganan kebencanaan, komunikasi dan koordinasi terus kita jalin dengan OPD terkait kebutuhan logistik, kemudian juga ke Sekda selaku pemberi komando. Bencana angin kencang beberapa waktu terakhir sering terjadi di sini. sebagian sudah dapat kami petakan. Ormas-ormas telah kami gandeng untuk menjadi sukrelawan yang siaga 24/7, jadi kami juga sudah mengantisipasinya. Namun untuk destana kami masih sangat membutuhkan support supaya desa-desa lainnya dapat menjadi desa tanggap bencana juga,” katanya.(amin/priyanto)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau ribuan praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya bersikap reaktif saat terjadinya bencana.

“Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pencegahan bencana adalah upaya utama, namun bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tapi, juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kepada 3.622 praja utama IPDN, Suharyanto mengatakan Indonesia kerap dianologikan sebagai supermarket bencana, segala bencana ada di Indonesia. Bencana yang paling tinggi frekuensi kejadiannya adalah hidrometeorologi basah.

Pada kuliah umum dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional” di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (1/11), Suharyanto menjelaskan, menurut World Bank, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.

Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008, saat itu terjadi gempa berturut-turut, gempa di Aceh dan Padang, namun tidak ada badan yang langsung mengkoordinasi penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian, dibentuk lah BNPB langsung di bawah Presiden, sesuai amanat UU No 24/2007, di tingkat pusat BNPB di bawah presiden, sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk BPBD Provinsi di bawah gubernur, BPBD Kabupaten di bawah bupati dan BPBD Kota di bawah wali kota. Penanganan bencana yang relatif kecil dapat di tangani oleh BPBD, bila eskalasinya besar, dapat ditarik ke BNPB. Fungsi BNPB mendampingi dan membantu dari peralatan, anggaran, perbantuan personel BPBD dalam penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan pentingnya mitigasi berbasis vegetasi, penanaman vegetasi (pohon keras) sebagai mitigasi jangka panjang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai contoh, pohon Laban dan Mimba memiliki daya tahan yang kuat meskipun terbakar api, sehingga menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Tanaman Vetiver sebagai mitigasi banjir dan longsor, akarnya kuat dan bisa tumbuh hingga enam meter dapat memitigasi longsor dan banjir, terutama di lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Suharyanto mengingatkan terkait bencana non-alam, pandemi COVID-19 memang sudah mulai mereda, namun adanya varian baru dari pandemi COVID-19 perlu diwaspadai.

Untuk menghindari penularan COVID-19, lawan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan harus menjadi budaya dan kebiasaan. Satgas Nasional COVID-19 bersama media akan terus mendorong sosialisasi PHBS kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau ribuan praja utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak hanya bersikap reaktif saat terjadinya bencana.

“Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pencegahan bencana adalah upaya utama, namun bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita perhatikan. Tapi, juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kepada 3.622 praja utama IPDN, Suharyanto mengatakan Indonesia kerap dianologikan sebagai supermarket bencana, segala bencana ada di Indonesia. Bencana yang paling tinggi frekuensi kejadiannya adalah hidrometeorologi basah.

Pada kuliah umum dengan tema “Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Nasional” di Balairung Jenderal Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (1/11), Suharyanto menjelaskan, menurut World Bank, Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia.

Sejarah Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2008, saat itu terjadi gempa berturut-turut, gempa di Aceh dan Padang, namun tidak ada badan yang langsung mengkoordinasi penanggulangan bencana tersebut.

Kemudian, dibentuk lah BNPB langsung di bawah Presiden, sesuai amanat UU No 24/2007, di tingkat pusat BNPB di bawah presiden, sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk BPBD Provinsi di bawah gubernur, BPBD Kabupaten di bawah bupati dan BPBD Kota di bawah wali kota. Penanganan bencana yang relatif kecil dapat di tangani oleh BPBD, bila eskalasinya besar, dapat ditarik ke BNPB. Fungsi BNPB mendampingi dan membantu dari peralatan, anggaran, perbantuan personel BPBD dalam penanggulangan bencana,” ujar Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan pentingnya mitigasi berbasis vegetasi, penanaman vegetasi (pohon keras) sebagai mitigasi jangka panjang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai contoh, pohon Laban dan Mimba memiliki daya tahan yang kuat meskipun terbakar api, sehingga menghambat api meluas saat terjadi karhutla. Tanaman Vetiver sebagai mitigasi banjir dan longsor, akarnya kuat dan bisa tumbuh hingga enam meter dapat memitigasi longsor dan banjir, terutama di lereng dengan kemiringan lebih dari 30 derajat.

Suharyanto mengingatkan terkait bencana non-alam, pandemi COVID-19 memang sudah mulai mereda, namun adanya varian baru dari pandemi COVID-19 perlu diwaspadai.

Untuk menghindari penularan COVID-19, lawan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan harus menjadi budaya dan kebiasaan. Satgas Nasional COVID-19 bersama media akan terus mendorong sosialisasi PHBS kepada masyarakat.