BNPB: Program penanggulangan bencana belum jadi prioritas di daerah

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai program penanggulangan bencana (PB) belum menjadi prioritas di daerah.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengungkap perlunya integrasi sistem evaluasi penyelenggaraan PB, dan berbagai permasalahan kelembagaan PB di daerah.

“Semangat resiliensi berkelanjutan dari komitmen global harus dapat diimplementasikan sampai tingkat lokal sesuai arahan Presiden RI saat penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022”, ujar Raditya.

Saat membahas isu kebencanaan di tingkat daerah di kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/11), Raditya juga mengungkapkan local wisdom, atau kearifan lok dalam pengelolaan risiko bencana yang ada di setiap daerah menjadi aset penting untuk membangun kapasitas PB di daerah serta mendorong penganggaran untuk upaya pada fase prabencana, bukan hanya pada tanggap darurat bencana.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Strategi BNPB Agus Wibowo dalam kesempatan audiensi menyampaikan harapannya agar Dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) yang telah ditetapkan menjadi Perpres No.87/2020 dapat dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat pusat dan perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD.

Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah mendapatkan alokasi anggaran untuk implementasinya.

“Kita sudah memiliki pedoman untuk integrasinya. Pedoman ini akan kita sosialisasikan kepada 34 provinsi. Kami berharap nanti dari Kemendagri juga dapat mendukung,” ujar Agus.

Di sisi lain, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Udrekh menyampaikan tantangan yang dihadapi sampai saat ini yaitu masih ada 100 lebih daerah yang belum memiliki peta kawasan rawan bencana (KRB) akibat tidak adanya anggaran.

“Saat ini kita juga berupaya untuk mengeluarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) yang biasa dikeluarkan di awal tahun, rencananya akan dikeluarkan di akhir tahun agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah,” kata Udrekh.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sri Purwaningsih dalam tanggapannya menyampaikan urusan kebencanaan di daerah masih sering ditemui. Seperti pemahaman substansi PB yang masih kurang, ketidakpahaman terkait kewenangan urusan pemerintahan daerah, dan banyak BPBD yang masih sekedar menjalankan tugas business as usual.

“Perlu ada penguatan untuk pemerintah daerah, khususnya untuk BPBD dalam implementasi tugas dalam langkah yang nyata,” ungkap Purwaningsih.

Pada akhir kegiatan, BNPB dan Kemendagri sepakat untuk saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dijelaskan, kesepakatan tersebut menuntut saling berkolaborasi dalam penguatan implementasi SPM, integrasi sistem evaluasi untuk penyelenggaraan PB di daerah, dan penguatan tata kelola dan substansi kebencanaan untuk pemerintah daerah.

Dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak menyetujui tindak lanjut pertemuan dengan penyelenggaraan diskusi-diskusi teknis untuk koordinasi lanjutan untuk memantapkan kolaborasi yang diusulkan.

“Sesuai UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk menyadarkan dan menguatkan kebencanaan pemerintah daerah, BNPB tidak bisa sendirian, perlu bantuan Kemendagri untuk aspek pemerintahan yang dilengkapi oleh BNPB aspek teknisnya,” ujarnya.*

Siaga Bencana, Puluhan Sekolah di DIY Jadi SPAB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Puluhan sekolah di DIY dijadikan sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). SPAB dibentuk guna menyiapkan SDM dalam meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan penanganan bencana.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana, termasuk DIY. Tidak hanya bencana alam, namun DIY juga memiliki potensi bencana non alam ini maupun bencana sosial.

Potensi-potensi bencana tersebut yang melatarbelakangi perlu disiapkannya SDM untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana. Penyiapan SDM tersebut dilakukan dengan dimulai dari sekolah.

Setidaknya, ada 55 sekolah/madrasah di DIY yang diresmikan menjadi SPAB rintisan 2020-2022, Rabu (2/11) ini. Melalui SPAB ini, dibentuk tim siaga bencana di sekolah-sekolah.

“Selamat bertugas kepada tim siaga bencana yang hari ini dikukuhkan. Jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” kata Paku Alam X saat peresmian SPAB di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (2/11/2022).

Paku Alam X menyebut, tim siaga bencana di sekolah maupun madrasah merupakan instrumen yang harus ada dalam penerapan SPAB, dalam rangka mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana. Tim tersebut juga telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana.

“Tim ini bertugas menyebarluaskan praktik budaya sadar bencana di sekolah melalui kesiapsiagaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana,” ujar Paku Alam X.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi mengatakan, merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) 2020, tidak ada kabupaten/kota yang berisiko ancaman bencana rendah di DIY. Dibentuknya puluhan sekolah menjadi SPAB ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan mitigasi bencana di DIY.

“Kabupaten/kota di DIY menjadi dominan memiliki ancaman bencana dengan resiko tinggi dan sedang. Terutama ancaman gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan cuaca ekstrem, dan tsunami,” kata Prasinta.

Ia pun mengajak agar peresmian SPAB itu menjadi momentum untuk memulai aksi tindakan dan kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Aksi tersebut, katanya, harus terus berkesinambungan dan berkelanjutan untuk membangun bangsa yang tangguh bencana.

Prasinta juga berharap SPAB ini dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia. Dengan begitu, katanya, akan semakin banyak yang terlibat dan upaya mitigasi bencana pun dapat signifikan.

“Semakin banyak yang terlibat aktif, semakin signifikan pula upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman bencana,” ujarnya.

Kemensos: Program penanggulangan bencana di DIY jadi barometer

Bantul (ANTARA) – Fungsional Peksos Ahli Madya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Edhy Suwarna, mengatakan program penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi barometer bagi kementeriannya dalam mengembangkan kesiapsiagaan bencana.

“Kami sangat bangga tentunya provinsi DIY untuk proses penanggulangan bencana maupun program-programnya sudah menjadi barometer,” kata Edhy di sela pengukuhan Kelurahan Srimulyo, Kabupaten Bantul, DIY sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) di Bantul, Rabu.

Menurut dia, dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui program KSB, bahwa di DIY, berdasarkan catatan Dinas Sosial DIY hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 60 KSB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-provinsi DIY.

Dia mengatakan, itu menjadi bukti bahwa Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 128 Tahun 2011 tentang KSB telah berjalan di DIY, bahkan di wilayah Kabupaten Bantul telah terbentuk Kampung Siaga Bencana di Kelurahan Wukirsari, Imogiri pada 2010.

Bahkan, kata dia, DIY telah memberikan masukan-masukan kepada Kemensos baik dalam pengembangan Tagana (Taruna Siaga Bencana), pengembangan program kesiapsiagaan dan pengembangan gerakan logistik.

“Ini menjadi perhatian bagi Kemensos untuk lebih dalam meningkatkan kegiatan kegiatan yang mendukung kegiatan kegiatan penanggulangan bencana yang ada di provinsi DIY,” katanya.

Oleh karena itu, Edhy mewakili Kemensos berharap agar tim KSB Kelurahan Srimulyo Bantul, yang diberikan pelatihan dan fasilitasi serta dikukuhkan ini agar dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah daerah, agar bisa sesuai dengan Permensos tentang KSB.

“Kami harap bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan. Salah satu falsafah bahwa berdirinya KSB ini dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan bila tidak terjadi bencana ini merupakan aset masyarakat untuk kita,” katanya.

Dia juga menyampaikan pesan Mensos, agar segera membuat lumbung lumbung sosial di wilayah rawan bencana, karena hal itu menjadi pemikiran dan menjadi sebuah proses kebijakan kegiatan yang sudah kita laksanakan oleh Direktorat Jenderal PSKBA Kemensos.*

Banda Aceh lanjutkan kerjasama mitigasi bencana dengan Jepang

Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Kota Banda Aceh melanjutkan kerjasama kemitraan dengan Pemerintah Kota Kamaishi Jepang terkait mitigasi kebencanaan khususnya bidang gempa bumi dan tsunami yang telah terjalin sebelumnya.

“Bahkan, kami ingin kerjasama yang lebih intens lagi antara kedua belah pihak. Terutama bagi pelajar, minimal anak-anak kami bisa mencontoh kedisiplinan masyarakat Jepang. Saya akan mendukung sepenuhnya program ini,” kata Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq, di Banda Aceh, Jumat.

Program kemitraan Banda Aceh dan Kamaishi tersebut digagas oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Kelanjutan kerjasama tersebut usai kedua pihak melakukan pertemuan di Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Dalam waktu dekat, badan kerjasama internasional Jepang tersebut akan menggelar training for trainer, sesi pembelajaran, workshop, hingga pelatihan ke Negeri Sakura terkait mitigasi bencana tersebut.

Bakri berharap, selain kerja sama terkait mitigasi kebencanaan, dirinya juga meminta dukungan JICA untuk membantu melakukan pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh.

“Walaupun fokus kami wisata religi, tapi kami berpikir global dan siap bersanding dengan semua pihak untuk memajukan kota ini,” ujarnya.

Bakri mengaku kagum dengan Jepang, meski terkenal sebagai negara industri tetapi tidak menghilangkan bidang agraris nya. Masyarakatnya juga sangat dilindungi oleh pemerintah.

“Dalam sistem pemerintahan, mereka lebih mengedepankan merger bukan pemekaran jika masih ada daerah yang tertinggal,” kata Bakri.

Sementara Itu, Senior Deputy Director of Partnership Program Division JICA Fujihara Reiko menyatakan kedatangan mereka ke Banda Aceh selain bersilaturahmi juga ingin menjalin kerjasama mitigasi bencana serta terkait sister city antara Banda Aceh dan Kamaishi.

Fujihara menyebutkan, program mereka nantinya akan dipusatkan di Museum Tsunami Aceh dan dua sekolah yakni SMPN 11 dan SMPN 17 Banda Aceh.

“Saya yakin proyek ini akan berhasil nantinya, ditambah lagi dengan dukungan penuh Pemko Banda Aceh, mohon kerjasama ke depannya,” kata Fujihara.

Dia menjelaskan bahwa fokus proyek JICA kali ini adalah peningkatan kemampuan atau SDM tentang mitigasi bencana. Bahkan nantinya mereka juga bakal melibatkan unsur kampus (Universitas Syiah Kuala), BPBD, dan Dinas Pendidikan Banda Aceh.

“Karena nantinya kita harapkan pada 2024 bakal ada pelatihan balasan ke Jepang. Semoga ini dapat berjalan baik,” demikian Fujihara.*

Pengamat: Masyarakat Harus Paham Local Risk untuk Sukseskan Mitigasi Bencana

Doktor Hendro Wardono Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo Surabaya menyebut support dari masyarakat sangat penting dalam setiap upaya mitigasi bencana alam, khususnya bencana Hidrometeorologi. Menurutnya, peran instansi pemerintah memang penting, tapi akan lebih efektif jika masyarakat tidak abai.

Hendro menyebut, ada tiga hal yang minimal harus dilakukan pemerintah daerah beserta masyarakatnya, untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut.

“Pertama masyarakat harus tahu risiko lokal (local risk) di daerahnya, ancamannya bagaimana, sehingga bisa ikut mengantisipasi.Kedua, bahu membahu dengan instansi pemerintah dan terakhir harus ada local action, relawan-relawan-nya digerakkan,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (18/10/2022).

Kata Hendro, penerapan dari ketiganya masih 50 sampai 60 persen, yang artinya belum maksimal. Terutama, yang paling minim yakni terkait local risk. Padahal, di Kota Surabaya masih sering terjadi bencana seperti banjir dan angin kencang hingga puting beliung.

“Padahal BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah memberi sosialisasi. Ketika masyarakat tidak memahami ancaman di sekitarnya, dampaknya akan selalu berulang, jelasnya.

Abainya masyarakat, lanjut dia, karena mindset (pola pikir) masih terkait ketanggap daruratan atau bereaksi pada kejadian, dan bukan terkait pencegahan kejadian.

Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan Unitomo itu menjelaskan, gotong royong dengan sistem pentahelix, yakni partisipasi gabungan dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media, bisa jadi solusi jangaka panjang pencegahan dampak bencana agar tidak terlalu besar.

Menurut dia, keberadaan satgas bencana di kampung tangguh Surabaya sudah tepat. Namun, masih perlu dilakukan pengoptimalan. Salah satunya, dengan diberikan pelatihan kepada setiap anggotanya, yang dinilai masih belum cukup berkompetensi.

“Tidak berkompeten pun tidak masalah, asal kita beri pelatihan. Karena salah satu kendala dalam penanganan bencana itu ya di komunikasinya. Bagaimana mereka mengedukasi masyarakat untuk memahami local risk, itu yang terpenting,” pungkasnya. (bil/ipg)

Pakar: Mitigasi banjir perlu berfokus pada faktor dominan

Jakarta (ANTARA) – Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Yanto, Ph.D mengatakan program mitigasi banjir perlu berfokus pada faktor dominan penyebab terjadinya bencana.

“Mitigasi perlu berfokus pada faktor dominan penyebab banjir agar tepat sasaran,” kata dia dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dosen Fakultas Teknik dan Jurusan Teknik Sipil Unsoed Purwokerto tersebut menjelaskan persoalan banjir selalu melibatkan dua wilayah yakni wilayah hulu yang merupakan sumber air dan wilayah hilir sebagai penerima.

“Faktor dominan tiap-tiap wilayah bersifat unik. Di sebagian wilayah, faktor hulu lebih dominan dan di sebagian yang lain faktor hilir lebih dominan,” katanya.

Kendati demikian, jika bencana banjir pada suatu wilayah cukup sering terjadi, kemungkinan besar penyebabnya adalah kombinasi faktor hulu dan hilir.

“Baik pada wilayah hulu maupun hilir, masalah penyebab banjir dapat berasal dari karakteristik alam maupun campur tangan manusia,” katanya.

Dia menyebutkan bentuk daerah aliran sungai (DAS), perubahan kemiringan lahan dari hulu ke hilir, kerapatan jaringan sungai adalah contoh faktor alam yang memengaruhi besarnya banjir.

“Sementara perubahan tata guna lahan, metode pengolahan lahan, jenis tanaman pelindung merupakan contoh campur tangan manusia,” katanya.

Meskipun mitigasi yang berfokus pada faktor dominan penyebab banjir akan memberikan solusi yang lebih hemat, kata dia, mempersiapkan upaya mitigasi banjir dari hulu ke hilir akan memberikan solusi yang lebih menyeluruh.

“Mitigasi banjir yang komprehensif sangat diperlukan guna memberikan solusi yang dibutuhkan dengan tingkat risiko yang lebih kecil,” katanya.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya mencegah bencana banjir dengan melakukan optimalisasi pada sistem drainase.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan optimalisasi sistem drainase dan tata air serta sistem peresapan dan tampungan air dapat mencegah terjadinya banjir dan longsor.

Khofifah: Mitigasi Bencana Harus Dilakukan Secara Komprehensif

Pacitanku.com, SUDIMORO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak untuk melakukan upaya mitigasi secara komprehensif menyikapi kejadian bencana alam yang terjadi, utama yang terjadi belakangan ini di sejumlah daerah, termasuk Pacitan.

Hal itu disampaikan perempuan yang akrab disapa Khofifah ini saat meninjau rumah terdampak bencana di Kecamatan Sudimoro pada Jumat (28/10/2022).

“Kalau ini sepertinya wilayah pansela dari mulai Jabar, Jateng kemudian ke Jatim ini sepertinya ada fenomena pergerakan tanah, maka masing-masing harus melakukan mitigasi secara komprehensif, masyarakat komunitasnya, kemudian kami Pemkab dan Pemprov bersama-sama,”katanya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan fenomena bencana alam yang terjadi utamanya pergerakan tanah ini memang membutuhkan salah satu solusi, yakni upaya relokasi yang bisa dilakukan pemerintahnya.

“Maka salah satu solusi untuk bisa bisa memberikan hunian yang aman ya asal masyarakatnya setuju jalannya ada bisa disiapkan untuk relokasi,”kata Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Rencana relokasi itu, kata Khofifah, juga setidaknya juga diupayakan di sejumlah Kabupaten di Jatim lainnya terdampak bencana, seperti Trenggalek dan Blitar.

“Di Trenggalek sudah fixed (relokasi), masyarakat dan Kades memang semua siap direlokasi, kebetulan ada lahan Pemprov di desa yang sama, yakni Desa Jumurung, Kecamatan Bandengan, untuk awal November Insyaallah udah mulai melakukan groundbreaking renovasi 51 KK,”papar Khofifah.

Khofifah mengatakan di Kabupaten Trenggalek juga sudah berkomunikasi dengan 51 KK tersebut memberitahukan terkait rencana relokasi rumah terdampak bencana tersebut.

“Ini sudah kita lakukan di trenggalek awal November grounbreaking untuk 51 Kepala Keluarga (KK), mereka sudah sepakat relokasi, saya sudah kulonuwun kemasyarakat sekitar yang akan punya relokasi, bahwa akan punya tetangga baru,”tandas mantan Menteri Sosial ini.

Selain di Trenggalek, upaya relokasi juga direncanakan akan dilakukan di Blitar.

“Tadi malam di Blitar ada 75 KK yang rumahnya sudah mulai retak, kemudian tanahnya mulai retak dan bergeak jadi opsinya juga relokasi,”ujarnya.

Sema halnya di Pacitan, jika masyarakat berkenan dirinya juga membuka opsi relokasi untuk puluhan rumah warga di tiga desa terdampak, yakni Desa Ketanggung, Desa Sukorejo dan Desa Karangmulyo.

“Disini (Pacitan), kita juga melihat (rumah) yang sudah mengalami keretakan tanah atau pergerakan area ini untuk relokasi jika masyarakat nya memang berkenan,”kata Khofifah.

Saat berkunjung dan melihat dampak bencana di Sudimoro, Khofifah yang mendarat menggunakan helikopter di lapangan Sukorejo didampingi Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Sekda Pacitan Heru Wiwoho Supardi Putra dan Camat Sudimoro Khemal Pandu Pratikna meninjau calon tempat relokasi korban terdampak bencana di Desa Sukorejo.

Selain di Desa Sukorejo, Gubernur bersama rombongan juga melihat langsung rumah warga yang retak di Desa Ketanggung serta memberikan paket kebutuhan pokok bagi warga terdampak.

BBWS Citarum Ungkap Penyebab Banjir Kerap Terjang Baleendah

Kabupaten Bandung – Meski terdapat kolam retensi di wilayah Baleendah dan Dayeuhkolot, wilayah tersebut masih kerap menjadi langganan banjir. Salah satunya adalah Kampung Muara yang berdekatan dengan sungai Cisangkuy dan sungai Citarum.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Bastari mengatakan pasca terjadinya banjir pihaknya langsung mencari penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut. Setelah itu langsung dilakukan pembenahan dan evaluasi.

“Misalnya di sini kemarin banjir, di RW 7, di Cisangkuy, Cibugeul banjir tinggi, kemudian satu lagi di jalan Dayeuhkolot. Nah dari adanya banjir itu teman-teman petugas ini udah ngecek semua, kemudian terlihat terdapat masih ada bocoran-bocoran, ada drain yang masih terkonek dengan sungai yang belum ditutup,” ujar Bastari saat peninjauan titik banjir, di Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (30/10/2022).

Pihaknya mengaku saat ini masih terdapat drain dari sungai yang masih terkoneksi ke pemukiman warga. Menurutnya kalaupun drain tersebut dibuka bisa langsung mengalir ke kolam retensi Andir.

“Jadi fungsi kolam retensi Andir akan lebih optimal dalam mengendalikan banjir di areal sini,” katanya.

Bastari mengaku saat ini drainase dari pemukiman warga telah terkoneksi menuju kolam retensi Andir. Kemudian dirinya menyebutkan telah menutup beberapa saluran yang terhubung ke sungai.

“Udah kita konekkan ini, kita lihat tadi di depan ada 7 titik yang drain dari warga masih terkonek dengan sungai, ini udah kita tutup. Kemudian juga dari pemukiman udah terkonek ke sini ke Andir,” ucapnya.

Menurutnya terdapat satu titik di Cibugeul yang elevasinya masih rendah. Sehingga menurutnya akan dibangun pompa pada tahun depan.

“Ke depan di Cibugeul kita harus bangun pompa,” jelasnya.

Pihaknya menilai saat ini Pemkab Bandung telah melakukan pekerjaan dalam meninggikan jalan di Kampung Muara. Menurutnya penyelesaian banjir di wilayah tersebut harus dilakukan dengan bersama-sama.

“Saya mengimbau ke semua lapisan, jadi BBWS, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa dan masyarakat, untuk sama-sama membenahi banjir.

Dia mengklaim banjir saat ini telah tertangani dengan baik. Apalagi saat ini banjir di wilayah tersebut tidak berlangsung lama.

“Jadi kalau terjadi banjir di luar proses yang kita bangun, ya itu bencana. Tapi selagi masih di bawah batas-batas perencananan, itu masih tertangani. Jadi menurut saya kalau yang rutin-rutin tahunan sudah tertangani. Kalau banjir besar, mudah-mudahan enggak lah,” kata Bastari.

Bastari menambahkan selain di Baleendah wilayah yang kerap dilanda banjir juga terjadi di Dayeuhkolot. Sehingga dirinya pun terus berupaya menangani juga wilayah banjir di Dayeuhkolot.

“Nanti kalau kolam retensi (di Dayeuhkolot) itu perlu lahan, mungkin tahun depan kita masuk ada dua pompa lagi, pompa Cibugeul dan pompa Cigede,” tuturnya.

Dia berharap dengan adanya hal tersebut bisa mengurangi banjir di wilayah tersebut.

“Harapannya bisa mengurangi air yang ke Cipalasari 2, yang ada suplai dari Cigede. Ciherang juga udah kita perbaikin, kemudian sudah kerjasama juga dengan provinsi, kalau banjir, kalau bendungan Cigede itu ada bendungan di tutup. Jadi jangan di sini banjir, ada suplai air dari bendungan,” ucap Bastari

“Ini juga sudah kita ingatkan kalau di sini hujan besar, ada banjir mulai naik, di sana ditutup. Jadi pengelolaan air ini merupakan langkah mengurangi banjir,” tambahnya.

Rentetan Bencana yang Menyergap Jabar dalam Sepekan

Bandung – Bencana terjadi di Jawa Barat (Jabar) selama sepekan terakhir. Dari mulai gempa bumi, longsor, banjir hingga pohon tumbang. Satu orang warga Cianjur dilaporkan meninggal dunia karena bencana.

Longsor-Gempa di Garut

Longsor dilaporkan terjadi di Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Empat rumah warga tertimbun tanah longsoran. Kejadian longsor ini terjadi pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut Satria Budi mengatakan longsor di Desa Gunamekar itu terjadi karena hujan deras. Pada hari kejadian, cuaca di Garut dilaporkan hujan deras terjadi dari siang hari. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Sehari setelah longsor, gempa dilaporkan terjadi di Garut. Gempa ini berkekuatan magnitudo (M) 2,8. Gempa tektonik itu terjadi pada Rabu (26/10/2022) pukul 08:34:01 dengan titik koordinat berada di 7.27 Lintang Selatan dan 107.69 Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 23 km Barat Daya Garut pada kedalaman 10 kilometer.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Garsela,” kata Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan Hartanto dalam keterangannya.

Hartanto menjelaskan dampak gempa yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat dirasakan di beberapa wilayah seperti Cibereum, Pengalengan, Kertasari, Pasirwangi Kabupaten Bandung dan Darajat Kabupaten Garut dengan skala intensitas II MMI

“Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut,” ujarnya.

Warga Cianjur Tewas

Bocah berusia 11 tahun bernama Andre asal Kabupaten Cianjur tewas akibat tertimbun longsor. Korban kala itu tengah menjaga sawah yang hendak dipanen dii Kampung Sadar Alam, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Rabu (26/10/2022).

Andre bersama orang tuanya dan adiknya mengecek kondisi sawah. Hujan deras mengguyur wilayah persawahan di Cianjur saat itu. Ibu Andre dan adiknya pun lebih dulu pulang karena hujan.

Andre kala itu lebih memilih berteduh di tebing batu dan tetap menjaga sawah. Namun tebing setinggi 3 meter itu tiba-tiba longsor hingga menimpa korban yang tengah duduk di samping irigasi di bawah tebing tersebut.

“Awalnya ibu korban mendengar ada suara gemuruh, ternyata tebing di dekat irigasi longsor. Material longsoran tersebut menimbun korban yang saat kejadian sedang duduk di bawah tebing untuk berteduh sementara sebelum pulang,” ujar Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Rudi Labis.

Sehari sebelum Andre meninggal, Cianjur juga diterkam bencana puting beliung. Puting beliung dilaporkan terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022). Akibatnya enam rumah rusak dan 8 rumah terendam.

Enam rumah yang rusak disapu angin puting beliung berasa di Kampung Parung RT 05/RW 03, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak. “Kejadiannya sore, angin puting beliung muncul setelah hujan deras mengguyur. Total ada enam rumah yang terdampak, tiga rumah rusak berat dan tiga lainnya rusak ringan,” ujar Kepala Desa Waringinsari, Nadir Muharam Abdurahman.

Bencana lainnya juga dilaporkan terjadi di hari yang sama. Banjir melanda Kampung Sukarame Desa Ciandam, Kecamatan Mande. Banjir yang disebabkan luapan sungai mengakibatkan delapan rumah terendam.

“Iya tadi banjir akibat luapan Sungai Ciandam, ketinggian air sekitar 30-50 centimeter. Ada 8 rumah yang lokasinya dekat dengan sungai terendam banjir,” ujar Kapolsek Mande Iptu Dadeng.

Menurutnya banjir tidak bertahan lama, sekitar satu jam banjir sudah surut. Namun rumah warga yang terendam menjadi dipenuhi lumpur. “Kalau korban atau yang rusak akibat banjir tidak ada. Banjir juga tidak lama. Tapi akibatnya rumah warga jadi dipenuhi lumpur. Warga dibantu anggota langsung membersihkan rumah dari lumpur usai banjir,” ucapnya.

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Tasik

Hujan deras mengguyur Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya pada Rabu, 26 Oktober 2022. Akibatnya, Sungai Cikarang dan Citanduy di wilayah setempat meluap.

“Jadi ini banjir karena Sungai Cikidang dan Citanduy meluap. Ada 200 lebih rumah terendam banjir. Air masuk mulai jam satu malam tadi. Saya bantu evakuasi warga sampai ada yang dua meter di dalamah (ketinggian banjirnya),” kata Nono, petugas Linmas Desa Tanjungsari di lokasi, Rabu (26/10/22).

Warga enggan dievakuasi. Ia memilih tetap bertahan. Warga yang terdampak banjir itu khawatir rumahnya jadi sasaran maling. Banjir yang tiba-tiba datang itu membuat warga tak sempat menyelamatkan barang pribadinya.

“Air langsung cepet tinggi. Hujannya deras pak, saya bertahan aja nggak mau dievakuasi sampai surut. Ini banjir langganan buat kamimah. Kalau hujan besar pasti aja banjir. Bosen pak,” kata Tohir, seorang warga.

Banjir rupanya tak kunjung surut. Bahkan, meluas. Ketinggian air di permukiman serta jalan mencapai 70 centimeter hingga 1 meter. Berdasarkan data Desa Tanjungsari, jumlah warga yang terdampak banjir mencapai 745 Kepala Keluarga. Selain permukiman, banjir juga merendam 90 hektare lahan pertanian. Alhasil, petani terancam gagal panen karena mayoritas padi siap panen.

“Sore ini air belum surut, malahan kalau hujan lagi bisa makin besar. Nah, dampaknya catatan kami jadi 745 Kepala Keluarga,” kata Kepala Desa Tanjungsari, Amas.

Sehari kemudian. Banjir di Tasikmalaya itu berangsur surut. Warga pun mulai membersihkan lingkungannya yang dipenuhi lumpur.

“Alhamdulillah air sudah surut (dari) Kamis dini hari. Kebetulan nggak hujan lagi jadi sungai surut. Kami perangkat desa tetap turun ke lapangan untuk mengecek warga takut takut ada yang sakit atau diare,” kata Kepala Desa Tanjungsari Amas saat dihubungi detikJabar, Kamis pagi (27/10/22).

Amas mengatakan, saat ini pihak Desa Tanjungsari masih mendata kerugian material akibat banjir. Terutama kerugian lahan sawah yang terendam banjir. “Kami masih data kerugian, terutama petani yang sawahnya mau panen terendam banjir,” tambah Amas.

Banjir Ciamis

Kemudian, Banjir juga merendam sejumlah titik di Kecamatan Banjaranyar, Pamarican dan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, pada Selasa 25 Oktober 2022. Menurut informasi, ratusan rumah sempat terendam air luapan sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana ini.

Di Kecamatan Banjaranyar, ratusan kepala keluarga di Desa Sindangrasa, terdampak banjir luapan Sungai Ciputrahaji. Banjir luapan Sungai Ciputrahaji juga merendam sejumlah rumah di Desa Cikaso, Kecamatan Banjaranyar. Warga sementara mengungsi ke rumah kerabat terdekat sambil menunggu banjir surut.

Di Kecamatan Pamarican, Sungai Citalahab di Dusun Cisaat Desa Kertahayu meluap merendam 6 rumah warga. Para penghuni rumah sementara terpaksa mengungsi.

Di Kecamatan Panumbangan, Sungai Citanduy meluap ke jalan Raya Panumbangan-Cihauebeuti dan area persawahan di Desa Pamokolan. Ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter. Banjir tersebut membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Sepeda motor tidak bisa melintasi jalan tersebut karena genangan air yang cukup tinggi.

Sementara itu, informasi dari BPBD Ciamis, Rabu (26/10/2022), luapan air Sungai Ciputrahaji dan Citalahab berangsur mulai surut. Sebagian rumah warga sudah tidak lagi tergenang air.

“Air surut dan rumah warga sudah tidak tergenang air. Pengungsi aman di rumah kerabatnya sambil menunggu air surut untuk membersihkan rumahnya masing-masing,” ujar Kabid Darlog BPBD Ciamis Memet Hikmat.

Longsor di Sukabumi

Sebanyak lima rumah warga terancam ambruk pascalongsor yang terjadi pada Senin (24/10) kemarin. Akibat kejadian ini tiga orang meninggal dunia dan dua rumah rusak berat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Wawan Godawan Saputra mengatakan, tim SAR telah bergerak cepat dalam penanganan bencana tersebut. Di hari kedua pascakejadian, pihaknya berfokus dalam evakuasi material longsoran yang menutup akses jalan penghubung kecamatan.

“Hari ini mulai dari pagi kita melaksanakan evakuasi terhadap material longsoran. Insyaallah mungkin kalau cuaca sampai sore ini bagus, bisa selesai artinya akses untuk kendaraan roda empat bisa terbuka,” kata Wawan kepada awak media di lokasi kejadian.

“Yang terancam rumah di atas karena kalau cuaca hujan terus menerus juga dikhawatirkan yang atas ada longsoran susulan. Ada lima hitungan kita, tapi kita juga melakukan assessment lagi apakah disekitarnya juga menjadi terancam atau tidak,” jelasnya.

Rumah Ambruk Lukai Warga Cirebon

Sementara itu, di Kota Cirebon salah satu rumah porak poranda karena hujan deras yang disertai angin. Rumah yang ambruk itu milik warga di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pemilik rumah Wanda (35) dan Ani Noviani (24) alami luka akibat terkena reruntuhan bangunan.Wanda pun menceritakan kronologi kejadian ambruknya bangunan rumah yang ia tempati bersama istri dan anaknya.

Sebelum kejadian, Wanda mengatakan, saat itu ia sedang beristirahat sambil berbincang dengan istrinya di dalam rumah. Sementara anaknya sedang berada di ruang depan bersama dengan pamannya.

“Jadi waktu kejadian itu keadaan sedang hujan gede. Kejadiannya itu kemarin sekitar setengah 7 (malam) abis Maghrib. Waktu itu saya sama istri lagi ngobrol di dalam rumah abis pulang jualan. Sebagian lagi ada di ruang depan. Waktu lagi ngobrol tiba-tiba aja bangunan ambruk,” kata Wanda, Rabu (26/10/2022).

“Kondisi waktu itu langsung gelap. Saya langsung inget ke anak yang baru disunat. Saya langsung lari nyari anak saya. Beruntungnya anak saya selamat karena langsung dibawa sama pamannya keluar,” kata Wanda menambahkan.

Akibat tertimpa reruntuhan bangunan, Wanda sendiri nampak mengalami luka di bagian pelipis mata, kepala, tangan dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Sementara istrinya, yakni Ani Noviani mengalami luka ringan.

Wanda bersama keluarga pun untuk sementara harus mengungsi ke kediaman orang tua istrinya. “Sementara tinggal dulu di rumah mertua. Sambil nunggu rumah beres lagi,” kata Wanda.

Sementara itu, Lurah Argasunya Mardiansyah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk memberikan bantuan kepada Wanda yang rumah ambruk.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Polsek, BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cirebon. Tadi bantuan materi sudah kita sampaikan. Kedepannya, InsyaAllah Dinsos akan mengusahakan bantuan untuk membangun rumah itu,” kata Mardiansyah.

BNPB: Bencana di Indonesia didominasi banjir pada Januari-Oktober 2022

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan kejadian bencana di Indonesia didominasi banjir pada periode 1 Januari hingga 29 Oktober 2022, yakni sebanyak 1.238 peristiwa.

Berdasarkan data yang diterima ANTARA dari BNPB di Jakarta, Sabtu, tercatat sebanyak 3.027 jumlah kejadian bencana terjadi di Tanah Air, yang meliputi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi erupsi gunung api, dan kekeringan.

Sebanyak 3.027 kejadian bencana itu terdiri dari 1.238 peristiwa banjir terjadi di Indonesia, cuaca ekstrem sebanyak 931 kejadian, tanah longsor sebanyak 562 peristiwa, karhutla sebanyak 248 kejadian.

Kemudian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 22 peristiwa, gempa bumi erupsi gunung api sebanyak 22 kejadian dan kekeringan sebanyak empat peristiwa.

Akibat bencana tersebut, 198 orang meninggal, 31 orang hilang, 832 luka-luka dan 3.903.947 orang menderita dan mengungsi.

Bencana-bencana tersebut menyebabkan sebanyak 32.707 rumah rusak yang terdiri dari 5.342 rumah rusak berat, 5.688 rumah rusak sedang, dan 21.677 rumah rusak ringan.

Kemudian, sebanyak 917 fasilitas rusak yang terdiri dari 520 fasilitas pendidikan, 321 fasilitas peribadatan, dan 76 fasilitas kesehatan. Selain itu, sebanyak 140 kantor dan 270 jembatan rusak.

Sebelumnya, BNPB mengimbau kewaspadaan akan banjir di sejumlah daerah di Indonesia hingga awal Oktober 2022.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Disaster Briefing di Jakarta, Selasa (27/9), menyebut saat ini menurut prakiraan cuaca September Dasarian III yang masih berlangsung, wilayah Kalimantan Barat bagian barat, Kalimantan tengah bagian selatan dan Jawa Barat diperlukan kewaspadaan.

Namun memasuki Oktober Dasarian I secara umum curah hujan tidak terlalu signifikan, kecuali Papua di bagian tengah, salah satunya di wilayah Timika, yang diperlukan kewaspadaan.

Abdul mengimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk waspada terhadap kemungkinan banjir bandang dan tanah longsor. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, Papua sering dilanda banjir dan longsor, seperti yang paling signifikan terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura pada tahun 2019.

“Jadi ini masyarakat di Papua bagian tengah harus waspada, karena peningkatan intensitas curah hujan di minggu pertama bulan Oktober,” ujar Abdul.

Selain itu Abdul juga mengimbau kewaspadaan untuk wilayah Kalimantan, khususnya sepanjang hulu aliran Sungai Kapuas. Jika hulunya terdampak banjir, maka dapat berpotensi banjir di wilayah Katingan hingga Pontianak.