Category: Berita

Jakarta – Pihak kepolisian melakukan penyekatan di sejumlah titik di Jakarta dan sekitarnya demi meminimalisir kerumunan selama PPKM darurat. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai penyekatan tak bakal efektif bila perkantoran masih buka.

“Iya (penyekatan tidak bakal efektif selama) tempat perkantoran, tempat bekerja kan biasanya (masih buka). Tapi saya belum mendata ya,” jelas Agus ketika dihubungi detikcom, Minggu (4/7/2021). Agus menjawab pertanyaan wartawan apakah penyekatan tidak bakal efektif bila perkantoran dan sejumlah tempat usaha masih buka.

Agus menduga PPKM darurat yang diusulkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah warga dilarang berkeliaran di jalan. Namun, pemerintah, lanjut Agus, juga perlu memenuhi kebutuhan pokok warga selama pembatasan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Wuhan, Italia, hingga Spanyol.”Situasi sudah sangat gawat sehingga harus dibatasi, nah orang juga kalau tidak perlu ya tidak usah keluar (rumah). Saya yang masih mempertanyakan, kan masih adanya pabrik masih buka, tapi saya belum ngecek sih, sehingga orang masih masuk kerja itu yang menjadi persoalan,” imbuh Agus.

“Seharusnya tempat-tempat kegiatan yang diharuskan tutup, selain esensial, itu sudah tidak buka, artinya pekerjanya tidak banyak (kena) sekat. Kita mau sembuh atau tidak? supaya orang tidak berkerumun, betul itu (ada penyekatan),” lanjutnya.

Agus mengingatkan warga akan ancaman pidana KUHP bila melanggar PPKM darurat. Agus menyebut bila hari ini, masih banyak pengendara di jalanan, artinya masih banyak perkantoran yang buka dan tidak menerapkan work from home (WFH).

“Tapi kalau besok (hari ini) itu masih ramai artinya masih banyak tempat usaha yang tidak mengikuti perintahnya pemerintah, karena ini harus tutup semua kita lihat besok (hari ini) nanti banyak antre apa tidak. Kalau banyak antre ya masih banyak tempat-tempat bekerja yang yang tetap buka artinya ada pelanggaran,” terangnya.

Diketahui, terdapat 63 titik yang diawasi Polda Metro Jaya selama PPKM darurat. Aparat gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP terlibat berjaga di pos-pos penyekatan.

Akibatnya terjadi antrean panjang di sejumlah pos penyekatan, salah satunya Kalimalang, Jakarta Timur. Pengendara yang kesal akibat lama mengantre, mereka pun bersahut-sahutan membunyikan klakson.

(isa/imk)

SOLO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung 3 hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pada periode itu Polda Jawa Tengah siap melakukan penyekatan di sejumlah wilayah selama 24 jam.

Masyarakat yang melintas diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif Covid-19, baik tes swab Antigen yang berlaku 1×24 jam atau tes usap PCR yang berlaku 2×24 jam.

“Masyarakat (pelintas) wajib lengkapi surat hasil tes negatif dari swab antigen atau PCR. Akan kami cek di perbatasan apabila tidak sesuai akan kami tolak,” kata Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol Rudy Syafirudin Rudy Syafirudin kepada wartawan, Sabtu (3/7/2021).

Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43/2021, SE 44/2021, SE 45/2021, dan SE 42/2021, pelaku perjalanan transportasi darat dari dan menuju Jawa serta Bali wajib menunjukkan hasil negatif Covid-19 dan sertifikat vaksin minimal dosis pertama.

1. Kota Semarang : Kawasan Simpang Lima

2. Kabupaten Semarang : Rest Area KM 429

3. Kota Salatiga : Exit Tol Tingkir

4. Demak : Jalan Demak-Kudus Desa Bolo, Demak Kota, KM 30

5. Kendal : Pos Polisi Pantes

6. Brebes : Pos Terminal Kecipir, Rest Area KM 252A, dan Rest Area KM 260

7. Tegal : Exit Tol Adiwerna

8. Tegal Kota : Terminal Tegal

9. Pekalongan : Pos Polisi Sipait Siwalan

10. Pekalongan Kota : Exit Tol Setono

11. Pemalang : Exit Tol Gandulan

12. Batang : Gedung PSC 119

13. Pati : Jalan Pati – Kudus KM 7 (Depan PT Dua Kelinci).

14. Jepara : Pos Gotri Jalan Raya Kudus-Jepara KM 2

15. Kudus : Lingkar Selatan KM 1

16. Rembang : Jalan Pemuda, Jalan Kartini, Jalan Pangeran Diponergoro, Jalan Sudirman

17. Blora : Perbatasan Blora – Grobogan di Biyandono.

18. Boyolali : Rest Area B Banyudono

19. Surakarta : Cek point Saroka

20. Karanganyar : Perbatasan Karanganyar Magetan : Cemara Kandang (Tawangmangu)

21. Klaten : Jalan Raya Solo-Jogja Pos Mitra Karang Delanggu dan Pos Prambanan

22. Sragen : Exit Tol Pugkruk

23. Sukoharjo : Pos Lantas Kartasura

24. Wonogiri : Jalan Jenderal Sudirman KM 1

25. Wonosobo : Pasar Kretek Wonosobo, Simpang Empat Kretek

26. Temanggung : Depan pos patwal

27. Magelang : Salam ( Perbatasan Magelang-DIY)

28. Magelang Kota : Pos Trio

29. Purworejo : Desa Bojong Rejo, Kecamatan Banyuurip

30. Kebumen : Pos Lalu Lintas Gombong

31. Banyumas : Pos Pasar Wage dan Simpang Ajibarang

32. Cilacap : Pos Sampang (Perbatasan Banyumas-Cilacap)

33. Purbalingga : Pos lantas Jompo

34. Banjarnegara : Pos Polisi Alafamidi, dan di Jalan S. Parman.

35. Grobogan : Jatipohon (Grobogan-Pati), Godong ( Grobogan-Demak), dan Klambu (Grobogan-Kudus). 

sumber: kompastv

Jatim Newsroom – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi dan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Gending Kecamatan Gending, Rabu (30/06). Pembentukan Destana ini diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Gending Kecamatan Gending.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta dari perangkat desa dan masyarakat yang ada di Desa Gending dengan menghadirkan narasumber dari Fasilitator Daerah (Fasda) BPBD Provinsi Jawa Timur. Selain di Desa Gending Kecamatan Gending, kegiatan serupa juga dilaksanakan di Desa Pajurangan Kecamatan Gending serta Desa Guyangan, Bermi dan Watupanjang Kecamatan Krucil.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Rachmad Waluyo melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Zaenal Ansori mengatakan pemilihan desa untuk dibentuk Destana ini dilakukan dengan melihat potensi yang ada di suatu desa.

“Untuk Desa Gending kami pilih karena disini dalam pemberitaan sering terjadi banjir rob. Kebetulan pihak desa sanggup untuk membentuk relawan desa tangguh bencana. Kesanggupan dari relawan dan pemerintah desa ini yang utama. Kalau tidak ada respon dari masyarakat kita menyuruh saja tentu tidak akan bisa akan terbentuk karena ini sifatnya relawan,” katanya.

Menurut Zaenal, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk Destana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan mampu menghadapi potensi ancaman yang ada di daerah tersebut.

“Masyarakat sudah tahu kalau musim hujan banjir dan sebagainya. Jadi masyarakat mampu mengatasi menghadapi potensi ancaman yang ada. Kemudian beradaptasi dengan kejadian bencana seperti yang ada di Desa Dringu. Dimana masyarakat sudah membuat tanggul-tanggul saat banjir,” jelasnya.

Tidak kalah pentingnya jelas Zaenal adalah memulihkan kembali kondisi setelah terjadi bencana, terutama kalau ada faktor psikologis anak-anak dan sebagainya. “Misalnya kalau pernah terjadi gempa, begitu ada getaran sedikit anak-anak sudah takut. Mungkin disini kalau ada air pasang sedikit dikiranya banjir. Oleh karena itu dampak psikologisnya harus dipulihkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Zaenal menegaskan hingga saat ini sudah ada 45 desa dan kelurahan yang sudah membentuk Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Disamping BPBD Kabupaten Probolinggo, pembentukan Destana ini juga dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

“Selain itu, potensi bencana di luar alam ada pada perusahaan seperti kebocoran gas, kebocoran saat terjadi bencana seperti yang sudah disimulasikan di PJB Paiton. Kita sudah berkoordinasi dengan perusahaan jika terjadi bencana di luar alam supaya perusahaan bisa mengantisipasinya,” pungkasnya.(pno)

sumber:  http://kominfo.jatimprov.go.id/

JAKARTA, KOMPAS.com – Palang Merah Internasional mengatakan Indonesia sedang berada di jurang “bencana” dengan menyebarnya Covid-19 varian Delta yang menyebar dan sistem layanan kesehatan Indonesia kewalahan.

Dalam sepekan terakhir, angka kasus harian Covid-19 Indonesia telah menembus angka 20 ribu setelah tradisi mudik warga untuk merayakan Lebaran .

“Setiap hari varian Delta ini mendekatkan Indonesia ke jurang bencana Covid-19,” kata Jan Gelfand, kepala delegasi Indonesia di Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Indonesia (IFRC), seperti yang dilansir dari ABC Indonesia pada Rabu (30/6/2021).

Meningkatnya jumlah penularan turut mempengaruhi juga harga tabung oksigen yang meningkat dua kali lipat di Jakarta.

Beberapa pemasok melaporkan tidak adanya lagi persediaan tabung oksigen pada Selasa (29/6/2021).

Dengan semakin penuhnya rumah sakit di Jakarta, banyak pasien tidak bisa lagi ditampung, sehingga warga harus mencari sendiri tabung oksigen untuk sanak keluarga yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

Pemasok mengatakan harga tabung oksigen sekarang naik menjadi sekitar Rp 2 juta, dari biasanya sekitar Rp 700 ribu.

“Saya sekarang harus mengantre untuk memberikan oksigen kepada istri dan anak saya yang sekarang positif Covid-19,” kata Taufik Hidayat.

“Saya pergi ke beberapa tempat dan semuanya habis,” ujar Taufik.

Beberapa penjual di sekitar Jakarta mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa persediaan oksigen mereka juga sangat berkurang.

Namun, Sulung Mulia Putra, seorang pejabat di Departemen Kesehatan DKI mengatakan kurangnya oksigen di rumah sakit hanya bersifat sementara karena masalah pada distribusi.

“Distributor tidak memiliki alat transportasi yang cukup sehingga rumah sakit akan dibantu oleh polisi, Palang Merah dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk pengiriman oksigen,” kata Sulung.

Hampir semua ranjang di rumah sakit sudah terisi

Rumah sakit di beberapa kawasan yang masuk dalam zona merah dilaporkan sudah melebihi kapasitas termasuk di Jakarta, dengan ranjang untuk pasien Covid-19 sudah terisi 93 persen sampai Minggu (27/6/2021).

“Rumah sakit penuh karena meningkatnya kasus yang disebabkan pergerakan warga dan juga ketidakpastian terhadap protokol kesehatan dan juga diperburuk dengan adanya varian Delta,” kata juru bicara Departemen Kesehatan Siti Nadia Tarmizi ketika ditanya soal pernyataan IFRC.

Indonesia berharap peningkatan jumlah warga yang divaksinasi dapat menekan jumlah kasus yang sebagian besar disebabkan oleh varian Delta.

Sejauh ini baru 13,3 juta warga Indonesia dari sekitar 181,5 juta warga dewasa yang sudah mendapatkan dua dosis dalam program vaksinasi yang dimulai bulan Januari.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan sektor pariwisata sangat rentan ketika bencana alam dan nonalam terjadi.

Bencana tercatat telah berdampak pada ekosistem pariwisata hingga triliunan rupiah pada rentang waktu 2010 hingga 2020.

“Industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana, apabila tidak dikelola dengan baik. Dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja parwisata yang ditetapkan dalam RPJMN,” ujar Raditya dalam diskusi daring pengelolaan risiko Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), Rabu (30/6).

Dirinya mengungkapkan akibat bencana erupsi Gunung Agung di Bali, kerugian yang diterima hingga Rp11 triliun di sektor pariwisata.

Demikian juga gempa Lombok pada 2018 lalu, kerugian mencapai Rp1,4 triliun. Serta tsunami Selat Sunda yang mengakibatkan kerugian sektor pariwisata hingga miliaran rupiah.

Menurutnya, pengelolaan risiko di kawasan super prioritas pariwisata dibutuhkan perencanaan yang bersinergi, baik di tingkat nasional dan daerah.

“Industri pariwisata memerlukan pengelolaan khusus terkait dengan bencana yang dipicu oleh faktor alam dan nonalam, salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana,” jelas Raditya.

BNPB telah melakukan kajian risiko bencana di tiga kawasan super prioritas pada 2020 lalu, yaitu di Danau Toba, Likupang dan Candi Borobudur.

Pada tahun ini, BNPB akan melanjutkan dengan total 5 destinasi wisata. BNPB mendorong penyusunan RPB di 5 KSPN wilayah Danau Toba, Likupang, Candi Borobudur, Tanjung Kelayang dan Bromo Tengger Semeru.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.499 melanda Indonesia sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2021. Jenis bencana terbanyak ialah hidrometeorologi, seperti banjir dan puting beliung.
 
Data BNPB menyebutkan 616 kasus banjir terjadi selama enam bulan terakhir. Puting beliung terjadi 417 kali dan dan tanah longsor 309 kejadian. Selain itu, ada 114 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 21 gelombang pasang dan abrasi, serta dua kekeringan.
 
“Berikutnya gempa bumi 20 kejadian, sedangkan erupsi gunung api nihil,” tulis data BNPB, Kamis, 1 Juli 2021.

India dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan kasus baru dan kematian COVID-19. Infrastruktur kesehatan publik kewalahan. Begitu juga degan persediaan oksigen, obat-obatan penting, kapasitas tempat tidur rumah sakit, dan vaksin dilaporkan habis.

Penyebaran virus telah merajalela di daerah pedesaan di mana kasus-kasus tidak dilaporkan karena kurangnya tes. Peningkatan infeksi telah disertai dengan perlambatan vaksinasi, meskipun Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bahwa vaksinasi terbuka untuk semua populasi orang dewasa mulai 1 Mei lalu.

DW pun mewawancarai kepala ilmuwan Badan Kesehatan Dunia (WHO) Soumya Swaminathan. Ia mengatakan penyebaran infeksi di daerah pedesaan, di mana kapasitas sistem kesehatan masyarakat di sana masih lemah, menjadi perhatian.

DW: India telah mencatat ratusan ribu infeksi baru setiap hari dan jumlah kematian terus meningkat. Bagaimana Anda memandang situasi saat ini di negara tersebut?

Soumya Swaminathan: Selama beberapa hari terakhir, India telah melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap hari. Jumlah kematian setiap hari juga telah melampaui angka 4.000. Infeksi dan kematian terus meningkat di banyak wilayah.

Sementara kekurangan oksigen dilaporkan, beberapa rumah sakit dan ICU penuh sehingga tidak dapat menerima pasien.

Situasi di India dan di negara-negara lain di kawasan, di mana jumlah kasus meningkat secara signifikan, menjadi perhatian besar WHO.

Kasus-kasus juga meningkat di bagian lain dunia, dan saya pikir kita berada pada keadaan yang sangat rapuh dan sulit dalam pandemi ini, di mana banyak negara telah melonggarkan langkah-langkah kesehatan masyarakat dan pembatasan yang telah diberlakukan pada tahun 2020.

Orang-orang telah kembali ke kehidupan normal, percaya bahwa vaksinasi akan menyelesaikan masalah. Tetapi varian virus baru telah muncul seiring virus berkembang menjadi lebih mudah menular dan lebih efektif.

Kami telah melihat pemodelan epidemiologi yang memprediksi bahwa lebih banyak orang akan meninggal karena COVID-19 dalam waktu dekat. Institut Kesehatan Metrik dan Evaluasi di Universitas Washington memperkirakan bahwa India berpotensi mengalami 1 juta kematian pada 1 Agustus.

Kita berada pada titik kritis, kita harus sangat waspada dan proaktif untuk mengatasi situasi, dan untuk mengubah prediksi skenario tersebut. Skenario bergantung pada banyak faktor, dan faktor dapat berubah. Jadi, bergantung pada kita untuk mengubahnya dan tidak membiarkan prediksi itu menjadi kenyataan.

Menurut Anda, faktor apa yang menyebabkan lonjakan ini?

Kami telah melihat ini terjadi berkali-kali di berbagai negara. Virus ini awalnya ditularkan dalam komunitas pada tingkat yang relatif rendah.

Ini mungkin tidak terlihat untuk beberapa waktu, tetapi ini terjadi dan – kecuali jika ada pemantauan ketat – secara bertahap akan meningkat dan mencapai titik di mana virus menyebar dan mentransmisikan dengan kecepatan yang lebih cepat, yang sangat sulit untuk dihentikan tanpa menerapkan tindakan yang sangat ketat.

Saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apa penyebab dari lonjakan di India saat ini, tetapi kemungkinan ada kombinasi faktor-faktor yang berperan. Ini termasuk longgarnya perlindungan diri, pertemuan massal dan beredarnya varian yang lebih menular sementara cakupan vaksin masih rendah.

Kita perlu bersama-sama fokus untuk mengisi kekosongan dalam persediaan medis penting dan kapasitas rumah sakit, menekan penularan yang meluas dan menyelamatkan nyawa.

Apakah varian “mutan ganda” yang pertama kali terdeteksi di India merupakan faktor utama penyebab lonjakan?

Sebut saja varian SARS‑CoV‑2 ini dengan nama varian B.1.617. “Mutan ganda” terdengar menakutkan dan kami juga tidak ingin itu dikenal sebagai “varian India”.

Saat ini, beberapa varian virus beredar di India, termasuk tiga varian yang menjadi perhatian – varian B.1.117 (pertama kali terdeteksi di Inggris), B.1.351 (pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan), dan varian P.1 (terdeteksi di Brasil). Varian yang lebih baru juga telah terdeteksi di India, seperti varian B.1.617. Sementara penelitian sedang berlangsung, ada beberapa bukti bahwa varian ini lebih menular.

WHO telah mengklasifikasikan varian B.1.617 sebagai varian yang dikhawatirkan karena bukti penularan yang meningkat.Tetapi untuk saat ini, kontribusi relatif varian ini dalam peningkatan kasus yang cepat di India masih belum jelas.

Namun demikian, berdasarkan apa yang kami ketahui sejauh ini, vaksin, diagnostik, dan terapeutik tetap efektif terhadap varian ini.

Bagaimana Anda melihat lonjakan saat ini dalam kaitannya dengan kapan lonjakan itu bisa memuncak dan kemudian menurun?

Kami tidak dapat memprediksi kapan ini akan terjadi, tetapi kami tahu pandemi dapat dikendalikan.

Sekarang fokusnya harus pada pengendalian penularan dan menurunkan jumlah kasus – seperti yang telah kita lihat di negara demi negara, ketika Anda menurunkan kasus, Anda juga akan menurunkan kematian. Ini harus menjadi tujuan kita sekarang.

Kita telah mencoba dan menguji tindakan kesehatan masyarakat dan tindakan sosial yang akan membawa kita ke sana yakni menjaga jarak fisik, menghindari keramaian, memakai masker yang menutupi hidung dan mulut dengan benar, membuka jendela, menutupi batuk dan bersin, dan tangan yang bersih.

Penyebaran infeksi di daerah pedesaan di India, di mana kapasitas sistem kesehatan masyarakat untuk menekan penyebaran masih lemah, menjadi perhatian.

Hampir setiap negara bagian di India menunjukkan tingkat positif tes yang tinggi, dan ada urgensi untuk memikirkan tentang pendekatan di daerah pedesaan, menerapkan mekanisme untuk mendukung dan melibatkan masyarakat, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan dalam menerapkan langkah-langkah yang mereka tahu akan kebutuhan komunitas mereka.

Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa gelombang ketiga tidak bisa dihindari di India. Menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk menghindarinya?

“Gelombang virus” bukanlah sesuatu yang datang pada kita, itu datang dari kita. Kita tahu virus ini menyebar ketika kondisinya tepat – ada banyak negara yang telah mengalami gelombang ketiga ketika mereka lengah. Penyebaran wabah akan tergantung pada tindakan di semua tingkatan: individu, lokal, nasional, dan internasional.

Saat ini, kita perlu menangani gelombang ini dan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan kita perlu melakukan semuanya: jarak fisik, masker, kebersihan tangan, ventilasi, vaksinasi, pengawasan, pengujian, pelacakan kontak, isolasi, karantina yang mendukung, dan peduli.

Vaksin tetap menjadi alat vital. Namun saat ini, volume dan distribusi vaksin tidak mencukupi untuk mengakhiri pandemi, tanpa penerapan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan disesuaikan yang kita tahu akan berhasil.

Adakah pelajaran yang harus dipelajari India di masa depan, mengingat banyak orang di negara itu lengah dan mengira pendemi telah berakhir Desember lalu?

Pandemi telah menunjukkan bahwa ketika kesehatan terancam, semuanya ikut terancam. Tetapi ketika kesehatan dilindungi dan dikampanyekan, individu, keluarga, komunitas, ekonomi dan negara dapat berkembang.

Saya optimis bahwa kita akan keluar dari gelombang yang telah menyebabkan banyak penderitaan ini, sungguh memilukan melihat orang dan keluarga kehilangan orang yang mereka cintai karena penyakit ini. Kita harus belajar dari pengalaman ini dan berinvestasi dalam kesehatan masyarakat. Situasi ini dengan menyakitkan telah membawa kita kebenaran bahwa jika Anda tidak berinvestasi dalam kesehatan, maka tidak ada hal lain yang benar-benar penting.

Jadi, saya berharap di masa depan India akan menjadi contoh yang tepat dan tidak akan pernah menderita seperti ini lagi.

Soumya Swaminathan adalah kepala ilmuwan Badan Kesehatan Dunia. Wawancara dilakukan melalui email dan telah diedit sesuai konteks. (rap/hp)

Cianjur (ANTARA) – Pengungsi bencana alam longsor di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, D (64) yang terpapar COVID-19 meninggal dunia setelah menjalani isolasi di RSUD Cianjur, karena penyakit penyerta.

“Pengungsi berjenis kelamin laki-laki itu, sempat bertahan di ruang isolasi pengungsian selama tiga hari. Namun, kondisi kesehatannya terus menurun di rujuk ke ruang isolasi di RSUD Cianjur,” kata Camat Cibeber, Alki Akbar saat dihubungi Selasa.

Pengungsi yang meninggal tersebut, langsung dimakamkan sesuai dengan protokol COVID-19 di pemakaman umum di Desa Cibokor. Sebelumnya pengungsi tersebut menjalani tes cepat dan usap bersama dengan puluhan pengungsi lainnya.

Bahkan sebelum diketahui positif COVID-19 yang bersangkutan, sempat mengeluhkan sakit dan menjalani perawatan medis dari puskesmas setempat. Namun setelah diketahui positif, kondisi kesehatannya semakin menurun.

“Seiring jatuhnya korban jiwa, kami bersama gugus tugas kecamatan, terus melakukan penelusuran dan pengawasan terhadap 76 warga yang masih menjalani isolasi di rumahnya masing-masing sejak kembali dari pengungsian,” katanya.

Seperti diberitakan, Pemkab Cianjur, menerapkan pembatasan sosial skala lokal untuk warga satu kampung di Kecamatan Cibeber yang terpapar COVID-19, setelah dilakukan tes cepat dan usap atau RT PCR.

Seluruh kegiatan warga di batasi dan pengawasan dilakukan satgas, gugus tugas kecamatan dan tenaga medis dari puskesmas setempat. Pintu masuk dan keluar kampung di tutup menggunakan portal dari batang bambu, sehingga tidak ada aktifitas keluar masuk perkampungan.

“Semua kegiatan warga selama menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dibatasi, tidak ada yang diizinkan keluar masuk perkampungan kecuali petugas dan tenaga medis,” kata Bupati Cianjur, Herman Suherman.

Pihaknya berharap antisipasi yang dilakukan dapat memutus rantai penularan, sehingga wilayah yang sempat dilanda bencana alam longsor dan banjir itu, kembali normal dan bebas dari virus berbahaya.*

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menjelaskan penyebab adanya perpanjangan masa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Dia mengatakan hal itu dikarenakan masih belum menemukan titik temu antara Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah terkait dengan kelembagaan BNPB.

“Kami, Komisi VIII, masih berprinsip agar nama BNPB dicantumkan secara eksplisit dalam UU. Sementara, Pemerintah masih bersikeras hanya menyebutkan badan saja,” tegas Ace saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (22/6/2021).

Ace mengungkapkan, Komisi VIII menginginkan BNPB bukan saja menjadi lembaga yang responsif dan tanggap terhadap bencana, namun harus memiliki kebijakan yang mengedepankan aspek preventif dan pencegahan. Karena dia merasa, sebagai negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi harus mengedepankan preventif dengan memberikan edukasi.

“Memetakan potensi kebencanaan yang dapat dikurangi potensi kerugiannya, dan tentu berorientasi pada Pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan Lingkungan alam,” terangnya.

Namun meski demikian politisi Partai Golkar itu menilai, sikap pemerintah ini jelas kontradiksi dengan tujuan diadakannya revisi UU ini, yaitu memperkuat kelembagaan BNPB yang harus secara tegas dicantumkan dalam UU beserta dengan tugas dan pokok fungsinya.

“Penyebutan BNPB ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan BNPB dan BPBD ditingkat daerah agar managemen pengelolaan bencana kita lebih kuat,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, perpanjangan pembahasan kedua RUU itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.

“Perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diminta Pimpinan Komisi I DPR RI,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

SuaraJogja.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mulai mewaspadai potensi bencana di sejumlah titik wilayah Kabupaten Sleman.

Kewaspadaan itu dimunculkan, menyusul adanya prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta yang menyebutkan, hujan dengan intensitas menengah hingga deras masih akan terjadi di DIY, hingga beberapa hari ke depan.

Kasi Mitigasi Bencana BPBD Sleman Joko Lelono menyebutkan, kewaspadaan di beberapa Unit Lak kalurahan dan Unit Ops di kapanewon juga sudah dipersiapkan, sebagai bentuk antisipasi bencana.

“Misalnya potensi banjir lahar hujan Merapi menjadi perhatian. Mengingat, saat ini material di Merapi sudah lebih dari 1 juta/m3 dan status Merapi masih Siaga. Apabila hujan di atas [Merapi] sangat lebat, bisa melongsorkan material yang ada di atas,” kata dia, Selasa (22/6/2021).

Dia menjelaskan, ada beberapa titik yang harus diwaspadai berkaitan dengan potensi lahar hujan Merapi. Meliputi wilayah Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak dan di wilayah yang dialiri sungai-sungai yang berhulu di Merapi.

“Yang kami pantau selama ini adalah menggerakkan teman-teman relawan untuk memantau wilayah sungai yang memiliki hulu di Merapi. Jadi untuk sementara, yang memiliki hulu di merapi kali Krasak, Boyong, dan Gendol. Kami juga punya CCTV yang memantau,” terangnya.

Selain banjir lahar Merapi, pihaknya juga mewaspadai sejumlah titik yang diwaspadai memiliki potensi longsor, antara lain Kapanewon Prambanan. Terdiri atas Kalurahan Bokoharjo, Sambirejo, Gayamharjo, Sumberharjo, Wukirharjo.

“Kami di Prambanan ada forum Bandung Bondowoso yang membantu memantau. Apabila terjadi kejadian darurat akan segera melaporkannya ke BPBD,” terangnya.

Selain mewaspadai adanya titik yang berpotensi terjadi banjir lahar hujan dan longsor, BPBD Sleman juga telah mengidentifikasi pohon-pohon yang berpotensi tumbang saat hujan deras.