Category: Berita

Jakarta – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dani Ramdan mengungkap sebagian wilayah di Jabar telah memasuki musim kemarau. Ia memperkirakan kondisi tersebut akan terus meluas, juga dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Dani mengatakan terdapat 7 dari total 36 zona musim di Jabar yang telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2021. Tujuh zona musim tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, dan Karawang.

“Jabar ini terbagi 36 zona musim. Setiap zona musim ini bisa memasuki musim kemarau maupun musim hujan lebih awal atau belakangan. Kita melihat Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, musim hujan lebih panjang. Sampai saat ini masih hujan,” kata Dani dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

“Tapi di Pantura yakni dari Cirebon, Indramayu, Subang, mulai Karawang sudah mulai memasuki musim kemarau. Zona musim ini tidak seluruh wilayah kabupaten tersebut. Karena zona musim ini berbeda dengan batas administratif wilayah kabupaten/kota,” imbuhnya.

Dani mengatakan dampak kekeringan di setiap daerah berbeda-beda terlebih jika melihat catatan dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan permasalahan yang kerap muncul saat musim kemarau di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bekasi yakni berkaitan dengan ketersediaan air bersih untuk minum.

Sementara itu, musim kemarau di Kabupaten Indramayu, Subang, dan Cirebon akan mengakibatkan kekeringan di lahan-lahan pertanian. Dani menambahkan dampak kekeringan ini berimbas pada lahan pertanian di ketiga daerah yang seringkali mengalami puso.

“Itu berdasarkan catatan historis. Hampir dari tahun ke tahun seperti itu. Memang ada beberapa daerah lain yang mengalami kekeringan, tapi skalanya kecil. Misal hanya satu kampung, satu desa, atau beberapa desa,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dani mengungkap dampak musim kemarau di Jabar tak hanya berimbas pada minimnya ketersediaan air bersih dan puso saja. Akan tetapi juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di tujuh daerah, antara lain Kota Cirebon, Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Bandung Barat, Sumedang, dan Sukabumi.

Oleh karena itu, lanjut Dani, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di setiap kemarau. Langkah yang dilakukan BPBD Jabar salah satunya menggelar rapat koordinasi pada Rabu (19/5) dengan BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait, mulai dari BMKG, Dinas Sosial, sampai Dinas Lingkungan Hidup.

“Dalam rakor itu, kami lakukan pendataan, daerah-daerah yang kemungkinan terdampak kekeringan berdasarkan historis dan perkiraan cuaca yang disampaikan BMKG. Mana daerah yang kemungkinan mengalami cukup berat. Itu sudah diidentifikasi. Termasuk jumlah desa, jumlah kepala keluarga, yang akan terdampak,” jelas Dani.

Dani menjelaskan pihaknya melakukan perhitungan kebutuhan air di daerah yang mengalami kekeringan berdasarkan hasil identifikasi tersebut. Selain itu, ia juga melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber air.

“Kita perhitungkan juga bagaimana mobilisasinya, alat transportasi. Biasanya menggunakan tangki air. Kita hitung tangki air yang ada di BPBD Kabupaten/Kota, Damkar, PU, Dinsos. Kalau kurang, kita akan meminta bantuan TNI/Polri. Semua sudah dihitung. Dengan harapan, jika terjadi kekeringan, siapa berbuat apa sudah diketahui,” pungkasnya.

Jakarta – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Dani Ramdan mengatakan wilayah Jabar merupakan daerah rawan bencana. Oleh karena itu, ia mengimbau agar kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana harus terus ditingkatkan.

Dani menyampaikan bencana yang rawan terjadi di Provinsi Jabar meliputi semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami. Ia menilai kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana tak hanya berguna untuk mencegah terjadinya bencana. Akan tetapi dapat meminimalisasi risiko korban meninggal dunia serta kerugian harta benda.

Ia pun mengungkap Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar telah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya.

“Peta rawan bencana tingkat desa itu disusun bersama-sama dengan masyarakat. Karena masyarakat tahu ada potensi bencana apa saja. Lalu, digambar. Tentunya di bawah bimbingan petugas BPBD dan instansi lain yang punya pengalaman dalam menyusun peta rawan bencana,” kata Dani dalam keterangan tertulis, Kamis (10/6/2021).

Dalam Podcast Juara, Dani menuturkan bahwa peta rawan bencana ini disusun melalui kolaborasi BPBD dengan berbagai pihak di antaranya Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), sampai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait gunung berapi. BMKG menyangkut cuaca dan iklim. Itu biasanya kami menyusun bersama-sama di tingkat pusat dikoordinasikan dengan BNPB untuk peta rawan bencana tingkat nasional,” ujarnya.

“Di tingkat provinsi, kami menyusun kajian risiko bencana dievaluasi setiap dua tahun sekali, diturunkan di tingkat kabupaten dengan skala peta yang lebih detail. Kalau di provinsi 1:100.000, di pusat 1: 500.000, kalau di tingkat kabupaten kota 1:25.000, di tingkat desa 1:5.000. Setiap rumah kelihatan,” imbuhnya.

Dani menjelaskan masyarakat dapat mengakses informasi peta rawan bencana di lingkungannya melalui situs resmi BNPB, BPBD Provinsi, maupun BPBD Kabupaten/Kota. Selain itu, masyarakat juga dapat melihat peta rawan bencana di kantor desa masing-masing.

“BPBD kabupaten/kota sudah menyampaikan dokumen-dokumen (peta rawan bencana) tingkat kecamatan dan desa. Sebenarnya masyarakat bisa cek di kantor-kantor pemerintahan tingkat desa,” ungkap Dani.

Ia menilai jika masyarakat sudah mengetahui potensi bencana di lingkungannya, maka mereka dapat membuat perencanaan. Adapun perencanaan yang dimaksud meliputi menyusun jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat aman manakala bencana terjadi. Sehingga, dengan hal ini masyarakat dapat terhindar dari bencana.

“Dengan peta rawan bencana itu, masyarakat dapat melakukan pengurangan risiko bencana, kenapa ada longsor ternyata banyak tebing, tebingnya gundul tidak ada tanaman, maka ditanami tanaman keras. Atau ada saluran air yang tidak terkelola, drainasenya itu harus dikelola,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa 35 persen keselamatan masyarakat saat bencana terjadi ditentukan oleh kesiapsiagaan dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, 32 persen keselamatan masyarakat ditentukan oleh keluarga. Oleh karena itu, menurutnya anggota keluarga harus mengetahui apa yang mesti dilakukan saat bencana datang.

“Komunitas itu 28 persen keselamatan bencana. Kami, BPBD, Tim SAR, dan sebagainya, itu hanya 1,7 persen. Kami saat kebencanaan belum tentu ada petugas di lapangan. Sedangkan, penyelamatan golden time-nya itu 0-30 menit,” pungkasnya.

Jakarta – Otoritas India mencatat jumlah kematian akibat Corona mencapai 6 ribu kasus dalam sehari. Pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai Indonesia sedang dalam fase yang mirip dengan India.

“Jadi pesan atau peringatan keras, penting untuk Indonesia karena kita dalam fase hampir mirip (dengan India) di mana masyarakat abai, cenderung cuek,” ujar Dicky kepada detikcom, Kamis (10/6/2021) malam.

Menurutnya, sikap tak disiplin terhadap protokol kesehatan terjadi di semua kalangan di Indonesia. Salah satu buktinya, kata Dicky, adalah kerumunan ketika ada pesta hingga promo di gerai makanan.

Foto: Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman (Dok istimewa/foto diberikan oleh Dicky Budiman)

“Terjadi pelanggaran-pelanggaran di masyarakat seperti ada hajatan, ada yang gerai makanan menimbulkan kerumunan itu representasi secara umum, pendekatan yang dilakukan pemerintah belum koheren,” ucap Dicky.

Usul Agar RI Tak Seperti India

Dicky mengusulkan pemerintah agar menggenjot kapasitas testing dan tracing. Warga yang dari luar RI juga harus dikarantina 14 hari sesuai SOP protokol kesehatan pencegahan Corona.

Dia juga mengatakan vaksinasi harus dipercepat. Pemerintah pusat dan daerah disebutnya harus melakukan inovasi agar vaksinasi berjalan cepat dan efektif.

“Jadi pusat harus menjamin ketersediaan stok, distribusi, dan dukungan,” tutur Dicky.

Suasana pandemi Corona di India. Foto: Getty Images/Rebecca Conway

“Sementara daerah mencari inovasi yang efektif dan kreatif sesuai lokal konteks untuk mempercepat laju vaksinasi ini. Saya melihat sejauh ini relatif Jakarta, mungkin Jawa Tengah, cukup berupaya melakukan inovasi seperti misalnya dia melakukan terobosan melibatkan organisasi, paguyuban, ataupun profesi,” lanjutnya.

Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melawan hoax seputar vaksinasi. Pasalnya, isu tidak benar seputar vaksinasi bisa menghambat penyuntikan vaksin.

India Makin Mencekam

Otoritas India melaporkan angka kematian harian virus Corona tertinggi di dunia, setelah salah satu negara bagian merevisi data resminya. Tercatat bahwa negara ini mencatat lebih dari 6.100 kematian akibat Corona dalam sehari.

Amerika Serikat (AS) sebelumnya memegang rekor itu dengan mencatat 5.444 kematian dalam sehari, pada 12 Februari lalu.

Data terbaru Kementerian Kesehatan India menyebut total kematian Corona di India saat ini mencapai 359.676 kematian.

Pandemi Corona di India. Foto: AP Photo /Mahesh Kumar A

Kementerian Kesehatan India juga melaporkan bahwa 94.052 kasus Corona tercatat dalam 24 jam terakhir. Media lokal India Today menyebut bahwa sudah tiga hari berturut-turut India mencatat kurang dari 100.000 kasus harian Corona.

Kasus Corona Baru di Indonesia Capai 8.892

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, dilaporkan ada 8.892 kasus baru Corona pada Kamis (10/6/2021) sehingga sejak Maret 2020 sudah ada 1.885.942 kasus COVID-19 di Tanah Air.

Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 5.661, sehingga sampai hari ini ada 1.728.914 pasien Corona yang sembuh.

Sementara itu, dilaporkan juga hari ini ada 211 pasien meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada 52.373 pasien COVID-19 yang meninggal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badai, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan akibat kenaikan suhu yang menyebabkan kekacauan iklim, membuat lebih dari 30 juta orang mengungsi tahun lalu. Data ini dilaporkan Pusat Pemantauan Pemindahan Internal (IDMC).

Ditambah dengan konflik perang dan kekerasan, yang memaksa 9,8 juta orang mengungsi di dalam wilayah perbatasan mereka. IDMC mencatat total jumlah pengungsi internal baru pada tahun 2020 menjadi 40,5 juta orang.

Organisasi penelitian yang berbasis di Jenewa, Swiss, ini bahkan memperkirakan rekor baru yakni 55 juta orang hidup terlantar di negara mereka sendiri pada akhir tahun. Itu berarti, dua kali lipat jumlah pengungsi di dunia.

Cuaca ekstrem meningkat secara tidak wajar akibat pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan iklim. Faktor ini diprediksi akan membuat lebih banyak orang mengungsi dari rumah mereka akibat bencana seperti banjir dan badai, serta krisis seperti gagal panen dan kekeringan.

Di negara-negara kaya, para politisinya telah mengemukakan kekhawatiran bahwa migrasi besar-besaran dari daerah yang lebih miskin dapat membebani layanan publik saat planet memanas. Namun gagasan ini dinilai hanya sebagai sebuah “gangguan” karena sebagian besar pengungsian sejatinya bersifat internal, kata Bina Desai, kepala program di IDMC.

“Merupakan kewajiban moral untuk benar-benar berinvestasi dalam mendukung mereka di tempat mereka berada – daripada hanya memikirkan risiko ketika mereka tiba di perbatasan,” ucap dia.

Mengungsi akibat kekacauan iklim

Laporan tahunan itu mencatat bahwa lebih dari 80 persen orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada tahun 2020 berada di Asia dan Afrika. Di Asia, sebagian besar orang terpaksa mengungsi karena cuaca ekstrem. Seperti di Cina, India, Bangladesh, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, kombinasi dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan lebih banyak orang terdampak banjir akibat naiknya permukaan laut.

Seperti topan terparah dalam 20 tahun terakhir yang baru-baru ini melanda India, memaksa pihak berwenang untuk mengevakuasi lebih dari 200.000 orang di negara bagian Gujarat. Meskipun sistem peringatan dini berfungsi menyelamatkan banyak orang, namun banyak dari mereka yang tidak memiliki rumah untuk kembali.

Selain itu, topan Amphan yang melanda Bangladesh tahun lalu, menyebabkan 2,5 juta orang mengungsi dan menghancurkan 55.500 rumah. Laporan itu juga menunjukkan bahwa 10 persen orang yang mengungsi kehilangan tempat tinggal.

Kalau di Asia banyak orang mengungsi akibat cuaca ekstrem, di Afrika sebagian besar pengungsian pada tahun 2020 justru disebabkan oleh konflik. Kekerasan yang terus-menerus terjadi, memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka di negara-negara seperti Burkina Faso dan Mozambik. Sementara perang baru juga dilaporkan bermunculan di negara lain seperti Ethiopia.

IDMC memperkirakan setengah juta orang telah melarikan diri dari pertempuran di wilayah Tigray Ethiopia pada akhir tahun lalu. Sejak itu, UNICEF mencatat angka di atas satu juta pengungsi.

Beberapa konflik juga diperparah dengan musim hujan yang sangat panjang dan lebat, yang mengakibatkan banjir dan bencana panen. Seperti di Somalia, Sudan, Sudan Selatan dan Niger, hujan deras memaksa pengungsi yang sejatinya sudah terlantar untuk kembali mengungsi di negara tersebut, demikian menurut laporan itu.

Bencana lingkungan seperti ini memicu 4,3 juta orang mengungsi di sub-Sahara Afrika pada tahun 2020. Setidaknya setengah dari mereka masih mengungsi hingga akhir tahun.

sumber: https://www.dw.com/id/angka-pengungsi-mencatat-rekor-akibat-cuaca-ekstrem/a-57649775

jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) akan bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar penanganan saat bencana ataupun pascabencana lebih baik lagi.

“Kita (Kemensos, red) akan bersinergi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Masing-masing lembaga mempunyai spesialisasi. Ada yang di pemberdayaan, pendidikan sampai bagaimana membangun tempat ibadah,” kata Mensos Tri Rismaharini.

LSM yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial antara lain Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan akan terus bertambah. Baca Juga: Malam Itu Mbak PT Berada di Hotel “Kita juga akan menyiapkan dashboard. Dengan adanya dashboard itu kita bisa lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita,” kata Mensos.

Informasi dari pemerintah daerah dan masyarakat akan terlihat dengan dashboard. Karenanya dapat membuat penanganan bencana lebih cepat dan tepat lewat berbagi peran dan tugas. Baca Juga: DS Sudah Ditangkap, soal Duit Rp362 Juta, Parah Pada akhirnya, sinergi Kementerian Sosial dan LSM akan membuat bantuan Kemensos saat bencana yang kerap terjadi akan lebih mudah teratasi. (jpnn)

sumber: JPNN.com

PKMK – Kementerian Sosial akan bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memperbaiki penanganan saat bencana ataupun pascabencana.

“Kita akan bersinergi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Masing-masing lembaga mempunyai spesialisasi. Ada yang di pemberdayaan, pendidikan sampai bagaimana membangun tempat ibadah,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tulis, Selasa (8/6).

LSM yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial antara lain Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lainnya dan akan terus bertambah.

Risma menguraikan, pihaknya bakal menyiapkan dashboard mengenai list kebutuhan korban bencana.

“Kita juga akan menyiapkan dashboard. Dengan adanya dashboard itu kita bisa lihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita,” jelasnya.

Informasi dari pemerintah daerah dan masyarakat akan terlihat dengan dashboard. Karenanya dapat membuat penanganan bencana lebih cepat dan tepat lewat berbagi peran dan tugas.

Pada akhirnya, sinergi Kementerian Sosial dan LSM, kata Risma, akan membuat bantuan Kementerian Sosial saat bencana yang kerap terjadi akan lebih mudah teratasi.

Sumber: Liputan6.com [fik]

JAKARTA – Lurah dan camat di wilayah bantaran sungai di Jakarta diminta mengantisipasi potensi longsor apabila mengalami hujan di atas normal. Selain itu, para pejabat dan warga setempat juga diimbau waspada potensi gerakan tanah.

Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melalui akun Instagramnya, @bpbddkijakarta menejelaskan, prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

Menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di Zona Menengah.

“Pada Zona Menengah dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan,” seperti dikutip Selasa (25/5/2021).

Adapun gerakan tanah berpotensi terjadi Juni 2021 di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan skala menengah. Untuk wilayah Jakarta Selatan ada di Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan.

Sedangkan untuk Jakarta Timur ada di Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo.

(qlh)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian hari ini berkunjung ke Kabupaten Sumba Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Tito mengatakan bahwa penanganan dampak bencana Badai Seroja yang menerjang Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih belum tuntas.

Dia mengatakan, berbagai permasalahan masih membutuhkan penanganan. Misalnya perbaikan bangunan rumah yang mengalami kerusakan akibat terjangan badai. Dia pun mengimbau agar semua pihak memberi dukungan terhadap penanganan tersebut.

“Nanti kita akan sampaikan kepada (pihak terkait) yang lain-lain, belum tuntas permasalahan. Mitigasinya belum tuntas, masih banyak rumah-rumah yang rusak,” katanya dikutip dari pers rilis Kemendagri, Kamis (3/6/2021).

Dia mengatakan, bahwa perbaikan terhadap kerusakan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Pasalnya, kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur terbatas.

Maka dari itu Tito mengatakan, bahwa penanganan pasca bencana ini membutuhkan bantuan dari pihak lainnya, baik dari pemerintah provinsi, maupun di tingkat nasional.

“Ini akan kita suarakan, itu sepenuhnya maksud kedatangan kita ke sini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Tito berharap kedatangannya dapat menggaungkan terkait persoalan penanganan bencana di Sumba Timur tersebut. Dengan demikian, semua pihak nantinya dapat turut membantu, sehingga penanganannya lebih efektif.

Jakarta –

Jakarta berselimut masalah serius, dinamika kehidupan bersama saat ini masih jauh dari normal. Maka, semua elemen masyarakat, dari kalangan elit hingga akar rumput, didorong untuk tetap fokus pada upaya bersama mengakhiri krisis kesehatan atau pandemi COVID-19 dan antisipatif terhadap ragam potensi bencana alam.

Karena itu, menggoreng isu-isu lain di luar kedua masalah itu, terutama isu politik tentang calon presiden, dirasakan bukan hanya tidak membumi, tetapi juga amat sangat tidak elok. Hiruk-pikuk politik bisa dihindari jika para politisi berkenan untuk menahan diri, dan lebih menunjukan empati kepada begitu banyak masyarakat yang menderita atau serba kekurangan. Dalam situasi serba prihatin seperti sekarang, amat bijaksana jika siapa pun tidak meniupkan kebisingan politik, agar baik masyarakat maupun pemerintah, termasuk pemerintah daerah, tidak kehilangan fokus pada upaya mengakhiri pandemi COVID-19 serta mengantisipasi potensi bencana alam akibat tidak menentunya iklim.

Selepas pertengahan Mei 2021, beberapa daerah masih dilanda gempa bumi. Hari pertama Juni 2021, gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang Pasaman, Sumatera Barat. Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (3/6), gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,2 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara. Pada hari yang sama, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah selatan Jawa Timur.

Ada potensi tsunami jika gempa bumi berkekuatan di atas M 6,5. BPBD Jawa Timur mengidentifikasi sedikitnya delapan (8) kabupaten rawan tsunami dengan risiko tinggi. Delapan Kabupaten itu meliputi Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan. Masyarakat pada semua pemukiman di wilayah selatan Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaannya. Semua ini memberi gambaran bahwa potensi bencana masih mengintai kehidupan masyarakat di banyak daerah, dan karena itu masyarakat bersama pemerintah harus antisipatif, setidaknya untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban luka, serta meminimalisir kerugian masyarakat.

Sementara itu, perkembangan pandemi COVID-19 di dalam negeri juga masih memprihatinkan. Dari sejumlah daerah, dilaporkan bahwa terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur lebaran. Bahkan Kementerian Kesehatan memperkirakan kenaikan jumlah kasus COVID-19 pasca-Lebaran masih akan terjadi dan mencapai puncaknya pada akhir Juni 2021. Kecenderungannya sudah terlihat, setidaknya tercermin dari naiknya tingkat keterisian tempat tidur di Wisma Atlet, Jakarta; terjadi lonjakan keterisian dari sebelumnya 15% menjadi 30% pada akhir Mei 2021.

Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) juga melaporkan kecenderungan yang sama. Sejumlah rumah sakit di berbagai provinsi melaporkan kenaikan jumlah kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Aceh dan Sulawesi Barat lebih dari 50%. Kenaikan jumlah kasus dari 25 hingga 50% terjadi di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Riau. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 antara 10 sampai 24% terjadi di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, terjadi lonjakan kasus aktif COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir, terhitung sejak 17 Mei 2021 sampai 31 Mei 2021. Peningkatan kasus aktif di Jakarta mencapai jumlah 3.365 kasus.

Kalau situasi di dalam negeri masih seperti itu, yang dibutuhkan masyarakat adalah empati dari semua pihak yang tidak terdampak bencana maupun yang tidak terdampak pandemi. Sudah menjadi pengetahuan dan catatan bersama bahwa baik pandemi COVID-19 dan sejumlah bencana alam di dalam negeri telah menempatkan begitu banyak orang dalam situasi dan kondisi menderita. Karena beberapa alasan, masih ada warga yang harus bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian. Dan, tentang dampak pandemi, semua orang tahu karena ikut mengalami langsung. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Selain duka dan sedih, bencana banjir bandang dan siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur pada April 2021 tentu saja masih menyisakan banyak pekerjaan untuk memulihkan kehidupan masyarakat setempat. Juga, patut disyukuri karena rangkaian gempa di sejumlah daerah lain yang terjadi sepanjang Mei hingga Awal Juni 2021 tidak menyebabkan kerusakan skala besar. Terkait dengan meningkatnya aktivitas kegempaan di Jawa Timur akhir-akhir ini, semua pihak diharapkan antisipatif dan bekerjasama mendukung kewaspadaan masyarakat pada semua pemukiman di wilayah selatan Jawa Timur.

Dengan begitu, sangat jelas bahwa baik perkembangan pandemi COVID-19 di dalam negeri maupun potensi bencana alam, masih memerlukan perhatian bersama. Dua persoalan serius ini masih harus menjadi fokus perhatian, baik perhatian dari pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, dan juga perhatian dari semua elemen masyarakat.

Misalnya, merespons laporan BMKG tentang meningkatnya aktivitas kegempaan di Jawa Timur, semua pemerintah daerah di wilayah Selatan Jawa Timur seharusnya semakin proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Tidak hanya sekadar meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga terkait mitigasi bencana dan simulasi evakuasi. Lalu, dalam konteks memutus rantai penularan COVID-19, pemerintah daerah yang wilayahnya mencatat kenaikan jumlah kasus positif pasca libur lebaran, tentu harus bekerja lebih keras dalam menegakkan ketentuan tentang protokol kesehatan (prokes).

Ketika sejumlah daerah masih berkutat dengan kegiatan antisipasi terhadap potensi bencana alam dan kerja keras memutus rantai penularan COVID-19, tentu saja menjadi sangat tidak pantas jika ada kelompok masyarakat lainnya justru memicu hiruk pikuk politik dengan isu tentang sosok calon presiden atau koalisi partai politik. Pelaksanaan agenda politik terkait pemilihan presiden itu masih lama, sekitar tiga tahun lagi. Sementara persoalan riel sekarang ini adalah tantangan meningkatkan kinerja bersama memerangi COVID-19 dan mengantisipasi bencana alam.

Dalam suasana serba prihatin seperti sekarang ini, semua pihak harus bersedia menahan diri untuk tidak bermanuver politik atau memicu kebisingan politik, agar pemerintah dan masyarakat bisa tetap fokus menangani krisis kesehatan dan waspada terhadap potensi bencana alam.

Blitar – 8 Kabupaten di Jawa Timur berpotensi tsunami. Salah satunya Blitar. Untuk itu BPBD Kabupaten Blitar meminta warga menyiapkan tas siaga bencana.

Deretan pantai di pesisir Blitar selatan, merupakan wilayah terdekat sumber dua kali gempa yang terjadi hanya berselang dua pekan. Yakni, 10 April terjadi gempa Malang dan 21 Mei terjadi gempa Blitar berkekuatan M 5,9.

Data BPBD Kabupaten Blitar, empat kecamatan berpotensi jadi wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi jika terjadi tsunami. Ke empat kecamatan itu yakni Bakung, Panggungrejo, Wates dan Wonotirto. Dari empat kecamatan itu, terdata 12 desa terdampak.

Namun hanya tiga desa yang paling dekat dengan permukiman warga, dengan tingkat populasi antara 20 sampai 50 kepala keluarga (KK). Yakni Desa Tambakrejo di Kecamatan Wonotirto, Desa Serang di Kecamatan Panggungrejo dan Desa Jolosutro di Kecamatan Wates.

“Belum semua desa itu membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). Hanya Serang, Tambakrejo dan Jolosutro. Pokok yang ada penduduknya itu sudah dibentuk Destana Semua,” jawab Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Achmad Cholik dihubungi detikcom, Jumat (4/6/2021).

Dua alat Early Warning System (EWS) sudah terpasang di Pantai Tambakrejo dan Jolosutro. Cholik mengaku, sebenarnya pihaknya sudah mengajukan satu EWS ke pemerintah pusat untuk dipasang di Pantai Serang. Namun sampai saat ini, belum ada respon dari pusat.

“Kami sudah mengupayakan semua. Namun kami sangat berharap, warga punya kemandirian dan kewaspadaan siaga bencana. Siapkan tas siaga bencana sekarang juga. Jadi ketika bencana melanda, bisa menyelamatkan keluarga dan barang berharga yang sudah tersimpan di tas itu,” tandasnya.

Tas Siaga Bencana itu, lanjut dia, berisi surat-surat berharga, barang berharga yang bisa disimpan di dalamnya, obat-obatan dan baju untuk persiapan selama tiga hari. Selain itu, jika memungkinkan bisa membawa senter, radio dan jangan sampai lupa HP.

Selain itu, penguatan mitigasi bencana secara penthahelix rutin disimulasikan. Seperti memukul kentongan, membunyikan peluit atau alat lainnya ketika pascagempa melihat fenomena air laut mulai surut.

“Sekali lagi, mulai sekarang siapkan tas siaga bencana. Perkuat pola komunikasi antar warga dan lebih peka membaca tanda-tanda alam. Jangan panik, namun fokus menuju jalur evakuasi yang sudah disiapkan di setiap desa,” pungkasnya.