Mitigasi pandemi oleh pemerintah berkontribusi positif di tenaga kerja

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan serangkaian program mitigasi pemerintah terhadap pandemi COVID-19 sepanjang 2020 telah berkontribusi positif pada pemulihan ekonomi nasional di sektor tenaga kerja.

“Upaya pemerintah memitigasi pandemi di sektor ketenagakerjaan dari program kami maupun dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menyasar pada 34,6 juta orang. Capaian ini sudah melampaui cakupan penduduk usia kerja terdampak pandemi,” katanya dalam acara Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan langsung, Senin.

Dalam paparan Ida terkait evaluasi penanggulangan COVID-19 selama setahun terakhir disampaikan terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Bila dirinci, pengangguran karena COVID-19 mencapai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang, yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203 juta orang, kata Ida, sebanyak 14,28 persennya terdampak pandemi COVID-19.

Upaya mitigasi yang dilaksanakan Kemenaker di kebijakan penyesuaian iuran Jamsostek selama pandemi, penyesuaian jangka waktu manfaat Jamsostek bagi pekerja selama pandemi dan sejumlah upaya lainnya.

Program Kemenaker yang telah dilaksanakan berupa pelatihan vokasi dengan melakukan training menyasar sebanyak 121 ribu orang serta pemagangan di Industri 19 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang, serta sisanya berupa sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis, Program Padat Karya, hingga Gerakan Pekerja Sehat menyasar total 2,1 juta orang.

Adapun Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga menyasar pada sektor ketenagakerjaan antara lain bantuan subsidi upah menyasar 12,2 juta orang, kartu Prakerja 5,5 juta orang, bantuan produktif usaha mikro 12 juta orang, padat karya di berbagai kementerian totalnya menyasar 32,5 juta orang.

“Upaya pemerintah memitigasi pandemi sejauh ini memberikan sinyal positif di sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kwartal 3 dan kwartal 4 berangsur membaik meski masih berada di zona minus,” katanya.

Sektor yang paling banyak penyumbang serapan tenaga kerja antara lain pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang juga konsisten menunjukkan data penguatan sepanjang 2020.

“Kita lihat Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI)-nya berangsur membaik pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020, meski masih berada di posisi kontraksi pada kwartal pertama 2021, PMI kita diprediksi mencapai 51,14 persen yang artinya ini menunjukkan sinyal ekspansi usaha khususnya industri manufaktur,” katanya.

Seiring meningkatnya ekspansi dunia usaha, kata Ida, indeks penggunaan tenaga kerja juga diperkirakan perlahan meningkat pada triwulan 2021.

Kondisi ini menunjukkan optimisme serapan tenaga kerja di Industri manufaktur yang berkontribusi menyerap tenaga kerja di tengah pandemi, kata Ida.

“Lapangan kerja juga terus tumbuh seiring diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan upaya pemerintah menanggulangi pandemi sepanjang 2020 berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi nasional termasuk sektor ketenagakerjaan,” katanya.

Kostrad Terjunkan Tim Satgas Kesehatan Untuk Bantu Korban Bencana Sulbar

Realitarakyat.com – Satgas Kesehatan Penanggulangan Bencana Yonkes 2 Kostrad ditugaskan untuk membantu korban pasca-bencana gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar).

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka mengatakan, selama dua bulan para prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang tergabung dalam Satgas Kesehatan (Satgaskes) Penanggulangan Bencana Alam melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu penanganan pasca gempa 6,2 magnitudo di Mamuju Sulawesi Barat.

“Dengan rasa bangga, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satgas atas peran yang telah ditunjukkan selama melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah ini, sebab sendi kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat dapat cepat pulih kembali karena adanya peran serta semua pihak termasuk keterlibatan prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang bahu-membahu melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan,” kata Pangdam XIV dalam pelepasan Satgas di akun Instagram penkostrad, Minggu (14/3/2021).

Dia juga berterima kasih ke Pemprov. Sulawesi Barat yang telah memberikan dukungan kepada Satgas Penanggulangan Bencana selama di daerah tersebut.

“Kepada segenap anggota Satgaskes Penanggulangan Bencana, saya ucapkan selamat jalan dan selamat kembali ke satuan. Jaga keamanan selama dalam perjalanan di laut mengingat cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah, salam hormat untuk para Komandan Satuan dan keluarga,” pesannya.

Upacara pelepasan Satgaskes Gulbencal ini juga ditandai pemberian plakat penghargaan secara simbolis oleh Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen. Andi Sumangerukka dan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(ilm)

Pemprov DKI Raih Penghargaan Penanggulangan Bencana dari BNPB

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (10/3/2021).

Pemprov DKI menerima penghargaan tersebut untuk kategori Penyiapan Perencanaan Kesiapsiagaan dan Kajian Risiko Bencana.

“Semua petugas lintas Dinas, ASN, semua warga Provinsi DKI Jakarta berkontribusi besar untuk penghargaan ini. Semua berhak berfoto dengan penghargaan ini, kami hanya mewakili,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Riza mengatakan, penghargaan tersebut didapat dari hasil kerja sama dan kolaborasi yang terjalin selama penyiapan perencanaan kesiapsiagaan.

Penghargaan tersebut, kata Riza, memberikan semangat jajaran Pemprov DKI untuk meningkatkan antisipasi dampak bencana ke depan.

Dia juga mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov bukan hanya untuk jajaran Pemprov DKI, tetapi juga untuk masyarakat Jakarta yang begotong-royong menanggulangi bencana.

“Juga TNI-Polri, Tagana, LSM, ormas-ormas, seluruh masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerja sama yang baik ini,” kata Riza.

BNPB: Ada 810 Bencana Alam Sejak Januari 2021, 275 Orang Meninggal

Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 810 bencana alam terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 14 Maret 2020. Banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yaitu mencapai 354 kejadian.

“Sampai tanggal 14 Maret 2021 pukul 15.00 WIB, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 810 kejadian. Bencana terbanyak yaitu banjir 354 kali, puting beliung 197 kali, dan tanah longsor 155 kali,” tulis BNPB melalui data Bencana Indonesia 2021, Kamis (4/3/2021).

Selanjutnya, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 78 kali, gempa bumi 13 kali, gelombang pasang dan abrasi 12 kali, kekeringan satu kali dan erupsi gunung api nihil kejadian.

1. Ada 275 orang meninggal dunia karena bencana

Akibat kejadian bencana tersebut sebanyak 275 orang meninggal dunia. Selain itu, 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

“Sebanyak 12.412 orang lainnya luka-luka. Lalu ada 4.128.412 orang mengungsi dan menderita,” lapor BNPB.

2. Sebanyak 54.025 rumah rusak

Bukan hanya korban jiwa, bencana tersebut juga berdampak terhadap kerugian materil. BNPB mencatat 54.025 rumah warga rusak.

“Terdiri dari 4.851 rusak berat, 5.890 rusak sedang, 43.284 rusak ringan,” katanya.

3. Fasilitas umum juga rusak akibat bencana

Selain itu, BNPB juga melaporkan 1.704 fasilitas umum rusak. Terdiri dari 860 fasilitas penduduk rusak, 659 fasilitas pribadatan rusak, 185 fasilitas kesehatan rusak.

“Kantor dan jembatan rusak. Terdiri dari 290 kantor rusak dan 104 jembatan rusak,” katanya.

Mitigasi Bencana di Sulbar Harus Diperkuat

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU — Mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat mesti diperkuat untuk mencegah dampak lebih besar, sesuai dengan arahan penanganan bencana dari pemerintah pusat, kata Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris.

“Perlu dibuat aturan penanganan bencana dan diutamakan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan, pengendalian, dan penegakan standar penanganan bencana di lapangan,” kata Idris.

Ia mengatakan kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi, dilakukan di hulu, tengah, dan hilir, serta tidak boleh ada ego sektoral atau ego daerah.

“Semuanya harus saling mengisi dan saling menutup dan manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan, rencana kontigensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat,” katanya.

Ia juga meminta edukasi dan literasi terkait dengan kebencanaan harus terus dilakukan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan menggelar simulasi bencana secara rutin di daerah yang rawan agar warga semakin siap menghadapi bencana.

Dia mengatakan Indonesia berada dalam 35 negara paling rawan bencana di mana dalam setahun terakhir 3.253 bencana terjadi di Indonesia dan kurang lebih sembilan bencana per hari.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengalaman menghadapi bencana harus dijadikan kesempatan memperkokoh ketangguhan menghadapi bencana dan tanpa mengecilkan aspek lain dari manajemen penanggulangan bencana. Ia mengatakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi.

BPPT Ungkap 5 Teknologi Reduksi Risiko Bencana di Indonesia

Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan telah mengembangkan lima teknologi untuk mereduksi risiko bencana geologi di Indonesia. Bencana-bencana itu baik tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, maupun tanah ambles.
 
“BPPT telah berusaha mengupayakan teknologi terkait bencana-bencana tersebut sebagai bagian dari upaya kami melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 (tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringan Dini Tsunami),” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2021 secara daring, Kamis, 4 Maret 2021.
 
Hammam memerinci lima teknologi yang telah dikembangkan BPPT. Pertama, Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) atau sensor tsunami yang dapat mengirimkan data berkesinambungan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

 

Data yang diterima BMKG dan BNPB itu yang disebarkan kepada publik sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Indonesia. BPPT juga memiliki sistem Prediksi Kebencanaan Berbasis Kecerdasan Artifisial Tsunami (PEKA Tsunami).
 
“Sistem ini dapat memprediksi tsunami jika terjadi gempa bumi dengan skala tertentu, prediksi waktu tempuh, lokasi tertentu, serta perkiraan tinggi gelombang saat mencapai daratan,” beber Hammam.
 
Kedua, Landslide Early Warning System (LEWS). Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi curah hujan yang memicu longsor, deteksi kelembaban tanah, dan perubahan kemiringan tanah.
 
Sistem LEWS juga dapat mendeteksi ketinggian muka air tanah dan percepatan pergerakan tanah. Serta mengirimkan data ke stasiun pusat kendali yang memberi sinyal bahaya longsor.
 
Ketiga, alat pencegah longsor alami atau Biotextile. Alat ini terbuat dari bahan serabut kelapa yang bertujuan mengikat partikel tanah.
 
“Biotextile ini menjadi solusi mengatasi erosi dan tanah longsor yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi,” ujar dia.
 
Keempat, Indonesian Network for Disaster Information (INDI). Sistem ini menyatukan informasi kebencanaan untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana.
 
“Baik informasi berupa pantauan kondisi alam, kejadian bencana alam terkini, peringatan dini kesiapsiagaan tanggap bencana khususnya di internal. Lalu juga sebagai referensi data dan informasi kebencanaan,” ungkap Hammam.
 
Terakhir, Rumah Tahan Gempa (RTG) BPPT. Rumah dibangun dengan berbagai bahan material, khususnya komposit polimer.  
 
“Material komposit ini lebih kuat dan ringan. Ini sebagai upaya kita mendapat konstruksi rumah tahan gempa, siap huni dan dapat dibangun sebaik mungkin,” kata Hammam.
 
(REN)

 

Mengatasi Bencana dari Desa

BARU melewati tiga bulan pertama tahun 2021, Indonesia sudah dilanda bencana bertubi-tubi. Sebut saja, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, erupsi gunung, dan angin puting beliung yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Ironinya lagi, luka bangsa yang belum kering akibat bencana non-alam pandemi Covid-19, kini kita kembali diuji melalui rangkaian peristiwa bencana hidrometeorologi.

Sebetulnya, kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi di awal tahun ini sudah bisa diperkirakan. Karena jauh sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini tentang potensi bencana hidrometeorologi ini. Namun, peringatan dini bencana ini terkadang tidak berbanding lurus dengan kesiapsiagaan yang kita lakukan untuk meminimalisir risikonya. Akhirnya, kita terus menerus selalu dihadapkan pada persoalan yang sama saat terjadi bencana. Mulai dari jumlah korban jiwa yang begitu besar, kerusakan yang terjadi begitu massif, dan trauma psikologis yang diderita korban bencana begitu mendalam. Pada kondisi inilah, kita sering kali surplus konsep dan miskin eksekusi.

Andai saja sejak awal kita mau berbenah, mungkin dampak bencana ini tidak akan begitu parah. Apalagi dengan pengalaman panjang masyarakat kita dalam menghadapi bencana semestinya menjadi modal berharga untuk menumbuhkan sikap siaga dan waspada dalam keseharian kita. Namun, sayangnya hidup di wilayah yang rawan terhadap bencana tidak serta merta membuat masyarakat kita sadar dan mawas diri. Bisa dibayangkan, betapa memilukannya bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana tetapi di sisi lain mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan upaya mitigasi. Jelas, persoalannya akan semakin rumit dan kompleks.

Kondisi masyarakat yang rentan terhadap bencana memang tidak bisa dihindari, namun dapat diupayakan untuk mengurangi risikonya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kapasitas yang mereka miliki. Tentu, itu semua tidak muncul dan datang secara tiba-tiba. Butuh proses panjang. Yang kemudian kita sebut sebagai pemberdayaan. Untuk memulainya, akan jauh lebih efektif jika diawali dari desa.

Membangun Ketangguhan dari Desa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Makna ’melindungi’ sebagaimana dalam UU tersebut harus diartikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari gangguan bencana, termasuk bagi mereka yang berada di desa. Jika merujuk pada data tahun 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyebutkan setidaknya ada 50.000 desa di Indonesia yang berisiko tinggi terhadap bencana (detiknews.com, 5/1/2020).

Banyaknya jumlah desa yang rawan bencana sebagaimana data di atas, sebetulnya tidak begitu mengagetkan karena Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Maka dari itu, tidak menarik sesungguhnya jika hanya melihat persoalan bencana dikaitkan pada soal takdir semata. Sisi penting yang mestinya harus dijawab adalah apakah pengetahuan dan kapasitas masyarakat kita sudah cukup memadai saat bencana terjadi? Jika belum, bagaimana cara meningkatkannya?

Merujuk pertanyaan di atas, maka dalam Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Di dalamnya dijelaskan prasyarat penting yang harus dipenuhi desa dalam membangun ketangguhan. Prasyarat itu mulai dari: penyusunan kebijakan berupa peraturan desa tentang penanggulangan bencana, penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana, pembentukan kelembagaan bencana desa, adanya pendanaan dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

Meski begitu, upaya untuk membangun desa tangguh bencana ini bukanlah tanpa tantangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya dan anggaran dari pemerintah selalu menjadi masalah klasik yang seolah menuai jalan buntu. Belum lagi praktik di lapangan menunjukkan adanya instansi/lembaga yang menggunakan pedoman desa tangguh bencana yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Jelas, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat menyebabkan tumpang tindih penanggulangan bencana di desa.

Padahal di sisi lain, kenyataan bahwa banyaknya korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana yang terjadi selama ini sebetulnya dapat diminimalisir dengan memperkuat ketangguhan desa sebagai komunitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Artinya, paradigma penanggulangan bencana yang dahulunya bersifat sentralistik, kini diarahkan dengan pelibatan partisipasi masyarakat sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang menarik adalah desa diberikan rekognisi sehingga memiliki peran strategis dalam pengurangan risiko bencana.

Sejalan dengan hal itu, komitmen untuk membangun dan mengembangkan desa tangguh bencana ini juga telah ditunjukkan oleh KONSEPSI. Pada akhir tahun 2019 lalu, sebanyak 4 desa di Pulau Lombok telah dibina dan didampingi KONSEPSI atas dukungan Caritas Germany sebagai model percontohan desa tangguh bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terbukti, 4 desa tersebut berhasil meningkatkan level ketangguhannya setelah dibina selama 12 bulan. Sebelumnya, ke-4 desa ini memiliki ketangguhan pada level pratama, kemudian naik menjadi level madya setelah diintervensi program. Level ketangguhan ini sendiri diukur oleh KONSEPSI menggunakan indikator Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) yang dibuat BNPB.

Praktik baik yang dilakukan KONSEPSI tidak berhenti sampai pada itu saja. Di tahun ini, desa yang menjadi sasaran program mengalami penambahan, menjadi 11 desa di Pulau Lombok. Selain membangun desa tangguh bencana, KONSEPSI juga akan mengembangkan pengurangan risiko bencana antar desa berbasis kawasan. Pada akhirnya kita tentu berharap, desa dapat menjadi labolatorium untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan edukasi kepada masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Terakhir, untuk menutup tulisan ini. Penulis ingin mengutip pesan lama yang pernah disampaikan Bung Hatta. Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama itu pernah mengatakan: “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”. Karena itu, desa harus berdaya dan tangguh dari bencana. (*)

Doni Monardo beberkan langkah-langkah BNPB mengantisipasi bencana di Indonesia

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merancang langkah dalam antisipasi bencana di Indonesia.

Upaya pencegahan bencana dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh instansi terkait. Termasuk juga terkait dengan perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana.

Langkah kolaboratif juga ditunjukkan dengan melibatkan pakar. Hal itu untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontijensi dan edukasi serta pelatihan kebencanaan.

“Melalui pendekatan kolaborasi pentahelix pemerintah bersama dengan akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan media terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, keluarga dan masyarakat,” ujar Kepala BNPB Doni Monardo saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu (3/3).

Dari sisi pengetahuan, Doni bilang literasi kebencanaan terus ditekankan. Pentingnya pemahaman terkait potensi bencana perlu dilakukan mengingat Indonesia termasuk daerah rawan bencana.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, Indonesia masuk sebagai salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana paling tinggi di dunia. Kesiapan yang minim dalam menghadapi bencana akan menyebabkan kerugian yang besar.

“Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun,” terang Doni.

Hal itu belum termasuk kepada kerugian yang berkaitan dengan kehilangan nyawa. Dalam 10 tahun terakhir rata-rata 1.183 jiwa meninggal dunia akibat bencana.

Doni juga menyebut berdasarkan data BNPB, periode Februari 2020 hingga Februari 2021 terdapat total 3.253 bencana. Bila dihitung rata-rata, terjadi 9 kalo kejadian bencana tiap harinya.

“Apakah itu gempa Tsunami erupsi gunung berapi, karhutla, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung,” jelasnya.

Jokowi: Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia termasuk ke dalam negara-negara di dunia dengan risiko bencana yang tinggi.

Bahkan, Indonesia masuk rangking tertinggi dalam daftar 35 negara paling berisiko bencana.

“Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia,” ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan dalan Peresmian Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu (3/2/2021).

“Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar. Sehingga, risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar,” lanjutnya.

Jokowi pun menyinggung data yang pernah disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, terkait adanya 3.253 bencana di Tanah Air sepanjang tahun 2020.

Sehingga apabila dirata-rata ada sembilan bencana yang terjadi dalam sehari.

“Ini bukan sebuah angka yang kecil, tapi cobaan, ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi. Baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi,” tegasnya.

“Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat,” lanjut kepala negara.

Meski demikian, Jokowi tetap menekankan bahwa aspek pencegahan lain pun penting dilakukan.

Salah satunya dengan mempersiapkan diri sehingga tidak reaktif saat bencana alam terjadi.

Jokowi Ingatkan Mitigasi Jadi Kunci Mengatasi Risiko Bencana

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya aspek pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan bencana. Jokowi meminta kedua hal ini terus digenjot untuk mengurangi risiko jatuhnya korban yang besar.

“Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Itu yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan. Jangan terlambat, jangan terlambat,” kata Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Istana Negara, Rabu, 3 Maret 2021.

Ia mengatakan hal ini tak berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tak diperhatikan. Ia minta jangan sampai pemerintah hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi.

Ia mengatakan semua pihak mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, Jokowi mengatakan, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus betul-betul sensitif terhadap kerawanan bencana.

“Jangan baru ada bencana kita baru pontang panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Yang seperti itu jangan sampai terjadi,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana dan termasuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebutnya, setahun kemarin saja terdapat 3.253 bencana terjadi, atau sekitar 9 bencana terjadi per harinya. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar.

Saat ini, ia mengatakan, Indonesia sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpres 87 tahun 2020. Jokowi mengatakan poin pentingnya bukan hanya berhenti ketika memiliki grand design dalam jangka panjang. tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan dan perencanaan-perencanaan.

“Termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. Serta dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja,” kata Jokowi.