Category: Berita

Dalam rangka mengurangi risiko bencana khususnya bencana geologi di Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengabdian Masyarakat FMIPA UI bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dan SMA Negeri 1 Cisarua mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana yang berpotensi terjadi di Kecamatan Cisarua menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi secara hybrid di SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9-10 Maret 2021 di tengah pemberlakuan PPKM di sejumlah kota di Jawa – Bali. Acara ini merupakan rangkaian acara dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat IPTEKS bagi Masyarakat. Program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencetak Kader Muda Tangguh Bencana. Pada tahun ketiga berjalannya program ini, tema yang diusung yaitu pengurangan risiko bencana melalui pendekatan berbasis teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi yang dimaksud adalah melalui pemanfaatan gawai sebagai media edukasi kepada masyarakat seperti VR Box dan Augmented Reality sebagai media informasi pembelajaran potensi bencana di sekitar mereka.

Hadir sebagai narasumber yaitu Poniman, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

“Kabupaten Bandung Barat ini paket komplit kalau soal bencana mulai dari Tanah Longsor, Banjir Bandang, Letusan Gunungapi, maupun Potensi terjadinya Gempabumi akibat aktivasi Sesar Lembang. Kalau tidak disiapkan dari sekarang potensi jatuhnya korban jiwa semakin besar.” Ujarnya.

Teknologi Informasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Bandung Barat (363092) UI dengan BPBD Bandung Barat siap menyukseskan kegiatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bandung Barat. Foto: Muhammad Rizqy Septyandy (Dokumentasi Pribadi)

Sesar Lembang sendiri merupakan sebuah sesar strike slip aktif yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Sesar ini diindikasikan dapat menyebabkan gempabumi berkekuatan 6,8 – 7 Mw di Kota Bandung dan sekitarnya dengan pergerakannya berada di angka 3 mm/tahun merujuk kepada data Pusat Gempa Nasional (PUSGEN).

Di hari kedua kegiatan difokuskan kepada simulasi bencana yang berpotensi terjadi di Cisarua seperti banjir dan kebakaran serta potensi gempabumi akibat aktivasi Sesar Lembang. Acara ini diawali dengan persiapan ketika terjadi bencana, praktik evakuasi mandiri, dan ditutup dengan pembentukan sistem manajemen bencana di masing-masing sekolah. Antusias terlihat dari setiap peserta. Tidak terkecuali Yusup, salah seorang peserta dari SMA Negeri 1 Cisarua.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim PPM UI atas terselenggaranya acara sosialisasi. Ini pengalaman pertama saya mengikuti acara seperti ini.” ujar Yusup.

Antusias tidak hanya muncul dari para siswa saja, para guru yang mendampingi khususnya dari SMA Negeri 1 Cisarua selaku tuan rumah acara ini. Ibu Tuti Kurniawati, M.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cisarua, sangat senang atas dipercayanya sebagai tuan rumah acara tersebut dan sangat berharap kegiatan ini bisa dijadikan program yang berkelanjutan. “SMA Negeri 1 Cisarua selalu siap menjadi partner UI dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kecamatan Cisarua” Sebutnya. Muhammad Rizqy Septyandy, M.T., staf pengajar program studi geologi Universitas Indonesia dan salah satu narasumber di hari kedua kegiatan mengingatkan pentingnya pemanfaatan IT dalam hal ini adalah gawai sebagai media edukasi kepada masyarakat di tengah belum usainya pandemi Covid-19 di Indonesia

“Dalam kondisi pandemi seperti ini yang membatasi ruang gerak kegiatan maka melalui gawai yang kita miliki diharapkan edukasi mengenai mitigasi bencana tetap dapat tersampaikan dengan baik seperti penggunaan fotogrametri serta augmented reality.” Imbuhnya. Fotogrametri atau aerial surveying merupakan teknik pemetaan melalui foto udara yang didapatkan dari drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Hasil pemetaan secara fotogrametri berupa peta foto baik dalam bentuk 2D maupun 3D. Pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestrial, mulai dari penetapan ground controls (titik dasar kontrol) hingga kepada pengukuran batas tanah. Hasil dari fotogrametri nanti akan dikombinasikan dengan hasil dari foto yang didapatkan dari Kamera 360 derajat sehingga diperoleh model analog Sesar Lembang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan Augmented Reality yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun Augmented Reality (AR) merupakan sebuah teknologi penggabungan secara real-time terhadap konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Teknologi ini memungkinkan pengguna atau user melihat objek maya secara 2D maupun 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Adapun cara kerja dari AR secara sederhana dimulai dari model analog Sesar Lembang ditampilkan melalui gawai seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena gawai tersebut akan menampilkan sebuah informasi berupa video, gambar, animasi, dan model 3D yang diinginkan. Sehingga, pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented Reality atau AR menggunakan teknologi SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), sensor, dan pengukur ketinggian sehingga diharapkan masyarakat dalam hal ini Kader Muda Tangguh Bencana di sekitar Kecamatan Cisarua dapat mengenali potensi bahaya yang berada di sekitar mereka dengan lebih mudah dan tidak membosankan.

Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan teknologi mitigasi bencana berbasis riset fundamental sebagai landasan guna mengetahui karakter bencana dan potensi risikonya.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menilai diperlukan spektrum yang cukup lebar untuk melakukan penelitian di aspek mitigasi kesiapsiagaan maupun penanganan pascabencana.

“Kita cukup banyak daerah yang berpotensi bencana, saya ingin sampaikan sejumlah teknologi mitigasi dan peringatan dini bencana yang kami kembangkan di LIPI berbasis riset fundamental terkait karakter bencana dan lokasinya. Tiap lokasi butuh perubahan, penyesuaian,” ujar Tri.

Misalnya terkait longsor, Tri menyebut ada beberapa kasus di mana longsor bisa dimitigasi bila sudah memahami aliran air dibawahnya. Dari situ kita dikembangkan teknologi untuk mengubah aliran air di bawahnya sehingga dapat mengganggu bidang luncur, yang berpotensi menjadi longsor di kemudian hari.

Namun di lain sisi bencana longsor juga seringkali terjadi di area dengan infrastruktur stabil dan permanen, sehingga diperlukan teknologi untuk pemantauan berbasis sensor nirkabel yakni “LIPI Wiseland” untuk di seputar kawasan gedung atau jalan tol.

Sedangkan teknologi monitoring longsor versi standar tidak bisa bekerja dengan baik dalam waktu yang lama, diakibatkan proses terpapar alam seperti hujan, panas, sehingga berpotensi rusak.

“Untuk itu kita mengembangkan, misalnya teknologi pemantauan longsor berbasis serat optik. Contohnya, dipasang di beberapa jalan tol,” ujar dia.

Tri mengatakan dengan mempelajari fundamental penyebab mekanisme terjadinya bencana, pihaknya dapat memetakan daerah mana yang berpotensi bencana, sehingga dapat dikembangkan beberapa teknologi sistem peringatan dini.

Dia menyebutkan aspek riset pengelolaan kebencanaan tertulis jelas di beberapa regulasi misalnya Peraturan Presiden nomor 93 tahun 2019, di mana tertera untuk memahami baik bencana dan potensinya, dimulai dari riset.

Selain itu, pihaknya memiliki Sendai Platform, dimana empat tindakan prioritas terkait mitigasi bencana secara global, dan dua diantaranya terkait riset yakni memahami risiko bencana, dan meningkatkan manajemen risikonya.

“Dua hal ini, di dalam Perpres ini, kami di LIPI melakukan kajian komprehensif,” ujar dia.

Sejarah mencatat bahwa di akhir tahun 2004 Indonesia dilanda bencana dahsyat yaitu bencana gempa bumi yang memicu adanya tsunami. Ada beberapa negara yang juga dilanda bencana tsunami ini seperti Malaysia, Thailand dan Myanmar. 

Peristiwa tsunami yang dipicu oleh gempa bumi yang sangat kuat dengan magnitudo lebih dari 9 SR ini meninggalkan luka yang mendalam. Bagaimana tidak, ratusan ribu nyawa melayang dan menghilang, harta benda hilang di dalam waktu sekejap, banyak rumah yang roboh hingga rata dengan tanah.

Tatanan Tektonik yang Kompleks  

Seperti yang telah diketahui bersama Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama di dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Pergerakan yang relatif ini membuat tingginya aktivitas kegempaan di negara Indonesia. Selain itu, aktivitas sesar yang berada di Indonesia juga tentunya melengkapi kompleksnya tatanan tektonik di Indonesia. Berdasarkan data BMKG setidaknya ada 1 hingga 2 gempa bumi yang bisa memicu kerusakan.

Peran BMKG

BMKG sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dalam melayani jasa dan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam mengemban tugasnya kini turut mengikuti perkembangan zaman. 

Hal ini dapat dilihat dari akun sosial media Instagram BMKG yang awalnya hanya memiliki pengikut yang sedikit, kini mempunyai pengikut yang sudah mencapai angka 4 juta pengikut (berdasarkan tanggal 22 Maret 2021). Selain itu akun sosial media yang lain seperti twitter dan facebook juga secara perlahan semakin digandrungi masyarakat yang haus akan informasi kebencanaan.

Di era yang serba canggih dan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat BMKG mengembangkan aplikasi yang mampu memberikan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Salah satunya yaitu aplikasi InfoBMKG. 

Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur yang seperti informasi terkait prakiraan cuaca, diseluruh wilayah Indonesia, informasi gempa bumi, peta iklim, kualitas udara, informasi cuaca maritim dan cuaca penerbangan (cuaca bandara), titik panas, peringatan dini cuaca dan siaran pers BMKG. Tentunya aplikasi ini dapat diinstal melalui Play Store dan App Store.

Keterlibatan Masyarakat dan Otoritas Daerah

Dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana alam tentunya diperlukan analisis, dipahami dan dikomunikasikan secara massal dan luas ke masyarakat. 

Kegiatan yang berlangsung secara aktif dan penuh antusias diperlukan untuk mensukseskan kegiatan mitigasi bencana alam. Hal ini diperlukan agar masyarakat bisa lebih paham dan mengerti bagaimana cara menghadapi peristiwa sebelum, saat dan sesudah bencana. 

Selain itu peran pemangku kebijakan juga sangat diperlukan dimana kebijakan, peran dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan baik itu dalam perencanaan evakuasi maupun standar operasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai keefektifan dan efisiensi  berdasarkan kondisi dan situasi daerah bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, membentuk dua kampung siaga bencana (KSB) di wilayah selatan Kabupaten Garut. Dua kampung itu yakni Desa Mandalakasih di Kecamatan Pameungpeuk dan Desa Karyasari di Kecamatan Cibalong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan, selama ini masyarakat selalu merasa waswas akan kejadian bencana. Apalagi, di Kabupaten Garut sering terjadi bencana. “Sejak Oktober sampai hari ini, kita ada 15 kecamatan yang mengalami bencana. Itu membuat ketidaknyamanan bagi masyarakat kita,” kata dia melalui keteranhan resmi, Senin (29/3).

Menurut dia, adanya KBS dapat memberi treatment bagi masyarakat untuk lebih siap lagi dalam mengahadapi risiko bencana. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan penanggulangan jika terjadj bencana. Dalam pengukuhan dua desa itu menjadi KSB juga dilakukan rangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, dan pelatihan teknis, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan warga masyarakat tentang upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana. Selain itu, program penanggulangan bencana dari setiap lembaga juga disinergikan.

“Di Jabar sendiri sampai saat ini sudah ada 114 KSB, yang tentunya diharapkan mampu melakukan analisis kemungkinan-kemungkinan terjadi bencana, serta mengambil langkah-langkah yang diharapkan bisa meringankan, mengurangi dampak bencana tersebut,” kata dia.

Sumedang – Banjir bandang yang terjadi di wilayah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, tidak hanya merendam pemukiman warga saja. Namun, banjir bandang ini juga mengakibatkan puluhan hektare sawah di Dusun Ciawi, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan gagal panen akibat tergerus derasnya banjir.

“Sekitar 40 hektare sawah gagal panen akibat terendam banjir,” ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang, Iwan Hermawan saat dihubungi melalui sambungan seluler, Kamis (25/3/2021) malam.

Menurut Iwan, sementara terdapat 5 unit rumah rusak berat dan satu unit tempat penggergajian kayu terendam akibat banjir bandang ini. Dalam catatan sementara yang di peroleh, ada 21 jiwa yang terdampak.

“Hingga kini, Pusdalops BPBD Kabupaten Sumedang tengah melaksanakan assesment, dan mengbimbau warga untuk tetap waspada apabila hujan kembali turun” ucap Iwan.

Iwan mengimbau warga Sumedang untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya, terlebih saat ini tengah musim penghujan.

“Warga diimbau untuk waspada dan memantau informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan BPBD Sumedang,” ucapnya.

tirto.id – Kejadian bencana atau darurat dapat muncul sewaktu-waktu, apalagi berbagai daerah di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana. Besar kecilnya bencana tentu sulit diprediksi. Ketika bencana terjadi, masyarakat hanya memiliki waktu yang singkat untuk mengevakuasi diri.

Cara terbaik mengurangi risiko korban dan kerugian adalah mempersiapkan diri dengan memiliki rencana manajemen darurat sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu, penting untuk membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kondisi darurat, termasuk mitigasi bencana.

Apa itu mitigasi bencana?

Pengertian mengenai mitigasi bencana tertuang dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. PP tersebut menyebutkan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tindakan yang dilakukan dalam mitigasi bencana diharapkan dapat mengurangi dampak dan risiko sebelum atau pun saat bencana terjadi. Mitigasi bencana dilakukan dengan pendekatan manajemen darurat mengenai segala bentuk risiko dan dampak sengaja maupun tidak disengaja, alamiah maupun non alamiah.

Seberapa penting mitigasi bencana?

Bencana, baik bencana alam maupun non-alam dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan. Seperti dilansir laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan, tindakan siap siaga terhadap bencana diharapkan mampu meminimalkan korban jiwa, korban luka, hingga kerusakan infrastruktur.

Sejumlah ahli bahkan menyebutkan bahwa mitigasi bencana sama seperti investasi yang dapat meminimalisasi kerugian saat terjadi kondisi darurat. Selain itu, langkah-langkah yang terintegrasi dalam mitigasi bencana diharapkan dapat membantu wilayah terdampak kembali normal lebih cepat.

Kapan mitigasi bencana harus dilakukan?

Mengutip dari laman BPBD Kabupaten Karanganyar, mitigasi bencana termasuk tahap pra-bencana dalam siklus manajemen bencana. Mitigasi bencana sebaiknya sudah dilakukan jauh sebelum terjadi bencana. Jika memungkinkan, mitigasi bencana dapat menjadi agenda rutin dalam periode tertentu.

Bagaimana melakukan mitigasi bencana dan apa saja yang perlu dipersiapkan?

Tujuan mitigasi bencana adalah untuk memastikan respons cepat, terkoordinasi, dan efektif selama terjadi keadaan darurat. Untuk dapat mencapai hal tersebut, ada sejumlah hal yang dipersiapkan dalam mitigasi bencana.

Menurut Hanjar Pencegahan dan Mitigasi terbitan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dari sisi pemerintah, persiapan mitigasi bencana berupa persiapan fisik dan non-fisik. Persiapan fisik berupa penataan ruang kawasan bencana serta penataan kode bangunan. Lalu, persiapan non-fisik meliputi upaya:

• Memberikan pendidikan mengenai bencana alam.
• Menempatkan korban di tempat aman sesuai dengan Deklarasi Hyogo 2005.
• Membentuk tim penanggulangan bencana.
• Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
• Merelokasi korban secara bertahap.

Sementara dari sisi masyarakat, persiapan mengenai keadaan darurat meliputi upaya kesiapsiagaan seperti yang disebutkan oleh BNPB, meliputi:

• Memiliki rencana darurat keluarga. Rencana ini meliputi analisis ancaman sekitar, identitas titik kumpul, nomor kontak penting, identifikasi titik aman, hingga mengetahui rute evakuasi.
• Mempersiapkan benda-beda yang dibutuhkan saat bencana dalam tas siaga bencana, yang berisi air, pakaian, uang, dokumen, dan sebagainya.
• Memantau kondisi wilayah sekitar melalui informasi yang diberikan berbagai media termasuk radio, televisi, media online, dan sumber resmi lainnya.

Perbedaan mitigasi tiap-tiap bencana

 

Ada perbedaan upaya mitigasi pada tiap-tiap bencana. Seperti yang dilansir dari laman BPBD Kabupaten Karanganyar, baik bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus memiliki upaya mitigasi yang berbeda-beda.

1. Mitigasi Banjir

 

Sebelum banjir, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

• Menata daerah aliran sungai;
• Membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir;
• Tidak membangun bangunan di bantaran sungai;
• Tidak membuang sampah di sungai;
• Mengeruk dasar sungai;
• Melakukan penghijauan di hulu sungai.

Saat dan setelah banjir, upaya yang dapat dilakukan meliputi:

• Mematikan listrik;
• Mengungsi ke kawasan aman;
• Tidak berjalan di dekat saluran air;
• Menghubungi instansi yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
• Mempersiapkan air bersih untuk menghindari diare;
• Mewaspadai binatang berbisa dan peyebar penyakit;
• Mewaspadai banjir susulan.

2. Mitigasi Tanah Longsor

 

Mitigasi tanah longsor meliputi upaya:

• Menghindari bermukim di wilayah rawan longsor;
• Mengurangi tingkat keterjalan lereng;
• Membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat;
• Melakukan penghijauan dengan menanam tanaman berakar dalam;
• Mendirikan bangunan dengan pondasi kuat;
• Menutup rekahan di atas lereng agar air tidak cepat masuk;
• Melakukan relokasi;

3. Mitigasi Gempa

 

Sebelum gempa, yang dapat dilakukan meliputi:

• Mendirikan bangunan yang tahan gempa
• Mengidentifikasi lokasi bangunan tempat tinggal
• Menempatkan perabotan rumah di tempat yang proporsional
• Menyiapkan peralatan bencana, termasuk makanan, P3K, alat penerangan, dan sebagainya.
• Memantau penggunaan listrik dan gas
• Mencatat nomor telepon penting
• Mengenali jalur evakuasi
• Mengikuti simulasi kegiatan mitigasi bencana gempa

Saat dan setelah gempa, yang dapat dilakukan meliputi:

 

• Menghindari segala obyek dan bangunan yang kemungkinan roboh;
• Menyelamatkan diri ke tanah lapang;
• Memperhatikan tempat berdiri apabila terdapat retakan tanah;
• Turun dari kendaraan dan menjauhi pantai;
• Segera keluar dari bangunan saat gempa selesai;
• Menghindari penggunaan lift, gunakan tangga biasa;
• Memeriksa keadaan sekitar apakah ada yang terluka. Jika ada lakukan pertolongan pertama;
• Mewaspadai adanya gempa susulan.

4. Mitigasi Tsunami

 

Mitigasi tsunami meliputi upaya:

• Menyelamatkan diri ke daratan tinggi segera terjadi gejala tsunami (gempa, air laut surut, dan muncul gelombang tinggi);
• Setelah tsunami surut, jangan kembali ke pantai untuk menghindari adanya gelombang susulan;
• Menghindari area tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang;
• Jauhi reruntuhan di dalam air;
• Mengutamakan keselamatan diri bukan barang-barang.

5. Mitigasi Gunung Meletus

Sebelum terjadi gunung meletus, yang dapat dilakukan meliputi:

• Pemantauan dan penyelidikan aktivitas gunung berapi oleh lembaga resmi setempat;
• Pemerintah setempat melakukan sosialisasi mengenai tanggap bencana gunung meletus pada masyarakat sekitar;
• Melakukan serangkaian upaya tanggap darurat;
• Memetakan kawasan rawan terdampak bencana gunung meletus;
• Memetakan jalur evakuasi, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung meletus;
• Mempersiapkan kebutuhan dasar.

Saat dan setelah terjadi gunung meletus, yang dapat dilakukan meliputi:

• Menggunakan pakaian pelindung tubuh, termasuk baju lengan panjang, sepatu, topi, kacamata, dan masker.
• Menghindari penggunaan lensa kontak.
• Menutup wajah dengan dua tangan saat awan panas turun.
• Menghindari wilayah rawan bencana termasuk lereng, lembah, dan daerah aliran lahan.
• Mewaspadai adanya bencana susulan.
• Menjauhi wilayah hujan abu.
• Kembali ke rumah saat keadaan dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang.
• Menghindari mengendarai kendaraan bermotor setelah terkena hujan abu karena dapat merusak mesin hingga menyebabkan terbakar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyampaikan kunci utama dalam penanganan bencana di Indonesia yakni mempersiapkan aspek pencegahan dan mitigasi bencana.

Jokowi mengatakan dalam menghadapi suatu bencana bukan berarti aspek lainnya tidak diperhatikan. Namun menurutnya, hal ini agar pemerintah tidak bersikap reaktif ketika sedang menghadapi sebuah bencana.

Ia menambahkan, pemerintah sendiri harus bisa mempersiapkan diri dari bencana dengan mengantisipasi secara terencana dengan baik dan detail. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sensitif mengingat Indonesia rawan akan bencana.

video: https://www.republika.co.id/

CIREBON – Penanganan bencana banjir di sejumlah lokasi di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina ditemui usai menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Mitigasi Bencana Wilayah Ciayumajakuning, di salah satu hotel berbintang wilayah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Selasa (16/3).

Selly mengatakan, di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), selain bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang turut menghantui.

“Sayangnya, penanganannya hanya di level masing-masing daerah, tanpa terintegrasi satu sama lainnya. Belum lagi upaya mitigasi yang belum optimal. Mitigasi bencana di wilayah Ciayumajakuning harus terkoneksi dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,”kata mantan Wakil Bupati Cirebon ini.

Selly menuturkan, pemerintah daerah memang memiliki program dan ketersediaan anggaran untuk mitigasi bencana. Tapi sayangnya, tidak punya grand design atau blue print mengenai penanggulangan bencana yang akan dikerjakan bersama-sama antardaerah.

“Melalui FGD ini kita rumuskan kesimpulan, rencana aksi untuk mitigasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya kesimpulan ini untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Agar semua program penanggulangan bencana itu terintegrasi,” tutur politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.

Dengan demikian, Selly menambahkan, antar pemerintah daerah di Ciayumajakuning memiliki roadmap penanggulangan bencana, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Roadmap ini dinilai penting, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang dipicu program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Seperti disampaikan pula oleh Bapenas, bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga harus memperhatikan resiko bencana. Misalnya, ketika pembangunan jalan tol, ternyata menyebabkan banjir di titik tertentu di Cirebon timur, karena mengganggu aliran sungai,” tuturnya.

Selly menyebutkan, seiring dengan kebutuhan grand design mitigasi bencana, dibutuhkan juga regulasi yang menjamin program mitigasi maupun penanggulangan bencana bisa berjalan optimal. Tidak terpengaruh oleh pergantian kepala daerah maupun faktor lainnya.

“Perlu regulasi yang disepakati bersama untuk mengatur, siapapun kepala daerahnya, harus menjalankan program yang sudah dibuat. Artinya, penanggulangan bencana harus masuk ke RPJMD maupun RPJPD, serta renstra SKPD untuk dijalankan bersama,” sebutnya.

Sementara itu, Deputi bidang pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiasi Selly untuk mengadakan FGD tersebut.

“Upaya preventif dalam penyikapan terhadap potensi bencana sangatlah penting. Termasuk penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Ini salah satu pemikiran cerdas. Biasanya kita hanya berpikir responsif. Tapi beliau (Selly, red) berpikir, harus preventif juga. Tidak bisa parsial masing-masing lembaga, maka harus dibicarakan secara sinergi. Makanya kita buat FGD ini,” ucapnya

Lilik mengaku tidak mudah menyusun rencana aksi bersama lintas daerah. Namun jika semua pihak berkomitmen, bisa direalisasikan bersama.

“Hal yang patut diperhatikan juga adalah sinkronisasi rencana aksi tersebut dengan rencana pembangunan di semua tingkatan. Konsekuensi kita tinggal di Indonesia, memang harus prepare terhadap ancaman bencana. Negara kita memang kaya raya, tapi memiliki konsekuensi potensi bencana,” akunya.

Masih kata Lilik, ancaman bencana hidrometrologi yang mengintai sejumlah daerah di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh masing-masing daerah secara mandiri. Dibutuhkan solusi yang permanen, terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

“FGD ini tujuannya kita memiliki grand design yang memuat rencana aksi, tidak hanya tahun ini, tapi tiga atau lima tahun ke depan,” katanya. Disebutkan Lilik pula, potensi banjir memang ada di sekeliling wilayah Pantura.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS-CC), Ismail Widadi mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Ciayumajakuning dipicu limpasan air dari sungai. Penampang sungainya tidak mampu menampung debit air tinggi.

“Secara umun, faktor utamanya sebagaimana BMKG menyampaikan, karena curah hujan yang ekstrem dimana-mana. Bukan hanya di Ciayumajakuning. Tapi se-Indonesia mengalami hujan ekstrem,” ungkap Ismail.

Kalau di Ciayumajakuning, sambung Ismail, kondisi daerahnya dataran. Sehingga relatif tergenang.

“Bagaimana caranya? Buat drainase sebagus mungkin. Kalau daerahnya relatif landai, ada kelerengan, sungainya diperdalam, dilebarkan, airnya akan lebih cepat ke laut,” jelasnya.

Ismail menyebutkan, dari 25 sungai yang ada di bawah kewenangan BBWSCC memiliki tingkat sedimentasi yang merata. Untuk mengurangi potensi banjir diantaranya dengan membangun bendungan di Kuningan, sampai ke pembangunan waduk Jatigede. “Ini efektif menampung air,” tegasnya.

Perlu diketahui, FGD yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah di Ciayumajakuning.

Target utamanya adalah menyusun desain mitigasi bencana berbasis interkonektivitas program pusat dan daerah. (rdh)