BPBD sebut tiga hal penyebab NTT rawan bencana alam

Kupang (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut ada tiga hal yang menjadi penyebab provinsi berbasis kepulauan itu rawan bencana alam.

“Pertama, letak NTT berada pada wilayah yang mudah terkena dampak bencana hidrometeorologi,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTT Ambroisius Kodo  saat membuka sosialisasi publik dokumen kajian risiko bencana dan kick off penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi NTT di Kupang, Senin.

Kedua, lanjutnya, NTT juga rawan akan potensi bencana alam secara geologis, karena provinsi ini berada pada jalur cincin api atau ring of fire.

“Sesuai kajian kami, NTT dikelilingi oleh 25 gunung api yang berada di Alor hingga bagian barat Flores,” ujar dia.

Dia mengatakan bahwa sejumlah gunung api itu bisa saja meletus atau erupsi kapan pun yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Penyebab ketiga, NTT berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia dan eurasia. “Selain itu, NTT diapit oleh dua zona penyebab gempa yang bisa memicu tsunami, yaitu megathust selatan Sumba dan sesar naik Flores,” ujar dia.

Untuk megathrust selatan Sumba, potensi gempanya bisa mencapai 8,5 magnitudo, sementara sesar naik Flores potensi gempanya bisa mencapai 7,5 magnitudo.

Sejumlah kekuatan gempa itu, ujar dia, bisa memicu tsunami berbahaya di Nusa Tenggara Timur.

Karena itu, tambah dia, langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat di NTT.

BPB-PK Kalteng Intruksikan Penanggulangan Bencana Wajib dan Memiliki SPM

BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan mengintruksikan penanggulangan bencana bersifat wajib dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang harus diterapkan masing-masing kabupaten/kota.

Penanggulangan bencana merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib memiliki artian, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Penanggulangan bencana juga sudah memiliki SPM, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

“Pemerintah daerah, baik itu pada tingkatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat,”tuturnya, Rabu, 22 November 2023.

Kemudian, katanya standar pelayanan minimal, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana.

“Hal ini juga selaras dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana, serta mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai,” jelasnya. (MARINI/R)

Banjir rendam 41 desa di Nagan Raya Aceh

Suka Makmue (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mencatat sebanyak 41 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di daerah itu terendam banjir dengan ketinggian air mencapai di atas satu meter.

“Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Tagana dan pihak terkait lainnya masih terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam,” kata Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya, Aceh, Irfanda Rinadi, di Nagan Raya, Kamis.

Menurutnya, penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Nagan Raya disebabkan karena tingginya curah hujan yang terjadi sejak Senin (20/11) lalu, sehingga mengakibatkan aliran sungai di daerah tersebut meluap ke permukiman masyarakat dan turut merendam badan jalan.

Ada pun ke-41 desa yang saat ini terdampak banjir diantaranya di Kecamatan Darul Makmur banjir merendam Desa Kuta Trieng, Lamie, Geulanggang Gajah, Alue Waki, Ujong Lamie, Alue Raya, Kayee Unoe, Suka Ramai, Sumber Makmur, Gunong Cut.

Di Kecamatan Tripa Makmur banjir merendam desa Panton Pange, Ujong Krueng, Mon Dua. Neubok Yee PK, Neubok Yee PP, Pasi Kebeu Dom, Kabu, Drien Tujoh.

Kemudian di Kecamatan Tadu Raya meliputi Desa Alue Bata, Gunong Geulugo, Gunong Kupok, Gunong Sapek, Sarah Mantok, Alue Gajah, Pasi Luah. Kecamatan Kuala meliputi Desa Simpang Peut dan Blang Muko.

Banjir juga turut berdampak di desa di Kecamatan Kuala Pesisir diantaranya Langkak, Padang Rubek, Gampong Pulo, Lueng Teungku Ben. Di Kecamatan Seunagan meliputi Desa Pante Ceureumen dan Alue Buloh dan di Kecamatan Kecamatan Seunagan Timur meliputi Desa Sawang Mane dan Pulo Teungoh.

Banjir juga berdampak terhadap sejumlah desa di Kecamatan Beutong diantaranya Panton Bayam, Blang Neuang, Kulam Jeureuneh, Meunasah Teungoh serta Krueng Cut. Sedangkan di Kecamatan Suka Makmue banjir merendam rumah warga di Desa Lhok Rameuan.

Irfanda mengatakan pihaknya bersama pihak terkait terus berupaya melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terjebak arus sungai, serta melakukan melakukan pendataan terhadap korban terdampak banjir.

“Saat ini sebagian besar air sudah mulai surut, kita harapkan kondisi ini segera normal,” pungkas Irfanda.

Kolaborasi Riset di Bidang Lingkungan dan Pemantauan Bencana

Bandung – Humas BRIN.  Pengembangan inovasi terus dilakukan khususnya di bidang teknologi elektronik dan telekomunikasi. Hal ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi namun juga memberikan landasan bagi aktivitas yang terhubung secara teknologi.

Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir lanskap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dengan cepat menjadi bagian integral dari berbagai Industri dan juga mempengaruhi cara kita hidup dan bekerja. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko pada The 2023 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics and Telecommunications (ICRAMET 2023).

Kegiatan ini mengusung tema “Empowering Global Progress: Innovative Electronic and Telecommunication Solutions for a Sustainable Future” yang dilaksanakan pada 15-16 November 2023 mengetengahkan keynote speaker dari 4 negara.

“Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Riset Elektronik dan Informatika BRIN menjadi sebuah wadah untuk memulai perjalanan intelektual,” ucap Handoko.  

Handoko menyampaikan bahwa hubungan simbiosis antara Telekomunikasi, Elektronika dan Artificial Intelligent telah memunculkan kemungkinan dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membentuk lintasan kita di masa depan. Penting bagi kita untuk mengembangkan teknologi ini secara bertanggung jawab dan etis.

“Kita berada pada saat di mana kolaborasi antara peneliti, akademisi dan Industri menjadi penting oleh karena itu konferensi ini diharapkan bisa menjadi tidak hanya wadah pertukaran ide dan diseminasi penelitian antara peneliti dan akademisi, tetapi juga merupakan platform untuk menampilkan Inovasi dan solusi menarik untuk beberapa industri yang tertarik dengan topik terkait konferensi ini,” tegas Handoko

Asosiasi Profesor dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM),  Asrul Izam Azmi menjadi Keynote Speaker pertama dalam acara ini. Ia menyampaikan mengenai Fiber Optic Sensor: Advanced Techniques and Applications. “Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan merespons perubahan lingkungan. Sedangkan Optical Fiber Sensor adalah kelas sensor yang memanfaatkan serat optik untuk mendeteksi dan mengukur parameter lingkungan.” jelas Asrul pada awal paparan.

Ia menjelaskan mengenai kegunaan teknologi Sensor Optik diantaranya adalah untuk mendeteksi kerusakan pada sebuah struktur bangunan misalnya bendungan, jembatan, dan juga gedung. “Manfaat lainnya adalah untuk sistem dan navigasi peralatan elektronik penerbangan, untuk mengetahui kualitas air dan udara, dan juga untuk digunakan dalam bidang keamanan dan pertahanan,” jelas Asrul.

Lebih lanjut Asrul menyampaikan keunggulan dari teknologi Sensor Optik memiliki ukuran yang kecil dan ringan. “Keunggulan lainnya adalah tidak mengganggu lingkungan, mempunyai kapasitas tinggi, resolusi spasial, murah, dapat menjangkau jarak yang jauh, serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama,” papar Asrul.

Selain itu yang bertindak menjadi Keynote Ke-2 pada hari pertama ICRAMET 2023 ini adalah Profesor dari Chiba University, Josaphat Tetuko Sri Sumantyo menjelaskan mengenai “Development of Innovative Microwave Remote Sensors for Disaster and Environmental Monitoring”.

Josaphat memaparkan sebuah riset yang tengah ia kembangkan mengenai Synthetic Aperture Radar (SAR) yang fokus pada disaster monitoring (pemantauan bencana) terutama tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. “Riset kami telah berkolaborasi dengan institusi internasional salah satunya BRIN dengan mengembangkan Multiband Synthetic Aperture Radar,” kata Josaphat,

Paparan para narasumber serta pemakalah dalam konferensi internasional ICRAMET 2023 mengenai berbagai inovasi riset serta teknologi di bidang Radar, Antena, Microwave, Elektronika dan Telekomunikasi secara lengkap dapat disimak secara lengkap di kanal Youtube BRIN Indoensia. (nu/ed:kg)

Pentingnya Mengenalkan Mitigasi Bencana untuk Anak, Biar Makin Sigap

RADARKARANGANYAR.COM – Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan adanya pengetahuan tentang aspek-aspek kebencanaan.

Namun khusus untuk murid pendidikan anak usia dini (PAUD), pengetahuan tentang mitigasi bencana harus dilakukan secara sederhana. Sesuai usianya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar Yuli Padmi Handayani mengungkapkan, saat ini beberapa PAUD sering melakukan outing class di kantor BPBD.

Kedatangan mereka untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mereka tentang bencana.

Mulai dari mengenali tanda-tanda atau fenomena alam di sekitarnya.

Seperti apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, hingga membiasakan anak menjaga lingkungan sekitarnya.

“Banyak anak PAUD hingga taman kanak-kanak yang datang ke kantor. Mereka ingin mengetahui alat dan kendaraan apa saja yang digunakan dalam menghadapi bencana alam,” kata Yuli.

“Kemudian dari teman-teman BPBD juga ada pembelajaran bagaimana anak-anak itu menjaga alam agar tidak terjadi bencana,” imbuhnya.

Personel BPBD Karanganyar juga memberikan materi tentang mitigasi bencana.

Anak-anak diajak turut menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi banjir.

Diajari juga menjaga ekosistem alam dengan merawat atau menanam tumbuh-tumbuhan, agar tidak terjadi longsor.

Murid PAUD juga dikenalkan cara antisipasi ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, hingga hujan badai.

Itu agar mereka bisa sigap sejak dini menghadapi segala situasi.

“Jika tidak diberikan pemahaman sejak dini, maka mereka tidak akan mengetahui apa itu bencana alam dan bagaimana cara pencegahan,” terang Yuli. (rud/nik)

Kabupaten Sukabumi Supermarket Bencana, Warga Diminta Waspada Saat Musim Hujan

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, disebut supermarket bencana. Pasalnya, wilayah kabupaten dengan 47 kecamatan ini rawan terdampak berbagai macam bencana.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Sukabumi rawan banjir dan longsor. Selain itu, ada potensi terdampak bencana angin puting beliung, letusan gunung berapi, juga tsunami. “Hampir semua wilayah rawan bencana,” ujar Subkoordinator KedaruratanBPBD Kabupaten Sukabumi Medi Abdul Hakim, Sabtu (18/11/2023).

Saat musim hujan, di Kabupaten Sukabumi dinilai rawan bencana banjir dan longsor. Medi mengatakan, BPBD Kabupaten Sukabumi berupaya mendorong upaya mitigasi guna meminimalkan potensi bencana. 

Masyarakat pun diharapkan dapat lebih waspada dan siaga menghadapi kemungkinan terjadinya bencana pada musim hujan. Jika terjadi hujan disertai angin kencang, misalnya, masyarakat diminta segera melapor kepada aparat desa ataupun BPBD.

Medi mengatakan, pada Rabu (25/10/2023) sudah digelar apel kesiapsiagaan bencana di lapangan Kantor BPBD Kabupaten Sukabumi di Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Apel diikuti sukarelawan dan Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) se-Kabupaten Sukabumi.

Dengan apel tersebut, Medi mengatakan, diharapkan P2BK dan sukarelawan dalam kondisi siap menghadapi potensi bencana. Ketika terjadi bencana, diharapkan mereka bisa langsung memberikan bantuan terhadap warga terdampa.

BPBD OKU aktifkan posko bencana banjir dan tanah longsor

Jakarta – Dampak perubahan iklim setiap tahunnya semakin terasa. Selain cuaca yang semakin panas, perubahan iklim juga menimbulkan bencana alam yang makin ganas.

Baturaja (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan mengaktifkan kembali posko penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah itu.

“Memasuki musim hujan tahun ini kami mengaktifkan kembali posko bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di enam kecamatan di OKU,” kata Manager Pusdalops BPBD OKU Gunalfi di Baturaja, Sabtu.

Dia mengatakan, posko di enam kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ulu Ogan, Pengandonan, Semidang Aji, Lengkiti, Lubuk Batang dan posko induk.

Pengaktifan posko tersebut dilakukan agar peristiwa bencana alam dapat ditanggulangi sedini mungkin.

“Apalagi enam kecamatan ini dipetakan sebagai daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor saat musim penghujan,” katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya mengaktifkan tugas dan fungsi posko dan menyiagakan personel guna memantau situasi terkini di daerah yang berpotensi terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Menurut dia, intensitas curah hujan tinggi di wilayah tersebut yang terjadi sejak beberapa hari terakhir membuat debit Sungai Ogan mulai meningkat.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor sehingga harus diwaspadai oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang bermukim di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ogan wilayah Kabupaten OKU.

Pihaknya pun telah melayangkan surat imbauan kepada seluruh pemerintah kecamatan di Kabupaten OKU untuk melakukan langkah-langkah sebagai upaya mengurangi resiko dan dampak dari cuaca ekstrem tersebut.

Seperti menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat guna mengantisipasi bencana banjir.

Masyarakat juga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai, termasuk memangkas pohon-pohon yang bisa berpotensi roboh apabila diterjang angin kencang.

 

BPBD Garut Siapkan Sumber Daya Antisipasi Bencana Saat Musim Hujan

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Hujan mulai turun di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, beberapa pekan terakhir ini. Menghadapi musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut bersiaga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

Kepala PelaksanaBPBD Kabupaten Garut Aah Anwar mengatakan, sejauh ini belum ada laporan bencana signifikan yang dipengaruhi faktor hujan. “Masyarakat masih bersyukur karena kemarin kekeringan, sekarang sudah ada hujan. Kekeringan sudah bisa teratasi dengan adanya hujan. Mudah-mudahan musim hujan tetap kondusif di Kabupaten Garut,” ujar dia.

Aah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah memberikan arahan agar daerah bersiaga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan. BPBD Kabupaten disebut akan menindaklanjuti arahan itu dengan menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

“Kami rencana Selasa (14/11/2024) akan menindaklanjuti apa yang disampaikan di tingkat provinsi, termasuk penyampaian kondisi yang akan terjadi ke depan,” kata Aah, saat dikonfirmasi Republika, Ahad (12/11/2023).

Menurut Aah, pihaknya juga mendata potensi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Garut. Selain itu, menyiapkan sumber daya manusia dan logistik untuk mengantisipasi bencana saat musim hujan.

Aah mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut belum akan menetapkan status kebencanaan menghadapi musim hujan. Pemkab Garut disebut menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Namun, kami sudah mulai persiapan agar semua waspada. Jadi, seluruh sumber daya sudah siap di wilayah masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta kabupaten/kota waspada akan kemungkinan terjadinya bencana saat musim hujan. Sebagaimana informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata dia, diprakirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari-Maret 2024.

Sejumlah bencana yang berpotensi terjadi saat musim hujan, antara lain banjir atau longsor. Mengacu data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dilaporkan terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di wilayah Jawa Barat yang memiliki potensi gerakan tanah menengah-tinggi per November 2023. “Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” kata Bey, Rabu (8/11/23).

Memitigasi bencana banjir di Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi satu dari sekian daerah langganan banjir akibat luapan air sungai dan guyuran hujan dengan intensitas tinggi, terutama pada musim hujan.

Kondisi geografis daerah berjuluk pusat kawasan industri itu didominasi dataran rendah, dengan 72 persen area berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut sehingga sebagian besar wilayah ini sering terendam banjir pada musim basah.

Bahkan selama 2 tahun terakhir ini, banjir merendam hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, termasuk kawasan selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, yang berada di ketinggian 100-135 meter di atas permukaan air laut.

Lantas bagaimana upaya pemerintah daerah setempat memitigasi dampak banjir yang semakin meluas, apalagi musim kemarau tahun ini diprediksi segera berakhir, yang ditandai dengan turun hujan di sejumlah wilayah meski masih dalam intensitas rendah?

Mitigasi bencana mutlak diperlukan guna meminimalisasi dampak banjir sekaligus mengendalikan air, agar jangan sampai merendam permukiman penduduk yang berpotensi melumpuhkan aktivitas perekonomian dan sendi-sendi lain masyarakat.

Perbaikan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Bekasi sejauh ini telah mengantisipasi bencana banjir melalui perbaikan infrastruktur dalam skema besar pengendalian air.

Perbaikan saluran sekunder dan tersier, saluran drainase, gorong-gorong, hingga normalisasi sejumlah aliran sungai juga sudah dan terus dilaksanakan untuk memastikan aliran air tidak terhambat.

Perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong dilaksanakan secara masif melalui kebijakan organisasi perangkat daerah terkait, diperkuat dengan program padat karya yang disalurkan pemerintah daerah ke sejumlah desa rawan banjir.

Normalisasi sungai melalui pengangkatan lumpur yang mengendap atau sedimentasi disertai pengangkutan sampah serta tanaman liar penghambat laju air juga terus dilakukan guna mengendalikan dampak banjir dengan menambah daya tampung air ketika musim hujan.

Perbaikan tanggul-tanggul sungai juga terus  dikerjakan melalui koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai. Di sejumlah titik, warga juga sudah mulai sadar akan arti penting tanggul dalam menjaga air sungai tidak meluap, dengan bergotong-royong memperbaiki tanggul menggunakan bahan material seadanya.

Mengacu hasil kajian kejadian bencana banjir pada tahun 2021 dan 2022, sejumlah titik tanggul seperti di wilayah Kecamatan Pebayuran dan Cabangbungin yang dilintasi aliran Sungai Citarum, kerap jebol akibat peningkatan debit air saat terjadi hujan.

Siaga logistik banjir

Pemerintah daerah saat ini bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir tahunan dengan menyiagakan logistik yang dimiliki, mulai dari pompa air, tenda kedaruratan, armada bantuan darat, serta perahu karet sebagai penanggulangan dampak bencana.

Pemeriksaan kondisi serta kelengkapan sarana dan prasarana tersebut juga dilakukan dan kini tinggal didistribusikan ke sejumlah titik kategori rawan bencana banjir. Logistik tersebut disiagakan 24 jam penuh melalui koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

Sarana dan prasarana kebencanaan tersebut dalam waktu dekat segera didistribusikan ke sejumlah wilayah rawan bencana banjir untuk membantu optimalisasi percepatan penanganan bencana.

Berdasarkan pengalaman penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya, logistik akan dititipkan di kantor-kantor desa terdekat dengan area rawan bencana supaya ketika banjir datang, seluruh pihak dan sukarelawan kebencanaan sudah siap melakukan penanganan secepat mungkin.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi juga menyiagakan ratusan personel yang siap disebar ke titik-titik rawan banjir wilayah itu untuk membantu percepatan penanganan bencana sekaligus melakukan pendataan hingga pelaporan status.

Optimalisasi sukarelawan bencana

Selain menerjunkan petugas dari BPBD Kabupaten Bekasi, sejumlah organisasi sukarelawan kebencanaan mulai dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), desa tangguh bencana (Destana), kelurahan tangguh bencana (Katana), serta sukarelawan lain juga siap diterjunkan sebagai upaya percepatan penanganan bencana.

Para sukarelawan kebencanaan ini memang  dibentuk hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk membantu penanganan banjir sekaligus mempermudah koordinasi dengan petugas lapangan dari pemerintah daerah.

Bantuan personel ini diyakini mampu meminimalisasi dampak bencana, terlebih seluruh sukarelawan kebencanaan itu telah dibekali pelatihan dan edukasi terkait cara penanganan bencana secara menyeluruh.

Ditambah personel bantuan dari unsur forum koordinasi pemerintah daerah, yakni Polres Metro Bekasi dan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, penanganan bencana, terutama bagi masyarakat terdampak, diyakini mampu berjalan optimal.

Mengacu prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan akan mulai merata pada pekan kedua November 2023. Informasi terbaru, karena masih El Nino, curah hujan saat ini memiliki durasi yang tidak panjang, namun dengan intensitas tinggi.

Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi —setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini– disebabkan curah hujan tinggi serta luapan air sungai yang mengakibatkan sejumlah titik mengalami dampak relatif parah sehingga butuh antisipasi yang lebih presisi untuk meminimalisasi bencana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bekasi senantiasa mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak bencana sejak dini melalui beragam ikhtiar pencegahan.

Upaya itu dilakukan dengan bergotong-royong membersihkan seluruh saluran air di wilayah permukiman agar tidak mampat saat curah hujan tinggi sehingga air hujan bisa mengalir ke saluran air yang sehat.

Warga juga diminta selalu menjaga kebersihan lingkungan termasuk membuang sampah pada tempatnya. Seluruh jajaran kecamatan hingga tingkat desa maupun kelurahan juga diajak kerja bakti membersihkan saluran-saluran air dari sampah.

Karena, pencegahan jauh lebih efektif hasilnya dibandingkan sebaik apa pun penanganan yang dilakukan. Hal ini butuh kerja sama seluruh unsur masyarakat untuk menjaga lingkungan terbebas dari banjir.

Selain banjir, musibah longsor dan angin kencang juga turut diwaspadai Pemerintah Kabupaten Bekasi seiring datangnya musim hujan. Bahkan pada pekan ini saja sudah ada laporan terjadi angin puting beliung di sejumlah wilayah.

Dari laporan yang diterima BPBD Kabupaten Bekasi, puting beliung terjadi di wilayah Kecamatan Bojongmangu dan Karangbahagia. Sementara guyuran hujan pada pekan pertama November 2023, tidak menimbulkan genangan, dengan kondisi masih terpantau aman.

Meski demikian, kesiapsiagaan seluruh elemen penanggulangan bencana tidak boleh berkurang sedikit pun karena puncak musim hujan segera tiba.

27 Daerah di Jawa Barat Waspada Bencana Alam

Liputan6.com, Bandung – Sebanyak 27 daerah di Provinsi Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan soal bencana alam.

Itu disebabkan menjelang akhir tahun 2023, hujan sudah mulai turun tidak menentu di beberapa wilayah yang ada.

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, kejadian bencana alam yang kerap terjadi yakni tanah longsor dan banjir.

“Potensi bencana banjir dan longsor itu (sering) terjadi tapi kami minta kepada seluruh daerah untuk siap siaga. Kalau dari data kan ada di Sukabumi, Bogor untuk longsor kalau banjir ada di Pantura (pantai laut utara). Kami minta semua kabupaten dan kota untuk berhati – hati serta bersiap siaga,” ujar Bey ditulis Bandung, Sabtu, 11 November 2023.

Bey menerangkan berdasarkan wilayah potensi gerakan tanah per November 2023 dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jawa Barat yang memiliki potensi gerakan tanah menengah – tinggi.

Bey mengatakan sementera prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) puncak musim akan terjadi Januari – Maret 2024 mendatang.

“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada. Yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana,” kata Bey.

Bey juga menekankan penyampaian informasi potensi bencana dari otoritas yang berwenang harus mudah dipahami publik.

Langkah lainnya dalam antisipasi terjadinya bencana alam, Bey menyebutkan mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang tetiba harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.

Bey mengingatkan pula mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh lintas lembaga ini harus didukung dengan adanya sejumlah jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan.

“Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” sebut Bey.

Sebelumnya, otoritasnya diakui telah menggelar rakor penanganan bencana banjir dan tanah longsor dengan berbagai pemegang kebijakan (stakeholders).

Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Kemarin (Rabu, 08/11/2023), telah dilakukan apel siaga antisipasi terjadinya bencana di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan relawan bencana.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdhan, seluruh instansi tersebut dibagi menjadi delapan klaster.

Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.