Category: Berita

Jakarta, CNBC Indonesia- Berada di pasific ring of fire dan dikelilingi oleh tiga lempeng tektonik dunia, dengan curah hujan yang cukup tinggi menjadi satu penyebab Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Salah satunya bencana banjir yang saat ini menghampiri ibu kota Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia. Tentu saja kondisi bencana ini harus diantisipasi, agar kita dapat mengenali risiko potensi kehilangan aset sehingga dapat terlindungi dari dampak bencana.

Seperti apa mengenali risiko bencana untuk melindungi asset berharga? Selengkapnya saksikan dialog  Exist In Exist dengan Perencana Keuangan, Rista Zwestika dalam Investime, CNBC Indonesia (Senin, 06/01/2020)

video bisa di saksikan di halaman berikut:

https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190913160207-23-99309/pentingnya-kenali-risiko-bencana-untuk-lindungi-aset-berharga

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan siap memenuhi permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila memerlukan tambahan dana dalam penanganan bencana.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Dia mengatakan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menganggarkan Rp5 triliun untuk tanggap darurat bencana. Meski demikian, pihaknya siap memenuhi permintaan tambahan anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan.

“Kami siap menambah anggaran [BNPB] untuk penanggulangan bencana, memang sewaktu-waktu akan dibutuhkan seperti pada 2017,” ujar Askolani.

Anggaran tersebut dimasukkan  dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN), sehingga dapat diambil sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, Kemenkeu telah memberikan dana Rp500 miliar ke BNPB sejak awal tahun. Tujuannya adalah agar BNPB dapat cepat tanggap dalam penanganan bencana alam yang mungkin terjadi.

Selain BNPB, alokasi dana tanggap bencana alam juga telah dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan bencana dan pascabencana serta pemberian bantuan-bantuan sosial.

“Apabila sudah habis, mereka dapat mengajukan permintaan tambahan anggaran, tetapi tujuannya memang harus untuk mengatasi bencana alam,” lanjut Askolani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya akan terus memberikan dukungan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan penanggulangan banjir.

Dia menerangkan pihaknya selaku bendahara negara akan memonitor kerja BNPB dan akan memastikan bahwa kebutuhan logistik dari lembaga penanggulangan bencana tersebut terpenuhi. Hal yang sama juga berlaku kepada Pemda, di mana pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan dana untuk menanggulangi dampak bencana.

“Kita terus berupaya agar kerugian yang berasal dari bencana ini bisa diminimalisir, kerusakan fasilitas umum yang dibangun menggunakan anggaran seharusnya bisa dimitigasi,” ujar Sri Mulyani, Kamis (2/1).

Suara.com – Mengawali tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi di malam pergantian tahun membawa Indonesia kembali dirundung duka dengan bencana banjir dan longsor di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Berdasarkan data dari BNPB (4 Januari 2020), setidaknya ada 308 kelurahan yang terdampak, 60 orang korban, dan 92.261 orang yang mengungsi. Menurut Bank Dunia, Indonesia memang termasuk 35 negara yang berisiko mengalami bencana paling tinggi di dunia.

Mari kita pahami bahwa dalam menangani bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah kegiatan pada tahap pra bencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari tiga tahapan tersebut, kegiatan pasca bencana membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pemerintah rata-rata mengalokasikan dana cadangan bencana (2005-2017) sebesar Rp3,1 triliun. Sementara kerugian akibat bencana besar seperti gempa dan tsunami Aceh (2004) mencapai Rp51,4 triliun dan membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk pemulihan seperti kondisi sebelum bencana.

Bersumber dari kajian BKF, rata-rata kerugian ekonomi langsung per tahun akibat bencana (2000-2017) sebesar Rp22,8 triliun, jika dibandingkan dengan rata-rata dana cadangan bencana maka terdapat gap pembiayaan sebesar Rp19,75 triliun atau 78 persen. Kesenjangan pembiayaan tersebut yang menyebabkan Indonesia terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana alam.

Rentetan bencana besar di tahun 2018 (gempa di lombok, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, serta tsunami di Selat Sunda) yang pada faktanya memerlukan dana penanggulangan bencana (diperkirakan Rp5 triliun untuk Lombok dan Rp10 triliun untuk Palu) melebihi dana cadangan yang dialokasikan.

APBN sendiri memang memiliki keterbatasan dalam pendanaan bencana, kemampuan fiskal pemerintah dari beberapa tahun terakhir hanya mampu memberikan alokasi rata-rata dana cadangan bencana sebesar Rp4 triliun. Menyadari tingginya risiko gap pembiayaan bencana, pemerintah menyusun strategi dan melakukan reformasi kebijakan pembiayaan siaga bencana yang tepat waktu, lebih terencana, berkelanjutan dan transparan untuk mengurangi kerugian ekonomi dan beban APBN. Strategi kebijakan pembiayaan siaga bencana ini dimulai dengan:

Pembentukan Pooling Fund

Pooling fund merupakan alokasi dana yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi bencana alam yang dikelola khusus oleh lembaga pengelola dana untuk selanjutnya disalurkan saat terjadi bencana. Lembaga pengelola dana khusus ini akan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang nantinya akan merancang pengelolaan dana khusus bencana mulai dari sumber dan pemanfaatannya.

Skema pendanaan ini telah dilakukan di Meksiko untuk memulihkan produk domestik bruto (PDB) yang turun akibat badai dan gempa bumi. Indonesia dalam membentuk Pooling fund awal berasal dari APBN. Sebagai modal awal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran (2019) sebesar Rp1 triliun untuk pembentukannya.

Selanjutnya, dana yang saat ini dialokasikan untuk tanggap darurat, dapat mulai dialokasikan sebagian kesana. Pun apabila dana yang sudah dianggarkan tidak terpakai karena tidak terjadi bencana, dapat langsung dimasukkan juga. Selain itu, hasil investasi atas dana yang dikelola, hasil pembayaran klaim asuransi, serta sumbangan donor menjadi sumber penerimaannya.

Melalui pooling fund diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselarasi. Jadi yang sebelumnya harus menunggu sampai lebih dari lima tahun baru dibangun semuanya, ini mungkin dalam satu atau dua tahun sudah bisa dibangun semuanya, sehingga pemulihan lebih cepat dan ekonomi bisa kembali aktif.

Asuransi Barang Milik Negara

Salah satu faktor utama yang menentukan solusi pembiayaan bencana adalah melalui pembagian atau pemisahan (layering) risiko dan kombinasi instrumen pembiayaan. Untuk melakukan mitigasi risiko potensi kerugian dari bencana alam, pemerintah berinisiatif untuk melakukan transfer risiko kepada pihak asuransi. Skema asuransi ini (yang sifatnya katastropik atau asuransi bencana) dilakukan dengan mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN).

Mekanismenya dilakukan dengan setiap tahun membayar premi untuk risiko yang akan terjadi akibat bencana. Tapi ini lebih ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan mekanisme asuransi, diharapkan biaya yang muncul akibat bencana tak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Jika ada kejadian bencana, maka kita bisa dapat klaim asuransi sehingga dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak membebani APBN dan dapat langsung dipakai untuk membangun. Selain itu, mekanisme asuransi diharapkan dapat mempersingkat waktu pembangunan kembali pasca bencana. Skema ini piloting-nya dilakukan pertama kali (2019) di Kementerian Keuangan untuk BMN (Gedung, termasuk juga mobil), jika telah berjalan dengan baik maka akan diterapkan ke kementerian yang lain.

Dari segi pembiayaan, diharapkan strategi kebijakan pembentukan pooling fund dan mengasuransikan BMN akan berdampak pada pemerintah yang mengatasi bencana dengan lebih terorganisir dan teratur tanpa membebani semuanya pada APBN. Strategi ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan bencana. Di sisi lain, mitigasi bencana dengan peta zonasi juga perlu dilakukan.

Menurut Dr. Kuntoro Mangkusubroto (Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias 2005-2009), peta zonasi bencana menjadi dasar untuk penentuan pihak mana yang mesti menanggung beban tatkala terjadi bencana. Menurutnya, pemetaan zonasi bencana ini bagian yang penting dalam menentukan kebijakan setelahnya.

Dengan adanya peta zonasi yang jelas, pemerintah dapat menentukan kebijakan pembangunan di wilayah tersebut, kebijakan penanggung biaya tatkala terjadi bencana bagaimanapun mekanisme pembiayaannya.

Akhir kata, strategi-strategi kebijakan ini diyakini akan memperkuat ketahanan fiskal dan intervensi pemerintah dalam bersiap siaga dan juga memitigasi risiko bencana. Tentunya, ini memerlukan komitmen bersama seluruh pelaku kepentingan terkait untuk melakukan sinergi dan berbagi risiko sesuai kapasitas masing-masing baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri perbankan dan asuransi, pelaku usaha, dan juga masyarakat.

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung dihadapkan bencana alam di awal tahun 2020. Mulai dari bencana banjir yang melanda Jabodetabek di malam tahun baru.  

Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB Agus Wibowo menyatakan, saat terjadi bencana alam hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak BNPB adalah melakukan pendampingan.

“Pertama pendampingan, kita menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk datang dan membantu mereka,” ujar Agus saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (8/1).

TRC BNPB merupakan tim bentukan Kepala BNPB yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/nonteknis terkait.

TRC bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat, meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment), serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.

Selain menurunkan tim TRC, BNPB juga memberikan beberapa bantuan lain. Contohnya seperti memberikan dana siap pakai (DSP) pada daerah yang mengajukan permohonan, menyediakan alat transportasi khusus seperti helikopter, serta memberikan bantuan logistik.

Sebelum melakukan distribusi bantuan bencana, BNPB biasanya akan melakukan pendataan terlebih dahulu agar proses distribusi dapat berjalan lancar.

Mengenai DSP yang diberikan oleh BNPB, mereka mengatakan ada syarat khusus bagi daerah yang ingin mengajukan permohonan dana. Salah satu syaratnya adalah, daerah terkait harus menetapkan status tanggap darurat saat terjadi bencana.

“Jadi dana siap pakai itu hanya bisa dikeluarkan kalau daerahnya mempunyai status tanggap darurat,” kata Agus.

Jika pemerintah daerah (pemda) tidak menetapkan status tersebut, maka BNPB tidak bisa memberikan bantuan DSP ke daerah tersebut.

MADIUN, KOMPAS.com – Bupati Madiun Ahmad Dawami menginstruksikan seluruh kepala desa agar menggunakan alokasi dana desa untuk penanggulangan bencana alam. 

Hal itu dikatakan Ahmad Dawami yang akrab disapa Kaji Mbing di sela apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan bencana di Desa Glonggong, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu (8/1/2020).

“Penggunaan dana ADD dan dana desa untuk menanggulangi bencana sudah kami lakukan sejak tahun 2018. Pasalnya, penanggulangan bencana itu harus dikedepankan,” ujar Ahmad Dawami.

Apel kesiapsiagaan dan simulasi penanggulangan bencana melibatkan ribuan anggota Polres Madiun, Kodim 0803 Madiun dan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun. 

Kaji Mbing mengatakan, penanggulangan persoalan kemanusiaan harus didahulukan.

Apalagi, bencana yang terjadi sampai mengancam keselamatan warga dan menelan korban jiwa.

Ia menyebut, sebanyak 198 desa di Kabupaten Madiun sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana alam.

Hanya saja, untuk penanggulangan membutuhkan keterpaduan antara warga dan pemerintah.

Bagi Kaji Mbing, kesiapsiagaan warga terhadap kemungkinan bencana harus dibangun sejak dini.

Dengan demikian, saat bencana terjadi, warga sudah siap siaga. 

Tak hanya instruksi penggunaan dana desa, Bupati Kaji Mbing juga meminta warga bersama aparat pemerintah desa membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. 

Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono menyatakan, seluruh personel Polres Madiun siap membantu pemerintah dan warga untuk penanggulangan bencana alam. 

Aceh – Gempa bermagnitudo 6,4 terjadi di Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh. Tak ada potensi tsunami akibat gempa ini.

Dilihat dari situs BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 13.05 WIB, Selasa (7/1/2020), pada koordinat 2,29 LU-96,24 BT.

“Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG.

Pusat gempa berada di kedalaman 13 km. Lokasi gempa 24 km barat daya Sinabang, Aceh.

Belum ada informasi soal kerusakan atau korban akibat gempa ini. (haf/hri)

tirto.id – Awal dekade ini Indonesia diawali dengan basah. Hujan terus mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore (31/12/2019) dengan intensitas lebat. Langit malam pergantian tahun yang biasanya semarak, kali ini minim kembang api. Hujan memang sempat berhenti jelang tengah malam. Namun, beberapa menit setelah pergantian tahun, hujan kembali turun dan terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga keesokan hari.

Sekitar pukul 8 pagi, saya melihat unggahan di media sosial beberapa kawan yang menginformasikan bahwa tempat tinggalnya mulai tergenang banjir. Lokasi mereka beragam. Ada yang di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta.

Pukul 08.45, Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Agus Wibowo menginformasikan kepada jurnalis setidaknya sudah ada 23 titik yang terendam banjir di Bekasi, dua titik di Bogor dan 17 titik di DKI Jakarta. Masih dalam informasi yang sama diketahui banjir mulai memasuki permukiman warga sejak pukul 02.45 dengan ketinggian beragam mulai 25 hingga 50 centimeter.

Dari data terakhir yang dihimpun BNPB per 4 Januari 2020, banjir kali ini merendam 308 kelurahan dengan ketinggian air maksimum mencapai enam meter. Sementara korban meninggal dunia mencapai 60 orang, dengan jumlah pengungsi sebanyak 92.621 jiwa yang tersebar di 189 titik pengungsian.

Banjir besar semacam ini bukanlah hal baru di Jakarta. Sebelum ini, setidaknya ada lima banjir besar dalam sejarah DKI Jakarta, yakni pada 2002, 2007, 2013 dan 2014. Jika melihat dari dampak yang ditimbulkan seperti korban meninggal dunia, sebaran titik banjir hingga jumlah pengungsi, maka dapat disebut tahun 2007 menjadi banjir terparah.

Saat itu korban meninggal di DKI Jakarta berjumlah 48 orang, sementara di tahun 2020 berjumlah 16 orang. Kemudian jumlah kelurahan terdampak pada 2007 mencapai 199 kelurahan, masih lebih banyak ketimbang tahun ini yang mencapai 157 kelurahan. Jumlah pengungsi pun pada tahun ini hanya 31.233 orang, sangat jauh dibandingkan pada 2007 yang menyentuh angka 522.569 jiwa.

Namun jika dilihat dari curah hujan, pada 2020 terjadi anomali. Dalam rentang 1996 hingga 2006, intensitas curah hujan paling tinggi terlihat pada tahun 2007 dengan 340 mm/hari. Pada 2008, intensitas curah hujan maksimal terlihat di angka 250 mm/hari dan 277 mm/hari di tahun 2015.

Sementara data yang dihimpun dari beberapa titik pengukuran didapat per 1 Januari 2020, intensitas curah hujan tercatat 377 mm/hari di Stasiun BMKG TNI AU Halim, 335 mm/hari di Stasiun BMKG Taman Mini, dan 259 mm/hari di Stasiun BMKG Jatiasih.

Anomali Banjir DKIMenurut Ahli Geospasial, Bintang Rahmat Wananda, curah hujan yang tercatat di Halim melebihi rekor curah hujan harian kala ulang 1.000 tahun. Padahal jika merujuk kurva Gumbel, diprediksi curah hujan tertinggi maksimal hanya sampai 208 mm/hari.

Hal ini menurut Bintang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah akibat perubahan iklim. Kedua, lantaran disebabkan adanya urban heat island atau perubahan iklim lokal.

“Perubahan iklim lokal terjadi akibat udara panas yang terperangkap dalam hutan beton suatu wilayah, dalam hal ini kota. Sehingga lama kelamaan akan membentuk pola cuaca tertentu yang berubah menjadi iklim lokal. Namun ini baru perkiraan saja. Perlu kajian lebih mendalam,” ujar Bintang saat ditemui reporter Tirto, Senin, 6 Januari 2020.

Pada banjir kali ini pula, terdapat beberapa titik banjir yang tidak terendam dalam banjir besar sebelumnya pada 2014, akan tetapi terendam genangan pada tahun ini.

Kami membaginya dalam tiga peta; peta sebaran banjir 2014 yang berwarna biru, peta sebaran banjir 2020 yang berwarna merah dan peta tumpang tindih (overlay) kedua tahun tersebut yang berwarna ungu yang berarti di daerah tersebut terendam banjir baik 2014 maupun 2019.

Namun, harus diketahui peta tersebut hanya merepresentasikan kelurahan terdampak, bukan titik banjir secara presisi. Hal ini lantaran dalam satu kelurahan ada RW yang terendam banjir ada yang tidak, begitu pun dalam satu RW, tidak semua RT ikut terendam.

Dari peta ketiga tersebut terlihat titik baru pada 2020 seperti Kelurahan Meruya, Joglo, Palmerah, Menteng, Karet Semanggi, Kuningan Timur, dan lain-lain. Kendati demikian, beberapa daerah tersebut ada juga yang pernah terendam banjir pada banjir-banjir sebelum 2014.

Bintang kemudian menjelaskan, untuk mengetahui penyebab banjir dalam suatu periode turunnya hujan, harus diidentifikasi apakah itu merupakan banjir kiriman atau banjir lokal.

Untuk mengetahuinya, kami mencoba merunut peristiwa banjir Jabodetabek khususnya DKI Jakarta pada 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 malam.

Pada pukul 02.45, sejumlah wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Barat sudah mulai tergenang. Sementara itu, wilayah di sepanjang 16 kilometer DAS Ciliwung yang sudah dinormalisasi seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri terlihat masih relatif aman hingga pukul 13.00.

Berdasarkan data BNPB dan BPPD DKI Jakarta, pada pukul 05.00, pintu air Katulampa terpantau setinggi 40 centimeter atau siaga 4. Begitu pun pintu air Depok yang sudah setinggi 150 centimeter dan masih siaga 4. Di bawah, pintu air Manggarai sudah siaga 2 dengan ketinggian air 915 centimeter.

Pada waktu yang sama, air sudah mulai menggenangi beberapa titik di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat dengan ketinggian air 60 centimeter. Air meninggi pada pukul 14.00, hingga mencapai 200 centimeter.

Sekitar pukul 15.00 hingga 16.30, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan pantauan udara, hasilnya wilayah normalisasi DAS Ciliwung terpantau aman. Hingga saat itu, air dari Katulampa masih belum sampai Jakarta.

Air dari Katulampa Bogor diperkirakan baru tiba di Jakarta pada pukul enam sore. Kemudian pada malam hari, jam tidak diketahui, Kampung Pulo, salah satu wilayah DAS Ciliwung yang dinormalisasi, tergenang.

Artinya, jika melihat dari kronologi tersebut, hingga pukul 6 sore, banjir yang ada di Jakarta merupakan banjir lokal akibat dari curah hujan.

 

 

Musabab Banjir

Dari analisis Bintang Wardana, tidak ada faktor tunggal penyebab banjir. Dalam konteks banjir Jabodetabek 2020, setidaknya ada beberapa faktor.

Pertama, minimnya resapan air di selatan Jakarta atau bagian hulu. Daerah hulu merupakan tempat efektif untuk menyerap air permukaan (surface run off) yang diakibatkan curah hujan yang tinggi. Hal ini lantaran muka air tanah masih sekitar ratusan meter dari permukaan sehingga penyerapan bisa maksimal.

Jika air yang mengalir di permukaan bisa diserap, maka air yang turun ke hilir dapat berkurang. “Permasalahannya saat ini semua run off dibuang ke sungai,” ujar Bintang.

Faktor kedua adalah drainase yang buruk di hilir. Secara geografis, Jakarta berada di bidang datar. Akan sulit jika hanya bergantung pada sistem kanal yang mengandalkan gravitasi.

Di sisi lain, Jakarta hampir tidak ada ruang terbuka biru (RTB) atau tempat parkir air sebelum dialirkan ke laut.

“Seharusnya tiap permukiman diwajibkan memiliki semacam kolam resistensi untuk menampung air dan itu dibikin sistemik melalui regulasi pemerintah,” kata Bintang.

Belum lagi fenomena penurunan tanah atau land subsidence yang tersebar di hampir semua wilayah DKI Jakarta yang tentu memperburuk banjir.

Terpisah, Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center Urban Studies menilai selama ini pengelolaan air permukaan (run off) dilimpahkan seluruhnya pada pemerintah. Padahal jika melibatkan masyarakat, run off tersebut bisa berkurang banyak.

“Misalnya saja dengan membuat sumur resapan di tiap rumah. Atau sesederhana menggunakan tandon,” kata Elisa.

Sementara untuk yang lebih makro seperti pada permukiman apartemen maupun bangunan tinggi lain, pemerintah dapat menggalakkan regulasi mengenai sumur resapan.

Sebenarnya, sudah ada regulasi yang mengatur melalui Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan dan Kepgub Nomor 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan. Namun, Elisa tidak melihat adanya sanksi tegas bagi pemilik gedung yang melanggar.

Pada April 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sempat menginspeksi 80 gedung di Jakarta terkait pematuhan sumur resapan dan pengelolaan air limbah.

“Bayangkan saja dari 80 gedung hanya satu yang memenuhi ketentuan, itu Hotel Pullman,” kata Elisa.

Namun, terkait sistem infiltrasi tersebut, Bintang Wardana tak sepenuhnya setuju. Lantaran menurutnya, sebagian tanah di Jakarta sifatnya sudah lempung sehingga tidak efektif dalam menyerap air.

“Kalau mau ya di Jakarta Selatan saja atau di hulu. Sisanya tidak cocok. Apalagi di kawasan utara. Itu harus pakai pompa,” kata Bintang.

Kendati demikian, pada banjir kemarin pompa yang ada tidak berjalan maksimal. Temuan Bintang, dari 450 pompa yang ada, hanya 50 yang beroperasi.

“Itupun telat. Baru dioperasikan pada 1 Januari 2020 pukul 12.00. Harusnya jauh lebih awal dari itu,” imbuh Bintang. Empat ratus pompa yang tidak berfungsi itu antara lain dikarenakan rusak hingga tidak ada bahan bakar.

Ruang Air Direbut

Jakarta sejatinya merupakan daerah rawa. Namun, seiring bertambahnya populasi manusia di ibukota dan perkembangan pembangunan, rawa-rawa tersebut kini berubah tampilan menjadi permukiman dan gedung-gedung tinggi.

Banjir di awal 2020 kemarin, mau tak mau tak bisa dilepaskan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru yang semakin hari semakin digerus oleh para pengembang.

Pemprov DKI menunjukkan sebuah peta bahwa saat ini 90 persen lahan di DKI Jakarta sudah dibeton. Pada 2004 hingga 2006, Agung Podomoro Grup secara agresif membangun 12 apartemen di kawasan barat, pusat, selatan dan utara Jakarta. Saat ini total apartemen di Jakarta mencapai sekitar 234 apartemen yang tentunya secara masif pula menyedot air tanah dan berperan mempercepat penurunan tanah (land subsidence).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta setiap dekadenya semakin menguning. Jika melihat peta RTRW tahun 1980, DKI Jakarta masih cukup banyak lahan hijau. Namun pada peta RTRW 1999-2005, kawasan hijau makin berkurang dan berganti dengan kuning alias untuk permukiman. Pada peta RTRW 2010-2030 nyaris semua kawasan di Jakarta menjadi kuning.

Untuk itu, cara lain yang bisa dilakukan Pemprov DKI menurut Elisa adalah dengan mengembalikan sejumlah fungsi lahan yang saat ini peruntukkannya sebagai gedung. Misalnya saja Mega Mall Pluit yang Hak Guna Bangunan (HGB)nya akan habis pada 2025.

“Pemprov bisa mengembalikannya ke fungsi semula. Dulu itu namanya Taman Tirta Loka. Kalau mau ya hancurkan saja. Itupun jika belum diubah menjadi hak milik. Semoga tidak, ya. Pemprov bisa mengembalikan fungsi lahan pada gedung-gedung yang HGB-nya akan segera habis,” lanjut Elisa.

Baik Elisa maupun Bintang, enggan mengambinghitamkan perubahan iklim sebagai satu-satunya penyebab banjir kendati terdapat anomali curah hujan ekstrem hingga 377 mm/hari.

“Jika penanggulangan banjir sudah cukup baik, infiltrasi di hulu maksimal, drainase dan RTB mumpuni di hilir, pompa jalan dengan baik, risikonya bisa diminimalisir,” ucap Bintang.

(tirto.id – Indepth)

Hujan deras di Kawasan Jabodebek menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke atap rumah menghindari banjir.

Arif Rahmandani, salah satu warga mengaku sampai saat ini bantuan belum juga datang. Padahal di kompleks tempatnya tinggal banyak warga yang membutuhkan bantuan dan meminta dievakuasi.

“Semua baju, surat-surat dan barang-barang kami habis semua tidak ada yang tersisa. Hanya tinggal baju yang dipakai saja,” kata Arif kepada kumparan, Rabu (1/1).

Kondisi Banjir Perumahan Pondok Gede Permai. Foto: Dok. Arif Rahmandani

Arif berharap ada petugas atau tim yang segera datang ke kompleksnya dan segera melakukan evakuasi.

“Jika ada tim SAR atau perahu karet, kasian anak-anak sudah pada kedinginan semua. Mohon untuk bisa di evakuasi terlebih dahulu. (Kami) butuh pampers, makanan dan pakaian,” jelas dia.

Berdasarkan foto-foto tersebut, banjir sudah mencapai atap rumah 1 lantai. Sejumlah warga tampak mengungsi ke rumah yang lebih tinggi.

Banjir Jakarta atau Jakarta floods menjadi topik hangat dan diberitakan sejumlah media internasional. Accu Weather menyebut banjir Jakarta yang menerjang saat Tahun Baru ini merupakan banjir terburuk dalam beberapa tahun. DW melaporkan banjir Jakarta mematikan karena menewaskan 21 orang hingga Kamis (2/12/2020) pagi.

Hujan deras sejak malam Tahun Baru, Selasa (31/12/2019) memicu banjir di Jakarta dan menyebabkan ribuan orang mengungsi ke tempat penampungan sementara karena diprakirakan hujan lebat akan terus terjadi. The Guardian melaporkan, banjir setidaknya menewaskan 21 orang dan ribuan lainnya mengungsi.

Kematian sebagian besar terjadi karena hipotermia, tenggelam, dan tanah longsor, sebagian juga terjadi karena tersengat listrik, demikian menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kamis pagi.

Hampir 30.000 warga Jakarta dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Hujan diprakirakan akan terus terjadi hingga Kamis hari ini.

PLN telah mematikan listrik di ratusan kabupaten di Jakarta. Banjir juga menyebabkan penutupan sementara landasan pacu di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, dengan penerbangan dialihkan ke Bandara Soekarno Hatta.

DW menyebut, banjir yang terjadi pada Tahun Baru ini adalah banjir terburuk yang melanda ibu kota Indonesia sejak 2013.

Sebelumnya, lebih dari 50 orang tewas dalam salah satu banjir paling mematikan di Jakarta pada 2007. Kemudian lima tahun lalu, sebagian besar pusat kota juga terendam air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, penyebab utama banjir tersebut karena curah hujan yang mencapai 377 mm. Curah hujan tersebut cukup tinggi dan panjang dari biasanya.

Sebenarnya, kata Basuki, dampak dari curah hujan yang cukup tinggi itu bisa ditanggulangi asalkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan programnya dengan cepat yaitu melakukan normalisasi sungai Ciliwung. Sebab, kata dia, saat ini Anies baru melakukan normalisasi sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km, demikian seperti dilansir Antara.

Di sisi lain, Basuki bilang, daerah di sekitar sungai yang sudah dinormalisasi tidak terkena banjir sama sekali. Sementara wilayah yang banjir itu adalah wilayah yang belum dinormalisasi.

Penyebab lain dari banjir se-Jabodetabek ini, kata Basuki adalah tertundanya pembangunan dua bendungan kering, yakni bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan persoalan banjir di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor dan berbagai daerah lainnya ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan ekologi.

“Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal,” kata Jokowi seperti dilansir Antara.

Untuk itu, Jokowi bilang, perlu untuk membangun kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota guna menyelesaikan persoalan ini.

sumber: tirto.id