Category: Berita

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menggelontorkan dana Rp4 miliar pada APBD tahun 2020. Keputusan itu untuk membeli alat sistem peringatan dini bencana yang akan ditempatkan di beberapa lokasi Ibu Kota yang rawan banjir. Alat yang digunakan itu bernama disaster warning system (DWS).

“Alat ini akan memberikan informasi berupa suara petugas BPBD, yang dapat menjangkau hingga radius 500 meter. DWS ini akan beroperasi jika tinggi muka air telah berada pada Siaga 3,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ridwan kepada Okezone, Minggu (19/1/2020).

Ridwan menambahkan, tahun 2020, ada 6 titik yang akan dipasang alat DWS. Di antaranya adalah Bukit Duri, Kebon Baru, Kedaung Kali Angke, Cengkareng Barat, Rawa Terate, dan Marunda.

“Lokasi ini sifatnya masih tentatif, akan kami pasang di tahun 2020 ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, komponen dari DWS itu terdiri dari horn speaker, stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi VHF Radio, software untuk telementary dan warning console, coaxial arrester, Storager battery 20 Ah, 24 V dan antenna.

“Diharapkan, dengan adanya alat peringatan dini berupa DWS ini, dapat membuat masyarakat semakin siaga terhadap bencana,” katanya.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo mengklaim sistem peringatan dini bencana berbasis digital atau disaster warning system (DWS) dipasang guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

“Itu (DWS) untuk memberi peringatan kepada masyarakat sekitar agar waspada dan bersiap-siap (mengungsi), sehingga kerugian bisa diminimalisir,” kata Subejo saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

“Alat ini tidak dimaksudkan untuk mencegah datangnya banjir, namun mengingatkan masyarakat untuk bersiap mengungsi dan menyelamatkan barang atau dokumen berharga agar tidak terdampak banjir,” ujarnya.

BPBD DKI Jakarta akan segera mengadakan enam set alat DWS dengan anggaran senilai Rp4,073 miliar pada tahun ini.

Keenam set alat tersebut akan dipasang di enam kelurahan yang rawan banjir, yakni Marunda, Rawa Terate, Cengkareng Barat, Bukit Duri, Kebon Baru, dan Kedaung Kali Angke.

Meskipun telah dilakukan pemetaan lokasi pemasangan alat DWS, namun BPBD DKI Jakarta masih akan melakukan kajian dengan melihat kondisi banjir 2020.

“Kami akan kaji kembali secara komprehensif tentang sistem peringatan dini untuk antisipasi kejadian bencana, termasuk DWS sebagai salah satu sarana sistem tersebut,” ujar Subejo.

Tiap alat DWS memiliki empat pengeras suara yang dipasang pada satu tiang tinggi dan terhubung langsung dengan sistem di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPDB DKI Jakarta.

Dengan menggunakan teknologi VHF digital radio, maka radius jangkauan bunyi dapat terdengar hingga jarak 500 meter.

Saat tinggi muka air bendungan mencapai siaga 3, maka alat DWS secara otomatis akan mengeluarkan bunyi sebagai peringatan akan potensi terjadinya banjir.

Tak hanya alat DWS, BPBD DKI Jakarta juga telah menyiapkan beberapa cara untuk menyebarluaskan peringatan bencana mulai dari pesan berantai yang dikirim ke grup-grup Whatsapp kelurahan hingga imbauan petugas yang turun langsung ke lapangan.

Bisnis.com, DENPASAR – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan jumlah korban jiwa akibat bencana alam hingga pekan kedua 2020 mencapai 60 orang.

Dia juga menuturkan korban jiwa akibat bencana alam secara nasional di 2019 mencapai sekitar 580 orang dan tahun 2018 jumlahnya lebih banyak karena gempa bumi NTB, tsunami Sulawesi Tengah dan Selat Sunda.

“Tahun 2020 baru memasuki Minggu kedua, Januari korban di Jawa Barat, Jakarta dan Banten telah mencapai lebih 60 orang,” kata dia usai mengunjungi Kantor BPBD Bali, Senin (13/1/2020).

Sementara, penanganan bencana di Jawa Barat, ujar dia, sementara proses menuju ke transisi darurat, masih dalam posisi tanggap darurat. Pihaknya melihat penanganannya cukup baik karena seluruh instansi terlibat, hingga BUMN, jadi beban BNPB sendiri sangat berkurang ketika masyarakat bisa gotong royong.

Kunjungan Doni Monardo di Bali untuk melihat  kesiapsiagaan yang menurutnya dan tim BNPB, kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan BPBD di daerah lainnya. 

Menurutnya, saat ini BNPB sedang merancang sebuah konsep tentang BPBD yang mampu menjamin Pariwisata Aman Bencana. 

“Konsep ini tentu tidak sepenuhnya dibuat di Jakarta, tapi juga perlu masukan di daerah. Di daerah tidak mungkin BPBD sendiri tetapi juga dair unsur lain. TNI, Polri Badan SAR Nasional, BMKG termasuk relawan dan media,” bebernya.

Diharapkan dari konsep Pariwisata Aman Bencana, yang mana BPBD memiliki peran penting di situ.

Pertama seputar tingkat kelembagaan BPBD, kedua mengenai sumber daya manusia, ketiga manajemen dan sistem, Pusdalops, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat-alat yang memiliki respon mitigasi dan sistem peringatan dini.

Keempat, berhubungan dengan tersedianya anggaran yang memadai dan kelima tingkat kesiapsiagaan perlengkapan dan peralatan dan transportasi. 

“Mudah-mudahan Bali bisa menjadi ujung tombak, bisa menjadi contoh dan diikuti oleh daerah lainnya. Implementasinya kita harapkan BPBD yang berada di daerah prioritas pariwisata itu terintegrasi,” tutur Doni.

Disampaikan Doni, ada unsur lain yang menempel di BPBD misalnya TNI, Polri, BMKG, medis yang melakukan penjagaan 24 jam.

KOMPAS.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) memprediksi bahwa beberapa wilayah Indonesia akan berpotensi banjir karena intensitas hujan lebat.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (13/1/2020), diperkirakan wilayah Jabodetabek dan sekitarnya serta wilayah lainnya akan mengalami hujan lebat dan berpotensi banjir pada 12-18 Januari 2020.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang berpotensi banjir:

1. Sumatera Barat (waspada)
2. Jambi dan Bengkulu (waspada)
3. Sumatera Selatan (waspada)
4. Banten (waspada)
5. Jawa Timur (waspada)
6. Sulawesi Selatan (waspada)
7. Sulawesi Tengah (waspada)
8. Maluku (waspada)
9. Papua Barat dan Papua (waspada)

“Sementara, potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga lebih dari 2,5 meter dapat terjadi di beberapa wilayah perairan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo kepada Kompas.com, Minggu (12/1/2020).

Potensi ketinggian gelombang tersebut dapat terjadi di beberapa wilayah perairan berikut:

1. Perairan selatan Jawa Tengah hingga Pulau Sumba
2. Laut Sawu
3. Perairan selatan Pulau Sawu – Pulau Rote
4. Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT
5. Laut Natuna Utara

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, kondisi cuaca secara umum adalah sebagai berikut:

• Tanggal 12-14 Januari 2020 
  Kondisi hujan berada pada kisaran intensitas ringan, terutama di wilayah Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Tangerang, terutama pada siang dan malam hari.
• Tanggal 15-18 Januari 2020
  Diidentifikasi terjadi peningkatan potensi hujan di periode ini dengan variasi intensitas hujan ringan hingga lebat terutama pada dini hari menjelang pagi, terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang, dan sebagian Bogor. Kondisi hujan signifikan dapat terjadi kembali pada sore menjelang malam dan dini hari.

Imbauan kepada masyarakat

Atas potensi bencana alam yang mungkin terjadi, BNPB juga mengimbau masyarakat untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Rencana antisipasi bencana dengan mencatat nomor telepon penting dan membentuk grup WhatsApp warga.
2. Menyiapkan perbekalan untuk 3 hari (tas siaga bencana).
3. Mengamankan dokumen penting dan barang berharga.
4. Membentuk komunitas tangguh bencana untuk kerja bakti, menentukan jalur evakuasi, titik pengungsian, dan siskamling.
5. Melaporkan ke kelurahan/kecamatan/BPBD apabila ada kerusakan ataupun tanggul bocor.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

Kemudian, masyarakat yang beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpotensi gelombang tinggi diimbau agar selalu waspada.

Imbauan BMKG

Sesuai arahan Mendagri Nomor: 360/14278/SJ tanggal 30 Desember 2019 hal Antisipasi Menghadapi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir serta adanya informasi terkini dari BMKG terkait Waspada Potensi Cuaca Ekstrem, disampaikan imbauan kepada para pimpinan  daerah di Indonesia untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan peringatan dini dari BMKG, BNPB, dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.
2. Menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah, dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
4. Mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
5. Menyebarluaskan informasi protensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.
6. Mengoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
7. Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Liputan6.com, Makassar – Banjir yang merendam tiga Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) masing-masing Kabupaten Barru, Pinrang dan Soppeng kini dikabarkan sudah surut.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barru, Ivan mengatakan sebelumnya ada tiga Kecamatan di Kabupaten Barru yang terendam banjir yakni Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Balusu, dan Kecamatan Soppeng Riaja.

“Semuanya sudah surut,” kata Ivan via pesan singkat, Senin (13/1/2020).

Kondisi yang sama juga diungkapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Pinrang, Andi Matalatta. Ia mengatakan saat ini pihaknya sedang mendata secara detail dampak bencana yang terjadi secara keseluruhan di Kabupaten Pinrang.

Di mana sebelumnya diketahui ada ribuan hektare sawah dan ratusan pemukiman warga terendam banjir akibat hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengguyur Kabupaten Pinrang terhitung sejak Jumat 10 Januari- Minggu 12 Januari 2020.

“Wilayah yang terendam banjir itu tercatat ada di Kecamatan Cempa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Suppa, Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Mattiro Sompe,” ungkap Andi.

Ribuan hektare area persawahan milik warga yang terendam banjir, kata dia, masing-masing di dua desa yang ada di Kecamatan Cempa yakni Desa Matunrutunrue ±75 hektare dan Desa Tanratuo ±164 hektare.

Selanjutnya di Kecamatan Mattiro Bulu tepatnya Kelurahan Manarang terdapat ±100 hektare sawah terendam banjir.

Demikian juga di Kecamatan Watang Sawitto. Di mana area sawah yang terendam banjir yakni di Kelurahan Siparappe ±500 hektare, Kelurahan Sipatokkong ±105 hektare, Kelurahan Salo ±52 hektare, Kelurahan Bentenge ±35 hektare, dan Kelurahan Maccorawalie ±5 hektare.

Sementara di Kecamatan Patampanua, tercatat area sawah yang terendam banjir hanya di satu desa yakni Desa Mattiro Ade ±120 hektare.

Untuk Kecamatan Paleteang, area sawah yang terendam banjir detailnya pada Kelurahan Mamminasae ±15 hektare, Kelurahan Laleng Bata ±5 hektare, Kelurahan Benteng Sawitto ±4 hektare, Kelurahan Temmasarangnge ±3 hektare, dan Kelurahan Maccinnae ±1 hektare.

Di Kecamatan Tiroang, area sawah yang terendam banjir tepatnya di Kelurahan Marawi ±410 hektare, Kelurahan Mattiro Deceng ±60 hektare, Kelurahan Tiroang ±62,5 hektare, Kelurahan Pammase ±734 hektare, dan Kelurahan Pakkie ±45 hektare.

Kemudian lokasi lainnya di Kecamatan Duampanua. Sawah milik warga Kelurahan Tatae terdapat 220 hektare dan lahan lainnya yang diketahui luas tanamnya ±870 hektare.

Terakhir, di Kecamatan Mattiro Sompe, tercatat sawah milik warga yang terendam banjir berada di Desa Siwolong Polong dengan luas ±165 hektare, Desa Matongang-Tongang ±140 hektare, Desa Samaenre ±115 hektare, Desa Patobong ±95 hektare, Desa Massulowalie ±15 hektare, Desa Langnga ±15 hektare, dan Desa Mattirotasi ±45 hektare.

“Seluruh total sawah yang terdampak banjir tercatat ±3.205,5 hektare,” jelas Andi.

Untuk kerusakan rumah warga yang tercatat, kata Andi, tercatat ada 206 unit rumah. Di Kecamatan Dumpanua tepatnya Kelurahan Data diketahui ada 25 rumah yang terendam akibat abrasi pantai. Kemudian Perumahan LVRI di Kecamatan Suppa terendam banjir dengan ketinggian air ±75 cm.

“Warga Perumahan LVRI yang terisolir banjir total ada 40 Kepala Keluarga (KK),” tutur Andi.

Sementara rumah yang terendam di Kecamatan Mattiro Sompe tepatnya di Desa Mattombong terdapat 27 unit rumah, Desa Massulowalie ada 51 unit rumah dan Desa Matongang-Tongang ada 63 rumah.

“Total rumah warga yang terendam banjir ada 206 rumah,” terang Andi.

CIREBON – Sejumlah wilayah di Kota dan Kabupaten Cirebon dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Curah hujan tinggi menjadi penyebab air meluap dari daerah aliran sungai.

Dari pantauan Radar Cirebon di sejumlah lokasi, hingga saat ini pukul 00.45 WIB, Selasa dini hari (14/1/2020) sejumlah wilayah masih tergenang banjir. Diantaranya RW 08 Karanganom, Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon.

RT 001 RW 016 Kriyan Timur, Pronggol Kota Cirebon. Termasuk di RW 03 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Banjir juga merendam hingga ketinggian betis orang dewasa di Perumahan Lovina Village Jl Pahlawan, Desa Dawuan,  Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

Dilaporkan Perumahan Puri Indah Residance Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon juga terendam hingga setinggi betis orang dewasa.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, H Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, penanganan banjir sedang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon. Termasuk pendataan korban dan penentuan jenis bantuan yang akan diberikan.

“Kami bersyukur dukungan forkopimda begitu luar biasa. Semua langsung turun ke lokasi begitu dapat informasi Kalijaga banjir,” kata Anwar, yang saat ditemui tengah memantau tinggi muka air di Sungai Kesunean.

Perumahan Puri Indah Residance, Banjarwangunan, Kabupaten Cirebon turut terendam banjir. Foto: Okri Riyana/Radar Cirebon

Menurutnya, bencana banjir kali ini memang murni disebabkan curah hujan tinggi. Sebab, Pemerintah Kota Cirebon sebenarnya telah melakukan upaya meminimalisasi efek banjir. Terutama normalisasi, dan pembersihan saluran. “Kita tahu, di Kuningan juga hujan deras. Jadi bertemu dengan hujan di sini. Volume air besar selali,” katanya.

Hingga saat ini, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah (KPBD) belum mendata kawasan yang terendam juga jumlah warga terdampak. Penanganan masih dilakukan.

Namun dari pantauan lapangan, di Kelurahan Kalijaga, terdapat satu warga yang dievakuasi karena sakit. (yud/cep/dri)

Editor: Brilliant Awal

Liputan6.com, Makassar – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada menyusul aktivitas angin Muson Asia yang bergerak di wilayah Sulawesi Selatan hingga dua hari terakhir yang menjadikan sejumlah daerah terendam banjir akibat intensitas curah hujan tinggi.

“Saat ini curah hujan dengan intensitas lebat dan sedang masih mengguyur sejumlah wilayah pesisir bagian barat serta wilayah selatan di Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar Esti Kristanti di Makassar, Minggu (12/1/2020).

Selain itu, BMKG mengeluarkan iimbauan siaga banjir dan waspada bencana alam di sejumlah wilayah Sulsel, mengingat dari pantauan pergerakan curah hujan yang hampir merata dengan intensitas lebat hingga 50 milimeter.

Tidak hanya itu, pergerakan angin Muson Asia yang bergerak dari Filipina menuju wilayah Sulawesi juga berdampak di Kota Makassar dan sekitarnya seperti Kota Pare-pare, Kabupaten Pinrang, Barru, Soppeng, Barru, Pangkep, dilansir Antara.

Kemudian, Maros, Takalar, Gowa, Jeneponto serta sejumlah kabupaten lainnya di Sulsel, dengan status siaga banjir dan angin kencang.

Kondisi ini dikarenakan menguatnya angin Muson Asia di wilayah Sulsel dan sekitarnya dan kemudian peningkatan pergerakan konferensi atau pertemuan angin serta suhu muka air laut di sekitar wilayah perairan Makassar yang menimbulkan pertumbuhan awan konvektif, terutama di perairan selat Makassar yang tidak hanya menyebabkan terjadi hujan dengan intensitas sedang serta lebat disertai angin kencang.

“Oleh karena itu, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan status siaga waspada di wilayah Provinsi Sulsel berdasarkan analisis peta berbasis dampak,” katanya.

Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis proses prosedural ganti rugi rumah warga terdampak bencana seperti banjir dan longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengatakan, semua biaya ditanggung oleh pemerintah dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.

“Inventarisasi kerusakan rumah, kewenangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi lintas sektor. Dalam hal ini BNPB diminta untuk mendampingi,” kata Agus lewat keterangan pers diterima, Minggu (12/1/2020).

Terkait prosesnya, Agus menjelaskan ada beberapa tahapan yang akan dikerjakan. Pertama adalah survei oleh tim internal terhadap kerusakan rumah warga. Tim ini akan mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis kerusakan yakni Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR) dengan dilengkapi dengan nama dan alamat pemilik rumah.

“Selanjut Bupati/Walikota membuat Surat Keputusan (SK) yang berisi daftar nama dan alamat serta klasifikasi tingkat kerusakan rumahnya. Selanjutnya SK ini dilampirkan dalam surat pengajuan pendanaan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan Stimulan Rumah ke BNPB,” jelas Agus.

Agus melanjutkan, pemerintah akan memutus kebijakan kepada warga yang rumahnya berkategori rusak berat (RB) untuk langsung dibangunkan Hunian Tetap (Huntap). Jadi, selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, warga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 500 ribu per keluarga.

Agus mengatakan, anggaran yang digunakan untuk DTH dan Stimulan Rumah adalah Dana Siap Pakai (DSP). Sehingga, salah satu syarat pengajuan yang harus dilengkapi adalah Surat Keputusan Tanggap Darurat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dengan lampiran SK nama, alamat dan tingkat kerusakan rumah, dan SK Tanggap Darurat.

“Setelah menerima surat permohon tersebut, BNPB maka akan meneliti dan memverifikasi dokumen pengajuan serta melakukan pengecekan lapangan. Hasil verifikasi kemudian diajukan ke Kepala BNPB untuk mendapat persetujuan, setelah syarat admininistrasi dipenuhi BPBD seperti nomor rekening, usulan PPK/BPP, MOU,” tutur Agus.

Terakhir, setelah semua selesai maka DTH dan Stimulan Rumah akan ditransfer ke rekening BPBD terkait dan masyarakat penerima wajib membuka Rekening Bank baru untuk kemudian BPBD dapat mentransfer dana bantuan ke rekening tersebut.

“Hal ini ditujukan agar warga dapat segera membangun kembali rumah yang dibantu oleh Fasilitator pembangunan rumah, Agus menandasi.

Sesuai informasi disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Doni Monardo bahwa besaran dana stimulan diterima warga akibat rumah rusak mencapai Rp 50 juta untuk RB, Rp 25 juta untuk RS dan Rp 10 juta untuk RR.