Category: Halaman

Reportase Kegiatan

Earthquake Experience at a University Hospital in Türkiye: Response to an Unexpected and Devastating Event

---

PKMK – Pada Selasa, 26 September 2023 pukul 11:00 Zona Waktu Tengah telah dilaksanakan webinar bertajuk “Earthquake Experience at a University Hospital in Türkiye: Response to an Unexpected and Devastating Event” oleh World Association for Disaster and Emergency Medicine. Webinar ini membahas tentang pengalaman para panelis terhadap manajemen bencana kesehatan saat Gempa Turki 2023 utamanya dalam memanajemen pasien anak-anak.

Para panelis menyoroti sisi pelayanan pasien pediatri. Di mana sistem manajemen gawat darurat untuk pasien pediatri lebih berkembang dibandingkan dengan Indonesia. Beberapa poin penting dari sistem layanan gawat darurat pediatri adalah kerjasama tim, sistem rujukan yang komprehensif, dan pelayanan yang lengkap tidak hanya pra hospital namun juga intra hospital. Anak-anak adalah kelompok rentan dan bukan merupakan orang dewasa yang bertubuh kecil, sehingga tatalaksananya berbeda. Mempersiapkan surge capacity dan buffer stock menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan.

Belajar dari pengalaman Turki, meskipun sistem sudah ada, namun tidak didukung dengan rujukan dan jaringan yang baik, maka akan menjadi tantangan besar. Integrasi layanan sangat dibutuhkan untuk dikembangkan, khususnya pada layanan pasien anak-anak. Selanjutnya, menarik untuk kita dapat mengkaji data anak-anak yang terdampak akibat bencana di Indonesia.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

Reportase

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI RS

{tab title=”Pertemuan ke 1″ class=”blue”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Komponen HDP dan Sistem Pengorganisasian”

PKMK-Yogya. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang yang berasal dari RSAB Harapan Kita, RSUD Cibinong, RSU Handayani, RS Immanuel Way Halim, dan RSUD Sumedang. Pertemuan pertama fokus pada review dokumen HDP yang sudah dimiliki rumah sakit dan penyampaian materi tentang komponen HDP dan sistem pengorganisasian. Moderator yang bertugas Happy R Pangaribuan, MPH membuka sesi dengan menyampaikan tujuan dan metode pelatihan dimana masing-masing rumah sakit akan didampingi langsung oleh fasilitator dalam penyusunan dokumen HDP. dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD menyampaikan pengantar dan membuka acara dengan menekankan bahwa rumah sakit melalui pelatihan ini dapat menyusun dokumen HDP tidak hanya untuk keperluan akreditasi semata, namun benar-benar menjadi satu dokumen yang operasional dan efektif digunakan rumah sakit saat menghadapi bencana.

Selanjutnya masing-masing rumah sakit menyampaikan dokumen HDP, sistem pengorganisasian saat bencana dan SOP yang sudah ada. Secara keseluruhan rumah sakit sudah memiliki dokumen, namun yang menjadi kendala dan tantangan RS adalah dokumen disusun berdasarkan referensi pencarian dari Google atau rumah sakit lainnya; belum disosialisasikan kepada bidang terkait sehingga isi dokumen belum dapat dengan maksimal serta rotasi pegawai juga menjadi tantangan bagi rumah sakit. Beberapa rumah sakit sudah pernah melakukan simulasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan Penugasan Penyusunan Pengorganisasian”

dr. Bella Donna, M.Kes menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun HDP berdasarkan penilaian akreditasi HDP; komponen HDP, Konsep pengorganisasian ICS dan Kartu Tugas. Penyusunan pengorganisasian saat bencana bukan pembentukan organisasi yang baru tetapi pengembangan organisasi sehari-hari. Bella Donna menampilkan bagaimana pengembangan pengorganisasian tersebut menggunakan metode crosswalk artinya susunan posisi posisi yang memiliki tugas harian yang ditemukan dalam kartu tugas. Misalnya jika dalam tugas sehari-hari berperan untuk mengurus logsitik medis maka pada struktur pengorganisasian bencana juga melakukan tugas manajemen logistik medis. Sistem pengorganisasian menggunakan pendekatan konsep Incident Command System akan membagi habis tugas pada setiap personil, terdapat kejelasan alur komando dan komunikasi serta memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.

Sesi diakhiri dengan mebagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom fasilitator dan peserta fokus mengerjakan sistem pengorganisasian dan tupoksi. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApp. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2023.

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Pertemuan ke 2″ class=”red”}

Senin, 21 Agustus 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi analisis risiko bencana” 

Pertemuan kedua fokus membahas analisis risiko bencana dengan menggunakan tools HSI dan HVA. Namun sebelumnya masing-masing RS menyampaikan bagaimana progress penugasan penyusunan struktur organisasi dan tupoksi, seluruh sesi dimoderatori oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Rumah sakit menyampaikan beberapa pertanyaan dan hal yang belum dipahami selama menyusun struktur organisasi, diantaranya terkait bagaimana menyusun struktur supaya lebih mudah dipahami pembaca dengan menuliskan jabatan pada struktur organisasi. Perbaikan ke depannya adalah penyusunan tupoksi tersinkronisasi dengan semua bidang yang ada di struktur organisasi, harus jelas siapa melakukan apa dan koordinasi kepada siapa. Terkait pelimpahan wewenang untuk komandan dan penanggung jawab masing-masing bidang bisa dilakukan sampai 3 layer, namun tetap tergantung pada kapasitas rumah sakit. Pematangan penyusunan struktur organisasi masih berlanjut melalui pendampingan jarak jauh dengan fasilitator.

Pada sesi analisis risiko Madelina Ariani, MPH mengawali materi dengan menekankan kembali mengapa dokumen HDP ini penting untuk disusun dan bagaimana analisis risiko menjadi satu komponen penting yang harus dihitung dan dituliskan dalam dokumen. Melalui analisis risiko, rumah sakit akan mendapatkan jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan bencana, yang menjadi prioritans untuk pengembangan skenario dan perhitungan kapasitas kebutuhan penanganan bencana tersebut. Banyak tool yang dapat digunakan untuk analisis risiko bencana di rumah sakit diantaranya tools Hazard and Vulnerability Asseement (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI).  Kedua tools tersebut tujuannya sama untuk menganalisis risiko bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. Pada modul 4 form checklist HSI mengidentifikasi manajemen emergensi dan bencana, modul inilah yang menjadi komponen atau penting dimasukkan dalam dokumen hospital disaster plan. Madelina Ariani, menjelaskan tabel ceklist HSI dan bagaimana cara menghitungnya.

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan penugasan Analisis Skenario” 

Sesi diakhiri dengan membagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom ,fasilitator memberi kesempatan kembali untu peserta review singkat revisi penugasan struktur pengorganisasian, dilanjutkan dengan menampilkan HVA dan HSI yang sudah pernah dihitung rumah sakit. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApps, diharapkan rumah sakit selesai dulu mengerjakan penugasan struktur pengorganisasian, tupoksi kemudian melanjutkan penugasan analisis risiko.

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Pertemuan ke 3″ class=”red”}

Pertemuan ketiga telah dilaksanakan pada Kamis, 7 September 2023 pukul 13.00 – 15.00 WIB. Pada sesi kali ini, lebih ditekankan terkait, pembahasan perencanaan surge capacity, peta risiko, dan SOP dalam HDP. Para peserta pelatihan telah dijelaskan mengenai pengorganisasian dan analisis risiko pada pertemuan sebelumnya. Peserta pun telah mengerjakan penugasan analisis risiko menggunakan HVA dan HSI. Setelah menganalisis risiko masing-masing RS sesuai daerahnya, maka tahap selanjutnya adalah Bagaimana mendeskripsikan hasil analisis tersebut dengan narasi dan mengelaborasi risiko tertinggi menjadi sebuah skenario yang kemudian disertai dengan tahap-tahap respon yang dilakukan RS sesuai dokumen yang telah dibuat. Seluruh kegiatan ini dimoderatori oleh Happy R Pangaribuan, MPH.

Materi pertama, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes., yang menjelaskan tentang perencanaan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk menambah fasilitas RS yang telah ada saat ini ketika memang dibutuhkan. Sebelum merencanakan penambahan, RS harus memiliki sistem pengorganisasian yang jelas, pedoman, prosedur, sistem komunikasi, data dan informasi, serta pendanaan yang terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, untuk bisa melakukan peningkatan kapasitas, RS harus menyelesaikan materi-materi sebelumnya. Ciri-ciri pelaksanaan peningkatan kapasitas yang berhasil adalah; perencanaan dilakukan sedari awal, koordinasi dalam sistem komando, kepemimpinan yang jelas, manajemen SDM dan logistik, komunikasi efektif, kualitas perawatan yang diberikan faskes lonjakan, serta pengambil kebijakan seharusnya paham dengan konsep bencana dan peningkatan kapasitas lonjakan.

Materi kedua terkait Peta Risiko, dibawakan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Peta Risiko Bencana terletak di dalam dokumen, erat hubungannya dengan fasilitas rumah sakit. Dalam menyusunnya, harus memiliki cetak biru RS. Cetak biru ini kemudian dituliskan komponen-komponen seperti jumlah nakes, jumlah tempat tidur, ruangan yang dapat dialihfungsikan, alat kesehatan/ Bahan Medis Habis Pakai, jalur-jalur, dan lain-lain. Peta risiko bencana seharusnya juga berisi ancaman/ letak potensi kejadian ada dimana dan berapa kepadatan populasi di suatu area RS, sehingga bisa memprediksi area mana yang bisa menjadi bencana dan area mana yang aman. Setelah menyusun peta risiko, maka dapat menyusun peta respon yang berisi teknis dari pelaksanaan penanggulangan bencana RS.

Materi terakhir, terkait SOP dalam HDP disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. SOP yang telah disusun oleh rumah sakit masih dapat diperbaiki dan dilengkapi sesuai pedoman yang sudah ada. Setelah mengidentifikasi SOP secara lengkap, maka dapat mulai menyusun skenario sesuai hasil penilaian analisis risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skenario antara lain; strategi fase mitigasi, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan. Lanjutannya, dapat dituliskan strategi apa yang digunakan untuk menanggapi skenario yang dipilih. Lalu, dilakukan identifikasi tindakan yang akan dilakukan.

Pendampingan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApp. Diharapkan rumah sakit terlebih dahulu selesai mengerjakan penugasan menyusun peta risiko dan skenario.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

{tab title=”Pertemuan ke 4″ class=”green”}

 

Reportase Pertemuan Keempat

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di RS

22 September 2023

---

Pertemuan keempat telah dilaksanakan pada Jumat, 22 September 2023 pukul 09.00-11.00 WIB. Sesi kali ini membahas mengenai logistik dan fasilitas saat bencana. Kegiatan dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM., MPH.

Materi pertama, disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., mengenai “Logistik Medis dan Manajemen Relawan”. Logistik merupakan salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan penanggulangan bencana. Dalam menentukan logistik medis terutama dalam rangka meningkatkan buffer stock, harus mempertimbangkan hasil analisis risiko, analisis kerentanan, dan peninjauan terhadap kapasitas sumber daya kesehatan. Sistem perencanaan dalam manajemen logistik harus terdokumentasi dengan baik. Baik dalam segi logistik maupun relawan, fasilitas kesehatan berhak menolak bantuan jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan SOP yang telah disusun.

Materi kedua terkait “Fasilitas saat Bencana” disampaikan oleh Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. SOP digunakan untuk memnuhi standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk penentuan fasilitas saat bencana, harus disesuaikan dengan hasil analisis risiko. Fasilitas saat bencana dibagi menjadi fasilitas umum dan penunjang. Selain itu, agar sistem penanggulangan bencana dapat terorganisir dengan baik, diperlukan alur dan formulir saat bencana, seperti formulir struktur organisasi tim bencana RS, formulir registrasi relawan dan ID relawan kesehatan, formulir penerimaan logistik medis, formulir/notulensi rapat harian, formulir dan laporan harian, formulir/penjelasan alur penerimaan pasien rujukan. Tidak lupa, RS juga harus membuat peta risiko dengan papan tanda yang memudahkan untuk mengenali ruangan yang dipakai menjadi fasilitas saat bencana.

Selepas sesi materi berakhir, peserta kemudian memiliki tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan pengorganisasian, menggambar fasilitas di dalam denah RS, dan daftar kontak internal maupun eksternal.

Reportase: dr. Alif Indiralarasati

{/tabs}

Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan

 Kerjasama Divisi Manajemen Bencana Kesehatan dan

Pokja Bencana Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

Universitas Gadjah Mada

 

{tab KAK}

Kerangka Acuan Kegiatan

 

Pengantar

            Puskesmas adalah ujung tombak utama pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Puskesmas di Indonesia tidak hanya harus mempersiapkan diri dan masyarakat dalam situasi sehari-hari untuk peningkatan kesehatan masyarakat tetapi juga kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bencana alam dan non alam yang mengancam seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 11 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia setiap harinya, belum termasuk kejadian krisis kesehatan akibat penyakit seperti pandemia COVID-19 lalu. Dalam situasi tenang, amanah kontribusi puskesmas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum atau SPM telah diatur di pasal 45 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. SPM secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagai rujukan hukum tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini kemudian direspon oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini direspon dan diatur lebih teknis oleh masing-masing kementerian atau Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri, termasuk di bidang kesehatan, yakni melalui Permenkes Nomor 75 tahun 2019 terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan serta PMK Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

            Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, pembentukan klaster kesehatan pada tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam penanggulangan krisis kesehatan. Puskesmas di bawah koordinasi dinas kesehatan yang aktif dalam pelayanan kesehatan masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya pra krisis kesehatan tersebut. Prinsipnya puskesmas ikut berperan untuk menjaga sistem kesehatan tetap berjalan normal meski terjadi krisis kesehatan atau bencana.Oleh karena itu, sejak tahun 2020 Pokja Bencana FK-KMK UGM dan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM telah Menyusun daftar cek atau checklist yang diperlukan oleh puskesmas untuk siap siaga dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan berdasarkan hasil analisis isi berbagai peraturan terkait. Checklist ini membantu puskesmas untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disiapkan atau direncanakan ke depannya.

            Selain itu, ternyata puskesmas menghadapi kesulitan dalam menyusun rencana penanggulangan bencana, baik untuk puskesmas yang belum pernah memiliki pengalaman bencana, maupun puskesmas yang sudah pernah menghadapi bencana. Umumnya, masalah yang dirasakan adalah kebingungan puskesmas harus memulai dari mana dan perasaan ragu apakah perencanaan yang dibuat ini sudah benar atau belum.

            Pengembangan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di tingkat puskesmas (Puskesmas Disaster Plan) masih sangat jarang dilakukan. Puskesmas yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana akan kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana. Mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Puskesmas harus memahami bahwa dokumen Puskesmas Disaster Plan sebagai salah satu bentuk kesiapan puskesmas untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh fasilitas kesehatan terutama puskesmas saat terjadi bencana non alam pandemi COVID-19 yang menuntut puskesmas harus siap, khususnya dalam pelaksanaan layanan COVID-19 tapi juga tidak mengganggu layanan rutin sehari-hari terhadap pasien non COVID-19.

            Dengan demikian sudah saatnya puskesmas memahami pentingnya menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana operasional yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. Oleh karena itu, Pokja Bencana FK-KMK UGM bekerjasama dengan Divisi Bencana Kesehatan PKMK UGM dalam rangkaian Pre-Fornas Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XIII mengadakan Workshop Puskesmas Disaster Plan.

Tujuan

1. Menginformasikan kebutuhan penyusunan Puskesmas Disaster Plan
2. Menginformasikan cara menghitung analisis risiko bencana
3. Menginformasikan komponen-komponen Puskesmas Disaster Plan
4. Menginformasikan komponen perhitungan kapasitas maksimum tenaga existing dan menentukan gap potensi mobilisasi Tenaga Cadangan Kesehatan
5. Menginformasikan tindak lanjut dari pedoman Puskesmas Disaster Plan

Waktu dan Sistematika Pelaksanaan

Hari, tanggal              : Selasa, 19 September 2023

Waktu                       : 09.00 – 15.00 WIB

Tempat                     : Auditorium Lantai 8 Gedung Tahir Foundation FK-KMK UGM

Tautan zoom             : https://us02web.zoom.us/j/82285488957?pwd=S3RzWEtBK0FHRTk5WXdtZzhqckZVQT09

Meeting ID               : 822 8548 8957

Passcode                  : PRE-FORNAS

Streaming                : PKMK FK-KMK UGM (Channel 1)

Peserta

Peserta undangan (hadir langsung di lokasi):

1. Dinas Kesehatan Provinsi DIY
2. Dinas Kesehatan Kota Yogya (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
4. Dinas Kesehatan Kulonprogo (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
5. Dinas Kesehatan Gunungkidul (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
6. Dinas Kesehatan Bantul (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
7. Dinas Kesehatan Klaten (1 orang pemegang program puskesmas/ krisis kesehatan, dan 5 puskesmas yang dipilih oleh dinas kesehatan)
8. Departemen KU
9. Departemen Gizi
10. Departemen Keperawatan

Peserta yang diperbolehkan hadir secara daring:

1. Puskesmas
2. Dinas Kesehatan
3. Dewan pengawas fasilitas pelayanan kesehatan
4. Direksi/ manajer lembaga pelayanan kesehatan (rumah sakit dan jaringan pelayanan primer)
5. Organisasi pelayanan kesehatan (korporasi, perkumpulan, asosiasi, maupun yayasan) dari sektor swasta maupun pemerintah
6. Peneliti/ akademisi
7. Mahasiswa pascasarjana

Agenda

Waktu (dalam WIB)	Durasi	Materi/Kegiatan	Narasumber
09.00 – 09.05	5’	Pembukaan	MC
09.05 – 09.10	5’	Sambutan oleh Wakil Dekan bidang Penelitian dan Pengembangan	dr. Sudadi, Sp.An., KNA., KAR.
09.10 – 09.15	5’	Pengantar	Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep
09.15 – 09.55	40’	Materi 1: Konsep Puskesmas Disaster Plan (30 menit) Diskusi (10 menit)	dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
09.55 – 10.35	40’	Materi 2: Komponen dan Pengorganisasian Sistem Komando (30 menit) Diskusi (10 menit)	dr. Bella Donna, M.Kes
10.35 – 11.15	40’	Materi 3: Logistik Medik dan Manajemen Relawan (30 menit) Diskusi (10 menit)	Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
11.15 – 11.55	40’	Materi 4: Data Informasi (30 menit) Diskusi (10 menit)	Madelina Ariani, SKM., MPH.
11.55 – 12.55	60’	ISHOMA
12.55 – 13.35	40’	Materi 5: Analisis Risiko (30 menit) Diskusi (10 menit)	Madelina Ariani, SKM., MPH.
13.35 – 14.15	40’	Materi 6: SOP dan Fasilitas saat Bencana (30 menit) Diskusi (10 menit)	Happy R. Pangaribuan, SKM., MPH.
14.15 – 14.55	40’	Materi 7: Rencana Tindak Lanjut (30 menit) Diskusi (10 menit)	Sutono, S.Kep., M.Sc., M.Kep.
14.55 – 15.00	5’	Penutup	MC

Narahubung

Kepesertaan : Dewi Catur Wulandari   / 0818-263-653/ [email protected]

Konten         : dr. Alif Indiralarasati / 0812-1553-2898 / [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan keperawatan

Universitas Gadjah Mada
Gedung Litbang FK-KMK Jl. Medika Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274 – 549425

{tab REPORTASE}

 

Reportase Kegiatan

Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan

PKMK – Pada Selasa, 19 September 2023 pukul 09.00 – 15.00 WIB telah terlaksana kegiatan Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XIII yang bertajuk “Workshop Penyusunan Puskesmas Disaster Plan” secara luring bertempat di Auditorium lantai 8 Gedung Tahir Foundation FK-KMK UGM dan daring melalui zoom meeting. Acara ini diikuti oleh 40 peserta luring dan 120 peserta daring yang berasal dari berbagai instansi seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, KKP, Klinik, Rumah Sakit, Universitas atau Poltekkes, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan Kerjasama antara Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM dengan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.

Kegiatan diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh dr. Sudadi, Sp.An., KAN., KAR. selaku Wakil Dekan bidang Kerjasama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM. Beliau mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan berbagai potensi bencana, sehingga kita harus senantiasa bersiap siaga, salah satunya dengan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dari fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, yakni Puskesmas. Selanjutnya, Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep selaku Ketua Kelompok Kerja Bencana FK-KMK UGM, menjelaskan pengantar kegiatan kepada para peserta terkait gambaran kegiatan dan tujuan diadakannya pelatihan penyusunan Puskesmas Disaster Plan (atau bisa disebut Primary Health Care Disaster Plan/PHCDP).

Acara utama dalam pelatihan ini adalah penyampaian materi sebanyak 7 topik yang merupakan Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana. Materi pertama, adalah “Konsep Puskesmas Disaster Plan” yang disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD. Puskesmas adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki fungsi kesehatan masyarakat. Puskesmas perlu menyusun upaya penanggulangan bencana saat kondisi pra-, saat-, dan pasca- bencana. Dalam konsep rencana kontijensi, Puskesmas berada dalam kelompok pemangku kebijakan regional yang erat kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana di pre-hospital dan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat (public health emergency). Sehingga, dalam penyusunan dokumen perencanaan, harus disesuaikan dengan iklim masyarakat tempat instansi bernaung.

Materi kedua, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes tentang “Komponen dan Pengorganisasian Puskesmas Disaster Plan”. Komponen PHCDP antara lain; kebijakan (SK), latar belakang, profil puskesmas dan kapasitas, analisis risiko, peta risiko, pengorganisasian, tugas pokok, SOP/Protap, formulir, dan fasilitas. Bella menyampaikan, bahwa dalam penyusunannya terdapat tahapan kegiatan yang harus dilakukan seperti identifikasi risiko, pemetaan SDM, dan evaluasi dokumen (berupa tabletop exercise dan/atau simulasi). Dalam pengorganisasian, harus didasarkan pada struktur sehari-hari yang kemudian bersifat sederhana dan mencakup semua kebutuhan. Penyusunan bagan organisasi dapat menggunakan metode crosswalk yakni dengan menempatkan tugas pada posisi yang sama seperti tugas harian.

Sesi dilanjutkan dengan materi “Logistik Medik dan Manajemen Relawan” oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Logistik, merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Bagian logistik bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, transportasi, komunikasi, persediaan, pemeliharaan dan pengisian bahan bakar peralatan, layanan makanan staff dan layanan medis staff. Terkait manajemen relawan, Gde menyampaikan bahwa pemilihan pendekatan manajemen harus disesuaikan dengan jenis bencana. Perencanaan distribusi relawan harus menganalisis workload dan peta wilayah serta kebutuhan daerah sesuai laporan tenaga kesehatan setempat (misalkan bidan desa), sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat manfaat.

Materi keempat tentang “Analisis Risiko” dan kelima tentang “Data Informasi”, dipresentasikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Tujuan dari Analisis Risiko Bencana adalah untuk mengetahui potensi ancaman bencana yang ada di wilayah dan menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Analisis risiko tidak dapat dilakukan oleh individu, namun harus dilakukan oleh sebuah kelompok. Setelah menyelesaikan analisis risiko, dapat dilanjutkan dengan penyusunan skenario, program, protap, dan latihan. Madelina kemudian melanjutkan dengan manajemen data informasi saat bencana. Informasi menjadi dasar dalam penentuan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan. Sehingga, fungsi utama puskesmas dalam menghimpun informasi di masyarakat harus tetap berjalan.

Happy R Pangaribuan, SKM., MPH., kemudian melanjutkan dengan materi “SOP dan Fasilitas saat Bencana”. SOP digunakan untuk memnuhi standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk penentuan fasilitas saat bencana, harus disesuaikan dengan hasil analisis risiko dan pengembangan skenario. Dalam penentuannya, puskesmas juga dapat bekerjasama dengan lintas sektor jika fasilitas sehari-hari tidak cukup atau kurang memadai.

Materi terakhir, disampaikan oleh Sutono, tentang “Rencana Tindak Lanjut”. Penyusunan RTL harus memperhatikan kaidah “SMART”, sederhana, menjabarkan tujuan dan alasan mengapa ingin melaksanakannya. Bentuk RTL dapat berupa matriks yang harus mendapatkan persetujuan dari atasan dan menyebutkan sumber daya yang dibutuhkan serta cara mendapatkannya. Setelah membuat dan melaksanakan RTL, maka perlu disusun laporan tindak lanjut.

Pelatihan ini tidak menyertakan penugasan, karena hanya berupa kegiatan satu hari. Para instruktur berharap, Puskesmas dapat secara proaktif menyusun dan memperbaiki dokumen PHCDP-nya. Konsultan yang berada di FK-KMK UGM siap sedia untuk memberikan fasilitas pelatihan lebih mendalam jika dibutuhkan.

Reporter: dr. Alif Indiralarasati

{tab MATERI}

• Data Informasi – Madelina Ariani, SKM., MPH
• Rencana Tindak Lanjut – Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep
• Logistik dan Manajemen Relawan – Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
• Komponen dan Pengorganisasian – dr. Bella Donna, M.Kes
• Analisis Risiko – Madelina Ariani, SKM., MPH
• Konsep Puskesmas Disaster Plan – dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD
• SOP dan Fasilitas saat Bencana – Happy R Pangaribuan, SKM., MPH

{/tabs}

Reportase

Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE)

di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros

{tab title=”Hari 1″ class=”blue”}

Hari Pertama: Selasa, 22 Agustus 2023

---

PKMK – PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Center for Disease Control (CDC) di bawah program INSPIRASI mengadakan “Functional Exercise Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/ PHE) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros” bertempat di Four Points Hotel, Makassar selama 4 hari sejak 22 – 25 Agustus 2023.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Situasi kelas saat berdiskusi mematangkan rencana operasi exercise dan persiapan logistik

Kegiatan ini dibagi dalam 4 hari, dimulai dari hari pertama merupakan persiapan Functional Exercise, hari kedua academic session dan briefing, hari ketiga pelaksanaan functional exercise, dan hari keempat merupakan kegiatan evaluasi dan revisi dokumen perencanaan sesuai dengan hasil temuan functional exercise hari ketiga.

Pada hari pertama, PKMK khusus melakukan persiapan dengan panitia lokal. Panitia lokal terdiri dari perwakilan masing-masing Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Panitia ini sudah dibentuk sejak awal 2023 dan bertugas untuk menyusun skenario, jadwal kegiatan, rencana operasi gladi hingga logistik yang dibutuhkan bersama dengan mentor dari PKMK UGM, yakni Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. dan Madelina Ariani, SKM., MPH.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Panitia lokal berlatih sebagai narator membacakan skenario dan inject untuk functional exercise hari pertama

Dalam koordinasi, dilakukan pengecekan SOP dan Dinas Kesehatan Disaster Plan yang telah dimiliki oleh ketiga dinkes. SOP yang telah ada kemudian disesuaikan dengan skenario yang telah disusun, juga dilakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya di masyarakat Sulawesi Selatan. Panitia berharap simulasi yang dilakukan dapat digunakan untuk menguji standar operasional dengan bentuk latihan operasional, tanpa harus menggunakan perlengkapan secara penuh. Tujuan utama pelatihan adalah untuk dapat memahamkan konsep Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat kepada para peserta simulasi yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, BPBD, Dinas Peternakan, KKP, RS, Puskesmas, BBLK, dan lintas sektor lainnya.

Reporter

dr. Alif Indira dan Madelina Ariani, MPH

 

{tab title=”Hari 2″ class=”red”}

Hari Kedua: Rabu, 23 Agustus 2023

---

PKMK – Hari kedua Functional Exercise menjadi momen pertama kali seluruh komponen pelatihan bertemu. Setelah melakukan persiapan akhir bersama panitia lokal, kali ini, agenda utamanya adalah penyampaian materi dan gladi bersih simulasi bersama para peserta, evaluator, dan observer kegiatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pembukaan Kegiatan Functional Exercise hari kedua

Kegiatan diawali dengan pembukaan acara dan sambutan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dr. Erwan Sulistyo, M. Kes. Erwan menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dan mengharapkan luaran yang baik sehingga Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih siap dalam melakukan upaya penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu, dari INSPIRASI dan PKMK FK-KMK UGM diwakili oleh dr. M. Hardantyo P., MPH, PhD., mengungkapkan rasa syukur bahwa rangkaian acara functional exercise dapat dibuka dan diselenggarakan bersama berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini, meski bukan akhir, tetapi merupakan tahap akhir dalam penyempurnaan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, krisis kesehatan, dan kedaruratan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar. Masih ada lanjutan setelahnya, yakni after action review dan diseminasi.

Pada setiap latihan, diharuskan ada sesi akademiknya juga sebagai rangkaian proses pembelajaran. Oleh karena itu, setelah rangkaian pembukaan, sesi diisi dengan materi refreshment tentang PHEOC (Public Health Emergency Operation Center) dan perannya pada setiap tahapan kebencanaan mulai dari pra, saat, dan setelah kejadian oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Terdapat 4 poin penting dalam materi tersebut. Pertama, bahwa kegiatan penanggulangan bencana difokuskan pada kegiatan klaster. Maka, pembentukan klaster kesehatan harus dilakukan sejak pra-bencana. Kedua, setelah pembentukan klaster kesehatan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kontijensi untuk Health Emergency Operation Center (HEOC) dan PHEOC yang juga dilakukan saat pra-bencana. Ketiga, pengelolaan situasi bencana saat Tanggap Darurat dilaksanakan oleh HEOC. Terakhir, bahwa di bawah HEOC, semua sub klaster dijalankan sesuai jenis bencana yang terjadi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Peserta kegiatan menanggapi materi yang disampaikan

Materi kedua, “Pengenalan Functional Exercise”, disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Materi yang disampaikan mulai dari latar belakang diadakannya functional exercise, alur yang akan digunakan, daftar pemain, dan teknis kegiatan di hari ketiga dimana seluruh peserta dan panitia akan menjalani simulasi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan kasus yang sudah disiapkan. Harapannya, di sesi ini semua peserta dan panitia memiliki pemahaman yang sama tentang jenis exercise yang dipilih, kasus yang digunakan, hingga luaran yang akan dihasilkan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Para peserta melaksanakan gladi dan tour ke ruang-ruang yang akan digunakan saat simulasi

Sesi selanjutnya adalah refreshment dan sosialisasi dokumen perencanaan atau Dinas Kesehatan Disaster Plan Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk SOP-SOP dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana. Di sini, Madelina Ariani, SKM., MPH., hanya kembali mengajak para pemain simulasi untuk lebih memahami dokumen perencanaan dan SOP yang sudah ada, karena semua kegiatan functional exercise pada 24 Agustus 2023 merupakan uji coba untuk seluruh dokumen tersebut.

Pada sesi siang, peserta melakukan gladi dengan berkeliling ke ruang-ruang yang akan digunakan keesokan harinya. Gladi ini menjadi momen penting agar setiap peserta memiliki persepsi yang sama dan siap mengaktifkan suasana seperti dalam masa bencana.

Reportase

dr. Alif Indira dan Madelina Ariani, MPH

{tab title=”Hari 3 – Press Release” class=”gray”}

Press Release

UGM dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Gelar Latihan Bersama Penanggulangan Wabah Penyakit

Makassar, 24 Agustus 2023 – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Four Points Hotel Kota Makassar, Kamis (24/08).

Latihan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana non-alam seperti COVID-19, flu burung dan wabah lainnya. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Centers for Disease Prevention and Control (CDC USA). Latihan diperlukan dalam melihat respon terhadap wabah, menilai prosedur, meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengidentifikasi kesenjangan, dan menguji sistem dalam serealistis mungkin.

dr. M. Hardhantyo, MPH, Ph.D dalam pembukaannya menyatakan bahwa “semua pihak yang terlibat dalam bencana di daerah harus memiliki pemahaman, keterampilan, dan kesiapan yang sama dalam menghadapi berbagai kemungkinan skenario kedaruratan atau wabah”

Pelatihan ini dirancang untuk mencerminkan kondisi wabah dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan pemecahan masalah dan menilai koordinasi antar lembaga. Dalam kegiatan ini PKMK FK-KMK UGM menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk berpartisipasi langsung sebagai panitia serta pemain latihan yang akan mensimulasikan prosedur daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan.

Latihan juga turut melibatkan berbagai instansi lintas sektor, termasuk RSUD Daya Kota Makassar, RSAL Jala Ammari, RSAU dr. Dody Sardjoto, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, hingga akademisi dari universitas yang ada di Kota Makassar. Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya, meliputi kegiatan persiapan pada 22 Agustus 2023, persiapan peran pada 23 Agustus 2023. Hingga terakhir, kegiatan akan ditutup dengan sesi debriefing, evaluasi dan penutupan pada 25 Agustus 2023.

Sinergi berbagai instansi dalam penanggulangan wabah ini akan didokumentasikan dengan baik untuk menjadi contoh bagi Dinas Kesehatan provinsi lainnya sebagai bahan pelatihan rutin ke depan, serta bahan perbaikan prosedur terkait bencana kesehatan.

Press release disampaikan oleh Rahmat Jaya SKM M.Kes Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

{tab title=”Hari 3″ class=”blue”}

PKMK – Hari ketiga adalah puncak kegiatan dimana functional exercise dilaksanakan. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 hingga 16.00 WITA dengan jumlah total peserta kegiatan sebanyak 80 orang, terdiri dari pemain, pengendali, dan observer.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Situasi di tengah functional exercise, Dinkes Kota Makassar menjawab dan mengkoordinasikan setiap inject yang diberikan

Kegiatan diawali dengan persiapan seluruh peserta, pengendali, dan observer. Persiapan meliputi pembagian perlengkapan permainan (ban lengan, naskah skenario, lembar evaluasi dan penilaian, kumpulan inject untuk tiap ruang, dan lain-lain), pengenalan area permainan dan properti di dalamnya, penjelasan aturan permainan, serta penempatan peserta ke masing-masing ruang sesuai alur permainan.

• Ruangan 1 merupakan ruang lapangan, dimana berisi pelaku perjalanan, KKP bandara dan pelabuhan, dan Rumah Sakit.
• Ruangan 2 merupakan ruang koordinasi dinas kesehatan kabupaten Maros dan Kota Makassar.
• Ruangan 3 merupakan ruang koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
• Ruangan 4 berisi lintas sektor, mulai dari BPBD Kota Makassar, BPBD Kabupaten Maros, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, BBLK Kota Makassar, BTKL Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Tim surveilans Dinkes Provinsi Sul-Sel melakukan pencarian data dan informasi ke lintas sektor pada tahap penemuan kasus awal

Skenario mulai berjalan pada pukul 09.00 WITA. Pelaku perjalanan diceritakan baru saja datang dari perjalanan via darat dan laut, mengalami gejala penyakit yang dicurigai penyakit menular berbahaya. Lalu koordinasi dan prosedur deteksi dini berjalan, dan berlanjut sesuai SOP yang telah disusun masing-masing Dinas. Skenario terbagi menjadi beberapa sesi.

• Sesi 0 adalah pre-deployment, mulai dari masuknya pelaku perjalanan sampai adanya berita yang merebak di berbagai negara sebelumnya.
• Sesi 1 adalah Initial Case Finding, yang mengawali dengan temuan kasus dan atensi dari KKP hingga pencegahan kepanikan di masyarakat.
• Sesi 2 adalah Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota, dimana kasus yang ditemukan harus ditindaklanjuti hingga perkembangan kasus menjadi pandemi yang harus memutuskan sikap daerah dalam menghadapi ancaman tersebut. Kegiatan kemudian dijeda dengan istirahat.
• Sesi 3 yang merupakan Koordinasi di tingkat Provinsi dan Lintas Sektor yang membahas bagaimana koordinasi relawan, bantuan logistik, laporan harian, hingga deaktivasi tim saat masa pandemi dikatakan teratasi dan selesai.

Dok. PKMK FK-KMK UGM: Situasi functional exercise, persiapan rapat koordinasi dengan lintas sektor di HEOC Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel

Selesai melaksanakan simulasi, peserta lalu dikumpulkan ke ruang 2 untuk melaksanakan evaluasi singkat oleh para observer dan evaluasi umum kegiatan dengan permainan interaktif. Masukan-masukan tersebut akan ditindaklanjuti pada hari keempat.

Reportase

dr. Alif Indira

{tab title=”Hari 4″ class=”red”}

PKMK – Sebuah kegiatan bisa dikatakan kurang sempurna jika kita tidak membuat forum evaluasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kualitas, serta wahana introspeksi atas sesuatu yang telah terjadi. Begitu pula dengan functional exercise penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang telah terlaksana pada 24 Agustus 2023 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di hari keempat ini, khusus diadakan kegiatan After Action Review Functional Exercise kemarin.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Salah satu evaluator sedang menyampaikan hasil penilaian dan masukan perbaikan

Di awal sesi, dipimpin oleh Apt Gde Yulian Yogadhita, M.Epid., 20 peserta kunci beserta seluruh evaluator, observer, dan pengendali menyampaikan hasil penilaian, kritik, saran, dan masukan kepada pelaksana berdasarkan tiap skenario dan inject yang diujikan. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan time series sesuai dengan tahapan fase dalam inject skenario functional exercise kemarin. Harapannya dapat teridentifikasi SOP yang terlewat, SOP baru yang dibutuhkan, serta tahapan SOP yang sudah ada dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, peserta juga memberikan tanggapan dan koreksi dari setiap evaluasi yang disampaikan. Beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari simulasi adalah bahwa belum terbentuknya SOP Koordinasi Internal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar, serta SOP Koordinasi Eksternal yang mengatur urusan dengan lintas sektor. Selain itu, ketiga dinas kesehatan juga perlu untuk mengembangkan SOP Komunikasi Risiko yang menjadi kunci dari penanggulangan kedaruratan sebelum terjadi wabah dan bahkan bencana kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pemain kunci dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan tanggapan dari hasil penilaian

Perwakilan peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Annur Hikmah Basri mengatakan, bahwa dirinya sempat kaget karena yang diujikan justru kasus bencana non alam. Hal ini dikarenakan SOP yang telah disiapkan melalui Dinkes Disaster Plan Kabupaten Maros utamanya adalah untuk bencana alam banjir, sesuai dengan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Maros. Tapi akhirnya membuka mata bahwa meski sudah memiliki Dinkes Disaster Plan, ternyata dokumen tersebut belum sempurna dan masih memerlukan ruang untuk perbaikan. Melalui simulasi ini, Annur berterima kasih sehingga nampak apa yang kurang dan dapat ditambahkan untuk dokumen dan turunannya (SOP).

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Pemain kunci Dinas Kabupaten Maros sedang mendiskusikan hasil penilaian dan rencana tindak lanjut pasca simulasi

Dari simulasi ini juga tergambar bahwa ternyata Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota masih belum memahami alur permintaan relawan melalui sistematika Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) yang diatur oleh Pusat Krisis Kemenkes RI. Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat juga menjadi poin penting lain yang dievaluasi dari simulasi ini. Para peserta menyayangkan ketiadaan peran BPBD Provinsi Sulawesi Selatan pada Functional Exercise kemarin (baca: berhalangan hadir), yang padahal memegang peranan kunci dalam proses penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pasca simulasi, para peserta yang terdiri dari komponen Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Provinsi berencana akan memperbaiki dokumen SOP dan Disaster Plan yang disusun. Sudut pandang yang beragam, yakni karena adanya keterlibatan komponen Dinkes menjadi peserta, panitia, observer, dan evaluator, akan memudahkan perbaikan dokumen-dokumen tersebut.

Di akhir acara, dilakukan pula penilaian melalui skala kualitatif terhadap teknis pelaksanaan kegiatan simulasi. Dapat disimpulkan, bahwa seluruh peserta mengaku puas dengan pelaksanaan simulasi. Mayoritas bahkan menginginkan adanya field exercise agar dapat melakukan simulasi dengan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan. Sehingga konsep dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan dapat lebih terbentuk, disiapkan, dan dipahami oleh seluruh komponen terkait.

Reportase

dr. Alif Indira

{/tabs}

Reportase

Webinar Series Pembahasan Undang-Undang Kesehatan #9

Keberadaan Urusan Bencana Kesehatan di UU Kesehatan 17 Tahun 2023

21 Agustus 2023

---

PKMK – Urusan bencana telah menjadi perhatian oleh sektor kesehatan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan peraturan lain sebelumnya. Penanganan manajemen bencana kesehatan di Indonesia juga terus berkembang dan mengambil pembelajaran pada setiap penanganan bencana alam maupun non alam, termasuk situasi andemi COVID-19 lalu hingga saat ini. Kehadiran UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dalam ekosistem urusan bencana kesehatan menjadi menarik dan penting untuk dibahas. Kali ini, PKMK FK-KMK UGM mengadakan webinar seri #9 dengan topik utama “Keberadaan Urusan Bencana Kesehatan di UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023”.

Kegiatan ini dipandu oleh Ns Maryami Yuliana Kosim, S.Kep., M.Kep., Ph.D dan diisi oleh Madelina Ariani, MPH selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Dalam pembahasannya, Madelina menyampaikan bahwa perbedaan besar yang terlihat dari UU baru ini adalah keberadaan nomina bencana sebanyak 41 kata dan cantumannya yang tersebar di 8 bab berbeda. Hal ini berubah dari UU lama, yakni UU Nomor 36 Tahun 2009 yang mencantumkan nomina bencana hanya di bab 6 sebanyak 14 kata. Selain itu, di UU baru, juga terdapat nomina krisis kesehatan, di mana hal ini menjadi krusial karena akan mempengaruhi konsep bencana dan penanggulangannya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan perbedaan-perbedaan dalam beberapa pasal yang tercantum dalam UU baru dan lama, serta kebaruan pasal.

Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi dimana salah satu peserta, Madahan Lalu selaku perwakilan Dinkes NTB menyebutkan bahwa UU baru ini membawa semangat baru dan menghidupkan optimisme dalam perbaikan sistem penanggulangan bencana di Indonesia. dr. Bella Donna, M.Kes melanjutkan dengan memberikan semangat kepada semua aktivis bencana kesehatan. Bella mengingatkan bahwa meski memberikan rasa optimis, forum juga harus mengawal lanjutan dari UU ini, yakni produk turunannya. Bella menambahkan bahwa selanjutnya forum dilaksanakan 2 pekan sekali untuk terus mengkritisi kebijakan ini.

Diskusi berjalan baik dengan antusiasme peserta yang tinggi, terutama yang mengkritisi soal nomina-nomina kebencanaan dalam peraturan baru dan definisinya. Selain itu, beberapa peserta yang terdiri dari birokrat dan praktisi lapangan juga menggarisbawahi persoalan seputar ambulans gratis, sistem pendanaan dalam penanggulangan bencana, dan kerahasiaan dalam hal rekam medis pasien bencana.

dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD turut menyampaikan optimisme dalam ekosistem bencana kesehatan dalam UU baru. Meski sempat menuai kontroversi, terutama dalam hal organisasi profesi dan pendidikan spesialis, bencana kesehatan tidak terpengaruh dan justru mendapat peluang bagus dalam UU ini. Namun, beberapa hal tetap harus dikritisi. Terminologi dalam bencana kesehatan harus disamakan persepsinya. Bagaimana peran masyarakat dalam kondisi kebencanaan belum diatur khusus dalam UU, artinya turunannya harus ada yang mengatur. Bidang pendanaan juga harus diperjelas agar tidak saling tumpang tindih atau justru tidak ada yang menaungi. Webinar ini juga menjadi awal lahirnya Community of Practice atau Masyarakat Praktisi di bidang Bencana Kesehatan. Ke depan akan diadakan webinar seri lanjutan khusus membahas urusan bencana kesehatan beserta turunannya.

Reporter: dr Alif Indira (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM)

Bimtek Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP)

Selasa, 15 Agustus 2023

Pukul 09.00-13.30 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM : Sesi pemaparan materi dan review dokumen Puskesmas Disaster Plan

PKMK – Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM hadir menjadi pemateri dalam kegiatan Bimbingan Teknis Primary Health Care Disaster Plan (PHCDP) atau dikenal juga dengan Puskesmas Disaster Plan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk Puskesmas se- Kabupaten Sleman pada Selasa, 15 Agustus 2023. Materi dan pendampingan disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang perwakilan puskesmas.

Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai sejarah penyusunan dan komponen-komponen di dalam PHCDP. Puskesmas memiliki peranan penting dalam menunjang klaster kesehatan dalam kondisi pra, selama, dan pasca bencana. Puskesmas Seyegan, mewakili forum, mempresentasikan dokumen PHCDP yang telah disusun dengan supervisi Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM sejak 2020 lalu. Masukan diberikan untuk memperbaiki dokumen yang telah disusun dan menjadi bahan pembelajaran bagi Puskesmas lainnya yang belum menyusun atau masih dalam proses penyusunan dokumen. Luaran dari kegiatan ini adalah dokumen PHCDP yang dimiliki tiap Puskesmas se-Kabupaten Sleman sesuai dengan pedoman yang ada.

Reportase oleh dr Alif Indira

Reportase Webinar

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan/HDP)

---

{tab title=”Hari 1″ class=”blue”}

 

Senin, 7 Agustus 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Komponen HDP dan Sistem Pengorganisasian”

PKMK-Yogya. Peserta pelatihan sebanyak 25 orang yang berasal dari RSAB Harapan Kita, RSUD Cibinong, RSU Handayani, RS Immanuel Way Halim, dan RSUD Sumedang. Pertemuan pertama fokus pada review dokumen HDP yang sudah dimiliki rumah sakit dan penyampaian materi tentang komponen HDP dan sistem pengorganisasian. Moderator yang bertugas Happy R Pangaribuan, MPH membuka sesi dengan menyampaikan tujuan dan metode pelatihan dimana masing-masing rumah sakit akan didampingi langsung oleh fasilitator dalam penyusunan dokumen HDP. dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD menyampaikan pengantar dan membuka acara dengan menekankan bahwa rumah sakit melalui pelatihan ini dapat menyusun dokumen HDP tidak hanya untuk keperluan akreditasi semata, namun benar-benar menjadi satu dokumen yang operasional dan efektif digunakan rumah sakit saat menghadapi bencana.

Selanjutnya masing-masing rumah sakit menyampaikan dokumen HDP, sistem pengorganisasian saat bencana dan SOP yang sudah ada. Secara keseluruhan rumah sakit sudah memiliki dokumen, namun yang menjadi kendala dan tantangan RS adalah dokumen disusun berdasarkan referensi pencarian dari Google atau rumah sakit lainnya; belum disosialisasikan kepada bidang terkait sehingga isi dokumen belum dapat dengan maksimal serta rotasi pegawai juga menjadi tantangan bagi rumah sakit. Beberapa rumah sakit sudah pernah melakukan simulasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan Penugasan Penyusunan Pengorganisasian”

dr. Bella Donna, M.Kes menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun HDP berdasarkan penilaian akreditasi HDP; komponen HDP, Konsep pengorganisasian ICS dan Kartu Tugas. Penyusunan pengorganisasian saat bencana bukan pembentukan organisasi yang baru tetapi pengembangan organisasi sehari-hari. Bella Donna menampilkan bagaimana pengembangan pengorganisasian tersebut menggunakan metode crosswalk artinya susunan posisi posisi yang memiliki tugas harian yang ditemukan dalam kartu tugas. Misalnya jika dalam tugas sehari-hari berperan untuk mengurus logsitik medis maka pada struktur pengorganisasian bencana juga melakukan tugas manajemen logistik medis. Sistem pengorganisasian menggunakan pendekatan konsep Incident Command System akan membagi habis tugas pada setiap personil, terdapat kejelasan alur komando dan komunikasi serta memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.

Sesi diakhiri dengan mebagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom fasilitator dan peserta fokus mengerjakan sistem pengorganisasian dan tupoksi. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApp. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2023.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Hari 2″ class=”red”}

Senin, 21 Agustus 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi analisis risiko bencana” 

Pertemuan kedua fokus membahas analisis risiko bencana dengan menggunakan tools HSI dan HVA. Namun sebelumnya masing-masing RS menyampaikan bagaimana progress penugasan penyusunan struktur organisasi dan tupoksi, seluruh sesi dimoderatori oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Rumah sakit menyampaikan beberapa pertanyaan dan hal yang belum dipahami selama menyusun struktur organisasi, diantaranya terkait bagaimana menyusun struktur supaya lebih mudah dipahami pembaca dengan menuliskan jabatan pada struktur organisasi. Perbaikan ke depannya adalah penyusunan tupoksi tersinkronisasi dengan semua bidang yang ada di struktur organisasi, harus jelas siapa melakukan apa dan koordinasi kepada siapa. Terkait pelimpahan wewenang untuk komandan dan penanggung jawab masing-masing bidang bisa dilakukan sampai 3 layer, namun tetap tergantung pada kapasitas rumah sakit. Pematangan penyusunan struktur organisasi masih berlanjut melalui pendampingan jarak jauh dengan fasilitator.

Pada sesi analisis risiko Madelina Ariani, MPH mengawali materi dengan menekankan kembali mengapa dokumen HDP ini penting untuk disusun dan bagaimana analisis risiko menjadi satu komponen penting yang harus dihitung dan dituliskan dalam dokumen. Melalui analisis risiko, rumah sakit akan mendapatkan jenis bencana yang menjadi prioritas penanganan bencana, yang menjadi prioritans untuk pengembangan skenario dan perhitungan kapasitas kebutuhan penanganan bencana tersebut. Banyak tool yang dapat digunakan untuk analisis risiko bencana di rumah sakit diantaranya tools Hazard and Vulnerability Asseement (HVA) dan Hospital Safety Index (HSI).  Kedua tools tersebut tujuannya sama untuk menganalisis risiko bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. Pada modul 4 form checklist HSI mengidentifikasi manajemen emergensi dan bencana, modul inilah yang menjadi komponen atau penting dimasukkan dalam dokumen hospital disaster plan. Madelina Ariani, menjelaskan tabel ceklist HSI dan bagaimana cara menghitungnya.

 

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pendampingan penugasan Analisis Skenario” 

Sesi diakhiri dengan membagi peserta menjadi 3 room, didampingi oleh narasumber dan fasilitator Madelina Ariani, MPH ; Gde Yulian Yogadhita, Apt, M. Epid ; Happy R Pangaribuan, MPH dan dr. Bella Donna, M.Kes. Dalam ruangan zoom ,fasilitator memberi kesempatan kembali untu peserta review singkat revisi penugasan struktur pengorganisasian, dilanjutkan dengan menampilkan HVA dan HSI yang sudah pernah dihitung rumah sakit. Pendampingan penyusunan akan berlanjut via jarak jauh dan komunikasi terbangun melalui WhatsApps, diharapkan rumah sakit selesai dulu mengerjakan penugasan struktur pengorganisasian, tupoksi kemudian melanjutkan penugasan analisis risiko.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan, MPH

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Reportase

 Pelatihan Potensi Pembentukan Emergency Medical Team (EMT) AHS UGM untuk

Mendukung Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)

 

{tab title=”Hari 1: 2 Agustus 2023″ class=”blue”}

Dok. Pokja Bencana FK-KMK UGM: pembukaan oleh Dekan FK-KMK UGM

PKMK – Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada bersama jejaring Academic Health System (AHS) Universitas Gadjah Mada mengadakan Pelatihan “Potensi Pembentukan Emergency Medical Team (EMT) AHS UGM untuk Mendukung Kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)” pada 2-3 Agustus 2023 di Ruang Diskusi Lantai 2 Gedung Tahir Foundation FK-KMK UGM.

Pada hari pertama (2/8), dilakukan pembukaan acara oleh Dekan FK-KMK UGM, dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH. Yodi menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehadiran perwakilan jejaring AHS UGM dalam forum kali ini dan mengajak seluruh komponen menyambut baik kebijakan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) yang telah dicanangkan pemerintah untuk penanggulangan bencana dan krisis kesehatan melalui transformasi sistem kesehatan pasca pandemi. Harapannya, tim medis AHS UGM yang selama ini selalu hadir pada kejadian bencana dapat terdata dengan baik, dapat bekerjasama dan bekerja dengan standar yang sama untuk masing-masing personal dalam respon kebencanaan. Oleh karena itu, melalui Pokja Bencana FK-KMK UGM, program peningkatan kapasitas anggota AHS yang terdiri dari rumah sakit dan dinas kesehatan di DIY dan Jawa Tengah ini dilakukan.

Materi pertama disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD dengan judul Sepak Terjang AHS UGM dalam Bencana. AHS UGM telah terlibat dalam penanggulangan bencana sejak 2018 di Gempa Lombok, disusul sebulan kemudian gempa, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah, dan di akhir tahun terjadi tsunami Selat Sunda yang melanda Kabupaten Lampung Selatan dan Banten, kemudian ada respon erupsi Semeru hingga Gempa Mamuju dan Kabupaten Cianjur. Jika ke depannya akan memperbaiki kerjasama dan tata kerja, maka tetap ada tim medis dan manajemen yang akan dikuatkan ke depannya. AHS UGM tidak akan membentuk satu tim khusus dari rumah sakit, tetapi masing-masing rumah sakit sudah mendata kesiapan timnya sehingga kapanpun terjadi bencana sudah siap untuk digabungkan dengan tim dari rumah sakit lain dan universitas atas nama AHS UGM.

Sejalan dengan tekad AHS UGM untuk dapat memperbaiki alur penerjunan tim penanggulangan bencana, Pusat Krisis Kebencanaan Kementerian Kesehatan RI hadir menjelaskan kebijakan terbaru, yakni terkait Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK). Konsep TCK, ungkap Dr. Sumarjaya, SKM, MM,MFP, C.F.A, tidak seperti tim cadangan dalam sepak bola. TCK dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi existing resources dan mengakomodir bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat agar tepat sasaran, tertata, dan inklusif.

Puskris Kemenkes RI kemudian juga menjelaskan alur pendaftaran TCK, sistem dashboard TCK dan situasi kondisi sebaran TCK saat ini. Meski masih dalam tahap pengembangan, laman TCK diharapkan dapat menjadi rujukan bank data sumber daya nasional. Sehingga, cita-cita membentuk National Command Center yang ideal dapat tercapai. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menanggapi dengan usulan agar akses kepada bank data juga dapat diberikan kepada masing-masing pemangku kebijakan di daerah.

Dok. Pokja Bencana FK-KMK UGM: situasi kelas saat diskusi

Sutono, S.Kp., M.Sc., M.Kep melanjutkan dengan penjelasan terkait persiapan dalam penerjunan Emergency Medical Team (EMT). AHS UGM telah banyak berpengalaman dalam penerjunan tim dalam misi bencana. Namun, tim yang dikirimkan selalu bersifat insidentil dan tidak dipersiapkan secara kontinu, sehingga mindset yang terbentuk ketika tim terjun selalu berbeda. Dalam paparan, beliau menjelaskan terkait perbedaan jenis dan kelas EMT berdasarkan WHO maupun peraturan nasional.

Salah satu luaran utama pelatihan ini untuk dapat membentuk EMT tingkat 1 tipe Menetap (fixed-type 1 EMT). Selama jangka waktu 5 tahun hingga 2027, direncanakan akan dilakukan pelatihan intensif kepada 10 rumah sakit jejaring AHS UGM secara bertahap dan bergiliran. Sesuai kesiapan masing-masing rumah sakit dan rencana pelaksanaan dari dana hibah milik AHS UGM. Pelatihan akan melibatkan tim Pokja Bencana FK-KMK UGM dengan para pakarnya yang telah banyak berkiprah di bidang ini.

Dok. Pokja Bencana FK-KMK UGM: Gde Yulian sedang menyampaikan materi

Selanjutnya, dijelaskan mengenai persiapan logistik EMT yang disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt., M.Epid. Tidak seperti dugaan umum, logistik EMT yang pertama kali harus dipastikan justru logistik non medis yang berkaitan dengan individu, tim dan operasional. Untuk dapat membentuk EMT berstandar internasional, bahkan dibutuhkan 3 tahun dalam memenuhi prinsip keselamatan dan keamanan dalam penerjunan EMT. Beliau menyebutkan, bahwa prinsip persiapan logistik telah dijelaskan di dalam pedoman milik Puskris Kemenkes RI dan harus disiapkan secara matang dan seksama. Titik berat ini akan menjadi salah satu konten utama pelatihan berkesinambungan dalam pembentukan EMT AHS UGM.

Sebagai penutup pelatihan hari pertama, Madelina Ariani, SKM., MPH., mengajak rekanan rumah sakit jejaring AHS UGM menilai potensi dan kapasitas EMT masing-masing rumah sakit dengan kuesioner yang telah dibuat. Dari asesmen yang dilakukan, diharapkan rumah sakit jejaring mengetahui dan memahami kondisi EMT yang dimiliki. Tim pelatih juga akan menggunakan hasil asesmen untuk stratifikasi kesiapan EMT dari 10 rumah sakit jejaring, dan melakukan penjadwalan pelatihan bertahap bergiliran hingga 2027 mendatang.

Kegiatan ini diteruskan pada sesi kedua, 3 Agustus 2023, yang akan lebih membahas permasalahan teknis operasional EMT.

Reportase oleh dr. Alif Indira dan Madelina A.

{tab title=”Hari 2: 3 Agustus 2023″}

PKMK – FK-KMK UGM bersama jejaring AHS UGM kembali melanjutkan kegiatan pelatihan hari kedua (3/8/2023) bertempat di Ruang Diskusi Lantai 2 sisi Utara Gedung Tahir Foundation, FK-KMK UGM. Berbeda dengan hari pertama, kali ini kegiatan pelatihan berisi tentang hal-hal teknis terkait Emergency Medical Team (EMT).

Materi pertama, disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan materi “Aktivasi HEOC (Health Emergency Operation Center/ Pusat Pengendali Operasi Kesehatan) dan Kaitannya dengan EMT”. Klaster kesehatan adalah pusat tempat koordinasi dan manajemen seluruh komponen kesehatan dalam situasi bencana. Pembentukan klaster kesehatan telah dilakukan sebelum ada bencana. Aktivasi klaster kesehatan dilakukan pada masa respon bencana. Salah satu tugas klaster sebagai HEOC/Pusdalopskes yang menjalankan fungsi komando, kolaborasi, koordinasi, dan pemberi layanan pada situasi bencana. EMT yang hadir dari berbagai latar belakang bekerja pada subklaster pelayanan kesehatan dan melayani secara klinis. Penempatan EMT akan diatur oleh HEOC, setelah melakukan pelaporan dan pendaftaran. Selesai melaksanakan tugasnya, EMT harus melakukan laporan kepada HEOC. Dalam menjalankan tugasnya, EMT harus sesuai dengan TUPOKSI dan SOP yang terstandar.

Saat EMT hadir ke lokasi bencana, terkadang belum memahami alur dan berkas-berkas yang harus disiapkan. Sesi pelatihan dilanjutkan dengan pengenalan formulir EMT dan HEOC oleh Madelina Ariani, S.KM., MPH. Formulir EMT terbagi menjadi 3; yakni formulir kedatangan, operasi harian, dan kepulangan. Sedangkan formulir HEOC terdiri dari formulir penerimaan relawan, formulir layanan kesehatan, formulir logistik, dan sub-sub klaster. Tujuan keberadaan formulir ini adalah agar segala kegiatan, personil yang ada, dan logistik yang dibawa atau digunakan dapat terdata dan terdistribusi dengan baik serta terlaporkan ke HEOC yang mengatur kegiatan penanggulangan bencana di daerah. Peserta dikenalkan dengan form-form ini agar mengetahui fungsi dan manfaatnya, serta memudahkan pada saat pengisian serta pembagian tugas analisis serta pelaporan pada saat dilapangan.

Setelah memahami konsep EMT dan HEOC, forum diajak untuk sedikit mundur ke belakang, yakni momen sebelum hadir ke lokasi bencana dan merencanakan penerjunan tim. Momen tersebut merupakan “Rapid Health Assessment” yang materinya dituturkan oleh dr. Agung, Widianto, Sp.B-KBD. RHA adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, serta menganalisa data yang dilakukan secara langsung di lokasi bencana dengan tujuan menilai permasalahan kesehatan, potensi risiko, kebutuhan kesehatan, dan membuat rekomendasi dalam rangka respon cepat penanggulangan krisis kesehatan. RHA harus dilakukan setelah terdapat informasi kejadian bencana, sebelum merencanakan pengiriman EMT. RHA menjadi langkah krusial yang penting diperhatikan. Tidak hanya itu, RHA juga menjadi tugas lain dari EMT dalam membantu memotret masalah kesehatan masyarakat di lapangan dan menyampaikannya kepada HEOC.

Materi sesi siang, dibuka dengan “Persiapan Kepulangan EMT dan Manajemen Post Penugasan” yang disampaikan oleh dr. R. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B. Ketika telah menyelesaikan misi, diperlukan persiapan exit report dan dokumentasi pasca kegiatan. Prinsip EMT yang hadir bukan sebagai pengganti tapi membantu tim yang sudah ada, maka exit report harus dapat disampaikan ke fasilitas kesehatan setempat untuk rencana pelayanan selanjutnya. Dokumen tersebut, di sisi lain, juga dapat dijadikan pembelajaran dan evaluasi atau perbaikan tim ke depannya. Tomo menambahkan, hingga saat ini masih minim penelitian kebencanaan padahal impact yang dihasilkan bisa besar. Sehingga beliau mendorong penulisan dokumen pasca bencana menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipublikasikan. Tomo juga menyoroti soal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ke depan akan banyak membawa perubahan dalam manajemen bencana.

Sesi terakhir, diisi oleh dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K)., mengenai “Penyusunan Rencana Operasi Harian EMT”. Sebelum menerjunkan tim, hal paling penting yang disiapkan adalah asesmen yang bagus. Data yang didapatkan harus dapat divalidasi dengan baik. Prinsip persiapan operasi EMT antara lain; (1) mengerti mau melakukan apa, (2) aplikasi, (3) exit plan, (4) refleksi. Persiapan diri, logistik medis dan non medis, rencana operasional harian, bahkan surat penugasan menjadi penting. Jangan sampai tim yang terjun tidak bisa mandiri, karena apa pun yang dihadapi, tim tidak boleh bergantung pada lingkungan yang ada. Yudha menyatakan, “Satu-satunya hal yang boleh kita minta saat di situasi bencana adalah pekerjaan”.

Pelatihan ditutup dengan post test dan sesi foto bersama. Tim Pokja Bencana PKMK FK-KMK UGM juga mengumumkan bahwa tindak lanjut pelatihan adalah penguatan EMT rumah sakit jejaring AHS UGM yang dilakukan secara bertahap dan akan dimulai dari RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan RSUD Wates yang mengajukan diri untuk didampingi secara intensif ke depannya.

Reportase oleh dr. Alif Indira dan Madelina A.

{/tabs}