Reportase Sesi 2: Seminar Persiapan Rumah Sakit Dalam Penanggulangan Bencana

adib

adib

Bom Sarinah Thamrin yang terjadi beberapa waktu lalu membuat salah satu RS di sekitar lokasi menerapkan Hospital Disaster Plan (HDP) yang sempat disusun sebelumnya. Bahkan, tiga hari sebelum terjadinya bencana bom (teror) ini, RS tersebut melakukan simulasi terror. Sehingga, terror Sarinah menjadi simulasi kedua bagi staf medis di RS tersebut. Mereka menyebut system komando saat bencana di RS-nya dengan nama White Code. Hal ini dituturkan oleh dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Catatannya, penting untuk melakukan latihan atas HDP yang disusun suatu RS.

Apa yang harus disiapkan saat masa Response ini? Hal pertama yang harus dipikirkan ialah bagaimana sistem komando yang harus dilakukan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana ini. lalu apa yang harus disiapkan uuntuk menyusun HDP? Pertanyaan ini terjawab dalam  sesi penyusunan dan penerapan HDP dalam Seminar Penerapan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit.

Materi dalam penyusunan HDP antara lain, kebijakan direktur, sistem komando, protap (SOP), dukungan administrasi, denah RS dan sekitar, fasilitas (pos komando saat bencana seharusnya ditaruh di depan RS, mudah diakses, dan ada sarana komunikasi), lalu kapasiitas darurat. Hal yang perlu dipahami bersama ialah HDP bukan untuk menghindari chaos, tapi memperpendek masa chaos tersebut, ungkap dr. dr.Hendro Wartatmo, SpB, KBD (Pokja Bencana FK UGM).

Saat bencana terjadi, harus ada disaster commander yang mengepalai seluruh kegiatan tanggap darurat atau penanganan pasien di suatu RS. Untuk RS yang kecil, disaster commander ini bisa dijabat orang lain, selain Direktur RS. Namun untuk RS besar dengan pasien yang sangat banyak, disaster commander-nya ialah direktur RS, ungkap dr. Adib Abdullah Yahya, MARS (PERSI). Adib menjadi pembicara kedua di sesi ini.

Saat penanggulangan bencana, harus menggunakan kartu tugas dalam penanganan pasien. Kartu tugas ini mencakup job action sheet, perlu diatur tanggung jawab masing-masing, perlu ditulis garis kewenangan yang jelas (lengkap, disimpan di posko dan bisa ditaruh di IGD), serta identifikasi personel yang akan bergerak saat penanggulangan bencana.

Catatan penting lainnya yang harus disiapkan antara lain: pusat komando, sistem komunikasi, manajemen lalu lintas, keamanan, pengunjung, sukarelawan, penerimaan korban, lokasi utama. Tim lapangan, daftar kontak, RS yang terisolasi dan training. Selain itu, harus ada peta Jawa, wilayah kejadian bencana, serta peta RS per ruangan atau bagian.

Hal lain yang perlu diperhatikan, perlu regulasi yang mengatur persediaan obat saat terjadi bencana. Dulu, persediaan obat semacam ini dianggap inefisiensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan akhirnya menjadi temuan auditor. Kita perlu belajar dari pergudangan yang dimiliki tentara nasional Indonesia. Sekitar sepertiga dari gudang mereka diperhitungkan untuk masa-masa perang, antara lain suplai obat-obatan, amunisi, bahan makanan dan lain-lain (Wid).

Reportase Diskusi Outlook Manajemen Bencana Kesehatan Tahun 2016

Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8865.JPG

Setiap  awal tahun Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan  rutin melaksanakan outlook kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Diskusi outlook manajemen bencana kesehatan tahun 2016 ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Diskusi diawali penyampaian refleksi dan outlook manajemen bencana oleh dr. Bella Donna, M.Kes selaku Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Bella menyampaikan bencana yang terjadi pada tahun 2015 lebih banyak disebabkan oleh bencana yang berhubungan dengan perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan merupakan bencana yang memiliki dampak paling parah. Kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan tahun 2016 masih akan berfokus pada pengurangan risiko bencana sesuai dengan Sendai Framework.

Diskusi outlook kebijakan manajemen bencana kesehatan menghadirkan pembicara yaitu Danang Samurizal, ST dari BPBD DIY. Danang menyampaikan koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan pada fase pra bencana, sedangkan pada saat tanggap darurat yang berlaku adalah sistem komando. Danang menegaskan untuk menciptakan koordinasi yang bagus maka diperlukan sebuah perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Bencana. Terkait dengan dana penanggulangan bencana, Danang menyampaikan dana on call memang terpusat di BNPB, sedangkan di daerah untuk penanggulangan bencana masuk dalam belanja tidak terduga. 

Pembicara kedua dr. Achmad Yurianto, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Achmad menyampaikan berdasarkan hasil assessment kesiapsiagaan sektor kesehatan di 34 Kabupaten/Kota, masih banyak daerah yang belum siap. Untuk tahun 2016, sesuai dengan renstra kebijakan sektor kesehatan masih pada isu pengurangan risiko bencana. Pendekatan penanggulangan bencana yang digunakan oleh PPKK antara lain pendekatan faktor hazard, kerentanan masyarakat dan kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Selanjutnya, penanggulangan bencana dilaksanakan dengan pendekatan klaster kesehatan. untuk mengkoordinasikan semua kapasitas. Koordinasi akan lebih bagus jika dikumpulkan dalam satu klaster sehingga kapasitas terebut bisa berkolaborasi dengan baik.

Pembicara ketiga Rimawati, SH, M.Hum, Dosen Fakultas Hukum UGM itu menyoroti isu kebakaran hutan yang hampir terjadi setiap tahun yang meresahkan masyarakat juga negara tetangga. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif. Peran lintas Sektor-SKPD dalam penegakan hukum terhadap isu pengendalian kabut asap dapat berupaya preventif seperti sosialisasi, advokasi dan evaluasi dan dapat juga upaya represif dengan penegakan regulasi penanganan bencana.
dr Handoyo Pramusinto, Sp.BS selaku ketua pokja bencana menyoroti rencana penanggulangan bencana di daerah dan rumah sakit. Handoyo menyatakan bahwa dalam Permenkes No 64 Tahun 2013 mengatur peran kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan. Dalam Permenkes tersebut belum ada yang mengatur peran rumah sakit dan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, Handoyo mengusulkan agar Permenkes dapat direvisi.

Description: C:\Users\Madelinaani\Downloads\IMG_8861.JPG

Pembicara terakhir adalah dr. Iskandar Leman dari Masyarakat penanggulangan Bencana di Indonesia. Iskandar menyampaikan bahwa sekarang kita fokus pada pengurangan risiko bencana dengan membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Iskandar memandang sangat penting untuk memasukkan agenda penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kementerian memiliki banyak program desa binaan, tetapi berjalan sendiri-sendiri sehingga program-program ini perlu diintegrasikan (Oktomi Wijaya).

 

ASM Div. Manajemen Bencana 2016

border-page

Dalam rangka Annual Scientific meeting (ASM) Fakultas Kedokteran UGM 2016
Kelompok Kerja (Pokja) Bencana FK UGM bekerjasama dengan
Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM
Menyelenggarakan seminar mengenai:

PEMANTAPAN KONSEP HOSPITAL DISASTER PLAN:

ANALISIS KESENJANGAN HICS (HOSPITAL INCIDENT COMMAND SYSTEM),

HOSDIP (HOSPITAL DISASTER PLAN), HOPE (HOSPITAL PREPAREDNESS FOR EMERGENCIES)

Jumat, 18 Maret 2016
Gedung Senat Lantai 2 KPTU Fakultas Kedokteran UGM

border-page

Latar Belakang

Rumah Sakit memiliki peran yang sangat penting dalam masa tanggap darurat bencana. Menurut UNDP (2008), diantara infrastruktur pelayanan kesehatan, rumah sakit adalah penanggung jawab utama dalam penyelamatan hidup korban bencana. Ketika bencana terjadi, korban bencana mengandalkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis yang cepat dan efektif. Rumah sakit juga bertindak sebagai sarana vital untuk melakukan diagnosis, tindakan medis, follow up baik itu fisik maupun psikologi untuk mengurangi kesakitan dan kematian.

Dalam kejadian bencana alam, fasilitas kritis termasuk rumah sakit harus mampu melindungi masyarakat dan korban bencana, terutama pada saat tanggap darurat. Kemampuan rumah sakit untuk tetap berfungsi tanpa gangguan dalam kondisi darurat adalah persoalan hidup dan mati. Menjadi hal yang sangat penting untuk semua rumah sakit memiliki perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

Begitu penting rencana penanggulangan bencana bagi rumah sakit ini didukung oleh adanya Undang-undang RI No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya pada pasal 29 yang salah satu poinnya berbunyi bahwa “Rumah sakit mempunyai Kewajiban memiliki system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Selain itu, dalam Pembahasan Akreditasi Rumah sakit tahun 2012 pada elemen penilaian akreditasi pada Standar Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) mengenai Kesiapan menghadapi bencana pada Standar MFK 6 yang berbunyi “Rumah Sakit membuat rencana manajemen kedaruratan dan program penanganan kedaruratan komunitas, wabah dan bencana baik bencana alam atau bencana lainnya”. Salah satu elemen penilaian MFK 6 adalah rumahsakit telah mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaaan darurat di masyarakat, wabah, dan bencana alam atau bencana lainnya serta kajadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan.

Terkait dengan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit, belum ada kesamaan konsep dan nomenklatur dalam penyebutannya. Sebagai contoh, ada konsep Hospital Incident Command System (HICS), Hospital Preparedness for Emergency (HOPE), Hospital Disaster Plan (Hosdip), Perencanaan Penyiapan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (P3BRS). Dengan seminar ASM 2016 ini secara bersama-sama akan dibahas kesenjangan antara beberapa konsep dalam perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.

 

Tujuan Kegiatan

  1. Mensosialisasikan lebih luas menengenai Hospital Disaster Plan
  2. Terciptanya kesepahaman yang sama dalam konsep hospital disaster plan

Bentuk Kegiatan (Seminar/ Workshop)

Kegiatan pemantapan konsep hospital disaster plan ini akan dilaksanakan dalam bentuk seminbar setengah hari.

Peserta

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

  1. Lingkungan Kementerian Kesehatan
  2. Pengurus PERSI se Jawa dan Bali
  3. Manajemen dan Tim Penanggulanan Bencana di Rumah Sakit se Jawa dan Bali
  4. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia
  5. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat
  6. Mahasiswa S2 dan S3 yang tertarik dengan isu manajemen bencana kesehatan
  7. Peneliti bidang manajemen bencana dan manajemen rumah sakit
  8. LSM yang bergerak di bidang bencana dan emergensi
  9. Pemerhati Bencana, dan
  10. Perseorangan.

Batasan Peserta

Demi kelancaran diskusi maka seminar ini membatasi peserta maksimal 50 orang.

 

place Tempat/Waktu

Jumat, 18 Maret 2016
Ruang Senat KPTU Lantai 2 Fakultas kedokteran UGM

Waktu

Kegiatan

08.00 – 08.30

Registrasi

08.30 – 08.40

Pembacaan Safety Briefing

08.40 – 09.00

Pembukaan

  1. Sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM
    dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS
  2. Sambutan dan Pembukaan oleh Dekan Fakultas Kedokteran: 
    Prof. DR. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K)Onk

09.00 – 09.15

Tea Break

Sosialisasi Klaster Kesehatan untuk Penanggulangan Bencana
Reportase

09.15 – 09. 45

Pembicara 1: PPKK Kemenkes : Klaster Kesehatan (Webinar) 
Materi  

09.45 – 10.15

Pembicara 2: Sosialisasi HDP sesuai dengan Permenkes 64 tahun 2013 untuk Dinas Kesehatan : Dinkes Provinsi DIY 
Materi 

 

10.15 – 10.45

Pembicara 3: Pengalaman mendampingi HDP : Pokja Bencana FK UGM 
Materi 

10.45 – 11.15

Diskusi
Moderator: dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK

Pemantapan Konsep Hospital Disaster Plan: Analisis kesenjangan HICS (Hospital Incident Command System), HOSDIP (Hospital Disaster Plan), HOPE (Hospital Preparedness for Emergencies)
Reportase

 

13.00 – 13.45

Pembicara 4: Modul Hospital Disaster Plan
dr Hendro Wartatmo, SpB, KBD
Materi

13.45 – 14.15

Pembicara 5: PERSI : Penerapan HDP di rumah sakit
Dr. Adib abdullah yahya, MARS 
Materi

14.15 – 14.45

Pembicara 6: K3 RS Sardjito
dr. Roosmirsa Gayatri,M.Sc
Materi

14.45 – 15.15

Diskusi

Moderator: dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS

15.15 – 15.30

Kesimpulan dan Penutupan

 

Fasilitas

  • Seminar kit
  • SKP IDI/IAKMI
  • Makan siang dan coffe break

 

Sekretariat

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425
Email: [email protected]

Contact person:

Dewi Catur Wulandari
Mobile: +62 818 263653
Email: [email protected]    		 Madelina Ariani
Mobile: +62 878 1569 1175
Email: [email protected]

Kaleidoskop 2015 dan Outlook 2016

border-page

Kaleidoskop 2015 dan Outlook

Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia Tahun 2016

Kamis, 21 Januari 2016 – 13.00 – 15.30 WIB
Ruang 301, Gedung IKM Lantai 3, FK UGM

border-page

  Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wlayah yang terletak di antara Benua Asia dan Australia dan lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayan dan keindalahan alam, bangsa Indonesia menyadari bahwa wilayah nusantara ini berada pada daerah rawan bencana. Indonesia memeiliki 129 gunung aktif yang dkenal dengan ring of fire, serta berada pada pertemuan 3 lempeng aktif dunia yaitu Eurasia, Indo Australia dan Pasifik.   

Tingginya kejadian bencana di Indonesia, tentunya memerlukan upaya serius dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sektor kesehatan memiliki peran penting dalam upaya mencegah korban jiwa. Bagaimana kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam penanggulangan bencana? Banyak daerah yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana di daerah. Masih banyak juga rumah sakit yang belum mengimplementasikan hospital disaster plan serta anggaran penanggulangan krisis kesehatan yang belum memadai.

outlook-gb1

Gambar 1. Siklus Penanggulangan Bencana

Terdapat perubahan paradigma dalam manajemen bencana dari respon menuju pengurangan risiko bencana. Pada tahun 2015 ini penanggulangan bencana kesehatan lebih banyak berfokus pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, seperti upaya penyusunan pedoman klaster kesehatan, pelatihan bagi petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana, pelatihan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan Perda dan Pergub bencana.

Tantangan ke depan semakin besar, perubahan ilkim tetap menjadi penyebab utama kejadian-kejadian bencana yang harus dihadapi. Bagaimana arah dan strategi kebijakan penanggulangan bencana khususnya sektor kesehatan dalam penanggulangan bencana? Secara bersama-sama akan kita bahas dalam diskusi kaleidoskop dan outlook manamejen bencana kesehatan tahun 2016 ini.

Tujuan Kegiatan

  1. Mendiskusikan lesson learnt penanggulangan bencana sektor kesehatan di tahun 2015
  2. Mendiskusikan arah kebijakan penanggulangan bencana sektor kesehatan pada tahun 2016

 

Bentuk Kegiatan

Kegiatan kaleidoskop dan outlook manajemen bencana kesehatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk diskusi.

Peserta

Seminar ini mengharapkan kehadiran rekan-rekan dari:

  1. BNPB
  2. Pusat Penanggulangan Krisis, Kementerian Kesehatan RI
  3. WHO Indonesia
  4. UNFPA Indonesia
  5. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)
  6. BPBD DIY
  7. BPBD SeIndonesia
  8. Dinas Kesehatan DIY
  9. Dinas Kesehatan se Indonesia
  10. RS Sardjito dan RSA UGM
  11. Pokja Bencana FK UGM
  12. LSM (MDMC dan YEU)
  13. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Indonesia
  14. Sekolah Tinggi Kesehatan di Indonesia

Batasan Peserta

Demi kelancaran diskusi maka diskusi ini membatasi peserta maksimal 20 orang.

Sedangkan peserta webinar tidak terbatas.

Tempat/Waktu pelaksanaan kegiatan

Kamis, 21 Januari 2016 Pukul 13.00-15.00 WIB

Susunan Acara

Waktu

Kegiatan

13.00-13.15

Sambutan Direktur PKMK FK UGM

dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D

13.15-13.30

Pengantar Refleksi 2015 dan Outlook Manajemen Bencana 2016

Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM

dr. Bella Donna, M.Kes

13.30-13.45

Koordinasi Penanggulangan Bencana

Bagaimana pelaksanaan koordinasi bencana selama tahun 2015? dan bagaimana strategi koordinasi penanggulangan bencana di tahun 2016?

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY

Danang Samsurizal, ST

13.45-14.00

Bagaimana Arah Kebijakan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia di Tahun 2016?

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Indonesia

dr. Achmad Yurianto (via webinar)
 

Bagaimana penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku penyebab bencana di Indonesia?

Dosen Fakultas Hukum UGM

Rimawati, S.H, M.Hum
 

Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah dan Rumah Sakit (Implementasi Permenkes No.64 tahun 2013)

Kepala IGD RSUP Dr. Sardjito dan Ketua Pokja Bencana FK UGM

dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS
 

Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana?

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia

Dr. Iskandar Leman (via webinar)
 

Diskusi
 

Kesimpulan dan Penutup

 

Contact Person

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Gedung IKM Lantai 2 Sayap Utara, Jalan Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Indonesia
Phone/fax: +62 274 549425
Email: [email protected]
Contact person:
Dewi Catur Wulandari
Mobile: +62 818 263653
Email: [email protected]

Kaleidoskop 2015: Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

statistik-bencana-id

dr. Bella Donna, M.Kes, Madelina Ariani, SKM, MPH, dan Oktomi Wijaya, SKM, M.Sc
Tim Divisi Manajemen Bencana
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK),
Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
www.bencana-kesehatan.net

Pengantar

Hidup di negara yang kaya akan kekayaan alamnya selalu diiringi dengan risiko lainnya, salah satunya adalah bencana alam. Indonesia, negara yang memiliki letak strategis dan memiliki keindahan alamnya, tidak luput dari ancaman bencana, baik alam maupun perbuatan manusia. Perlu kita cermati apa saja bencana dan krisis yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, termasuk kebijakan yang mengiringinya. Apa yang terjadi di tahun 2015? Pada tahun 2015 ada berbagai kejadian bencana dan kebijakan yang perlu dicermati antara lain kebijakan law enforcement, kebijakan mengenai kewajiban bagi rumah sakit melaksanakan Hospital Disaster Plan, kebijakan dana bencana yang terpusat di BNPB, dan kebijakan mengenai kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan:

  1. Kesimpulan dan gambaran kejadian bencana dan krisis kesehatan di Indonesia
  2. Kesimpulan dan gambaran hubungan berbagai kebijakan nasional dan kesehatan yang berkaitan dengan manajemen bencana di tahun 2015
  3. Refleksi apa yang terjadi di tahun 2015 untuk keperluan pengembangan kebijakan manajemen bencana sektor kesehatan di masa mendatang
  4. Bahan diskusi lebih lanjut untuk keperluan perbaikan kebijakan dan program di tahun 2016

Bagian 1: Berbagai Kebijakan Kesehatan dan Manajemen Bencana yang Berhubungan dengan Bencana dan Krisis Kesehatan di tahun 2015

statistik-bencana-id

Sumber: BNPB, 2015

Tercatat lebih dari 1200 kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2015. 90% diantaranya merupakan bencana yang terjadi akibat dampak perubahan iklim atau Climate Change. Ditambah bencana asap nasional yang terjadi sangat parah pada dua pulau sekaligus di Indonesia, Sumatera dan Kalimantan. Kerugian akibat bencana asap nasional ini mencapai lebih dari 200 trilyun rupiah berdasarkan data dari Center for International Foresty Research. Dampak selanjutnya adalah menurunya status kesehatan masyarakat dimana lebih dari 420ribu jiwa mengalami ISPA di 7 provinsi. Beberapa kebijakan dan pelaksanaannya yang terkait dan memberikan dampak pada kejadian bencana dan krisis kesehatan adalah:

  1. Rendahnya law enforcement kepada para pelaku pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan bencana kebakaran hutan dan banjir. Hal ini menyebabkan munculnya bencana dan krisis kesehatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Kasus ini tidak bisa ditangani sendiri oleh sektor kesehatan. Sektor kesehatan adalah penerima dampak. Dapat dilakukan oleh sektor kesehatan adalah melakukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan akibat becana asap seperti penguatan promosi kesehatan dan penggunaan masker, kesiapan fasilitas untuk menghadapi lonjakan kasus penyakit terkait, dan penguatan upaya advokasi.
  2. Kebijakan mengenai kewajiban bagi rumah sakit melaksanakan Hospital Disaster Plan. Kebijakan ini masuk pada point penilaian dalam buku akreditasi rumah sakit. Kebijakan ini sangat baik bagi sebuah rumah sakit, dimana pada saat becana, rumah sakit merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak temuan pada dokumen HDP rumah sakit yang hanya berakhir pada sebuah dokumen yang belum teruji secara operasional. Kebijakan ini pada akhirnya juga dikembangkan untuk fasilitas kesehatan lainnya, yakni puskesmas. Pada penelitian yang dilakukan oleh PPKK Kemenkes untuk mengukur kesiapsiagaan sektor kesehatan di daerah dalam menghadapi bencana, hasilnya masih tergolong rendah. Banyak daerah yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana, fasilitas dan SDM Kesehatan yang belum memadai.
  3. Kebijakan dana bencana yang terpusat di BNPB. Kebijakan ini membawa dampak pada minim atau bahkan tidak adanya dana penanggulangan bencana yang berdampak pada kesehatan. Padahal, sektor kesehatan selalu mengalami dampak akibat bencana. Namun, seluruh penanggaran untuk bencana terpusat di BNPB pada tingkat Nasional dan BPBD pada tingkat daerah. Sedangkan sektor kesehatan membutuhkan upaya-upaya kesiapsiagaan, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan, termasuk jugaupaya pelayanan pada masa bencana dan pascabencana. Sebenarnya kebijakan ini memberikan dua upaya bagi sektor kesehatan, pertama sektor kesehatan harus berupaya melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai kebutuhan kesehatan dalam menghadapi bencana agar kebutuhan kesehatan menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana nasional. Kedua, sektor kesehatan harus bisa survive untuk upaya penanggulangan bencana sektor kesehatan ini. Seyogyanya, sektor kesehatan harus mengupayakan langkah yang pertama, karena hal ini juga berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana internasional dan nasional yang berbasis klaster. Kesehatan memiliki klaster tersendiri, yakni Klaster Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana.
  4. emergency-managementKebijakan mengenai kurikulum bencana di perguruan tinggi kesehatan. Salah satu upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana sektor kesehatan adalah mempersiapkan SDM kesehatan dalam menghadapi bencana termasuk memahami mengenai manajemen bencana. Saat ini, masih jarang sekali perguruan tinggi kesehatan di Indonesia yang memasukkan materi mengenai manajemen bencana sektor kesehatan. Padahal kekacauan yang kerap terjadi pada saat bencana bukan terjadi karena kurangnya SDM dan fasilitas tetapi karena lemahnya koordinasi. Ditemukan juga pada banyak penelitian, bahwa kemampuan masing-masing tenaga kesehatan dalam melakukan perawatan korban adalah baik, tetapi lemah dalam melakukan manajemen bencana sektor kesehatan terutama pada upaya koordinasi antar tenaga kesehatan. Saat ini belum ada standar kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan. Hal ini harusnya menjadi sorotan kita bersama untuk merumuskan standr kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia.

Berbagai Kegiatan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan di tahun 2015

Sesuai dengan analisis kebijakan di atas maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Bencana, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM juga beroreantasi pada pase pra bencana, diantaranya:

  1. Penyusunana klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana
  2. Pelatihan manajemen bencana untuk tenaga kesehatan (ITCDRR)
  3. TOT petugas kesehatan untuk bencana
  4. Penyusunan perda dan pergub dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan
  5. Pendampingan bagi rumah sakit untuk menyusun dokumen HDP (Hospital Disaster Plan) dan bagi puskesmas untuk menyusun dokumen PHCDP (Primary Health Care Disaster Plan)
  6. Kegiatan respon krisis kesehatan terfokus pada penanggulangan bencana asap
  7. Penguatan kapasitas daerah khususnya kepulauan dalam penanggulangan bencana
  8. Inisiasi dan sosialisasi pengembangan kurikulum manajemen bencana sektor kesehatan untuk perguruan tinggi kesehatan di Indonesia.

Kesimpulan dan Harapan

Melihat hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka tantangan penanggulangan bencana sektor kesehatan akan semakin besar. Upaya analisis kebijakan-kebijakan diatas sebenarnya adalah untuk mengupayakan agar sektor kesehatan tidak menjadi “single fighter” dalam penanggulangan bencana sektor kesehatan. Jangan lagi sektor kesehatan menjadi sektor yang hanya menerima dampak dari kejadian bencana tetapi menjadi sektor yang harus mensupport dan didukung baik dalam hal kebijakan, penganggaran, dan lainnya dalam penanggulangan bencana nasional. Namun, ada beberapa kebijakan yang kemudian dapat menjadi peluang kita bersama untuk mengembangkannya, yakni kebijakan HDP bagi rumah sakit dan PHCDP bagi puskesmas. Dengan ini kita bisa terpacu untuk benar-benar mempersiapkan fasilitas kesehatan terutama untuk daerah terluar, terpencil, dan kepulauan untuk mampu secara mandiri dalam menghadapi bencana. Begitu juga dengan upaya pengembagan kurikulum manajemen bencana kesehatan, di dunia saja belum memiliki standarnya, maka jika kita mau kita bisa mendukung slogan Indonesia sebagai Negara Laboratorium Bencana agar negara lain bisa belajar dari kita mengenai kurikulum manajemen bencana kesehatan ini.

 

Reportase PPGD Awam Puskesmas Desa Talaga, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Reportase PPGD Awam

Puskesmas Desa Talaga, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat.


C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_113954.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_140225.jpg

Dok. PKMK: Proses Praktek Triase Korban

Di sesi ini peserta diajak untuk dapat melakukan tindakan seperti yang sudah diberikan pada sesi pagi, mengenai triase, stabilisasi, dan pembidaian. Masyarakat diminta membawa peralatan yang ada di desa untuk pelatihan ini, seperti sarung, bambu, kain kerudung, dan karung beras. Peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan di puskesmas dan masyarakat ini lah yang diharapkan nantinya dapat menjadi kader untuk mengajarkan kembali kepada warga mengenai pertolongan pertama kegawatdaruratan di masyarakat.

Telah ditentukan tujuh kasus yang akan diberikan kepada korban. Kemudian, kelompok lainnya bertugas menjadi petugas triase. Korban di sebar lalu kemudian petugas kesehatan dan masyarakat menolong korban sesuai dengan kegawatdaruratannya. Meski ini hanya simulasi, tetapi peserta serius dalam melakukan triase kepada korban. Meski didapatkan kekeliruan dalam menentukan tingkat kegawatdaruratan dana prioritas pasien, namun pada akhirnya peserta memahaminya melalui penjelasan instruktur.

C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142405.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142518.jpgC:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_142536.jpg

Dok. PKMK: Praktek Pembidaian

Selanjutnya, peserta diajak untuk mempraktekkan teknik pembidaian, teknik mengangkat korban, dan stabilisasi. Pada dasarnya seluruh peserta mampu untuk melakukan tindakan penyelamatan korban. Yang dirasakan sulit bagi peserta mengenai mengangkat korban, faktor kebiasaan yang masih salah dalam mengambil atau mengangkat beban menjadi penyebabnya. Masih banyak peserta yang mengangkat menggunakan otot pinggung ketimbang otot kaki atau betis yang benar.

C:\Users\Madelinaani\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\P_20151216_153306.jpg

Dok. PKMK: Penutupan

Kegiatan kali ini diakhiri dengan pengarahan dan refleksi dari Kepala Puskesmas Desa Talaga, Beliau memberikan catatan bagi masukan dari narasumber dan pengalam hari ini kaitannya dengan persiapan bencana dan wacana berkembangnya puskesmas menjadi puskesmas perawatan pada tahun 2016. Baik sarana prasarana, perlatan, dan kapasitas SDM harus ditingkatkan untuk hal ini. Penutupan diakhir dengan foto bersama.

Reportase oleh Madelina Ariani

Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

0--suasana

Reportase:

Pembukaan Pameran Ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan di Indonesia

Lobby Auditorium Fakultas Kedokteran UGM

Senin, 2 November 2015

 

0--suasana

Dok. PKMK: Suasana pembukaan pameran Imiah manajemen bencana kesehatan FK UGM

Pameran Ilmiah Manajemen bencana kesehatan merupakan kegiatan rutin yang  dilaksanakan di Fakultas Kedokteran UGM bekerjasama dengan Pokja Bencana FK UGM dan Divisi Manajemen Bencana PKMK FK UGM. Pembukaan Pameran ilmiah Manajemen Bencana Kesehatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan pameran ini adalah untuk mendukung kegiatan perkuliahan  blok 4.2 “Sistem Kesehatan dan Manajemen Bencana”. dr. Handoyo merasakan bahwa pameran tahun ini mengalami kemajuan dari pameran tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dari FK UGM yang mendanai pameran ini.

Sambutan kedua disampaikan  oleh Ibu Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes, sekretaris Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK FK UGM).  Dalam sambutannya beliau  menyampaikan bahwa ada kemajuan dalam pameran kali ini dari pada tahun sebelumnya.  Beliau berharap kegiatan pameran yang rutin dilaksanakan ini bermanfaat buat mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Beliau menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Pokja Bencana, divisi manajemen bencana PKMK FK UGM berserta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terlaksananya pameran ini.

Sambutan Ketiga diberikan oleh dekan FK UGM, Prof. Dr.dr. Teguh Aryandono, SpB(K)Onk. Dalam sambutannya beliau merasakan bahwa rasanya baru kemare n pameran ilmiah manajemen bencana dilaksanakan, tidak terasa begitu cepat sudah pameran lagi. Apa makna dari semua ini, bahwa pameran bencana merupana suatu agenda rutin yang dilaksanakan secara baik dan berhasil. Beliau berharap dengan adanya pameran ilmiah manajemen bencana ini bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswa memanfaatkan pameran ini untuk memperdalam pengetahuan tentang penanggulangan bencana.

Setelah sambutan, dekan FK UGM didampingi ketua Pokja Bencana FK UGM, Sekretaris PKMK FK UGM beserta kepala divisi manajemen bencana FK UGM memotong pita sebagai tanda dibukanya pameran ilmiah manajemen bencana kesehatan di Indonesia. Setelah pemotongan pita, Dekan FK UGM berkeliling menuju stand Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC),  PK MKM FK UGM dan Tim Bantuan Medis Mahasiswa FK UGM, serta PMI.

Reportase Sesi 1 Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi

Reportase Sesi 1

Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi dalam
Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Ende

Senin, 12 Oktober 2015
Hotel Grand Wisata Ende

sesi-1-klaster-transportasi

Dok. PKMK: (dari kiri) Pembicara Dinas Kesehatan Kab. Ende, BPBD Kab.Ende, Fakultas Teknik UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan Moderator dari Fakultas Kedokteran UGM

Pembaca sekalian, menarik sekali bahasan sesi 1 ini. Dari sesi 1 kita mendapat paparan mengenai situasi bencana di Kabupaten Ende serta bagaimana koordinasi untuk layanan kesehatannya. Dalam kesempatan ini, empat pembicara yang dihadirkan berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Ende, Bidang Transportasi dari Fakultas Teknik UGM, dan Bidang Kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM.

Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Sislawus Bendu dari Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Kabupaten Ende. Sislawus menyampaikan bahwa ancaman krisis kesehatan dari penyakit dan terdampak bencana alam tinggi di Ende. Mereka sudah pernah mengalami dampak banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit dalam lima tahun ini. Memang belum ada koordinasi yang resmi dengan badan di luar dari kesehatan, tetapi dalam struktur internal antar bidang di dinas kesehatan sudah melakukan kerjasama.

BPBD Kabupaten Ende diwakili oleh sekertaris, Agustinus memaparkan beberapa kegiatan BPBD selama ini, seperti simulasi dan pelatihan. Hal yang menjadi tantangan kerja BPBD selama ini adalah paradigma mengenai bencana dan musibah. Banyak kejadian yang sebenarnya musibah tetapi harus ditanggulangi BPBD karena masyarakat menginginkan hal tersebut. Inilah yang menjadi salah satu tantangan sosialisasi peran BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah.

Pertanyaannya, bagaimanakah koordinasi layanan kesehatan selama ini yang dirasakan oleh BPBD dengan sektor kesehatan? Menarik sekali menyimak jawaban BPBD yakni masih belum ada kesamaan persepsi mengenai istilah bencana dan krisis kesehatan, belum ada rencana kontijensi yang dibuat bersama-sama, dan selama ini koordinasi layanan kesehatan hanya dilakukan pada saat respon.

Pembaca sekalian, setelah menyimak bahasan Dinas Kesehatan dan BPBD akhirnya kita mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan koordinasi layanan kesehatan terkait bencana di Kabupaten Ende. Evaluasinya adalah koordinasi telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan BPBD secara sederhana dalam bentuk kerjasama pelatihan. Ke depannya, Dinas Kesehatan dan BPBD merasa butuh untuk melakukan kerjasama dan koordinasi untuk penanggulangan bencana.

Paparan dari pembicara lokal di atas melengkapi rasa ingin tahu kita mengenai kesiapsiagaan daerah Kabupaten Ende dalam penanggulangan bencana. Selain itu, dapat kita identifikasi juga apa saja kebutuhan mereka dalam pengembangan klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana.

Pembicara selanjutnya berasal dari UGM, Joko Murwono dari bidang transportasi Fakultas Kedokteran UGM. Paparan Joko lebih mengenai bahaya gempa, bangunan dan retakan. Joko juga menjelaskan mengenai jalur evakuasi, jalan, dan transportasi. Memang jika kita ingin ideal maka akan banyak konsekuensinya antara lain anggaran dan pembangunan tetapi ini mau tidak mau harus dikoordinasikan bersama untuk kebaikan Kabupaten Ende.

Terakhir, Bella Donna dari bidang kesehatan Fakultas Kedokteran UGM menjelaskan mengenai pentingnya sistem klaster kesehatan dibangun untuk Kabupaten Ende. Dalam paparannya, Bella juga menjelaskan mengenai tujuh klaster lainnya yang harus di bawah komando BPBD. Dalam kesempatan ini, juga menghimbau sekali agar momen seperti ini dapat dimanfaatkan untuk membangun koordinasi terutama untuk membangun klaster kesehatan.

Sulanto Saleh Danu juga dari bidang kesehatan Fakultas Kedokteran UGM berlaku sebagai moderator memberikan kesempatan kepada 5 penanya. Banyak cerita, usulan, dan pertanyaan dari peserta kepada empat pembicara. Ada saran untuk membangun sistem komunikasi tanggap darurat bencana, barangkali hal ini dapat mencontoh koordinasi program kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan oleh rumah sakit hingga puskesmas. Ada pertanyaan mengenai kapan kita akan mengeksekusi koordinasi dan kerjasama untuk klaster kesehatan di Kabupaten Ende ini.

Terakhir Sulanto Saleh Danu memberikan kesimpulannya bahwa Kabupaten Ende memerlukan kesiapan SDM yang masih banyak dan perlu dilatih. Menjawab pertanyaan siapa yang harusnya melakukan koordinasi maka yang menjadi koordinator adalah BPBD. Anggaran juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan, pada saat apapun perlu tetap kita aanggarakan terutama untuk peingkatan kapasitas. Pemda juga harus terlibat dalam pengaturan pembangunan daerah.

Reportase oleh Madelina Ariani

Reportase Sesi 3 Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi

Reportase Sesi 3

Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi dalam
Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Ende

Senin, 12 Oktober 2015
Hotel Grand Wisata Ende

sesi-33-klaster-transportasi

Dok. PKMK: fasilitator dan peserta sedang melakukan diskusi untuk menyusun rencana tindak lanjut pengembangan klaster kesehatan

Sore hari, setelah peserta mendapatkan bekal materi dari para narasumber dari dua sesi sebelumnya maka mereka diminta untuk membuat rencana tindak lanjut untuk pengembangan klaster kesehatan untuk Kabupaten Ende. Pada sesi ini, peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menyusun tentang klaster kesehatan untuk daerah. Pesertanya berasal dari BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD Kab. Ende, dan PMI. Kelompok kedua menyusun rencana penanggulangan bencana bagi puskesmas. Peserta kelompok dua merupakan dokter dan perawat di puskesmas Kab. Ende.

Pada dasarnya, penugasan ini dilakukan sebagai langkah awal para “aktor” dalam penanggulangan bencana untuk saling berkoordinasi untuk penyusunan klaster kesehatan. Sedangkan bagi puskesmas, pertemuan ini menjadi upaya peningkatan kesadaran puskesmas sebagai lini utama dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana.

Masing-masing kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian, untuk dinas kesehatan, RSUD, dan BPBD menyatakan bahwa mereka sadar selama ini koordinasi belum sesungguhnya terbangun dan belum ada rencana kontijensi yang dibuat bersama-sama. Mereka juga mengidentifikasi program-program terkait bencana di sektor kesehatan yang telah ada lalu merencakanan kegiatan atau program apa yang harus ada untuk penanggulangan bencana sektor kesehatan. Presentasi ini kemudian dikomentari oleh para narasumber.

Tepat pukul 17.00 WITA kegiatan ini resmi ditutup oleh Prof. Joko dari Fakultas Teknik UGM. Joko sangat berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti hari ini. Koordinasi harus terus dilakukan dan keterlibatan universitas lokal juga sangat diharapkan untuk keberlajutan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Ende.

Reportase oleh Madelina Ariani

 

Reportase Sesi 2 Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi

Reportase Sesi 2

Workshop Klaster Kesehatan dan Transportasi dalam
Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Ende

Senin, 12 Oktober 2015
Hotel Grand Wisata Ende

sesi-2-klaster-transportasi

Dok. PKMK: fasilitator dan peserta sesi 2

Pembicara pertama pada sesi kedua Workshop Klaster Kesehatan dan transportasi adalah Syahirul Alim, PhD yang menyampaikan materi tentang analisis risiko kesehatan  pada bencana.  Syahirul menyampaikan bahwa daerah yang  memiliki potensi bencana  harus membuat analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana diperlukan untuk menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana.

Langkah pertama dalam melakukan analisis risiko bencana adalah melakukan identifikasi potensi ancaman bencana. Potensi ancaman bencana dapat berupa bencana alam, kegagalan teknologi, wabah penyakit dan terorisme. Langkah kedua adalah menilai tingkat risiko. Untuk menilai risiko dilakukan dengan mengalikan potensi kemungkinan terjadi bencana dengan dampak bencana. Dari hasil perkalian antara potensi bencana dan dampak maka bisa didapatkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam tiga  kategori yaitu, risiko tinggi, sedang dan rendah. Langkah ketiga dalam melakukan analisis risiko adalah dengan pengendalian risiko bencana. ada lima hierarki dalam pengendalian bencana: eleminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan alat pelindung diri. Langkah keempat adalah melakukan monitoring dan tinjauan ulang terhadap pengendalian risiko yang telah dilakukan.

Pembicara kedua adalah dr. Sulante Saleh Danu, Sp.FK yang membahas tentang Regional Disaster Plan (RDP). Beliau menekankan dalam penyusunan RDP perlu seorang manager. Idealnya manager untuk tim penyusun HDP adalah BPBD.  Tim Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan terdiri dari lintas sektor seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, SAR, PMI, dan lain-lain. Tim Penanggulangan bencana sektor kesehatan  dikomandai oleh seorang komandan dan terdapat empat bidang yaitu operasional, logistik, perencanaan dan keuangan.

Reporter: Oktomi Wijaya