Category: Reportase

Sesi 4 yang menjadi sesi terakhir di seminar ini membahas sebuah isu yang hangat, yakni mengenai surveilans penyakit pada saat bencana. Bagaimana hasil dari pengalaman di Aceh, apa yang telah dikembangkan hingga saat ini di Indonesia. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara dari latar belakang yang berbeda untuk membahas mengenai surveilans kebencanaan di Indonesia. Pembicara pertama dari Dinas Kesehatan Aceh yang akan membahas mengenai pengembangan surveilans penyakit selama dan pasca kejadian Tsunami Aceh hingga saat ini, pembicara kedua dari WHO Indonesia yang juga membantu surveilans di Indonesia, dan yang ketiga dari pendidikan yang membahas mengenai konsep surveilans yang berkaitan dengan kejadian bencana.

dr. M. Yani menceritakan mengenai kegiatan Dinas Kesehatan Aceh yang menangani mengenai surveilans ini. Ada 3 sesi yang mengelola surveilans ini untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh dimana 12 kabupaten kota diantaranya mengalami ancaman bencana. Pada saat bencana yang lalu, penyakit yang banyak adalah diare, penyakit kulit, dan Ispa. Ada hal lain yang perlu diperhatikan dan sulit terpantau dari sistem surveilans ini, yakni mengenai kesehatan jiwa masyarakat.

Bersambut dengan paparan dari dr. Nirmal dari divisi kegawatdaruratan dan kemuanusiaan WHO Indonesia. Surveilans bencana bukan sesuatu yang baru harusnya, karena surveilans dilakuakn pada sebelum, saat, dan pasca bencana. Mengerjakan surveilans artinya kita bekerja pencegahan, maka untuk kejadian bencana kita membutuhkan sekali data surveilans pada saat sebelum bencana, untuk memetakan masalah kebutuhan makan dan minuman, sanitasi, dan penyakit yang kemungkinan terjadi.

Paparan ketiga begitu menarik dari dr. Rossi Sanusi, beliau menyampaikan sebuah konsep sistem surveilans yang baik dapat membantu penanggulangan penyakit pada saat bencana. Siklus surveilan jika dijalankan dengan benar maka memudahkan sekali untuk membuat pemetaan, meramalkan, bahkan menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban bencana. Point yang beliau sampaikan bahwa kembangkan surveilans respon pada saat tidak terjadi bencana dan adaptasi sistem ini juga pada saat terjadi bencana, jadi tidak ada perubahan apapun.

Diskusi:

Pertanyaan yang dibuka pada sesi ini juga menarik sekali. Ada pertanyaan mengenai dimana peran universitas dalam melakukan surveilans respon, dan hal ini ditujukan kepada dr. Yani dari Aceh. Tanggapan dr. Yani, memang belum banyak perannya, selama ini universitas lebih banyak dalam hal pemanfaatan data surveilans untuk penelitian.

Pertanyaan lainnya mengenai pengembangan surveilans di Indonesia, dan hal ini ditanggapi oleh dr. Nirmal bahwa pengembangan surveilans di Indonesia sudah cukup baik, kita hanya perlu menjaga komitmen dan penamfaatan data surveilans untuk keperluan lainnya, misalnya pada saat bencana.

Hari kedua, seminar bertempat di ruang Senat lantai 2 KPTU Fakultas Kedokteran UGM. seminar hari kedua ini disisipkan satu sesi sebelum sesi 3 dimulai. Dimoderatori langsung oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD, pembicara sesi 2 hari 1, Prof. Graeme dan dr. Carlos. Kedua pembicara ini membahas mengenai manajemen bencana sektor kesehatan di negara masing-masing. Prof. Graeme khusus membicarakan mengenai framework dan bagan organisasi penanggulangan bencana di bawah kementerian kesehatan New Zealand. Sedangkan, dr. Carlos lebih membicarakan mengenai konsep manajemen bencana dan definisi dari bencana itu sendiri. Point yang tertangkap adalah suatu kejadian dikatakan bencana jika peristiwa tersebut membutuhkan bantuan dari luar.

Sesi 3 kali ini mengundang pembicara perwakilan-perwakilan dari universitas di Indonesia yang pernah terlibat dalam penanggulangan bencana tsunami Aceh. Semua fakultas kedokteran dari Universitas Brawijaya, Universitas Hasanudin, dan Universitas Gadjah Mada. Melibatkan juga, dr. M. Yani yang sekarang merupakan mantan Pembantu Dekan 1 Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Dr. Ali Haedar, Sp.EM, sebagai pembicara pertama menyampaikan pengalaman dan hasil penelitiannya mengenai penanggulangan bencana di Indonesia dengan sangat apik. Beliau menekankan bahwa pengiriman tim bantuan ke daerah bencana tidak selalu melakukan kegiatan medis, tetapi juga penilaian atau assessment dan tidak selalu datang pada saat terjadi bencana. Seperti pengalaman beliau dan tim Brawijaya yang pernah berangkat ke Bencana Wasior justru hari ke 7 setelah kejadian. Hal ini terjadi karena yang dibutuhkan daerah adalah berdirinya rumah sakit lapangan.

Pembicara kedua, Prof. DR. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS yang saat ini merupakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Setelah berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, Makasar sendiri juga mulai mengambil pelajaran dimana sudah mulai dikembangkan adanya manajemen bencana bagi mahasiswa s1. Beliau juga mengomentari mengenai masalah perencanaan yang sulit apalagi terkait tentang pembiayaan pra bencana. Pada tahun 2000 pernah diadakan kegiatan yang menghasilkan Deklarasi Makasar, jika memang deklarasi ini dijalankan, sesungguhnya manajemen becana itu sudah bisa baik. Namun, alur birokrasi perlu dikompromikan sebelumnya dengan kondisi bencana yang tidak terduga dan sangat membutuhkan pelatihan dan perencaaan pada saat sebelum terjadi bencana.

Bersambut dengan bahasan yang dibawakan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS sebagai dokter di RS Sardjito dan juga ketua Pokja Bencana FK UGM, beliau menyampaikan mengenai peran universitas seharusnya dimana dalam fase-fase bencana tersebut. Pengalaman dan pengiriman tim sudah banyak dilakukan oleh universitas jika terjadi becana tetapi lebih dari itu apa yang bisa dilakukan oleh universitas dengan segala sumber dayanya pada saar kesiapsiagaan misalnya. Universitas sangat dibutuhkan perannya dalam rangka kajian dan rumusain inovasi untuk manajemen bencana di Indonesia.

Terakhir, dr. M. Yani sebagai narasumber dari Aceh menutup sesi ini dengan paparannya. Tidak banyak foto kejadian di Aceh silam yang ditampilkan beliau, karena pasti sudah banyak di media dan dimiliki oleh rakan sekalian ujar beliau. Pada saat kejadian bencana Aceh Universitas sempat kollaps hingga sekian lama, mau mengerahkan mahasiswa untuk membantu korban bencana tetapi juga ada sanak keluarga mahasiswa yang menjadi korban. Dilema bagi kami pada saat itu. Bahkan pada saat itu kami mengirimkan residen dan mahasiswa koas kami ke luar daearh Aceh agar pendidikan tetap berjalan dan tidak terganggu dengan kejadian bencana tsunami pada saat itu. Kalau peran universitas sendiri sampai saat ini terlibat pada tim bantuan dan psikososial. Saat ini telah ada magister manajemen bencana di Aceh.

Diskusi

Diskusi pada sesi ini berjalan dengan sangat baik dan dua arah. Penanya menanyakan juga mengenai pengalaman Universitas Brawijaya dengan kejadian Meletusnya Gunung Kelud awal tahun lalu.

Begitu juga dengan masalah mengenai pengiriman tim bencana Indonesia keluar negeri, terkadang tim kita tidak bisa masuk karena masalah birokrasi.

Dibahas juga mengenai pendanaan pengiriman tim ke daerah bencana. Biasanya hal sulit yang dilaukan adalah pada saat pelaporan karena SPJ yang disyaratkan sulit dipenuhi di daerah bencana.

Diskusi sesi ini ditutup dengan pemberian plakat pada semua pembicara, yang diwakilkan oleh Dekanat Fakultas Kedokteran UGM, dr. Endro Basuki.

 

Sesi pertama ditujukan untuk memaparkan mengenai sejarah manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia. Sesi ini langsung dimoderatori oleh Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS dan juga menghadirkan pemateri yang memiliki banyak keterlibatan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Pemateri pertama adalah dr. Hendro Wartatmo, Sp. BD yang merupakan penasihat dari Pokja Bencana FK UGM dan pada masa penanggulangan bencana Tsunami Aceh terlibat langsung bersama tim bencana dari FK UGM. Beliau membagi pengalamannya saat memberangkatkan tim dari FK UGM ke Meulaboh tahun 2004. Berikut tiga point yang menjadi sorotan beliau dalam manajemen bencana sektor kesehatan, pertama, akomodasi selama masa tanggap darurat, dr. Hendro meminjam pembiayaan ke kepala bagian di FK UGM. Kemudian ia menelpon Depkes apakah relawan bisa memasuki wilayah Aceh? Melalui koordinasi ini, terungkaplah bahwa masih banyak rapat atau briefing dari pemerintah yang menghambat masa tanggap darurat ini. Pengalaman menarik yaitu untuk tim yang akan ke Meulaboh, dr. Hendro sampai menolak relawan karena pendaftar membludak. Kedua, Hal yang pertama dilakukan tim relawan ini ialah masuk ke RS Meulaboh untuk memfungsikan kembali karena functiional collapse. Faktanya, seluruh proses yang dilakukan selama di Meulaboh ialah manajemen bencana yang selama ini ada di buku. Referensi lain untuk menyimak manajemen bencana dapat dibuka melalui wadem.org. Ketiga, Pasca pemberangkatan tim relawan FK UGM ke Meulaboh, dari internal ada ajakan untuk membuat Pokja Bencana pada 2006. Sejalan dengan pembentukan itu, terjadi gempa Jogja. Akhirnya, gempa ini menjadi bencana yang dikelola dengan baik oleh Pokja Bencana dari segi manajemennya.

Pemateri kedua adalah Prof. Dr. Sudibyakto selaku penasihat BNPB dan juga sebagai ketua prodi Magister Manajemen Bencana UGM. Isu terpenting dalam manajemen bencana akhir-akhir ini ialah disaster risk management. Bagaimana mengurangi resiko, terlebih ada prediksi dari para ahli, dalam 30 tahun ke depan akan terjadi gempa dengan kekuatan 8.9 SR. Dua hal terpenting yang harus dikembangkan ialah SOP dan contigency planning.Selain itu, harus ada trust kepercayaan antar institusi, siapa yang menghitung program. Misalnya, BPBD dan BNPB sebagai muara, maka yang menghitung korban dan kebutuhan harus dari institusi yang lain.

Sehingga, harus ada framework untuk disaster risk reduction. Kasus kekinian yang dapat disimak, Banjarnegara rawan longsor, sehingga penataan ruang harus kuat. Policy development dan kebijakan lain harus diatur internasional, nasional dan lokal. memgkomunikasikan resiko penting, komunikasi ke masyarakat itu penting.

Pemateri ketiga adalah dr. Achmad Yurianto hadir sebagai perwakilan dari Pusat Penanggulangan Krisis Kementrian Kesehatan. Beliau juga merupakan kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes. Kali ini, dr. Achmad memaparkan UU No 24 Tahun 2007 yang menyebutkan pemerintah pusat dan daerah merupakan penanggung jawab dalam penanganan bencana. Pertanggung jawaban ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak dalam pengurangan resiko yang harus dipadukan dengan program pembangunan. Salah satunya, mereka memiliki dana antisipasi atau cash in hand.

Pihak yang pertama merespon jika terjadi bencana ialah masyarakat. Maka, pemberdayaan masayarakat sangat penting untuk dilakukan. Pemberdayaan ini untuk mengelola bagaimana langkah yang tepat untuk mengantisipasi, menghadapi dan recovery pasca bencana. Perguruan tinggi dapat berperan besar dalam ranah ini melalui beragam kajian. Menurut pengalaman, ibukota akan selalu 40% wilayahnya banjir karena jumlah itu dihuni pendatang yang mungkin kurang aktif dalam penanggulangan banjir.

Beliau juga sangat menekankan mengenai peran universitas dalam hal kebencanaan. Tidak bisa jika semuanya diserahkan pada pemerintah. Univresitas harus terlibat terutama dari hasil penelitian yang dilakukan.

Sesi Diskusi

Kedua penanya antusias pada sesi ini dan berdikusi hangat dengan para pembicara, pertama, Husaini dari FK Unlam Banjarmasin, selama ini bencana menjadi pencitraan parpol dan Pemda. Bagaimana kita mengatasi hal ini?. Kedua, Al Azim dari KMPK menyatakan ada pergeseran paradigma, dari mitigasi ke pengurangan bencana. Kita tidak belajar dari pengalaman. Jika bencana itu sudah sering terjadi, pengurangan ini bisa dilakukan lebih awal. Jawaban oleh ketiga pembicara, menegaskan PJ pengelola bencana bukan hanya koordinator, namun ada hal lain yaitu pengelolaan manajemen bencana.

Sesi selanjutnya dilanjutkan dari pertanyaan saudara Hakim (Fakultas Psikologi dan Penanganan Bencana UIN Sunan Ampel) menambahkan pendekatan lingkungan untuk pengurangan bencana, masukan pengetahuan dan strategi dari ahli pengelolaan bencana ke pemerintah sudah dilakukan tapi tidak digunakan pemerintah. Bagaimana strategi agar suara PT digunakan pemerintah? Kasusnya, lumpur Lapindo hanya penggantian fisik, tanpa megindahkan nilai sejarah masayarakat disitu.

Pertanyaan di atas ditanggapi langsung oleh dr. Hendro. dr. Hendro menyampaikan euphoria penanganan bencana, orang antusias saat respon. Makin banyak publikasi, masa banyak massa. Preparedness jarang disentuh publikasi. Ada masalah lain yaitu, biokrasi dan otorisasi pengeluaran uang. BPBD tidak ada garis koordinasi/ komando- tidak segaris dengan BN[B. Ancaman lain yang ada yaitu korupsi dalam bencana yaitu secondary disaster, sementara, problem utama ialah koordinasi.

Selebihnya, secara bergantian pembicara menyampaikan pendapatnya, pertama, Prof. Sudibyakto berdasarkan pengalaman beliau, 50 juta/jam minimal 4 jam untuk helikopter air kebakaran hutan sampai terjadi kemarau. Menurut saya, perlu program preparedness yang lebih serius.

dr. Achmad menyatakan Pusat Penanggulangan Krisis Kemkes berkolaborasi dengan WHO dalam hal pengurangan resiko melalui riset dan pelatihan. Ada anggaran namun tidak ada yang menggunakan. Kemkes telah mendorong Menristek untuk mengajak ahli mengembangan riset agar dana dari WHO ini termanfaatkan.

Seminar International on Disaster Health Management

Memperingati 10 Tahun Kejadian Bencana Aceh:
Mengambil Pelajaran dan Stratgeti untuk Pengembangan Manajemen Bencana Sektor Kesehatan di Indonesia

University Club dan Senat KPTU FK UGM
17-18 Desember 2014
Yogyakarta, Indonesia

Dilanjutkan dengan penampilan tarian Saman yang merupakan tarian tradisional masyarakat Aceh. Tarian Saman yang juga dikenal dengan tarian 1000 tangan ini dibawakan oleh 11 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM. Harapannya tarian ini dapat mewakilkan kegembiraan masyarakat Aceh sekarang yang dapat bangkit dari duka tsunami 10 tahun silam.

Sambutan pertama disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS selaku Ketua Pokja Bencana FK UGM. Singkat dan padat apa yang beliau sampaikan, yakni mengenai pentingnya sebuah kejadian untuk diambil sebagai sebuah pelajaran dan kita disini semua berkumpul untuk membahas, mendiskusikan, dan bersyukur jika hal ini dapat menjadi titik untuk menyusun strategi ke depannya.

Sambutan selanjutnya, disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.Onk. Beliau menyambut hangat kedatangan semua peserta dan pembicara baik dari dalam dan luar negeri yang terlibat dalam kegiatan ini. Tujuan kita disini semuanya sama, yakni duduk dan berdiskusi untuk manajemen bencana yang lebih baik ke depannya, khususnya di sektor kesehatan. UGM memang pernah terlibat selama kurang lebih 4 tahun dalam penanggulangan bencana di Aceh lalu dan ini bisa dijadikan dasar pengalaman yang baik untuk menyusun strategi ke depannya, misalnya mengenai peran universitas. Harapannya, seminar yang diselenggarakan oleh Pokja Bencana FK UGM dan PKMK ini dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia.

Secara simbolis, pembukaan dibuka dengan pembunyian sirine peringatan tsunami oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM.

Sebagai keynote speaker dalam seminar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D, beliau juga merupakan pemimpin proyek penanggulangan bencana Tsunami Aceh selama empat tahun (2004-2008). Beliau menyampaikan mengenai kronologi bantuan UGM untuk tsunami Aceh silam serta pengembangan apa yang dilakukan setelah bantuan tersebut. Saat ini misalnya, FK UGM telah mengembangkan kurikulum bencana untuk mahasiswa kesehatan (kedokteran umum dan keperawatan), mahasiswa S2 kesehatan masyarakat, serta membantu mengembangkan perkuliahan manajemen bencana kesehatan pada sekolah manajemen bencana UGM. Melalui seminar ini beliau berharap kita semua dapat berfikir untuk merumusakan mengenai manajemen bencana sektor kesehatan yang lebih baik ke depannya.

Acara selanjutnya adalah istirahat pagi, peserta juga disuguhkan dengan pemutaran dokumentasi kegiatan Fakultas Kedokteran UGM dan Pokja Bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia.

Dilanjutkan dengan penampilan tarian Saman yang merupakan tarian tradisional masyarakat Aceh. Tarian Saman yang juga dikenal dengan tarian 1000 tangan ini dibawakan oleh 11 orang mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM. Harapannya tarian ini dapat mewakilkan kegembiraan masyarakat Aceh sekarang yang dapat bangkit dari duka tsunami 10 tahun silam.

Sambutan pertama disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS selaku Ketua Pokja Bencana FK UGM. Singkat dan padat apa yang beliau sampaikan, yakni mengenai pentingnya sebuah kejadian untuk diambil sebagai sebuah pelajaran dan kita disini semua berkumpul untuk membahas, mendiskusikan, dan bersyukur jika hal ini dapat menjadi titik untuk menyusun strategi ke depannya.

Sambutan selanjutnya, disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM, Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.Onk. Beliau menyambut hangat kedatangan semua peserta dan pembicara baik dari dalam dan luar negeri yang terlibat dalam kegiatan ini. Tujuan kita disini semuanya sama, yakni duduk dan berdiskusi untuk manajemen bencana yang lebih baik ke depannya, khususnya di sektor kesehatan. UGM memang pernah terlibat selama kurang lebih 4 tahun dalam penanggulangan bencana di Aceh lalu dan ini bisa dijadikan dasar pengalaman yang baik untuk menyusun strategi ke depannya, misalnya mengenai peran universitas. Harapannya, seminar yang diselenggarakan oleh Pokja Bencana FK UGM dan PKMK ini dapat bermanfaat sebagai bahan rekomendasi manajemen bencana sektor kesehatan di Indonesia.

Secara simbolis, pembukaan dibuka dengan pembunyian sirine peringatan tsunami oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM.

Sebagai keynote speaker dalam seminar ini adalah Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc., Ph.D, beliau juga merupakan pemimpin proyek penanggulangan bencana Tsunami Aceh selama empat tahun (2004-2008). Beliau menyampaikan mengenai kronologi  bantuan UGM untuk tsunami Aceh silam serta pengembangan apa yang dilakukan setelah bantuan tersebut. Saat ini misalnya, FK UGM telah mengembangkan kurikulum bencana untuk mahasiswa kesehatan (kedokteran umum dan keperawatan), mahasiswa S2 kesehatan masyarakat, serta membantu mengembangkan perkuliahan manajemen bencana kesehatan pada sekolah manajemen bencana UGM. Melalui seminar ini beliau berharap kita semua dapat berfikir untuk merumusakan mengenai manajemen bencana sektor kesehatan yang lebih baik ke depannya.

Acara selanjutnya adalah istirahat pagi, peserta juga disuguhkan dengan pemutaran dokumentasi kegiatan Fakultas Kedokteran UGM dan Pokja Bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia

 

Seminar Pengembangan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana atau Regional Disaster Plan (RDP) danSafety Awareness pada Relawan Bencana

Yogyakarta, Jumat (14/03/14) telah berlangsung seminar mengenai Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan safety awareness untuk relawan bencana. Seminar ini diselenggarakan oleh Pokja Bencana FK UGM bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM dalam rangkaian Annual Scientific Meeting Fakultas Kedokteran UGM setiap tahunnya.

Kejadian bencana yang semakin meningkat di hampir seluruh wilayah Indonesia sepertinya belum mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah masih terfokus pada fase tanggap darurat dalam penanggulangan bencana sehingga perencanaan dan kesiapsiagaan daerah sering terabaikan. Kejadian bencana yang meningkat harusnya menjadi alarm buat birokrasi kabupaten/kota dan masyarakatnya untuk menaikkan status kewaspadaan pada level lebih tinggi. Kabupaten/kota seharusnya sudah memiliki standar-standar penyelamatan yang memadai sebagai kesiapan menjamin keselamatan penduduknya. Terlebih bagi wilayah indonesia yang berada dalam negara rawan bencana yang dikenal sebagai cincin api (ring of fire). Sayangnya belum banyak kabupaten/kota yang memiliki perencanaan kesiagaan bencana.

Hal inilah yang melatarbelakangi pengangkatan tema mengenai pengembangan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana. Seminar ini menghadirkan pembicara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, PMI, PKMK FK UGM, serta Organisasi Kemanusiaan seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan YAKKUM Emergency Unit (YEU). Peserta seminar hadir dari berbagai instansi seperti BPBD, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Mahasiswa Magister Bencana. Seminar dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama membahas mengenai peran nasional, daerah, dan pembelajaran bencana selama ini dalam pengembangan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana. Sesi kedua membahas mengenai keamanan dan manajemen relawan bencana.

Seminar ini menghasilkan banyak catatan untuk kajian lebih lanjut mengenai pengembangan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah dan manajemen relawan ke depannya. Catatan tersebut antara lain mengenai kajian istilah “regional” dalam Regional Disaster Plan begitu juga dengan kejelasan difinisi bencana. Seluruh dokumentasi, reportase, dan materi seminar dapat disimak pada website bencana kesehatan www.bencana-kesehatan.net.

Sesi 1:

Seminar Pengembangan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana atau Regional Disaster Plan (RDP) dan Safety Awareness pada Relawan Bencana

---

Seminar dimulai dengan penyampaian laporan dari Ketua Pokja Bencana FK UGM, dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS (K). Dalam laporannya ,disampaikan mengenai respon Fakultas Kedokteran dan Yogyakarta terhadap dampak bencana abu vulkanik Gunung Kelud beberapa waktu lalu. Beliau menekankan, kaitan hal tersebut dengan seminar ini adalah pentingnya membangun kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana, bahkan kemungkinan kesiapsiagaan menerima dampak bencana dari daerah lain.

Seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran UGM, dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa bencana saat ini merupakan hal yang serius seiring dengan frekuensi kejadiannya yang semakin meningkat. ASM atau Annual Scientific Meeting yang diselenggarakan setiap tahun oleh Fakultas Kedokteran merupakan upaya untuk mengembangkan budaya berdiskusi dan melakukan kajian. Beliau menyatakan apresiasinya bahwa salah satu kajian yang dikembangkan adalah mengenai manajemen bencana.

Sesi pertama seminar ini membahas mengenai Pengembangan Regional Disaster Plan atau pengembangan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana. Regional Disaster Plan akan dibahas dari sisi nasional, daerah, dan studi kasus kejadian bencana selama ini. Sesi ini dimoderatori oleh dr. Bella Donna, M.kes.

Materi pertama mengenai Peran Nasional dalam Perencanaan Penanggulangan Bencana di Daerah disampaikan oleh Ir. Sugeng Triutomo, DESS selaku Senior Advisor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ada beberapa hal yang harus kita kaji bersama sebelum masuk pada pengembangan regional disaster plan, salah satunya mengenai kebijakan, definisi bencana, dan alur koordinasinya. Ternyata, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional selama ini tidak memiliki wewenang dalam memerintah BPBD selaku pelaksana penanggulangan bencana di daerah. BPBD merupakan badan di daerah yang langsung di bawah kepala daerah. Ikatan antara BNPB dan BPBD selama ini hanya “emosional” dalam artian sama –sama mengurusi mengenai bencana.

Lalu, mengenai definisi bencana, selama ini kita berpegang pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dimana asalkan ada korban jiwa dan kerugian harta benda maka itu dikatakan bencana. Definisi ini berbeda dengan bencana bagi UNSDR yaitu dikatakan bencana hanya ketika suatu wilayah tersebut tidak sanggup menanganinya dan meminta bantuan dari luar. Dari paparan ini, untuk melakukan pengembangan regional disaster plan ada banyak hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Dalam melaksanakan tugasnya selama ini BNPB sudah membina ratusan Desa Tangguh Bencana yang tersebar di wilayah-wilayah yang rawan bencana di Indonesia.

Materi kedua mengenai peran BPBD dalam penyiapan penanggulangan bencana di daerah disampaikan oleh Ir. Gatot Saptadi selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Menyambung pemaparan dari pemateri pertama, beliau menyampaikan bahwa peran BPBD di sini membantu dan mendampingi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas mereka menghadapi bencana. Belajar dari pengalaman-pengalaman bencana yang ada memang fase kesiapsiagaan belum tersentuh dengan baik, bahkan di Yogyakarta sekalipun. BPBD sebagai komandan dalam penanggulangan bencana di daerah tidak memiliki banyak personil dan keahlian sehingga penanganan bencana daerah haruslah mendapat perhatian juga dari kelompok masyarakat, akademik, dan swasta dan lebih difokuskan pada fase kesiapsiagaan. Saat ini BPBD banyak melakukan pendampingan desa-desa tangguh Bencana yang ada di DIY. Pengembangan kesiapsiagaan daerah dimulai dengan membangun kesiapsiagaan di tingkat desa.

Materi ketiga mengenai pengembangan Regional Disaster Plan saat ini disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD selaku Konsultan Bedah Digestif Rumah Sakit Sardjito dan Advisory Board di Pokja Bencana FK UGM. Sesuai dengan pernyataan pemateri pertama bahwa membernrkan atau menyelaraskan definisi bencana itu penting, lalu mengenai definisi “regional”. Dalam menyusun regional disaster plan sebenarnya ada dua kegiatan yang perlu kita lakukan adalah membantu dalam manajemen dan teknis. Saat ini, pelatihan dan pendidikan mengenai bencana lebih banyak ke arah teknis sedangkan minim sekali dari sisi manajemennya. Apalagi terkait dengan regional disaster plan, ada banyak instansi dan individu yang harus dikoordinasikan, apakah pernah ada pelatihan atau simulasi mengenai manajemen seperti ini?

Pada sesi pembahasan, kembali Ir. Sugeng Triutomo, DESS memberikan bahasannya. Awalnya beliau memang sebagai pembahas tetapi karena Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB berhalangan hadir sebagai pemateri pertama (mendadak harus ke Riau dalam penanggulangan bencana asap), maka beliaulah yang kemudian diutus untuk menyampaikan materi pertama sebagai perwakilan dari BNPB. Di sini, Ir. Sugeng Triutomo, DESS menyampaikan bahasannya kembali mengenai Regional Disaster Plan, apa kesamaan dan perbedaannya dengan pengurangan risiko bencana dan contingency plan. Berdasarkan hal ini pula muncul pertanyaan regional disaster plan ini akan dibawa kemana apakah sebatas plan? Atau framework? Batasan regionalnya sampai mana? Akan digunakan untuk fase apa saja dalam bencana? Apakah akan dibuat secara individu atau community?

Selaras dengan pembahas pertama, pembahas kedua dari Fakultas Kedokteran UGM, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD juga membahas mengenai batasan regional dalam Regional Disaster Plan. Melihat dampak bencana yang tidak mengenal batasan wilayah maka dirasakan lebih baik jika pengembangan regional disaster plan dikembangkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan bencana tetapi tetap juga Regional Disaster Plan dapat dikembangkan masing-masing daerah. Beliau juga mengembangkan kerangka mengenai pendanaan terhadap bencana. Dari sini dapat dikembangkan kebijakan berdasarkan prediksi, misalnya apa yang harus dikerjakan jika kekuatan ekonomi pemda rendah begitu juga dengan rendahnya kemampuan ekonomi rakyat? Artinya peran pusat harus cepat untuk membiayai penanggulangan bencana di daerah. Sesi ini tidak ditutup moderator dengan kesimpulan pada umumnya. Moderator kembali mengulas mengenai catatan-catatan untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengembangan Regional Disaster Plan.

Sesi 2 Seminar :
Pengembangan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan Bencana atau Regional Disaster Plan (RDP) dan Safety Awareness pada Relawan Bencana

Sesi 2 dalam seminar ini dimoderatori oleh Sutono, SKp. MSc(FK UGM).

Panelis pertama memaparkan Pengalaman Pengelolaan Relawan dalam Penanggulangan Bencana di DIY oleh Sigit Alifianto, SE, MM. Sigit merupakan pengurus harian di Bidang Penanggulangan Bencana PMI DIY. Sigit mengawali sesi dengan menampilkan video profil PMI. Beberapa poin yang ditampilkan melalui video diantaranya, PMI menargetkan 4,5 juta kantung darah/tahun. Di bawahpemimpin baru, yaitu Jusuf Kalla, seluruh relawan PMI harus ada di lokasi enam jam sejak bencana terjadi. Gudang regional dan logistic ada di wilayah Medan, Gresik, Banten dan lain-lain. Relawan PMI terbagi menjadi dua, yaitu korps sukarelawan (KSR) dan tenaga sukarela (TSR). KSR merupakan perhimpunan yang berafiliasi. Sementara, TSR secara individu bergabungke PMI.

PMI mempersiapkan pelatihan dasar-minimal 20 jam, lalu diikuti pelatihan spesialisasi, safe and rescue, penanganan kegawatdaruratan, penanganan orang hilang. Relawan dibekali juga dengan pengetahuan sanitary, shelter, dapur umum, sehingga mereka bisa bergerak di semua lini saat terjadi bencana. Pusdiklat PMI-melatih 1000 orang/tahun, dari PMI dan masyarakat. Di desa, siaga berbasis masyarakat. Desain kelanjutan disiapkan oleh desa tangguhnya. Sehingga asyarakat bisa menangani bencana, jadi seluruh masyarakat adalah relawan.

Kurang lebih terdapat 145 komunitas relawan di DIY. Kelemahannya: Bagaimana mengelola relawan saat status bencana? Bagaimana agar pekerjaan tidak menjadi sia-sia, hal yang terpenting: komando. Maka, relawan yang akan dikirim, dipilih sesuai kebencanaan yang terjadi. Hal lain yang ami lakukan: menumbuhkan sejak kecil jiwa-jiwa kerelawanan, agar mobilisasi sosial lebih mudah. Memperkenalkan apa itu sukarelawan pada anak usia SD. Jadi, akan terbentuk rasa ingin menolong secara tulus. Saat ini, PMI-sedang melakukan studi kelaikan unit darah di markas pusat.

Panelis yang kedua ialah Danang Samsurizal, ST,Manajer Pusat Diklat Operasi (Pusdalop) BPBD DIY. Danang berbagi pengalaman terkait Manajemen Relawan dalam Penanggulangan Bencana, Pedoman relawan bencana menyatakan bahwa penanganan bencana (PB) merupakan urusan semua, jadi komandonya terpadu dan terkoordinasi. Relawan ialah seorang/kelompok yang memiliki kepedulian dan ikhlas dalam upaya PB. Sementara prinsip Kerja relawan: cepat dan tepat, priorotas, koordinasi, kemitraan, non politis, non diskriminasi, menghormati kearifan lokal dan sebagainya. Mandiri, profesional, sinergitas, solidaritas dan akuntabel merupakan panca darma relawan PB.

Peran relawan: pra bencana (misal menyebarkan peta bencana/evakuasi, lalu pelatihan penyuluhan dan mitigasi), saat bencana (dapur umum, logistik dan lainnya) dan pasca bencana( rekonstruksi misalnya). Ada pula relawan khusus misal relawan administrasi, jika ada bencana-fasilitas publik apa yang mengalami kerugian. Kewajiban relawan meliputi menaati peraturan, meningkatan kemampuan, mengikuti pancadarma. Hak relawan: mendapat tanda pengenal relawan bencana secararesmi, medapat perlindungan hukum, arus memiliki kecakapan teknis (26 cluster), relawan harus di lapangan, dan lain-lain.

Pengalaman relawan dalam penanggulangan bencana

1. dr. Sari Mutia Timur dan Helena Sigit Widiastuti, S.Psi

YAKKUM Emergency Unit (YEU)

Helena:

Headquater/kantor pusat selalu melakukan rekruitmen-ada coaching sebelum diberangkatkan. Factor yang selalu diperhatikan ialah security and safety. Hal yang kami sampaikan pertama kali ialah siapa YEU-berapa lama akan menjalankan program?. Itulah kenapa kami bertemu dengan stakeholder. Sosialisasi sangat penting, untuk memudahkan mobile clinic, program psiko sosial, posyandu, meski di pengungsian-posyandu harus tetap berjalan. Pemetaan: pendampingan anak-anak dalam mengungkapkan perasaannya. Selalu menyisipkan capacity building, pengurangan resiko bencaa misalnya -> melatih warga dalam membangun rumah.

Jejaring dan advokasi-manajemen barak yang sehat.

Sari:

2001 unit YEU ini lahir, kami memiliki visi: akuntabel ke donor dan ke masyarakat-melakukan apa dan berapa lama? Visi-masyarakat yang terdampak bencana mendapat hal bermartabat dan berkelanjutan. Misi kami respon tanggap darurat tepat dan cepat, harus ada partisipasi dari masyarakat. Fokus kami di daerah bencana dan konflik.

Planning yang kami lakukan ialah memberdayakan. memperhatikan kebutuhan dan hak kelompok rentan, serta memperhatikan kearifan lokal.

Implementasi: masyarakat dilibatkandalam menentukan kriteria penerima bantuan.

2. Budi Santosa

Bagian Tanggap Darurat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta

MDMC terbagi dalam unit SAR, emergency/medic, psikososial, serta community development.

Respon MDMC: air sanitasi, promosi kebersihan, bantuan hunian-makanna, layanan kesehatan.

60 tim dan home base-nya ialah RS Muhammadiyah. Tahun 2014, kami terlibat dalam Sinabung, Manado, Jakarta, Jateng-Pati, Kudus, Kelud. Koordinasi meliputi : pemerintah-swasta-dunia usaha. Tim medis merupakan susunan professional dari spesialis, umum dan keperawatan. Logistic dan dapur umum, harapannya: standar bantuan makanan sudah mulai terstandar: anak-anak dan lansia. Peta pendampingan-Takengon-Aceh, adaptasi udara dingin di NAD. Daerah konflik yang sempat didatangi MDMC ialah Rohinya, Sampang dan Balinuraga (kasus bentrok suku Bali dengan warga lokal di Lampung).

Pembahas:

1. dr. Arida Oetami, M.Kes (Dinas Kesehatan DIY)

Mengelola relawan itu tidak mudah, ada relawan yang hadir di lokasi bencana dengan tujuan tertentu. Banyak juga relawan yang mendaftar untuk mencoba naik pesawat Hercules atau ingin mengunjungi keluarga di Aceh (pemgalaman Dinkes Jogja). Ada juga pengalaman unik, alat medis habis, jika dibawa relawan keluar.

2. Fery Ardianto (SAR DIY)

Relawan perlu dikumpulkan dan diorganisasikan-SAR DIY membentuk sekber relawan Yogyakarta (189 komunitas relawan). Embung di Kalasan, solidaritas besar ada 300 orang mencari 1 anak yang hilang terbawa arus air.

3. Enaryaka, S.Kep., Ns (BPBD DIY)

Kedaulatan dan logistik-ada sekber- sesuai SK Gubernur No.171 Kep/2013 sebagai payung hukum dalam pengelolaan relawan. Mereka akan dilatih dalam enam pelatihan, pelatihan dasar (ada 25 klaster). BNPB

Diskusi:

1. Adakah peraturan NGO asing-jika memberikan bantuan apakah harus melewati BNPB? Relawan yang baik, apa yang harus dipersiapkan? Apa kendala masuk ke suatu daerah?
2. Penanya dari RS Sardjito-bagian Emergency, terima kasih untuk semua relawan. Pengalaman di Padang, Aceh, Nias-kearifan lokal yang penting perlu orang yang paham bencana disitu-alat komunikasi via orang lokal. BNPB memiliki keleluasaan untuk mengelola relawan. Dana dari BPJS bisa dialokasikan juga.
3. [enanya dari Balai besar pengendalian penyakit-Kemenkes-wilayah kerja DIY dan Jateng. Relawan penyediaan air bersih-mengolah air kotor untuk menjadi air bersih. Safety awareness: manjaemen relawan apakah sudah ada?

Tanggapan:

– Danang-prinsip efisiensi, ada mekanisme dalam regulasi yang mengatur bantuan asing-sesuai Perpres status bencana. Bencana nasional hanya Aceh, sehingga jika asing akan memberikna bantuan agak sulit. Kementrian Keuangan harus bisa melakukan tracking sumber bantuan asing. Safety awareness: maeri K3 yang standar. Tipe-tipe bencana memberikan konsekuensi beda-beda.

– Sigit-terkait asuransi untuk relawan, tidak semua lembaga relawan memiliki kebijakan itu. Saat ini, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus menyediakan asuransi. Filipina sudah menyediakan asuransi untuk relawannya. Jika di Indonesia, hanya relawan yang bertugas yang di-cover asuransi.

– Sari Mutia, konsep adil Jawa dan Aceh, kalau barangnya kurang barangnya tidak dibagi itu ungkapan warga local Aceh. Maka, kriteria penerima manfaat dipertimbangkan lagi. Relawan bukan hanya niat baik saja, bukan hanya semangat namun juga tanggung jawan komitmen. Intervensi kami: yang memberdayakan. Rest and rotation, pengalaman Merapi 2010. Tim awal dua minggu, namun ada juga tim yang tidak cocok.

– Helena-emergency response selalu melibatkan masyarakat setempat-untuk menghindari missed komunikasi utk mendapatkan jalan alternative, lokasi bencana dan lain-lain. Harus ada tim lain yang menyusur jalan ulang ketika ada tim yang lama tidak kembali. Siapa kita? Budayanya seperti apa? Lokasinya seperti apa? Tidak boleh menyapa menggunakan tangan kiri di Aceh, misalnya. Padang, pendampingan anak-anak tidak bisa bermain dengan anak-anak karena tabu bencana itu berduka. Tanggal keramat dihindari untuk memberi pelayanan.

– Budi-Kediri tidak memiliki BPBD, namun masyarakat terbuka. Kearifan lokal-Padang yang dikatakan siap bencana, ini RSUD-nya belum siap. Safety awareness-minimal yang terkaitperalatan pribadi, asuransi karena ada pelayanan kesehatan di semua daerah.

– Sutono-konklusi: apa itu safety awareness untuk relawan yang baik? Relawan harus mempunyai komunitas sebagai paying hokum dan lebih aman, harus memiliki keahlian khusus, kesadaran atas safety awareness dan safety building.

Kesimpulan dan Penutupdisampaikan oleh Dr. Sulanto Saleh Danu SpFK. Ada dua hal yang digarisbawahi Sulanto:

1. Management support

Regional Disaster Plan (RDP)-perlu diputuskan definisi disaster, berdasarkan UU dan BPBD. UU no 8 Tahun 2007. BNPB tidak ada garus birokrasi ke BPBD, lalu bagaimana dana masuk? Terminologi regional karena administrasi teritorial atau hazard area yang berbahaya?

2. Relawan

Bisa menguntungkan, merugikan dan menmbahayakan diri sendiri. Ada yang terkoordinir, namun ada juga yang belum terkoordinir.

Perlu koordinasi lebih jauh, lalu diikuti simulasi.

Pokja Bencana memiliki website bencana di alamat www.bencana-kesehatan.net. Website ini menjadi tempat bagi Divisi Manajemen Bencana mendokumentasikan kegiatan, promosi, dan publikasi. Di website bencana juga dilakukan penulisan artikel dan review penelitian mengenai kebencanaan guna memenuhi kebutuhan pengunjung website akan kajian kebencanaan.

Setiap selasa pagi website bencana kesehatan menerbitkan pengantar mingguan. Pengantar mingguan berisikan beberapa kegiatan antara lain:

1. Publikasi agenda mendatang baik yang diselenggarakan oleh divisi manajemen bencana ataupun kegiatan dari luar yang berkaitan dengan bencana kesehatan.
2. Isu dan berita bencana nasional yang dapat diulas dan ditambahkan dengan materi dari jurnal nasional dan internasional.
3. Ulasan mengenai artikel, buku, dan jurnal bencana baik nasional maupun internasional.
4. Publikasi hasil kegiatan divisi manajemen bencana.
5. Informasi lainnya yang berkaitan dengan manajemen bencana kesehatan.

Arsip pengantar mingguan dapat ditelusuri di halaman website bencana kesehatan. Kami mengupayakan antara pengantar minggu satu dengan yang lainnya saling berkaitan, terutama jika pengantar yang diangkat merupakan pembahasan mengenai pembelajaran manajemen bencana.

Selain pengantar mingguan, website bencana kesehatan juga mengembangkan publikasi informasi diantara jeda pengantar mingguan. Informasi ini kami masukkan dalam sebuah menu Hot News. Arsip hot news selama tahun 2013 dapat dilihat pada halaman website bencana kesehatan.

Semua kegiatan yang dipublikasikan oleh website bencana kesehatan didokumentasikan pada arsip tahun 2013. Berikut beberapa gambaran kegiatan pada tahun 2013:

Awal tahun 2013, Indonesia mendapat musibah bencana banjir yang meluas tepatnya di ibukota negara, Jakarta. Sejak ditetapkan sebagai masa tanggap darurat banjir pada tanggal 17 Januari maka Kelompok Kerja (Pokja) Bencana FK UGM yang terdiri dari Rumah Sakit Sardjito, Rumah Sakit Akademik, dan FK UGM mengirimkan tim untuk penanggulangan banjir Jakarta. Tim UGM Peduli Banjir Jakarta ini berkerjasama dengan Kementerian Kesehatan yaitu Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan untuk menolong korban banjir sejak tanggal 21-27 Januari 2013. Bencana banjir di Jakarta merupakan kejadian yang berulang kali terjadi tiap tahun. Tetapi banjir kali ini terjadi akibat kurangnya disiplin masyarakat tetapi juga pengaruh dari peningkatan suhu air laut sehingga angin Moonson membawa banyak uap air dari laut ke daratan Jakarta yang menyebabkan hujan ekstrim yang lama. Pembangunan dan aktivitas manusia telah berdampak pada pemanasan global. Kawasan hijau di Jakarta telah berkurang dalam lima puluh tahun ini sehingga menyebabkan hilangnya daerah resapan.

Masih terkait dengan kejadian tersebut, pada 21-25 Januari 2013, Tim Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, IKM FK UGM , Dinas Kesehatan DIY, dan tim dari Kabupaten Gunungkidul bertandang ke Umea University Sweden dalam rangka Lokakarya Mitigasi Perubahan Cuaca dan Adaptasi Kebijakan Disektor Kesehatan. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan ini terutama mengenai climate change yang berdampak pada kejadian bencana dan kesehatan, kebijakan kesehatan terkait hal ini, dan penerapan sistem informasi (e-health) di sektor kesehatan.

Pokja Bencana kedatangan kunjungan dari USAID. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai kegiatan penanggulangan bencana yang pernah dilakukan. Hal yang dibahas terutama kegiatan dan andil Pokja Bencana dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia selama 10 tahun ini.

Pokja Bencana ikut terlibat dalam Dies Natalis FK UGM dengan mengadakan Pameran Ilmiah Kebencanaan di Indonesia dan Seminar Pengaruh “Perubahan Iklim (Climate Change)” pada Manajemen Bencana dan Dampaknya di Sektor Kesehatan Dengan kasus Penanggulangan Bencana Banjir di Jakarta. Dua kegiatan ini termasuk dalam rangkaian Annual Scientific Meeting FK UGM 2013.

Pemeran Ilmiah Kebencanaan di Indonesia dilaksanakan pada 2 Maret 2013 yang bertepatan dengan pembukaan Dies Natalis FK UGM. Bertempat di Lobby Auditorium FK UGM dan berlangsung selama satu hari. Pameran ilmiah kebencanaan mendapat sambutan yang meriah karena mendokumentasikan kegiatan dalam keterlibatan penanggulangan bencana selama 10 tahun terakhir di Indonesia dari gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 hingga Banjir Jakarta tahun 2013. Tidak hanya itu, keunikan dari pameran bencana ini adalah kepemilikan kurikulum bencana bagi mahasiswa S1 Pendidikan Kedokteran dan Keperawatan FK UGM, mahasiswa S2 minat Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan, dan keterlibatan Pokja Bencana dalam pembelajaran Magister Manajemen Bencana UGM. Bahkan sambutan diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan bersedia memberikan tanda tangan pada salah satu poster penanggulangan bencana.

Di tahun ini, Divisi Bencana memiliki sebuah program baru yakni Program Alumnus Peduli Bencana. Dengan program ini, Pokja Bencana FK UGM akan melakukan penggalangan dana dari alumnus FK UGM secara rutin. Dana ini akan digunakan Pokja Bencana untuk keberangkatan tim ke daerah bencana ataupun kegiatan Pokja Bencana lainnya. Masih bertepatan dengan acara Temu Alumni Dies Natalis FK UGM maka pada 2 Maret malam, Pokja Bencana melakukan Fundraising untuk peluncuran program sekaligus penggalangan dana dari alumnus secara langsung pada malam Temu Alumni FK UGM. Menarik, dimana para alumnus baik secara perorangan ataupun kelompok tahun angkatan bersedia dan berkomitmen untuk menyumbang melalui Pokja Bencana.

Seminar Pengaruh “Perubahan Iklim (Climate Change)” pada Manajemen Bencana dan Dampaknya di Sektor Kesehatan Dengan kasus Penanggulangan Bencana Banjir di Jakarta dilaksanakan pada 6 Maret 2013. Bertempat di Gedung Pascasarjana lantai 2 FK UGM selama satu hari penuh. Pembicara berasal dari Umea University dan pembahas berasal dari UGM serta perwakilan tim UGM yang peduli banjir Jakarta. Seminar dihadiri lebih dari 60 peserta yang berasal dari mahasisa S1, S2, S3, umum, instansi pemerintah, LSM, rumah sakit pemerintah dan swasta, universitas lain, serta peneliti. Harapan dari terselenggaranya seminar ini ialah terdapat kesamaan pemikiran mengenai manajemen bencana terkait dampak climate change, selain itu guna membedah kasus banjir Jakarta dan pengalaman tim dalam penanggulangan bencana tersebut sehingga diperoleh poin-poin mengenai langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan dalam masa bencana.

Dikesempatan yang sama, Prof. Laksono Trisnantoro selaku Board Advisory dari Pokja Bencana mensosialisasikan Pokja Bencana FK UGM kepada peserta. Pokja Bencana menyampaikan visi dan misi untuk andil sebagai yang terdepan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, Pokja Bencana sangat membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak luar dari FK UGM untuk bersama-sama melakukan penanggulangan bencana di Indonesia.

Workshop Climate Change and Adaptation Policies in Health Sector yang diselenggarakan oleh PKMK FK UGM dan Umea University pada bulan April merupakan lanjutan dari workshop serupa yang dilaksanakan di Umea Swedia. Workshop kali ini langsung diarahkan untuk melihat keadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah yang akan menjadi model percontohan pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Workshop ini bertujuan sebagai upaya penguatan adaptasi mitigasi di sektor kesehatan dalam menghadapi dampak climate change bagi kedua negara, Indonesia dan Swedia. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul termasuk daerah yang rawan terhadap longsor bila terjadi musim penghujan, serta terjadi bencana kekeringan bila masuk musim kemarau. Pada proyek ini juga tim Swedia dan tim divisi Manajemen Bencana PKMK berkunjung ke puskesmas, dinas kesehatan dan RSUD di Kabupaten Gunungkidul guna melihat kesiapan Rumah Sakit dan pemda setempat terhadap kesiapannya dalam penanggulagan bencana serta kebutuhan sistem informasi di sektor kesehatan. Selain itu juga dilakukan kunjungan ke RS Sarjito yang juga melihat bagaimana kesiapan RS Sarjito dan pengalamannya dalam penanggulangan bencana yang sudah dilakukan selama ini.

Pada bulan yang sama tentara Amerika dan Tentara Nasional Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas dan salah satunya adalah UGM. Kegiatan ini disebut Pacific Angel yang bertujuan untuk mendekatkan militer kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan sosial seperti pelayanan pengobatan gratis meliputi pemeriksaan mata, umum, fisiotherapi dan pemeriksaan gigi serta memberikan penyuluhan HIVAIDS, TBS, Hypertensi dan Gaya hidup sehat. Tim dari Pokja Bencana juga berkesempatan mengikuti latihan pengungsian Medik udara ( Aeromedical Evacuation). Disini tim Divisi melibatkan mahasiswa FK UGM dan RS Akademik serta RS Sarjito. Dalam situasi bencana maka tentara selalu terlibat dari mulai pendirian tenda maupun evakuasi , dan itu akan selalu bersinggungan dengan masyarakat, sehingga kegiatan Pacific Angel ini dianggap sebagai pendekatan TNI dengan masyarakat.

Divisi Manajemen Bencana PKMK membantu rumah sakit dalam menyusun dan mempersiapkan pelatihan Hospital Disaster Plan (HDP). HDP merupakan modul dan pelatihan bagi rumah sakit dalam mempersiapkan penanganan kejadian bencana di daerahnya. Tahun ini divisi Manajemen Bencana membantu RS Magetan dalam penyusunan HDP. HDP dirasa dibutuhkan dan sangat penting bagi RS mengingat banyaknya bencana di Indonesia dan RS merupakan tempat yang paling utama dan paling banyak didatangi korban bencana.

 

Fakultas Kedokteran memiliki kurikulum bencana untuk mahasiswa S1 dan S2. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Bencana PKMK adalah melakukan pameran ilmiah setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan demi menunjang perkuliahan pada Blok 4.1 di kuliah kedokteran mengenai Manajemen Bencana (Disaster Management) dan Medikal Bencana (Disaster Medicine). Serta melakukan seminar strategi penyusunan Hospital Disaster Plan guna menunjang perkuliahan mahasiswa Magister Manajemen Bencana UGM, Kebijakan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan mahasiswa MMR, tetapi juga mengundang rumah sakit yang ada di Indonesia sebagai kesiapan RS yang ada di Indonesia.

 

Pada akhir tahun, Divisi kembali mengadakan Internatonal Symposium on Climate Change and Health Mitigation and Adaptation in Health sector with focus on Research, Policy and Action. Ini merupakan penutup kegiatan yang dilaksanakan di Yogyakarta serta dilakukan pula simulasi di kabupaten Gunungkidul. Berbagai upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dengan mengantisipasi, merencanakan dan menanggapi resikonya perlu dilakukan. Kemampuan adaptasinya berkaitan erat dengan kemampuan negara, akses teknologi, sumber daya politik, sosial dan ekonomi serta adanya kebijakan nasional dan instrumen untuk memandu para pengambil keputusan. Strategi adaptasi yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim idealnya harus berkelanjutan dan menghindari menyebabkan kenaikan lebih lanjut emisi gas rumah kaca. Di bidang kesehatan e-health merupakan strategi yang menarik untuk beradaptasi terhadap iklim dan memainkan faktor kunci dalam mitigai serta menjadi cara efektif untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

Dalam rangkaian simposium ini, kembali dilakukan pameran ilmiah untuk melihat sejauh mana tim kita melakukan kegiatan terkait penanggulangan bencana. Hal ini juga menunjang kegiatan simulasi yang dilakukan di desa Gedangsari dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul. Desa Gedangsari dipilih menjadi tempat simulasi karena desa tersebut riskan terhadap bencana tanah longsor dan sudah memiliki desa Tangguh Bencana, sekaligus menguji coba kesiapan desa tersebut jika terjadi bencana. Selain desa ini, RSUD Wonosari juga melakukan yang sama simulasi demi menguji coba dokumen HDP yang ada di Rumah Sakit tersebut, setelah sebelumnya dilakukan Table Top Exercise.

Hasil yang diperoleh dari simulasi kelihatan belum ada koordinasi secara terpadu baik dari BPBD setempat dengan masyarakat dan pihak Puskesmas maupun Rumah Sakit.

 

International Symposium on Climate Change and Health
Mitigation and adaptation in The Health Sector with Focus on Research, Policy and Action

Sambil menikmati makan siang dan istirahat sholat, peserta diajak untuk melihat pameran ilmiah yang digelar di lobby auditorium FK UGM. Gambar di atas menunjukkan pengalaman-pengalaman FK UGM dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, PKMK FK UGM juga menampilkan poster mengenai kurikulum kebencanaan untuk mahasiswa S1 dan S2 di FK UGM. Poster lainnya berupa Hospital Disaster Plan dan Regional Disaster Plan.

Sebelum sesi 3 dimulai, Annika Siwertz dari kedutaan Swedia memberikan kenang-kenangan kepada UGM yang diwakili oleh Prof. Hari Kusnanto. Dalam pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak, mereka sama-sama mengucapkan terimakasih dan berharap kerjasama ini terus berlangsung ke depannya.

Sesi ketiga membahas tentang eHealth sebagai strategi yang menjanjikan bagi sektor kesehatan. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara yang akan membahas mengenai eHealth baik pengembangannya dan manfaatnya. Harapannya, peserta dapat memahami bahwa eHealth merupakan upaya mitigasi adaptasi bagi dampak perubahan iklim dan upaya pemerataan pelayanan kesehatan antardaerah.

Dr. Asa Holmner menjelaskan apa yang dimaksud dengan eHealth sebagai upaya penyebaran sumber daya dan pelayanan kesehatan melalui media elektronik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam siklus kehidupan kita, transportasi adalah hal yang sering kita gunakan padahal itu merupakan penyebab tingginya emisi gas buang di udara. eHealth memberikan solusi untuk mengurangi dampak emisi gas melalui transportasi eletronik yang ditawarkan. Jika dikaitkan dengan bencana, maka penggunaan eHealth sangat bermanfaat dalam upaya pelayanan rujukan data korban.

Penerapan eHealth di Indonesia memberikan manfaat tersendiri untuk menghubungkan layanan kesehatan antarpulau. Namun, sekaligus hal tersebut menjadi tantangan, salah satunya adalah regulasi dan pemanfaatannya. Saat ini, pemanfaatan sistem informasi kesehatan terbanyak sebagai medical documentation dan masih rendah sebagai transfer data pasien antarrumah sakit atau layanan kesehatan. Justru, masing-masing layanan kesehatan memiliki sistem informasinya sendiri-sendiri, atau belum terintegrasi satu sama lain. Persepsi manajer layanan kesehatan terhadap telemedicine cukup tinggi tetapi kita dihadapkan pada banyak tantangan seperti, rendahnya kompetensi penggunaan teknologi Informasi, rendahnya kebijakan dan peraturan, terbatasnya infrastruktur, isu kebudayaan, dan biaya.

Sebagai salah satu tempat proyek penerapan eHealth adalah Kabupaten Gunung Kidul. Di kesempatan ini, drg. Widodo, MM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul memaparkan mengenai electronic medical record. Tantangan yang dirasakan Kabupaten Gunung Kidul tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh dr. Lutfan Lazuardi seperti yang dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia, salah satunya adalah rendahnya kemampuan penggunaan IT.