Pasien COVID-19 Dirawat di Rumah

rawat covid dirumah

rawat covid dirumah

WHO merekomendasikan pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak ada penyakit kronis untuk dikarantina di rumah. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia, mengingat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit tidak mencukupi. Pasien COVID-19 tak kunjung menunjukkan tanda – tanda penurunan kasus. Ketersediaan jumlah tempat tidur perawatan pasien kritis dan pasien non kritis sudah mulai mecapai titik maksimal di rumah sakit. Pasien COVID-19 yang memutuskan perawatan di rumah tentu harus mengikuti standar protool kesehatan dan membekali diri dengan informasi dari dokter dan pemerintah setempat. Pasien COVID-19 yang dirawat dirumah dengan prosedur kesehatan yang ketat bisa sembuh. Saat dirawat di rumah, pasien tidak boleh berinteraksi dengan anggota keluarga atau orang lain. Pasien menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lainnya dan menentukan satu anggota keluarga yang sehat untuk merawat pasien. Pasien dan anggota keluarga yang merawat harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan pakai sabun setelah kontak. Pemakaian peralatan makan dan perlengkapan mandi pasien juga dipisah. Setiap hari anggota keluarga membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Pasien tetap dalam pemantauan fasilitas kesehatan terdekat dan diberi makanan bergizi setiap hari.

Selengkapnya

Bencana Banjir saat Pandemi

 

Sejumlah area di Indonesa kembali dilanda banjir. Curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai merendam pemukiman wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Demikian juga terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat terendam banjir dengan ketinggian mencapai lebih dari 2 meter. Kondisi ini menjadi perhatian khusus ditengah-tengah terjadinya pandemic. Sementara jumlah kasus COVID di Indonesia masih terus meningkat, kebijakan yang dikeluarkan belum signifikan berpengaruh pada penurunan kasus. Terjadinya banjir menjadi permasalahan baru dalam penangann bencana. Pemerintah dan masyarakat harus mampu mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 di tempat pengungsian. Setiap daerah umumnya sudah memiliki rencana kontijensi bencana banjir, namun pada kondisi normal. Saatnya pemerintah menyusun rencana kontijensi bencana banjir selama pandemic, karena banyak hal yang harus dicantumkan khususnya terkait protocol kesehatan. Kondisi fisik masyarakat yang menurun di pengungsian sangat rentan terjangkit COVID-19 karena ketahanan melawan virus ini berhubungan erat dengan immunitas tubuh. Pada artikel berikut juga disebutkan proses 3 T (testing, tracing, treatment) harus tetap dilakukan dalam penanganan COVID-19 saat banjir.

Selengkapnya

COVID-19 dan Pendidikan Profesi Kesehatan

Kurikulum kebencanaan sudah lama diperbincangkan oleh akademisi di Indonesia. Di beberapa fakultas kesehatan Indonesia sudah memasukkan manajemen bencana kesehatan dalam kuliah pembelajaran mahasiswa, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen penanggulangan bencana bidang kesehatan. Terjadinya pandemi COVID-19 telah mengganggu setiap aspek perawatan kesehatan dan sistem pendidikan profesi kesehatan. Pandemi mengungkap banyak kekurangan dalam upaya kesehatan masyarakat, pendidikan kedokteran dan sistem politik. Dalam penelitian ini penulis menyatakan dibutuhkan perubahan dalam pendidikan kedokteran, perawatan kesehatan dan kebijakan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pendidik profesi kesehatan penting memanfaatkan pengalaman pandemi ini untuk menekankan kembali kurikulum pada model bioscientific kesehatan dan memperluas pendekatan pendidikan dengan menggabungkan perilaku, sosial dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Surveilans penyakit, investasi dalam pencegahan cedera dan penyakit, dan perencanaan penanggulangan bencana harus menjadi elemen dasar pendidikan profesi kesehatan.  

Selengkapnya

PRE FORUM NASIONAL JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA 2020 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

PRE FORUM NASIONAL JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA 2020

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

Penanganan bencana selama ini lebih berfokus pada bencana alam saja, sementara bencana non alam seperti pandemik COVID-19 akan terus mengancam kehidupan manusia. Potensi terjadinya bencana ini tidak dapat diprediksi sehingga perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sektor kesehatan harus siap dari segi kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanganan bencana. Sudah saatnya dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas memperkuat kapasitas penanganan bencana melalui satu perencanaan penanggulangan bencana yang operasional. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM ikut serta dalam kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) yang akan dilaksanakan pada November 2020. Pada Pre Fornas JKKI, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM akan menyelenggarakan workshop online penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan melalui workshop ini dapat mendukung dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas dalam menyusun dan mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Agenda Kegiatan :

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Selasa – Rabu/ 26 -27 Oktober 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Senin – Selasa/ 2 – 3 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Daerah (Dinkes Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Rabu – Kamis/ 4 – 5 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

PRE FORUM NASIONAL JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA 2020 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

PRE FORUM NASIONAL JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA 2020

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas

Penanganan bencana selama ini lebih berfokus pada bencana alam saja, sementara bencana non alam seperti pandemik COVID-19 akan terus mengancam kehidupan manusia. Potensi terjadinya bencana ini tidak dapat diprediksi sehingga perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sektor kesehatan harus siap dari segi kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanganan bencana. Sudah saatnya dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas memperkuat kapasitas penanganan bencana melalui satu perencanaan penanggulangan bencana yang operasional. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM ikut serta dalam kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) yang akan dilaksanakan pada November 2020. Pada Pre Fornas JKKI, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM akan menyelenggarakan workshop online penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan melalui workshop ini dapat mendukung dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas dalam menyusun dan mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Agenda Kegiatan :

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Selasa – Rabu/ 26 -27 Oktober 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Senin – Selasa/ 2 – 3 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Daerah (Dinkes Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Rabu – Kamis/ 4 – 5 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Sistem Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Beradaptasi Protokol Pencegahan COVID-19 dan Perspektif Manajemen Bencana bagi Puskesmas

spm banner

spm banner

Pandeglang, Lombok Utara dan Sulawesi Tengah secara geografis merupakan wilayah rawan bencana. Masih lekat di ingatan kita pada 2018 terjadi tsunami di Pandeglang, gempa bumi di Lombok, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Sulawesi Tengah. Berbagai jenis kejadian bencana tersebut menimbulkan krisis kesehatan seperti korban jiwa, luka luka, pengungsi dan terganggunya masalah kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan jiwa, hingga lumpuhnya layanan dan sistem kesehatan. Melihat dampak kondisi di atas, dituntut kerja sama dari semua pihak untuk berperan dalam mengurangi, mengantisipasi dan menghadapi risiko yang dapat muncul setiap saat. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdekat diharapkan dapat bertahan dalam kondisi gawat darurat dan dapat mendukung sistem kesehatan daerah, terutama untuk layanan kesehatan korban atau pun masyarakat terdampak diwilayah kerja puskesmas.

Term Of Reference     Reportase

Dokter Gugur dalam Melawan COVID-19”

 

Angka kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan, demikian halnya dengan angka kematian. Data hingga akhir Agustus terdapat 7.417 meninggal dunia dan dari jumlah korban meninggal tersebut sebanyak 100 dokter gugur dalam melawan COVID-19. Masyarakat Indonesia turut merasakan kesedihan dan menyampaikan keprihatinan mereka atas dokter yang gugur melalui akun media sosial.  Fasilitas kesehatan harus memperketat protokol kesehatan di rumah sakit. Pemerintah dan rumah sakit seharusnya mampu memetakan kapasitas rumah sakit baik dari segi manajemen, tenaga kesehatan, prosedur dan kelengkapan logistik termasuk APD untuk mencegah penularan COVID-19 di rumah sakit. Sehingga bisa dilakukan evaluasi rutin dan respon cepat untuk memperbaiki hal – hal yang kurang memadai.

Artikel berikut menyebutkan bahwa APD yang kurang lengkap menjadi penyebab utama penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Salah satu dokter mengatakan bahwa semakin lama pandemi berlangsung, jika dokter merasa tidak diberikan APD sesuai dengan anjuran WHO maka beberapa dokter mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan profesi mereka. Selanjutnya siapa yang akan merawat pasien, sementara di satu sisi jumlah kunjungan pelayanan pasien COVID di rumah sakit terus meningkat. Banyak prosedur dan aturan yang sudah dikeluarkan. Seharusnya semakin mengikuti aturan, semakin cepat menghentikan penyebaran COVID-19 dan semua orang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan tersebut. Artinya bukan hanya tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan, melainkan masyarakat juga menjadi garda terdepan.

Selengkapnya

PRESENTASI HASIL PENELITIAN DAMPAK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOMUNITAS TERHADAP KUNJUNGAN RUMAH SAKIT

banner div bencana

banner div bencana

Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, dan belum ada tanda tanda untuk berkurang, bahkan di Indonesia, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda untuk kurva epidemi turun (Kemenkes RI, 2020a). Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan kebijakan kebijakan mitigasi, termasuk diantaranya pembatasan social. Tujuan dari langkah-langkah mitigasi ini adalah untuk mengurangi penularan, sehingga menunda puncak epidemi, mengurangi ukuran puncak epidemi, dan menyebarkan kasus dalam waktu yang lebih lama untuk mengurangi tekanan pada sistem perawatan kesehatan (Ristyawati, 2020). Pro dan kontra mengenai pembatasan sosial ini terjadi di masyarakat, antara memilih untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas seperti sekolah, bekerja maupun melakukan aktivitas lain di luar rumah seperti waktu normal

Kerangka Acuan  Reportase

Perencanaan Pemulihan dan Membangun Normal Baru di Dunia Pasca COVID-19

https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/x/photo/2020/06/14/2009676744.jpeg

Pada bencana alam, masa tanggap darurat biasanya tidak berlangsung lama dan fase pemulihan berfokus pada pembangunan infrastruktur. Tetapi pandemic COVID-19 mengancam seluruh populasi dan masa tanggap darurat bisa berlangsung beberapa bulan. Pandemi ini tidak menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur, satu – satunya yang mengalami kerusakan adalah “manusia”. Artinya fase pemulihan fokus pada kesehatan masyarakat. Dampak psikososial pada populasi merupakan tantangan fase pemulihan lintas sektor untuk kesehatan masyarakat. Mulai dari morbiditas dan mortalitas hingga gangguan pendapatan, ketahanan pangan dan kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan gangguan psikologi masyarakat. Mengoptimalkan upaya kesehatan mental sangat penting dalam pemulihan pasca pandemic.

Sebelum memasuki era new normal, pemerintah dunia lebih berfokus pada mitigasi efek pandemi untuk menyelamatkan nyawa. Sedikit perhatian diberikan pada perencanaan pemulihan dan membangun normal baru di dunia pasca COVID-19. Sudah saatnya bersiap untuk pemulihan pasca COVID-19. Perekonomian harus dibuka kembali secara bertahap dengan tetap memperhatikan perlindungan dan keselamatan individu. Dokumentasi observasi kesehatan masyarakat secara real time dalam laporan pasca tindakan COVID-19 secara terperinci dan komprehensuf harus dimulai dari sekarang seiring bertambahnya masalah dan solusi. Artinya saat melakukan respon tanggap darurat COVID-19, penting menyiapkan perencanaan pemulihan, termasuk segera meneliti kesesuaian doktrin kesehatan masyarakat.

Selengkapnya

UPDATE SITUASI PANDEMIK COVID-19 PROVINSI DIY DAN PERSIAPAN MENGHADAPI SURGE CAPACITY

UPDATE SITUASI PANDEMIK COVID 19 PROVINSI DIY

UPDATE SITUASI PANDEMIK COVID 19 PROVINSI DIY

Berdasarkan standar WHO, jumlah minimum test adalah sebesar 1/1000 penduduk/minggu. Per 26 Juli baru <26.000 test yang dilakukan dengan penduduk sebesar 3.882.288 jiwa seharusnya ada 3.882 orang/minggu, atau total >81.500 test. Kapasitas lima laboratorium adalah 1,644–1.744 sample swab/hari atau 9.864–10.464 sample/minggu.

Proses rujukan pasien COVID-19 juga masih sulit dilakukan karena tidak ada sistem informasi yang menyediakan data TT RS Rujukan COVID-19 yang tersedia. Perlu segera ada solusi agar tidak menjadi masalah yang lebih besar saat terjadi lonjakan kasus.

Selengkapnya