Category: Arsip Pengantar

Menjelajahi Jaringan Tata Kelola Risiko Bencana di Asia dan Pasifik

Pengaturan pengurangan risiko bencana (PRB) dapat dilihat sebagai ekosistem yang telah diatur bersama oleh para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat sipil dan kelompok berbasis agama, badan ilmiah, lembaga penelitian dan universitas, swasta dan daerah. komunitas. Makalah ini menyelidiki ekosistem PRB di kawasan Asia Pasifik dengan secara sistematis menganalisis jaringan proyek PRB di Asia – Pasifik pada 2000 hingga 2012 seperti yang tercantum dalam database proyek PRB (www.drrproject.net). Proyek – proyek tersebut umumnya bertujuan untuk membentuk wacana, kebijakan, dan praktik seputar berbagai prioritas pengurangan risiko bencana di berbagai tingkat. Penelitian ini mengeksplorasi struktur jaringan dengan menganalisis koneksi organisasi menggunakan teori jaringan dan/ atau teknik analisis jaringan sosial (SNA). Ini mengkaji bagaimana jaringan organisasi PRB berfungsi dan berperilaku dengan mengeksplorasi hubungan dan interaksi (i) antara donor, proyek yang mereka dukung, dan negara (pemerintah penerima) yang mereka bantu dan bantu, serta yang (ii) antara donor, pemimpin organisasi yang mengelola proyek, dan organisasi mitra pelaksana mereka. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi untuk lebih memahami tata kelola risiko bencana sebagai jaringan dan ekosistem. Artikel ini dipublikasikan pada 2019 di jurnal Science Direct

SELENGKAPNYA

Representasi Penyandang Disabilitas dalam Kerangka Peraturan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Kerangka Sendai) memicu perubahan global ke arah yang membutuhkan partisipasi aktif dan bermakna dari para penyandang disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji sejauh mana penyertaan disabilitas dan representasi penyandang disabilitas dalam undang-undang PRB nasional Indonesia untuk menentukan apakah kerangka peraturan Indonesia saat ini sejalan dengan komitmen terhadap disabilitas yang dianut dalam Kerangka Sendai. Lebih dari 180 undang-undang penanggulangan bencana diidentifikasi dari periode 1945-2018 dari situs Badan Penanggulangan Bencana Indonesia dan satu studi penelitian. Enam belas dokumen memenuhi kriteria inklusi berikut: (a) berfokus pada PRB tingkat nasional dan (b) secara langsung menyebutkan disabilitas. Analisis isi undang-undang ini menunjukkan bahwa disabilitas dimasukkan sebagai salah satu elemen kerentanan sosial. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai “kelompok rentan” atau salah satu dari banyak “kelompok rentan” dalam undang-undang tingkat yang lebih tinggi. Pengakuan atas kontribusi aktif penyandang disabilitas untuk PRB hanya terlihat dalam undang-undang tingkat yang lebih rendah baru-baru ini. Untuk meningkatkan implementasi Kerangka Kerja Sendai di Indonesia memerlukan pembaruan hukum di tingkat yang lebih tinggi agar selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) dan akan dibantu oleh pengembangan pedoman teknis tentang implementasi PRB inklusif disabilitas. Artikel ini dipublikasikan pada Mei 2020 di jurnal Science Direct

SELENGKAPNYA

Pilot Study: Kondisi Psikologis Sukarelawan COVID-19

Pandemi COVID-19 adalah bencana non alam yang menimbulkan berbagai masalah bagi semua lapisan masyarakat. Kondisi bencana ini akan memberikan berbagai dampak fisik dan psikologis bagi setiap individu termasuk relawan bencana non alam ini. Relawan adalah kelompok rentan, maka perlu diidentifikasi kondisi psikologis di setiap tugas mereka. Berdasarkan fenomena ini, menarik untuk melihat studi pendahuluan kondisi psikologis relawan bencana COVID-19. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan kondisi psikologis relawan bencana COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik pada 72 orang yang terdiri dari 19 sukarelawan yang merupakan gabungan dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kebumen dan sukarelawan bencana STIKES Muhammadiyah Gombong, proses pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, kondisi psikologis relawan diukur menggunakan Depression Anxiety Skala Stress (DASS) Instrumen. Hasil penelitian ini diperoleh gambaran psikologis dari 19 sukarelawan sukarela yaitu 69 orang (95,83%) mengalami kecemasan ringan dan 1 orang (1,39), 69 orang (95,83%) mengalami depresi ringan, dan 69 orang (95, 83%) mengalami stres ringan. Penelitian ini direkomendasikan sebagai studi pendahuluan yang merupakan dasar untuk melakukan program berkelanjutan untuk penguatan psikologis relawan bencana. Artikel ini dipublikasikan pada 2020 di Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa.

SELENGKAPNYA

PRE FORUM NASIONAL JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA 2020

Penanganan bencana selama ini lebih berfokus pada bencana alam saja, sementara bencana non alam seperti pandemik COVID-19 akan terus mengancam kehidupan manusia. Potensi terjadinya bencana ini tidak dapat diprediksi sehingga perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sektor kesehatan harus siap dari segi kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanganan bencana. Sudah saatnya dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas memperkuat kapasitas penanganan bencana melalui satu perencanaan penanggulangan bencana yang operasional. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM ikut serta dalam kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) yang akan dilaksanakan pada November 2020. Pada Pre Fornas JKKI, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM akan menyelenggarakan workshop online penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan melalui workshop ini dapat mendukung dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas dalam menyusun dan mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Agenda Kegiatan :

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)”
Hari/Tanggal : Seni – Selasa / 26-27 Oktober Oktober 2020
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)”
Hari/Tanggal : Senin – Selasa/ 2 – 3 November 2020
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Daerah (Dinkes Disaster Plan)”
Hari/Tanggal : Rabu – Kamis/ 4 – 5 November 2020
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Serial Workshop Online Aktivasi Hospital Disaster Plan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP

SELENGKAPNYA

Free Online Workshop Komunikasi dalam Incident Command System (ICS) – Angkatan IV

Semua rumah sakit yang telah diakreditasi pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Dan setiap HDP seharusnya sudah selalu disimulasikan dengan skenario yang sudah dianalisis berdasarkan bencana yang mungkin terjadi di daerahnya. Peristiwa covid-19 ini menjadikan skenario yang baru buat RS, sehingga RS merasa belum siap dalam menghadapinya. Masalah lain adalah, tidak semua Rumah Sakit yang merasa bahwa simulasi ini penting dan harus dilakukan minimal setiap tahun. Sehingga ketika terjadi bencana rumah sakit sering mengabaikan dokumen perencanaannya dan kembali terjadi kekacauan dalam menanggulangi bencana. Tidak hanya pada pandemi tapi hal ini juga terjadi pada bencana alam lainnya.

SELENGKAPNYA

Free Online Workshop Logistik angkatan 3

Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi rumah sakit. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan juga menerima dan melayani ODP dan PDP. Maka mau tidak mau semua rumah sakit harus gerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, SDM, dan logistik.

SELENGKAPNYA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGELOLA BENCANA KESEHATAN 3

Pandemi akan terus mengancam kehidupan manusia. Sejak pandemi paling awal ditemukan pada tahun 3000 sebelum masehi, sampai dengan saat ini telah terjadi lebih dari 10 pandemi besar yang merenggut nyawa jutaan orang. Sejak era pra sejarah sampai dengan era modern saat ini, ancaman semakin sering terjadi dan semakin kompleks oleh karena terlibatnya faktor ekonomi dan politik dalam menghadapi bencana tersebut.

Ancaman yang terus terjadi ini perlu diantisipasi dengan memperkuat public health security yang terintegrasi dengan sistem kesehatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyetujui International Health Regulation sehingga dituntut untuk dapat memiliki kemampuan di bidang pencegahan, deteksi dini serta respon cepat terhadap munculnya penyakit atau kejadian yang berpotensi menjadi PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). Indonesia terlibat aktif dalam upaya memperkuat public health security dengan terlibat aktif dalam gerakan Global Health Security. Sangat disadari bahwa dampak dari bencana kesehatan hanya dapat direduksi dengan penguatan sistem kesehatan.

SELENGKAPNYA

Free Online Workshop Komunikasi dalam Incident Command System (ICS) – Angkatan III

Konsep penanganan pandemi COVID-19 ini pada dasarnya sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada di prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Sudah saatnya rumah sakit mengaktifkan ICS yang sudah dibentuk untuk menangani pandemi COVID-19. ICS yang dibentuk dapat dikatakan sudah berjalan jika sudah memenuhi 3 fungsi yaitu what doing what (pembagian tugas), communication (alur komunikasi), dan what if (rencana cadangan).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh rumah sakit adalah sudah memiliki SK satuan tugas penanganan COVID-19 beserta tugas dan fungsinya, namun belum memiliki alur komunikasi internal dan alur komunikasi eksternal. Misalnya bidang logistik sudah masuk dalam ICS dan sudah memiliki tugas fungsi yang jelas, namun ketika ada masalah kekurangan APD, bidang logistik tidak mengetahui kemana harus berkoordinasi, apakah langsung meminta ke pihak eksternal atau melalui komandan internal dulu. Alur komunikasi ini penting untuk dipahami oleh tim ICS untuk memudahkan koordinasi secara sistematis antar bidang (internal) dan diluar tim (eksternal). Dengan demikian semua informasi kebutuhan dan pelaporan kegiatan bisa terpenuhi dengan baik.

SELENGKAPNYA

Free Online Workshop Logistik dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

SELENGKAPNYA