Category: Arsip Pengantar

Workshop penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan (District Health Disaster Plan) berlangsung selama 2 hari di Hotel Cakra Kusuma Yogyakarta. Pemateri hari pertama disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB. KBD menyampaikan tentang kerangka konsep penanggulangan bencana bidang kesehatan yang dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH. Pembicara menyebutkan bahwa public health emergency preparedness (PHEP) merupakan rencana kesiapan menghadapi krisis bencana di masyarakat yang harus terkoordinasi dan kontinyu. Pembicara juga menjelaskan tentang prinsip yang harus ada dalam dalam petunjuk teknis penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Pada sesi diskusi dibahas tentang kewenangan antara Dinas Kesehatan dan BPBD dalam penanggulangan krisis kesehatan di daerah. Pemateri selanjutnya adalah pengorganisasian, analisis resiko bencana dan krisis kesehatan, Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Dinas Kesehatan Disaster Plan, serta komponen Dinas Kesehatan Disaster Plan. Kegiatan hari kedua merupakan penugasan terkait penyusunan dokumen disaster plan Dinas Kesehatan di masing-masing instansi serta presentasi hasilnya. Peserta secara aktif berdiskusi dalam setiap sesi pada workshop ini. Pada sesi penutup disampaikan bahwa Dinas Kesehatan sebagai koordinator di daerah harus memiliki rencana penanggulangan bencana. informasi selengkapnya Klik Disini

 

 

Webinar seiries Divisi Manajemen Bencana Pusat Kebijakan dan Manajemen Bencana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) kali ini mengangkat tema tentang “Melawan Lupa Bencana Banjir di Indonesia”. Kegiatan ini dipandu oleh Wisnu Damarsasi, MPH serta menghadirkan pembicara utama Sutono, S.Kp., M.Sc., M. Kep yang merupakan dosen PSIK FK UGM. Kali ini, Sutono sharing mengenai kejadian banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia serta tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sutono membagikan pengalamannya turun langsung di lapangan di berbagai daerah, peningkatan angka kejadian hingga mencapai 20 kali lipat serta penyebabnya. Sutono memaparkan tindakan yang perlu dilakukan pemerintah khususnya BNPB adalah melakukan pendidikan tangguh bencana di sektor pendidikan, sosialisasi dan membuat SOP bagi masyarakat terkait kebencanaan. Peserta berpartisipasi aktif dalam webinar dengan mengajukan pertanyaan trkait dengan pengalaman pembicara di lapangan. Pada akhir sesi, Sutono menegaskan agar setiap pihak tetap waspada dan tidak meremehkan setiap potensi bahaya bagi kesehatan yang ada. Informasi selengkapnya Klik Disini

Iklim yang berhubungan dengan hazard adalah banjir, kekeringan, angin topan, dan jenis kejadian lainnya menunjukkan frekuensi dan kepararahan yang semakin meningkat. Beberapa kategori di populasi tertentu dapat menghadapi resiko yang lebih tinggi. Perubahan iklim memberikan dampak yang lebih besar pada populasi tersebut karena letak geografisnya. Contohnya adalah banjir di daerah yang rawan bencana. intervensi untuk adaptasi perubahan iklim dan manajemen resiko harus direncanakan, didesain dan ditargetkan dengan pemahaman yang jelas untuk manfaat berbagai kelompok umur. Berbagai isu dan tantangan saat ini meningkat dalam mendefinisikan dan mapping populasi rentan secara sosial pada perubahan iklim pengkajian resiko. Terdapat berbagai metodologi yang digunakan dunia untuk mengkaji masalah tersebut. Pada publikasi ini dijelaskan indikator pada penelitian yang ingin mengkaji tentang kerentanan sosial pada populasi rentan perubahan iklim. Pendekatan dan instrumen yang dimaksud adalah social vulnerability assessment (SVA). Publikasi ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam merencanakan dan membuat program pada area adaptasi perubahan iklim, manajemen resiko iklim dan pengurangan resiko bencana. informasi selengkapnya  Klik Disini

 

 

Publikasi ini merupakan contoh pelaksanaan tindakan dalam mengatasi kerugian dan kerusakan pada nelayan pesisir akibat perubahan iklim yang dialaminya. Negara yang menerapkan ini adalah Bangladesh. Ekonomi negara ini sangat dipengaruhi oleh sektor yang berhubungan dengan iklim. Sektor perikanan yang merupakan sumber kehidupan 660-820 ribu orang mengalami dampak yang paling buruk akibat perubahan iklim. Kelompok nelayan kecil di negara berkembang akan menghadapi dampak yang kompleks. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan ini. Bangladesh menerapkan 2 kebijakan terkait retensi resiko yaitu jaringan keamanan sosial dan program keuangan mikro. Jaringan keamanan sosial sangat penting khususnya pada daerah rentan bencana. pemerintah menerapkan program pasca banjir untuk memberikan subsidi bagi sektor agrikultural. Pada kebijakan tentang program keuangan mikro, terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah. Diversifikasi kesempatan dan kemampuan merupakan salah satunya. Kelompok atau masyarakat mendapatkan pelatihan dalam jangka panjang untuk meningkatkan resiliansi agrikultural serta tindakan-tindakan lainnya. Informasi selengkapnya Klik Disini

Publikasi ini merupakan rangkuman dari proses sidang kelima Global Platform untuk Resiko Pengurangan Bencana yang diselenggarakan di Meksiko, 24-26 Mei 2017 lalu. Global Platform yang diselenggarakan di Meksiko lalu merupakan agenda pertama yang dilakukan secara internasional setelah disahkan dan diadopsinya Kerangka Sendai. Kegiatan tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara, organisasi internasional maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan penilaian. Penilaian pelaksanaan, identifikasi langkah selanjutnya, berbagai pengalaman, menjalin kemitraan dan memperkuat kerja sama. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kerangka Sendai sebagai instrumen yang efektif dalam mengarahkan negara-negara dan komitmen dalam pengimplementasiannya. Seperti diketahui bersama terdapat 4 prioritas tindakan dalam kerangka. Setelah pertemuan tersebut dirumuskan prioritas tambahan yaitu pemantauan pelaksanaan kerangka Sendai; mencapai target E – Secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020; Koherensi dengan agenda sustainable development dan perubahan iklim; Pengurangan risiko bencana yang sensitif gender dan inklusif; dan Inisiatif kerjasama internasional, seperti kerja sama swasta-swasta dan membangun koalisi negara-negara untuk infrastruktur yang kritis. Informasi selengkapnya Klik Disini

 

Komunikasi secara online menjadi salah satu jalur kehidupan bagi orang-orang yang terkena dampak bencana alam maupun konflik bersenjata. Media sosial dan pesan sebagai produk masa kini membantu mereka untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan temannya. Media sosial juga memberikan akses terhadap informasi seperti makanan, tempat tinggal atau bantuan medis. Informasi ini juga dapat secara langsung mempengaruhi bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya untuk merespon dan pulih dari berbagai krisis yang ada. Berbagai organisasi kemanusiaan dunia tengah menggalakkan komunikasi 2 arah terhadap orang-orang yang terkena dampak bencana dan meningkatkan kualitas dari program kemanusiaan. Panduan ini memberikan berbagai tips dan saran dalam menggunakan sosial media yang efektif dalam mengikutsertakan dan memberi manfaat bagi orang yang terkena dampak bencana. secara khusus, panduan ini tujuan utamanya untuk pemegang media sosial pada lembaga atau organisasi terkait dengan kemanusiaan. Namun hal ini juga dapat menjadi pilihan bacaan bagi masyarakat awam untuk dapat memilih dan menggunakan sosial media secara bijak. Informasi selengkapnya Klik Disini

 

 

Pada September 2017 lalu European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation (ECHO) mempublikasikan fakta-fakta penting terkait dengan krisis kemanusiaan di Rohingya, Myanmar. Memahami fakta sejarah krisis kemanusiaan disana serta dampaknya bagi warganya saat ini, merupakan cara terbaik dalam memahami kodisi dan fakta yang terjadi secara menyeluruh. Rakhine yang terletak di Myanmar Barat merupakan rumah bagi sekurangnya 800 ribu muslim. Selama beberapa dekade, mereka mendapatkan diskriminasi secara hukum maupun sosial. Beberapa contoh diskriminasi yang mereka alami yaitu dilarang bepergian tanpa otoritas, dilarang bekerja di luar desanya, tidak diperbolehkan menikah tanpa izin. Pembatasan gerak yang diberlakukan pada mereka menyebabkan terbatasnya peluang untuk hidup, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan. Awalnya pada 1982 hukum tentang kewarganegaraan Rohingya dilumpuhkan. Kekerasan yang diperoleh meluas pada 2012, lebih dari 140 ribu orang terlantar. Banyak diantara mereka memilih untuk mengungsi di kamp kumuh dan penuh sesak. Warga yang tetap tinggal bergantung penuh pada bantuan internasional. Beberapa kelompok Rakhine menganggap hal ini menguntungkan Rohingya. Hingga pada Maret 2014 terjadi serangan terorganisisr terhadap Kantor Komunitas Internasional, tempat tinggal hingga gudang-gudang. Kerugian pada saat itu mencapai jutaan euro. Akses menuju Rohingya hingga saat ini masih diatur dengan sangat ketat. Pada 25 Agustus 2017 sebuah serangan mematikan dilakukan dan menyebabkan 313 ribu warga sipil melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Serangan ini terjadi setelah kurang dari 1 tahun serangan sebelumnya (Oktober, 2016). Informasi selengkapnya Klik Disini

Kondisi gunung Agung yang disampaikan pada Minggu (08/10/2017) lalu oleh PVMBG cukup mengejutkan. Hal ini pasalnya disebabkan oleh adanya kepulan asap sampai 1500 meter. Terjadi peningkatan dari awalnya hanya 50 meter akibat curah hujan 4 hari berturut-turut sebelumnya. Satuan petugas Siaga Gunung Agung melakukan evakuasi masyarakat di radius KRB serta mendirikan pos-pos pengamanan. TNI, POLRI, ASN hingga masyarakat bersinergi dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Sosialisasi juga dilakukan melalui media televisi maupun radio. Dialog melalui media diharapkan mampu memberikan informasi terkini terkait dengan kondisi gunung Agung saat ini. dialog interaktif ini disiarkan oleh TVRI dan radio Bali selama 1 jam. Status awas gunung Agung megharuskan semua pihak untuk tetap siap siaga, sehingga upaya-upaya di atas terus ditingkatkan. Informasi selengkapnya Klik Disini