Category: Training HDP

{tab Kerangka Acuan Kegiatan}

LATAR BELAKANG

PKMK PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes dan WHO sudah concern mengembangkan dan melakukan pelatihan penyusunan HDP sejak 2008. Pada 2010, PKMK FK-KMK secara mandiri mengadvokasikan dan menyelenggarakan pelatihan penyusunan HDP secara rutin. Selama pandemi COVID-19 pelatihan HDP dilakukan melalui online dan sekarang PKMK hadir kembali menyelenggarakan bimtek penyusunan HDP secara luring dengan tujuan agar semakin banyak rumah sakit terpapar dalam penyusunan HDP. Kami berharap melalui bimtek ini rumah sakit yang baru menyusun HDP dan rumah sakit yang sedang merevisi HDP dapat bergabung dengan PKMK FK-KMK UGM untuk bersama-sama menyusun HDP yang operasional.

TUJUAN

1. Peserta memahami penyusunan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit (HDP) harus  menyesuaikan dengan karakteristik di tiap rumah sakit.
2. Peserta mampu memahami komponen-komponen dokumen HDP berdasarkan template yang  ada

OUTPUT KEGIATAN

1. Peserta memahami dan mampu menyusun dokumen hospital disaster plan.
2. Rumah Sakit memiliki draft dokumen HDP

WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/Tanggal  : Selasa-Kamis / 12-14 Desember 2023
Pukul            : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat         : Yogyakarta

 

NARASUMBER

MATERI

1. Konsep Manajemen Kesehatan dan Hospital Disaster Plan
2. Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP
3. Analisis Risiko HVA dan HSI dalam HDP
4. Sistem Komando dan Pengorganisasian
5. Penentuan Tupoksi dan Kartu Tugas Tim HDP
6. 6.SOP dalam Hospital Disaster Plan
7. Penentuan Fasilitas untuk situasi Bencana
8. Persiapan logistik, manajemen relawan dan alur pelaporan saat bencana.
9. Kunjungan ke RS Akademik UGM

 

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya kepesertaan Pelatihan dan Pendampingan sebesar: Rp. 4.000.000/orang.

Biaya sudah termasuk:

• Paket meeting full day
• Transportasi bus dan konsumsi pada saat sesi kunjungan ke Rumah Sakit
• Sertifikat dari institusi terakreditasi
• Akses download materi HDP
• Souvenir/Seminar kit

Biaya tidak termasuk:

• Penginapan peserta

---

PENDAFTARAN :

https://s.id/bimtekHDP2023

---

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening	: 9888807171130003
Nama Pemilik	: Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank	: BNI
Alamat	: Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui Whatsapp Messenger ke Nomor 081326116064 (Hagung Putra)

 

{tab Materi}

 

Topik	Unduh
Konsep Hospital Disaster Plan  dalam Safe Hospital dan Akreditasi Rumah Sakit	Unduh Materi
Analisis Risiko dan HSI	Unduh Materi
Persiapan logistik, manajemen relawan dan alur pelaporan saat bencana.	Unduh Materi
Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS	Unduh Materi
Penentuan Fasilitas untuk situasi Bencana	Unduh Materi
Sistem Pengorganisasian Dengan Pendekatan ICS	Unduh Materi
Template HDP	Unduh Materi
Praktek Pengisian HSI bahasa Indonesia	Unduh Materi
Tools HVA	Unduh Materi
Penjabaran Modul 4 HSI untuk evaluator- Safe Hospital 040723 Manado PKK	Unduh Materi
SOP dalam HDP	Unduh Materi
SEJARAH RSA UGM DALAM PENYUSUNAN HDP DAN PERANNYA	Unduh Materi

{tab Arsip Video}

Pengantar : Madelina Ariani, MPH		VIDEO
Materi 1: Konsep Manajemen Kesehatan danHospital Disaster Plan dr. Hendro Wartatmo, SpBKBD		VIDEO
Materi 2: Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS dr. Bella Donna, M.Kes		VIDEO
Materi 3: Analisis Risiko HVA dan HSIdalam HDP Madelina Ariani, MPH		VIDEO

 

{tab Reportase} 

Reportase

Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)

{tab-ex  title=”Hari 1″ class=”red”}

PKMK-Yogyakarta. Pada Selasa, 12 Desember 2023 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit hari pertama. Kegiatan ini diikuti oleh 7 institusi yakni dari RSUP Dr. Hasan Sadikin, Rumah Sakit Islam Purwokerto, RS Columbia Asia, RS Santo Yusup Boro, RSUD Sumberrejo Bojonegoro, Poltekkes Tasikmalaya, dan FIKES Universitas Brawijaya. Acara dilaksanakan di Hotel Khas Tugu, Jogja.

Kegiatan Bimtek Penyusunan HDP ini menjadi yang pertama dilaksanakan secara luring setelah pandemi selama tiga tahun terakhir. Dalam sambutannya, Madelina Ariani, SKM., MPH. menyampaikan mengenai bentuk pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM. Madelina juga mengutarakan bagaimana perjalanan Hospital Disaster Plan (HDP) dari awal inisiasi hingga sekarang diakui dan menjadi salah satu muatan dalam akreditasi rumah sakit, bahkan menjadi kurikulum dalam pembelajaran di kampus.

Materi pertama dibuka oleh pemaparan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B-KBD mengenai Konsep Manajemen Kesehatan dan Hospital Disaster Plan. HDP adalah rencana respon terhadap situasi bencana di RS pada pra, saat, dan pasca kejadian. Dua hal yang melatarbelakangi terintegrasinya HDP dalam Manajemen Kesehatan adalah terutama Kerangka Kerja Hyogo dan Sendai. Dari sana, muncul konsep safe hospital yang bermakna sebuah fasilitas dikatakan aman ketika pelayanannya tetap aksesibel dan berfungsi pada kapasitas maksimum dengan infrastruktur yang sama pada pra, saat, dan secepatnya pasca kejadian. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Hospital Safety Index (HSI). Berbeda dengan SNARS, HSI khusus menilai bencana dan ketangguhan RS. HSI bersifat berkesinambungan dan diutamakan untuk RS tersier/ universitas/ besar. Hasil akhir yang dilihat adalah kesiapan terhadap bencana.

Materi kedua disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes mengenai Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS. Melanjutkan materi sebelumnya, dalam upaya mencapai safe hospital maka perlu mengingat SAFE (S: SDM; A: Alat; F: Fasilitas; dan E: Estimasi kebutuhan). Maka dalam upaya tersebut, dikenal surge capacity sebagai kemampuan sistem pelayanan kesehatan untuk secara cepat menambah kapasitas melebihi dari kondisi pelayanan normal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis yang meningkat. Strategi yang dapat digunakan adalah melakukan identifikasi risiko, menyusun rencana, menyiapkan pemimpin, dan melakukan implementasi dan pelatihan.

Materi ketiga sekaligus penutup pada sesi hari pertama, disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. bertajuk Analisis Risiko dan HSI. Madelina mengawali dengan memaparkan 9 proses pembangunan HDP dan 3 proses utama menyusun HDP, salah satunya adalah analisis risiko. Dari analisis risiko, dapat dilakukan penentuan prioritas mitigasi dan kesiapsiagaan. Instrumen analisis risiko sangat banyak, namun ada beberapa cara yang lazim digunakan seperti cara probabilitas dan tabel risiko (umum dipakai oleh BNPB dan BPBD), HVA, dan HSI. HSI terdiri dari 2 formulir di mana formulir checklist terdiri dari 4 modul; modul 1 hazard, modul 2 structural, modul 3 non structural, dan modul 4 manajemen emergensi dan bencana. Setelah melakukan identifikasi risiko, RS dapat melanjutkan dengan menyusun skenario sehingga dapat membentuk incident planning guide dan incident response guide.

Reporter: dr. Alif Indira Larasati (PKMK FK-KMK UGM)

{tab-ex title=”Hari 2″ class=”green”}

PKMK – Hari kedua Bimtek Penyusunan HDP telah terlaksana pada Rabu, 13 Desember 2023 pukul 08.00 – 16.00 WIB di Hotel Khas Tugu, Yogyakarta. Hari kedua kegiatan berisi pemaparan materi dan penugasan. Peserta kegiatan bertambah menjadi 23 orang dengan kehadiran RSUD Provinsi Papua Barat.

Kegiatan langsung dibuka dengan pemaparan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid mengenai “Persiapan Logistik, Manajemen Relawan dan Alur Pelaporan Saat Bencana”. Perencanaan logistik menjadi salah satu komponen penting dalam penyusunan HDP untuk mengantisipasi surge capacity. Pendekatan struktur dalam persiapan logistik disarankan menggunakan struktur ICS dibandingkan MIMS karena sejalan dengan perspektif logistik yang semua harus tercatat dalam satu pintu pencatatan. Hal ini tertampak pada pendekatan ICS yang menunjukkan manajemen logistik medis lebih mudah dikendalikan dan interoperable dengan instansi lain. Sedangkan prinsip alur pelaporan yang harus dipegang adalah transparansi informasi dan akuntabilitas. Terkait manajemen relawan, Gde mengenalkan dua pendekatan berdasarkan jenis bencana onset cepat dan lambat, yang dapat membantu RS memperkirakan kebutuhan SDM dan bagaimana sistem manajemennya dapat diterapkan.

Materi berikutnya oleh dr. Agung Widianto, Sp.B-KBD menyampaikan mengenai SOP dalam HDP. Penyusunan SOP dalam HDP dilakukan setelah menyelesaikan kegiatan identifikasi dan analisis risiko. SOP hadir untuk memenuhi standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. SOP yang disusun harus memiliki kemudahan dan kejelasan, efisien dan efektif, keselarasan, keterukuran, dan dinamis. Ada berbagai sumber sebagai dasar penyusunan minimal SOP dalam HDP. Selepas SOP tersusun, tim harus melakukan monitoring dan evaluasi SOP, termasuk uji coba SOP.

Selanjutnya, Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. melanjutkan dengan materi Fasilitas saat Bencana di RS. Tiga sub komponen fasilitas saat bencana, yakni fasilitas umum dan penunjang, peta risiko, dan daftar kontak. Fasilitas umum adalah ruang yang biasa digunakan sehari-hari dialih fungsikan menjadi fasilitas bencana. Di dalam fasilitas penunjang, harus disediakan kit manajemen saat bencana yang harus diinventarisir dan dilakukan pengecekan rutin agar selalu siap digunakan kapan pun. Maka, selain dilakukan inventarisir kebutuhan dalam ruangan, diperlukan penyertaan daftar kontak baik internal dan eksternal RS agar dapat membantu alur komunikasi dan koordinasi ketika bencana terjadi.

Materi terakhir mengenai Sistem Pengorganisasian Menggunakan Pendekatan ICS disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Rencana penyusunan organisasi harus berdasarkan organisasi sehari-hari, karena jika terdapat perubahan yang besar dapat berpotensi gagal. Selain itu, struktur organisasi harus dibuat sesederhana mungkin namun dapat mencakup semua kebutuhan, bukan membentuk organisasi baru namun pengembangan organisasi sehari-hari, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat, dan fleksibel karena penyusunannya sesuai dengan tupoksi sehari-hari. Penyusunan struktur organisasi saat bencana dapat menggunakan metode crosswalk dan worksheet. Setelah menyusun struktur organisasi, maka tim juga harus mendefinisikan tugas setiap komponen di dalamnya dan dituangkan dalam bentuk kartu tugas. Kartu tugas dapat berupa kartu yang dibawa ke mana saja bersama nametag kantor atau bisa disimpan dalam kit manajemen bencana yang kemudian diaktifkan ketika bencana terjadi.

Setelah peserta mengikuti semua pemaparan materi, sesi dilanjutkan dengan penugasan. Dalam bentuk penugasan kali ini, peserta melakukan identifikasi terlebih dahulu dari kekurangan pada dokumen HDP institusi masing-masing atau materi yang dirasa ingin diperdalam. Kemudian peserta dibagi menjadi 3 kelompok dengan 3 instruktur dari PKMK FK-KMK UGM. Selama dua hari ini kelas sangat hangat dan diskusi yang terjadi selama pemaparan materi juga menunjukkan keaktifan kelas dan atmosfer yang hidup.

 

{tab-ex title=”Hari 3″ class=”Blue”}

PKMK – Rangkaian terakhir kegiatan Bimtek HDP telah dilaksanakan pada Kamis, 14 Desember 2023 di RS Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada hari terakhir dilakukan kunjungan fasilitas kesehatan dan studi banding terkait dokumen Hospital Disaster Plan dan penerapannya di lingkungan rumah sakit tersebut.

Acara dibuka oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan RS Akademik Universitas Gadjah Mada, dr. Agung Widianto, Sp.B-KBD dan dr. Bella Donna, M.Kes selaku perwakilan PKMK FK-KMK UGM. Materi pertama kemudian disampaikan oleh dr. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B(K)-Onk mengenai “Sejarah RSA UGM dalam Penyusunan HDP dan Perannya”. Tomo menjelaskan mengenai latar belakang HDP RSA UGM, susunan organisasi dan tupoksi, serta pengalaman peran HDP RSA UGM. Kemudian penjelasan terkait implementasi HDP di RSA UGM juga diberikan oleh perwakilan tim HDP RSA UGM.

Setelah pemaparan, para peserta diajak untuk melihat fasilitas bencana yang dimiliki RSA UGM dan bagaimana tata cara pengaktifan maupun pengimplementasian HDP. Di akhir kegiatan, peserta diajak untuk melakukan refleksi sembari duduk dan makan siang bersama di The Westlake Resto.

Reporter: dr. Alif Indiralarasati

{/tabs-ex}

{/tabs}

{tab title=”Materi” class=”red”}

Hari Pertama : Selasa, 11 April 2023

Materi/Kegiatan	Narasumber
Pembukaan dan Pengantar	dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
Materi 1: Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS Unduh	dr. Bella Donna, M.Kes
Materi 2: Analisis Risiko, Hospital Safety Indeks  Unduh	Madelina Ariani, MPH
Materi 3 : Sistem Komando dan Pengorganisasian Unduh	Dr. Yudha Mathan Sakti,SpOT, K(Spine)
Materi 4 : Logistik Medik dan Manajemen Relawan Unduh	apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid

Selasa, 18 April 2023

Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
Materi 5 : identifikasi fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana Unduh	Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
Materi 6 : Pengorganisasian sub bab Tupoksi dan Kartu Tugas Unduh	dr. Bella Donna, M.Kes
Materi 7 : Manajemen Penanganan Bencana non Alam (Penyakit Menular) dalam dokumen HDP Unduh	dr. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B

{tab title=”Reportase Pertemuan 1″ class=”blue”}

Pelatihan Dasar Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) oleh Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM diadakan pada tanggal 11 April 2023 merupakan pelatihan HDP pertama kali di tahun ini setelah diselenggarakan beberapa kali pada 2022. Seluruh sesi pelatihan kali ini dipandu peneliti PKMK UGM yaitu Happy Pangaribuan, MPH. Pelatihan diikuti oleh 7 rumah sakit antara lain, RSJ dr. Yaunin, RS Mata dr. YAP Yogyakarta, RS Ibu dan Anak Al Islam Bandung, RSUD dr. Karneni Kabupaten Tulungagung, RS Immanuel, RS St. Carolus Jakarta, RS Dr. Drajat Prawiranegara. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami alasan diperlukannya dokumen HDP dalam penanganan kondisi bencana, memahami komponen dan proses penyusunan dokumen HDP. Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam dua pertemuan secara daring, pertemuan kedua akan dilaksanakan 18 April 2023.

Acara dibuka oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB-KBD selaku penasihat di Divisi Manajemen Bencana PKMK. Hendro menekankan hubungan dokumen HDP dengan akreditasi bahwa dokumen HDP dapat memenuhi persyaratan akreditasi (penilaian MFK 9) sekaligus digunkan untuk menangani pasien pada kondisi bencana. Hal tersebut berarti HDP memiliki 2 fungsi yaitu fungsi operasional dan fungsi administrasi. Setelah pembukaan, para peserta diarahkan untuk mengerjakan soal pre test selama 5 menit.

Sesi selanjutnya diisi oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan topik “Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS”. Bella menyampaikan poin-poin penting dalam materinya yaitu terkait Safe Hospital, konsep risiko, hazard, kerentanan, kapasitas, surge capacity, manajemen fasilitas, manajemen keselamatan, dan komponen HDP. Hal baru yang disampaikan Bella yaitu dari perspektif ekonomi, respon kebijakan sistem kesehatan ada dalam prioritas 3S: memobilisasi SDM (Staff), meningkatkan persediaan (Supply), serta mengoptimalkan fasilitas (Space). 3S dibutuhkan menjadi satu kebijakan dalam sistem kesehatan menghadapi lonjakan kasus. Terakhir, kaitan antara akreditasi dan dokumen HDP adalah MFK dalam akreditasi termasuk di dalam elemen-elemen HDP. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh beberapa peserta.

Materi kedua dipaparkan oleh Madelina Ariani, MPH dengan judul “Analisis Risiko, Hospital Safety Index (HSI)”. Madelina mengajak para peserta untuk mengenali risiko, potensi bencana yang pernah dan yang mugkin terjadi, kapasitas, dan ancaman yang dimiliki di rumah sakit masing-masing. Madelina juga memaparkan contoh dokumen HDP dan penyusunan dokumen HDP berawal dari analisis risiko. Hasil dari perhitungan analisis risiko berupa prioritas mitigasi dan kesiapsiagaan, dari situ akan didapatkan prioritas lalu akan muncul kebutuhan logistik. Terakhir ia memaparkan berbagai macam instrumen menghitung HSI.

Materi ketiga berjudul Pengorganisasian dan Sistem Komando dalam HDP disampaikan oleh dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT(K). dr. Yudha mengingatkan sekali lagi bahwa potensi bencana alam di Indonesia tinggi dan menekankan bahwa persiapan dan koordinasi adalah kunci utama dalam penanganan bencana. Poin penting materi antara lain sistem pengorganisasian, uraian tugas, dan fasilitas. Yudha pun menceritakan pengalaman tim RSUP Dr. Sardjito dalam persiapan erupsi Gunung Merapi pada 2006.

Materi terakhir dipresentasikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. tentang Logistik Medik dan Manajemen Relawan. Gde selalu berpesan bahwapersiapan logistik adalah hal yang krusial dan kebutuhan logistik dalam kondisi bencana dapat diprediksi seperti yang Ia contohkan dengan instrumen WHO pada pandemi COVID-19. Gde juga menyebutkan pentingnya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST). Manajemen relawan juga perlu dilakukan. Acara ditutup dengan pengarahan pertemuan kedua oleh Happy.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Reportase Pertemuan 2″ class=”grey”}

Pertemuan kedua pelatihan penyusunan dokumen HDP diadakan pada Selasa, 18 April 2023, dan kembali dipandu oleh Happy R. Pangaribuan, MPH. Pada pertemuan kali ini terdapat 3 materi pelatihan lalu di akhir acara para peserta diminta untuk mengerjakan post test.

Dok. PKMK. Happy R. Pangaribuan, MPH sebagai moderator.

Materi pertama disampaikan oleh Sutono, S.Kep, M.Sc, M.Kep dengan topik Identifikasi Fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana. Sutono mengawali presentasi dengan menceritakan pengalaman penanganan bencana gempa bumi Bantul 2006 di RSUP Dr. Sardjito. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah diperlukan SOP khusus dalam penanganan bencana yang berbeda dengan SOP sehari-hari. Dalam kondisi bencana, Sutono menyampaikan faktor-faktor kunci yang terbagi dalam manajemen kesehatan (Medical Management) dan bantuan kesehatan (Medical Support) dan penjabaran secara detil. Di akhir materinya, Sutono memberikan contoh daftar SPO dalam bencana. Pada sesi diskusi, perwakilan dari RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara memberikan contoh SOP yang mereka miliki.

Dok. PKMK. Sutono, S.Kep, M.Sc, M.Kep

Materi kedua oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan judul “Pengorganisasian sub bab Tupoksi dan Kartu Tugas”. Bella menjelaskan tentang sistem koordinasi dalam klaster kesehatan dan konsep pengorganisasian pada saat penanggulangan bencana. Metode pengorganisasian dapat menggunakan ICS dan MIMMS. Bella menyampaikan metode MIMMS digunakan oleh beberapa RS di Bali. Perbedaannya, HICS yang memiliki sifat networking, sedangkan MIMMS bersifat urutan proses. Pada sesi diskusi, perwakilan peserta dari RSUD dr. Dradjat Prawiranegara memaparkan contoh struktur organisasi lalu diberi masukan oleh Bella.

Dok. PKMK. Pemateri kedua dr. Bella Donna, M.Kes

Materi terakhir pada pertemuan kedua dipaparkan oleh dr. Wahyu Kartiko Tomo, SpB dengan judul “Manajemen Penanganan Bencana Non Alam (Penyakit Menular) dalam dokumen HDP”. Tomo menceritakan pengalaman dalam penerjunan penanganan bencana di Palu, Majene pada Januari 2021. Tomo menyampaikan bahwa penyakit-penyakit yang ada perlu didokumentasikan dan perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen HDP. Tomo menekankan prinsip penanganan infeksi pada kondisi bencana adalah perencanaan dan manajemen bencana yang efektif. Pihaknya pun memberikan contoh penyakit menular setelah bencana alam berdasarkan beberapa artikel ilmiah. Di akhir, Tomo merekomendasikan untuk membaca lebih lanjut buku pedoman penyelidikan penanggulangan KLB penyakit menulat dan keracunan pangan untuk sebagai referensi dokumen HDP.

Dok. PKMK. Pemateri ketiga dr. Wahyu Kartiko Tomo, SpB

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM

{tab title=”Video” class=”green”}

Selasa, 11 April 2023

Selasa, 18 April 2023

{/tabs}

{tab title=”KAK & Materi” class=”red”}

 

LATAR BELAKANG

Amanat menyusun rencana penanganan bencana di rumah sakit tercantum dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 29 yang salah satu poinnya menyatakan “Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Selanjutnya pada pembahasan akreditasi rumah sakit, RS harus mampu melakukan Self Assesment terkait kesiapan menghadapi bencana. Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu elemen penilaian Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), khususnya MFK 9, dimana rumah sakit harus mampu mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti keadaaan darurat di masyarakat, wabah, dan bencana alam atau bencana lainnya serta kejadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan.

Rumah sakit yang belum memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) akan mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki HDP namun belum operasional. Sejauh ini hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicoba di atas meja/ table top exercise (TTX), disimulasikan, direvisi dan dikembangkan. Melalui dokumen HDP, Rumah Sakit memahami bahwa dokumen HDP adalah bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat terjadi bencana, seminimal mungkin fungsi rumah sakit tidak terganggu serta memastikan layanan rutin sehari-hari tetap berjalan.

Dengan demikian, sudah saatnya rumah sakit memahami bahwa HDP ini sangat penting dipersiapkan sejak sekarang, HDP yang operasional dan yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. HDP yang disusun dalam bentuk dokumen berisi potensi bencana yang dihadapi rumah sakit, aktivasi sistem komando, prosedur pengananan bencana, fasilitas saat bencana dan alur komunikasi. HDP ini merupakan dokumen yang bersifat hidup (update) dan menjadi satu sistem untuk memenuhi kebutuhan menuju Safe Hospital yang dapat digunakan dalam keadaan krisis kesehatan sehari-hari di rumah sakit.

TUJUAN

1. Peserta memahami penyusunan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit (HDP) harus menyesuaikan dengan karakteristik di tiap rumah sakit.
2. Peserta mampu memahami komponen-komponen dokumen HDP berdasarkan template yang ada.

METODE KEGIATAN

Pelatihan ini akan dilaksanakan full melalui online, dimana dalam setiap pertemuan peserta akan mendapatkan materi penyusunan HDP dan penugasan penyusunan dokumen. Pada setiap pertemuan peserta diperbolehkan berdiskusi dengan fasilitator.

Hal yang Perlu dipersiapkan oleh Peserta:

Peserta berasal dari tim bencana rumah sakit yang masih aktif dan/atau anggota baru yang meliputi unsur:

• Unsur Manajemen (pengorganisasian/ sistem komando bencana rumah sakit; operasional, keuangan, perencanaan, sekretaris)
• Unsur tim yang mengerjakan analisis risiko, HVA, dan HSI (*K3RS)
• Unsur logistik, perencanaan, SDM, dan fasilitas

Peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai rumah sakit serta membawa:

1. Laptop
2. Dokumen HDP saat ini       (*jika ada)
3. Peta (Map) Rumah Sakit, termasuk peta wilayah kerja
4. Profil rumah sakit
5. Dokumen perhitungan HVA dan HSI

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami dan menyusun komponen hospital disaster plan: struktur pengorganisasian, manajemen risiko bencana

Tenaga Konsultan dan Asisten Konsultan

1. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
2. dr. Bella Donna, M.Kes
3. Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
4. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
5. Madelina Ariani, SKM, MPH
6. Happy Pangaribuan, SKM, MPH
7. dr. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B
8. dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT

JADWAL DAN MATERI KEGIATAN

Hari/Tanggal             : Kamis, 21 dan 28 November 2022

Hari Pertama : Kamis, 21 November 2022
Waktu	Materi/Kegiatan
09.00 – 09.10 WIB	Pembukaan dan Pengantar VIDEO
09.10 – 09.50 WIB	Materi 1: Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS – dr. Bella Donna, M.Kes Materi   VIDEO
09.50 – 10.30 WIB	Materi 2: Analisis Risiko, HVA, Hospital Safety Indeks – Madelina Ariani, SKM, MPH Materi    VIDEO
10.30 – 10.50 WIB	Penugasan Analisis Risiko
10.50 – 11.30 WIB	Materi 3 : Sistem Komando dan Pengorganisasian – Dr. Yudha Mathan Sakti,SpOT,K(Spine) Materi     VIDEO
11.30 – 11.50 WIB	Penugasan Sistem Komando dan Pengorganisasian
11.50 – 12.00 WIB	Review penugasan dan arahan pertemuan II
Hari Kedua : Kamis, 28 November 2022
09.00 – 09.30 WIB	Materi 4: Pengorganisasian sub bab Tupoksi dan Kartu Tugas – dr. Bella Donna, M.Kes Materi    VIDEO
09.30 – 10.00 WIB	Penugasan Tupoksi
10.30 – 11.00 WIB	Materi 5 : identifikasi fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana – Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep Materi    VIDEO
11.00 – 11.30 WIB	Penugasan identifikasi fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana
11.30 – 12.00 WIB	Materi 6 : Logistik Medik dan Manajemen Relawan – apt.Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Materi    VIDEO
12.00 WIB	Penutupan

 

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya kepesertaan pelatihan dan pendampingan sebesar Rp.1.500.000 / instansi. Peserta pelatihan dikenai biaya sebagai tim (Anggota tim maksimal 5 orang/institusi)

Peserta akan mendapatkan sertifikat ber SKP PAKKI, IDI dan IAKMI

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening             : 9888807171130003
Nama Pemilik            : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank               : BNI
Alamat                     : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui Whatsapp Messenger ke Nomor 082134116190 dengan diberi nama lengkap peserta.

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui google form https://bit.ly/RegHDP3

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Dasar Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan). Kami mengharapkan apabila kerjasama ini terwujud, menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi rumah sakit keuntungan yang didapat adalah tersusunnya draft dokumen HDP. Bagi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK – KMK) UGM, sebagai lembaga riset dan konsultasi, terutama akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan manajemen bencana di rumah sakit.

 

INFORMASI PENDAFTARAN

• Pendaftaran : Maria Lelyana / 0821 3411 6190 / [email protected]
• Konten        : Hagung Putra / 081326116064 / [email protected]

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax     : 0274 – 549425
Website     : www.bencana-kesehatan.net  

 

{tab title=”Reportase H-1″ class=”green”}

Reportase

Pelatihan Hospital Disaster Plan Batch 3

21 November 2022

Pada Senin (21/11/2022) Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) mengadakan Pelatihan Hospital Disaster Plan (HDP) batch 3 secara daring. Acara diikuti oleh sejumlah peserta rumah sakit dari berbagai pulau di Indonesia. Pelatihan dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH, dan dibuka oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD. Hendro berpesan bahwa rumah sakit harus dapat merespon bencana baik eksternal maupun internal dan perlu menciptakan “safe hospital”. Terakhir, pihaknya menyampaikan HDP merupakan komponen akreditasi yang tertulis pada MFK 9 yang juga harus dapat dipraktikan saat kejadian bencana.

Materi pertama terkait “Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella menyampaikan bahwa HDP harus aman, dapat diakses, dan berfungsi pada kapasitas maksimum serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat pada saat kondisi bencana. Bella kembali menekankan terkait “SAFE Hospital” yang artinya sumber daya manusia tercukupi, dapat mengestimasi kebutuhan lonjakan kapasitas, alat medis dan non medis tersedia, serta fasilitas dan bangunan aman. Dalam hal akreditasi, terdapat komponen Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 9 yang di dalamnya tertulis bahwa rumah sakit dapat menerapkan proses penanganan bencana di sekitarnya. Pada akhir sesi, faktanya masih ada rumah sakit yang memiliki HDP namun tidak operasional pada saat kondisi bencana. Acara ditutup dengan tanya jawab.

Materi kedua dipaparkan oleh Madelina Ariani, MPH tentang Analisis Risiko, HVA & HIS. Analisis risiko perlu dilakukan secara berkala menyesuaikan potensi bencana yang ada di sekitar rumah sakit agar potensi bencana terbaru dapat diketahui. Hospital Vulnerability Assesment (HVA) bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman bencana, menghitung kemungkinan, dampak hingga risiko. Metode untuk melakukan analisis risiko bermacam-macam. Dari risiko yang ada, pihak rumah sakit akan dapat membuat skenario bencana yang sesuai.

Materi terakhir pada pertemuan ini berjudul “Pengorganisasian dan Sistem Komando dalam HDP” dijelaskan oleh dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT(K)-Spine. Persiapan dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan bencana. Yudha menyampaikan bahwa kita harus bersiap terhadap kondisi bencana yang dapat terjadi kapanpun. Konsep pengorganisasian dalam kondisi bencana antara lain organisasi harus sederhana dan jelas, sumber daya manusia dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, tidak perlu ada pembentukan struktur yang baru. Sistem Komando Insiden terdiri atas beberapa komponen dan pada setiap komponen harus memiliki uraian tugas yang jelas yang tertera pada kartu tugas. Di akhir, Yudha berpesan dalam hal penanganan bencana kita harus terorganisir, mempersiapkan sistem, dan selalu bersiap.

Reporter:

dr. Satrio Pamungkas

Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Reportase H-2″ class=”red”}

Reportase

Pelatihan Dasar

Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit

(Hospital Disaster Plan)

Senin, 28 November 2022

Pertemuan kedua ini membahas 3 materi yaitu terkait dengan tupoksi sistem pengorganisasian, logistik medik saat bencana dan SOP saat bencana. Pertemuan dimoderatori oleh Happy R Pangaribuan, MPH. Narasumber pertama, dr. Bella Donna, MPH menyampaikan materi dari lokasi bencana kabupaten Cianjur, berhubung tim Pokja Bencana FK-KMK UGM sedang ditugaskan membantu operasi klaster kesehatan Dinkes Kab. Cianjur. Meskipun demikian, tidak mengganggu proses pemaparan materi, ditambahkan salah satu peserta dari RS Sayang Cianjur yang turut merasakan dan menangani korban bencana. Di awal pemaparan dr. Bella Donna menyebutkan kolaborasi pentahelix tergabung dalam satu kesatuan untuk kolaborasi dan koordinasi. Klaster kesehatan di provinsi yang menjadi ketuanya adalah kepala dinas kesehatan di provinsi. Terdapat 6 sub klaster kesehatan dan 3 tim pendukung pada klaster kesehatan. Mengapa RS harus memahami kalau ada sub klaster kesehatan? Karena dalam melakukan pelayanan kesehatan, RS harus melapor ke sub klaster layanan kesehatan. Ketua operasional bisa berubah sesuai dengan jenis bencananya sehingga struktur organisasi bisa digunakan dalam bencana apapun, yang berubah di bagian operasional. Komandan bertanggung jawab atas semua bidang. BIdang operasional ini adalah pelaku. Lalu, perencanaan adalah pemikir. Logistik menyediakan kebutuhan pelaksanaan yang ada di operasional. Administrasi/keuangan bertanggung jawab untuk klaim dan kebutuhan biaya.

Selanjutnya materi logistik disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Gde juga memaparkan materi dari Cianjur. Logistik unsur pokok yang menentukan suksesnya manajemen bencana. Life cycle logistic mulai dari pemilihan, pengadaan, distribusi dan pencatatan. Pendekatan menggunakan struktur ICS lebih disarankan dalam manajemen logistik karena lebih mempermudah koordinasi dalam pengadaan logistik khususnya pada bidang operasional. Perencanaan juga melakukan analisis workload untuk distribusi relawan. Formulir registrasi relawan wajib dilampirkan dalam dokumen HDP. Kedua materi di atas diperjelas oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep bahwa dalam operasi klaster kesehatan dan manajemen logistik membutuhkan SOP. Jika melakukan kegiatan tanpa ada acuan itu namanya tidak benar, demikian juga jika ada SOP namun tidak dilakukan sama saja tidak ada artinya. SOP ini tentunya tidak terdapat dalam kegiatan sehari-hari, karena SOP ini hanya diaktifkan saat terjadi bencana. Acuan pengiriman tim relawan ke lokasi pengungsi harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beberapa daftar SOP saat bencana adalah pengaktifan tim, penyiapan tenaga dari bangsal, pengaturan relawan kesehatan, penerimaan bantuan/donasi medis.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

 

Pelatihan Dasar

Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit

(Hospital Disaster Plan)

 

{tab KAK}

Latar Belakang

Amanat menyusun rencana penanganan bencana di rumah sakit (hospital disaster plan) tercantum dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 29 yang salah satu poinnya menyatakan “Rumah sakit mempunyai kewajiban memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana”. Kemudian, update mengenai Standar Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes 1128 Tahun 2022 bahwa amanat Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 2 meliputi kepemimpinan dan perencanaan hingga pelatihan dalam upaya mencapai keselamatan dan keamanan dari bahaya B3, kebakaran, dan situasi kedaruratan dan bencana. Selain itu, tidak meninggalkan pembahasan akreditasi rumah sakit tahun 2012, salah satu elemen penilaian MFK 6 adalah rumah sakit telah mengidentifikasi bencana internal dan eksternal yang besar, seperti kondisi darurat di masyarakat, wabah, bencana alam atau bencana lainnya serta kejadian wabah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko yang signifikan. Serta mengacu pada penilaian akreditasi RS menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 tahun 2018 dan SNARS edisi 1.1 tahun 2019, disebutkan juga bagaimana RS harus mampu melakukan Self Assesment terkait kesiapan menghadapi bencana.

Rumah sakit yang belum memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) akan mengalami kesulitan untuk mengoperasionalkan manajemen penanganan bencana mulai dari pembagian tugas yang jelas, alur komunikasi dan rencana alternatif. Demikian juga akan terjadi bagi rumah sakit yang sudah memiliki HDP namun belum operasional. Sejauh ini hampir semua rumah sakit telah memiliki dokumen HDP baik yang sebatas dokumen tertulis maupun dokumen yang sudah pernah disosialisasikan, diujicoba di atas meja/ table top exercise (TTX), disimulasikan, direvisi dan dikembangkan. Melalui dokumen HDP, Rumah Sakit memahami bahwa dokumen HDP adalah bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat terjadi bencana, seminimal mungkin fungsi rumah sakit tidak terganggu serta memastikan layanan rutin sehari – hari tetap berjalan.

Dengan demikian, sudah saatnya rumah sakit memahami bahwa HDP ini sangat penting dipersiapkan sedini mungkin, HDP yang operasional dan yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam dan non alam. HDP yang disusun dalam bentuk dokumen berisi potensi bencana yang dihadapi rumah sakit, aktivasi sistem komando, prosedur pengananan bencana, fasilitas saat bencana dan alur komunikasi. HDP ini merupakan dokumen yang bersifat hidup (update) dan menjadi satu sistem untuk memenuhi kebutuhan menuju Safe Hospital yang dapat digunakan dalam keadaan krisis kesehatan sehari – hari di rumah sakit.

Tujuan

1. Peserta memahami penyusunan rencana penanggulangan bencana di rumah sakit (HDP) harus menyesuaikan dengan karakteristik di tiap rumah sakit.
2. Peserta mampu memahami komponen-komponen dokumen HDP berdasarkan template yang ada.

Metode Kegiatan

Pelatihan ini akan dilaksanakan full melalui online, dimana dalam setiap pertemuan peserta akan mendapatkan materi penyusunan HDP dan penugasan penyusunan dokumen. Pada setiap pertemuan peserta diperbolehkan berdiskusi dengan fasilitator.

Hal yang Perlu dipersiapkan oleh Peserta:

Peserta berasal dari tim bencana rumah sakit yang masih aktif dan/atau anggota baru yang meliputi unsur:

• Unsur Manajemen (pengorganisasian/ sistem komando bencana rumah sakit; operasional, keuangan, perencanaan, sekretaris)
• Unsur tim yang mengerjakan analisis risiko, HVA, dan HIS (*K3RS)
• Unsur logistik, perencanaan, SDM, dan fasilitas

Peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai rumah sakit serta membawa:

1. Laptop
2. Dokumen HDP saat ini (*jika ada)
3. Peta (Map) Rumah Sakit, termasuk peta wilayah kerja
4. Profil rumah sakit
5. Dokumen perhitungan HVA dan HSI

Output Kegiatan

Peserta memahami dan menyusun komponen hospital disaster plan : struktur pengorganisasian, manajemen risiko bencana

Tenaga Konsultan dan Asisten Konsultan

1. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
2. dr. Bella Donna, M.Kes
3. Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
4. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
5. Madelina Ariani, SKM, MPH
6. Happy Pangaribuan, SKM, MPH
7. dr. Wahyu Kartiko Tomo, Sp.B
8. dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT 

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari/Tanggal : Selasa / 13 September & 20 September 2022

Link Zoom : akan diinfokan kemudian

Hari Pertama : Selasa, 13 September 2022
Waktu	Materi/Kegiatan
09.00 – 09.10	Pembukaan dan Pengantar
09.10 – 09.40	Materi 1: Akreditasi dan Strategi Penyiapan HDP di RS
09.40 – 10.10	Materi 2: Analisis Risiko, HVA, Hospital Safety Indeks
10.10 – 10.30	Penugasan Analisis Risiko
10.30 – 11.00	Materi 3 : Sistem Komando dan Pengorganisasian
11.00 – 11.20	Penugasan Sistem Komando dan Pengorganisasian
11.20 – 11.50	Materi 4 : Logistik Medik dan Manajemen Relawan
11.50 – 12.00	Review penugasan dan arahan pertemuan II
Hari Kedua : Selasa, 20 September 2022
09.00 – 09.30	Materi 5 : Pengorganisasian sub bab Tupoksi dan Kartu Tugas
09.30 – 10.00	Penugasan Tupoksi
10.00 – 10.30	Materi 6 : identifikasi fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana
10.30 – 11.00	Penugasan identifikasi fasilitas dan penyusunan SOP saat Bencana
11.00 – 11.30	Materi 7 : Data Informasi dan Peta Respon
11.30 – 12.00	Materi 8 : Manajemen Penanganan Bencana non Alam (Penyakit Menular) dalam dokumen HDP
12.00	Penutupan

BIAYA KEPESERTAAN

Biaya kepesertaan Pelatihan dan Pendampingan sebesar Rp.1.500.000 / instansi. Peserta pelatihan dikenai biaya sebagai tim (Anggota tim maksimal 5 orang/institusi)

Peserta akan mendapatkan sertifikat ber SKP PAKKI, IDI dan IAKMI

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281 

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui Whatsapp Messenger ke Nomor 082134116190 dengan diberi nama lengkap peserta.
Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui google form https://bit.ly/RegHDP2

 

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Dasar Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan). Kami mengharapkan apabila kerjasama ini terwujud, menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi rumah sakit keuntungan yang didapat adalah tersusunnya draft dokumen HDP. Bagi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (PKMK FK – KMK) UGM, sebagai lembaga riset dan konsultasi, terutama akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan di bidang kesehatan dan manajemen bencana di rumah sakit.

 

INFORMASI PENDAFTARAN

• Pendaftaran : Maria Lelyana/ 0821 3411 6190/ [email protected]
• Konten : Happy R Pangaribuan/ 085325546433 /

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp/Fax : 0274 – 549425

Website :www.bencana-kesehatan.net

 

{tab Reportase Hari 1}

Reportase Pelatihan Hospital Disaster Plan

Pada Selasa, 13-09-2022, diadakan Pelatihan Dasar Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) secara daring. Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta rumah sakit dan poltekkes. Pelatihan dipandu oleh Happy R. Pangaribuan, MPH dan dibuka oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB-KBD. dr. Hendro menyampaikan tujuan penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) untuk menyusun rencana respon di rumah sakit dengan hasil yang efisien dan efektif dan untuk persyaratan akreditasi.     

Materi pertama, “Pengorganisasian dan Sistem Komando dalam Hospital Disaster Plan” disampaikan oleh dr. Yudha Mathan Sakti, SpOT(K). Yudha menjelaskan eskalasi kebutuhan pelayanan pada kondisi bencana membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang agar mendapatkan hasil yang optimal. Kejadian bencana sendiri dapat diprediksi namun dapat datang sewaktu-waktu sehingga persiapan dan koordinasi adalah hal yang sangat penting. Selama ini masalah utama dalam manajemen bencana adalah koordinasi.

Dasar pemikiran rencana penyusunan sistem organisasi dalam penanganan bencana adalah berdasarkan sistem kerja sehari-hari yang bertujuan untuk meminimalkan potensi gagal. Yudha menyarankan untuk menempatkan individu di zona tempat mereka biasa bekerja. Sistem organisasi yang dibentuk harus sederhana dan jelas, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, dan perlu rencana cadangan. Pada saat kejadian bencana, nantinya akan ada translasi atau pengalihan dari sistem organisasi rumah sakit yang lama (kegiatan sehari-hari) ke sistem organisasi penanganan bencana. Komponen yang ada dalam strukur sistem komando bencana antara lain: Incident commander, Sektretariat, Keselamatan dan Keamanan, Divisi Operasional, Divisi Logistik, Divisi Perencanaan, Divisi Keuangan. Tiap komponen memiliki tugas masing-masing yang tertera pada kartu tugas mereka.

Materi kedua dengan judul “Akreditasi dan Strategi Persiapan HDP di Rumah Sakit” diapaparkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. dr. Bella menyampaikan bahwa selama keadaan darurat atau bencana, rumah sakit harus aman (safe) secara fasiliitas, pasien, sumber daya manusia, dan alat. Tujuan HDP untuk mencapai safe-health facility, dengan tercapainya safe health facility maka fungsi fasilitas kesehatan bisa berjalan dengan baik. Bella menyampaikan tentang Surge Capacity, yaitu kemampuan sistem pelayanan kesehatan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan. Komponen Surge Capacity antara lain Structure, Staff, System, Stuff.

Salah satu standar manajemen rumah sakit adalah manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK). Salah satu poin dalam manajemen fasilitas tersebut adalah penanganan kedaruratan dan bencana. Elemen penilaian MFK 9 berupa penilaian tentang pengelolaan bencana, identifikasi risiko bencana, dan lain – lain. Hubungan HDP dengan MFK yaitu komponen HDP akan diuji dalam MFK. Pada akhir sesi, ditutup dengan tanya jawab dengan para peserta.

Materi berikutnya berjudul “Analisis Risiko, HVA dan HSI” oleh Madelina Ariani, MPH. Materi diawali bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana diperlukan tidak hanya untuk mempersiapkan akreditasi namun juga membudayakan tanggap bencana karena seluruh daerah Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang sedang hingga tinggi. Analisis risiko bertujuan mengetahui potensi ancaman bencana dan menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana.

Instrumen-instrumen analisis risiko beragam, antara lain Hazard Vulnerable Assessment (HVA), Hospital Safety Index (HSI), Hazard Risk Assessment (HRA), dan lain-lain. Cara melakukan analisis risiko yaitu mengidentifikasi potensi ancaman bencana, menghitung dampak, dan menganalisis risiko. Setelah hasil analisis risiko didapatkan, selanjutnya menentukan prioritas dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan. Prioritas utama adalah bencana dengan risiko tinggi.

Materi terakhir pada pertemuan pertama disampaikan oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M. Epid, berjudul “Logistik Medik dan Manajemen Relawan”. Alasan mengapa manajemen logistik perlu dilakukan adalah logistik merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Selain itu, manajemen logistik diperlukan untuk mencegah bencana susulan. Pengertian Manajemen Logistik merupakan proses perencanaan, manajemen dan mengontrol alur bantuan yaang efisien untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.  

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM

{tab Reportase Hari 2}

Reportase

Pelatihan Penyusunan Rencana Penanganan Bencana di Rumah Sakit

Pada Selasa, 20/9/2022 diadakan pertemuan kedua Pelatihan Dasar Penyusunan Rencana Penangganan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan atau HDP). Acara dibuka oleh Happy Pangaribuan, MPH dilanjutkan materi pertama oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep, tentang Identifikasi Fasilitas dan Penyusunan SOP saat Bencana.  

Sutono menyampaikan bahwa alasan adanya SPO dalam HDP untuk memenuhi standar dalam penanganan bencana yang tidak terdapat pada kegiatan sehari-hari. SPO berisi proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Contoh beberarapa SPO dalam bencana antara lain pengaktifan dan pemberhentian tim bencana RS, penyiapan tenaga di RS, pengaturan relawan kesehatan, dan sebagainya. Dasar menentukan pembuatan SPO dalam penanganan bencana diambil dari pengalaman, evaluasi dari simulasi/latihan/table top exercise, serta referensi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Pertanyaan dari RSMM Jawa Timur yaitu bagaimana mengatasi konflik kepentingan antara peran sebagai tenaga medis dan sebagai anggota keluarga? Sutono mengungkapkan bahwa Ia pernah mengalami hal yang sama pada saat gempa bumi Bantul 2006. Caranya adalah memastikan keluarga dalam kondisi aman, lalu melanjutkan tugas di RS. Hal tersebut perlu dituliskan di dalam SPO. Pertanyaan berikutnya dari RSUD NTB, dalam pembuatan SPO, siapakah yang berwenang? beberapa hal yang bisa dibentuk oleh K3, SPO bisa juga disusun oleh tim bencana

Materi kedua berjudul “Konsep Organisasi, Tupoksi, dan Kartu Tugas” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Bella memaparkan bahwa salah satu komponen dalam organisasi penanganan bencana adalah klaster kesehatan. Klaster kesehatan diaktifkan saat tanggap darurat bencana, yang alurnya berawal dari menteri kesehatan melalui kepala pusat krisis kesehatan, selaku koordinator klaster kesehatan nasional, dilanjutkan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota (dinas kesehatan) hingga rumah sakit . Konsep pengorganisasian harus sederhana, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat, tidak ada pembentukan organisasi baru, dan fleksibel.

Bella juga menjelaskan sistem komando bencana dan alur klaster kesehatan dijalankan, yang di dalamnya terdapat komponen Emergency Operation Center (EOC) atau Public Health Emergency Operation Center (PHEOC). Struktur organisasi penanganan bencana di rumah sakit untuk bencana alam dan bencana non alam tidak banyak banyak perbedaan, namun disesuaikan dengan karakter penyakit akibat bencana tersebut. Kartu tugas berisi apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, kepada siapa dilaporkan setelah pekerjaan dilaksanakan. Kartu tugas dibuat satu untuk satu posisi, tujuannya fokus, berisi misi singkat, dan terdapat aktivitas prioritas.

Topik berikutnya yaitu “Data Informasi dan Peta Respon” oleh Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Gde menyampaikan adanya Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan yang bertujuan menjamin ketersediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat, akurat, konsisten, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Awalnya setelah terjadi bencana, dilakukan pengumpulan data informasi awal kejadian di fasilitas layanan kesehatan lalu disampaikan ke dinas kesehatan, selanjutnya ke pusat krisis kementrian kesehatan.

Rumah sakit perlu segera menyusun data dan informasi terkait dengan skenario menggunakan all hazard approach berdasarkan lokasi bencana. Lokasi bencana dibagi menjadi 3 yaitu bencana internal, eksternal dekat, dan eksternal jauh. Data informasi yang ada akan diolah menjadi infografis lalu rumah sakit menginformasikan jumlah korban untuk mobilisasi sumber daya manusia tambahan dan bagian fasilitas yang rusak agar dapat dinilai layak digunakan atau tidak.

Peta risiko adalah gambaran tingkat risiko bencana berdasarkan kajian risiko. Hasil analisis HVA dan HSI berisi ancaman dan potensi bahaya yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia, dan alur sehari-hari bila terjadi bencana. Sedangkan peta respon adalah respon kapasitas daerah dalam menangani kedaruratan yang berisi bahaya, kapasitas, alur respon, dan jalur evakuasi.

Materi terakhir dengan judul “Manajemen Penanganan Bencana Non Alam (Penyakit Menular) dalam Dokumen HDP” oleh dr. R. Wahyu Kartiko Tomo, SpB. Tomo menyampaikan penyakit infeksi maupun non-infeksi merupakan tantangan tersendiri dalam penanganan bencana. HDP sendiri merupakan bentuk kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana alam maupun nonalam. HDP harus diperbarui, selalu terbaru.

Cara pengendalian penyakit darurat krisis kesehatan dengan deteksi dan diagnosis, prevensi faktor risiko, respon atau tangani kasus, proteksi atau melindungi risiko terpapar, dan promosi atau meningkatkan kualitas kesehatan. Penyebab mortalitas dan morbiditas terbanyak akibat bencana alam adalah masalah gastrointestinal dan infeksi respiratori. Prinsip utama penanganannya adalah dengan perencanaan dan manajemen bencana yang efektif. Acara diakhiri tanya jawab dengan para peserta.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM

{/tabs}

 

MATERI PELATIHAN

Laporan Kegiatan

Table Top Exercise (TTX) Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan

(Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Kota Makassar, Dinkes Kab. Maros)

Agustus 2022

 

{tab title=”Jumat, 29 Juli 2022″ class=”blue”}

Persiapan Table Top Exercises (Online)

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Persiapan TTX online”

Pertemuan ini dilakukan melalui zoom meeting yang dihadiri oleh 22 peserta dari Dinas Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ijin tidak bisa mengikuti karena sedang bertugas di lapangan yang sulit mengakses sinyal, mereka akan bergabung pada persiapan TTX onsite. Pada pertemuan ini, tim PKMK FK-KMK UGM memaparkan siapa saja rencana pemain dan rencana skenario yang akan diuji coba. Potensi bencana yang ada dalam skenario adalah terjadinya banjir di tengah pandemic penyakit menular. Skenario secara umum sama pada semua diinas kesehatan, namun injek akan berbeda dan ini akan dibahas pada pertemuan onsite. Terkait waktu pelaksanaan TTX peserta bisa mengikuti full dan akan memastikan perwakilan dari masing-masing bidang terkait pada struktur pengorganisasian bencana dapat mengikuti TTX. Masukan dari Dinkes Kota Makassar untuk skenario adalah menambahkan ada puskesmas yang terdampak dan juga RS yang terdampak banjir. Selanjutanya lebih detail lagi terkait wilayah mana saja yang terkena banjir akan dibahas pada Persiapan TTX onsite.

Reportase : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Senin, 1 Agustus 2022″ class=”red”}

Persiapan Table Top Exercises (Onsite)

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Persiapan TTX hybrid (online dan onsite)

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari persiapan TTX online Jumat, 29 Juli 2022 yang dilaksanakan secara hybrid (onsite dan online). Pertemuan dibagi menjadi 2 sesi dimana sesi pagi pukul 09.00 – 12.00 WITA persiapan TTX khusus untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan; sesi siang pukul 13.00 – 16.00 WITA Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mematangkan skenario TTX dan pemain. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan pengantar singkat dari PJ program tim PKMK FK-KMK UGM oleh dr. Hardhantyo. Peserta yang menghadiri dari Dinkes Provinsi Selatan sebanyak 10 orang, Dinas Kesehatan Kota Makassar 8 orang dan Dinas Kesehatan Kab. Maros 11 orang. Peserta sudah mewakili masing-masing bidang struktur pengorganisasian saat bencana.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pematangan Skenario TTX”

Tim PKMK FK-KMK UGM mereview kembali kelengkapan dari dokumen dinkes disaster plan provinsi Sulawesi Selatan. Dari dokumen dokumen dinkes disaster plan yang sudah disusun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi kembali khususnya SOP yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Harapannya seluruh bagian dari komponen dinkes disaster plan ini bisa dilengkapi sebelum pelaksanaan TTX hari Kami mendatang. Sementara untuk dokumen dinkes disaster plan Kota Makassar dan Kab. Maros sudah lengkap dan siap untuk diuji cobakan. Selanjutnya pembahasan skenario, dinas kesehatan setuju dengan mengangkat bencana Banjir saat pandemic pada skenario TTX. Banjir terjadi hari Jumat dan sampai Sabtu intensitas hujan tidak berkurang, banyak daerah yang mulai tergenang luapan air. Menjelang 3 hari pasca bencana BPBD mendeklarasikan bencana lokal dan relawan sudah datang ke beberapa daerah. Dalam skenario juga ditambahkan di pengungsian, masyarakat dicurigai terkena gejala COVID-19. Waktu penanganan bencana pada skenario adalah selama 14 hari, dan pada pelaksanaan TTX nanti dokumen dinkes disaster plan akan diuji melalui pertanyaan2 dari segi pengaktifan tim, press release, manajemen relawan sampai dengan deaktivasi tim.

Reportase : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab title=”Selasa, 2 Agustus 2022″ class=”red”}

Selasa, 2 Agustus 2022

Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi press release”

Peserta yang mengikuti kegiatan TTX dari Dinkes Kab. Maros sebanyak 12 orang. Kegiatan diawali dengan memastikan bahwa tim dan dokumen sudah siap. Evaluator tim PKMK FK – KMK UGM membaca kembali skenario dan mulai menanyakan beberapa pertanyaan terkait skenario. Ketika dinkes menerima informasi terjadi bencana dan perlu aktivasi tim bencana, media informasi yang digunakan selalin WAG adalah menggunakan radio PMI yang sudah terintegrasi dengan puskesmas. Dinkes Kab. Maros memiliki PSC yang mengelola media informasi radio PMI. Alur komunikasi ini belum ditambahkan dalam dokumen. Tim bencana diaktifkan oleh komandan (Kadinkes), jika pada saat bencana kadinkes berhalangan karena sesuatu hal maka pelimpahan wewenang untuk pengaktifan tim diberikan kepada sekdis. Setelah tim sudah aktif maka akan diadakan rapat harian, koordinasi untuk pengadaan rapat ini akan diurus oleh sekretaris untuk mengakomodir rapat harian.

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan press release, evaluator menanyakan bagaimana dinkes menghadapi relawan yang datang untuk mendapatkan update informasi penanganan bencana. Misalnya jika wartawan mendatangi bidang surveilans atau PSC langsung, apa yang harus dilakukan? Peserta dari bidang surveilans dan PSC menyampaian bahwa wartawan yang datang akan diarahkan ke komandan supaya satu pintu informasi. Komandan sudah menentukan siapa jubir yang membantu press release, namun PJ tetap di komandan. Data sudah disiapkan dulu dari masing masing bidang yang sudah direkap dan diserahkan kepada komandan. Khusus manajemen relawan, relawan yang datang diterima oleh kasubbag kepegawaian di aula lantai 1 sekretariat. Dinkes memiliki wewenang untuk menolak atau mengembalikan relawan yang tidak mau diatur atau diajak kerja sama.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Diskusi kesimpulan sementara hasil TTX”

Terkait dengan manajemen logistik, evaluator menanyakan bagaimana logistik mengelola bantuan yang datang melebihi kapasitas dinkes (seperti gudang penyimpanan terbatas). Hal yang pertama sekali dilakukan oleh bidang logisik adalah pencatatan bantuan yang datang. Dimana pasca bencana bidang logistik juga mulai menghitung kebutuhan obat dan kroscek dengan bantuan obat yang datang. Dinkes juga akan koordinasi dengan dinkes provinsi terkait buffer stock dan apabila diperlukan akan koordinasi dengan BPOM untuk obat khusus. Jika logistik bencana yang datang lebih dari kapasitas yang diterima maka bisa diterima dulu kemudian langsung didistribusikan ke puskesmas dan pos yang membutuhkan, sisanya disimpan dan menunggu arahan komandan untuk penyimpanan yang sudah penuh. Solusi kedua penambahan gudang dengan melihat dulu kapasitas yang ada di daerah. Penyimpanan tergantung bantuan yang datang, kalau MPASI koordinasi terlebih dahulu dengan bidang gizi KIA, jika kelambu koordinasi dengan bidang kesling.

Pada akhir sesi dr. Hendro Wartatmo yang mengikuti secara online menyampaikan dari proses TTX ini harus diingat dan dipahami disaster plan mengakomodir 3 hal yaitu pembagian kerja, komunikasi dan rencana cadangan. Pembagian kerja itulah struktur organisasi dan tupoksi, jelas siapa melakukan apa. Kemudian ada komunikasi seperti yang sudah didiskusikan tadi terkait pelaporannya kemana. Komunikasi yang dimaksud bukan komunikasi verbal namun komunikasi antar unit kerja nya seperti apa. Rencana cadangan atau alternatif untuk mengatasi kekurangan – kekurangan yang mungkin terjadi. Seperti untuk mengatasi gudang tadi, disiapkan surge capacity jika bantuan akan datang melebihi kapasitas. Hal lain yang penting adalah komandan harus ada, jangan sampai kosong, jika tidak ada maka disiapkan pelimpahan wewenang. Waktu deaktivasi tim ada pencatatan atau berupa evaluasi penanganan yang sudah dilaksanakan.

Rencana tindak lanjut dari TTX ini adalah tim akan melanjutkan revisi dan melengkapi dokumen. Jumat, 5 Agustus 2022 akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan TTX.

 Link Video Klik Disini

Reportase : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM.

{tab title=”Rabu, 3 Agustus 2022″ class=”green”}

Rabu, 3 Agustus 2022

Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dok. PKMK FK-KMK UGM “TTX Dinkes Kota Makassar”

Peserta yang mengikuti kegiatan TTX dari Dinkes Kota Makassar sebanyak 10 orang. MC menanyakan peserta dan dari bidang mana saja yang mengikuti TTX. Kemudian menyerahkan sesi pada evaluator untuk menjelaskan kembali skenario dan metode pelaksanaan TTX. Pelatihan diawali dengan pertanyaan bagaimana Dinkes Kota Makassar merespon kejadian bencana banjir seperti yang tertulis dalam skenario. Kota Makassar memiliki call center 112 yang dapat diakses umum oleh masyarakat. Biasanya jika menghadapi kodisi darurat masyarakat akan menghubungi call center 112 dan jika sangat darurat dan membutuhkan pertolongan kesehatan maka akan diteruskan ke pejabat dinas kesehatan. Selain itu dinkes juga bergabung dengan grup BMKG, sehingga memudahkan bagi dinkes mendapatkan informasi terkait kejadian bencana. Bisa juga misalnya kader yang melaporkan ke petugas puskesmas, dan grup puskesmas melaporkan ke dinkes melalui grup surveilans dan TGC. Ketika ada bencana, koordinasi akan aktif dalam grup TGC yang dikoordinir oleh sie surveilans dinkes. Kemudian yang mengolah laporan awal tersebut adalah staf surveilans dan imunisasi.

Selanjutnya evaluator menanyakan bagaimana proses aktivasi tim bencana. Ketika sudah ada informasi siaga bencana, maka masing – masing SKPD langsung bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kepala Dinas Kesehatan mengundang rapat seluruh kepala bidang dan kepala seksi di ruang rapat. Notulis rapat sementara dilakukan oleh penanggung jawab operasional, karena rapat awal masih penanggung jawab masing- masing bidang yang diundang. Jika kepala dinas kesehatan tidak ada maka pelimpahan wewenang aktivasi tim diberikan kepada sekretaris dinas kesehatan.

Manajemen relawan akan ditangani oleh bidang pengendalian penyakit bekerja sama dengan bidang PSDK. Tim relawan yang datang akan diprioritaskan ke wilayah yang paling terdampak. Terdapat 6 titik lokasi banjir yang paling parah dan 6 tim relawan akan ditugaskan kesana. Kemudian yang bertugas menempatkan relawan ini adalah PSDK berkoordinasi dengan bidang yankes. Lalu yang melakukan pencatatan relawan adalah sie layanan primer dan koordinasi dengan sistem rujukan terkait dengan relawan yang akan ditempatkan di rumah sakit. Jika ada relawan datang sementara dinkes tidak membutuhkan lagi maka bisa ditolak dan diterima. Terdapat perhitungan kapasitas, jika dampak masih luas bisa diterima. Jika ada satu puskesmas terdampak maka puskesmas yang lain bisa membantu (ini ditambahkan dalam dokumen).

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Manajemen Relawan”

Bagaimana jika daerah terdampak tidak bisa diakses karena tingginya luapan banjir. Untuk wilayah yang susah diakses, ada bantuan transportasi dari BPBD seperti perahu karet. Puskesmas wilayah yang mendampingi tim relawan yang memasuki wilayah yang sangat sulit dijangkau. Laporan relawan melalui puskesmas, artinya relawan yang ditugaskan di wilayah kerja puskesmas melaporkan kegiatan ke puskesmas tersebut. Selanjutnya puskesmas yang meneruskan laporan ke dinas kesehatan.

Subklaster yang akan diaktifkan berdasarkan kasus skenario di HEOC kota Makassar adalah subklaster promkes, sub klaster PTM, sub klaster yankes. Sub klaster promkes akan membantu edukasi dan penyuluhan, ini bisa bekerja sama dengan puskesmas. Jika ada mahasiswa yang dtan membantu promkes maka mereka bisa menbantu untuk merancang media seperti leaflet, poster dan spanduk. Laporan harian promkes berupa kegiatan yang sudah dilakukan dan kebutuhan kegiatan. Laporan promkes didapatkan juga dari puskesmas. Sama halnya dengan logistik, laporan kebutuhan dan penggunaan didapatkan dari puskesmas.Mekanisme BAST ada dalam penerimaan donasi bantuan, namun form nya belum masuk dalam dokumen. Ini sangat penting disiapkan untuk mengindari kecurigaan atau kecurangan, misalnya ketika ada pengecekan oleh BPK. Mekanisme BAST ini harus dituliskan secara detail dalam dokumen.

Observer dr. Bella Donna, M.Kes di akhir kegiatan menyampaikan masukan bahwa jangan lupa ada juga kolaborasi dan koordinasi dengan RS, puskesmas dan fasilitas lainnya. Alur koordinasi ini harus jelas tertulis di dokumen. Semua yang sudah disampaikan oleh peserta sudah bagus dan operasional, tugas penting sekarang adalah mendokumentasikannya secara detail dalam dokumen. Sehingga jelas alurnya seperti tadi alur aktivasi dan deaktivasi tim. Rencana selanjutnya adalah dinkes perlu melakukan simulai rutin, bisa dijadwalkan sekali dalam setahun.

Reportase : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK

Link Video Klik Disini

 

{tab title=”Kamis, 4 Agustus 2022” class=”grey”}

Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Dok. PKMK FK – KMK UGM “TTX Dinkes Disaster Plan Provinsi Sulsel”

Peserta yang mengikuti TTX dari Dinkes Sulawesi Selatan sebanyak 10 orang. Metode pelaksanaan TTX ini sama dengan TTX Dinkes Kota Makassar dan Dinkes Kab. Maros. Perbedaannya di provinsi lebih banyak ke fungsi koordinasi dan pengawasan karena kabupaten dan kota yang mempunyai wilayah kerja. Proses TTX hari ini, lebih banyak mendiskusikan bagaimana alur koordinasi dengan dinas kesehatan kota dan dinas kesehatan kabupaten serta alur koordinasi dengan BPBD. Ketika Dinkes Provinsi Sulsel mendapatkan informasi bahwa sudah ditetapkan tanggap darurat bencana, maka komandan bencana langsung mengaktifkan tim bencana. Pertemuan rapat awal dilaksanakan di secretariat Pusat Krisis Kesehatan (PKK) regional Sulsel yang dihadiri oleh bidang – bidang terkait sesuai dengan yang ada dalam struktur penanganan bencana dalam dokumen. Selanjutnya rapat rutin akan dilaksanakan di ruangan krisis kesehatan dinkes.

Evaluator menanyakan bagaimana Dinkes mendapatkan data rujukan sementara pengampu wilayah adalah dinkes kota dan kabupaten? Dinkes provinsi menyampaikan, tentunya data ini didapatkan dari petugas dinas kesehatan kabupaten/kota. Dinkes provinsi sudah mengetahui siapa yang bertugas menangani ini di kabupaten/kota dan sudah ada media WAG yang bisa memudahkan koordinasi. mendapatkan data rujukan dari RS dari petugas Dinkes kabupaten/kota. Selanjutnya terkait dengan manajemen relawan, sudah dipahami bahwa dinkes provinsi lebih berperan dalam hal koordinasi. Ketika terjadi bencana dan dinkes kab/kota collabs artinya data informasi, manajemen relawan akan diambil alih oleh provinsi, tentunya ini juga akan berpengaruh untuk data rujukan tadi. Dinkes akan menerima relawan sesuai dengan prosedur yang sudah disusun dalam dokumen, manajemen relawan ini ada di bawah PKK (sekretariat). Bidang yankes akan mengambil alih untuk sistem rujukan. Evaluator mengingatkan peserta supaya dalam dokumen disiapkan situasi terburuk, di tupoksi rujukan diperbaiki lagi bagaimana supaya situasi seperti ini. Artinya jika situasi seperti ini terjadi peran dinkes provinsi tidak hanya sekedar dalam fungsi koordinasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan Alur Komunikasi dalam Strutuk Organisasi”

Bagaimana jika ada wartawan datang menjumpai PSC dan bidang yankes untuk mendapatkan informasi? Apakah data langsung diberikan? Peserta menjelaskan data tidak akan diberikan, namun wartawan akan diarahkan dulu ke sekretariat. Sama halnya dengan jika ada relawan yang datang makan akan diarahkan ke sekretariat dinkes provinsi. Pos klaster kesehatan ada di sekretariat. Relawan yang datang ini, tidak semuanya mengetahui klaster kesehatan ada di sekretariat, banyak juga yang lagsung mendatangi posko utama (BPBD). PPK dinkes provinsi akan mensosialisasikan lokasi kesekretariatan di provinsi melalui WAG nasional. Strategi lain adalah berkoordinasi dengan BPBD, untuk menyampaikan relawan kesehatan menuju ke dinas kesehatan. Ini belum dimasukkan dalam dokumen. Pihak yang bertugas mengelola informasi relawan adalah sekretariat provinsi. Relawan yang registrasi di dinkes kab/kota maka dinkes kab/kota akan meneruskan informasi relawan ke sekretariat provinsi. Dalam form relawan akan ada aturan terkait dengan publikasi, jika ada publikasi yang tidak sesuai akan ditelusuri dan ditarik kembali. Selain form relawan ada aturan publikasi, sanksi dan teguran. Tim akan verifikasi terkait data publikasi yang salah tersebut.

Pembahasan selanjutnya terkait manajemen logistik atau donasi barang. Jika ada relawan membawa bantuan selimut maka diserahkan ke posko induk. Bantuan kesehatan atau logistik kesehatan disampaikan ke dinkes. Banyak bantuan yang datang ini ditempatkan dimana. Ada gudang logistik, dan ada petugas ditugaskan untuk mencatat. PJ logistik akan memisahkan mana bantuan obat dan pakaian – pakaian. Tim logistic salah satunya tim logistik besar (BPBD dan Dinsos), ini ada pengklasifikasian obat-obatan, makanan, pakaian. Khusus untuk dinkes terkait dengan obat-obatan. Jika terjadi kasus bantuan yang datang ke dinkes adalah pembalut, susu formula dan vitamin sementara di surat jalan pemberi bantuan tertulia hanya vitamin dan susu formula ternyata isinya ada pembalut juga sementara truk sudah menunggu di gudang farmasi. Siapa yang mengecek dan bagaimana solusinya? Instalansi farmasi dinkes provinsi akan memeriksa apa saja barangnya, jika tidak sesuai dengan surat jalan maka bantuan tersebut akan dikonsultasikan dulu ke pimpinan. Jika diputuskan diterima, maka akan dibuatkan BAST untuk barang tersebut. Terdapat 2 bantuan konteiner artinya penyimpanan tidak cukup. Ada 3 tempat fasilitas penyimpanan di dinkes provinsi (volumenya belum diketahui), jika tidak cukup maka strategi lain adalah titip di gudang kantor lainnya, gedung sekolah, Poltekkes Makassar atau membangun tenda penyimpanan. Dalam dokumen dinkes harus memetakan tempat yang bisa dialihfungsikan di daerah menjadi tempat penyimpanan sementara sebelum barang didistribusikan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Masukan dari Observer”

Jika tanggap darurat sudah selesai, maka dilakukan rapat evaluasi yang dipimpin penanggung Jjawab PKK regional Sulsel. Pengecekan terhadap data – data yang kurang dan laporan akhir yang harus disampaikan kepada kepala dinas kesehatan, termasuk tindakan – tindakan yang masih diperlukan pasca bencana. Kepala Dinas Kesehatan yang akan melakukan deaktivasi tim.

Penutup dari dr. Bella Donna, M.Kes, dari seluruh diskusi harapannya adalah petugasnya jelas. Dalam menyusun tim bencana harus dipahami bahwa ini berbeda dengan birokrasi. Dalam situasi bencana ada birokrasi yang dipotong (tidak seperti sehari – hari), namun sesuai dengan tupoksi struktur pengorganisasian yang ada di dokumen dinkes disaster plan. Jika tupoksi sudah jelas maka alur juga sudah jelas siapa melakukan apa, kepada siapa melapor. Sarannya dinkes provinsi bisa mengadakan program pertemuan sekali setahun untuk hospital disaster plan yang ada di provinsi, bisa penyusunan, TTX atau evaluasi dokumen. Bisa juga melibatkan puskesmas dan faskes lainnya. Sehingga semua dokumen disaster plan di rumah sakit, puskesmas sudah terintegrasi dan terdokumentasi di dinas kesehatan provinsi.

Reportase : Happy R Pangaribuan/ Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

Link Video KLIK DISINI

{tab title=”Jumat, 5 Agustus 2022” class=”blue”} 

Jumat, 5 Agustus 2022

Evaluasi Table Top Exercises (TTX) Disaster Plan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kab. Maros

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Evaluasi TTX”

Peserta yang mengikuti evaluasi ini sebanyak 31 orang dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan, Dinkes Kabupaten Maros dan Dinkes Kota Makassar. Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid dan Madelina Ariani, MPH memaparkan hasil evaluasi dari kegiatan TTX secara keseluruhan. Evaluasi yang disampaikan per sesi mulai dari penerimaan kejadian bencana hingga deaktivasi tim bencana. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya alur Informasi bencana dan aktivasi HEOC Provinsi Sulsel; melengkapi struktur dan tupoksi organisasi bencana; melampirkan form registrasi relawan dan BAST; menyusun mekanisme evaluasi pada setiap proses deaktivasi bencana. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Kota Makassar diantaranya menetapkan indicator – indikator kapan mengaktifkan tim bencana; melampirkan format laporan awal kejadian bencana disesuaikan dan buat standar; melengkapi struktur pengorganisasian dan tupoksi. Catatan perbaikan dokumen dinkes disaster plan Kabupaten Maros diantaranya mematangkan konsep kapan pertimbangan mengaktifkan tim bencana; menuliskan media komunikasi yang dimiliki oleh dinkes kabupaten Maros; menentukan siapa yang akan mengolah data dari bidang dan sub klaster menjadi informasi.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

Setelah evaluator membacakan hasil evaluasi secara keseluruhan, dalam sesi diskusi ada tiga hal yang dibahas oleh peserta, yang pertama bagaimana dinkes disaster plan ini dapat mengakomodir koordinasi dengan BPBD karena seyogyanya leading kebencanaan di daerah adalah BPBD. Kedua, terkait dengan penerimaan relawan atau dengan istilah penolakan relawan. Ketiga terkait dengan perhitungan SPM krisis kesehatan di daerah. Perlu dipahami bahwa, ranah dari dinkes disaster plan ini adalah apa yang menjadi peran dinas kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan, artinya peran dari BPBD atau sektor lainnya tidak perlu dicantumkan. Hanya alur koordinasi dengan BPBD bisa ditulis dalam beberapa SOP yang membutuhkan koordinasi eksternal, misalnya dalam aktivasi tim, komandan koordinasi dengan BPBD untuk mendapatkan informasi tanggap darurat bencana atau dalam manajemen bantuan logistic maupun relawan. Terkait istilah penolakan relawan ini memang sangat berbahaya jika kita sampai menolak relawan. Mungkin istilahnya bisa diganti bukan penolakan namun tetap dinas kesehatan menawarkan alternatif lainnya kepada relawan. Artinya selain pertimbangan informasi penuhnya relawan misalnya dan ini jelas tertulis di peta respon, ada alternatif lain yang bisa ditawarkan seperti kesediaan bertugas di hari ketiga (setelah registrasi), kesediaan memperpanjang masa penugasan atau kesediaan bergabung dengan tim yang lain yang mungkin perannya hanya sekedar saja. Jadi, prosedur atau pertimbangan – pertimbangan ini sudah ada ditulis dalam dokumen. SPM krisis kesehatan tidak banyak dibahas, evaluator hanya memastikan apakah dinas kesehatan kesulitan dalam menghitung indikator SPM ini dan tim PKMK FK – KMK UGM terbuka jika ada pertanyaan lanjutan terkait SPM.

Kegiatan ditutup oleh Dr. dr. Hardhantyo dari PKMK FK – KMK UGM dan dr. Muhammadong dari Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya Dinkes akan terus berproses untuk kelengkapan dokumen dan dinkes sangat apresiasi terhadap pendampingan dari tm PKMK FK – KMK UGM karena dokumen ini memang sangat krusial untuks segera disiapkan. Jikan dokumen disaster plan ini sudah lengkap maka akan disosialisasikan ke pihak internal terlebih dahulu kemudian ke pihak eksternal, hingga selanjutnya bisa dilaksanakan full-scale exercises. Tim PKMK FK – KMK UGM akan selalu terbuka jika ada pertanyaan untuk kelengkapan dokumen atau hal lainnya yang menyangkut manajemen penanganan bencana dan krisis kesehatan di daerah.

Reportase Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencanan Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

Link Video KLIK DISINI

{/tabs}

AKSES LAMAN MATERI

{tab title=”KAK” class=”green”}

---

Rabu-Kamis, 27-28 Juli 2022

---

Pengantar

Melalui dokumen Hospital Disaster Plan (HDP), Rumah Sakit harus memahami bahwa dokumen HDP sebagai salah satu bentuk kesiapan rumah sakit untuk menghadapi bencana alam dan bencana non alam. Artinya dokumen yang disusun harus seoperasional mungkin sehingga saat bencana terjadi tidak mengganggu layanan rutin sehari – hari. Ketika RS menghadapi bencana tentunya banyak sektor dan lintas unit yang terlibat. Umumnya penyusunan dokumen HDP dikerjakan beberapa orang saja di rumah sakit sementara dokumen ini penting untuk diketahui seluruh staf RS. Setelah dokumen ini disosialisasikan kepada pihak internal maka dokumen disaster plan juga penting diuji keoperasionalannya, apakah dapat diimplementasikan, serta dipahami oleh semua petugas yang terlibat dalam struktur pengorganisasian. Salah satu cara yang dilakukan menguji keoperasionalan dokumen melalui Table Top Exercises (TTX). TTX dirancang untuk menguji kemampuan teoritis dan manajemen (berdasarkan dokumen) petugas rumah sakit untuk menanggapi situasi bencana yaitu bagaimana mereka memahami tugas dan fungsi mereka saat bencana. Kemudian meninjau dan mendiskusikan kembali tindakan apa saja yang perlu ditambahkan dalam dokumen.

Tujuan

1. Menguji dokumen hospital disaster plan apakah sudah operasional dan sesuai dengan kapasitas daerah.
2. Menguji kemampuan teoritis dan manajemen (berdasarkan dokumen) personel rumah sakit dalam memahami tugas dan fungsi mereka saat bencana.
3. Meninjau dan mendiskusikan kembali tindakan apa saja yang perlu ditambahkan dalam dokumen.

Proses Kegiatan

• Persiapan TTX dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan untuk mendiskusikan kelengkapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang dimiliki peserta, mendiskusikan skenario TTX dan metode pelaksanaan TTX
• Pelaksanaan TTX akan dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, pertemuan 1 TTX dengan menguji SOP melalui 3 skenario kejadian bencana dan pertemuan kedua evaluasi TTX.

Output Kegiatan

Setelah melalui proses TTX RS akan mengetahui hal apa saja yang perlu ditambahkan atau direvisi dalam dokumen Hospital Disaster Plan untuk memperkuat sistem manajemen dan koordinasi RS

 

Tenaga Konsultan dan Asisten Konsultan

1. dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
2. dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK
3. Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
4. dr. Bella Donna, M.Kes
5. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
6. Madelina Ariani, SKM, MPH
7. Happy Pangaribuan, SKM, MPH

 

Pelaksanaan Table Top Exercises

Hari/Tanggal   : Rabu-Kamis / 27 dan 28 Juli 2022
Pukul             : 09.00 – 12.00 WIB
Link Zoom      :

Waktu (WIB)	Kegiatan	Evaluator
Hari 1 : Rabu, 27 Juli 2022
09.00 – 09.10	Pengantar dan Pembukaan	dr. Bella Donna, M.Kes Moderator: Happy R Pangaribuan, MPH
09.10 – 09.20	Pemaparan skenario	Madelina Ariani, MPH
09.20 – 09.30	Persiapan pembagian room  (3 room)
09.30 – 10.20	Sesi 1 :  Rencana RS menghadapi situasi awal terjadi bencana dan aktivasi tim bencana. Skenario waktu kejadian : 0-24 pasca bencana Room 1 : 3 RS Room 2 : 3 RS Room 3 : 3 RS	Room 1 : dr. Bella Donna, M.Kes Happy R Pangaribuan, MPH Room 2 : dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid Room 3 : dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK Madelina Ariani, MPH
10.20 – 11.10	Sesi 2 : Operasional Skenario waktu kejadian : 24-48  jam pasca bencana Room 1 : 3 RS Room 2 : 3 RS Room 3 : 3 RS
11.10 – 12.00	Sesi 3 : Manajemen Relawan Skenario waktu kejadian : 3 hari pasca bencana Room 1 : 3 RS Room 2 : 3 RS Room 3 : 3 RS
Hari 2 : Kamis, 28 Juli 2022
09.00 – 09.10	Review hari 1	Tim Evaluator Moderator : Happy R Pangaribuan
09.10 – 09.55 09.55 – 10.40 10.40 – 11.25	Evaluasi dan Diskusi Peserta Room 1 Evaluasi dan Diskusi Peserta Room 2 Evaluasi dan Diskusi Peserta Room 3	Evaluator dan Peserta Evaluator : dr. Bella Donna, M.Kes Madelina Ariani, MPH apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid Happy R Pangaribuan, MPH
11.40 – 12.00	Rencana Tindak Lanjut
12.00	Penutupan

Biaya Kepesertaan

Biaya kepesertaan sebesar Rp. 3.000.000 per instansi RS (Anggota tim maksimal 10 orang/institusi untuk paket TTX online). Peserta akan mendapatkan sertifikat ber SKP PAKKI, IAKMI dan IDI.

{tab title=”Reportase” class=”red”}

{slider title=”28 Juli 2022″ class=”yellow”}

Reportase

Pelatihan Table Top Exercise

27 Juli 2022

Pada Rabu (27/7/2022), diadakan Table Top Exercise (TTX) secara daring oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada secara daring. Kegiatan ini dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH dan menghadirkan sejumlah evaluator yaitu Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Madelina Ariani, MPH, dr. Bella Donna, dr. Sulanto Saleh Danu, SpFK, serta dr. Hendro Wartatmo, SpB-KBD. Pelatihan TTX diikuti total 9 peserta rumah sakit, antara lain: RS Kesehatan Kerja Jawa Barat, RSUD Majalengka, RSUD Pandega Pangandaran, RS Persahabatan, RS Zainal Abidin Aceh, RSUD Sleman, RSUD Karanganyar, RSUD dr. Gondo Suwarno, RSUD Dungus Madiun. Dari total 9 peserta tersebut, terdapat 2 peserta yang tidak hadir.

Acara diawali dengan pengantar dan pembukaan oleh Bella Donna. Pihaknya menyampaikan pada TTX ini nantinya akan mengevaluasi apakah dokumen Hospital Disaster Plan (HDP) dapat digunakan saat kondisi bencana. Pihaknya berharap para peserta dapat antusias dalam diskusi maupun tanya jawab dan tidak sungkan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para evaluator. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan skenario oleh Madelina dan pembagian ruang zoom. Para peserta dibagi ke dalam 3 ruang yang masing – masing berisi 3 peserta rumah sakit dan 2 evaluator. Terdapat 3 skenario rumah sakit dalam menghadapi situasi awal terjadi bencana yang akan dibahas di setiap ruangan, yaitu 1. Skenario waktu kejadian 0- 2 4 jam pasca bencana, 2. Operasional skenario waktu kejadian 24 – 48 jam pasca bencana, 3. Manajemen relawan skenario waktu skenario waktu kejadian 3 hari pasca bencana.

Di dalam ruangan masing – masing, para peserta diberi pertanyaan oleh para evaluator terkait dengan dokumen HDP mereka dan disesuaikan dengan skenario bencana. Para peserta menjawab dengan antusias, saling mengisi jawaban oleh anggota tim, dan menambahkan jika ada informasi yang kurang. Di akhir sesi, para evaluator telah mencatat hal – hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan terkait dokumen HDP mereka. Pertemuan dilanjutkan esok hari yaitu Kamis (28/7/2022) untuk evaluasi secara keseluruhan.

  

Reporter:

dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana PKMK UGM

{slider title=”28 Juli 2022″ class=”blue”}

Reportase Pelatihan

Table Top Exercise

28 Juli 2022

Pada Kamis (28/07/2022) diadakan pertemuan kedua kegiatan Table Top Exercise (TTX) dokumen perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit secara daring. Acara dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Inti kegiatan hari ini adalah penyampaian evaluasi oleh para evaluator antara lain Happy Pangaribuan, MPH, Madelina Ariani, MPH, dan Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Para evaluator akan memberikan masukan sesuai dengan hasil diskusi kelompok peserta pada hari sebelumnya. Pertemuan kedua ini dihadiri oleh 7 peserta rumah sakit dari total 9 peserta rumah sakit.

Evaluasi yang disampaikan dari berbagai aspek, yaitu pengaktifan tim Hospital Disaster Plan (HDP)/ bencana, operasional, fasilitas rusak dan kekurangan SDM, sistem rujukan, penerimaan relawan, pengumpulan data dan informasi, dan deaktivasi. Tiap peserta rumah sakit mendapatkan evaluasi yang berbeda sesuai dengan kesiapan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. Peserta dapat menyimak evaluasi peserta lain sehingga dapat sekaligus memahami kekurangan apa yang dimiliki dan perlu diperbaiki.

Di akhir sesi, para evaluator mengajak para peserta untuk membuat rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut berisi kegiatan ke depan yang akan dilakukan setelah mendapatkan hasil TTX, target waktu yang akan dicapai, petugas penanggung jawab di tiap rumah sakit, dan informasi tambahan seperti ada rencana akreditasi dalam waktu dekat. Dari rencana tindak lanjut ini, harapannya para peserta dapat memperbaiki dokumen HDP mereka agar siap untuk digunakan jika terjadi bencana.

Reporter

dr. Satrio Pamungkas – Divisi Manajemen Bencana, PKMK UGM

{/sliders}

{/tabs}