Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK – KMK UGM
menyelenggarakan

Free Online Workshop

Logistik dalam Incident Command System (ICS)
Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit

Selasa-Kamis, 21-23 April 2020

Pengantar

Penanganan COVID-19 merupakan hal baru bagi rumah sakit. Sekarang ini penanganan COVID-19 tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19. Melihat pengalaman rumah sakit yang bukan rujukan juga menerima dan melayani ODP dan PDP. Maka mau tidak mau semua rumah sakit harus gerak cepat untuk menilai kapasitas yang dimiliki dalam menghadapi penanganan COVID-19. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini termasuk sistem komando, fasilitas, SDM, dan logistik.

Rumah sakit sudah mengaktifkan tim atau satuan tugas untuk penanganan COVID-19. Tim tersebut terbentuk dalam satu struktur organisasi sistem komando berbasis Incident Command System (ICS) yang mencakup komandan, bidang operasional, logistik, perencanaan dan keuangan/administrasi. Dalam struktur organisasi tersebut telah disertakan alur komunikasi antar bidang (internal) dan komunikasi eksternal. Namun, hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masing – masing bidang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka selama bertugas? Bagaimana RS dapat menjamin kesinambungan pelayanan kesehatannya secara komprehensif yang dapat dicapai dengan menggunakan sistem komando seperti ICS?. Menggunakan pendekatan sistem insiden komando diharapkan RS dapat memanfaatkan struktur yang ada dan komunikasi yang efektif antar bidang, sehingga bidang logistik dapat memenuhi kebutuhan bidang operasional melalui perencanaan yang optimal. Lebih jauh lagi bagaimana RS dapat melakukan identifikasi dan pemetaan sumber daya, baik di dalam maupun di luar RS menggunakan jejaring potensial, baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah seperti relawan dan lembaga swadaya masyarakat.

Seyogyanya masing – masing bidang akan melaporkan permasalahan dan list kebutuhan kepada komandan, kemudian komandan berkoordinasi dengan bidang logistik. Kondisi dan permasalahan yang ada perlu didokumentasikan dan dipetakan untuk dicari jalan keluarnya segera. Situasi ini juga perlu dikomunikasikan dengan baik ke stakeholder lokal maupun nasional sehingga sumber daya dapat terdistribusi dengan baik dan permasalahan kesehatan dapat tertanggulangi. Dengan demikian, tidak hanya rumah sakit, namun stake holder dan masyarakat dengan mudah mengetahui kapasitas dan kebutuhan layanan kesehatan yang dapat diberikan selama penanganan COVID-19.

Tujuan Workshop

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan akan mengadakan Workshop Logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit, workshop ini akan membahas dasar – dasar aspek logistik dalam ICS, alur identifikasi kebutuhan dan perencanaan sumber daya, SOP –SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisinensi permintaan kebutuhan logistic. Workshop ini bertujuan untuk menguatkan aspek logistik dalam ICS pada Penanganan COVID-19 di rumah sakit

Output

• Peserta memahami alur, tugas dan fungsi perencanaan kebutuhan dalam ICS,
• Peserta memahami bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pasokan sumber daya di dalam dan sekitar rumah sakit,
• Peserta memiliki SOP permintaan kebutuhan logistik,

Peserta dan Persyaratan

Peserta workshop adalah peserta yang telah mengikuti workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) dan workshop Komunikasi dalam ICS. Diikuti oleh 3 orang yang tergabung dalam ICS RS dalam Penanganan COVID-19

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis/ 21 – 23 April 2020

Pukul : 10.30 – 12.00 WIB

Agenda Kegiatan

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Logistik dalam ICS Angkatan II
2. Seluruh peserta mengerjakan Kirkpatrick SEBELUM KLIK https://forms.gle/D528oGwaoF6FcLG79
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan penugasan 1

{tab title=”Pertemuan 1″ class=”danger”}

1. Logistik dalam ICS Rumah Sakit pada COVID-19
2. Memproyeksikan dan Memastikan Kebutuhan APD dengan Standard yang Tepat pada COVID-19

Selasa, 21 April 2020

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami kegiatan logistic dalam ICS

Narasumber  :

1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
2. Tim PPI RS

Moderator : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

MATERI

Materi I – Logistik dalam ICS

Penghitungan kabutuhan APD

Pemakaian APD  & Zona  Risiko Infeksi

REFERENSI 

ASHP Statement on the Role of Health-System Pharmacists in Emergency Preparedness

Comodity package presentation COVID-19

COVID-EFST_v1.1_Shared2_final -Yogyakarta

FIP Statement of Policy

Georgia Dept.of Health – NIMS ICS HICS_2014

Hashikura,M – Stockpile of PPE in Hospital Settings PIP 2009

HICS_Guidebook (log 45x hal 63), 2014

ICS organizational structure and elements, hal 8, 2018

INO COVID_Estimation_Scenario_5_10_20_DCP_V7 (250320)

Kepmenkes-059-tahun-2011-Pedoman-Pengelolaan-Obat-dan-Perbekalan-Kesehatan-Pada-Penanggulangan-Bencana

Logistic Chain in Emergency

Major-Incident-Medical-Management-and-Support-Third-Edition

Perka BNPB no 6 tahun 2009 ttg Pedoman Pergudangan

UJPH – Expanding the Pharmacist’s Role in Public Health

VanVactor-HCLogindisasterplanning

WHO PAHO – HumanitarianSupply, 2001

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Workshop “Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit. Workshop ini digelar melalui zoom meeting pada Selasa (21/04) pukul 10.30-12.00 WIB.

Topik kegiatan hari ini adalah “Implementasi Logistik dalam ICS di Rumah Sakit untuk Respond Pandemi COVID-19” disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt (Divisi Manajemen Bencana PKMK FK – KMK UGM). Gde menyampaikan implementasi logistik dalam ICS merupakan upaya untuk memahami tugas dan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan logistik, alur identifikasi kebutuhan, pemetaan kebutuhan, SOP terkait logistik dan alat/platform komunikasi informasi untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi permintaan kebutuhan logistik dalam struktur ICS pada COVID-19, dan memahami pentingnya petunjuk pelaksanaan dalam perencanaan kebutuhan pada COVID-19.

Pada logistik emergency, bagian logistik menyediakan semua kebutuhan dukungan insiden termasuk memperoleh sumber daya dari sumber internal dan eksternal, menggunakan prosedur standar maupun darurat serta permintaan ke rumah sakit lain, mitra perusahaan, dan posko/satgas ad-hoc atau dinas kesehatan setempat. Setiap permintaan sumber daya dari suatu area di rumah sakit harus dilaporkan ke Bagian Logistik menggunakan prosedur juklak yang diuraikan dalam rencana operasi rumah sakit. Apabila di luar rumah sakit, bagian logistik harus menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan

Workshop kali ini juga menghadirkan narasumber Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Sri Purwaningsih, dengan topik “Bijak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Kewaspadaan Pandemi Covid-19”. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan pandemi Covid-19 telah ditetapkan menjadi bencana nasional, namun keterbatasan APD menjadi salah satu isu kunci di tengah pandemi. Keterbatasan APD merupakan barrier untuk meminimalisir risiko penularan khususnya bagi petugas yang bertugas di Rumah Sakit. Dalam rangka menjaga ketersediaan APD ditengah kelangkaan penyedia, pihak manajemen RSUP DR Sardjito melakukan penyusunan bijak penerapan pencegahan dan pemilihan APD berdasarkan dasar – dasar ilmiah, bukti praktik klinik penecegahan infeksi yang reliable.

Sri mengungkapkan mengenai pengaturan alat pelindung diri berdasarkan pekerjaan dan area zonasi yang terbagi tiga zona yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19 melalui pasien, petugas dan pengunjung, serta agar pemakaian APD sesuai kebutuhan. Zona merah adalah area perawatan pasien COVID-19 dimana pada area ini akses terbatas, petugas harus memakai APD seperti yang telah ditetapkan dan melarang pengunjung untuk memasuki zona ini. Zona kuning adalah area perawatan risiko sedang karena adanya kemungkinan dilakukan tindakan aerosol yang membutuhkan APD khusus saat tindakan tersebut. Terakhir, zona hijau adalah area non COVID-19 dimana area ini untuk perawatan pasien non COVID-19, dan menjadi area bebas APD atau dengan APD minimal seperti masker bedah. Selain itu, pihaknya juga memaparkan simulasi kebutuhan APD dengan estimasi kebutuhan untuk 40 pasien rawat jalan dan 10 pasien rawat inap dalam sebulan membutuhkan 900 masker, dan 1.660 sarung tangan. Kebutuhan ini mempertimbangkan kebutuhan masker petugas yang bekerja dan terlibat dalam jejaring pasien serta petugas kesehatan yang non stop bekerja 8 jam dalam satu shift.

Pertanyaan:

1. Naomi dari RSPAU:
   Alur perencanaan kebutuhan logistik di RS melibatkan IC dan bidang terkait di RSPAU adalah kebutuhan logistik dikoordinasikan oleh direktur penunjangan. Alurnya kebutuhan direkap dan didata. Kebutuhan disesuaikan dengan bantuan dari luar yang ada di posko COVID-19 RSPAU yang kemudian disalurkan ke ruangan – ruangan perawatan pasien COVID-19.

2. Kendala paling mendasar dalam ICS Logistik Rumah sakit?
   Gde: Kendala paling mendasar dalam ICS logistik di RS adalah mulai dari komunikasi tim, dan juga pencatatan spesifikasi teknis logistik yang dibutuhkan

Apakah juklak yang ada sudah mengakomodasi sumber daya internal maupun eksternal?

3. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar.

Jumlah pasti logistik di RS kita belum tahu, tapi ada donasi dari LSM dan sebagainya. Juklak sudah jalan, sekarang masih di perbaiki.

Reporter: Candra (PKMK UGM)

{/sliders}

{tab title=”Pertemuan 2″ class=”info”}

Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan antar-Klaster

Rabu, 22 April 2020

Tujuan Pembelajaran Umum : Memahami Komunikasi jejaring untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya ke luar RS (resource mobilization)

Narasumber  : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Moderator     : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

MATERI

Materi II – Interopability ICS dengan Klaster Logistik

COVID-EFST_v1.2_updated-DIY

PENUGASAN

Penugasan Pertemuan 2

Kirim penugasan di sini

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK – KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Workshop “Logistik Dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit. Workshop ini digelar melalui webinar pada Rabu (22/04) pukul 11.00-12.00 WIB. Topik kegiatan hari ini adalah “Interoperabilitas ICS di Rumah Sakit dengan Sistem Klaster Nasional/Daerah dan Antar-Klaster” yang disampaikan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. Gde menyampaikan dalam sistem klaster, yang paling penting di bidang kesehatan adalah klaster kesehatan, klaster logistik dan klaster water and sanitation. Indonesia sudah menerapkan sistem klaster nasional berdasarkan keputusan kepala BNPB tahun 2014 dimana ketika terjadi bencana pada level provinsi dan kabupaten maka pengampu dari kluster kesehatan adalah kementerian kesehatan, logistik diampuh oleh kementrian sosial dan BNPB sebagai koordinator. Sistem klaster saat ini diaktifkan menjadi gugus tugas, dan dibawah gugus tugas ada Incident Command System (ICS).

Lebih lanjut, Gde memaparkan bahwa rumah sakit perlu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi sumber daya kesehatan bersama komponen – komponen kluster kesehatan antara lain lintas aktor, lintas program, lintas sektor, pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha. Lembaga ini sebaiknya dikoordinir oleh dinas kesehatan atau satgas COVID-19. Alur komunikasi untuk menginisiasi permintaan kebutuhan sumber daya keluar rumah sakit pada COVID-19yaitu alur komunikasi dimulai dari end user, bidang operasi / manajer medis untuk menyampaikan ke IC, kemudian IC menginstruksikan ke bidang logistik untuk memenuhi kebutuhan melalui jalur normal, jika tidak bisa (habis), maka IC meminta petugas penghubung untuk menghubungi jalur komando di luar RS, dan mengusahakan sumber daya tambahan/surge, sumber daya tambahan yang diadakan di luar jalur normal harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh end user yang dalam hal ini bidang operasi/ manajer medis. Pada interoperabilitas antara ICS di rumah sakit. Ketua medical support berkoordinasi dengan ketua manajemen support kemudian melaporkan ke IC, IC meminta ke Dinas Kesehatan DIY. Ini ICS dalam HDP rumah sakit sudah terintegrasi dengan rencana operasi Dinas Kesehatan setempat. Ini perlu dituliskan dalam juklak juknis di rumah sakit.

Di akhir sesi, Gde menyampaikan materi “WHO COVID-19 Essential supplies Forecasting Tools (COVID-ESFT) v1.2” yang dikembangkan oleh WHO untuk memperkirakan kebutuhan APD bagi Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit. Tools ini sudah digunakan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga RSUP Dr. Sardjito dengan versi berbeda. Tools ini terdapat 5 steps yaitu 1) menginput angka populasi; 2) paket obat yang dibutuhkan; 3) APD yang dibutuhkan; 4) Health care worker and Summary; dan 5) Pasien dan Tipe kasus.

Diskusi I:

• Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?
• Apakah sumber daya kesehatan di daerah anda terpetakan dengan baik, PMI, LSM, institusi akademik, BUMN, BUMD, swasta dalam rencana kontijensi BPBD/rencana kontijensi kesehatan daerah tersebut?

Jawab:

1. Rumah Sakit Mata Siantar

• Rumah Sakit Mata Siantar tidak termasuk dalam RS penanganan COVID-19, namun kami melakukan tindakan operasi mata. Prosedur sebelum operasi, petugas melakukan tindakan screening. Dalam screening, apabila skornya 3, tenaga medis akan melakukan tindakan operasi dengan menggunakan APD level 2. Tapi apabila skor di atas 3 (dicurigai resiko tinggi COVID-19), tenaga medis tidak melakukan pemeriksaan selanjutnya. Jika skornya 3 ke atas, prosedurnya pemeriksaan ronsen dan rapid test, dan kami tidak ada Tapi rapid test itu opsional bisa dilakukan. Kira – kira setelah melalui ICS, apa tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk mendapatkan rapid test bantuan dari pemerintah?

• Gde: Berdasarkan teori, hal ini merupakan bagian dari analisis resiko. Secara dilematis bisa dikatakan kalau tidak ada rapid test, kita tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan. Jika bisa ditunda maka lebih baik ditunda karena dalam ICS yang terpenting selain sistem komando yang jelas dan terstruktur, juga keamanan dan keselamatan dari tenaga yang melakukan asuhan. Dengan pertimbangan life saving, bila keselamatan tenaga kesehatan tidak bisa dijamin, lebih baik dirujuk atau menunda pelayanan.

• Bella Donna (Divisi Manajemen Bencana PKMK): jadi memang pemberian rapid test dari dinas kesehatan tidak diberikan ke semua RS kecuali RS yang menjadi rujukan COVID-19. Khususnya pada rumah sakit mata, pasti dinas kesehatan tidak akan memberikan rapid test, hanya saja apabila rumah sakit mata memiliki kasus yang harusnya dilakukan operasi, emergensi tetapi ternyata situasinya berisiko tinggi, itu bisa dilaporkan ke dinas kesehatan dan dinkes bisa memberikan rapid test.

Apakah rumah sakit anda termasuk menjadi bagian dari potensi kesehatan (kabupaten/kota/provinsi) dalam dokumen rencana kontijensi daerah?

Gde: Kalau misalnya daerah tersebut (misal Kota Siantar) sudah memiliki kontigensi daerah kemudian diubahnya rencana kontigensi ini menjadi rencana operasi, yang kita harapkan dari Dinas Kesehatan adalah memiliki peta operasi. Peta operasi atau peta respon akan menempatkan Rumah Sakit Mata Siantar, dimana rumah sakit terdekat yang memiliki fasilitas COVID-19. Disinilah fungsi ICS dalam sistem rujukan ini.

Diskusi Ke II

1. Bagaimana rumah sakit anda mmetakan potensi sumber daya diluar RS, apakah disebutkan di dokumen HDP RS anda mengenai caranya?
2. Apakah ada MOU dengan potensi sumber daya diluar RS?
3. Apakah ada mekanisme pendokumentasian sumberdaya yang diberikan disebut di HDP RS anda?

Jawaban/Komentar:

1. RSUP Fatmawati:

Di RSUP Fatmawati, HDP – nya sudah ada, untuk kasus wabah sudah dipetakan, namun kasus ini cukup luar biasa. Koordinasi dengan Pemerintah daerah telah dilakukan karena kebijakan daerah yang akan coba dipakai di rumah sakit kami. Kebijakan yang dikelurkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi RSUP Fatmawati sehingga dapat RS dapat mendukung program daerah. RSUP Fatmawati juga menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini kami sudah cukup banyak menyediakan ruangan penanganan COVID-19 dan akan menambahkan lagi karena diperkirakan bulan depan akan ada peningkatan jumlah kasus. Selain koordinasi dengan pemda, RSUP Fatmawati juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan karena statusnya sebagai rumah sakit pendidikan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini juga dalam rangka menjaring SDM, logistik. Perhitungan untuk kasus covid ini fokusnya pada APD, jadi kita masih mencari. Jadi, struktur ICS yang disampaikan PKMK UGM menjadi panduan kami untuk membuat lebih sempurna.

Jawab:

Gde: Kalau kita pantau setiap hari, even based surveilance dari media, pemerintah daerah sudah memberlakukan PSBB untuk menghambat laju penyebaran virusnya, dan juga kapasitas rumah sakit tidak terlalu terganggu. Kondisi RSUP Fatmawati bisa menjadi lesson learn buat rumah sakit lain, sudah ada bangunan yang disiapkan, HDP sudah jalan, ada perencanaan mengenai surge capacity ke FK UIN Syarif Hidayatullah.

2. Rumah Sakit Charly

Kami sudah mempersiapkan untuk APD – nya. Sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Rumah Sakit Charly mendapatkan bantuan dari organisasi profesi lain. Saat ini Rumah Sakit Charly belum banyak menerima pasien COVID-19. Jadi persediaanya belum terlalu banyak.

Jawab:

Gde: Kita persiapkan sebaik mungkin baik dari bidang logistik maupun bidang perencenaan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus. Tapi sebagai kesehatan harus selalu siap.

3. Joko Prayitno, Rumah Sakit dr. Soedjono

Kalau dari Rumah sakit belum disebutkan mana saja yang akan kerjasama untuk menjadi tenaga bantuan SDM, hanya ada pos relawan di HDP untuk menampung relawan dari berbagai kompetnsi. Untuk MoU dengan institusi lain belum ada, namun setelah mengetahui dan mengikuti acara workshop ini, akan kami tambahkan rencana MoU dengan institusi fakultas ilmu kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya serta ke satuan TNI tetangga yang background kesehatan.  MoU dengan rumah sakit jejaring dan PMI sudah ada serta ke BPBD juga sudah ada.

4. Lousa Endang Budiarti dari Rumah Sakit Bethesda.

Rumah sakit Bethesda, RS swasta di Jogja ditunjuk sebagai rujukan COVID-19. Kita RS juga mempunyai dukungan LSM dan dari Gereja. Selain itu RS Bethesda juga sebagai rumah sakit pendidikan sehingga melakukan pemetaaan yang eksistingnya berdasarkan logistik surge capacity. Dukungan baik dari gereja pendukung, dari universitas, LSM dan warga Jogja sehingga kita selalu ada komunikasi sehingga bisa memenuhi logistiknya melalui jalur sendiri yang storage – nya juga khusus sehingga mudah dikelola. Hal ini melibatkan IT dan Auditor untuk memudahkan. Kita perlu memang memperbaiki berita acara tapi tidak lengkap seperti yang ditunjukkan berita acara dalam pelatihan ini terutama perkiraan finansialnya..

Reporter: Candra, SKM.,MPH

 {/sliders}

{tab title=”Pertemuan 3″ class=”success”}

Presentasi Penugasan Peserta

Kamis, 23 April 2020

Narasumber     : 1. Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
                       2. Tim PPI RS

Moderator        : Happy R Pangaribuan SKM, MPH

Hasil Penugasan

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pelatihan Kepemimpinan Dinas Kesehatan dalam Mengelola Bencana Kesehatan”

Hari III: Sabtu, 25 April 2020

Diskusi Kasus untuk Memicu Pemahaman dan Ide dari Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengelolaan Bencana Kesehatan

Materi ini disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes serta Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes dari PKMK FK – KMK UGM dan dr. Sulung Mulia Putra, MPH dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Surge capacity merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan dalam kondisi situasi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini. Komponen surge capacity meliputi 4S yaitu system, structure, staff dan stuff. System yaitu mengelola regulasi/ kebijakan terkait dengan gugus tugas, peraturan dan sistem komando kemudian mengevaluasi jenis surge yang dibutuhkan oleh masing – masing daerah atau dinas kesehatan. Structure yaitu tersedianya fasilitas peluang yang menyesuaikan ruangan, lokasi dekat dengan pusat pelayanan dan dapat meminimalkan anggaran berupa bangunan non medis dan rumah karantina. Staff yaitu pemenuhan kebutuhan SDM dan perlu diperhatikan terkait dengan adanya relawan, kemampuan dari SDM dalam menangani COVID-19, perlindungan SDM, dan salary dari SDM tersebut. Stuff yaitu melakukan perencanaan pemenuhan peralatan seperti APD, obat – obatan dan lainnya. Keberhasilan surge capacity dapat dicapai dengan melakukan perencanaan dari awal, adanya komando serta koordinasi, manajemen sumber daya, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang jelas, perawatan yang berkualitas, dan mengontrol serta memonitor hubungan rumah sakit dengan rumah karantina.

Kesiapsiagaan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam menghadapi COVID-19 dapat dijadikan pembelajaran untuk dinas kesehatan lain. Dinkes DKI telah melaksanakan rencana pra krisis dan rencana krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tim gugus tugas COVID-19 yang dibentuk hingga ke tingkat RW. Kajian epidemiologis dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan (SDM, logistik dan lain-lain), peningkatan kapasitas dan hal lainnya. Kajian epidemiologis tersebut seperti melakukan perhitungan prediksi kasus dengan membandingkan perhitungan menggunakan teori Ferguson dan kasus real. Pengembangan skenario dilakukan untuk berbagai jumlah kasus setiap bulan. Dinkes DKI membuat berbagai SPO dan juga membuat berbagai himbauan. Terdapat levelling RS yaitu RS rujukan dari Kemenkes sebagai top referral, RS rujukan sesuai dengan PerGub sebagai second line, dan RS jejaring pelayanan non rujukan sesuai dengan surat Kepala Dinkes DKI sebagai third line. Pada level third line, hanya terbatas pada RS dengan jumlah ketersediaan tempat tidur lebih dari 10 sedangkan RS lainnya boleh memberikan pelayanan yang bersifat sementara. Pembagian levelling RS pelayanan COVID-19 ini disesuaikan dengan kemampuan RS dalam memberikan perawatan kepada pasien. Dinkes DKI juga melakukan pendataan eksisting dan pengembangan tempat tidur di RS pelayanan COVID-19 tersebut. Terdapat perluasan jejaring laboratorium ke laboratorium swasta maupun laboratorium di RS lain sesuai dengan persyaratan dan tetap dibawah kendali DinKes DKI. Terdapat 3 sistem pelaporan COVID-19 di DKI Jakarta yaitu DKItanggapcovid.id oleh Pemerintah Provinsi, RS Online oleh Kemenkes, dan Executive Information System (EIS) oleh Dinkes DKI. Dinkes DKI juga mengembangkan sistem informasi pelaporan penyelidikan epidemiologi (PE). Pada tatalaksana pemakaman jenazah COVID-19, Dinkes DKI bekerja sama dengan Dinas Pemakaman DKI Jakarta. Dinkes DKI membentuk tim untuk menangani kematian terduga COVID-19 di rumah. Dinkes DKI telah menyiapkan tempat tinggal sementara untuk tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

Diskusi :

1. Sistem ini mengidentifikasi struktur rujukan rumah sakit, regulasi atau pedoman kebijakan di daerah untuk mengatasi puncak pandemi dan sistem pendanaan dari alokasi dana APBN/APBD, donasi ataupun filantropi. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menjelaskan bagaimana respon pandemi saat ini yaitu diperlukan kekuatan dalam memutus mata rantai penularan dan menurunkan angka kematian. Di Jawa Tengah memiliki 887 puskesmas yang menjadi kekuatan untuk memutus mata rantai dan dapat dibantu dari mitra bidan desa dan kader kesehatan. Selain itu dapat melibatkan sektor lain seperti Linmas dan Kepala Desa. Sistem rujukan RS di Jawa Tengah saat ini terdapat 13 RS Lini 1 menjadi RS Top Refferal, RS Lini 2 dan 141 RS Lini 3. Selain itu diperlukan evaluasi manajemen public health dan manajemen klinis. Alokasi pembiayaan saat ini terjadi refocusing ke pandemi COVID-19, di Jawa Tengah sudah ada donasi dana dan APD ke provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem informasi data sangat penting dengan menampilkan data yang benar ke masyarkat.
2. Struktur ini terkait dengan fasilitas pendukung yang dibutuhkan daerah di masa pandemi ini. Dinas Kesehatan NTB menjelaskan saat ini mempunyai 4 RS Rujukan utama dan 14 RS Daerah dan RS Swasta menjadi RS Second Line rujukan. Dinas Kesehatan NTB berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan ventilator mengantisipasi lonjakan pasien.  Kebijakan yang dilaksanakan di NTB untuk semua pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala maupun tanpa gejala harus dirawat di RS karena akan memudahkan mengontrol perilaku pasien. Sarana pendukung eksternal seperti masker N-95 dan swab, ekstraksi RNA saat ini sangat sulit untuk didapatkan.
   Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan melihat perubahan gugus tugas dan harus disesuaikan dengan struktur tugas tim medis dari pusat hingga ke dinas kesehatan kabupaten/kota dan fasilitas kesehatan. Kalimatan selatan saat ini sedang menangani 132 kasus dan upaya yang dilakukan yaitu dari tingkat puskesmas melakukan tracing pada kelompok cluster. Selanjutnya kelompok ini menjalani pemeriksaan swab dan dikarantina khusus.
3. SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperhatikan saat ini yaitu untuk menangani pasien meninggal. Antisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang sangat besar di bulan Mei, harus dilakukan efisiensi tenaga kesehatan. Seluruh dinas kesehatan diharapkan untuk bekerja sama dengan dinas sosial untuk pemakaman sehingga konsentrasi tenaga kesehatan ada di pelayanan kesehatan. Selain itu perlu perhitungan estimasi jumlah kantung jenazah dan pengadaannya dilakukan sendiri atau ke pusat. Pusat Kritis akan memfasilitasi kebutuhan APD bagi dinas sosial saat melakukan pemakaman.
   Dinas Kesehatan Jawa Tengah sudah melakukan koordinasi dengan IDI Jawa Tengah, koordinator FK Jawa Tengah dan komunitas ini dibagi per wilayah untuk menggerakkan mahasiswa sampai dokter muda membantu pemantauan ODP di karantina dan pemeriksaan perjalanan bagi pemudik. Anggota IDI di kantor cabang yang tinggal di desa wilayah untuk bertanggung jawab dan memantau kondisi di wilayah tersebut.
   Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan upaya untuk memaksimalkan potensi SDM di RS yang tidak secara langsung menangani kasus COVID-19. Dibuka rekrutmen relawan dengan pola insentif yang disejutui Kemenkeu dan Kemenkes bersama dengan BKD.
4. Stuff yaitu untuk peralatan bukan hanya kebutuhan namun juga perencanaan logistik. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pembiayaan dari alokasi dana terutama APBD, gugus tugas nasional dan donasi. Melakukan kolaborasi dengan biro daerah dalam memenuhi APD yang langsung didistribusikan ke dinas kesehatan. Kendala yang dihadapi saat ini yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan alat kesehatan berbahan luar negeri seperti masker N-95.

Reporter: Sita Putri Naditya dan Putu Citta Wicakyani

MMR FK-KMK UGM

{/sliders}

{tab title=”Rundown” class=”yellow”}

{/tabs}