Angkatan IV
Free Serial Workshop Online

Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Selasa – Jumat, 12-15 Mei 2020

oleh

Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM

Pengantar

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP.

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa, bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya.

Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, namun terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Pandemik saat ini disebabkan virus yang sangat menular. Bukan bencana yang bersifat trauma tidak menular. Oleh karena itu, penangananya menjadi lebih sulit karena masalahnya jauh lebih kompleks. Semua rumah sakit yang pernah kami dampingi Hospital Disaster Plan-nya belum ada yang memasukkan pandemi global sebagai ancaman bencana yang mungkin terjadi, yang ada hanya sebatas KLB DBD dan malaria.

Mengingat peran rumah sakit sangat penting pada saat ini baik dalam pelayanan dan manajemen sistem kesehatan di masing-masing daerah maka Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan PKMK FK-KMK UGM menggagas kursus refreshing dalam bentuk workshop online. Kegiatan ini terdiri dari rangkaian workshop yang ditujukan untuk menghadapi pandemic covid-19 sebagai berikut:

1. Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System
2. Workshop Komunikasi dalam Incident Command System
3. Workshop Logistic dalam Incident Command System
4. Simulasi Manajemen Penanganan Covid-19 di Rumah Sakit

Rangkaian workshop ini memilki tujuan masing-masing tetapi saling terhubung hingga pelaksanaan simulasi. Pertama, bagi rumah sakit yang satgas covid-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas covid-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Di workshop pertama ini akan membahas tugas fungsi dan alur pelaporan harian di luar dari situasi normal atau birokrasi sehari-hari. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICSnya. Akan dibahas protap/SOP/alur yang digunakan bagi masing-masing rumah sakit. Diberikan juga inovasi penggunaan applikasi Slack yang lebih teratur dari pada media komunikasi yang telah banyak digunakan seperti grup WA dan email. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. setelah melalui tiga workshop, rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati bersama.

Diharapkan melalui workshop 1. Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System, PPSDM Kementerian Kesehatan dan Divisi PKMK FK- KMK UGM dapat mendukung fungsi manajemen rumah sakit, termasuk menfasilitasi rumah sakit dalam mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana ataupun rencana penanganan covid-19. Sedangkan, bagi rumah sakit yang belum memiliki dokumen HDP dapat segara menyusunnya langkah strategis sesuai dengan kebutuhan penanganan COVID-19.

Tujuan

• refreshing pengetahuan Hospital Disaster Plan/ perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit
• refreshing pengetahuan dan aplikasi Incident Command System di rumah sakit dalam kerangkan Hospital Disaster Plan menghadapi covid-19
• mendiskusikan permasalahan manajemen dalam menghadapi pandemic covid-19 di rumah sakit

Output

• peserta memahami aktivasi ICS di rumah sakit
• rumah sakit memiliki dan mengaktifkan tim bencana untuk menghadapi COVID-19
• rumah sakit mempunyai dokumen HDP yang diperbaharui karena adanya COVID-19

Peserta dan persyaratan

Diikuti oleh 3 sampai 5 orang setiap rumah sakit yang terdiri dari :

• tim HDP rumah sakit,
• pimpinan dan manajemen rumah sakit,
• staf lainnya yang memilik tugas berkaitan dengan pelaksanaan HDP, atau
• satgas covid-19 di rumah sakit dari komandan/ketua, wakil, sekertaris dan ketua bidang-bidang dalam struktur tersebut.

Rumah sakit menjawab survey pendahuluan terkait:

• Hospital disaster plan
• pengetahuan mengenai materi yang akan diberikan/ evaluasi kirkpatrick

Rumah sakit berkomitmen mengikuti rangkaian kegiatan:

• online diskusi
• menjawab penugasan harian sesuai dengan situasi di rumah sakit

Agenda Kegiatan

Persiapan Workshop

1. Seluruh peserta dipastikan masuk ke grup WA Angkatan IV
2. Seluruh peserta mengerjakan survei pendahuluan sebagai berikut:
   • Survei Awal KLIK DISINI
   • Kirkpatrick  silahkan KLIK DISINI
3. Seluruh rumah sakit yang terdaftar mengikuti workshop akan diberikan sertifikat sebagai peserta workshop (participant certificate) dan rumah sakit juga akan mendapatkan sertifikat telah menyelesaikan workshop (accomplishment certificate) dengan memenuhi syarat dibawah ini:
   • mengirimkan survei Hospital Disaster Plan
   • mengerjakan Kirkpatrick evaluation sebelum dan sesudah workshop
   • kehadiran online diskusi
   • pengerjakan tugas hari 1, 2 dan 3

{tab Pertemuan 1}

HDP dalam SNARS dan Penugasan

Selasa, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran: Memahami Rencana Penanggulangan Bencana di RS atau Hospital Disaster Plan (HDP) sesuai SNARS

Pembicara : Dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

MATERI

ICS dan HDP dalam SNARS – dr Bella

PENUGASAN

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGm “Pembukaan oleh Kepala PPSDM Kemenkes”

Workshop online dengan tema Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System (ICS) diselenggarakan oleh Badan PPSDM Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan FK- KMK (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang meliputi 4 tahap yaitu:

1. Workshop HDP berbasis ICS dalam Menangani Pandemi COVID-19
2. Workshop Komunikasi dalam ICS Penanganan Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit;
3. Workshop Logistik dalam ICS Penanganan Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit;
4. Simulasi Manajemen Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, dr. Achmad Soebagio Tancarino, MARS dimana pihaknya menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk Rumah Sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun karena nilai untuk HDP hanya 20% saja, maka seringkali RS hanya sekedar membuat dokumen dan tidak sempat mensosialisasikannya ke seluruh staf dan tidak menjadikannya sebagai budaya yang harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini juga yang menyebabkan Rumah Sakit kewalahan, karena belum menerapkan dokumen perencanaannya. Bagaimana analisis risiko rumah sakit apabila menghadapi lonjakan kasus, bagaimana berkomunikasi dengan dinas kesehatan untuk rujukan pasien, bagaimana menanamkan pemahaman pada seluruh staf bahwa mereka harus mengikuti alur yang telah dibuat saat aktivasi tim bencana, dan sebagainya. Oleh karena itu RS harus menghidupkan kembali HDP dan mensosialisasikan.

Bencana non alam seperti COVID-19 pada dasarnya memiliki konsep penanganan bencana yang hampir sama dengan bencana alam, tetapi memiliki permasalahan yang lebih kompleks dalam hal penanganannya karena virus tersebut sangat menular. RS harus membuat dokumen perencanaan untuk mengatasi bencana non alam agar situasi ini tidak menjadi lebih berat lagi. Peran RS sangat penting terutama bagi pasien COVID19 agar dapat memberikan pelayanan lebih canggih untuk kesembuhan pasien dan juga mempersiapkan apabila ada lonjakan pasien.

Adapun tujuan dari rangkaian workshop ini adalah: pertama, bagi rumah sakit yang satgas COVID-19/ ICSnya sudah berjalan akan dibantu mengevaluasi sistem pembagian tugas, alur komunikasi dan perencanaannya. Sedangkan rumah sakit yang belum membentuk satgas COVID-19 atau belum memiliki HDP dan ICS dapat segera membentuk. Kedua, rumah sakit diajak untuk mengaplikasikan alur komunikasi dari ICS–nya. Ketiga, berdasarkan skenario yang ada di wilayah kerja masing-masing rumah sakit, rumah sakit diajak untuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan, dan mengkomunikasikan kebutuhan logistik sesuai kapasitasnya. Keempat. rumah sakit akan diajak untuk melakukan simulasi online berdasarkan perhitungan dan rencana operasi yang sudah disepakati Bersama. Badan PPSDM siap memfasilitasi pelatihan-pelatihan terkait covid dengan menggunakan media online.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi HDP dalam Akreditasi SNARS”

Sesi kedua adalah sesi pemaparan materi HDP dalam Akreditasi SNARS (Menilai Kesiapan RS saat ini) yang disampaikan oleh dr. Bella Dona, M.Kes. Pada sesi ini ditegaskan lagi bahwa workshop ini bukan untuk melatih menyusun HDP melainkan mereview HDP dimana saat ini mengalami bencana non alam yang mengakibatkan terjadi pandemic, karena banyak pasien sehingga terjadi lonjakan pasien harapannya RS yang sudah mempunyai HDP bisa diaktifkan untuk menilai kesiapan RS.

Memahami regulasi manajemen disaster, memahami mengidentifikasi bencana internal dan eksternal, memahami self assessment ini sangat diperlukan untuk menilai kesiapan yang ada saat ini di RS. Dalam MFK 6 itu ada 4’S’ yang meliputi system, staff, stuff dan structure yang perlu disiapkan dalam kapasitas lonjakan. Ada sistem yang dibangun RS dalam HDP ini siapa yang memimpin (komando), siapa pelaku (operasional), apa yang diperlukan (perencanaan), logistic harus bisa dipenuhi dan keuangan.

Peran RS sebagai rujukan maupun non rujukan harus menyiapkan SOP yang dibutuhkan saat ini untuk membuat skenario baik itu bencana alam, bencana non alam (COVID- 19) maupun sosial. Menurut WHO, RS tidak punya kasus minimal menyiapkan fasilitas kesehatan COVID-19 dan mengatur sistem skrining dan triase. RS juga harus bisa melakukan self assessment dan ini harus dilakukan benar-benar untuk mengetahui kapasitas RS.

Kesimpulannya adalah rencana kesiapsiagaan RS COVID-19 efektif bila merujuk Peraturan Pemerintah, Kemenkes, Asosiasi RS, sesuai standar Akreditasi, sudah melatih staf terkait covid-19, mencegah penyebaran COVID-19 di dalam fasilitas, mengidentifikasi dan mengisolasi pasien dengan kemungkinan COVID-19 dan menginformasikan staf ruangan yang benar dan otoritas kesehatan masyarakat, perawatan untuk sejumlah pasien dengan COVID-19 yang dikonfirmasi atau suspek, menjadi bagian dari operasi rutin, berpotensi merawat lebih banyak pasien dalam konteks peningkatan wabah sambil mempertahankan perawatan yang memadai untuk pasien lain, memantau dan mengelola tenaga kesehatan yang mungkin terpapar COVID-19, berkomunikasi secara efektif dalam internal dan rencana untuk komunikasi eksternal yang sesuai terkait dengan COVID-19.

Sesi berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui chat zoom yang disampaikan oleh peserta dan dijawab secara langsung oleh Narasumber diantaranya :

1. dr. Ridma Irsyam Septiadi (RS Sari Mulia Banjarmasin):

Instalasi gawat darurat telah mempunyai ruang dekontaminasi sesuai dengan butir 1 – 6 pada maksud dan tujuan (D,O,W). Apakah ruang dekontaminasi ini masih berlaku?

Jawaban Narasumber:

Ruang dekontaminasi masih dipakai karena termasuk dalam Hazard , tetapi khusus untuk COVID-19 belum masuk dalam akreditasi SNARS. Sebaiknya konsentrasi bagaimana menangani COVID-19 secara terencana dan tertulis. Hal ini dapat dijadikan untuk penilaian akreditasi yang akan datang

2. Ns. Eko Harsono, S.Kep (RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung):

Di IGD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek lampung dan ruang isolasinya harus melewati ruang-ruang yang lain, saat ini dibuat alur tersendiri untuk COVID-19, apakah dibenarkan?

Jawaban Narasumber:

Memang harus dibedakan jalur UGD untuk pasien umum dan jalur UGD khusus untuk pasien COVID-19 dimana hal tersebut untuk meminimalisir transmisi.

3. dr.Resi Lystianto Putra Perdana (RSNU Jombang):

Apakah diperlukan ruang triase khusus airbone di UGD, melihat pasien corona bisa berubah sifatnya dari droplet ke aerosol, dimana ruang airbone dikhususkan apabila pasien mau direncanakan tindakan yang beresiko menimbulkan Aerosol?

Jawaban Narasumber:

Melakukan prosedur triase untuk menentukan apakah pasien akan diarahkan ke UGD umum atau UGD khusus COVID-19. Untuk petugas sendiri sudah menggunakan APD. UGD umum / biasa menggunakan APD level 1, Triase menggunakan APD level 2, untuk UGD COVID-19 menggunakan APD level 3 atau 4.

4. dr. Nur Iffah (RSI Pati):

Apakah tim HDP ini harus dibuat baku untuk 3 macam bencana ataukah disiapkan untuk masing2 jenis bencana? kemudian untuk signasi merah, kuning, hijau berlaku juga untuk COVID-19 sedangkan RS tidak memiliki IGD khusus COVID-19? Untuk ruang dekontaminasi COVID-19 apakah harus dibuat khusus untuk mendisinfeksi pasien ODP/OTG/PDP? Terakhir, apakah ruang triase khusus covid boleh dilakukan diluar ruang IGD dengan design Udara terbuka?

Jawaban Narasumber:

Di RS, HDP hanya ada 1 tim besar tetapi untuk operasionalnya dapat dibagi tim – tim kecil untuk mengatasi bencana (terutama apabila ada 2 kejadian bencana yang terjadi bersamaan). RS harus memiliki networking, maka apabila ada bencana dan tidak dapat diatasi sendiri oleh RS, maka dapat meminta bantuan SDM dari instansi di luar RS. Hal tersebut juga dapat dipersiapkan sebelum terjadinya bencana.

5.Anggi setiawan (RSUM Metro Lampung):

Saat ini banyak pasien yang berbohong dengan riwayat penyakitnya. RS sudah menyiapkan ruang dekontaminasi dan triase sendiri untuk curiga covid hanya saja terkendala banyak pasien yang lolos masuk ke UGD/triase umum. Bagaimana cara skrining yang tepat agar meminimal kan pasien-pasien curiga covid tidak tembus ke ruang triase umum dengan minimnya SDM?

Jawaban Narasumber:

Skrining terhadap pasien sudah dilakukan diawal dengan cek lab (darah lengkap, thorax, lebih baik lagi rapid test), sehingga harapannya pasien dapat diputuskan apakah akan ditempatkan di UGD umum atau UGD Covid-19. Demikian juga di poli umum, sebaiknya dilakukan skrining yang lebih tegas terhadap semua pasien yang berobat. Untuk mencegahnya, dilakukan skrining awal yang lebih tegas. Apabila dimungkinkan diberikan tambahan form yang di tandatangani oleh pasien terkait kejujuran yang dapat diberikan sanksi apabila melanggar.

6.Gede Wardana (Bapelkes Bali):

Apa beda HDP dengan BCP (Bussines Continuity Plan) ,atau HDP bagian dari BCP?

Jawaban Narasumber:

BCP adalah bagian dari HDP dan hal tersebut dibuat setelah masuk recovery dimana kurva penyebaran penyakit sudah landai.

7.Sahruna Majid, S.Kep (RSUD haji Makassar):

Bagaimana dengan mitigasi bencana, Kita terlalu lengah sehingga tidak preparedness. Misalnya RS sebagai penyangga, Sebagian besar pasien yang datang adalah pasien umum. Apabila Ada 1 pasien yg OTG, hasil testnya 5 hari kemudian. Antisipasi apa yang harus dilakukan ?

Jawaban Narasumber:
Pada saat presiden sudah menyatakan darurat covid pada pertengahan Februari kemudian kasus Covid-19 pertama terjadi awal Maret, seharusnya kita sudah proses preparedness. Persiapan sebelum tanggap darurat adalah Budaya HDP. Apabila sudah memiliki HDP, begitu mendengar ada kasus, maka sdh mulai diaktifkan tim HDP. RS yang bukan RS rujukan mengatur sistem skrining dan triase. Apabila di RS ada OTG yang lolos, baru ketahuan 5 hari kemudian, maka harus di lakukang tracing dan di karantina selama 14 hari.

Kegiatan Sesi Workshop Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ditutup oleh moderator dengan mengingatkan kepada semua peserta untuk menyelesaikan tugas yang harus dikumpulkan maksimal jam 15.00 WIB pada hari ini dimana besok akan dibahas oleh narasumber dan fasilitator.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

{tab Pertemuan 2}

Incident Command System berdasarkan HICS dan MIMMS untuk menghadapi covid-19

Rabu, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran : Memahami Sistem Komando di RS

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

MATERI

Materi 2 – ICS & HDP Covid19 – dr Hendro

PENUGASAN

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Hari kedua workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dengan materi ‘’Incident Command System dalam Hospital Disaster Plan’’ menghadirkan narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Sebelum materi dimulai moderator menyampaikan tentang hasil analisis dari tugas 1 Self-Assessment mengenai kapasitas sistem komando di RS berdasarkan Hospital Safety Index (HSI) dan gambaran HDP, dimana dari 40 RS peserta pelatihan ada 19 RS yang sudah mengirimkan tugasnya melalui email pada 12 Mei 2020. Rumah Sakit yang sudah mengirimkan laporannya diantaranya adalah: RSI Unisma Malang, RSNU Tuban, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung, RSUP Dr. Tadjudin Chalid Makassar, Klinik TMC Nu Situbondo, RSUD Haji Makassar, RSI Jakarta Cempaka Putih, RSUD Undata, RSU Sis Al Jufri, RS NU Jombang, RS NU Banyuwangi, RSI Mabarrot MWC NU Bungah Kab. Gresik, RSUD Pandan Tapanuli Tengah, RSUD Uangaran, RS Sari Mulia, RS Islam Pati, RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, RSUD Wonosari Kab. Gunung Kidul, dan RS Awal Bros Bekasi. Dari hasil analisis diketahui bahwa sebagian besar RS termasuk siaga sedang berdasarkan HSI.

Dalam pemaparannya narasumber menyampaikan bahwa Incident Command System (ICS) merupakan suatu sistem yang meliputi petugas, aturan, prosedur, fasilitas dan peralatan, yang diintegrasikan dalam suatu struktur organisasi yang dibuat untuk memperbaiki respon terhadap keadaan darurat dalam bentuk apapun. Organisasi ICS itu fleksibel, dapat ditingkatkan/eskalasikan, mengakomodir petugas dari berbagai instansi untuk bekerja sama secara efektif dan ada standard prosedur yang memungkinkan komunikasi antar unit berjalan sehingga peran ICS itu supaya HDP berjalan optimal. Komandan dalam ICS adalah orang mampu memahami dan menghadapi masalah bencana, mempunyai tugas menghadapi bencana sampai bisa teratasi, atau digantikan orang lain yang lebih kompeten, atau sampai ditunjuk orang lain sebagai komandan.

Keuntungan dari ICS itu bisa membagi tugas pada setiap personil sampai habis, adanya kejelasan alur komando dan komunikasi diantara satuan kerja dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan. Hal yang menjadi fokus saat COVID-19 ini surge capacity, unified command, data informasi terpadu dan networking. Surge capacity meliputi pengelolaan resource dan keilmuan. WHO menyebutkan saat kejadian COVID-19 ini sebagai pandemi karena asalnya belum diketahui, tempatnya itu dimana dan transmisinya belum jelas sehingga ini dibutuhkan keilmuan. Selain itu juga dibutuhkan networking dimana RS itu harus ada kerjasama dengan pihak luar karena belum semua RS sudah bisa melakukan pemeriksaan covid.

Manajemen kedaruratan adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat, dan pemulihan darurat. Business Continuity Plan (BCP) dapat didefiniskan sebagai rencana dalam merespon keadaan darurat , operasi backup dan pemulihan pasca bencana dimana memungkinkan mengembalikan sistem ke kondisi normal dengan cepat setelah terjadinya bencana yang mengganggu keberlangsungan perasional perusahaan / RS.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi sharing dan diskusi narasumber dengan RS Sari Mulya Banjarmasin”

Sesi berikutnya adalah sesi sharing dan diskusi antara perwakilan RS dan Narasumber baik secara langsung ataupun melalui zoom chat diantaranya :

1.RSUD Pandan, Tapanuli Tengah:

RSUD Pandan, Tapanuli Tengah merupakan RSUD darurat. RSUD Pandan Tapanuli Tengah langsung menyiapkan gedung (UGD COVID-19) dan tenaga dengan menggunakan APD level 3 begitu ada pandemic. Sebelumnya ada kasus 4 pasien dengan status PDP, 3 orang dunia sudah dilakukan rapid test tetapi belum sempat dilakukan swab. Dari hasil rapid test diketahui 1 orang reaktif sehingga dilakukan tracing, orang yang kontak erat dengan pasien melakukan isolasi mandiri. 1 orang yang hidup sudah dirujuk dan dirawat di RS rujukan dan masih menunggu hasil swab. RS Tapanuli Tengah belum mempunyai HDP, pada saat terjadi pandemi, RS langsung membuat tim Satuan Tugas tapi belum berjalan secara optimal.

Tanggapan Narasumber :

Dengan adanya pasien yang meninggal dan hasil rapid test menunjukkan reaktif, bisa jadi yang ada di RS banyak yang menjadi ODP dan harus dilakukan tracing yang kontak erat dengan pasien. Belum adanya HDP tetapi satgas sudah dibentuk tidak menjadi masalah yang terpenting jalan dulu untuk penanganan COVID-19. Setelah Penanganan COVID-19 selesai bisa segera dibentuk HDP.

2.RSUD Haji Makasar:

RSUD Haji Makasar termasuk RS darurat. Di Makassar terdapat 3 RS Rujukan untuk menangani kasus ringan dan sedang, 2 RS untuk rujukan kasus berat. RS Haji Makassar melakukan skrining pasien dengan status ODP. Apabila status pasien ODP naik menjadi PDP, maka dilanjutkan pemeriksaan PCR. Apabila pemeriksaan PCR positif, maka akan dirujuk ke RS Rujukan. Untuk kasus OTG, di Makassar disediakan hotel yang digunakan untuk isolasi.

Tanggapan Narasumber:

Bagaimana dengan sistem rujukan, siapakah yang mengkoordinir? Dengan menggunakan aplikasi SISRUTE, apabila ada masalah langsung diambil alih oleh satgas dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan, TNI dan semua stakeholder terkait.

3.RS Sari Mulya Banjarmasin:

RS Sari Mulya merupakan RS tipe C dan bukan RS rujukan ataupun RS darurat tetapi menerima pasien rujukan dari puskesmas dan pasien mandiri. Sudah dimaksimalkan untuk pelayanan pasien ODP dan PDP ringan. Pemeriksaan skrining dilakukan di UGD. PDP dilihat dari hasil pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan rontgent. Apabila menagarah ke COVID-19, maka dirujuk. RS tidak merawat pasien PDP yang dicurigai Positif COVID-19. Pemeriksaan skrining pasien yang tidak mengarah ke COVID-19 yang membutuhkan rawat inap, maka dimasukkan ke bangsal rawat inap biasa. Tetapi, apabila di kemudian hari ada ciri-ciri yang mengarah ke COVID-19, maka langsung dipindah ke ruang isolasi. Apabila dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif, maka langsung dirujuk. Cukup sulit untuk mendapatkan rapid test. RS selalu melaporkan hasil pemeriksaan pasien, meskipun belum maksimal dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan untuk dilakukan tracing. Untuk APD selalu disiapkan. Dimaksimalkan APD level 2 dan level 3 untuk ruang isolasi, UGD dan Ruang Tindakan. Pengambilan sample dilakukan di ruang isolasi dengan APD level 2. Sudah membentuk SK dengan nama SK Penanganan Kasus Covid tapi dengan struktur organisasi tidak selengkap HDP.

Tanggapan Narasumber:

Untuk tracing harus diawasi. Memisahkan poli umum dan poli COVID-19. Jangan sampai melepas HDP, karena HDP adalah Tim yang besar, kemudian didalamnya ada tim COVID-19 dan K3. K3 seharusnya bagian dari HDP bukan sebaliknya.

4.RS NU Banyuwangi:

RS NU Banyuwangi tidak masuk RS rujukan hanya RS transit saja. Sampai saat ini belum merawat PDP hanya ODP yang perlu rawat inap. Jika perlu dirujuk maka akan dirujuk. APD level 1 digunakan untuk Rekam Medik, IT dan Gizi. APD Minimal level 2 apabila bersinggunggan dengan pasien. APD level 3 di ruang Tindakan yang menimbulkan aerosol, poli gigi. Skrining dilakukan di awal. Apabila ada batuk, pilek, demam , sesak nafas masuk ke UGD isolasi, tetapi apabila tidak ada gejala-gejala tersebut maka bisa masuk ugd umum. Begitu pula yang berlaku di poliklinik. Tim Satgas sudah disusun tetapi secara struktur berbeda dengan HDP, hanya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Tanggapan Narasumber:

Untuk struktur Tim Satgas apabila belum sempurna bisa diperbaiki yang terpenting prinsip – prinsip terpenuhi, bagaimana membagi tugas (who doing what), kejelasan alur komando (communication) dan pengembangan operasi apabila diperlukan (what if). Jika ketiga hal tersebut sudah jalan artinya ICS di rumah sakit sudah aktif.

5.RSI Pati :

Bagaimana cara menyusun BCP setelah pandemic mereda sedangkan di seluruh dunia kita tau bahwa setelah pandemic pelayanan kesehatan tidak akan sama lagi. Apakah gambaran BCP – nya bisa disamakan seperti dulu setelah swine flu mereda sedangkan kita tidak tahu bagaimana implikasinya lebih jauh terkait regulasi pelayanan, stakeholder asuransi dll.

Bapelkes Bali :

BCP belum menjadi salah satu standar dari akreditasi RS. Di negara maju, BCP sudah menjadi bagian dari syarat akreditasi.

Tanggapan Narasumber:

BCP tidak pernah dibicarakan karena selama ini sangat pendek waktu tanggap daruratnya. Setelah adanya COVID-19 ini dan tanggap darurat Panjang, maka BCP harus mulai dipertimbangkan mulai sekarang. Cara menyusunnya masih dipelajari. Saat status pra bencana maka sudah disusun HDP, saat status bencana apabila ada satgas COVID-19 maka dimasukan dalam HDP dab diaktifkan dan saat status pasca bencana dapat disusun BCP apabila sudah mulai normal Kembali.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

{tab Pertemuan 3}

Networking Rumah Sakit dalam Menghadapi Covid-19

Kamis, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Umum Pembelajaran  : Memahami Jejaring antar rumah sakit di daerah dalam penanganan covid-19

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

MATERI

Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Sistem Rujukan Penanggulangan Covid-19

PENUGASAN

Bahan penugasan di sini

Kirim penugasan di sini

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Hasil Penugasan dari RS Sari Mulia”

Hari ketiga workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dengan materi ‘Networking Rumah Sakit Dalam Menghadapi COVID-19’’ menghadirkan Narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Sebelum materi dimulai, moderator menyampaikan hasil analisis dari penugasan 2 yaitu: menyusun struktur pengorganisasian untuk penanganan COVID-19 atau merevisi yang sudah ada; membuat rincian tugas dan pengalihan wewenang. Sebanyak 18 RS sudah mengirimkan penugasan hingga14 Mei 2020 pukul 06.00 WIB. Review dari hasil penugasan tersebut antara lain:

1.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

RS Abdul Moeloek Lampung memiliki Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19. Pembagiaan tugas sudah dibagi habis dan ada penugasan yang jelas. Ketua Umum sebagai Komandan, Wakil ketua Umum sebagai LO, Tim II berfungsi sebagai perencanaan, Tim IV berfungsi sebagai Safety Officer, Tim V berfungsi sebagai logistic, Tim VIII berfungsi sebagai keuangan. Executive Agency yang membawahi ketua pelaksana dan 9 tim yang masing-masing tim ada sekretaris. Koordinator berfungsi sebagai Medical Staff Ahli dimana uraian tugasnya antara lain membuat kebijakan tata laksana klinis, membuat SOP, memberikan pertimbangan, memberikan masukan teknis maupun non teknis, melaksanakan Tindakan – tindakan klinis. Alur komunikasi sudah terlihat dan ada pelaporan. Salah satu contoh yaitu sekretaris melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pelaksana Satgas COVID-19. Dalam tim satgas sudah ada pengalihan fungsi wewenang/ cadangan.

2.RSUD Wonosari Kab. Gunung Kidul:

RSUD Wonosari memiliki Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ketua sebagai komandan, sekretaris, koordinator bidang pelayanan anggota dan koordinator bidang sarana prasarana anggota sebagai operasional, Humas, Keuangan, logistik. Pembagian tugas tidak melampirkan tupoksi dan belum ada alur komunikasi serta pengalihan fungsi wewenang / cadangan.

3.RS Sari Mulia Banjarmasin:

RS Sari Mulia sudah memiliki Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ketua sebagai komandan, Wakil sebagai LO, sekretaris, anggota tim dokter dan tim keperawatan sebagai operasional, PPI dan K3 sebagai Safety, Tim juru bicara sebagai humas, tim manajemen sebagai keuangan, perencanaan dan logistik. Dari hasil penugasan belum ada pembagian tugas, alur komunikasi. Pengalihan fungsi wewenang/ cadangan terdiri dari 2 orang wakil.

4.RSUD Tarakan :

RSUD Tarakan memiliki Tim Penanggulangan Emerging Diseases. Ketua sebagai Komandan, Wakil Ketua sebagai LO, Sekretaris, PJ rawat inpa, PJ IGD dan Rawat Jalan sebagai Operasional, PJ Farmasi, PJ Pendaftaran, PJ Perlengkapan, PJ Security sebagai Logistik.Pembagian tugas dan Alur komunikasi sudah dilengkapi. Sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan.

5.RS Samaritan Palu:

RS Samaritan Palu memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19. Pembagian tugas sudah dilengkapi. Alur Komunikasi sudah dilengkapi, sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan. Revisi yang dibuat sudah sesuai, yakni menambahkan tugas/ bidang perencanaan

6.RS NU Tuban:

RS Nu Tuban sudah memiliki Tim Penanganan Covid-19, namun belum ada pembagian tugas dan alur komunikasi. Dalam tim sudah ada pengalihan fungsi wewenang/cadangan. Revisi yang dibuat sudah sesuai yaitu Incident Commander, LO, seksi operasional dan pelayanan medis masih dihandle oleh satu orang yang sama.

7.RS NU Banyuwangi:

RS NU Banyuwangi memiliki Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 dan sudah menyusun pembagian tugas dan alur komunikasi. Pengalihan fungsi wewenang / cadangan belum disiapkan.

8.RSUD Pandan Tapanuli Tengah:

RSUD Pandan memiliki Tim Gugus Cepat Pengendalian Bencana COVID-19. RSUD Pandan juga sudah menyusun pembagian tugas, alur komunikasi dan pengalihan fungsi wewenang/cadangan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan materi terkait alur rujukan dan rujuk balik”

Setelah sesi review oleh moderator selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Narasumber menyampaikan bahwa masalah yang ada saat ini antara lain belum adanya kelas RS, belum adanya sistem rujukan dan belum adanya sistem manajemen untuk data dan informasi. Pasien bisa masuk dari Puskesmas, RS Triase atau RS Rujukan Penyangga. Pasien PDP suspect dan pasien positif diarahkan ke RS Rujukan Pusat, apabila tddak dapat tertampung maka ke RS Rujukan Penyangga. Rujukan balik dari RS Rujukan Pusat dan RS Rujukan Penyangga adalah ke RS COVID atau Puskesmas untuk surveillance lebih lanjut. RS Rujukan Pusat adalah RS yang mempunyai kemampuan merawat pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai dengan kritis, memiliki ruang rawat isolasi dengan tekanan negatif, memiliki tenaga pelaksana dengan dilengkapi APD level 1-3 dalam jumlah cukup. Di Provinsi DIY yang menjadi RS Rujukan Pusat adalah RS Sardjito. Sedangkan RS Rujukan Penyangga antara lain: RS Hardjo Lukito, RSUD Jogja, RSU PKU Bantul, RS UII, Rs Bethesda, RS panti Rapih, RS PKU Kota, RSUD Wonosari, RS Nyi Ageng Serang.

Untuk mengatur sistem rujukan bisa menggunakan SISRUTE dan adanya Call Center untuk mengetahui update data ketersediaan tempat untuk pasien PDP kritis, berat dan sedang yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Propinsi. Call Center inilah yang akan mengarahkan rujukan pasien ke RS Rujukan Pusat dan RS Rujukan Penyangga. Yang paling penting RS harus rajin mengupdate data pasien ke Call Center. Bagaimana perawatan pasien OTG dan pasien dengan gejala ringan tanpa komplikasi yaitu dengan isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dilakukan dirumah atau di puskesmas dengan menggunakan APD level 1.

Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi antara peserta dengan narasumber, antara lain :

1.RSI Pati:

Ketika komandan hanya bertugas pada saat jam dinas saja, bagaimana dengan pengalihan tugas komandan di luar jam kerja ? karena di RSI Pati yang bertugas sebagai komandan di luar jam kerja bertugas sebagai dokter jaga di IGD.

Tanggapan Narasumber:

Siapapun bisa menjadi komandan pada saat pertama kali terjadi bencana.

Apabila terdiri dari banyak orang maka sebaiknya tidak merangkap di dua level supaya tidak terlalu banyak beban kerjanya, tetapi apabila sedikit orang maka boleh merangkap. Yang boleh merangkap adalah orangnya, tetapi bukan kotaknya. Tidak boleh digabung antara tim logistik dan operasional karena berbeda tanggung jawabnya.

Apabila komandan merangkap sebagai dokter jaga tidak masalah, tetapi pada saat yang tidak bersamaan. Dokter pengganti yang bertugas sebagai komandan harus masuk ke dalam tim juga supaya paham terhadap permasalahan dan tugas-tugasnya.

2.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

Ada 1 staf ahli (mantan Direktur RS) yang ditunjuk dengan terbitnya SK dari Gubernur. Tim operasional terdiri dari Tim I (preventif dan promotif) dan Tim II (diagnostik dan kuratif). Dari biro hukum keluar pola jabatan dengan struktur tersebut.

Tanggapan Narasumber:

Sistem komando bersifat fleksibel disesuaikan dengan ekskalasi yang ada. Struktur yang saling berhubungan dapat digabung menjadi 1 tim, yaitu tim 1 (promotive dan preventif) dan tim 2 (diagnostic dan kuratif) digabung menjadi Tim Operasional, tim 3 (supporting) dan tim 5 (donasi dan logistik) digabung menjadi Tim Logistik, tim IV (PPI) menjadi Tim Planning, tim 8 (klaim dan insentif) menjadi tim keuangan, untuk relawan bisa dimasukkan dalam tim LO atau sekretariat. Komandan adalah ketua pelaksana yang membawahi LO, humas, tim pakar dan safety. Komandan sebaiknya yang bisa 24 jam melaksanakan tugas dan bisa bergantian.

3.RS Samaritan Palu:

RS Samaritan Palu memiliki staf terbatas dan struktur organisasi yang sederhana. Melayani pasien – pasien dengan status ODP.

Tanggapan Narasumber :

Dengan kondisi staf yang terbatas maka tugas bisa dirangkap asalkan jelas. Misalnya, komandan apabila seorang dokter maka bisa merangkap ke tim operasional. Apabila komandan bukan seorang dokter, bisa merangkap ke tim administrasi atau perencanaan atau keuangan. Intinya untuk pembuatan struktur disesuaikan dengan situasi setempat.

Permasalahan COVID-19 ini biasanya terkait dengan minimnya APD dimana skrining dilakukan tanpa APD. Kemampuan suatu Pusat Pelayanan Kesehatan dalam melayani pasien Covid-19 dapat dilihat dari seberapa kemampuan RS tersebut untuk menyediakan APD. Apabila RS tidak memiliki APD yang memadai, maka sebaiknya tidak menjadi RS Rujukan, karena akan membahayakan tenaga Kesehatan, pasien dan masyarakat.

4.RSU Sis Al Jufri Palu:

RSU Sis Al Jufri menerima pasien PDP dan meninggal di UGD tetapi belum mempunyai protokol pemulasaran jenazah. Bagaimana untuk solusinya?

Tanggapan Narasumber :

Apabila bukan RS Rujukan dan tidak memiliki kemampuan dalam hal penanganan COVID-19, sebaiknya dirujuk ke RS Rujukan. Apabila ada pasien PDP yang meninggal dunia, maka RS Rujukan yang akan mengambil pasien tersebut menggunakan ADP dan yang melakukan pemulasaran.

5.RSUD Undata Palu:

Gubernur sudah mengeluarkan SK alur rujukan dan RS juga sudah menerima tetapi sosialisasi SK tersebut kurang. Dikarenakan kapasitas RS terbatas dan call center juga belum ada akibatnya RSUD Undata mengalami overload pasien.

Tanggapan Narasumber :

Seharusnya dibuat skenario untuk menambah RS Rujukan dimana hal tersebut untuk mengantisipasi jika RS Rujukan mengalami overload pasien. Perkiraan puncak COVID-19 sampai sekarang belum diketahui jadi dengan adanya skenario maka sebelum terjadi lonjakan sudah ditunjuk RS Rujukan tambahan.

6.RS Sari Mulia Banjarmasin:

Saat ini kondisi di Banjarmasi ada 2 RS Rujukan dan sudah penuh sehingga tidak bisa lagi menerima pasien rujukan COVID-19. Hal ini menyebabkan RS swasta seperti RS Sari Mulia merasa was-was. Saat ini RS Sari Mulya hanya menerima dan merawat pasien OTG atau ODP. Belum ada arahan dari Gubernur untuk merawat pasien PDP. Mohon sarannya apabila ada pasien PDP datang ke RS kami sedangkan peralatan belum maksimal?

Tanggapan Narasumber :

Melihat dulu kapasitas RS untuk bisa menerima atau menolak pasien COVID-19. Apabila memang RS belum memiliki kapasitas untuk merawat pasien harus berani menolak karena ini bisa membahayakan pasien, masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebaiknya meminta ke Gubernur untuk menambah RS Rujukan dengan komitmen melengkapi peralatan dan APD.

Kegiatan workshop ditutup oleh moderator dengan menjelaskan penugasan hari ini yaitu menceritakan atau memberikan gambaran skenario COVID-19 di daerah peserta dan bagaimana rencana RS dalam menghadapi skenario tersebut yang akan dipresentasikan oleh peserta besok pada

15 Mei 2020.

Reporter:

1.Indrawati Wurdianing

2.Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

 {/sliders}

{tab Pertemuan 4}

Presentasi dan Evaluasi

Jumat, Pukul 09.00 -10.30 WIB

Tujuan Pembelajaran Umum  : memahami penerapan dan aktivasi ICS untuk covid-19

Pembicara :

1. dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD
2. dr. Bella Donna, M.Kes

Fasilitator  :

• Madelina Ariani, SKM, MPH
• Rasa Arbakti,SKM,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)
• Agustina Catur Setyaningrum,S.Si.T,MKes (Widyaiswara Bapelkes Semarang)

Kirkpatrick SETELAH mengikuti Workshop HDP berbasis ICS

Rekap penugasan hari 1 – Angkatan 4

Review survei dan penugasan hari 2

File file presentasi peserta

RSUD Pandan – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RSUD Sultan Imanuddin – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RS Sari Mulia – Penugasan hari 3 – Paparan dan rencana

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

RSUD Undata – Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana RS

TUGAS RSU SIS ALDJUFRIE PALU- Penugasan Hari 3 – Paparan dan rencana

{slider title =”Arsip Video” class=”icon”}

{slider title =”Reportase” class=”icon”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Moderator memandu proses presentasi dari perwakilan RS”

Memasuki hari terakhir pertemuan minggu pertama pada workshop online tahap Aktivasi Hospital Disaster Plan berbasis Incident Command System dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 ‘Presentasi dan Evaluasi’ menghadirkan Narasumber yaitu dr. Hendro Wartatmo, Sp.BD(K)BD dan dr. Bella Donna, M.Kes dengan moderator Madelina Ariani SKM,MPH.

Tujuan sesi ini untuk melihat penerapan aktivasi HDP berbasis ICS untuk menghadapi COVID-19 dan lebih ditekankan pada bagaimana alur komunikasi, skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 dan perencanaan rumah sakit untuk COVID-19. Ada beberapa RS yang mempresentasikan penugasan tersebut, diantaranya :

1.RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung:

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung memiliki alur komunikasi rujukan dengan menggunakan Sarana komunikasi rujukan yaitu SISRUTE dan WA Grup PIE Lampung yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang digunakan untuk berkoordinasi dengan dinas Kkesehatan dan RS di seluruh Lampung. Sedangkan sarana komunikasi internal RS dengan menggunakan telepon, WA Grup Satgas COVID-19 RS dan phone. Adapun skenario daerah dalam menghadapi covid 19 antara lain kemenkes sudah menetapkan 4 RS rujukan COVID-19 termasuk salah satunya RS Dr. H. Abdul Moeloek. Gubernur menetapkan 26 RS lainnya sebagai RS penyangga rujukan dan membentuk Satgas COVID-19 Provinsi sampai dengan tingkat desa yang diketuai oleh Gubernur. RS bandar Negara Husada ditetapkan sebagai RS Darurat COVID-19. RS sudah menyusun perencanaan untuk menetapkan tim satgas COVID-19, menginventarisasi sumber daya yang ada dan melakukan simulasi penanganan COVID-19 bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi dan KKP. Dalam penyusunan rencana contigensi RS menetapkan zonasi /peta resiko, mempersiapkan ruang isolasi tekanan negatif, menyiapkan ruang isolasi tambahan dengan menyatukan beberapa ruangan tidak menular ke dalam zona hijau, menetapkan 6 ruang isolasi dengan total 39 tempat tidur, mengurangi jam pelayanan instalasi rawat jalan, membuat ruang pelayanan COVID-19 terpadu di gedung tersendiri, mempersiapkan kamar operasi khusus COVID-19, mempersiapkan penunjang diagnostik, melengkapi alat – alat kedokteran, melengkapi APD dan penyusunan SOP.

2.RSI Jakarta Cempaka Putih

RSI Jakarta Cempaka Putih memiliki Tim Penanggulangan COVID-19 yang sudah dibentuk 5 Maret 2020 melalui WAG dan kemudian disahkan 17 Maret 2020. Sarana komunikasi rujukan pasien COVID-19 menggunakan SISRUTE, SPGDT IGD, grup manajemen, WAG tiap pavilion dan penunjang. Sedangkan alur komunikasi merujuk pasien COVID-19 :

• Pasien dikaji DPJP
• Membuat data lengkap dan kirim data via WA Wisma Atlit
• Melapor data pasien dengan petugas di RS yang akan dirujuk
• Pasien yang dikirim dengan perbaikan tidak terpasang alat bantu pernapasan apapun, didaftarakan untuk ambulans dengan dilengkapi data KTP, tinggi badan dan berat badan
• Untuk form PE ada di IGD jika ada yang positif maka dilaporkan ke dokter spesialis paru.

3.RSUD Tarakan Jakarta:

Alur komunikasi di RSUD Tarakan Jakarta dibagi menjadi alur komunikasi internal dan eksternal. Alur komunikasi internal menggunakan telpon, handy talkie, WAG dan video conference, sedangkan untuk rujukan eksternal menggunakan Dashboard DKI Tanggap COVID-19, RS Online, Gugus Tugas, Telepon, SPGDT, Handy Talkie, Video Conference, dan SISRUTE. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 dengan penunjukan 11 RS sebagai RS Rujukan, Berlakunya PSBB dan Pembentukan Satgas COVID-19. Perencanaan RS menghadapi Covid-19 adalah (a) Kebijakan : pembentukan SK Gubernur tentang RSUD Tarakan menjadi RS Rujukan, pembuatan SK Penanggulangan Emerging Dissease; (b) Persiapan : fasilitas, SOP, Alur dan panduan klinik COVID-19, telemedicine untuk pasien rawat jalan, Persiapan lab PCR di RSUD Tarakan; (c) Pemetaan : tenaga SDM dan penambahan tenaga kesehatan atau relawan, kebutuhan APD, swab, rapid test dan logistic lain; dan (d) Networking : kerjasama pemeriksaan PCR, koordinasi dengan lintas sektor

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Presentasi Hasil Penugasan dari RSUD Ungaran”

4.RSUD Ungaran:

Alur komunikasi menggunakan WAG untuk komunikasi internal, menggunakan jaringan telepon seluler maupun telepon lokal untuk komunikasi antar RS maupun lintas sectoral. Dalam rujukan pasien RS menggunakan SISRUTE PDP. Alat komunikasi lainnya adalah walkie talkie dalam kondisi kekhusususan didalam RS. Untuk pelaporan setiap pukul 16.00 WIB secara online dengan sistem yang sudah dibuat oleh dinas kesehatan. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 antara lain menunda dan/ atau membatasi kegiatan yang menghadirkan banyak orang pada tempat – tempat umum. Daerah juga sudah membentuk posko informasi di masing – masing instansi dan membuat layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 dengan menghubungi Tim Gerak Cepat Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Kebijakan lainnya adalah siswa sekolah belajar di rumah dan masyarakat diminta untuk menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

5.RSUD Undata:

Alur komunikasi di RSUD Undata terdiri dari alur komunikasi eksternal dan alur komunikasi internal. Alur komunikasi eksternal antara lain grup WA (tim Covid-19 dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit), telepon (jalur telepon PSC untuk rujukan dalam kota), SISRUTE (alur rujukan antar kab/kota). Sedangkan alur komunikasi internal antara lain Grup WA (tim COVID-19 RS dan direksi), intercom internal RS, HT. Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu SE tentang Pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19, SE tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN , Surat Instruksi kepada Bupati dan Walikota untuk mengambil Langkah strategis, Surat Keputusan tentang Penyiapan Gedung Cadangan untuk Penanganan Penderita COVID-19 Menetapkan Pembatasan Pergerakan Arus Barang dan Penumpang dan Menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana COVID-19 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Perencanaan RS dalam menghadapi COVID-19 salah satunya adalah dengan mengurangi kunjungan pasien. RS juga sedang melengkapi ketersediaan APD dan menambah kapasitas ruang isolasi. Hal lain yang menjadi perhatian RS dengan menyiapkan pelayanan satu atap/ Gedung terintegrasi untuk perawatan isolasi COVID-19 (IGD, klinik, ICU, dan ruang perawatan) serta mobilisasi dan menambah prasarana untuk pelayanan COVID-19 (ventilator, mobile x-ray, hepafilter)

6.RSU SIS Aldjufrie Palu :

Alur komunikasi di RS Sis Aldjufrie Palu terbagi menjadi 3 fase kasus yaitu (a)Pra Kasus : penyiapan tim Satgas COVID-19, Penyiapan materi komunikasi , sosialisasi di seluruh unit terkait, stakeholder communications; (b) Kasus : Persiapan tenaga tim skrining, update data Rajal / ranap,Penyiapan bahan data untuk pelaporan, penyiapan fasilitas media; dan (c) Pasca kasus : Pemberian edukasi kepada pasien, memberikan pemahaman dan membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan RS, membuat sarana informasi dengan menggunakan social media. Dalam kegiatan perencanaan RS meningkatkan ketersediaan APD, sarana dan prasarana dalam menghadapi COVID-19. Alur peta skrining sudah dibuat dan bidang logistik memastikan kebutuhan logistik terpenuhi. RS juga mengurangi / membatasi jam besuk pasien. Sementara untuk keselamatan tenaga kesehatan RS melakukan pemantauan absensi pegawai / nakes yang tidak hadir dan melakukan sosialisasi resiko penularan infeksi Covid-19 beserta upaya pencegahan dan pengendalian unit kerja masing-masing. Semua kegiatan yang dilakukan di RS berkoordinasi dengan dinkes kota/ provinsi dan instansi Kesehatan lainnya.

7.RSNU Banyuwangi:

Skenario daerah dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan SE Bupati Banyuwangi berupa pembatasan kegiatan. Pemda menunjuk 1 RS Rujukan dan mempersiapkan 5 RS Rujukan bila terjadi lonjakan pasien covid dan menyediakan ruang isolasi mandiri bagi pemudik. Sama dengan daerah lainnya Pemda juga menghimbau untuk stay at home, CTPS dan memakai masker. Untuk RS sendiri, dalam perencanaan RS melakukan pembatasan jumlah pasien poli, penambahan ruang isolasi, melakukan pelayanan rapid test dan memaksimalkan penggunaan APD. Dalam penanganan rujukan pasien RS berkooordinasi dengan RS Rujukan, Dinkes dan gugus tugas daerah. RS juga telah membuat alur tersendiri bagi pasien curiga COVID-19

Dari hasil pemaparan rumah sakit di atas narasumber memaparkan beberapa hal sebagai feedback dari penugasan RS. ICS itu merupakan model tetapi aplikasinya didaerah boleh berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi RS. HDP harus tetap ada dan terdokumentasi, apabila terjadi bencana maka tim dapat berubah-ubah. Proses kegiatan dapat dilanjut berdasarkan skenario dengan memberi ruang jika terjadi adanya perubahan/perkembangan dan dengan dilakukan komunikasi yang kontinyu antara unit-unit kerja bisa melalui WhatsApp, dan sebagainya. Saat ini kegiatan difokuskan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19 dan yang terpenting mencatat semua kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya itu yang akan menjadi panduan. Semua RS , IGD harus tetap melakukan protokol – protokol sesuai alur. Memisahkan antara IGD umum dan IGD COVID-19.Sebaiknya setiap RS memahami dan melakukan sendiri proses dekontaminasi ambulans setelah mengantar pasien COVID-19 ataupun jenazah.

Kegiatan workshop diakhiri oleh moderator dengan menjelaskan kegiatan workshop untuk minggu kedua yaitu Komunikasi dalam Incident Command System (ICS) Penanganan COVID-19 di rumah sakit.

Reporter:

1. Indrawati Wurdianing
2. Ajeng Choirin

Bapelkes Semarang

{/sliders}

{/tabs}