Pekan Diseminasi Penguatan Ketahanan Sistem Kesehatan untuk Berbagai Ancaman Bencana Alan dan Pandemi

Kerangka Acuan Kegiatan

Pekan Diseminasi
Penguatan Ketahanan Sistem Kesehatan
untuk Berbagai Ancaman Bencana Alam dan Pandemi

Rabu – Jum’at
15 – 17 Desember 2021

{tab title=”KAK dan Materi” class=”blue”}

Pengantar

Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah telah diuji dengan pandemi sekaligus bencana alam yang terjadi bersamaan di sepanjang 2020 – 2021 ini. Berbagai upaya kesiapsiagaan, rencana kontingensi, dan rencana aksi keamanan kesehatan 2020 – 2024 telah berupaya dijalankan guna bertahan dalam menghadapi ancaman yang datang. Meski demikian, upaya adaptasi dan kebangkitan kembali sistem kesehatan masih terus diperlukan. Oleh karena itu, kesadaran penguatan ketahanan sistem kesehatan ke depannya telah dituangkan dalam agenda reformasi dan transformasi sistem kesehatan oleh Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

Menyadari hal ini, sejak awal pandemi di 2020, PKMK FK – KMK UGM bersama dengan berbagai mitra dari pemerintah, Knowledge Sector Initiative, dan Caritas Germany turut andil dalam memproduksi hasil kajian, mengelola pengetahuan, pendampingan dan pelatihan untuk fasilitas kesehatan, respons tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan, serta kegiatan sosialisasi dan advokasi lainnya yang terdokumentasi melalui website dan kanal Youtube. Beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan seminar dan diseminasi hasil kajian dokumentasi cepat untuk berbagai topik kebijakan covid (dapat diunduh di http://sistemkesehatan.net/penelitian/ )
2. Menyelenggarakan diskusi kebijakan terkait Health Security dan Health System Resilience pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 – 2021 (dapat diunduh di https://fornas.kebijakankesehatanindonesia.net untuk topik health security and health system resilient)
3. Mengembangkan digital knowledge management platform tentang perkembangan sistem kesehatan di  termasuk tata kelola penanganan COVID-19 dan kebijakannya di 
4. Pengembangan website  dalam untuk dokumentasi kegiatan penanganan bencana alam di tengah pandemi termasuk dukungan implementasi rencana penanggulangan bencana alam (dinkes, rumah sakit, dan puskesmas disaster plan) untuk respon pandemi (non alam) di dinas dan fasilitas kesehatan (salah satunya dapat diunduh di https://www.bencana-kesehatan.net/index.php/16-hospital-disaster-plan/pelatihan-hdp/4225-enlarging-public-health-disaster-plan-into-community-level )
5. Advokasi dalam bentuk dokumen policy brief bersama lembaga terkait, termasuk review oleh stakeholder
6. Laporan pendampingan tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan di Gempa Mamuju dan Letusan Gunung Semeru (dapat disimak pada https://www.bencana-kesehatan.net/index.php/74-gempa-sulawesi-barat/4151-gempa-bumi-sulawesi-barat )
7. Mengawal perkembangan kebijakan penanganan pandemi melalui rangkaian wawancara bersama pakar dan stakeholder (dapat di simak pada https://sistemkesehatan.net/bincang-bincang-skn/ )

Berdasarkan hal tersebut, menutup tahun 2021, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan Pekan Diseminasi pada minggu ketiga bulan Desember. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum progress pengetahuan dan kegiatan selama ini dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, mitra dan jejaring terkait, termasuk upaya diseminasi mengenai ketahanan dan keamanan sistem kesehatan untuk transformasi sistem kesehatan ke depannya.

Peserta Kegiatan

Webinar pekan diseminasi ini terbuka untuk masyarakat umum, akademisi kesehatan, peneliti kebijakan dan sistem kesehatan, penggiat bencana dan kemanusiaan, mahasiswa S1 dan S2 kedokteran dan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah meliputi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, puskesmas, dan rumah sakit, termasuk NGO dan OPDis (Organisasi Penyandang Disabilitas).

Agenda Kegiatan

Hari/ Tanggal : Rabu – Jum’at, 15 – 17 Desember 2021
Tempat : ditempat masing – masing
Tautan Zoom : 811 0456 6220 / Passcode: pekandisem
Catatan : Disediakan Penerjemah Bahasa Isyarat

{tab title=”Reportase” class=”Red”}

{slider title=”Hari ke-1″ class=”blue”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta kegiatan”

Pekan diseminasi dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari Rabu 15 Desember 2021 hingga Jumat 17 Desember 2021. Sesi pembukaan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai instansi. Pekan diseminasi merupakan sebuah forum untuk menyampaikan output kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Bencana PK – KMK mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dilapangan bersama mitra strategis yaitu Caritas Germany dan Knowledge Sector Initiative (KSI). Misi utama kegiatan kita adalah memperkuat keamanan dan ketahanan sistem kesehatan khususnya bencana. Harapan setelah pelaksanaan pekan diseminasi yaitu dapat meningkatkan keberlanjutan kolaborasi civitas di forum – forum yang akan datang sehingga kerjasama akan semakin kuat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menangani bencana di Indonesia.

Sesi dr Bella Donna, M.Kes (Divisi Manajemen Bencana PKMK FK – KMK UGM)

Materi sesi pertama terkait dengan perkembangan manajemen bencana di Indonesia oleh dr. Bella Donna, M.Kes dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK – KMK UGM. Pemateri menjelaskan latar belakang terjadinya bencana di Indonesia dan faktor yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman ketahanan kesehatan seperti populasi yang besar (264 juta penduduk), wilayah yang berisiko tinggi terhadap penyakit menular, biodiversitas dan interaksi yang tinggi antara manusia, hewan, dan lingkungan, serta memiliki 129 point of entries.

Banyaknya bencana yang telah terjadi di Indonesia pada 2009 hingga 2018 menghasilkan beberapa pelajaran penting. Sebelum 2009, saat terjadi bencana, relawan hanya mengirimkan medical support, namun semenjak 2009 para aktivis tidak hanya mengirimkan medical support namun juga management support yang sangat penting dalam penanganan bencana. Dari 2009 ditemukan kendala – kendala di lapangan seperti pemetaan relawan, form yang tidak terstandar, pengorganisasiaan yang kurang tersistem, dan tidak ada sistem klaster. Pada 2010, perngorganisasian ICS sudah mulai dilakukan, pertemuan juga sudah dilakukan dengan sistem komando terpadu. Dengan berkembanganya sistem bencana, saat gempa di Lombok 2018 sudah ada pencatatan pemetaan relawan sehingga penyebaran relawan dapat lebih merata. Peta respon dalam hal ini sangat membantu pembagian tugas dan penyebaran relawan, sehingga semua daerah dapat terlayani. Kemudian, form bencana juga sudah terstandar dari kemenkes sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada lokasi setempat dan terbangun klaster kesehatan dan sub klaster. Di Tahun 2018, pencapaian-pencapaian tersebut ditambah dengan pencapaian terbangunnya komando klaster kesehatan dan terlaksananya layanan sub klaster.

Perkembangan manajemen bencana di tahun – tahun terakhir sudah lebih terstruktur dengan ICHS

Pandemi sempat membuat gagap dan kebingungan di kala terjadinya bencana alam di Indonesia. Karena semua institusi sedang sibuk untuk menguatkan daerahnya sendiri. Sehingga ke depannya masih diperlukan pembelajaran terus – menerus agar saat penanganan bencana di Indonesia, dapat dilakukan secara aman dan nyaman.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi materi dr. Bella Donna, M.Kes (kiri) dan materi Gde Yulian, Apt, M.Epid (kanan)

Sesi Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. (Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM)

Dilanjutkan pemaparan oleh Gde Yulian, Apt, M.Epid yang membahas update tanggap darurat Gempa Mamuju – Majene dan Letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Saat gempa Mamuju – Majene akses terkait dengan info dan logistik terbatas, berbeda dengan Lumajang, info dan logistik sangat mudah diakses. Namun, terkait dengan perencanaan, di Mamuju – Majene belum ada rencana kontingensi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan atau BPBD dan PEMDA setempat. Di Lumajang terdapat HEOC operation room namun di Mamuju – Majene operation masih terpusat di tenda klaster kesehatan. Di Mamuju – Majene diaktifkan SKDR bencana harian namun di Lumajang aktivasi PHEOC tidak ada, hanya laporan dari pos pelayanan kesehatan yang dikompilasi dengan data dan informasi.

Health security dan resilience penting sekali saat pandemi, seperti tes antigen disyaratkan bagi relawan yang datang ke daerah bencana, hal tersebut adalah salah satu bentuk health security yang dapat ditegakkan. Selain itu, Surat Tanda Registrasi juga disyaratkan bagi profesi tenaga kesehatan tertentu, agar dapat membuktikan kompetensinya saat melaksanakan pelayanan kesehatan.

Terkait dengan National Health Cluster di Mamuju – Majene terdapat sub klaster sesuai dengan permenkes 75 dan WHO, namun di Lumajang konsepnya adalah integrasi antara HEOC dengan Pusdalops BPBD. Terdapat perbedaan juga pada sistem pelaporan, di Mamuju – Majene terdapat rapat kluster (briefing – debriefing), sementara di Lumajang dilakukan rapat bidang – bidang pelayanan satu kali dalam sehari. Evaluasi di Lumajang sudah menggunakan metode kuantitatif, indikator, dan capaian seperti jumlah data korban, jumlah penyakit terbanyak di pengungsian, jumlah lokasi penugasan dan jumlah tim relawan medis yang melakukan respon, jumlah kelompok rentan, jumlah situasi logistik kesehatan di daerah terdampak bencana, dan jumlah lokasi serta kapasitas pengungsi di pos pelayanan kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penanggap dan Diskusi”

Sesi dr. Widiana, Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes RI

Sesi ketiga pada forum kali ini disampaikan oleh dr Widiana dari Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan harus dinamis mengikuti kebutuhan teknis baik dalam pengelolaan krisis kesehatan, sehingga perlu pengembangan dalam program – program transformasi kesehatan. Salah satunya yaitu upaya penguatan ketahanan kesehatan. Saat ini PKK telah membuat pengelolaan krisis kesehatan saat pra krisis kesehatan, saat darurat krisis kesehatan, dan saat pasca krisis kesehatan. Pada saat pelaksanaan pengelolaan krisis, terdapat DHMTs yang akan menjadi leader yaitu dari kepala dinas kesehatan masing – masing kabupaten. DHMts akan mengoperasikan health tupoksi, mengoperasikan HEOC, dan distribusi relawan.

Sesi dr Endang Budi Hastuti – Surveillance dan karantina kesehatan

Kemudian dr Endang sebagai koordinator surveilans dan karantina kesehatan memberikan tanggapan terkait dengan surveilans. Surveilans saat bencana penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit saat terjadinya bencana. Hal penting yang harus dilakukan juga adalah mempertahankan status imunisasi bagi balita. Bencana dapat berdampak pada meningkatnya angka kesakitan, pada lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Peran surveilans sebelum bencana yaitu meningkatkan kesiapsiagaan bencana seperti perbaikan petunjuk teknis, kerangka acuan, dan form yang digunakan; adanya ketersediaan tenaga yang terlatih, sarana dan biaya, serta cakupan informasi; dan terbentuknya kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak. Sedangkan saat kejadian bencana, surveillance diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat seperti pengendalian penyakit. Respon cepat dan surveilans yang intensif akan menentukan arah respon, rencana penanggulangan, dan penilaian keberhasilan respon. Pada saat pasca bencana surveilans perlu dilakukan untuk pemantapan sistem, pencatatan pelaporan, analisis, dan diseminasi data.

Sesi Dr Mukti, MPH, MARS – Kemenkes

Pada sesi terakhir, Dr dr Mukti, MPH, MARS dari Kementerian Kesehatan memberikan tanggapan mengenai penguatan ketahanan sistem kesehatan untuk berbagai ancaman bencana alam dan pandemic. Tahapan implementasi IHR di Indonesia dimulai sejak 2005 hingga 2007, dimana saat itu WHO memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk menguatkan kapasitas melalui pendekatan multisector. Di tahun berikutnya hingga 2011, Indonesia membuat rencanimplementasi IHR, yang kemudian dilakukan evaluasi pada 2010. Hasil dari evaluasi tersebut adalah surveilans dan sektor PoE belum memenuhi syarat, sehingga antara 2011 hingga 2012 terbentuk IHR National Committee yang terdiri dari berbagai sektor. IHR National committee ini dibentuk untuk mengatur strategi agar dapat mencapai syarat kapasitas. Pada 2014, Indonesia telah mengimplementasikan IHR secara penuh kemudian berhasil meluncurkan GHSA padatahun yang sama. Kemudian pada 2017, Indonesia mendapatkan evaluasi 19 capaian indikator oleh tim JEE (Joint External Evaluation) dengan hasil penilaian yaitu develop capacity. Atas rekomendasi dari JEE, pemerintah melakukan perumusan NAPHS (National Action Plan for Health Security) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.

Sesi Diskusi

Pada sesi ini peserta yang berasal dari Gerkattin Sulawesi Tengah Yassin menceritakan pengalamannya saat berkontribusi di Gempa Palu yaitu, penelitian program WASH. Saat pandemi beliau membantu pemerintah untuk program vaksinasi dengan memotivasi disabilitas lain untuk mengikuti program vaksinasi.

Respon lain didapatkan dari Hidayati dari UHAMKA yang menceritakan pengalamannya di Palu. Saat ditugaskan disana melalui MDMC, Hidayati mengalami kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah. Menurut Hidayati, pencegahan sangat diperlukan untuk mencegah terjaidnya KLB. Saat terjadinya bencana terkadang sanitasi dan kebersihan kurang baik, hal-hal kecil dan sederhana seperti pemeriksaan jentik nyamuk di tenda pengungsian tidak boleh dilupakan.

Gde Yulian juga bersedia memberikan gambaran pengalamannya saat berada di Lumajang pada pengendalian penyakit. Pemerintah meminta MDMC untuk memobilisasi 20 relawan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember untuk mendampingi pengelolaan data di posko dan mendata penyakit di tenda pengungsian. Selain dari segi penyakit yg terlupakan, berdasarkan pengalaman di Lumajang, sisa logistik pasca melonjaknya prevalensi COVID-19 masih banyak dan dapat didistribusikan ke bencana.

Dari pengalaman apoteker tanggap bencana, faktor – faktor penting yang perlu diperhatikan bukan hanya terkait dengan jumlah dan jenis obat – obatan yang dibutuhkan masyarakat saja, namun perlu dipikirkan terkait dengan lokasi penyimpanananya, sumber daya manusia untuk melakukan loading – unloading obat – obatan, dan bantuan transportasi obat – obatan itu sendiri.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

{slider title=”Hari ke-2 Sesi Pagi ” class=”red”}

Kamis, 16 Desember 2021

Sesi II: Diseminasi Program Dinas Kesehatan Disaster Plan (DDP)

09.00 – 11.00 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Pendampingan dan Komponen Dokumen Dinkes Disaster Plan”

Kegiatan ini dimoderatori oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes. Paparan pertama Proses Pendampingan dan Komponen Dokumen Dinkes Disaster Plan disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH. Terdapat 2 outline presentasi yaitu bagiamana inisiasi dinkes disaster plan dan komponen apa saja yang harus dilengkapi dalam dokumen ini. PKMK FK – KMK UGM sejak tsunami Aceh 2004 sudah banyak melakukan pendampingan pasca bencana, kerja sama dan pelatihan khususnya di daerah – daerah yang pernah mengalami bencana. Terbaru dan berjalan sampai sekarang berproses yaitu mendampingi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Proses pendampingan ini menghasilkan satu dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian diperluas ke Dinkes Kabupaten SIgi, Dinkes Kota Palu dan Dinkes Kabupaten Donggala. Proses penyusunan ini tentu membutuhkan waktu dan komitmen dari Dinas Kesehatan. Dokumen disaster plan akan operasional ketika dinas kesehatan mampu menuliskan kebutuhan apa saja merespon tanggap darurat bencana. Komponen Dinkes Disater Plan yang selalu disampaikan PKMK FK – KMK UGM adalah pendahuluan, Profil Dinkes, Pengorganisasian, Analisis Risiko, Rencana Kontingensi, SOP dan Fasilitas.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan kesiapan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Sulawesi Tengah (kiri) dan sesi diskusi (kanan)

Selanjutnya UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan secara singkat bagaimana gambaran kesiapan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Sulawesi Tengah. Dinkes Provinsi Sulteng memiliki unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (UPT P2KT) yang memiliki peran dalam kewasapadaan dan penanganan bencana serta krisis kesehatan. Setelah kurang lebih 3 tahun didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM, Dinkes Provinsi Sulteng bersama dengan fasilitator lokal akan melanjutkan pengembangan kapasitas dalam perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Rencana 2022 akan dilaksanakan pertemuan disaster plan di Kabupaten Moorowali dan penguatan klaster kesehatan di Kabupaten Tojo Una – Una dan Kabupa Banggai. Dr. Rochmat J Moenawar Kepala Bidang Penengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan memaparkan dokumen dinkes disaster plan Kota Palu yang sudah berproses selama 8 bulan didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM. Dokumen ini mencakup komponen yang perlu dilengkapi dinkes untuk respon tanggap darurat dan menjadi dokumen yang hidup serta operasional.

Pada sesi pembahasan ADINKES membenarkan dan mendukung bahwa dokumen perencanaan penanggulangan bencanayang sudah disusun oleh Sulawesi Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pembentukan UPT P2KT seperti yang ada di Sulawesi Tengah dapat mempermudah koordinasi dalam penanganan bencana. PKK Kemenkes juga menyatakan dalam memperkuat pengelolaan krisis kesehatan diperlukan partisipasi, kemitraan dan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media. Dalam diskusi juga banyak dibahas bagaimana supaya dinkes disaster plan ini dapat terintegrasi dengan renkon yang ada di BPBD. Jelas ada terlihat perbedaan renkon di BPBD, dimana dinkes disaster plan ini lebih detail dan diharapkan operasional untuk melakukan penangan cepat respon tanggap darurat bencana. Dokumen ini juga diharapkan mampu menfasilitasi kebutuhan disasbilitas, ada pemetaan inklusif untuk kebutuhan kelompok rentan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Hari ke-2 Sesi Siang” class=”red”}

Kamis, 16 Desember 2021

Sesi III: Diseminasi Program Hospital Disaster Plan (HDP)

13.00 – 15.00 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pengantar sesi II oleh moderator”

apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid bertugas sebagai moderator dalam sesi kedua ini. Pemaparan awal terkait bagaimana proses penyusunan HDP serta tantangannya disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. HDP menjadi dokumen penting yang harus disiapkan oleh RS dalam menghadapi bencana dan tidak disusun hanya sekedar sebagai syarat akreditasi. Saat bencana, RS menjadi tujuan akhir penanganan korban, terjadi chaos ketika korban yang datang melebihi kapasitas dan ada peningkatan kebutuhan peralatan serta tenaga kesehatan. Di dalam HDP akan tertulis jelas siapa melakukan apa, bagaimana membangun komunikasi sistem komando, peralatan apa yang dibutuhkan dan SOP apa saja yang harus disusun. HDP ini akan menjawab elemen penilaian MFK 6 dalam Akreditasi-SNARS. Banyak tantanagn dalam menyusun HDP diantaranya belum pernah mengalami situasi bencana dan kepemimpinan untuk menggerakkan tim tetap bergairah dan membangun kondisi SDM.

Selanjutnya dr. Ummy Qalsum, M.Sc menampilkan dokumen HDP RSUD Kabelota. Disebutkan setelah mendapatkan pelatihan penyusunan dari PKMK FK – KMK UGM, tim penyusun kecil RSUD Kabelota melanjutkan penyelesaian dokumen selama 6 bulan, tentu dalam proses penyelesaian ini tim berkonsultasi dengan fasilitator lokal Sulawesi tengah dan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Dokumen ini juga sudah dievaluasi melalui sosialisasi internal dan kegiatan TTX. Dokumen HDP yang disusun terdiri dari 4 Bab yang mencakup profil RSUD Kabelota, Analisis Risiko dan Skenario, Tatalaksana (termasuk sistem pengorganisasian, tupoksi, SOP, fasilitas) dan rencana tindak lanjut.

Dok. PKMK FK.KMK UGM “Sesi pembahasan dan Diskusi”

Pembahas dari Kemenkes dan KARS menyatakan bahwa pandemi ini menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem penanganan bencana di RS. Sistem Penilaian MF kumulatif dan sebenarnya sudah memenuhi dan menjawab hal – hal apa saja yang harus disiapkan RS dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. dr. Bella juga menyampaikan, ternyata pandemi ini membuat isu kesehatan menjadi prioritas dan fasilitas kesehatan seperti ditegur, diingatkan kembali apa yang harus disiapkan. Bagaimana RS menyikapi jika terjadi tanggap darurat harus siap. Standar sudah ada, dan penilaian juga akan dipertajam.  Peserta dari penyandang disabilitas menanyakan bagaimana dengan kesiapan untuk disabilitas sendiri, misalnya apakah RS sudah menyediakan spoke person bagi penyandang disabilitas apalagi di masa pandemi ini komunikasi akan semakin sulit karena harus menggunakan masker. Kemenkes merespon tidak bisa menyamaratakan kemampuan RS. Hal yang lebih mudah dulu adalah menyediakan dari sisi bangunan untuk ramah disasbilitas. Terkait dengan komunikasi ini kedepan akan dipikirkan kembali. Kemenkes akan melakukan advokasi ke RS agar lebih inklusif dan friendly untuk disasbilitas dan jika memungkinkan tersedia spoke person yang mengakomodasi. KARS juga mengingatkan RS harus mampu menyiapkan kapasitas untuk menghadapi hambatasn fisik, hambatan bahasa dan habatan budaya. Itu sudah ada standarnya di MFK.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan

{slider title=”Hari ke-3 Sesi Pagi” class=”green”}

Hari 3. Diseminasi Puskesmas Disaster Plan

Jumat, 17 Desember 2021

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta kegiatan”

Pekan Diseminasi Hari Ketiga Sesi 1

Sesi hari ini dimulai dengan pemutaran video Table Top Exercise saat di Palu dan Donggala pada 17 dan 18 November 2021. Peserta yang tergabung pada hari ini sebanyak 102 peserta berasal dari stakeholder, akademisi, peneliti, dan fasilitas kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi materi Happy R Pangaribuan, SKM, MPH (kiri) dan materi dr. Musyarafah (kanan)”

Sesi 1 – Happy R Pangaribuan, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Setelah pemutaran video, dilanjutkan dengan pemaparan proses pendampingan dan komponen dokumen puskesmas disaster plan oleh Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. Happy mengutarakan puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang turun langsung ke masyarakat untuk mencegah adanya bencana kedua di lokasi bencana. Dukungan manajemen penanganan bencana di puskesmas dapat berupa lima hal yaitu: 1) Pemetaan kebutuhan dan kapasitas; 2) Sistem koordinasi internal dan eksternal; 3) Pengaturan tenaga kesehatan dan relawan agar merata saat di lokasi bencana; 4) Pengaturan logistik kesehatan seperti tempat penyimpanan dan pendistribusian logistik, 5) Sistem pelaporan penting untuk melihat perkembangan kesehatan dari masyarakat pengungsi dan melihat temuan dil apangan seperti apa. Sistem pelaporan dapat berupa kualitatif atau kuantitatif yang nantinya akan dikirimkan ke dinas kesehatan. Hal – hal yang perlu disiapkan saat kondisi gawat darurat akan dituliskan pada dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Selain itu, terdapat beberapa komponen puskesmas disaster plan yang berupa: 1) kebijakan sebagai aturan atau pedoman baik nasional dan daerah; 2) latar belakang suatu wilayah; 3) profil puskesmas yang mencakup sumber daya yang ada di puskesmas dan gambaran wilayahnya; 4) analisis resiko yang penting dilakukan agar dapat menemukan satu bencana untuk dijadikan prioritas sehingga dapat segera dilakukan mitigasi bencana; 5) pengorganisasian dan tupoksi yang akan memudahkan saat pembagian tugas; 6) SOP / protap yang berisi standar – standar dalam penanganan bencana; 7) kartu tugas, form, dan glossary; 8) Fasilitas – fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat terjadinya bencana juga penting untuk dimasukkan ke dalam dokumen.

Happy juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu konsisten untuk memilih peran, misalnya jika tenaga kesehatan sehari-hari menjadi penyuluh kesehatan maka berikan peran yang sesuai dengan tenaga kesehatan tersebut. Puskesmas dapat memulai dengan membuat struktur organisasi yang sederhana yang mencakup semua kebutuhan dan dapat segera diimplementasikan. Happy kemudian memaparkan proses pelatihan pendampingan Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Proses pendampingan puskesmas disaster plan dimulai pada November 2020 dari ToT Fasilitator lokal di Sulawesi Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan dokumen Puskesmas Disaster Plan pada Maret 2021. Pada Maret hingga Agustus 2021 dilakukan finalisasi dokumen. Pada tahap tersebut tim penyusun didampingi oleh fasilitator lokal dan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Pada Agustus 2021, dilakukan sosialisasi secara internal yang kemudian dilanjutkan dengan uji coba atau TTX dokumen apakah sudah operasional atau belum pada November 2021. Dari hasil TTX, dilakukan evaluasi dan revisi dokumen oleh tim. Tahap terakhir yaitu diseminasi dokumen yang dilaksanakan pada pekan diseminasi yang berlangsung saat ini.

Beberapa tantangan yang ada saat pendampingan penyusunan Puskesmas Disaster Plan yaitu membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak puskemas, kesepakatan pembentukan struktur organisasi, keterpaduan antara dokumen yang dimiliki oleh puskesmas dengan dokumen dinas kesehatan atau rumah sakit, pembiayaan seperti bentuk anggaran dan kerjasama, dan tantangan terakhir adalah penyediaan, penyimpanan dan penggunaan manajemen kit.

Sesi 2 – dr. Musyarafa – Puskesmas Sangurara

Narasumber yang kedua berasal dari Puskesmas Sangurara yang membagikan pengalamannya dalam penyusunan dokumen disaster plan. Dokumen ini merupakan acuan puskesmas Sangurara dalam merespon dan merencanakan kegiatan puskesmas ketika terjadi bencana. Untuk pengorganisasian terdiri dari ketua tim komando yaitu kepala puskesmas, sekretaris tim komando yang diikuti oleh tim humas yang terdiri dari tim data dan informasi. Kemudian terdapat 4 tim dibawah tim komando langsung yaitu tim operasional, tim perencanaan, tim logistik, dan administrasi keuangan.

Tugas – tugas pokok dan fungsi (tupoksi) disusun agar memudahkan para tim saat terjadinya bencana. Ketua tim komando bertugas mengkoordinasikan seluruh unsul dalam organisasi komando. Ketua tim dapat melimpahkan wewenang kepada sekretaris tim komando dan kepada ketua tim operasional. Selanjutnya, sekretaris tim komando bertugas untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan penanganan bencana. Tupoksi juga dibuat untuk subklaster setiap tim. Dari alur informasi yang disusun untuk awal kejadian bencana, informasi didapatkan dari beberapa sumber yakni investigasi langsung, masyarakat yang terdampak, dan stakeholder di lokasi bencana. Semua data tersebut akan disampaikan kepada ketua dinas kesehatan Palu oleh ketua komando. Sedangkan, untuk pra bencana informasi didapatkan dari wilayah kerja puskesmas. Puskesmas tidak hanya membuat rincian kegiatan pokok untuk tim manajemen logistik, tetapi juga manajemen fasilitas dan keselamatan puskesmas seperti pos induk komando, pos humas, ruang logistik, dan pos relawan. Puskesmas juga sudah membuat denah arah evakuasi di puskesmas dan telah membuat matriks kegiatan selama satu tahun.

Sesi 3 – Fatmawati – Puskesmas Tompe

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi materi Fatmawati (kiri) dan sesi tanggapan dr. Sapta EP, MHKes (kanan)”

Latar belakang puskesmas disaster plan dari Puskesmas Tompe adalah gempa bumi yang melanda Donggala pada September 2018. Puskesmas Tompe ingin memiliki dokumen yang menjadi acuan agar terbentuk sistem penanganan bencana yang terpadu. Narasumber menyampaikan tujuan pembuatan dokumen dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen disaster plan. Puskesmas Tompe terdiri dari 13 desa, dengan 3 dusun yang letaknya terpencil. Struktur komando saat terjadi bencana terdiri dari komandan bencana yang merupakan kepala Puskesmas Tompe, dibawah komandan bencana terdapat tim data dan informasi, tim perencanaan, tim logistik, tim promkes, tim admin dan keuangan, dan tim operasional. Tim operasional terbagi menjadi beberapa sub klaster seperti pelayanan kesehatanm,, pengendalian penyakit, reproduksi, jiwa dan gigi. Analisa resiko bencana pada Puskesmas Tompe telah dibuat. Banjir rob, kecelakaan, dan gempa bumi merupakan 3 kategori bencana yang paling tinggi resikonya di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Puskesmas Tompe juga telah membuat SOP / Prosedur penanganan khususnya pada saat pengaktifan tim bencana, manajemen relawan, penerimaan logistik kesehatan, rujukan korban bencana, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, dan permintaan penambahan tenaga kesehatan. Fasilitas yang dibutuhkan puskesmas ketika terjadi bencana yaitu pos komando, ruang informasi, ruang triage (merah, kuning, hijau), titik kumpul, ruang relawan, dan apotek atau gudang obat. Selain itu, dokumen juga telah dilengkapi dengan nomor kontak puskesmas pembantu, poskesdes, dan kepala desa yang dapat mempercepat komunikasi saat terjadinya bencana.

Sesi 4 – dr Sapta Eka Putra, MHKes – APKESMI

dr Sapta memberikan apresiasi terhadap Puskesmas Sangurara dan Puskesmas Tompe yang telah membuat puskemas disaster plan. Puskesmas sangat diperlukan untuk membuat rencana penanggulangan bencana, agar nantinya saat terjadi bencana, mereka akan lebih siap. Untuk penerapannya, diharapkan betul – betul dihubungkan dengan disaster plan dengan dinas kesehatan setempat. Namun, bagi Puskesmas Tompe, diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan dasar hukum yang digunakan khususnya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tertulis tentang puskesmas, padahal UU tersebut mengkaji tentang peraturan daerah.

Sesi tanya jawab

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi tanya jawab”

Penanya pertama adalah Ega (Puskesmas Mamboro.): tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai menyusun dokumen disaster plan. Kemudian Happy menjelaskan alur yang sebaiknya dilakukan oleh Puskesmas Mamboro yaitu dengan analisis resiko atau mengkaji bencana yang berpotensi terjadi di daerah cakupan puskesmas. Setelah ditemukan bencana yang berpotensi, maka dapat dilanjutkan membuat SOP. Terkait pengkajian dokumen disaster plan, tidak ada batasan waktu karena dokumen itu sendiri dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada di puskemas. Madelina Ariani SKM, MPH (tim PKMK UGM) menambahkan agar puskesmas dapat menyusun tim kecil sebanyak 5 orang untuk menyusun jadwal kegiatan penyusunan, membuat workshop, membuat rencana pendampingan, dan menguatkan jaringan melalui forum – forum nasional.  

Penanya kedua menanyakan perbedaan terkait dengan komponen dokumen yang dimiliki antara puskesmas dan dinas kesehatan (Dinkes). Kemudian, narasumber menjelaskan bahwa pada hal tersebut letak perbedaannya adalah pada peran dan fungsi. Dinkes lebih berperan pada fungsi koordinasi, penguatan sistem, evaluasi, dan monitoring. Sementara pada puskesmas lebih ke teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa saja komponen penting dalam pembuatan struktur organisasi, mengingat tidak ada ketentuan baku untuk bentuk struktur organisasi. Happy menyampaikan bahwa sistem pengorganisasian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas di puskesmas, namun struktur penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan Perka BNPB.

Penanya berikutnya Yulia Dewi yang menanyakan terkait dengan penanggung jawab program / kegiatan disaster plan. Menurut dr Bella Donna dari PKMK UGM, tergantung dari rumah sakit, boleh memilih antara K3, MFK, atau tim mutu lainnya, namun tanggung jawab disaster plan di Rumah Sakit bukan tanggung jawab dari K3 atau MFK saja. K3 dan MFK dapat dijadikan sebagai tim penyusun.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

{slider title=”Hari ke-3 Sesi Siang” class=”green”}

Diseminasi Reformasi Sistem Kesehatan

Jumat, 17 Desember 2021

Sesi 1 – Madelina Ariani, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Sesi kedua pada hari ketiga dimulai dengan laporan dari Madelina Ariani, SKM, MPH terkait dengan pelaksanaan pekan diseminasi yang telah terselenggara sebanyak 5 sesi selama 3 hari. Jejaring atau mitra yang sudah bergabung yakni dari perguruan tinggi kesehatan (FK – KMK UGM dan Stikes), rumah sakit, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, puskesmas, organisasi penyandang disabilitas, LSM, Donor, dan umum. Dari 12 stakeholder / organisasi yang diundang, hanya 2 yang tidak hadir. Rata – rata jumlah peserta yang hadir di setiap sesi mencapai 110. Madelina menyampaikan rangkuman kegiatan pada sesi 1 yaitu usulan yang disampaikan terdapat 4 hal yaitu latihan aktivasi HEOC untuk dinas kesehatan, pengadaan manajemen kit bencana di dinas kesehatan, standarisasi formulir, dan integrasi bencana alam dan non alam. Kemudian, pusat krisis menyampaikan usulan – usulan tersebut sesuai dengan arah transformasi penangggulangan bencana. Selain itu SKK menanggapi standarisasi formulir dapat menjadi tambahan untuk surveilans bencana. Tidak hanya SKK, namun PKK juga memberikan tanggapan bahwa integrasi bencana alam dan non alam menjadi salah satu upaya peningkatan keamanan kesehatan untuk semua ancaman.

Dilanjutkan dengan rangkuman sesi 2 (Dinas Kesehatan Disaster Plan) yang terdiri dari 3 usulan yaitu dokumen / pelatihan renkon dinkes (oleh kemenkes) saat ini diperluas dengan menambah komponen – komponen Dinkes Disaster Plan, terdapat alokasi pembiayaan untuk dinkes disaster plan, dan dinkes perlu membuat dinkes disaster plan. Menurut Adinkes, pembuatan dinkes disaster plan adalah upaya yang bagus dan Adinkes perlu mensosialisasikan dan mendorong agar dinas kesehatan mempunyai dokumen disaster plan. Dari pusat krisis kesehatan mendukung usulan yang pertama yaitu perluasan dokumen / pelatihan renkon dinas kesehatan.

Madelina meneruskan ke rangkuman sesi yang ketiga, dimana terdapat 3 usulan yang berupa cara penilaian diperbaiki dan nilai kelulusan HDP ditingkatkan, perlu adanya inovasi dalam membentuk budaya HDP, dan HDP juga dirancang untuk bencana non alam. Kemudian, layanan kesehatan rujukan memberikan tanggapan agar forum seperti pekan diseminasi ini dapat dilaksanakan setiap 3 – 6 bulan sekali. Menurut KARS, surveyor perlu melakukan update bagaimana seharusnya dalam menilai HDP.

Di sesi puskemas disaster plan, terdapat 3 usulan yaitu mendorong adanya program puskesmas disaster plan, melibatkan kelompok rentan dalam kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan mendorong puskesmas untuk aktif dalam upaya kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan dinas kesehatan. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, puskesmas disaster plan akan diprogramkan untuk 200 puskesmas lainnya. Begitu juga tanggapan dari Apkesmi yang berkeinginan untuk menduplikasi program puskesmas disaster plan untuk seluruh puskesmas di Indonesia. Sesi Madelina kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan evaluasi TTX Kota Palu pada Jumat 19 November 2021.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Pemutaran video dokumentasi kegiatan TTX” 

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Bella Donna, M.Kes”

Sesi 2 – dr. Bella Donna – PKMK FK – KMK UGM

Sesi kedua dilanjutkan oleh dr. Bella Donna yang menjelaskan tentang sistem kesehatan dalam manajemen resiko. Situasi pandemi saat ini, menyebabkan adanya hambatan pada layanan kesehatan yang essential. Dalam situasi yang tidak normal, tidak hanya fasilitas kesehatan yang harus dikuatkan dengan disaster plan atau kesiapsiagaan bencana, namun juga sumber daya manusia (SDM). Kita perlu memikirkan kompetensi SDM, jumlah dan jenisnya, keamanan dan asuransinya, serta sistem yang mengatur SDM tersebut. Terkait masyarakat, kita perlu memberdayakan masyarakat dapat melalui family disaster plan dan pelatihan kader plus. Ketika hospital disaster plan dan surge capacity sudah dilaksanakan, dan business continuity plan (BCP) juga sudah disusun, maka layanan essential yang tertunda akibat suatu kondisi bencana dapat tetap dilaksanakan. Sehingga harapannya, fasilitas kesehatan mampu mengelola lonjakan dan goncangan, mampu menjamin keberlangsungan organisasi dan sistem kesehatan, dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru pasca pandemi.

Resiko dapat dicegah dan diturunkan dengan memahami konsep bencana alam dan non alam, analisis resiko di daerah, kemandirian masyarakat, dan deteksi pencegahan respon yang meliputi pengorganisasian lewat kepemimpinan. Kesiapan dari kesiapsiagaan harus berdasar dan mengacu pada analisis resiko. Mengacu dari International Health Regulation (IHR) 2005 terdapat 8 kapasitas inti yaitu kebijakan dan legislasi, koordinasi, surveilans, respon, kesiapsiagaan, komunikasi resiko, sumber daya manusia, dan laboratorium. Terdapat dua hal yang belum dilakukan pada pengelolaan program kesehatan yaitu mengidentifikasi resiko dan menyusun rencana kesiapsiagaannya untuk mengurangi dampak bencana. Harapannya hal tersebut dapat dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Penanggap 1 – Dewi Amila Solikhah, SKM, MSc – Bappenas

Sebuah sistem tidak hanya perlu dikembangkan namun juga perlu kita demonstrasikan bersama, kita perlu memilih prioritas yang perlu diintegrasikan, dan menggerakkan mesin birokrasi lebih cepat untuk menggerakkan mesin sosial. Pada strategi kunci dalam area reformasi SKN, dibuat beberapa pengembangan – pengembangan kesiapsiagaan di masa pandemi. Plan apapun sebaiknya dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ada 3 fase dalam penyusunan anggaran, yang pertama adalah PAGU indikatif, dimana perencanaan dan penganggaran masih memiliki ruang yang luas, yang kedua adalah fase pagu anggaran, dimana waktu semakin sempit karena anggaran telah dikotak – kotakan dan telah dibahas oleh DPR, dan yang terakhir adalah fase PAGU alokasi. Program – program prioritas perlu ditindak lanjuti supaya ada hasil yang bisa dimanfaatkan bersama.

Penanggap 2 – Widiana, MKM – Pusat Krisis Kesehatan

Pengelolaan kesehatan harus menyeluruh dari semua tahapan pra krisis. Manajemen bencana ini merupakan sebuah dukungan untuk kebutuhan di lapangan. Perkembangan manajemen bencana harus mendukung program transformasi kesehatan melalui ancaman bencana yang dapat menimbulkan resiko Kolaborasi pentaheliks harus dilakukan dengan kolaborasi. Terobosan yang telah dilakukan di akademisi seperti disaster plan di dinas kesehatan merupakan penguatan untuk kapasitas dalam pengelolaan faskes. Disaster plan harus bisa implementatif dan bisa diaktifkan saat tanggap darurat. Diharapkan program kesehatan walaupun dalam kondisi bencana tetap bisa berjalan dengan lancar.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi Amila (kiri) dan sesi Diana Sista (kanan)”­

Penanggap 3 – Diana Sista – KPMK

Diana Sista memaparkan 7 agenda pembangunan nasional 2020 – 2024. Terkait dampak bencana terhadap kesehatan utamanya pelayanan kesehatan, tentunya ada yang harus kita prioritaskan untuk memperbaiki sistem kesehatan kita. Indonesia butuh reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) karena tingginya masalah SKN baik dari penyakit menular, tidak menular, dan pengalaman baru yang didapat dari penanganan COVID-19. Kita juga perlu mendorong peran masyarakat dalam upaya promotif dan prefentif dan memperhatikan kapasitas di daerah belum merata, hal ini harus menjadi fokus dalam perencanaan.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Noch Mallisa (kiri) dan sesi Febi Dwi Putri (kanan)”

Penanggap 4 dr. Noch Mallisa – Kantor Staf Presiden (KSP)

Dalam melihat reformasi SKN, SKN harus dilaksanakan dengan seluruh kekuatan yang dipunyai oleh negara kita. Dalam penanganan bencana, perlu kolaborasi interoperabilitas antar semua stakeholder. Pihak yang belum pernah kita sentuh, yaitu TNI/ Polri yang merupakan bagian dari subsistem kesehatan nasional yang ikut bertanggungjawab saat terjadinya bencana. TNI/Polri mempunyai field hospital dan floating hospital yang dapat disegerakan didirikan saat terjadinya bencana. Semakin cepat response time akan mengurangi angka kematian dan kecacatan. Intelegensia kesehatan diperlukan kedepannya saat terjadinya bencana. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kemandirian farmasi dan alat kesehatan agar dapat mewujudkan kemandirian negara kita.

Febi Dwi Putri – WHO Indonesia

Kajian yang dilakukan PKMK sangat praktikal, harapannya akademisi dari universitas lainnya juga melakukan hal yang sama. Di nasional saat ini terdapat gerakan solidaritas untuk COVID-19. Semoga kita bisa berkolaborasi dan saling mendukung baik di level nasional dan daerah.

Sesi diskusi

Dinkes kesulitan terkait pembiyaaan, inisiatif dari staf krisis kesehatan didaerah sangat baik, namun tidak semua mampu untuk mewujudkan hal – hal tersebut. Diana Sista menyatakan bahwa terkait dengan pembiayaan kesehatan yang berhubungan dengan bencana, harus memiliki standar pencapaian minimal di bidang kesehatan dan hal tersebut merupakan bentuk kinerja dari pemda. Oleh karena itu, daerah wajijb menganggarkan 10% untuk kesehatan dari APBD. Saat ini terkait dengan adanya pandemi banyak difokuskan untuk realokasi. Kedepannya SKN dapat dijadikan prioritas sehingga pembiayaan di daerah dan pusat dapat ditingkatkan.

Menurut dr Noch Mallisa, KSP akan melakukan pendampingan dengan advokasi dan rekomendasi untuk rekan – rekan disabilitas jika dibutuhkan. Amila berpendapat RKP tentunya dapat menjadi driver untuk pengalokasian anggaran tersebut agar memadai.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

{/sliders}

{/tabs}