{tab title=”KAK” class=”red”}

PENGANTAR

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari 2023 hingga Kamis, 9 Februari 2023 pukul 14:00 WIB, telah terjadi 1.072 gempa  bumi di wilayah sekitar Kota Jayapura dengan 128 kejadian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. BPBD dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan terjadinya gempa dan sudah berkoordinasi dalam penanganan gempa. Dinas Kesehatan Provinsi Papua sudah mulai memetakan kebutuhan penanganan gempa.

Kejadian rangkaian kejadian gempa bumi di Provinsi Papua ini bersamaan dengan pelaksanaan pendampingan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan kontingensi sektor kesehatan selama Januari hingga Maret 2023 ini oleh Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan PKMK FK-KMK UGM dan UNICEF. Oleh karena itu, dokumen rencana kontingensi seakan langsung teruji dengan adanya aktivitas koordinasi penanganan gempa bumi ini. Banyak aktivitas yang sudah dilakukan oleh sektor kesehatan baik untuk penyusunan rencana kontingensi sekaligus penanganan gempa bumi dan ancaman cuaca ekstrim yang aktual sedang terjadi saat ini, diantaranya: aktivitas koordinasi antar sub klaster kesehatan, mengirimkan tim RHA ke lokasi gempa, menyediakan alur pengiriman laporan tim RHA, menyiapkan tanda pengenal tim yang dikirimkan dan sebagainya.

Sebagai upaya pendokumentasian aksi penanganan bencana dan krisis kesehatan, maka PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan BPBD dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyelenggarakan live report penanganan gempa bumi ini.

Tujuan

Melaporkan update penanganan Gempa Papua

Proses Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung secara online dan terbuka untuk umum. Moderator akan menanyakan terkait update penanganan gempa Papua dan reporter yaitu BPBD dan Tim Bencana Dinkes Provinsi Papua akan melaporkan secara langsung dari lokasi bencana.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal            : Selasa, 21 Februari 2023
Pukul                      : 10.00-11.00 WIT / 08.00-09.00 WIB
Link Kegiatan           :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85756227098?pwd=bThwMExFdmMya0h3ejZmdFhBRlhlUT09
Meeting ID: 857 5622 7098
Passcode: 399795 

Live Youtube
https://www.youtube.com/c/unitpublikasi

 

{tab title=”Reportase” class=”red”}

Reportase Live Report

Update Penanganan Gempa Papua

Oleh Dinkes Provinsi Papua, BPBD Papua dan PKMK FK-KMK UGM

Selasa, 21 Februari 2023

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Live Report Penanganan Gempa Papua”

Madelina Ariani, MPH dari PKMK FK-KMK UGM bertugas untuk memandu live report. Sesi live report ini diawali oleh Paminto dari BPBD Provinsi Papua yang melaporkan bahwa sejak  Januari 2023 terjadi 292 gempa di Papua dimana 93 gempa dirasakan oleh masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan sekarang bagaimana kesiapan bangunan kita menghadapi gempa, kejadian terakhir 5,4 SR. Gempa yang terjadi mengakibatkan banyak bangunan rusak termasuk gedung kantor, gedung sekolah dan rumah warga dan tercatat sampai sekarang ada sekitar 2783 warga sudah mengungsi, korban meninggal 4 orang dan ada warga luka-luka.

Informasi dampak gempa bagi kesehatan lebih spesifik disampaikan oleh dr. Aaron Rumainum dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Gempa yang terjadi berdampak pada kerusakan fasilitas kesehatan termasuk Dinkes, rumah sakit dan puskesmas. Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Tuano, Puskesmas Abepura, Puskesmas Yoka berpotensi akan mengalami kerusakan berat jika terjadi lagi gempa. Penilaian terhadap kerusakan gedung ini harus diasesmen oleh ahli bangunan (seperti sarjana teknik) supaya kelaikan penggunaan gedung lebih valid. Artinya hasil assessment ini jangan ditentukan oleh orang kesehatan, sebaiknya instansi yang memang ahli dalam melakukan assessment fisik bangunan fasilitas kesehatan.

Dari segi komando dan koordinasi dalam penanganan gempa, dr. Aaron menjelaskan awalnya Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengira sub Bidang Krisis Kesehatan di Dinkes yang bertugas untuk penangaan bencana dan krisis kesehatan. Jadi ketika terjadi bencana maka itu menjadi tugas Sub Bidang Krisis Kesehatan dan jika terjadi KLB menjadi tugas bidang P2P. Namun, urusan bencana dan krisis kesehatan akhirnya disadari merupakan urusan bersama. dr. Aaron memberikan apresiasi kepada PKMK FK-KMK UGM dan UNICEF karena sudah memberikan pelatihan terkait ilmu manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sehingga setelah mendapatkan pelatihan tersebut,  Dinas Kesehatan memahami bahwa jika terjadi bencana maka yang dipandang adalah tim bencana Dinas Kesehatan yakni  ada komandan, sekretaris, logistik, bidang operasional (sub klaster kesehatan), dan perencanaan. Sehingga ketika terjadi gempa pada 9, Aaron mengundang tim internal dinkes untuk melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Komandan Bencana.  Kemudian yang menjadi tantangan Dinas Kesehatan Provinsi Papua sekarang ini adalah pembiayaan, kerusakan bangunan Labkesda, ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam gedung. Menyikapi hal tersebut, Dinkes provinsi akan terus melakukan advokasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi sudah berjalan.

Selanjutnya terkait dengan SK Tanggap Darurat, Paminto menyampaikan bagaimana akhirnya SK ini diterbitkan. Pos koordinasi di tingkat Kota dan Provinsi dibentuk terlebih dahulu sbelum memutuskan ada siaga darurat. Gubernur juga menerbitkan surat edaran tentang dampak gempa pada kerusakan gedung dan kesehatan. Setelah terjadinya gempa pada 9 Februari sudah dilakukan rentan kendali mulai dari pencarian, penolongan dan evakuasi korban, respon sudah sangat baik. Dalam waktu singkat langsung ditetapkan status tanggap darurat Kota Jayapura selama 21 hari oleh Walikota. Waktu rapat koordinasi sudah ditentukan setiap hari pukul 19.00 WIT pada rapat ini akan dibahas masalah, kebutuhan pengungsi dan hasil kajian yang ada. Sehingga penanganan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan target setiap sektor, baik dari segi bangunan dan kesehatan.  

Pada sesi akhir, Madelina menyimpulkan ada dua hal yang menjadi perhatian bersama yaitu ketakutan tenaga kesehatan untuk bekerja dalam ruangan dan terkait dengan SOP/format rencana kontingensi. dr. Bella Donna sebagai pakar turut memberikan komentar dan setuju untuk assessment bangunan harus dilakukan oleh tim ahli (teknik bangunan). Terkait renkon terdapat kebutuhan form, SOP, alur, tupoksi yang harus disiapkan untuk memudahkan operasi manajemen penanganan bencana baik itu di dinkes maupun BPBD. Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid juga sebagai pakar menambahkan yang paling fundamental adalah terdapat ekosistem kerja yang sangat kondusif, sudah muncul tanggungjawab dalam hal ini leadership dan ini sudah terlihat di Papua.

 

Reportase oleh : Faiz Pratama dan Happy Pangaribuan

Editing konten: Madelina Ariani

 

{tab title=”Arsip Video” class=”green”}

{/tabs}

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon

 

{tab title=”KAK dan Materi” class=”red”}

 

PENGANTAR

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK – KMK UGM), Pokja FK-KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) mengawal transformasi system Kesehatan di mana salah satunya adalah memperkuat ketahanan tanggap darurat Kesehatan. Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemic Covid-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan surge capacity, yaitu kapasitas tenaga kesehatan dalam menopang ketahanan tanggap darurat kesehatan yang dalam pengelolaannya dibutuhkan penyusunan peta respon.

Seminar mengenai digitalisasi peta respon saat tanggap darurat krisis Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan SDM Kesehatan saat penanggulangan bencana, tidak hanya pada ketidak efektivan dan ketidak efisien distribusi SDM Kesehatan yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi yang lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan karena kondisi tanggap darurat Kesehatan yang belum dapat dikatakan aman dan belum terpetakan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman pengalaman terkait penyusunan peta respon, lesson learnt, best practice termasuk inovasi kebijakan-kebijakan dalam transformasi digitalisasi penyusunan peta respon sehingga dapat menjaga ketahanan tanggap darurat kesehatan.

TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam penyusunan peta respon yang dapat meningkatkan meningkatkan akses layanan Kesehatan sebagai penopang ketahanan tanggap darura kesehatan sebagai salah satu sendi penanggulangan bencana secara umum.

PESERTA

Seminar ini terbuka untuk umum.
Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal           : Senin, 24 Oktober 2021
Waktu                    : 08.00 – 12.00 WIB

AGENDA

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
Sesi Penayangan Policy Brief
08.00 – 08.05	Pengantar	Moderator: apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
08.05 – 08.25	Penayangan video policy brief	VIDEO
08.25 – 08.45	Pembahasan policy brief	PPK
Sesi Paparan dan Diskusi
09:00 – 09:10	Pengantar	Moderator: apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid
09.10 – 09.30	Pembukaan	Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep VIDEO
09.30 – 10.00	Kebijakan Peta Respon Krisis Kesehatan	Pusat Krisis Kesehatan  MATERI     VIDEO
10.15 – 10.30	Penyusunan Peta Respon saat bencana Gempa Mamuju	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Materi    VIDEO
10.30 – 10.45	Penyusunan Peta Respon saat bencana Erupsi Semeru	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Materi    VIDEO
10.45-11.15	Penggunaan Teknologi Inforasi dalam Penyusunan Peta Respon Krisis Kesehatan	Digital Transformation Office (DTO) MATERI   VIDEO
11.15-12.00	Diskusi	Moderator VIDEO
12.00-12.10	Penutup	Moderator

 

{tab title=”Reportase” class=”green” }

Reportase

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XII

Topik 7: “Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon”

 

Senin, 24 Oktober 2022

Kegiatan ini diselenggarakan oleh PKMK UGM, Pokja Bencana FK-KMK UGM, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia beserta mitra dan 11 universitas co-host melalui Zoom Seminar dan Live Streaming. Rangkaian kegiatan dimoderatori oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Sesi pertama diawali dengan pemutaran dua video policy brief berjudul “Strategi Penanganan Krisis Kesehatan di Kabupaten Badung” dan “Efektifkah Mengatasi Penyakit TBC seperti Penanggulangan COVID-19”. Pada sesi diskusi policy brief, disampaikan bahwa kesiapsiagaan mitigasi bencana dan krisis kesehatan sangat penting disiapkan sejak dini artinya saat pra krisis kesehatan. dr Eko Medistianto, M.Epid selaku pembahas dari Pusat Krisis Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI menambahkan pada policy brief ada baiknya diidentifikasi juga jenis potensi lainnya yang dapat menyebabkan krisis kesehatan. Eko setuju dengan rekomendasi policy brief yang menyatakan sangat perlu dikembangkan sistem informasi surveilans berbentuk peta dan sangat disarankan sekali menyusun rencana kontigensi. Unsur pentahelix juga harus saling berkolaborasi dalam penangguangan krisis kesehatan.

Sesi selanjutnya adalah seminar topik Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Saat Krisis Kesehatan dengan Digitalisasi Peta Respon yang dibuka oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep selaku ketua Pokja Bencana FK-KMK UGM. Pada sesi ini dipaparkan materi terkait : (1) Kebijakan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh dr Eko Medistianto, M.EpidI; (2) Penyusunan Peta Respon saat bencana Gempa Mamuju oleh drg. Asran Masdy, SKG, MAP sebagai Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat; (3) Penyusunan Peta Respon saat bencana Erupsi Semeru oleh dr. Bayu Wibowo IGN sebagai Kepala Dinas Kabupaten Lumajang; dan (4) Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyusunan Peta Respon Krisis Kesehatan oleh Setiaji, ST, M.Si sebagai Staf Ahli Menkes Bidang Teknologi Kesehatan Digital Transformation Office (DTO).

Pengalaman penyusunan peta respon di Sulawesi Barat, peta respon disusun satu hari setelah terjadi Gempa Sulawesi Barat. Dinas kesehatan langsung melakukan kajian cepat untuk menilai daerah mana saja yang terdampak gempa, bagaimana kejadian bencana berdampak pada fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang masih bisa digunkanan dan kapasitas SDM yang siap bertugas menangani korban bencana. Dari peta respon Dinas Kesehatan dapat mengetahui potensi, kapasitas, kesenjangan yang terjadi, tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan kebutuhan logistik. Hal tersebut juga dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang saat penanganan Erupsi Gunung Semeru. Pada saat tanggap darurat, dinas kesehatan melakukan rapid health assessment untuk mengidentifikasi permasalahan kesehatan kemudian mengaktifkan klaster kesehatan / HEOC. Tim HEOC setiap hari rapat untuk upadate data bencana dan kebutuhan penanganan bencana. Saat itu tim HEOC didampingi dan dibantu oleh relawan FK-KMK UGM, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Lumajang serta MDMC. Salah satu kegiatan HEOC ini adalah penyusunan peta respon, sehingga semua pusat informasi tentang penyebaran relawan dapat dilihat pada pesta respon di HEOC.

Peta risiko dibuat pada saat pra krisis kesehatan yang memuat risiko bahaya, kerentanan dan kapasitas sehingga ada visualisasi yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku manajemen darurat kesehatan menyusun peta respon di HEOC saat tanggap darurat bencana. Dalam rangka respon cepat dibutuhkan suatu peta yaitu peta respon. Artinya peta risiko dan peta respon berbeda, peta risiko disusun saat pra krisis kesehatan sementara peta respon saat krisis kesehatan (tanggap darurat bencana). Teknologi akan menjadi kekuatan penunjang transformasi kesehatan. Tantangan data kesehatan dan kebencanaan adalah data yang tidak terintegrasi dan terstandarisasi. Bisnis proses tata Kelola data kesehtaan dan kebencanaan masih belum sepenuhnya terdigitalisasi dengan baik. Harapannya command center di daerah dapat digabungkan dengan kirisis kesehatan sehingga data dan informasi yang dikeluarkan dapat sama dan terintergrasi. Dashboard satu data kesehatan menjadi harapan bersama, seluruh data yang terintegrasi dengan satu sehat ditampilkan dalam dashboard data kesehatan. Seluruh sistem terkait dashboard dan analisis data di Kemenkes menjadi satu di dalam Dashboard Satu Data Kesehatan.

 

Reportase : Happy R Pangaribuan, MPH

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{/tabs}

Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah

diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan POKJA Bencana FK-KMK UGM

 

{tab title=”KAK – Materi – Video” class=”blue”} 

PENGANTAR

Dewasa ini bencana yang terjadi bukan hanya bencana alam, melainkan juga non-alam seperti wabah COVID-19. Kesiapan pusat layanan kesehatan masyarakat dituntut berpacu dengan kebutuhan yang belum pernah ada sebelumnya, kondisi ini diperparah dengan cukup tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus COVID-19. Salah satu faktor yang dapat mencegah hal ini adalah tingginya pemahaman tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas akan standard pelayanan minimum bencana kesehatan. Kerena dengan jelas disebutkan bahwa setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dan pemda wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak dan penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana. Fakta yang kita temui adalah meningkatnya frekuensi kejadian bencana, dan banyak Puskesmas tidak mampu bertahan ketika bencana terjadi karena standar pelayanan minimum yang belum optimal dijalankan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu penguatan sistem ketahanan dan standard pelayanan minimum pelayanan puskesmas oleh dinas kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan puskesmas yang tanggap dan tangguh bencana serta sebagai indikasi bahwa sistem kesehatan di daerah terdampak bencana memiliki ketahanan.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor  Tahun 2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non-alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra-bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan. Rangkaian seminar mengenai SPM kesehatan sebagai indikator ketahanan kesehatan pada situasi krisis kesehatan di daerah ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan upaya ketahanan kesehatan di saat yang di luar kewajaran yaitu situasi krisis kesehatan. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana pengalaman terkait pemenuhan SPM kesehatan saat krisis, baik lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan bencana seperti alam maupun Covid-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya serta menggunakan SPM kesehatan kabupaten untuk mencapai SPM kesehatan propinsi.

TUJUAN

1. Mendokumentasikan lesson learnt dan best practice penggunaan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi  saat penanggulangan bencana
2. Meningkatkan pemahaman peserta dalam menyiapkan program indikator SPM Kesehatan di daerah
3. Mengidentifikasi perlunya pemahaman terhadap pengorganisasian pendekatan incident command system (ICS) dalam alur manajemen pemenuhan SPM Kesehatan

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam dua hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan SPM kesehatan kabupaten/kota dan tools untuk menyiapkan SPM Kesehatan di daerah. Selanjutnya daerah akan mencoba melakukan perhitungan SPM kesehatan sesuai dengan risiko bencana dan krisis kesehatan yang mungkin dihadapi daerah. 

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum. Diharapkan dari dinas kesehatan, puskesmas, pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana pengalaman dinas kesehatan terkait penyusunan program, pemenuhan SPM kesehatan kabupaten/kota dan propinsi, lesson learnt dan best practice termasuk kebijakan-kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

WAKTU PELAKSANAAN

Hari, tanggal               : Senin & Kamis / 17 & 20 Oktober 2022
Waktu                         : 09.00 – 11.30 WIB

AGENDA

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
SENIN, 17 OKTOBER 2022
09.00-09.05 WIB	Pembukaan	Moderator: Happy R Pangaribuan, MPH
09.05-09.20 WIB	Pengantar	Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian Masyarakat FK-KMK UGM VIDEO
09.20-09.50 WIB 09.50–10.05 WIB	Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Erupsi Merapi di Dinas Kesehatan Lumajang. Diskusi	Bidang Penyusunan Program Dinkes Lumajang MATERI   VIDEO
10.0–10.35 WIB 10.35–10.50 WIB	Sinkronisasi Program SPM Kesehatan di Puskesmas dengan Program SPM Kesehatan saat Penanganan Krisis Kesehatan dan Bencana di Dinas Kesehatan   Diskusi	Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid MATERI    VIDEO
10.50–11.20 WIB	Penugasan Perhitungan Indikator SPM di Puskesmas
11.20-11.30 WIB	Arahan pertemuan 2 dan penutupan	Moderator

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
KAMIS, 20 OKTOBER 2022
09.00 – 09.10	Pembukaan	Moderator: Happy R Pangaribuan, MPH
09.10–09.40 WIB 09.40–09.55 WIB	Penyusunan Program SPM Kesehatan di Puskesmas Diskusi	Madelina Ariani, MPH MATERI
09.55 10.25 WIB	Penugasan Perhitungan SPM kesehatan di Dinas Kesehatan
10.25–10.55 WIB 10.55–11.10 WIB	Pengorganisasian : alur manajemen pemenugan SPM Kesehatan di daerah Diskusi	dr Bella Donna MKes MATERI
11.10	Penutupan	Moderator

BIAYA KEPESERTAAN : GRATIS

REGISTRASI DARING

Kunjungi laman https://bencana-kesehatan.net

NARAHUBUNG

Hagung Putrasusila
(Kepersertaan)
Telp. 081326116064
E-mail : [email protected]

Gde Yulian Yogadhita
(informasi Konten)
Telp. 08175450684
E-mail [email protected]

 

{tab title=”Reportase H-1″ class=”green”}

Reportase

Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia XII

Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan

pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah

17 Oktober 2022

Pada Senin (17/10/2022), diadakan seminar Pre Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII dengan judul “Penggunaan SPM Kesehatan sebagai Indikator Ketahanan Kesehatan pada Situasi Krisis Kesehatan di Daerah”. Acara dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Agenda pada hari ini yaitu pemaparan penggunaan indikator SPM saat penanganan bencana oleh Dinas Kesehatan Lumajang dan materi sinkronisasi program SPM kesehatan oleh apt. Gde Yulian Y., M.Epid. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. dr. Sudadi Mitrodihardjo, Sp.An, KNA, KAR (Plt. Wakil Dekan Kerja Sama, Alumni, dan Pengabdian FK-KMK UGM).

Sudadi menyampaikan bahwa pada saat situasi krisis, perlu penanganan situasi yang berbeda. FK-KMK UGM memilki pengalaman dalam manajemen bencana baik di sekitar Yogyakarta maupun di luar provinsi, pengalaman mendampingi dinas kesehatan, dan lain-lain. Manajemen bencana tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan tetapi perlu koordinasi dengan bidang lain, untuk itulah diperlukan adanya SPM kesehatan. Di akhir sambutan, Sudadi membuka pre fornas secara resmi. Acara dilanjutkan dengan paparan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Lumajang.

Ririn Fitriana, SKM, M.Kes, dari Bidang Penyusunan Program Dinas Kesehatan Lumajang menyampaikan presentasi dengan judul “Penggunaan Indikator Program SPM Kesehatan saat Penanganan Bencana Awan Panas & Guguran Semeru”. Ririn memaparkan berdasarkan pengalaman penanganan bencna gunung Semeru kemarin. Ririn menyebutkan kronologi kejadian 4 Desember 2021, daerah yang terdampak bencana, dan linimasa penyusunan rencana kontingensi berdasarkan dasar hukum.

Ririn juga memaparkan berbagai macam tugas sub bidang kesehatan yang salah satunya adalah melakukan pelayanan kesehatan dasar di pos kesehatan namun pada prakteknya tenaga kesehatan tidak sanggup dan kesulitan mengunjungi posko kesehatan. Selama bencana gunung Semeru, tim tenaga kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 dan imunisasi MR serta mendirikan pos pemeriksaan swab antigen yang pemeriksaannya dilakukan secara gratis. Dalam pengumpulan data, timnya mengumpulkan data setiap hari melalui google spreadsheet dan pelaporan data dan informasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari puskesmas ke dinas kesehatan, HEOC dan Pusdalops BPBD. Hal yang menjadi kendala dalam pelaporan data & informasi adalah alur pelaporan yang belum sistematis, kurangnya sumber daya yang menangani data (tenaga kesehatan di lapangan fokus pada pelayanan), dan formulir yang harus diisi banyak dan pengisian secara manual. Solusinya adalah menyusun alur pelaporan data & informasi, penunjukan penanggung jawab data & informasi di masing-masing wilayah puskesmas terdampak, dan digitalisasi pelaporan. Sesi ini ditutup dengan tanya jawab.

Sesi selanjutnya diisi oleh apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dengan topik “Sinkronisasi SPM Kesehatan Rutin di Situasi Bencana/Krisis Kesehatan di tingkat Sub-Nasional”. Gde memaparkan adanya 3 regulasi, diantaranya Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Manajemen Krisis Kesehatan, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimal, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Irisan antara peraturan-peraturan tersebut mendorong munculnya keharusan untuk memberikan pedoman kesehatan yang berkualitas saat terjadi bencana menggunakan sistem yang terkoordinasi.

Gde menyampaikan bahwa pelayanan dalam bencana harus terukur. Solusi dari berbagai masalah yang ada adalah puskesmas menyiapkan Public Health Center Disaster Plan (PHCDP) dan dinas kesehatan menyiapkan rencana kontingensi kesehatan atau dinkes disaster plan. SPM tidak hanya menjadi indikator terukur penanganan bencana namun juga untuk merencanakan strategi operasi klaster kesehatan. Acara ditutup dengan pengarahan pertemuan kedua dan tanya jawab

Reporter: dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK

{tab title=”Reportase H-2″ class=”red”}

Reportase Pre Fornas JKKI XII

SPM Kesehatan di Puskesmas dan Logistik Medis

20 Oktober 2022

Pada Kamis (20/10/2022), diadakan webinar kedua dalam rangkaian agenda Pre-Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) ke XII yang dibuka dan dimoderatori oleh Happy Pangaribuan, MPH. Webinar hari ini berfokus pada peran puskesmas mencapai capaian indikator SPM kesehatan dalam kejadian bencana dan dilanjutkan dengan materi pengorganisasian.

Materi pertama berjudul “Identifikasi Program SPM Kesehatan untuk Situasi Bencana & Krisis Kesehatan di Puskesmas” oleh Madelina Ariani, MPH. Madelina mengawali dengan latar belakang bahwa hanya sedikit orang-orang yang terlibat dalam penanganan bencana sedangkan banyak layanan yang dibutuhkan saat kondisi krisis sehingga muncul pertanyaan bagaimana melibatkan pengelola program-program SPM pada kondisi bencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya Madelina menyampaikan kajian kesiapsiagaan puskesmas untuk bencana dan krisis kesehatan. Dalam kajian tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan namun sebagian besar jawaban dari puskesmas masih banyak menjawab tidak dalam arti belum memiliki kesiapsiagaan untuk menghadapi kondisi tersebut.

Lalu, Madelina menyebutkan dasar-dasar kebijakan terkait SPM pada kondisi bencana dan 25 daftar pertanyaan kesiapsiagaan SPM bencana dan krisis kesehatan di puskesmas. Di akhir sesi, Madelina memberikan tugas perhitungan minimal pelayanan kesehatan di puskesmas dan identifikasi program terkait bencana yang belum ada pada situasi normal. Materi pertama ditutup dengan tanya jawab.

Paparan kedua oleh dr. Bella Donna, M.Kes dengan topik “Pengorganisasian: Alur Manajemen Pemenuhan SPM Kesehatan di Daerah pada Situasi Bencana”. Bella mengawali materi kolaborasi klaster kesehatan berbentuk pentaheliks yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Selain kolaborasi, yang dibutuhkan adalah koordinasi dan integrasi. Tanggung jawab otoritas kesehatan pemerintah dipegang oleh kepala dinas kesehatan. Lalu Bella menyampaikan bahwa klaster kesehatan diaktivasi saat tanggap darurat dan koordinator klaster kesehatan berdasarkan cakupan wilayah, pada tingkat nasional, koordinator klaster ini diampu oleh menteri kesehatan melalui kepala pusat krisis kesehatan, pada tingkat provinsi diampu oleh kepala dinas kesehatan provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota diampu oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Bella melanjutkan konsep pengorganisasian dalam kondisi bencana berdasarkan organisasi sehari-hari, dapat dimobilisasi dalam waktu yang singkat, organisasi harus sederhana dan jelas. Perbedaan pengorganisasian dalam kondisi bencana terdapat pada aktivasi dan kecepatan kebutuhan. Lalu Bella menjelaskan tentang skema Incident Commander System (ICS) yaitu sistem yang meliputi petugas, aturan, prosedur, fasilitas, dan peralatan. Keuntungan ICS antara lain membagi habis tugas pada tiap personel, adanya kejelasan alur komando dan komunikasi antara satuan kerja, dan memungkinkan pengembangan operasi bila diperlukan.

Peran SPM dalam fase bencana yaitu pada fase pra bencana dan fase tanggap darurat. Pada fase bencana, SPM sebagai pedoman untuk menentukan kapasitas sehari-hari, kapasitas maksimum, dan gap kebutuhan. Pada fase tanggap darurat, SPM digunakan juga sebagai pedoman untuk melakukan pelayanan. Acara hari ini ditutup dengan sesi tanya jawab.

Reportase oleh dr. Satrio Pamungkas

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK UGM

{/tabs}

Kerangka Acuan Kegiatan

Pekan Diseminasi
Penguatan Ketahanan Sistem Kesehatan
untuk Berbagai Ancaman Bencana Alam dan Pandemi

Rabu – Jum’at
15 – 17 Desember 2021

{tab title=”KAK dan Materi” class=”blue”}

 

---

Pengantar

Ketahanan sistem kesehatan nasional dan daerah telah diuji dengan pandemi sekaligus bencana alam yang terjadi bersamaan di sepanjang 2020 – 2021 ini. Berbagai upaya kesiapsiagaan, rencana kontingensi, dan rencana aksi keamanan kesehatan 2020 – 2024 telah berupaya dijalankan guna bertahan dalam menghadapi ancaman yang datang. Meski demikian, upaya adaptasi dan kebangkitan kembali sistem kesehatan masih terus diperlukan. Oleh karena itu, kesadaran penguatan ketahanan sistem kesehatan ke depannya telah dituangkan dalam agenda reformasi dan transformasi sistem kesehatan oleh Bappenas dan Kementerian Kesehatan.

Menyadari hal ini, sejak awal pandemi di 2020, PKMK FK – KMK UGM bersama dengan berbagai mitra dari pemerintah, Knowledge Sector Initiative, dan Caritas Germany turut andil dalam memproduksi hasil kajian, mengelola pengetahuan, pendampingan dan pelatihan untuk fasilitas kesehatan, respons tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan, serta kegiatan sosialisasi dan advokasi lainnya yang terdokumentasi melalui website dan kanal Youtube. Beberapa kegiatan diantaranya:

1. Melakukan seminar dan diseminasi hasil kajian dokumentasi cepat untuk berbagai topik kebijakan covid (dapat diunduh di http://sistemkesehatan.net/penelitian/ )
2. Menyelenggarakan diskusi kebijakan terkait Health Security dan Health System Resilience pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020 – 2021 (dapat diunduh di https://fornas.kebijakankesehatanindonesia.net untuk topik health security and health system resilient)
3. Mengembangkan digital knowledge management platform tentang perkembangan sistem kesehatan di  termasuk tata kelola penanganan COVID-19 dan kebijakannya di 
4. Pengembangan website  dalam untuk dokumentasi kegiatan penanganan bencana alam di tengah pandemi termasuk dukungan implementasi rencana penanggulangan bencana alam (dinkes, rumah sakit, dan puskesmas disaster plan) untuk respon pandemi (non alam) di dinas dan fasilitas kesehatan (salah satunya dapat diunduh di https://www.bencana-kesehatan.net/index.php/16-hospital-disaster-plan/pelatihan-hdp/4225-enlarging-public-health-disaster-plan-into-community-level )
5. Advokasi dalam bentuk dokumen policy brief bersama lembaga terkait, termasuk review oleh stakeholder
6. Laporan pendampingan tanggap darurat bencana dan krisis kesehatan di Gempa Mamuju dan Letusan Gunung Semeru (dapat disimak pada https://www.bencana-kesehatan.net/index.php/74-gempa-sulawesi-barat/4151-gempa-bumi-sulawesi-barat )
7. Mengawal perkembangan kebijakan penanganan pandemi melalui rangkaian wawancara bersama pakar dan stakeholder (dapat di simak pada https://sistemkesehatan.net/bincang-bincang-skn/ )

Berdasarkan hal tersebut, menutup tahun 2021, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan Pekan Diseminasi pada minggu ketiga bulan Desember. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum progress pengetahuan dan kegiatan selama ini dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, mitra dan jejaring terkait, termasuk upaya diseminasi mengenai ketahanan dan keamanan sistem kesehatan untuk transformasi sistem kesehatan ke depannya.

Peserta Kegiatan

Webinar pekan diseminasi ini terbuka untuk masyarakat umum, akademisi kesehatan, peneliti kebijakan dan sistem kesehatan, penggiat bencana dan kemanusiaan, mahasiswa S1 dan S2 kedokteran dan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah meliputi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, puskesmas, dan rumah sakit, termasuk NGO dan OPDis (Organisasi Penyandang Disabilitas).

 

Agenda Kegiatan

Hari/ Tanggal : Rabu – Jum’at, 15 – 17 Desember 2021
Tempat : ditempat masing – masing
Tautan Zoom : 811 0456 6220 / Passcode: pekandisem
Catatan : Disediakan Penerjemah Bahasa Isyarat

Hari 1 : Rabu, 15 Desember 2021 Sesi I: Pembukaan dan Diseminasi Manajemen Bencana dan Krisis Kesehatan 13.00 – 15.00 WIB Rekaman Video
Waktu	Kegiatan	Keterangan
13.00 – 13.10 WIB	Pembukaan	Direktur PKMK FK – KMK UGM
13.10 – 13.25 WIB	Update manajemen bencana dan krisis kesehatan dikala pandemi	Divisi Manajemen Bencana FK – KMK UGM Download Materi
13. 25 – 13.40 WIB	Update tanggap darurat Gempa Mamuju dan Letusan Gunung Semeru	Relawan AHS UGM dan Pokja Bencana FK – KMK UGM Download Materi
13.40 – 14.25 WIB	Penanggap: Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Direktorat SKK, kementerian Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Download Materi Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Download Materi
14.25 – 14.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
14.55 – 15.00 WIB	Kesimpulan dan lanjutan ke sesi II

 

Hari 2 : Kamis, 16 Desember 2021 Sesi II: Diseminasi Program Dinas Kesehatan Disaster Plan (DDP) 09.00 – 11.00 WIB Rekaman Video
Waktu	Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.10 WIB	Pengantar	Moderator
09.10 – 09.20 WIB	Pemutaran video kegiatan
09.20 – 09.40 WIB	Proses pendampingan dan komponen dokumen Dinas Kesehatan Disaster Plan (DDP)	PKMK FK – KMK UGM Download Materi
09.40 – 10.00 WIB	Paparan contoh Dokumen Dinas Kesehatan Disaster Plan Provinsi Sulawesi Tengah	UPT P2KT Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah/ dan Dinas Kesehatan Kota Palu Download Materi Materi Kesiapsiagaan Bencana dan Krisis Kesehatan
10.00 – 10.30 WIB	Penanggap: ADINKES Biro Perencanaan dan Penanggaran, Kementerian Kesehatan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
10.30 – 10.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
10.55 – 11.00 WIB	Kesimpulan penutup

 

Hari 2 : Kamis, 16 Desember 2021 Sesi I: Diseminasi Operasionalisasi Hospital Disaster Plan 13.00 – 15.00 WIB Rekaman Video
Waktu	Kegiatan	Keterangan
13.00 – 13.10 WIB	Pengantar	Moderator
13.10 – 13.20 WIB	Pemutaran video kegiatan
13.20 – 13.40 WIB	Proses pendampingan dan komponen dokumen Hospital Disaster Plan	PKMK FK-KMK UGM Dowload Materi
13.40 – 14.00 WIB	Paparan contoh dokumen dan implementasi HDP	RSUD Kabelota, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Dowload Materi
14.00 – 14.30 WIB	Penanggap: Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan KARS
14.30 – 14.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
14.55 – 15.00 WIB	Kesimpulan penutup

 

Hari 3 : Jum‘at, 17 Desember 2021 Sesi I: Diseminasi Upaya Puskesmas Disaster Plan (PDP) 09.00 – 11.00 WIB Rekaman Video
Waktu	Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.10 WIB	Pengantar	Moderator
09.10 – 09.20 WIB	Pemutaran video kegiatan
09.20 – 09.40 WIB	Proses pendampingan dan komponen dokumen Puskesmas Disaster Plan (PDP)	PKMK FK-KMK UGM Dowload Materi
09.40 – 10.00 WIB	Paparan contoh Dokumen Puskesmas Disaster Plan (PDP)	Puskesmas Sangurara Kota Palu/ Puskesmas Tompe Kabupaten Donggala Dowload Materi Puskesmas Sangurara Download Materi Puskemas Tompe
10.00 – 10.30 WIB	Penanggap: Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Asosiasi Puskesmas se-Indonesia (Apkesmi)
10.30 – 10.55 WIB	Diskusi umum	Moderator
10.55 – 11.00 WIB	Kesimpulan penutup

 

Hari 3 : Jum’at, 17 Desember 2021 Diseminasi Manajemen Pengurangan Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan dalam agenda Transformasi Sistem Kesehatan 13.00 – 15.00 WIB Rekaman Video
Waktu	Kegiatan	Keterangan
13.00 – 13.05 WIB	Pengantar	Moderator
13.05 – 13.15 WIB	Laporan dan rangkuman kegiatan hari 1 dan 2	PKMK FK – KMK UGM Download Materi
13.15 – 13. 20 WIB	Pemutaran video kegiatan
13.20 – 13.50 WIB	Penyampaian rekomendasi: Integrasi Manajemen Pengurangan Risiko Bencana dan Krisis Kesehatan dalam Sistem Kesehatan	PKMK FK – KMK UGM Download Materi
13.50 – 14.30 WIB	Penanggap Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Download Materi Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko PMK Kedeputian II Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden Download South East Asia Regional for PHC 2020-2030
14.30 – 14.50 WIB	Diskusi	Moderator
14.50 – 15.00 WIB	Kesimpulan penutup	PKMK FK – KMK UGM

 

 

{tab title=”Reportase” class=”Red”}

{slider title=”Hari ke-1″ class=”blue”}

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta kegiatan”

Pekan diseminasi dilaksanakan selama 3 hari dimulai dari Rabu 15 Desember 2021 hingga Jumat 17 Desember 2021. Sesi pembukaan ini diikuti sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai instansi. Pekan diseminasi merupakan sebuah forum untuk menyampaikan output kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Bencana PK – KMK mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dilapangan bersama mitra strategis yaitu Caritas Germany dan Knowledge Sector Initiative (KSI). Misi utama kegiatan kita adalah memperkuat keamanan dan ketahanan sistem kesehatan khususnya bencana. Harapan setelah pelaksanaan pekan diseminasi yaitu dapat meningkatkan keberlanjutan kolaborasi civitas di forum – forum yang akan datang sehingga kerjasama akan semakin kuat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menangani bencana di Indonesia.

Sesi dr Bella Donna, M.Kes (Divisi Manajemen Bencana PKMK FK – KMK UGM)

Materi sesi pertama terkait dengan perkembangan manajemen bencana di Indonesia oleh dr. Bella Donna, M.Kes dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK – KMK UGM. Pemateri menjelaskan latar belakang terjadinya bencana di Indonesia dan faktor yang menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman ketahanan kesehatan seperti populasi yang besar (264 juta penduduk), wilayah yang berisiko tinggi terhadap penyakit menular, biodiversitas dan interaksi yang tinggi antara manusia, hewan, dan lingkungan, serta memiliki 129 point of entries.

Banyaknya bencana yang telah terjadi di Indonesia pada 2009 hingga 2018 menghasilkan beberapa pelajaran penting. Sebelum 2009, saat terjadi bencana, relawan hanya mengirimkan medical support, namun semenjak 2009 para aktivis tidak hanya mengirimkan medical support namun juga management support yang sangat penting dalam penanganan bencana. Dari 2009 ditemukan kendala – kendala di lapangan seperti pemetaan relawan, form yang tidak terstandar, pengorganisasiaan yang kurang tersistem, dan tidak ada sistem klaster. Pada 2010, perngorganisasian ICS sudah mulai dilakukan, pertemuan juga sudah dilakukan dengan sistem komando terpadu. Dengan berkembanganya sistem bencana, saat gempa di Lombok 2018 sudah ada pencatatan pemetaan relawan sehingga penyebaran relawan dapat lebih merata. Peta respon dalam hal ini sangat membantu pembagian tugas dan penyebaran relawan, sehingga semua daerah dapat terlayani. Kemudian, form bencana juga sudah terstandar dari kemenkes sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada lokasi setempat dan terbangun klaster kesehatan dan sub klaster. Di Tahun 2018, pencapaian-pencapaian tersebut ditambah dengan pencapaian terbangunnya komando klaster kesehatan dan terlaksananya layanan sub klaster.

Perkembangan manajemen bencana di tahun – tahun terakhir sudah lebih terstruktur dengan ICHS

Pandemi sempat membuat gagap dan kebingungan di kala terjadinya bencana alam di Indonesia. Karena semua institusi sedang sibuk untuk menguatkan daerahnya sendiri. Sehingga ke depannya masih diperlukan pembelajaran terus – menerus agar saat penanganan bencana di Indonesia, dapat dilakukan secara aman dan nyaman.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi materi dr. Bella Donna, M.Kes (kiri) dan materi Gde Yulian, Apt, M.Epid (kanan)

Sesi Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. (Divisi Bencana PKMK FK-KMK UGM)

Dilanjutkan pemaparan oleh Gde Yulian, Apt, M.Epid yang membahas update tanggap darurat Gempa Mamuju – Majene dan Letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Saat gempa Mamuju – Majene akses terkait dengan info dan logistik terbatas, berbeda dengan Lumajang, info dan logistik sangat mudah diakses. Namun, terkait dengan perencanaan, di Mamuju – Majene belum ada rencana kontingensi yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan atau BPBD dan PEMDA setempat. Di Lumajang terdapat HEOC operation room namun di Mamuju – Majene operation masih terpusat di tenda klaster kesehatan. Di Mamuju – Majene diaktifkan SKDR bencana harian namun di Lumajang aktivasi PHEOC tidak ada, hanya laporan dari pos pelayanan kesehatan yang dikompilasi dengan data dan informasi.

Health security dan resilience penting sekali saat pandemi, seperti tes antigen disyaratkan bagi relawan yang datang ke daerah bencana, hal tersebut adalah salah satu bentuk health security yang dapat ditegakkan. Selain itu, Surat Tanda Registrasi juga disyaratkan bagi profesi tenaga kesehatan tertentu, agar dapat membuktikan kompetensinya saat melaksanakan pelayanan kesehatan.

Terkait dengan National Health Cluster di Mamuju – Majene terdapat sub klaster sesuai dengan permenkes 75 dan WHO, namun di Lumajang konsepnya adalah integrasi antara HEOC dengan Pusdalops BPBD. Terdapat perbedaan juga pada sistem pelaporan, di Mamuju – Majene terdapat rapat kluster (briefing – debriefing), sementara di Lumajang dilakukan rapat bidang – bidang pelayanan satu kali dalam sehari. Evaluasi di Lumajang sudah menggunakan metode kuantitatif, indikator, dan capaian seperti jumlah data korban, jumlah penyakit terbanyak di pengungsian, jumlah lokasi penugasan dan jumlah tim relawan medis yang melakukan respon, jumlah kelompok rentan, jumlah situasi logistik kesehatan di daerah terdampak bencana, dan jumlah lokasi serta kapasitas pengungsi di pos pelayanan kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penanggap dan Diskusi”

Sesi dr. Widiana, Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes RI

Sesi ketiga pada forum kali ini disampaikan oleh dr Widiana dari Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan harus dinamis mengikuti kebutuhan teknis baik dalam pengelolaan krisis kesehatan, sehingga perlu pengembangan dalam program – program transformasi kesehatan. Salah satunya yaitu upaya penguatan ketahanan kesehatan. Saat ini PKK telah membuat pengelolaan krisis kesehatan saat pra krisis kesehatan, saat darurat krisis kesehatan, dan saat pasca krisis kesehatan. Pada saat pelaksanaan pengelolaan krisis, terdapat DHMTs yang akan menjadi leader yaitu dari kepala dinas kesehatan masing – masing kabupaten. DHMts akan mengoperasikan health tupoksi, mengoperasikan HEOC, dan distribusi relawan.

Sesi dr Endang Budi Hastuti – Surveillance dan karantina kesehatan

Kemudian dr Endang sebagai koordinator surveilans dan karantina kesehatan memberikan tanggapan terkait dengan surveilans. Surveilans saat bencana penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit saat terjadinya bencana. Hal penting yang harus dilakukan juga adalah mempertahankan status imunisasi bagi balita. Bencana dapat berdampak pada meningkatnya angka kesakitan, pada lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Peran surveilans sebelum bencana yaitu meningkatkan kesiapsiagaan bencana seperti perbaikan petunjuk teknis, kerangka acuan, dan form yang digunakan; adanya ketersediaan tenaga yang terlatih, sarana dan biaya, serta cakupan informasi; dan terbentuknya kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak. Sedangkan saat kejadian bencana, surveillance diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tanggap darurat seperti pengendalian penyakit. Respon cepat dan surveilans yang intensif akan menentukan arah respon, rencana penanggulangan, dan penilaian keberhasilan respon. Pada saat pasca bencana surveilans perlu dilakukan untuk pemantapan sistem, pencatatan pelaporan, analisis, dan diseminasi data.

Sesi Dr Mukti, MPH, MARS – Kemenkes

Pada sesi terakhir, Dr dr Mukti, MPH, MARS dari Kementerian Kesehatan memberikan tanggapan mengenai penguatan ketahanan sistem kesehatan untuk berbagai ancaman bencana alam dan pandemic. Tahapan implementasi IHR di Indonesia dimulai sejak 2005 hingga 2007, dimana saat itu WHO memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk menguatkan kapasitas melalui pendekatan multisector. Di tahun berikutnya hingga 2011, Indonesia membuat rencanimplementasi IHR, yang kemudian dilakukan evaluasi pada 2010. Hasil dari evaluasi tersebut adalah surveilans dan sektor PoE belum memenuhi syarat, sehingga antara 2011 hingga 2012 terbentuk IHR National Committee yang terdiri dari berbagai sektor. IHR National committee ini dibentuk untuk mengatur strategi agar dapat mencapai syarat kapasitas. Pada 2014, Indonesia telah mengimplementasikan IHR secara penuh kemudian berhasil meluncurkan GHSA padatahun yang sama. Kemudian pada 2017, Indonesia mendapatkan evaluasi 19 capaian indikator oleh tim JEE (Joint External Evaluation) dengan hasil penilaian yaitu develop capacity. Atas rekomendasi dari JEE, pemerintah melakukan perumusan NAPHS (National Action Plan for Health Security) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.

Sesi Diskusi

Pada sesi ini peserta yang berasal dari Gerkattin Sulawesi Tengah Yassin menceritakan pengalamannya saat berkontribusi di Gempa Palu yaitu, penelitian program WASH. Saat pandemi beliau membantu pemerintah untuk program vaksinasi dengan memotivasi disabilitas lain untuk mengikuti program vaksinasi.

Respon lain didapatkan dari Hidayati dari UHAMKA yang menceritakan pengalamannya di Palu. Saat ditugaskan disana melalui MDMC, Hidayati mengalami kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah. Menurut Hidayati, pencegahan sangat diperlukan untuk mencegah terjaidnya KLB. Saat terjadinya bencana terkadang sanitasi dan kebersihan kurang baik, hal-hal kecil dan sederhana seperti pemeriksaan jentik nyamuk di tenda pengungsian tidak boleh dilupakan.

Gde Yulian juga bersedia memberikan gambaran pengalamannya saat berada di Lumajang pada pengendalian penyakit. Pemerintah meminta MDMC untuk memobilisasi 20 relawan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember untuk mendampingi pengelolaan data di posko dan mendata penyakit di tenda pengungsian. Selain dari segi penyakit yg terlupakan, berdasarkan pengalaman di Lumajang, sisa logistik pasca melonjaknya prevalensi COVID-19 masih banyak dan dapat didistribusikan ke bencana.

Dari pengalaman apoteker tanggap bencana, faktor – faktor penting yang perlu diperhatikan bukan hanya terkait dengan jumlah dan jenis obat – obatan yang dibutuhkan masyarakat saja, namun perlu dipikirkan terkait dengan lokasi penyimpanananya, sumber daya manusia untuk melakukan loading – unloading obat – obatan, dan bantuan transportasi obat – obatan itu sendiri.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

 

{slider title=”Hari ke-2 Sesi Pagi ” class=”red”}

Kamis, 16 Desember 2021

Sesi II: Diseminasi Program Dinas Kesehatan Disaster Plan (DDP)

09.00 – 11.00 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Pendampingan dan Komponen Dokumen Dinkes Disaster Plan”

Kegiatan ini dimoderatori oleh Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes. Paparan pertama Proses Pendampingan dan Komponen Dokumen Dinkes Disaster Plan disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH. Terdapat 2 outline presentasi yaitu bagiamana inisiasi dinkes disaster plan dan komponen apa saja yang harus dilengkapi dalam dokumen ini. PKMK FK – KMK UGM sejak tsunami Aceh 2004 sudah banyak melakukan pendampingan pasca bencana, kerja sama dan pelatihan khususnya di daerah – daerah yang pernah mengalami bencana. Terbaru dan berjalan sampai sekarang berproses yaitu mendampingi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Proses pendampingan ini menghasilkan satu dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian diperluas ke Dinkes Kabupaten SIgi, Dinkes Kota Palu dan Dinkes Kabupaten Donggala. Proses penyusunan ini tentu membutuhkan waktu dan komitmen dari Dinas Kesehatan. Dokumen disaster plan akan operasional ketika dinas kesehatan mampu menuliskan kebutuhan apa saja merespon tanggap darurat bencana. Komponen Dinkes Disater Plan yang selalu disampaikan PKMK FK – KMK UGM adalah pendahuluan, Profil Dinkes, Pengorganisasian, Analisis Risiko, Rencana Kontingensi, SOP dan Fasilitas.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan kesiapan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Sulawesi Tengah (kiri) dan sesi diskusi (kanan)

Selanjutnya UPT P2KT Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah memaparkan secara singkat bagaimana gambaran kesiapan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan Sulawesi Tengah. Dinkes Provinsi Sulteng memiliki unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (UPT P2KT) yang memiliki peran dalam kewasapadaan dan penanganan bencana serta krisis kesehatan. Setelah kurang lebih 3 tahun didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM, Dinkes Provinsi Sulteng bersama dengan fasilitator lokal akan melanjutkan pengembangan kapasitas dalam perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Rencana 2022 akan dilaksanakan pertemuan disaster plan di Kabupaten Moorowali dan penguatan klaster kesehatan di Kabupaten Tojo Una – Una dan Kabupa Banggai. Dr. Rochmat J Moenawar Kepala Bidang Penengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan memaparkan dokumen dinkes disaster plan Kota Palu yang sudah berproses selama 8 bulan didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM. Dokumen ini mencakup komponen yang perlu dilengkapi dinkes untuk respon tanggap darurat dan menjadi dokumen yang hidup serta operasional.

Pada sesi pembahasan ADINKES membenarkan dan mendukung bahwa dokumen perencanaan penanggulangan bencanayang sudah disusun oleh Sulawesi Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pembentukan UPT P2KT seperti yang ada di Sulawesi Tengah dapat mempermudah koordinasi dalam penanganan bencana. PKK Kemenkes juga menyatakan dalam memperkuat pengelolaan krisis kesehatan diperlukan partisipasi, kemitraan dan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media. Dalam diskusi juga banyak dibahas bagaimana supaya dinkes disaster plan ini dapat terintegrasi dengan renkon yang ada di BPBD. Jelas ada terlihat perbedaan renkon di BPBD, dimana dinkes disaster plan ini lebih detail dan diharapkan operasional untuk melakukan penangan cepat respon tanggap darurat bencana. Dokumen ini juga diharapkan mampu menfasilitasi kebutuhan disasbilitas, ada pemetaan inklusif untuk kebutuhan kelompok rentan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Hari ke-2 Sesi Siang” class=”red”}

Kamis, 16 Desember 2021

Sesi III: Diseminasi Program Hospital Disaster Plan (HDP)

13.00 – 15.00 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pengantar sesi II oleh moderator”

apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid bertugas sebagai moderator dalam sesi kedua ini. Pemaparan awal terkait bagaimana proses penyusunan HDP serta tantangannya disampaikan oleh dr. Bella Donna, M.Kes. HDP menjadi dokumen penting yang harus disiapkan oleh RS dalam menghadapi bencana dan tidak disusun hanya sekedar sebagai syarat akreditasi. Saat bencana, RS menjadi tujuan akhir penanganan korban, terjadi chaos ketika korban yang datang melebihi kapasitas dan ada peningkatan kebutuhan peralatan serta tenaga kesehatan. Di dalam HDP akan tertulis jelas siapa melakukan apa, bagaimana membangun komunikasi sistem komando, peralatan apa yang dibutuhkan dan SOP apa saja yang harus disusun. HDP ini akan menjawab elemen penilaian MFK 6 dalam Akreditasi-SNARS. Banyak tantanagn dalam menyusun HDP diantaranya belum pernah mengalami situasi bencana dan kepemimpinan untuk menggerakkan tim tetap bergairah dan membangun kondisi SDM.

Selanjutnya dr. Ummy Qalsum, M.Sc menampilkan dokumen HDP RSUD Kabelota. Disebutkan setelah mendapatkan pelatihan penyusunan dari PKMK FK – KMK UGM, tim penyusun kecil RSUD Kabelota melanjutkan penyelesaian dokumen selama 6 bulan, tentu dalam proses penyelesaian ini tim berkonsultasi dengan fasilitator lokal Sulawesi tengah dan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Dokumen ini juga sudah dievaluasi melalui sosialisasi internal dan kegiatan TTX. Dokumen HDP yang disusun terdiri dari 4 Bab yang mencakup profil RSUD Kabelota, Analisis Risiko dan Skenario, Tatalaksana (termasuk sistem pengorganisasian, tupoksi, SOP, fasilitas) dan rencana tindak lanjut.

Dok. PKMK FK.KMK UGM “Sesi pembahasan dan Diskusi”

Pembahas dari Kemenkes dan KARS menyatakan bahwa pandemi ini menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki sistem penanganan bencana di RS. Sistem Penilaian MF kumulatif dan sebenarnya sudah memenuhi dan menjawab hal – hal apa saja yang harus disiapkan RS dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. dr. Bella juga menyampaikan, ternyata pandemi ini membuat isu kesehatan menjadi prioritas dan fasilitas kesehatan seperti ditegur, diingatkan kembali apa yang harus disiapkan. Bagaimana RS menyikapi jika terjadi tanggap darurat harus siap. Standar sudah ada, dan penilaian juga akan dipertajam.  Peserta dari penyandang disabilitas menanyakan bagaimana dengan kesiapan untuk disabilitas sendiri, misalnya apakah RS sudah menyediakan spoke person bagi penyandang disabilitas apalagi di masa pandemi ini komunikasi akan semakin sulit karena harus menggunakan masker. Kemenkes merespon tidak bisa menyamaratakan kemampuan RS. Hal yang lebih mudah dulu adalah menyediakan dari sisi bangunan untuk ramah disasbilitas. Terkait dengan komunikasi ini kedepan akan dipikirkan kembali. Kemenkes akan melakukan advokasi ke RS agar lebih inklusif dan friendly untuk disasbilitas dan jika memungkinkan tersedia spoke person yang mengakomodasi. KARS juga mengingatkan RS harus mampu menyiapkan kapasitas untuk menghadapi hambatasn fisik, hambatan bahasa dan habatan budaya. Itu sudah ada standarnya di MFK.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehatan

{slider title=”Hari ke-3 Sesi Pagi” class=”green”}

Hari 3. Diseminasi Puskesmas Disaster Plan

Jumat, 17 Desember 2021

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta kegiatan”

Pekan Diseminasi Hari Ketiga Sesi 1

Sesi hari ini dimulai dengan pemutaran video Table Top Exercise saat di Palu dan Donggala pada 17 dan 18 November 2021. Peserta yang tergabung pada hari ini sebanyak 102 peserta berasal dari stakeholder, akademisi, peneliti, dan fasilitas kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi materi Happy R Pangaribuan, SKM, MPH (kiri) dan materi dr. Musyarafah (kanan)”

Sesi 1 – Happy R Pangaribuan, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Setelah pemutaran video, dilanjutkan dengan pemaparan proses pendampingan dan komponen dokumen puskesmas disaster plan oleh Happy R Pangaribuan, SKM., MPH. Happy mengutarakan puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang turun langsung ke masyarakat untuk mencegah adanya bencana kedua di lokasi bencana. Dukungan manajemen penanganan bencana di puskesmas dapat berupa lima hal yaitu: 1) Pemetaan kebutuhan dan kapasitas; 2) Sistem koordinasi internal dan eksternal; 3) Pengaturan tenaga kesehatan dan relawan agar merata saat di lokasi bencana; 4) Pengaturan logistik kesehatan seperti tempat penyimpanan dan pendistribusian logistik, 5) Sistem pelaporan penting untuk melihat perkembangan kesehatan dari masyarakat pengungsi dan melihat temuan dil apangan seperti apa. Sistem pelaporan dapat berupa kualitatif atau kuantitatif yang nantinya akan dikirimkan ke dinas kesehatan. Hal – hal yang perlu disiapkan saat kondisi gawat darurat akan dituliskan pada dokumen perencanaan penanggulangan bencana.

Selain itu, terdapat beberapa komponen puskesmas disaster plan yang berupa: 1) kebijakan sebagai aturan atau pedoman baik nasional dan daerah; 2) latar belakang suatu wilayah; 3) profil puskesmas yang mencakup sumber daya yang ada di puskesmas dan gambaran wilayahnya; 4) analisis resiko yang penting dilakukan agar dapat menemukan satu bencana untuk dijadikan prioritas sehingga dapat segera dilakukan mitigasi bencana; 5) pengorganisasian dan tupoksi yang akan memudahkan saat pembagian tugas; 6) SOP / protap yang berisi standar – standar dalam penanganan bencana; 7) kartu tugas, form, dan glossary; 8) Fasilitas – fasilitas yang dapat dimanfaatkan saat terjadinya bencana juga penting untuk dimasukkan ke dalam dokumen.

Happy juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu konsisten untuk memilih peran, misalnya jika tenaga kesehatan sehari-hari menjadi penyuluh kesehatan maka berikan peran yang sesuai dengan tenaga kesehatan tersebut. Puskesmas dapat memulai dengan membuat struktur organisasi yang sederhana yang mencakup semua kebutuhan dan dapat segera diimplementasikan. Happy kemudian memaparkan proses pelatihan pendampingan Puskesmas Disaster Plan di Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Proses pendampingan puskesmas disaster plan dimulai pada November 2020 dari ToT Fasilitator lokal di Sulawesi Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan dokumen Puskesmas Disaster Plan pada Maret 2021. Pada Maret hingga Agustus 2021 dilakukan finalisasi dokumen. Pada tahap tersebut tim penyusun didampingi oleh fasilitator lokal dan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Pada Agustus 2021, dilakukan sosialisasi secara internal yang kemudian dilanjutkan dengan uji coba atau TTX dokumen apakah sudah operasional atau belum pada November 2021. Dari hasil TTX, dilakukan evaluasi dan revisi dokumen oleh tim. Tahap terakhir yaitu diseminasi dokumen yang dilaksanakan pada pekan diseminasi yang berlangsung saat ini.

Beberapa tantangan yang ada saat pendampingan penyusunan Puskesmas Disaster Plan yaitu membutuhkan komitmen yang tinggi dari pihak puskemas, kesepakatan pembentukan struktur organisasi, keterpaduan antara dokumen yang dimiliki oleh puskesmas dengan dokumen dinas kesehatan atau rumah sakit, pembiayaan seperti bentuk anggaran dan kerjasama, dan tantangan terakhir adalah penyediaan, penyimpanan dan penggunaan manajemen kit.

Sesi 2 – dr. Musyarafa – Puskesmas Sangurara

Narasumber yang kedua berasal dari Puskesmas Sangurara yang membagikan pengalamannya dalam penyusunan dokumen disaster plan. Dokumen ini merupakan acuan puskesmas Sangurara dalam merespon dan merencanakan kegiatan puskesmas ketika terjadi bencana. Untuk pengorganisasian terdiri dari ketua tim komando yaitu kepala puskesmas, sekretaris tim komando yang diikuti oleh tim humas yang terdiri dari tim data dan informasi. Kemudian terdapat 4 tim dibawah tim komando langsung yaitu tim operasional, tim perencanaan, tim logistik, dan administrasi keuangan.

Tugas – tugas pokok dan fungsi (tupoksi) disusun agar memudahkan para tim saat terjadinya bencana. Ketua tim komando bertugas mengkoordinasikan seluruh unsul dalam organisasi komando. Ketua tim dapat melimpahkan wewenang kepada sekretaris tim komando dan kepada ketua tim operasional. Selanjutnya, sekretaris tim komando bertugas untuk menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan penanganan bencana. Tupoksi juga dibuat untuk subklaster setiap tim. Dari alur informasi yang disusun untuk awal kejadian bencana, informasi didapatkan dari beberapa sumber yakni investigasi langsung, masyarakat yang terdampak, dan stakeholder di lokasi bencana. Semua data tersebut akan disampaikan kepada ketua dinas kesehatan Palu oleh ketua komando. Sedangkan, untuk pra bencana informasi didapatkan dari wilayah kerja puskesmas. Puskesmas tidak hanya membuat rincian kegiatan pokok untuk tim manajemen logistik, tetapi juga manajemen fasilitas dan keselamatan puskesmas seperti pos induk komando, pos humas, ruang logistik, dan pos relawan. Puskesmas juga sudah membuat denah arah evakuasi di puskesmas dan telah membuat matriks kegiatan selama satu tahun.

Sesi 3 – Fatmawati – Puskesmas Tompe

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi materi Fatmawati (kiri) dan sesi tanggapan dr. Sapta EP, MHKes (kanan)”

Latar belakang puskesmas disaster plan dari Puskesmas Tompe adalah gempa bumi yang melanda Donggala pada September 2018. Puskesmas Tompe ingin memiliki dokumen yang menjadi acuan agar terbentuk sistem penanganan bencana yang terpadu. Narasumber menyampaikan tujuan pembuatan dokumen dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen disaster plan. Puskesmas Tompe terdiri dari 13 desa, dengan 3 dusun yang letaknya terpencil. Struktur komando saat terjadi bencana terdiri dari komandan bencana yang merupakan kepala Puskesmas Tompe, dibawah komandan bencana terdapat tim data dan informasi, tim perencanaan, tim logistik, tim promkes, tim admin dan keuangan, dan tim operasional. Tim operasional terbagi menjadi beberapa sub klaster seperti pelayanan kesehatanm,, pengendalian penyakit, reproduksi, jiwa dan gigi. Analisa resiko bencana pada Puskesmas Tompe telah dibuat. Banjir rob, kecelakaan, dan gempa bumi merupakan 3 kategori bencana yang paling tinggi resikonya di wilayah kerja Puskesmas Tompe. Puskesmas Tompe juga telah membuat SOP / Prosedur penanganan khususnya pada saat pengaktifan tim bencana, manajemen relawan, penerimaan logistik kesehatan, rujukan korban bencana, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan, dan permintaan penambahan tenaga kesehatan. Fasilitas yang dibutuhkan puskesmas ketika terjadi bencana yaitu pos komando, ruang informasi, ruang triage (merah, kuning, hijau), titik kumpul, ruang relawan, dan apotek atau gudang obat. Selain itu, dokumen juga telah dilengkapi dengan nomor kontak puskesmas pembantu, poskesdes, dan kepala desa yang dapat mempercepat komunikasi saat terjadinya bencana.

Sesi 4 – dr Sapta Eka Putra, MHKes – APKESMI

dr Sapta memberikan apresiasi terhadap Puskesmas Sangurara dan Puskesmas Tompe yang telah membuat puskemas disaster plan. Puskesmas sangat diperlukan untuk membuat rencana penanggulangan bencana, agar nantinya saat terjadi bencana, mereka akan lebih siap. Untuk penerapannya, diharapkan betul – betul dihubungkan dengan disaster plan dengan dinas kesehatan setempat. Namun, bagi Puskesmas Tompe, diharapkan dapat mengkaji ulang terkait dengan dasar hukum yang digunakan khususnya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang tertulis tentang puskesmas, padahal UU tersebut mengkaji tentang peraturan daerah.

Sesi tanya jawab

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi tanya jawab”

Penanya pertama adalah Ega (Puskesmas Mamboro.): tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai menyusun dokumen disaster plan. Kemudian Happy menjelaskan alur yang sebaiknya dilakukan oleh Puskesmas Mamboro yaitu dengan analisis resiko atau mengkaji bencana yang berpotensi terjadi di daerah cakupan puskesmas. Setelah ditemukan bencana yang berpotensi, maka dapat dilanjutkan membuat SOP. Terkait pengkajian dokumen disaster plan, tidak ada batasan waktu karena dokumen itu sendiri dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada di puskemas. Madelina Ariani SKM, MPH (tim PKMK UGM) menambahkan agar puskesmas dapat menyusun tim kecil sebanyak 5 orang untuk menyusun jadwal kegiatan penyusunan, membuat workshop, membuat rencana pendampingan, dan menguatkan jaringan melalui forum – forum nasional.  

Penanya kedua menanyakan perbedaan terkait dengan komponen dokumen yang dimiliki antara puskesmas dan dinas kesehatan (Dinkes). Kemudian, narasumber menjelaskan bahwa pada hal tersebut letak perbedaannya adalah pada peran dan fungsi. Dinkes lebih berperan pada fungsi koordinasi, penguatan sistem, evaluasi, dan monitoring. Sementara pada puskesmas lebih ke teknis pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apa saja komponen penting dalam pembuatan struktur organisasi, mengingat tidak ada ketentuan baku untuk bentuk struktur organisasi. Happy menyampaikan bahwa sistem pengorganisasian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas di puskesmas, namun struktur penanggulangan bencana dapat disesuaikan dengan Perka BNPB.

Penanya berikutnya Yulia Dewi yang menanyakan terkait dengan penanggung jawab program / kegiatan disaster plan. Menurut dr Bella Donna dari PKMK UGM, tergantung dari rumah sakit, boleh memilih antara K3, MFK, atau tim mutu lainnya, namun tanggung jawab disaster plan di Rumah Sakit bukan tanggung jawab dari K3 atau MFK saja. K3 dan MFK dapat dijadikan sebagai tim penyusun.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

{slider title=”Hari ke-3 Sesi Siang” class=”green”}

Diseminasi Reformasi Sistem Kesehatan

Jumat, 17 Desember 2021

Sesi 1 – Madelina Ariani, SKM, MPH – PKMK FK-KMK UGM

Sesi kedua pada hari ketiga dimulai dengan laporan dari Madelina Ariani, SKM, MPH terkait dengan pelaksanaan pekan diseminasi yang telah terselenggara sebanyak 5 sesi selama 3 hari. Jejaring atau mitra yang sudah bergabung yakni dari perguruan tinggi kesehatan (FK – KMK UGM dan Stikes), rumah sakit, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, puskesmas, organisasi penyandang disabilitas, LSM, Donor, dan umum. Dari 12 stakeholder / organisasi yang diundang, hanya 2 yang tidak hadir. Rata – rata jumlah peserta yang hadir di setiap sesi mencapai 110. Madelina menyampaikan rangkuman kegiatan pada sesi 1 yaitu usulan yang disampaikan terdapat 4 hal yaitu latihan aktivasi HEOC untuk dinas kesehatan, pengadaan manajemen kit bencana di dinas kesehatan, standarisasi formulir, dan integrasi bencana alam dan non alam. Kemudian, pusat krisis menyampaikan usulan – usulan tersebut sesuai dengan arah transformasi penangggulangan bencana. Selain itu SKK menanggapi standarisasi formulir dapat menjadi tambahan untuk surveilans bencana. Tidak hanya SKK, namun PKK juga memberikan tanggapan bahwa integrasi bencana alam dan non alam menjadi salah satu upaya peningkatan keamanan kesehatan untuk semua ancaman.

Dilanjutkan dengan rangkuman sesi 2 (Dinas Kesehatan Disaster Plan) yang terdiri dari 3 usulan yaitu dokumen / pelatihan renkon dinkes (oleh kemenkes) saat ini diperluas dengan menambah komponen – komponen Dinkes Disaster Plan, terdapat alokasi pembiayaan untuk dinkes disaster plan, dan dinkes perlu membuat dinkes disaster plan. Menurut Adinkes, pembuatan dinkes disaster plan adalah upaya yang bagus dan Adinkes perlu mensosialisasikan dan mendorong agar dinas kesehatan mempunyai dokumen disaster plan. Dari pusat krisis kesehatan mendukung usulan yang pertama yaitu perluasan dokumen / pelatihan renkon dinas kesehatan.

Madelina meneruskan ke rangkuman sesi yang ketiga, dimana terdapat 3 usulan yang berupa cara penilaian diperbaiki dan nilai kelulusan HDP ditingkatkan, perlu adanya inovasi dalam membentuk budaya HDP, dan HDP juga dirancang untuk bencana non alam. Kemudian, layanan kesehatan rujukan memberikan tanggapan agar forum seperti pekan diseminasi ini dapat dilaksanakan setiap 3 – 6 bulan sekali. Menurut KARS, surveyor perlu melakukan update bagaimana seharusnya dalam menilai HDP.

Di sesi puskemas disaster plan, terdapat 3 usulan yaitu mendorong adanya program puskesmas disaster plan, melibatkan kelompok rentan dalam kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan, dan mendorong puskesmas untuk aktif dalam upaya kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan dinas kesehatan. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, puskesmas disaster plan akan diprogramkan untuk 200 puskesmas lainnya. Begitu juga tanggapan dari Apkesmi yang berkeinginan untuk menduplikasi program puskesmas disaster plan untuk seluruh puskesmas di Indonesia. Sesi Madelina kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan evaluasi TTX Kota Palu pada Jumat 19 November 2021.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Pemutaran video dokumentasi kegiatan TTX” 

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Bella Donna, M.Kes”

Sesi 2 – dr. Bella Donna – PKMK FK – KMK UGM

Sesi kedua dilanjutkan oleh dr. Bella Donna yang menjelaskan tentang sistem kesehatan dalam manajemen resiko. Situasi pandemi saat ini, menyebabkan adanya hambatan pada layanan kesehatan yang essential. Dalam situasi yang tidak normal, tidak hanya fasilitas kesehatan yang harus dikuatkan dengan disaster plan atau kesiapsiagaan bencana, namun juga sumber daya manusia (SDM). Kita perlu memikirkan kompetensi SDM, jumlah dan jenisnya, keamanan dan asuransinya, serta sistem yang mengatur SDM tersebut. Terkait masyarakat, kita perlu memberdayakan masyarakat dapat melalui family disaster plan dan pelatihan kader plus. Ketika hospital disaster plan dan surge capacity sudah dilaksanakan, dan business continuity plan (BCP) juga sudah disusun, maka layanan essential yang tertunda akibat suatu kondisi bencana dapat tetap dilaksanakan. Sehingga harapannya, fasilitas kesehatan mampu mengelola lonjakan dan goncangan, mampu menjamin keberlangsungan organisasi dan sistem kesehatan, dan mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru pasca pandemi.

Resiko dapat dicegah dan diturunkan dengan memahami konsep bencana alam dan non alam, analisis resiko di daerah, kemandirian masyarakat, dan deteksi pencegahan respon yang meliputi pengorganisasian lewat kepemimpinan. Kesiapan dari kesiapsiagaan harus berdasar dan mengacu pada analisis resiko. Mengacu dari International Health Regulation (IHR) 2005 terdapat 8 kapasitas inti yaitu kebijakan dan legislasi, koordinasi, surveilans, respon, kesiapsiagaan, komunikasi resiko, sumber daya manusia, dan laboratorium. Terdapat dua hal yang belum dilakukan pada pengelolaan program kesehatan yaitu mengidentifikasi resiko dan menyusun rencana kesiapsiagaannya untuk mengurangi dampak bencana. Harapannya hal tersebut dapat dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Penanggap 1 – Dewi Amila Solikhah, SKM, MSc – Bappenas

Sebuah sistem tidak hanya perlu dikembangkan namun juga perlu kita demonstrasikan bersama, kita perlu memilih prioritas yang perlu diintegrasikan, dan menggerakkan mesin birokrasi lebih cepat untuk menggerakkan mesin sosial. Pada strategi kunci dalam area reformasi SKN, dibuat beberapa pengembangan – pengembangan kesiapsiagaan di masa pandemi. Plan apapun sebaiknya dapat diintegrasikan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ada 3 fase dalam penyusunan anggaran, yang pertama adalah PAGU indikatif, dimana perencanaan dan penganggaran masih memiliki ruang yang luas, yang kedua adalah fase pagu anggaran, dimana waktu semakin sempit karena anggaran telah dikotak – kotakan dan telah dibahas oleh DPR, dan yang terakhir adalah fase PAGU alokasi. Program – program prioritas perlu ditindak lanjuti supaya ada hasil yang bisa dimanfaatkan bersama.

Penanggap 2 – Widiana, MKM – Pusat Krisis Kesehatan

Pengelolaan kesehatan harus menyeluruh dari semua tahapan pra krisis. Manajemen bencana ini merupakan sebuah dukungan untuk kebutuhan di lapangan. Perkembangan manajemen bencana harus mendukung program transformasi kesehatan melalui ancaman bencana yang dapat menimbulkan resiko Kolaborasi pentaheliks harus dilakukan dengan kolaborasi. Terobosan yang telah dilakukan di akademisi seperti disaster plan di dinas kesehatan merupakan penguatan untuk kapasitas dalam pengelolaan faskes. Disaster plan harus bisa implementatif dan bisa diaktifkan saat tanggap darurat. Diharapkan program kesehatan walaupun dalam kondisi bencana tetap bisa berjalan dengan lancar.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi Amila (kiri) dan sesi Diana Sista (kanan)”­

Penanggap 3 – Diana Sista – KPMK

Diana Sista memaparkan 7 agenda pembangunan nasional 2020 – 2024. Terkait dampak bencana terhadap kesehatan utamanya pelayanan kesehatan, tentunya ada yang harus kita prioritaskan untuk memperbaiki sistem kesehatan kita. Indonesia butuh reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) karena tingginya masalah SKN baik dari penyakit menular, tidak menular, dan pengalaman baru yang didapat dari penanganan COVID-19. Kita juga perlu mendorong peran masyarakat dalam upaya promotif dan prefentif dan memperhatikan kapasitas di daerah belum merata, hal ini harus menjadi fokus dalam perencanaan.

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi dr. Noch Mallisa (kiri) dan sesi Febi Dwi Putri (kanan)”

Penanggap 4 dr. Noch Mallisa – Kantor Staf Presiden (KSP)

Dalam melihat reformasi SKN, SKN harus dilaksanakan dengan seluruh kekuatan yang dipunyai oleh negara kita. Dalam penanganan bencana, perlu kolaborasi interoperabilitas antar semua stakeholder. Pihak yang belum pernah kita sentuh, yaitu TNI/ Polri yang merupakan bagian dari subsistem kesehatan nasional yang ikut bertanggungjawab saat terjadinya bencana. TNI/Polri mempunyai field hospital dan floating hospital yang dapat disegerakan didirikan saat terjadinya bencana. Semakin cepat response time akan mengurangi angka kematian dan kecacatan. Intelegensia kesehatan diperlukan kedepannya saat terjadinya bencana. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kemandirian farmasi dan alat kesehatan agar dapat mewujudkan kemandirian negara kita.

Febi Dwi Putri – WHO Indonesia

Kajian yang dilakukan PKMK sangat praktikal, harapannya akademisi dari universitas lainnya juga melakukan hal yang sama. Di nasional saat ini terdapat gerakan solidaritas untuk COVID-19. Semoga kita bisa berkolaborasi dan saling mendukung baik di level nasional dan daerah.

Sesi diskusi

Dinkes kesulitan terkait pembiyaaan, inisiatif dari staf krisis kesehatan didaerah sangat baik, namun tidak semua mampu untuk mewujudkan hal – hal tersebut. Diana Sista menyatakan bahwa terkait dengan pembiayaan kesehatan yang berhubungan dengan bencana, harus memiliki standar pencapaian minimal di bidang kesehatan dan hal tersebut merupakan bentuk kinerja dari pemda. Oleh karena itu, daerah wajijb menganggarkan 10% untuk kesehatan dari APBD. Saat ini terkait dengan adanya pandemi banyak difokuskan untuk realokasi. Kedepannya SKN dapat dijadikan prioritas sehingga pembiayaan di daerah dan pusat dapat ditingkatkan.

Menurut dr Noch Mallisa, KSP akan melakukan pendampingan dengan advokasi dan rekomendasi untuk rekan – rekan disabilitas jika dibutuhkan. Amila berpendapat RKP tentunya dapat menjadi driver untuk pengalokasian anggaran tersebut agar memadai.

Reporter: Dionita Rani Karyono (FK – KMK UGM)

{/sliders}

{/tabs}

Pre Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Ke – 11

Kebijakan Ketahanan Logistik Medis Paska Gelombang Kedua COVID-19

 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan,
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
08.30 – 11.30 WIB

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue”}

 

PENGANTAR

Pandemi COVID-19 sudah memasuki fase pertengahan, mayoritas negara termasuk Indonesia sudah mengalami puncak gelombang kedua yang jauh lebih tinggi dibandingkan puncak sebelumnya, staetegi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Walaupun sudah banyak juga upaya dan sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4/2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu aspek yang sering tidak diperhatikan saat pra bencana maupun kedaruratan masyarakat adalah penyediaan dan pengelolaan logistik medis dalam menopang ketahanan kesehatan.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dampak ketidaksiapan terhadap pemenuhan dan pengelolaan logistik medis tidak hanya pada panic buying yang berakibat kelangkaan di satu sisi dan overloaded di sisi lain, namun juga hilangnya nyawa masyarakat bahkan tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan – kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan COVID-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan pembelajaran dari sekian banyak pengalaman pahit di penanganan gelombang kedua yang telah lalu dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan untuk menghadapi gelombang selanjutnya.

 

TUJUAN

Mendiskusikan kebijakan kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19.

 

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan seminar diselenggarakan secara virtual.

 

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum, diharapkan yang bergabung ialah pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, pengelola logistik medis di fasilitas kesehatan, relawan dan filantropis, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pasca sarjana kesehatan.

 

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana kondisi kebijakan pengelolaan logistik medis sebagai penopang ketahanan kesehatan paska gelombang kedua pandemi COVID-19. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung peningkatan kebijakan ketahanan kesehatan ke depannya.

 

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal   : Jum’at, 24 September dan 1 Oktober 2021
Pukul              : 08.30 – 11.30 WIB
Link Zoom       : Meeting ID: 843 8818 7465          Passcode: PREFORNAS

Rundown Kegiatan

Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber/Fasilitator
Hari Pertama : Jum’at, 24 September 2021
Moderator : apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.
08.00 – 08.10 WIB	Pengantar dan Pembukaan
08.10 – 08.50 WIB 08.50 – 09.30 WIB	Memahami Kebutuhan Logistik Medis Saat Bencana Pandemi Memahami Kekurangan Pasokan Logistik Medis di RS Vertikal Saat Bencana Pandemi	PKK Kemenkes Materi dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD Materi
09.30 – 10.15 WIB 10.15 – 11.00 WIB	Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di rumah sakit Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta	Fasilitator : Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM
Hari Kedua : Jumat, 1 Oktober 2021
Moderator : Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep
08.00 – 08.10 WIB	Pengantar
08.10 – 08.50 WIB 08.50 – 09.30 WIB	Mobilisasi Logistik Medis Berbasis Masyarakat Logistik dalam ICS Faskes/Dinkes	Sonjo Materi apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid. Materi
09.30 – 10.15 WIB 10.15 – 11.00 WIB	Review perencanaan dan permintaan dukungan logistik medis COVID-19 di masyarakat Pemaparan singkat hasil review dari perwakilan peserta	Fasilitator : Tim Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

 

 

{tab title=”Reportase Hari 1″ class=”red”}

Jum’at, 24 September pukul 08.00 – 11.00 WIB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Kebutuhan Logistik Medis untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19”

Materi sesi pertama terkait Kebutuhan Logistik Medis untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 disampaikan oleh Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes. Dasar perencanaan logistik adalah bagaimana pengadaan dan penerimaan donasi logistik. PKK Kemenkes melakukan pengadaan logistik medis berupa coverall, masker N95, masker anak dan oxygen concentrator. Pusat Krisis Kesehatan melakukan penerimaan donasi logistik medis baik dari dalam maupun luar negeri untuk kemudian didistribusikan ke 34 provinsi. Distribusi logistik APD berdasarkan jumlah kasus, jumlah tenaga kesehatan dan ketersediaan APD di daerah. Proses distribusi dilakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi dan dilakukan dengan menggunakan ekspedisi. Selama ini dalam mengukur APD menggunakan tools yang digunakan WHO yaitu Essential Supplies Forecasting Tool (ESFT). Melalui tools ini akan diketahui prediksi jumlah APD yang dibutuhkan daerah. Kajian kebutuhan dibuat baik secara top down (dibuat pusat) maupun secara bottom up (mengakomodasi usulan dari 34 Dinkes Provinsi).

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Memahami Kekurangan Pasokan Logistik-Medis saat Pandemi”

dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD mengawali pemaparan terkait kekurangan pasokan dengan menyampaikan pengertian logistik medis dan RS vertikal. RS vertikal ini adalah RS yang menerima pasien rujukan pasien COVID-19 dan RS yang dikelola pusat. Istilah lain yang perlu dipahami ada surge capacity yaitu peningkatan kapasitas RS saat pasien masuk yang jumlahnya jauh di atas kemampuan RS sehari – hari. Selama penanganan COVID-19, RS sempat mengalami kekurangan oksigen, pasokan terlambat. Ada beberapa kasus yang menyebutkan terjadi pemburukan kondisi pasien secara mendadak, sementara ini bisa terjadi karena kurangnya persiapan RS untuk merespon cepat. Dalam respon ini, dalam RS harus dipikirkan siapa yang mengatur, bagaimana kebutuhan, alur komunikasi, dan melakukan assessment harian. Faktor – faktor lain yang mempengaruhi kekurangan pasokan adalah rumah sakit rujukan overload, networking dan sistem rujukan. Ketika terjadi bencana jangan pernah berpikir bisa menyelesaikan masalah sendiri, diperlukan networking baik itu dalam bentuk SDM maupun logistik. Sistem rujukan tidak hanya rujukan pasien tetapi termasuk rujukan SDM dan rujukan logistik.

Sesi Diskusi dan Review Kesiapan Logistik di RS

Peserta dari RS Undata menanyakan terkait SOP dan protokol pendistribusian logistik oleh PKK Kemenkes ke bagian dinkes. Dalam hal ini jika RS ingin meminta kebutuhan logistik ke dinas K esehatan seharusnya ke bagian instalasi farmasi atau ke bidang krisis Kesehatan. Dijelaskan bahwa PKK Kemenkes sudah mempunyai narahubung setiap dinas kesehatan yang khusus menangani krisis kesehatan. Jadi koordinasi pengiriman logistik ke narahubung tersebut. Artinya ini tergantung dengan pengorganisasian di dinkes, bagian mana yang bertanggung jawab dalam penyimpanan logistik dan siapa yang mengelola instalasi farmasi.

Kemudian peserta juga menanyakan terkait dengan antisipasi COVID-19 gelombang ketiga. Belajar dari gelombang 1 dan 2, banyak kekacauan dalam kebutuhan logistik, banyak barang kosong dan harus menunggu. Apakah ada kalkulasi untuk buffer stock untuk kesiapan menghadapi gelombang ketiga, yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. PKK Kemenkes dalam melakukan pengadaan logistik bertumpu pada kajian kebutuhan dengan menggunakan data -data. Kajian ini harus dapat dipertanggungjawabkan, setelah dilakukan pengadaan maka akan dilakukan pemeriksaan oleh BPKP. Dalam mendistribusikan juga harus tercatat dengan baik, dilengkapai berita acara. Selama memiliki dokumen pendukung yang lengkap maka tidak akan ada permasalahan pada saat pemeriksaan.

RS Undata Palu bersedia sebagai informan untuk sesi review kesiapan logistik yang ada di rumah sakit. Dari segi tim logistik secara regular ada bagian logistik yang melakukan perencanaan dan yang membuat usulan saat pandemi. Hal itu melekat dalam instalasi farmasi termasuk kepada input pemakaian. Kepala instalasi RS Undata masuk dalam bagian Satuan Tugas (satgas) COVID-19. Untuk prioritas pengadaan logistik sudah disiapkan hingga Desember 2021. Ketika kasus sudah mulai turun prioritas bergeser untuk pasien non covid serta layanan sehari – hari. RS Undata Palu tidak memiliki mekanisme rencana tahunan untuk pengadaan logistik, perencanaan dibagi dalam triwulan karena kapasitas gudang rumah sakit kecil.

Penutup

Perencanaan pengadaan logistik ini memerlukan data yang valid untuk kaji kebutuhan. Rumah sakit harus aktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan sehingga PKK Kemenkes dapat mendistribusikan logistik sesuai kebutugan daerah. Khusus pengadaan oksigen bisa dilakukan mapping, perusahan mana yang bisa menyediakan. Lesson learnt dari kekurangan pasokan oksigen ini adalah pandemi COVID-19 harus direspon dengan kondisi atau konsep bencana. Apapun bentuk responnya itu adalah fungsi dari preparedness. Ketersediaan oksigen ini sebenarnya ada, bukan masalah tidak memiliki, namun masalah kontrol dan koordinasi. Bagaimana solusinya? jika di rumah sakit sudah memiliki Hospital Disaster Plan (HDP), inilah yang menjadi pegangan dan panduan rumah sakit. Ketika terjadi bencana alam maupun bencana non alam, RS tinggal menjalankan HDP seoperasional mungkin.

Selengkapnya rekaman Video dapat diakses : YouTube http://ugm.id/2EF

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan

 

{tab title=”Reportase Hari 2″ class=”green”}

 

 

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Sesi Penyampaian Materi”

Hari ini adalah pertemuan kedua topik pre fornas kebijakan ketahanan logistik medis paska gelombang kedua COVID-19. Terdapat 2 materi pembahasan yaitu terkait bagaimana pengalaman SONJO untuk mobilasis logistik medis masyarakat dan bagaimana operability logistik medis dalam Incident Command System (ICS). Rimawan Pradipto, PhD sebagai inisiator SONJO menyampaikan bahwa pada periode pandemi COVID-19 ini adaptasi, inovasi dan mobilitas sumber daya adalah kebutuhan utama. Logistik adalah masalah utama dimana krisis, pandemi dan belajar pada pengalaman penanganan COVID-19 bagaimana memobilisasi sumber daya saat modal finansial menjadi tantangan besar. SONJO memanfaatkan WAG untuk memobilisasi sumber daya, media koordinasi dan komunikasi untuk memecahkan masalah secara cepat dan menciptakan pasar virtual serta memberikan bimbingan teknologi ke daerah lain. Sejak 24 Maret, SONJO berkembang dengan 2000 anggota dan 24 WhatApp Group (WAG). Selama pandemic, WAG dimanfaatkan secara ekstensif dan modal utama SONJO adalah kepercayaan (integritas dan transparansi).

Selanjutnya pada materi operability logistik medis dalam ICS, Gde Yulian Yogaditha Apt, M.Epid menyampaikan bahwa logistik dalam ICS tidak hanya obat – obatan dan alat kesehatan tapi bagaimana memanfaatkan resource yang ada di masyarakat dan memetakan potensi mobilisasi sumber daya. Pemenuhan sumber daya ini bisa dimobilisasi dengan sistem komando yang jelas. Penerapan healthcare incident command system dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Indonesia sudah memiliki platform permohonan bantuan online. Dalam ICS, alurnya sangat jelas dan supply chain dapat terdokumentasi dengan baik. Alur komunikasi dimulai dari end user, Bidang Operasi / Manajer Medis untuk menyampaikan ke IC, kemudian IC (dengan konsultasi bidang Perencanaan) menginstruksikan ke Bidang Logistik untuk memenuhi kebutuhan melalui jalur normal, namun jika tidak bisa (habis), maka IC meminta petugas penghubung untuk menghubungi jalur komando di luar RS, dan mengusahakan sumber daya lain/ tambahan/surge. Sumber daya tambahan yang diadakan di luar jalur normal harus didokumentasikan dan dijamin kualitasnya sebelum digunakan oleh end user yang dalam hal ini Bidang Operasi/ Manajer Medis.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Review Kesiapan Logistik di Dinkes/Satgas”

Sesi Diskusi dan Review Kesiapan Logistik di RS

Pada sesi diskusi, peserta menyatakan dalam penerapan penggalangan sumber potensi masyarakat, sering kali terbentur dengan pihak eksternal. Bagaimana cara menyikapi ini? karena ini berhubungan juga terhadap keberlanjutan kerja sama. Rimawan Pradipto, PhD memperjelas dan meyakinkan peserta bahwa selama menerapkan integritas dan transparan maka tidak akan ada masalah. Jika dana dari masyarakat langsung jangan menggunakan paradigma bagaimana menyerap anggaran. Namun bagaimana mencapai output, ini yang perlu dikembangkan. Tidak ada kepentingan politik di dalamnya. SONJO selalu memikirkan outcome. Seringkali ketika berbicara uang tidak relevan, banyak akhirnya fokus pada bagaimana menyerap anggaran tidak berfokus kepada outcome.

Pada sesi review, seluruh narasumber dan fasilitator memperdalam setiap poin yang dapat menilai sejauh mana kesiapan dinkes/satgas dalam merencanakan dan memenuhi kebutuhan logistik medis. Apakah dinkes memiliki pengelola khusus logistik? Apakah ada prioritas untuk pengadaan dan pendistribusian logistik? Apakah ada daftar aset logistik? Apakah ada form serah terima bantuan logistik? Apakah ada pengerahan mobilisasi sumber daya logistik? Pertanyaan – pertanyaan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi dinkes untuk melengkapi kebutuhan logistik, karena bagaimana pun pengelolaan logistik ini bukan hanya sekedar menyediakan saja melainkan bagaimana memastikan SDM yang mengelola siap dan mekanismenya.

Selengkapnya Rekaman Video dapat Diakses : YouTube http://ugm.id/2Fg

Reportase :
Happy R Pangaribuan

Div. Manajemen Bencana Kesehtan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Kerangka Acuan Kegiatan

Diseminasi Hasil Penelitian

Laporan Penelitian ‘Investing in Inclusive WASH’

dan

Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas

Jum’at dan Senin, 28 & 31 Mei 2021 || 10.00 – 12.30 WIB

Latar Belakang

ASB bersama Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) telah melakukan penelitian ‘Investing in Inclusive Water, Sanitation and Hygiene (WASH)’ (iiiWASH). Penelitian ini didukung oleh Elrha’s Humanitarian Innovation Fund (HIF) dan UK’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), berfokus untuk memahami tantangan maupun peluang dalam pemenuhan layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) inklusif. Penelitian ini bersifat partisipatoris yang mana OPDis terlibat langsung di dalam penelitian sebagai mitra peneliti (co-researchers).

                     Dari pelaksanaan penelitian sejak Februari 2020 hingga saat ini, iiiWASH telah menghasilkan dua jenis produk pengetahuan, yakni: (1) Laporan Penelitian ‘Investing in Inclusive WASH’ dan (2) Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas.

                     Laporan penelitian menyajikan temuan dari penelitian ini, termasuk pengalaman penyandang disabilitas dan orang lanjut usia di Sulawesi Tengah dalam mengakses layanan WASH, serta tantangan dan peluang yang dihadapi aktor WASH dalam mengupayakan WASH inklusif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi bagi pelaku kemanusiaan, khususnya aktor WASH, tentang aspek – aspek yang perlu dibenahi serta kemajuan yang sudah dicapai dan perlu ditingkatkan demi mencapai layanan WASH yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan advokasi kepada pengambil kebijakan yang berbasis bukti bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia untuk memengaruhi agar layanan WASH menjadi inklusif.

                       Sementara itu, Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris menyajikan refleksi dan pembelajaran dari pengalaman ASB melakukan penelitian bersama OPDis sebagai mitra peneliti. Panduan ini ditulis mengingat penelitian yang melibatkan mitra peneliti penyandang disabilitas masih sangat jarang dilakukan. Dalam penelitian terkait isu disabilitas, seringkali peran penyandang disabilitas sebatas pihak yang diteliti dan bukan sebagai pihak yang terlibat aktif sebagai peneliti. Oleh sebab itu, panduan ini diharapkan dapat menginspirasi kalangan akademisi, peneliti maupun praktisi yang melakukan penelitian terkait isu disabilitas untuk dapat melakukan penelitiannya dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra peneliti. Selain itu, panduan ini juga diharapkan dapat menginspirasi penyandang disabilitas bahwa penelitian dapat dilakukan oleh semua orang, dan keterlibatan mereka dalam penelitian disabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian relevan dan bermanfaat.

 

                       Sebagai tindak lanjut dari penulisan dua produk penelitian di atas, ASB akan melakukan diseminasi hasil penelitian. Diseminasi ini akan menyasar berbagai pemangku kepentingan di jaringan PKMK UGM, OPDis, kelompok orang lanjut usia, sub-klaster WASH yang dipimpin oleh UNICEF, dan lain – lain. Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada para pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, peneliti, organisasi penyandang disabilitas maupun perwakilan lembaga lain di bidang yang relevan.

 

Tujuan

1. Menyebarluaskan hasil dalam Laporan Penelitian iiiWASH.
2. Menyebarluaskan hasil dalam Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas.
3. Menghimpun masukan dan saran serta potensi untuk mempengaruhi kebijakan terkait inklusi dan WASH di situasi bencana.

 

Jadwal Diseminasi

Berikut adalah rencana jadwal kegiatan untuk diseminasi ‘Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris bersama Penyandang Disabilitas’ dan Laporan Penelitian iiiWASH:

a. Diseminasi Laporan Penelitian iiIWASH

Hari/tanggal         : Jumat, 28 Mei 2021

Waktu                  : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat                : Tempat masing – masing/ Online (Disediakan penerjemah bahasa isyarat)

Link zoom            : 826 2400 0040 https://us02web.zoom.us/j/82624000040?pwd=aHB2VytUM0pOcVF3Yk0wZ20zL295dz09

Passcode zoom   : 541515

b. Diseminasi Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris

Hari/tanggal             : Senin, 31 Mei 2021

Waktu                      : 10.00 – 12.30 WIB

Tempat                     : Tempat masing – masing/ Online (Disediakan penerjemah bahasa isyarat)

Link zoom                 : 826 2400 0040 https://us02web.zoom.us/j/82624000040?pwd=aHB2VytUM0pOcVF3Yk0wZ20zL295dz09

Passcode zoom       : 541515

 

Rundown Kegiatan

Diseminasi Laporan Penelitian iiIWASH Jumat, 28 Mei 2021
Waktu (WIB)	Durasi	Acara
10.00 – 10.10	10 menit	Pembukaan oleh PKMK FK-KMK UGM
10.10 – 10.15	5 menit	Moderator memperkenalkan pemapar
10.15 – 10.30	15 menit	Pembicara 1 dari ASB memaparkan: Perkenalan tentang penelitian iiiWASH (tim peneliti, masalah yang dibahas, subjek penelitian, dan kerangka analisis). Hasil penelitian dari kategori informan orang lanjut usia dan penyandang disabilitas.
10.30 – 11.00	30 menit	Pembicara 2 dari ASB memaparkan: Hasil penelitian dari informan aktor WASH Kesimpulan, termasuk berbagai hambatan dan peluang yang dapat dipelajari dari penelitian iiiWASH.
11.00 – 11.05	5 menit	Moderator memperkenalkan pembahas
11.05 – 11.20     11.20 – 11.35     11.35 – 11.50	15 menit     15 menit     15 menit	Pembahas 1. Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan   Pembahas 2. Kepala Subdit Gangguang Indera dan Fungsional, Direktorat P2PTM, Kementerian Kesehatan   Pembahas 3. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
11.50 – 12.20	30 menit	Diskusi
12.20 – 12.30		Penutup
Diseminasi Panduan Praktis Penelitian Partisipatoris Senin, 31 Mei 2021
Waktu (WIB)	Durasi	Acara
10.00 – 10.10	10 menit	Pembukaan oleh PKMK FK – KMK UGM
10.10 – 10.15	5 menit	Moderator menyampaikan format diskusi dan memperkenalkan pembicara dan pembahas.
10.15 – 11.15	60 menit	Pembicara dari OPDis (2-4 orang) memaparkan: Konteks dan proses terbentuknya kemitraan antara OPDis, ASB dan PKMK UGM dalam penelitian iiiWASH. Pengalaman dan bentuk partisipasi dalam penelitian iiiWASH, termasuk: Partisipasi dalam tahap perencanaan. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan. Partisipasi dalam tahap monitoring, evaluasi dan pembelajaran. Refleksi dan kesan yang dirasakan mitra peneliti penyandang disabilitas.
11.15 – 11.20	5 menit	Moderator merangkum poin – poin penting dan mengundang pembahas untuk memberi tanggapan lebih lanjut.
11.20 – 11.50	15 menit 15 menit	Pembahas 1: PKMK FK – KMK UGM Pembahas 2: Peneliti kualitatif dan kebencanaan dari FK – KMK UGM
11.50 – 12.20	35 menit	Diskusi
12.20 – 12.30	10 menit	Penutup

Narahubung

Dewi Wulandari

0818263653/ [email protected]

{tab title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”green”}

Kerangka Acuan Kegiatan

 Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

6 – 9 April 2021

---

LATAR BELAKANG

Indonesia rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan bencana hidro-meteorologis karena letak geografisnya, dan hal ini juga yang meningkatkan kerentanan terhadap bencana non alam seperti pandemi COVID-19, dimana posisi yang strategis sebagai tempat transit untuk perjalanan bisnis maupun wisata internasional. Selama bencana alam, dinkes memberikan layanan dukungan kesehatan yang diperlukan seperti surveilans epidemiologi, pengobatan penyakit menular dan tidak menular, dan manajemen bencana. Kapasitas kesehatan saat bencana tidak selalu pelayanan kesehatan, dengan diperkuatnya epidemiologi dan surveillans saat bencana, maka relawan kesehatan (Emergency medical team/ EMT) akan menjadi salah satu bentuk potensi sumberdaya untuk memperkuat SKDR saat bencana atau krisis kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di pengungsian. Pada situasi seperti ini diperlukan suatu koordinasi dan kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah Public Health Emergency Operations Center (PHEOC) sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai pihak terkait.

PHEOC dipandang sebagai komponen kesiapsiagaan darurat dan digunakan untuk koordinasi multi lembaga merespon bahaya termasuk bencana alam, dan non alam seperti tumpahan bahan kimia, insiden radionuklir, darurat kemanusiaan dan wabah penyakit. Dalam perannya memantau kejadian dengan menggunakan berbagai data, meningkatkan komunikasi antar personal kesehatan dan manajemen darurat. Operasional PHEOC dalam keadaan darurat mengacu pada struktur organisasi berbasis Incident Command System (ICS). PHEOC akan terus beroperasi melalui pengawasan kegiatan rutin dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat selama periode wabah dan non wabah. Dengan demikian dapat dipastikan model keberlanjutan PHEOC dapat dilakukan melalui analisis rutin dan pengawasan data (sistem surveilans). Dan ini tentu harus didukung dengan fasilitas yang memadai (logistik operasional).

TUJUAN

Menilai PHEOC di level provinsi dan kabupaten mulai dari struktur kelembagaannya, komando dan koordinasi, teknis operasional dan aspek epidemiologi, dalam koordinasi dan respon penanggulangan KLB/wabah/KKM di berbagai level yang terkait baik secara horisontal maupun vertikal.

OUTPUT KEGIATAN

Hasil penilaian aspek-aspek komando dan koordinasi, logistic, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan yang perlu disiapkan dalam operasi PHEOC dalam meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan KKM di wilayan provinsi dan kabupaten.

BENTUK KEGIATAN

Tim akan mengunjungi dinas kesehatan, kemudian melaksanakan diskusi dan menilai aspek – aspek komando dan koordinasi, logistik, surveillans komunikasi risiko dan promosi Kesehatan PHEOC di dinas kesehatan.

TEMPAT KEGIATAN

• Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
• Dinas Kesehatan Kab. Maros
• Dinas Kesehatan Kota Makasar

PESERTA

Peserta dari masing – masing dinas terdiri dari:

• Bidang Pengendalian Penyakit (P2)
• Sie Surveillans
• Sie Krisis Kesehatan
• Bidang Yankes
• Sie Rujukan

Jadwal dan Materi Kegiatan

Hari, tgl : Selasa – Rabu, 6 – 7April 2021
Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Kesehatan dan BPBD Kota Makassar
Tempat : Hotel Almadera, Makasar

Selasa, 6 April 2021
09.00 – 09.30 WITA	Pengantar Pengantar dan pembukaan	Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan
09.30 – 10.00 WITA	Paparan Materi –          Konsep PHEOC –          Surveilans –          Penjelasan Instrumen	dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid
10.00 – 10.15 WITA
10.15 – 12.30 WITA	Pembagian kelompok FGD (2 Kelompok)	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
12.30 – 13.30 WITA	Ishoma
13.30 – 14.30 WITA	Melanjutkan FGD Diskusi antar kelompok	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
14.30 – 15.00 WITA	Penutup	dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D
Selasa, 7 April 2021
09.00 – 09.30 WITA	Pengantar Pengantar dan pembukaan	Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar Sekretaris Daerah Kota Makasar
09.30 – 10.00 WITA	Paparan Materi –          Konsep PHEOC –          Surveilans –          Penjelasan Instrumen	dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid
10.00 – 10.15 WITA	Rehat
10.15 – 12.30 WITA	Pembagian kelompok FGD (2 Kelompok)	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
12.30 – 13.30 WITA	Ishoma
13.30 – 14.30 WITA	Melanjutkan FGD Diskusi antar kelompok	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
14.30 – 15.00 WITA	Penutup	dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D

Peserta : Dinas Kesehatan dan BPBD Kabupaten Maros

Tempat : Hotel Grand Town, Maros

Kamis, 8 April 2021
09.00 – 09.30 WITA	Pengantar Pengantar dan pembukaan	Tim FKKMK UGM (dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Maros Sekretaris Daerah Kab. Maros
09.30 – 10.00 WITA	Paparan Materi –          Konsep PHEOC –          Surveilans –          Penjelasan Instrumen	dr. Bella Donna,MKes dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid
10.00 – 10.15 WITA	Rehat
10.15 – 12.30 WITA	Pembagian kelompok FGD (2 Kelompok)	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
12.30 – 13.30 WITA	Ishoma
13.30 – 14.30 WITA	Melanjutkan FGD Diskusi antar kelompok	dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D dr. Bella Donna,MKes Apt. Gde Yulian Yogadhita,M.Epid Madelina Ariani, SKM, MPH Happy Pangaribuan, SKM, MPH
14.30 – 15.00 WITA	Penutup	dr. M. Hardhantyo P., MPH, Ph.D

Hari, tgl	:	Jumat , 9 April 2021
Kegiatan	:	Kunjungan Lapangan
Peserta	:	Tim Bencana/ Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kabupaten Maros
Tempat	:	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kabupaten Maros

 

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Provinsi Sulawesi Selatan. Kami berharap Dinas Kesehatan dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam PHEOC. Sebagai lembaga riset dan konsultasi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) dan Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM akan memberikan sumbangan pengembangan inovasi dalam dunia keilmuan peningkatan kesiapsiagaan emergensi di daerah.

{tab title=”Reportase” class=”blue”}

Reportase

Review Kapasitas Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kab. Maros dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

6 – 9 April 2021

---

{slider title=”Selasa, 6 April 2021″ class=”red” open=”false”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Prov. Sulsel”

Selasa, 6 April 2021 sejak pukul 09.30 hingga 15.00 WITA telah diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan latar belakang ancaman ketahanan kesehatan global baik dari bencana alam dan non alam yang dapat menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat/ KKM, seperti kasus pandemi COVID-19. Untuk itu, PKMK FK – KMK UGM di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, Project HOPE, CDC dan INSPIRASI memilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilot project kegiatan ini.

Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan oleh pihak hotel, dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia/ INSPIRASI yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan kedepannya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H. Muhammad Ichsan Mustari, MHM yang menyampaikan bahwa respon bencana tidak terlepas dari kesiapsiagaan, perencanaan, dan pemulihan yang tidak hanya untuk kasus emergensi medis tetapi juga kesehatan masyarakat. Upaya emergensi medis dan kesehatan masyarakat biasanya dilaksanakan secara terpisah dan ini merupakan tantangan besar, bagaimana kita dapat bekerjasama bukan sama – sama bekerja tetapi tidak ada koordinasi yang baik. Ichsan juga menyampaikan penguatan pada sisi kebijakan dan pembiayaan dalam penguatan 19 area teknis JEE dan kegiatan PHEOC ini agar tidak hanya fokus di respon surveilans karena tanpa kebijakan dan rencana yang baik akan mempersulit respon ke depannya. Tidak hanya itu, Ichsan juga berpesan untuk memperkuat kemampuan analisis data menjadi informasi bagi staf surveilans. Surveilans ini seperti CCTV, ada atau tidak ada pencurian, CCTV tetapi melakukan pemantauan dan memberikan tanda jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi, begitu juga yang diharapkan dari sisi surveilans sebagai tim operasional dari PHEOC ini ke depannya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi Konsep PHEOC (kiri) dan Surveilans (kanan)

Pada penyampaian materi Konsep PHEOC oleh dr. Bella Donna, menyampaikan bahwa PHEOC belum familiar. Mengacu pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan terdapat dua respon cepat dalam penanggulangan bencana yaitu emergency response dan public health response. Respon ini diluar kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Dalam upaya kedaruratan kesehatan masyarakat perlu dibentuk PHEOC. Masalah kesehatan saat benccana disebut dengan PHiE (Public Health in Emergency), sementara wabah/KLB/bencana non alam disebut dengan (Public Health Emergency). Dalam sebuah pengorganisasian harapannya PHEOC menggunakan sistem komando, supaya jelas pembagian tugas siapa melakukan apa. Selanjutnya Gde Yulian Yogadhita menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama peserta. Ada sekitar 49 pertanyaan, pertanyaan pertama terkait koordinasi dan kebijakan. Tools ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX).

Selanjutnya dr. Riris Andono menyampaikan materi surveilance strategy and response. Materi ini membicarakan bagaimana konsep PHEOC itu ada dalam surveilans. Publich Health Surveilans bertujuan memberikan proteksi kesehatan bagi populasi, cara proteksi ini ketika kita mampu mengurangi kasus penyakit. Berbicara terkait PHEOC ancaman public health bukan hanya penyakit tetapi juga bencana. Kita bisa memberikan proteksi ketika mengurangi kejadian outbreak dan mengadakan program kesehatan yang baik. Surveilans yang lebih spesifik akan mampu memberikan respon cepat dan ini didukung sistem surveilans yang sederhana, sensitif dan cepat.

Pembagian Kelompok

Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staf yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang Yankes, Sie Rujukan, Sie Surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde Yulian, Happy Pangaribuan, dan dr Riris Andono.

FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar bahwa PHEOC dan kebijakan untuk PHEOC belum ada di level Provinsi Sulsel. Namun, ada SK tim TRC PHEOC oleh Dinkes Prov Sulsel. Tim ini terdiri dari orang surveilans dan lintas OPD terkait. Fungsi dan peran PHEOC lebih banyak dipegang oleh bidang surveilans. Fasilitas PHEOC dalam hal ini kita anggap dikelola bidang surveilans belum terpenuhi dengan layak. Seperti bangunan belum disertifikasi tahan gempa, ruangan tidak cukup untuk semua fungsi PHEOC, ketidaklayakan fasilitas audiovisual dan sebagainya. PHEOC mengumpulkan, memproses dan berbagi data epidemiologi lapangan dan menvisualisasikan hasil analisis data tersebut dalam bentuk buletin mingguan.

Penutupan dan rencana tindak lanjut

Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel untuk melakukan verifikasi data. Jika ada data – data terkait boleh segera dikirimkan ke tim.

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Rabu, 7 April 2021″ class=”blue”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Review Kapasitas PHEOC Dinkes Kota Makasar”

Rabu, 7 April 2021 sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WITA kembali diselenggarakan kegiatan review kapasitas Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk PHEOC atau Public Health Emergency Operation Center yang kali ini untuk Kota Makassar. Dimoderatori oleh Madelina Ariani, sebagai salah satu peneli/konsultan, dimulai dengan penyampaian safety briefing dan protokol kesehatan. Dilanjutkan pengantar oleh Director Program dari INSPIRASI/ Improving Quality of Disease Preparedness, Surveillance and Response in Indonesia yakni dr. M. Hardantyo P, MPH, Ph.D. Dalam pengantarnya dijelaskan mengenai rangkaian kegiatan dalam satu tahun berjalan ini, dimulai sejak pembuatan instrumen PHEOC, review kapasitas hingga perumusan upaya intervensi untuk penguatan PHEOC yang dibutuhkan ke depannya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dibuka oleh Kabid Yankes dr. Sri Rimayani, SPKK, M.Tr. Adm Kes yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar. Dinas Kesehatan Kota Makasar sangat menyambut baik dukungan kapasitas untuk merespon kedaruratan kesehatan masyarakat seperti ini ke depannya. Di Makassar ada 47 puskesmas diantaranya 21 rawat inap, tentu ini merupakan kapasitas penting yang harus dikuatkan untuk mendukung kegiatan surveilans harian yang harapannya mampu mendeteksi potensi kedaruratan masyarakat secara tepat dan cepat. Surveilans seperti inilah yang diharapkan nanti mampu menjadi early warning system kita di bidang kesehatan.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pengantar dan pembukaan (kiri), pembagian kelompok (kanan)

Pada penyampaian materi konsep PHEOC, dr. Bella Donna menyebutkan PHEOC ini belum familiar di daerah, masih sering dibahas di nasional namun sepertinya belum aktif. Bencana apapun yang terjadi pasti berdampak pada kesehatan sehingga perlu respon cepat di luar kegiatan sehari – hari. Harapannya pada saat respon, pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan dengan baik. setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi ancaman penyakit lewat surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dari PHEOC yang dibutuhkan ada pos koordinasi, komunikasi dan kolaborasi artinya PHEOC tidak bisa berjalan sendiri. Renops berasal dari renkon yang disusun. Terkait sistem komando, sistem ini bisa digunakan pada bencana non alam, yang perlu adalah fungsinya disiapkan dalam sistem pengorganisasian.

Penyampaian materi terkait surveilance strategy and response disampaikan oleh dr. Riris Andono. Komponen surveilans penting dalam kemampuan kita untuk deteksi dini dan surveilans ini mendukung untuk pengambilan keputusan. Surveilans yang baik akan merespon kalau ada ancaman masyarakat misalnya outbreak penyakit sehingga dapat mengurangi kasus penyakit. Terdapat 2 sistem surveilans yang berbeda. Bicara tentang respons terencana biasanya sistemnya sudah ada dalam program tersebut. Sementara surveilans untuk respon cepat, sistemnya secara spesifik ada di dalam surveilans. Ada perbedaan karakteristik di kedua sistem tersebut, bagi sistem surveilans respon terencana maka surveilans harus sederhana, fleksibel atau bisa manfaatkan di berbagai daerah dan lengkap. Surveilans yang sifatnya merespon secara cepat maka sistem surveilans harus bisa mendeteksi sedini mungkin, artinya sistem surveilans sangat simple, sangat sensitif, fleksibel, dan tepat waktu.

Sebelum pembagian kelompok Gde menampilkan tools PHEOC yang akan di – review bersama, ada 9 kriteria dalam tools dan ada pertanyaan terbuka. Tool ini mengacu pada WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). Jika ada dokumen yang membantu seperti renkon/renops akan dibahas bersama juga sebagai verifikasi dokumen. Struktur PHEOC ini juga akan kita bahas apakah masuk ke dalam satgas COVID-19 atau bentuknya masuk ke fungsi Pusdalops BPBD. Alur informasi surveilans akan banyak dibahas tentang SKDR yang selama ini dilakukan oleh dinas kesehatan.

Pembagian Kelompok

Peserta berasal dari BPBD yang dihadari oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beserta staff yang sehari – hari bertugas sebagai analis bencana. Sedangkan dari Dinas Kesehatan Provinsi berasal dari Bidang P2, Bidang yankes, Sie rujukan, sie surveilans, dan Krisis Kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.

FGD berlangsung kurang lebih 4 jam dengan rehat makan siang. Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan: koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Secara garis besar, Dinkes Kota Makasar belum memiliki rencana kontijensi bidang kesehatan untuk merespon bencana, kecuali renkon banjir yang diinisiasi bersama dengan BPBD. begitu juga untuk penanganan COVID-19, semua kegiatan dilakukan dengan memaksimalkan tupoksi harian, refocusing anggaran, dan bertugas merespon rencana operasi harian sesuai dengan arahan ahli/ pejabat yang ada di satgas. Namun, menarik mengenai kapasitas tim TGC yang fleksibel dan scalable yang melibatkan seluruh PKM di Makassar untuk merespon seluruh jenis bencana, tentunya ini menjadi sumber daya yang strategis untuk dikembangkan mendukung PHEOC kedepannya. Fungsi dan peran PHEOC masuk dalam bidang surveilans dinas kesehatan.

 

Penutupan dan Rencana Tindak Lanjut

Secara keseluruhan kegiatan review ini berjalan dengan baik. Seluruh informasi yang dibutuhkan dalam menajwab pertanyaan kuesioner dapat difasilitasi oleh peserta. Pada penutupan moderator menyampaikan hasil analisis silang dari diskusi kedua kelompok dan selanjutnya tim akan berkunjung ke Dinas Kesehatan Kota Makassar pada Jumat, 9 April 2021.

 

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Kamis, 8 April 2021″ class=”green”}

Review Kapasitas PHEOC di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Acara Pembukaan Review PHEOC Dinkes Kab. Maros”

Sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, dr. H. Muhammad Yunus, S.Ked, M.Kes. 14 Puskesmas di Kabupaten Maros yang semuanya memiliki PSC, dan koordinator PSC ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Pihaknya sangat mengapresiasi terpilihnya Maros untuk penguatan kapasitas PHEOC kedepannya agar dapat memaksimalkan deteksi kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat karena selama ini, PSC memang berbasis media sehingga dengan adanya PHEOC ke depannya harapannya masalah kesehatan masyarakat mendapat perhatian lebih. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Maros hanya 4 persen dan angka kesembuhan 94% begitu juga dengan angka kematian yang lebih rendah dari standar nasional.

Sambutan dan pembukaan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, S.STP, M.Si kami sangat menyambut jika PHEOC ini kedepannya ada di Kabupaten Maros sehingga mampu mendeteksi potensi masalah – masalah kesehatan masyarakat, wabah KLB, termasuk memperkuat surveilans berbasis kesehatan masyarakat.

Materi konsep PHEOC disampaikan oleh dr. Bella Donna. Permenkes Nomor 75 Tahun 2019 tentang krisis kesehatan menyebutkan bahwa dinas kesehatan membutuhkan respon cepat diluar kegiatan sehari – hari, karena pada dasarnya bencana apapun yang terjadi akan berdampak pada klaster kesehatan. Berbicara tentang ketahanan kesehatan IHR 2005, mengarahkan setiap negara harus meningkatkan kapasitas inti untuk menghadapi penyakit melalui surveilans, preparedness, komunikasi dan respon. Dalam situasi bencana kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu PHiE yang melihat masalah kesehatan pada saat bencana alam dan PHE masuk dalam wabah/KLB. Kedua kesehatan masyarakat tersebut merupakan bagian dari PHEOC. Harapannya PHEOC jika sudah berjejaring dnegan pihak lainnya, jelas pembagian tugas pada struktur organisasi yang ada.

Selanjutnya penyampaian materi terkait surveilance strategy and response oleh dr. Riris Andono. PHEOC itu fungsinya untuk mendeteksi secara dini jika ada ancaman kesehatan, merespon dengan cepat supaya tidak terjadi krisis kesehatan. Jika terjadi krisis kesehatan bisa dikendalikan. Sistem surveilans ini akan membantu identifikasi maslah secara cepat, merespon secara cepat dan mendeteksi dini. Inilah ynag disebut dengsn surveilans respon cepat. Inti dari surveilans ini untuk memonitor situasi.

Pada pengenalan tools oleh Gde Yulian Yogadhita, menyebutkan instrumen ini diadaptasi dari kerangka kerja WHO framework for a Public Health Emergency Operations Centre, November 2015 (Annex IX). BPBD Kab. Makasar belum memiliki Pusdalops, secara garis besar fasilitas yang dibutuhkan PHEOC ini seperti Pusdalops BPBD. Fungsinya ada di bagaian surveilan atau di bagian rujukan. Dalam lembar penilaian tersebut aka nada 9 topik yang akan dibahas bersama. Kegiatan ini bukan untuk menilai namun me – review kira-kira apa yang perlu kita kembangkan dalam PHEOC Kabupaten Maros.

Pembagian Kelompok

Peserta review PHEOC hari ini lebih lengkap dari peserta dua hari pertemuan sebelumnya. Peserta berasal dari BPBD bidang kesiapsiagaan bencana, Dinas Kesehatan bidang pengendalian penyakit mular dan penyakit tidak menular, seksi surveilans, bidang krisis kesehatan dan bidang layanan kesehatan. Apt. Gde Yulian Yogadhita kemudian memimpin pembagian kelompok menjadi kelompok kebijakan koordinasi dan Surveilans. Kelompok kebijakan dipandu oleh dr. Bella Donna dan Madelina. Sedangkan kelompok surveilans oleh Apt. Gde, Happy P, dan dr Riris Andono.

Terdapat 46 pertanyaan yang terbagi menjadi 9 sub bahasan : koordinasi dan kebijakan, rencana operasional, infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi, sistem informasi dan data, sumber daya manusia, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberdayaan keberlanjutan. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dapat dikatakan hampir tidak memiliki kapasitas untuk PHEOC saat ini baik dari sisi kapasitas pengetahuan, SDM, dan pembiayaan. BPBD Kab. Maros juga masih beranggapan bahwa urusan bencana non alam hanya urusan orang kesehatan. Dinkes dan BPBD tidak terlibat dalam dalam satgas covid kab. maros. Meski demikan terlihat jelas penunjukan tim satgas dinkes dan tim satgas dinkes ini langsung terhubungan ke satgas covid kabupaten.

Dok PKMK FK-KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Kab. Maros”

Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Setelah acara selesai, tim menuju Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk verifikasi dokumen atau prosedur lainnya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Kelompok kebijakan banyak berdiskusi dengan petugas PSC 119 Dinkes dan menanyakan terkait SOP yang ada dan bagimana operasi petugas ketika mendapatkan telepon layanan emergensi dari masyarakat. PSC 119 ini masih baru dibentuk dan masih dalam tahap pengembangan. Sementara kelompok surveilans mengunjungi ruangan bidang surveilans dan melihat langsung petugas mengoperasikan SKDR. Petugas juga menunjukkan contoh bulletin mingguan yang diterbitkan dan analisis data dalam bentuk visual.

Penutup dan Rencana Tindak Lanjut

Proses review dan kinjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros berjalan dengan baik. Dinas kesehatan terbuka dan menyambut baik hasil review ini dan bagaimana rencana tindak lanjutnya ke depan. Tim akan menyusun hasil review dan menuliskan rekomendasi terkait hal apa yang perlu dikembangkan dan diperbaiki pada PHEOC Dinkes Kab. Maros. Harapannya PHEOC yang ada bukan bersifat ad hoc namun bersifat berkelanjutan.

 

Reporter :

Madelina Ariani dan Happy R Pangaribuan
Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Jumat, 9 April 2021″ class=”grey”}

Kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Makassar

 

Dok. PKMK FK – KMK UGM “Kunjungan ke Dinkes Provinsi Sulsel (kiri) dan Dinkes Kota Makassar (kanan)”

Hari ini tim mengunjungi dinas kesehatan untuk melakukan verifikasi dokumen yang ada berdasarkan hasil review yang sudah dilakukan pada 7 dan 8 April lalu. Kondisi di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang ada pengalihan penggunaan ruangan karena gedung dinas baru mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Tim berdiskusi langsung dengan bidang krisis kesehatan dan seksi surveilans mengenai bagaimana gambaran umum penanganan krisis kesehatan dan penanganan surveilans di dinas kesehatan. Dalam pengembangan program krisis kesehatan, dinas kesehatan berkoordinasi langsung dengan Pusat Krisis Kemenkes. Untuk alur dan SOP terkait PHEOC belum lengkap. Saat ini yang ada adalah renkon banjir dan ini dari BPBD dimana di dalam dokumen ada satu bagian peran dari sektor kesehatan. Sementara renkon untuk bencana non alam belum ada. Dinkes juga menunjukkan SK Satgas penanganan COVID-19 di provinsi Sulawesi Selatan. Khusus penanganan KLB selama ini dilakukan langsung oleh Tim Gerak Cepat. Staf surveilans juga menunjukkan contoh buletin mingguan yang menggunakan sistem SKDR dan bagaimana operasi sistem SKDR.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Renkon KKM Mers-Cov Kota Makassar (kiri) dan SK TGC KLB/Wabah Prov Sulsel (kanan)

Sebelumnya Dinkes Kota Makassar menyebutkan belum pernah memiliki renkon KKM namun setelah diverifikasi ternyata Dinkes Kota Makassar sudah memiliki renkon Penanggulangan KKM Mers-Cov tahun 2016. Dalam renkon tersebut terdapat sistem komando, alur pengambilan keputusan mulai dari penerimaan informasi, pelaporan, pelibatan dan koordinasi. Bidang surveilans juga menunjukkan alur SKDR yang digunakan selama ini dan visualisasi hasil analisis data melalui bulletin mingguan. Dinkes Kota Makassar tidak memiliki PSC 119, namun segala keluhan masyarakat tergabung dalam Call Center 112. Call center 112 ini yang akan meneruskan informasi dari masyarakat ke SKPD terkait. Sekarang Dinkes Kota Makassar tergabung dengan program “Makassar Recovery” dalam penanganan COVID-19. Program ini di bawah naungan Walikota Makassar, yang melakukan konsep kegiatan, anggaran dari pemerintah Kota Makassar.

Penutup dan Rencana Tindak Lanjut

Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Selanjutnya tim dari PKMK FK – KMK UGM akan menganalisis hasil review dan kunjungan untuk melihat hal apa yang perlu diperbaiki dalam pengembangan PHEOC di Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinkes Kota Palu. Pengembangan PHEOC menjadi suatu kegiatan dalam jangka panjang.

Reporter :

Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana PKMK FK-KMK UGM

{/sliders}

{/tabs}

{tab KAK}

Kerangka Acuan Kegiatan

Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah

Senin, 15 Maret 2021

---

Pengantar

Pasca gempa Palu Sulawesi Tengah tahun 2018 lalu, PKMK FKM-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany aktif melakukan pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah. Proses penguatan sistem penanganan bencana di Sulawesi Tengah masih berlangsung sampai sekarang. Dalam proses penguatan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi , PKMK FK-KMK juga menggandeng universitas local seperti Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat. Harapannya universitas lokal mampu mendukung dan mendampingi pemerintah lokal dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

Bencana yang terjadi dalam satu wilayah seyogiyanya dapat segera dibantu oleh wilayah lainnya yang berdekatan. Bencana Gempa Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 dengan kekuatan magnitudo 6,2 SR menelan banyak korban jiwa. Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah terdekat yang dapat merespon cepat penanganan Gempa Sulawesi Barat. Sehari setelah gempa, PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Sulawesi Tengah langsung merespon cepat apa yang harus segera dilakukan dalam penanganan gempa tersebut mulai dari persiapan keberangkatan tim, membantu aktivasi klaster kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada korban gempa. Ini disebut dengan penanganan bencana berbasis pelokalan.

Semua tim sudah siap untuk ditugaskan menangani gempa Sulawesi Barat. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara PKMK FK-KMK UGM dengan tim dari Sulawesi Tengah sangat mendukung proses respon tanggap darurat Gempa Sulbar berbasis pelokalan. Melalui seminar ini PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Tim dari Sulawesi Tengah akan menyampaikan bagiamana proses respon tanggap darurat Gempa Sulbar berbasis pelokalan, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan.

 

Tujuan

Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana proses respon tanggap darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis pelokalan oleh Sulawesi Tengah, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan.

 

Proses Kegiatan

Kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Masing-masing narasumber akan menyampaikan pengalaman peningkatan kapasitas penanganan bencana bersama PKMK FK-KMK UGM dan Dinkes Prov. Sulawesi Tengah dan Implementasi Respon Gempa Sulawesi Barat.

 

Peserta Kegiatan

Kegiatan ini terbuka untuk umum.

 

Output Kegiatan

Peserta mendapatkan informasi bagaimana gambaran respon tanggap darurat bencana berbasis pelokalan.

 

Jadwal

Waktu             : Senin, 15 Maret 2021
Pukul                : 09.00 – 11.30 WIB
Tempat            : dari tempat masing-masing peserta

Senin, 15 Maret 2021
Waktu	Materi	Narasumber/Moderator
09.00 – 09.20	Pengantar dan Pembukaan	Caritas Germany PKMK FK-KMK UGM
09.20 – 10.00	Pengalaman peningkatan kapasitas penanganan bencana bersama PKMK FK-KMK UGM dan Dinkes Prov. Sulawesi Tengah : Implementasi Respon Gempa Sulawesi Barat	Moderator : Madelina Ariani, MPH Narasumber : Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako Materi Fakultas Kedokteran Universitas Al-Haeraat Materi RS Undata Palu  Materi Puskesmas Marawola
10.00 – 10.15	Konsep pelokalan dalam penanganan bencana dan respon gempa sulbar	dr. Bella Donna, M.Kes Materi
10.15 – 11.00	Pembahasan	Sekertaris Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah Alfina A Deu,SKM.,M.Si Materi Pokja Bencana FK-KMK UGM : dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD Kepala Pusat Krisis Kemenkes : dr. Budi Sylvana, MARS
11.00 – 11.30	Diskusi : Tanggapan dari anggota tim yang berangkat dan dari peserta umum
11.30	Penutupan

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah. Kegiatan ini penting untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan berbasis pelokalan . Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program dan Caritas Germany sebagai mitra penyelenggara program akan mendapatkan laporan rutin terkait keberlangsungan program.

 

{tab Reportase}

 

Reportase

Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat Berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah

Senin, 15 Maret 2021

Pasca gempa Palu Sulawesi Tengah 2018 lalu, PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany aktif melakukan pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah yang masih berlangsung sampai sekarang. Dalam prosesnya, PKMK FK – KMK melibatkan kapasitas setempat seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat. RSUD Undata, Puskesmas Marawola, dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Harapannya kapasitas lokal mampu mendukung dan mendampingi pemerintah setempat dan sekitarnya dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

Pada Senin, 15 Maret 2021 pukul 09.00 – 11.30 WIB dilaksanakan Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah untuk menyampaikan bagiamana proses dan best practices dari respon tanggap darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis pelokalan ini, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan. Acara ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. peneliti dan konsultan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK yang juga menjadi koordinator tim lapangan saat emergency response gempa Sulawesi Barat pada Februari 2021. Sesi pertama dibuka oleh Yushar Ismail sebagai perwakilan dari Caritas Germany dan apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid sebagai program manager emergency response PKMK FK – KMK UGM untuk gempa Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Yushar menyampaikan bahwa isu pelokalan ini adalah isu menarik dan strategis yang bahkan di konsorsium beberapa NGO di Jerman juga digunakan untuk mengefektifkan bantuan untuk penyintas bencana. Ada dua model pelokalan yang selama ini dipahami yaitu top down dimana konsep dimasak dari lembaga donor dan bottom-up dimana kapasitas lokal dilibatkan dalam menyusun konsep penanggulangan bencana, hal ini diaminkan oleh apt.Gde Yulian yang dalam pesan pembuka acaranya menambahkan saat terjadi bencana di Sulawesi Barat, tim emergency response FK – KMK UGM sangat terbantu sekali dengan kapasitas local Sulawesi Tengah yang sudah difasilitasi dengan peningkatan kapasitas sebelumnya sehingga penanganan bencana lebih efektif dan efisien, mengacu pada analogi sebelumnya, konsep setengah masak dibawa oleh PKMK dari Jogja untuk kemudian diracik dengan bumbu berupa pelibatan kapasitas lokal Sulawesi Tengah sehingga saat terjadi situasi krisis Kesehatan di Sulawesi Barat, dinas Kesehatan dan aktor penanggulangan bencana setempat tidak kaget merasakan konsep penanggulanagan bencana yang dimasak dengan adaptasi kebutuhan setempat.

Narasumber pertama pada sesi pertama yaitu Dr dr Ketut Suarayasa M.Kes., dari FK Universitas Tadulako (Untad) Palu menyampaikan bahwa FK Untad sebagai potensi kapasitas respon kesehatan terdekat harus segera aktif merespon, awareness ini dibangun melalui peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, kemudian kolaborasi koordinasi dengan organisasi profesi menjadi nilai tambah tersendiri karena sebagai organisasi pendidikan, Untad memiliki potensi mahasiswa cukup banyak namun belum memiliki kompetensi dan perlu diintensifkan lagi pendampingan dan bimbingan dalam system komando dan komunikasi lintas sektor. Hal yang berbeda disampaikan oleh narasumber kedua, drg Lutfiah Sahabuddin, MKM sebagai Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan FK Universitas Al-Khairaat (Unisa) yang juga adalah Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu, drg Lutfiah menyampaikan pengalaman FK Unisa membantu penanganan klinis korban dan penyintas juga mendirikan pondasi manajemen bencana di koordinasi klaster Kesehatan Sulawesi Barat. Narasumber yang ketiga, dr Amsyar Praja, Sp.A., sebagai Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Undata menyampaikan dalam presentasinya karena sudah memiliki rencana kontijensi bencana atau hospital disaster plan yang juga sudah disimulasikan, RS Undata menjadi lebih mudah dalam melakukan sumber daya kesehatan, dengan sistem incident command di dokumen HDP, komunikasi dan mobilisasi sumberdaya dari RS Undata untuk membantu emergency response Sualwesi Barat lebih efektif, hal senada disampaikan oleh Bidan Evi mariani dari Puskesmas Marawola, sebagai salah satu anggota tim yang berangkat ke lapangan, berkolaborasi dengan RSUD Undata sebagai tim relawan kesehatan (emergency medical team/EMT) gabungan atau composite EMT. Pada penghujung sesi pertama, disampaikan konsep pelokalan dalam penanganan bencana dan respon gempa sulbar oleh dr Bella Donna, M.Kes., sebagai Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK, pada presentasinya, dr Bella menegaskan bahwa pelokalan harus melibatkan aktor lokal, karena secara sosio greografis lebih dekat dengan penyintas bencana, kapasitas local akan memperkuat dinas kesehatan dan jajarannya seperti puskesmas dan RSUD sehingga saat terjadi bencana di daerah sekitar, daerah tersebut bisa membantu daerah tetangganya atau bahkan dirinya sendiri.

Pembahas pertama sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan adalah Alfina Deu, SKM., M.Kes., mewakili Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah, yang menginformasikan bahwa kapasitas kesehatan lokal seperti akademisi, rumah sakit dan puskesmas sudah menjadi bagian dari rencana kontijensi kesehatan daerah yang diperkuat dengan jargon KISS, dari Koordinasi dan Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, sehingga kapasitas bisa terpetakan dengan baik Bersama dengan kerentanan dan potensi ancaman. Pembahas kedua, dr Hendro Wartatmo, SpB (Konsulen Bedah Digestif) menambahkan bahwa penanganan pelokalan yang sudah diinisiasi di Sulawesi Tengah dan kemudian terimplementasi dengan baik di Sulawesi Barat perlu diperluas lagi dalam kaitannya dengan bencana non alam atau situasi kedaruratan Kesehatan masyarakat yang menyertai bencana alam ini, perlu ada tambahan pengetahuan dan juga kedisiplinan dalam prosedur skrining Kesehatan dan upaya promotive preventif saat melakukan respon.

Pada sesi diskusi, drg Lutfiah berpendapat koordinasi saat hari pertama bencana memang sulit dan harus terus diasah, dr Hendro menanggapi bahwa koordinasi terutamanya terkait bantuan memang rentan untuk menimbulkan permasalahan di kemudian hari, oleh karenanya perlu dokumentasi seperti SPJ, profesionalitas dan integritas untuk menjamin akuntabilitas respon bencana. Penanya kedua, dr Tri Maharani, SpEM., mengingatkan pentingnya memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri terutama pada masa pandemic ini, lesson learnt dari dr Maharani yang kontak erat dengan almarhum dr Alif, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat agar ini menjadi evaluasi untuk kita semua saat penanganan bencana di kemudian hari, ditanggapi oleh dr Bella dan dr Hendro bahwa penting untuk memberangkatkan tim yang komprehensif untuk menjamin Kesehatan dan kesamanan serta self-sufficient dari tim yang berangkat seperti ahli gizi dan membawa makanan sendiri, apalagi saat pandemi ini 3M dan protokol kesehatan penting sekali untuk disiplin diterapkan, kemudian penting juga untuk tiap anggota tim diasuransikan. Organisasi yang mengirimkan tim harus mempersiapkan agar tim yang dikirim dapat bekerja dengan nyaman dan aman, karena hanya satu hal yang boleh diminta oleh tim yang datang ke daerah terdampak bencana, yaitu tugas. Madelina menambahkan di HDP maupun Puskesmas Disaster Plan yang sudah dilatihkan sebelumnya ke kapasitas kesehatan Sulawesi Tengah ada norma – norma tim yang akan diberangkatkan untuk merespon bencana kesehatan. Ditambahkan oleh dr Ryzsqa dari PSC 119 Sulawesi Tengah untuk memperkuat early warning dan roster anggota tim EMT termasuk database hal – hal yang detail seperti nomer telpon rental dan rumah – rumah makan yang 24 jam dipersiapkan dan model penanganan bencana kemarin perlu didokumentasikan untuk pelajaran di masa depan, dr Bella kemudian menanggapi bahwa ini adalah komponen – komponen dari Dinas Kesehatan Disaster Plan, perlu lebih didetailkan lagi database kapasitasnya baik di kesehatan maupun non kesehatan seperti database kontak internal maupun eksternal, dan sebetulnya PKMK sudah memberi masukan di proses penyusunan Pedoman EMT Nasional yang diinisiasi oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI namun hingga saat ini belum terselesaikan, untuk dokumentasi kegiatan selama emergency respon yang dilakukan oleh PKMK Bersama dengan baik Caritas Germany maupun dengan jejaring AHS UGM terdokumentasikan online di sini https://bencana-kesehatan.net/index.php/74-gempa-sulawesi-barat/4151-gempa-bumi-sulawesi-barat#tim-gabungan-kapasitas-lokal-sulawesi-tengah-berkoordinasi-dengan-pkmk-fk-kmk-ugm. Sebelum menutup acara, Madelina menginformasikan bahwa pada akhir Maret 2021 PKMK akan kembali untuk mendampingi Sulawesi Tengah dan hasil dari seminar ini juga akan disampaikan untuk memperkuat pendampingan nanti dan disampaikan ke pengambil kebijakan di Kemenkes yang pada hari ini berhalangan hadir karena jadwal vaksinasi terpusat.

Reportase oleh: apt.Gde Yulian, M.Epid.

 

{tab Video }

{/tabs}