CIREBON – Penanganan bencana banjir di sejumlah lokasi di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu harus dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina ditemui usai menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) Desain Mitigasi Bencana Wilayah Ciayumajakuning, di salah satu hotel berbintang wilayah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Selasa (16/3).
Selly mengatakan, di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), selain bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang turut menghantui.
“Sayangnya, penanganannya hanya di level masing-masing daerah, tanpa terintegrasi satu sama lainnya. Belum lagi upaya mitigasi yang belum optimal. Mitigasi bencana di wilayah Ciayumajakuning harus terkoneksi dan terintegrasi, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,”kata mantan Wakil Bupati Cirebon ini.
Selly menuturkan, pemerintah daerah memang memiliki program dan ketersediaan anggaran untuk mitigasi bencana. Tapi sayangnya, tidak punya grand design atau blue print mengenai penanggulangan bencana yang akan dikerjakan bersama-sama antardaerah.
“Melalui FGD ini kita rumuskan kesimpulan, rencana aksi untuk mitigasi maupun penanganan bencana. Selanjutnya kesimpulan ini untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Agar semua program penanggulangan bencana itu terintegrasi,” tutur politisi PDI Perjuangan dari Dapil VIII Jawa Barat (Cirebon-Indramayu) itu.
Dengan demikian, Selly menambahkan, antar pemerintah daerah di Ciayumajakuning memiliki roadmap penanggulangan bencana, baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Roadmap ini dinilai penting, termasuk untuk mengantisipasi terjadinya dampak bencana yang dipicu program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Seperti disampaikan pula oleh Bapenas, bahwa program pembangunan yang dilakukan pemerintah juga harus memperhatikan resiko bencana. Misalnya, ketika pembangunan jalan tol, ternyata menyebabkan banjir di titik tertentu di Cirebon timur, karena mengganggu aliran sungai,” tuturnya.
Selly menyebutkan, seiring dengan kebutuhan grand design mitigasi bencana, dibutuhkan juga regulasi yang menjamin program mitigasi maupun penanggulangan bencana bisa berjalan optimal. Tidak terpengaruh oleh pergantian kepala daerah maupun faktor lainnya.
“Perlu regulasi yang disepakati bersama untuk mengatur, siapapun kepala daerahnya, harus menjalankan program yang sudah dibuat. Artinya, penanggulangan bencana harus masuk ke RPJMD maupun RPJPD, serta renstra SKPD untuk dijalankan bersama,” sebutnya.
Sementara itu, Deputi bidang pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengapresiasi inisiasi Selly untuk mengadakan FGD tersebut.
“Upaya preventif dalam penyikapan terhadap potensi bencana sangatlah penting. Termasuk penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Ini salah satu pemikiran cerdas. Biasanya kita hanya berpikir responsif. Tapi beliau (Selly, red) berpikir, harus preventif juga. Tidak bisa parsial masing-masing lembaga, maka harus dibicarakan secara sinergi. Makanya kita buat FGD ini,” ucapnya
Lilik mengaku tidak mudah menyusun rencana aksi bersama lintas daerah. Namun jika semua pihak berkomitmen, bisa direalisasikan bersama.
“Hal yang patut diperhatikan juga adalah sinkronisasi rencana aksi tersebut dengan rencana pembangunan di semua tingkatan. Konsekuensi kita tinggal di Indonesia, memang harus prepare terhadap ancaman bencana. Negara kita memang kaya raya, tapi memiliki konsekuensi potensi bencana,” akunya.
Masih kata Lilik, ancaman bencana hidrometrologi yang mengintai sejumlah daerah di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh masing-masing daerah secara mandiri. Dibutuhkan solusi yang permanen, terintegrasi dan melibatkan semua pihak.
“FGD ini tujuannya kita memiliki grand design yang memuat rencana aksi, tidak hanya tahun ini, tapi tiga atau lima tahun ke depan,” katanya. Disebutkan Lilik pula, potensi banjir memang ada di sekeliling wilayah Pantura.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS-CC), Ismail Widadi mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Ciayumajakuning dipicu limpasan air dari sungai. Penampang sungainya tidak mampu menampung debit air tinggi.
“Secara umun, faktor utamanya sebagaimana BMKG menyampaikan, karena curah hujan yang ekstrem dimana-mana. Bukan hanya di Ciayumajakuning. Tapi se-Indonesia mengalami hujan ekstrem,” ungkap Ismail.
Kalau di Ciayumajakuning, sambung Ismail, kondisi daerahnya dataran. Sehingga relatif tergenang.
“Bagaimana caranya? Buat drainase sebagus mungkin. Kalau daerahnya relatif landai, ada kelerengan, sungainya diperdalam, dilebarkan, airnya akan lebih cepat ke laut,” jelasnya.
Ismail menyebutkan, dari 25 sungai yang ada di bawah kewenangan BBWSCC memiliki tingkat sedimentasi yang merata. Untuk mengurangi potensi banjir diantaranya dengan membangun bendungan di Kuningan, sampai ke pembangunan waduk Jatigede. “Ini efektif menampung air,” tegasnya.
Perlu diketahui, FGD yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian terkait, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah di Ciayumajakuning.
Target utamanya adalah menyusun desain mitigasi bencana berbasis interkonektivitas program pusat dan daerah. (rdh)
Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan serangkaian program mitigasi pemerintah terhadap pandemi COVID-19 sepanjang 2020 telah berkontribusi positif pada pemulihan ekonomi nasional di sektor tenaga kerja.
“Upaya pemerintah memitigasi pandemi di sektor ketenagakerjaan dari program kami maupun dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menyasar pada 34,6 juta orang. Capaian ini sudah melampaui cakupan penduduk usia kerja terdampak pandemi,” katanya dalam acara Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang disiarkan langsung, Senin.
Dalam paparan Ida terkait evaluasi penanggulangan COVID-19 selama setahun terakhir disampaikan terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS).
Bila dirinci, pengangguran karena COVID-19 mencapai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang, yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.
Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203 juta orang, kata Ida, sebanyak 14,28 persennya terdampak pandemi COVID-19.
Upaya mitigasi yang dilaksanakan Kemenaker di kebijakan penyesuaian iuran Jamsostek selama pandemi, penyesuaian jangka waktu manfaat Jamsostek bagi pekerja selama pandemi dan sejumlah upaya lainnya.
Program Kemenaker yang telah dilaksanakan berupa pelatihan vokasi dengan melakukan training menyasar sebanyak 121 ribu orang serta pemagangan di Industri 19 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang, serta sisanya berupa sertifikasi kompetensi, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis, Program Padat Karya, hingga Gerakan Pekerja Sehat menyasar total 2,1 juta orang.
Adapun Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga menyasar pada sektor ketenagakerjaan antara lain bantuan subsidi upah menyasar 12,2 juta orang, kartu Prakerja 5,5 juta orang, bantuan produktif usaha mikro 12 juta orang, padat karya di berbagai kementerian totalnya menyasar 32,5 juta orang.
“Upaya pemerintah memitigasi pandemi sejauh ini memberikan sinyal positif di sektor perekonomian dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kwartal 3 dan kwartal 4 berangsur membaik meski masih berada di zona minus,” katanya.
Sektor yang paling banyak penyumbang serapan tenaga kerja antara lain pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang juga konsisten menunjukkan data penguatan sepanjang 2020.
“Kita lihat Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI)-nya berangsur membaik pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020, meski masih berada di posisi kontraksi pada kwartal pertama 2021, PMI kita diprediksi mencapai 51,14 persen yang artinya ini menunjukkan sinyal ekspansi usaha khususnya industri manufaktur,” katanya.
Seiring meningkatnya ekspansi dunia usaha, kata Ida, indeks penggunaan tenaga kerja juga diperkirakan perlahan meningkat pada triwulan 2021.
Kondisi ini menunjukkan optimisme serapan tenaga kerja di Industri manufaktur yang berkontribusi menyerap tenaga kerja di tengah pandemi, kata Ida.
“Lapangan kerja juga terus tumbuh seiring diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan upaya pemerintah menanggulangi pandemi sepanjang 2020 berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi nasional termasuk sektor ketenagakerjaan,” katanya.
Dalam rangka mengurangi risiko bencana khususnya bencana geologi di Kabupaten Bandung Barat, Tim Pengabdian Masyarakat FMIPA UI bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat dan SMA Negeri 1 Cisarua mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana yang berpotensi terjadi di Kecamatan Cisarua menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi secara hybrid di SMA Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 9-10 Maret 2021 di tengah pemberlakuan PPKM di sejumlah kota di Jawa – Bali.
Acara ini merupakan rangkaian acara dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat IPTEKS bagi Masyarakat. Program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencetak Kader Muda Tangguh Bencana. Pada tahun ketiga berjalannya program ini, tema yang diusung yaitu pengurangan risiko bencana melalui pendekatan berbasis teknologi informasi atau IT. Teknologi informasi yang dimaksud adalah melalui pemanfaatan gawai sebagai media edukasi kepada masyarakat seperti VR Box dan Augmented Reality sebagai media informasi pembelajaran potensi bencana di sekitar mereka.
>Hadir sebagai narasumber yaitu Poniman, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan sosialisasi mitigasi bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
“Kabupaten Bandung Barat ini paket komplit kalau soal bencana mulai dari Tanah Longsor, Banjir Bandang, Letusan Gunungapi, maupun Potensi terjadinya Gempabumi akibat aktivasi Sesar Lembang. Kalau tidak disiapkan dari sekarang potensi jatuhnya korban jiwa semakin besar.” Ujarnya.
Sesar Lembang sendiri merupakan sebuah sesar strike slip aktif yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Sesar ini diindikasikan dapat menyebabkan gempabumi berkekuatan 6,8 – 7 Mw di Kota Bandung dan sekitarnya dengan pergerakannya berada di angka 3 mm/tahun merujuk kepada data Pusat Gempa Nasional (PUSGEN).
Di hari kedua kegiatan difokuskan kepada simulasi bencana yang berpotensi terjadi di Cisarua seperti banjir dan kebakaran serta potensi gempabumi akibat aktivasi Sesar Lembang. Acara ini diawali dengan persiapan ketika terjadi bencana, praktik evakuasi mandiri, dan ditutup dengan pembentukan sistem manajemen bencana di masing-masing sekolah. Antusias terlihat dari setiap peserta. Tidak terkecuali Yusup, salah seorang peserta dari SMA Negeri 1 Cisarua.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim PPM UI atas terselenggaranya acara sosialisasi. Ini pengalaman pertama saya mengikuti acara seperti ini.” ujar Yusup.
Antusias tidak hanya muncul dari para siswa saja, para guru yang mendampingi khususnya dari SMA Negeri 1 Cisarua selaku tuan rumah acara ini. Ibu Tuti Kurniawati, M.Pd., Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cisarua, sangat senang atas dipercayanya sebagai tuan rumah acara tersebut dan sangat berharap kegiatan ini bisa dijadikan program yang berkelanjutan.
“SMA Negeri 1 Cisarua selalu siap menjadi partner UI dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kecamatan Cisarua” Sebutnya.
Muhammad Rizqy Septyandy, M.T., staf pengajar program studi geologi Universitas Indonesia dan salah satu narasumber di hari kedua kegiatan mengingatkan pentingnya pemanfaatan IT dalam hal ini adalah gawai sebagai media edukasi kepada masyarakat di tengah belum usainya pandemi Covid-19 di Indonesia
“Dalam kondisi pandemi seperti ini yang membatasi ruang gerak kegiatan maka melalui gawai yang kita miliki diharapkan edukasi mengenai mitigasi bencana tetap dapat tersampaikan dengan baik seperti penggunaan fotogrametri serta augmented reality.” Imbuhnya.
Fotogrametri atau aerial surveying merupakan teknik pemetaan melalui foto udara yang didapatkan dari drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Hasil pemetaan secara fotogrametri berupa peta foto baik dalam bentuk 2D maupun 3D. Pemetaan secara fotogrametrik tidak dapat lepas dari referensi pengukuran secara terestrial, mulai dari penetapan ground controls (titik dasar kontrol) hingga kepada pengukuran batas tanah. Hasil dari fotogrametri nanti akan dikombinasikan dengan hasil dari foto yang didapatkan dari Kamera 360 derajat sehingga diperoleh model analog Sesar Lembang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan Augmented Reality yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Adapun Augmented Reality (AR) merupakan sebuah teknologi penggabungan secara real-time terhadap konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Teknologi ini memungkinkan pengguna atau user melihat objek maya secara 2D maupun 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Adapun cara kerja dari AR secara sederhana dimulai dari model analog Sesar Lembang ditampilkan melalui gawai seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena gawai tersebut akan menampilkan sebuah informasi berupa video, gambar, animasi, dan model 3D yang diinginkan. Sehingga, pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented Reality atau AR menggunakan teknologi SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), sensor, dan pengukur ketinggian sehingga diharapkan masyarakat dalam hal ini Kader Muda Tangguh Bencana di sekitar Kecamatan Cisarua dapat mengenali potensi bahaya yang berada di sekitar mereka dengan lebih mudah dan tidak membosankan.
Realitarakyat.com – Satgas Kesehatan Penanggulangan Bencana Yonkes 2 Kostrad ditugaskan untuk membantu korban pasca-bencana gempa bumi di Sulawesi Barat (Sulbar).
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka mengatakan, selama dua bulan para prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang tergabung dalam Satgas Kesehatan (Satgaskes) Penanggulangan Bencana Alam melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu penanganan pasca gempa 6,2 magnitudo di Mamuju Sulawesi Barat.
“Dengan rasa bangga, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Satgas atas peran yang telah ditunjukkan selama melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah ini, sebab sendi kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat dapat cepat pulih kembali karena adanya peran serta semua pihak termasuk keterlibatan prajurit Yonkes 2/Divif 2 Kostrad yang bahu-membahu melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan,” kata Pangdam XIV dalam pelepasan Satgas di akun Instagram penkostrad, Minggu (14/3/2021).
Dia juga berterima kasih ke Pemprov. Sulawesi Barat yang telah memberikan dukungan kepada Satgas Penanggulangan Bencana selama di daerah tersebut.
“Kepada segenap anggota Satgaskes Penanggulangan Bencana, saya ucapkan selamat jalan dan selamat kembali ke satuan. Jaga keamanan selama dalam perjalanan di laut mengingat cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah, salam hormat untuk para Komandan Satuan dan keluarga,” pesannya.
Upacara pelepasan Satgaskes Gulbencal ini juga ditandai pemberian plakat penghargaan secara simbolis oleh Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen. Andi Sumangerukka dan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(ilm)
JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (10/3/2021).
Pemprov DKI menerima penghargaan tersebut untuk kategori Penyiapan Perencanaan Kesiapsiagaan dan Kajian Risiko Bencana.
“Semua petugas lintas Dinas, ASN, semua warga Provinsi DKI Jakarta berkontribusi besar untuk penghargaan ini. Semua berhak berfoto dengan penghargaan ini, kami hanya mewakili,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).
Riza mengatakan, penghargaan tersebut didapat dari hasil kerja sama dan kolaborasi yang terjalin selama penyiapan perencanaan kesiapsiagaan.
Penghargaan tersebut, kata Riza, memberikan semangat jajaran Pemprov DKI untuk meningkatkan antisipasi dampak bencana ke depan.
Dia juga mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov bukan hanya untuk jajaran Pemprov DKI, tetapi juga untuk masyarakat Jakarta yang begotong-royong menanggulangi bencana.
“Juga TNI-Polri, Tagana, LSM, ormas-ormas, seluruh masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerja sama yang baik ini,” kata Riza.
Jakarta, IDN Times – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan 810 bencana alam terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga 14 Maret 2020. Banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi, yaitu mencapai 354 kejadian.
“Sampai tanggal 14 Maret 2021 pukul 15.00 WIB, tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 810 kejadian. Bencana terbanyak yaitu banjir 354 kali, puting beliung 197 kali, dan tanah longsor 155 kali,” tulis BNPB melalui data Bencana Indonesia 2021, Kamis (4/3/2021).
Selanjutnya, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 78 kali, gempa bumi 13 kali, gelombang pasang dan abrasi 12 kali, kekeringan satu kali dan erupsi gunung api nihil kejadian.
1. Ada 275 orang meninggal dunia karena bencana
Akibat kejadian bencana tersebut sebanyak 275 orang meninggal dunia. Selain itu, 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
“Sebanyak 12.412 orang lainnya luka-luka. Lalu ada 4.128.412 orang mengungsi dan menderita,” lapor BNPB.
2. Sebanyak 54.025 rumah rusak
Bukan hanya korban jiwa, bencana tersebut juga berdampak terhadap kerugian materil. BNPB mencatat 54.025 rumah warga rusak.
Selain itu, BNPB juga melaporkan 1.704 fasilitas umum rusak. Terdiri dari 860 fasilitas penduduk rusak, 659 fasilitas pribadatan rusak, 185 fasilitas kesehatan rusak.
“Kantor dan jembatan rusak. Terdiri dari 290 kantor rusak dan 104 jembatan rusak,” katanya.
Ketahanan komunitas sebagai kerangka kerja dapat membantu kita untuk lebih memahami kapasitas komunitas yang gigih untuk mengatasi dan pulih dari keterpurukan. Berdasarkan kerangka konseptual oleh Anita Chandra dkk, komponen ketahanan masyarakat mencakup sejumlah domain: kesehatan fisik dan psikologis, komunikasi, keterhubungan sosial dan integrasi serta keterlibatan organisasi. Unsur yang sama pentingnya yang belum cukup ditekankan dalam kerangka ini, adalah kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial. Memang, tanggung jawab kolektif, dan pengorbanan keinginan individu, adalah kunci dalam memerangi COVID-19, terutama dalam perlindungan populasi yang rentan dan berisiko. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal The Lancet.
Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah
Senin, 15 Maret 2021
Pengantar
Pasca gempa Palu Sulawesi Tengah tahun 2018 lalu, PKMK FKM-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany aktif melakukan pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah. Proses penguatan sistem penanganan bencana di Sulawesi Tengah masih berlangsung sampai sekarang. Dalam proses penguatan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi , PKMK FK-KMK juga menggandeng universitas local seperti Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat. Harapannya universitas lokal mampu mendukung dan mendampingi pemerintah lokal dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.
Bencana yang terjadi dalam satu wilayah seyogiyanya dapat segera dibantu oleh wilayah lainnya yang berdekatan. Bencana Gempa Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 dengan kekuatan magnitudo 6,2 SR menelan banyak korban jiwa. Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah terdekat yang dapat merespon cepat penanganan Gempa Sulawesi Barat. Sehari setelah gempa, PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Sulawesi Tengah langsung merespon cepat apa yang harus segera dilakukan dalam penanganan gempa tersebut mulai dari persiapan keberangkatan tim, membantu aktivasi klaster kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada korban gempa. Ini disebut dengan penanganan bencana berbasis pelokalan.
Semua tim sudah siap untuk ditugaskan menangani gempa Sulawesi Barat. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara PKMK FK-KMK UGM dengan tim dari Sulawesi Tengah sangat mendukung proses respon tanggap darurat Gempa Sulbar berbasis pelokalan. Melalui seminar ini PKMK FK-KMK UGM bersama dengan Tim dari Sulawesi Tengah akan menyampaikan bagiamana proses respon tanggap darurat Gempa Sulbar berbasis pelokalan, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan.
Tujuan
Seminar ini bertujuan untuk menyampaikan bagaimana proses respon tanggap darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis pelokalan oleh Sulawesi Tengah, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan.
Proses Kegiatan
Kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Masing-masing narasumber akan menyampaikan pengalaman peningkatan kapasitas penanganan bencana bersama PKMK FK-KMK UGM dan Dinkes Prov. Sulawesi Tengah dan Implementasi Respon Gempa Sulawesi Barat.
Peserta Kegiatan
Kegiatan ini terbuka untuk umum.
Output Kegiatan
Peserta mendapatkan informasi bagaimana gambaran respon tanggap darurat bencana berbasis pelokalan.
Jadwal
Waktu : Senin, 15 Maret 2021 Pukul : 09.00 – 11.30 WIB Tempat : dari tempat masing-masing peserta
Senin, 15 Maret 2021
Waktu
Materi
Narasumber/Moderator
09.00 – 09.20
Pengantar dan Pembukaan
Caritas Germany PKMK FK-KMK UGM
09.20 – 10.00
Pengalaman peningkatan kapasitas penanganan bencana bersama PKMK FK-KMK UGM dan Dinkes Prov. Sulawesi Tengah : Implementasi Respon Gempa Sulawesi Barat
Pokja Bencana FK-KMK UGM : dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD
Kepala Pusat Krisis Kemenkes : dr. Budi Sylvana, MARS
11.00 – 11.30
Diskusi :
Tanggapan dari anggota tim yang berangkat dan dari peserta umum
11.30
Penutupan
Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah. Kegiatan ini penting untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan berbasis pelokalan . Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM sebagai penyelenggara program akan berkomitmen demi tercapainya tujuan program dan Caritas Germany sebagai mitra penyelenggara program akan mendapatkan laporan rutin terkait keberlangsungan program.
{tab Reportase}
Reportase
Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat Berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah
Senin, 15 Maret 2021
Pasca gempa Palu Sulawesi Tengah 2018 lalu, PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany aktif melakukan pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah yang masih berlangsung sampai sekarang. Dalam prosesnya, PKMK FK – KMK melibatkan kapasitas setempat seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat. RSUD Undata, Puskesmas Marawola, dan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Harapannya kapasitas lokal mampu mendukung dan mendampingi pemerintah setempat dan sekitarnya dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.
Pada Senin, 15 Maret 2021 pukul 09.00 – 11.30 WIB dilaksanakan Seminar Respon Tanggap Darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis Pelokalan oleh Sulawesi Tengah untuk menyampaikan bagiamana proses dan best practices dari respon tanggap darurat Gempa Sulawesi Barat berbasis pelokalan ini, tantangan yang dihadapi dan lesson learn untuk pengembangan penanganan bencana dan krisis kesehatan. Acara ini dimoderatori oleh Madelina Ariani, SKM., MPH. peneliti dan konsultan Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK yang juga menjadi koordinator tim lapangan saat emergency response gempa Sulawesi Barat pada Februari 2021. Sesi pertama dibuka oleh Yushar Ismail sebagai perwakilan dari Caritas Germany dan apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid sebagai program manager emergency response PKMK FK – KMK UGM untuk gempa Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Yushar menyampaikan bahwa isu pelokalan ini adalah isu menarik dan strategis yang bahkan di konsorsium beberapa NGO di Jerman juga digunakan untuk mengefektifkan bantuan untuk penyintas bencana. Ada dua model pelokalan yang selama ini dipahami yaitu top down dimana konsep dimasak dari lembaga donor dan bottom-up dimana kapasitas lokal dilibatkan dalam menyusun konsep penanggulangan bencana, hal ini diaminkan oleh apt.Gde Yulian yang dalam pesan pembuka acaranya menambahkan saat terjadi bencana di Sulawesi Barat, tim emergency response FK – KMK UGM sangat terbantu sekali dengan kapasitas local Sulawesi Tengah yang sudah difasilitasi dengan peningkatan kapasitas sebelumnya sehingga penanganan bencana lebih efektif dan efisien, mengacu pada analogi sebelumnya, konsep setengah masak dibawa oleh PKMK dari Jogja untuk kemudian diracik dengan bumbu berupa pelibatan kapasitas lokal Sulawesi Tengah sehingga saat terjadi situasi krisis Kesehatan di Sulawesi Barat, dinas Kesehatan dan aktor penanggulangan bencana setempat tidak kaget merasakan konsep penanggulanagan bencana yang dimasak dengan adaptasi kebutuhan setempat.
Narasumber pertama pada sesi pertama yaitu Dr dr Ketut Suarayasa M.Kes., dari FK Universitas Tadulako (Untad) Palu menyampaikan bahwa FK Untad sebagai potensi kapasitas respon kesehatan terdekat harus segera aktif merespon, awareness ini dibangun melalui peningkatan kapasitas yang telah dilakukan, kemudian kolaborasi koordinasi dengan organisasi profesi menjadi nilai tambah tersendiri karena sebagai organisasi pendidikan, Untad memiliki potensi mahasiswa cukup banyak namun belum memiliki kompetensi dan perlu diintensifkan lagi pendampingan dan bimbingan dalam system komando dan komunikasi lintas sektor. Hal yang berbeda disampaikan oleh narasumber kedua, drg Lutfiah Sahabuddin, MKM sebagai Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan FK Universitas Al-Khairaat (Unisa) yang juga adalah Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palu, drg Lutfiah menyampaikan pengalaman FK Unisa membantu penanganan klinis korban dan penyintas juga mendirikan pondasi manajemen bencana di koordinasi klaster Kesehatan Sulawesi Barat. Narasumber yang ketiga, dr Amsyar Praja, Sp.A., sebagai Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Undata menyampaikan dalam presentasinya karena sudah memiliki rencana kontijensi bencana atau hospital disaster plan yang juga sudah disimulasikan, RS Undata menjadi lebih mudah dalam melakukan sumber daya kesehatan, dengan sistem incident command di dokumen HDP, komunikasi dan mobilisasi sumberdaya dari RS Undata untuk membantu emergency response Sualwesi Barat lebih efektif, hal senada disampaikan oleh Bidan Evi mariani dari Puskesmas Marawola, sebagai salah satu anggota tim yang berangkat ke lapangan, berkolaborasi dengan RSUD Undata sebagai tim relawan kesehatan (emergency medical team/EMT) gabungan atau composite EMT. Pada penghujung sesi pertama, disampaikan konsep pelokalan dalam penanganan bencana dan respon gempa sulbar oleh dr Bella Donna, M.Kes., sebagai Kepala Divisi Manajemen Bencana PKMK, pada presentasinya, dr Bella menegaskan bahwa pelokalan harus melibatkan aktor lokal, karena secara sosio greografis lebih dekat dengan penyintas bencana, kapasitas local akan memperkuat dinas kesehatan dan jajarannya seperti puskesmas dan RSUD sehingga saat terjadi bencana di daerah sekitar, daerah tersebut bisa membantu daerah tetangganya atau bahkan dirinya sendiri.
Pembahas pertama sesi yang kedua, yaitu sesi pembahasan adalah Alfina Deu, SKM., M.Kes., mewakili Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah, yang menginformasikan bahwa kapasitas kesehatan lokal seperti akademisi, rumah sakit dan puskesmas sudah menjadi bagian dari rencana kontijensi kesehatan daerah yang diperkuat dengan jargon KISS, dari Koordinasi dan Kolaborasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas, sehingga kapasitas bisa terpetakan dengan baik Bersama dengan kerentanan dan potensi ancaman. Pembahas kedua, dr Hendro Wartatmo, SpB (Konsulen Bedah Digestif) menambahkan bahwa penanganan pelokalan yang sudah diinisiasi di Sulawesi Tengah dan kemudian terimplementasi dengan baik di Sulawesi Barat perlu diperluas lagi dalam kaitannya dengan bencana non alam atau situasi kedaruratan Kesehatan masyarakat yang menyertai bencana alam ini, perlu ada tambahan pengetahuan dan juga kedisiplinan dalam prosedur skrining Kesehatan dan upaya promotive preventif saat melakukan respon.
Pada sesi diskusi, drg Lutfiah berpendapat koordinasi saat hari pertama bencana memang sulit dan harus terus diasah, dr Hendro menanggapi bahwa koordinasi terutamanya terkait bantuan memang rentan untuk menimbulkan permasalahan di kemudian hari, oleh karenanya perlu dokumentasi seperti SPJ, profesionalitas dan integritas untuk menjamin akuntabilitas respon bencana. Penanya kedua, dr Tri Maharani, SpEM., mengingatkan pentingnya memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri terutama pada masa pandemic ini, lesson learnt dari dr Maharani yang kontak erat dengan almarhum dr Alif, Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat agar ini menjadi evaluasi untuk kita semua saat penanganan bencana di kemudian hari, ditanggapi oleh dr Bella dan dr Hendro bahwa penting untuk memberangkatkan tim yang komprehensif untuk menjamin Kesehatan dan kesamanan serta self-sufficient dari tim yang berangkat seperti ahli gizi dan membawa makanan sendiri, apalagi saat pandemi ini 3M dan protokol kesehatan penting sekali untuk disiplin diterapkan, kemudian penting juga untuk tiap anggota tim diasuransikan. Organisasi yang mengirimkan tim harus mempersiapkan agar tim yang dikirim dapat bekerja dengan nyaman dan aman, karena hanya satu hal yang boleh diminta oleh tim yang datang ke daerah terdampak bencana, yaitu tugas. Madelina menambahkan di HDP maupun Puskesmas Disaster Plan yang sudah dilatihkan sebelumnya ke kapasitas kesehatan Sulawesi Tengah ada norma – norma tim yang akan diberangkatkan untuk merespon bencana kesehatan. Ditambahkan oleh dr Ryzsqa dari PSC 119 Sulawesi Tengah untuk memperkuat early warning dan roster anggota tim EMT termasuk database hal – hal yang detail seperti nomer telpon rental dan rumah – rumah makan yang 24 jam dipersiapkan dan model penanganan bencana kemarin perlu didokumentasikan untuk pelajaran di masa depan, dr Bella kemudian menanggapi bahwa ini adalah komponen – komponen dari Dinas Kesehatan Disaster Plan, perlu lebih didetailkan lagi database kapasitasnya baik di kesehatan maupun non kesehatan seperti database kontak internal maupun eksternal, dan sebetulnya PKMK sudah memberi masukan di proses penyusunan Pedoman EMT Nasional yang diinisiasi oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI namun hingga saat ini belum terselesaikan, untuk dokumentasi kegiatan selama emergency respon yang dilakukan oleh PKMK Bersama dengan baik Caritas Germany maupun dengan jejaring AHS UGM terdokumentasikan online di sini https://bencana-kesehatan.net/index.php/74-gempa-sulawesi-barat/4151-gempa-bumi-sulawesi-barat#tim-gabungan-kapasitas-lokal-sulawesi-tengah-berkoordinasi-dengan-pkmk-fk-kmk-ugm. Sebelum menutup acara, Madelina menginformasikan bahwa pada akhir Maret 2021 PKMK akan kembali untuk mendampingi Sulawesi Tengah dan hasil dari seminar ini juga akan disampaikan untuk memperkuat pendampingan nanti dan disampaikan ke pengambil kebijakan di Kemenkes yang pada hari ini berhalangan hadir karena jadwal vaksinasi terpusat.
REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU — Mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat mesti diperkuat untuk mencegah dampak lebih besar, sesuai dengan arahan penanganan bencana dari pemerintah pusat, kata Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris.
“Perlu dibuat aturan penanganan bencana dan diutamakan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan, pengendalian, dan penegakan standar penanganan bencana di lapangan,” kata Idris.
Ia mengatakan kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi, dilakukan di hulu, tengah, dan hilir, serta tidak boleh ada ego sektoral atau ego daerah.
“Semuanya harus saling mengisi dan saling menutup dan manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan, rencana kontigensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat,” katanya.
Ia juga meminta edukasi dan literasi terkait dengan kebencanaan harus terus dilakukan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan menggelar simulasi bencana secara rutin di daerah yang rawan agar warga semakin siap menghadapi bencana.
Dia mengatakan Indonesia berada dalam 35 negara paling rawan bencana di mana dalam setahun terakhir 3.253 bencana terjadi di Indonesia dan kurang lebih sembilan bencana per hari.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengalaman menghadapi bencana harus dijadikan kesempatan memperkokoh ketangguhan menghadapi bencana dan tanpa mengecilkan aspek lain dari manajemen penanggulangan bencana. Ia mengatakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi.
Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan telah mengembangkan lima teknologi untuk mereduksi risiko bencana geologi di Indonesia. Bencana-bencana itu baik tsunami, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, maupun tanah ambles.
“BPPT telah berusaha mengupayakan teknologi terkait bencana-bencana tersebut sebagai bagian dari upaya kami melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 (tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringan Dini Tsunami),” kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2021 secara daring, Kamis, 4 Maret 2021.
Hammam memerinci lima teknologi yang telah dikembangkan BPPT. Pertama, Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) atau sensor tsunami yang dapat mengirimkan data berkesinambungan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Data yang diterima BMKG dan BNPB itu yang disebarkan kepada publik sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Indonesia. BPPT juga memiliki sistem Prediksi Kebencanaan Berbasis Kecerdasan Artifisial Tsunami (PEKA Tsunami).
“Sistem ini dapat memprediksi tsunami jika terjadi gempa bumi dengan skala tertentu, prediksi waktu tempuh, lokasi tertentu, serta perkiraan tinggi gelombang saat mencapai daratan,” beber Hammam.
Kedua, Landslide Early Warning System (LEWS). Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi curah hujan yang memicu longsor, deteksi kelembaban tanah, dan perubahan kemiringan tanah.
Sistem LEWS juga dapat mendeteksi ketinggian muka air tanah dan percepatan pergerakan tanah. Serta mengirimkan data ke stasiun pusat kendali yang memberi sinyal bahaya longsor.
Ketiga, alat pencegah longsor alami atau Biotextile. Alat ini terbuat dari bahan serabut kelapa yang bertujuan mengikat partikel tanah.
“Biotextile ini menjadi solusi mengatasi erosi dan tanah longsor yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi,” ujar dia.
Keempat, Indonesian Network for Disaster Information (INDI). Sistem ini menyatukan informasi kebencanaan untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana.
“Baik informasi berupa pantauan kondisi alam, kejadian bencana alam terkini, peringatan dini kesiapsiagaan tanggap bencana khususnya di internal. Lalu juga sebagai referensi data dan informasi kebencanaan,” ungkap Hammam.
Terakhir, Rumah Tahan Gempa (RTG) BPPT. Rumah dibangun dengan berbagai bahan material, khususnya komposit polimer.
“Material komposit ini lebih kuat dan ringan. Ini sebagai upaya kita mendapat konstruksi rumah tahan gempa, siap huni dan dapat dibangun sebaik mungkin,” kata Hammam.
Ketahanan komunitas sebagai kerangka kerja dapat membantu kita untuk lebih memahami kapasitas komunitas yang gigih untuk mengatasi dan pulih dari keterpurukan. Berdasarkan kerangka konseptual oleh Anita Chandra dkk, komponen ketahanan masyarakat mencakup sejumlah domain: kesehatan fisik dan psikologis, komunikasi, keterhubungan sosial dan integrasi serta keterlibatan organisasi. Unsur yang sama pentingnya yang belum cukup ditekankan dalam kerangka ini, adalah kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial. Memang, tanggung jawab kolektif, dan pengorbanan keinginan individu, adalah kunci dalam memerangi COVID-19, terutama dalam perlindungan populasi yang rentan dan berisiko. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal The Lancet.
