Alasan Indonesia Beli Vaksin Corona Meski Belum Ada Izin Edar

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan telah memesan 155,5 juta vaksin corona atau Covid-19 dari berbagai produsen di dunia. Ratusan vaksin yang dipesan oleh pemerintah tersebut belum mengantongi emergency use authorization (EUA) di negara vaksin tersebut diproduksi.

Wakil Ketua Menteri BUMN, yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemesanan yang dilakukan oleh Indonesia, karena negara lainnya juga sudah memesan dengan jumlah yang banyak. Artinya, Indonesia tidak ingin kehabisan vaksin Covid-19.

Pasalnya, kapasitas produksi vaksin di dunia per tahun hanya sekitar 6,4 miliar dosis. Jumlah tersebut tidak hanya produksi vaksin virus corona, tapu juga vaksin eksisting yang sudah ada seperti vaksin polio, TBC, dan sebagainya.

Sementara, kebutuhan vaksin Covid-19 untuk menciptakan herd immunity, harus dilakukan vaksinasi kepada 5,5 miliar orang atau sebanyak 11 miliar dosis vaksin. Dengan demikian ada gap atau selisih antara kebutuhan dan kapasitas produksinya.

“Sehingga memang diantisipasi akan terjadi kapasitas produksi yang sangat kecil untuk 11 miliar dosis vaksin Covid-19 kalau ingin penduduk dunia herd immunity,” jelas Budi saat saat melakukan rapat bersama dengan Komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).

Di lain pihak, banyak negara maju yang sudah terlebih dulu memesan vaksin covid-19 tersebut. Per 24 November 2020 sudah terdapat 15 negara maju memesan virus corona sebanyak 4,12 miliar dosis. Jumlah ini tidak sebanding dengan kapasitas produksi tahunan vaksin dunia.

“Hanya sepertiga (kapasitas produksi vaksin) yang bisa dipakai untuk vaksin covid-19. Jadi, setahun kira-kira hanya bisa 2,5 miliar, sedangkan vaksin yang sudah di-book oleh negara maju itu merupakan vaksin yang sudah diproduksi selama 2 tahun,” ungkapnya.

“Itu sebabnya kenapa waktu kami diminta mencari vaksin ini, kami merasa memang ada risiko yang kami ambil duluan untuk memastikan agar jangan sampai kita akan dapatnya 1,5 tahun atau 2 tahun lagi,” kata Budi melanjutkan.

107 Juta Orang Bakal Dapat Vaksin Corona, 75 Jutanya Bayar Sendiri

Jakarta – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah akan melakukan vaksinasi Corona kepada 107 juta orang. 75 juta di antaranya akan melakukan vaksinasi Corona mandiri, alias bayar sendiri.

Adapun total jumlah 107 juta itu mencakup 67% masyarakat di Indonesia berumur 18-59 tahun. Terawan menjelaskan program vaksinasi dibagi dua, pertama vaksin Corona program pemerintah yang akan diberikan kepada 32 juta orang.

Vaksin mandiri akan diberikan kepada tenaga kesehatan, para pekerja di layanan publik, TNI-Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan kelompok masyarakat rentan secara gratis. Sedangkan, vaksin mandiri diberikan kepada masyarakat biasa dengan berbayar.

“Program vaksinasi COVID-19 sebanyak 107 juta orang. Di mana 75 juta orang pada skema mandiri dan 32 juta orang skema program pemerintah,” jelas Terawan dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR, Kamis (10/12/2020).

Pemerintah pun bagi-bagi tugas dalam vaksinasi Corona kepada 107 juta orang. Terawan menjelaskan, pihaknya akan mengurus vaksin skema program pemerintah. Sementara vaksin mandiri, akan diurus oleh Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir.

“Pengadaan vaksin COVID-19 skema program dilaksanakan Kemenkes, dan yang mandiri oleh BUMN dengan bekerja sama dengan Kemenkes,” ujar Terawan.

Sementara itu, jumlah total dosis yang dibutuhkan bagi 107 juta orang ini jumlahnya mencapai 246 juta. Perhitungannya, per orang butuh dua vaksin dan ditambah variabel wajib WHO berupa wastage rate 15%.

Rincinya, untuk kebutuhan vaksin program pemerintah jumlah penerimanya 32.158.276 orang. Bila per orangnya butuh dua dosis, dari total penerima itu maka butuh 64.316.552 dosis vaksin.

Kemudian, jumlahnya ditambah lagi dengan variabel wastage rate sebesar 15%, maka dari itu total vaksin program pemerintah butuh 73.964.483.

Di sisi lain, program vaksin mandiri, jumlah sasarannya 75.048.268 orang, maka kebutuhannya adalah 150.096.536 dosis vaksin. Bila ditambah variabel wastage rate vaksin sebesar 15% maka jumlah vaksin mandiri yang dibutuhkan sebesar 172.610.568 dosis.

Maka dari itu bila ditotalkan untuk vaksinasi Corona yang dibutuhkan di Indonesia sebesar 246 juta dosis vaksin, atau tepatnya 246.514.480 dosis vaksin.

Dengan kebutuhan dosis sebanyak itu, bagaimana cara pendistribusiannya?

Vaksin Sinovac Belum Terbukti Efektif, Satgas: Pemerintah Punya Pertimbangan Sebelum Beli

JAKARTA, KOMPAS.com – Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito angkat bicara menanggapi pernyataan Sinovac Biotech Ltd terkait belum terbuktinya efektivitas vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan asal China tersebut.

Wiku enggan memberikan pernyataan yang tegas ihwal belum terbuktinya efektivitas vaksin tersebut. Ia hanya menyebut pemerintah telah memiliki pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli vaksin produksi Sinovac.

“Pada intinya, seluruh keputusan yang dibuat oleh pemerintah sudah melalui berbagai macam pertimbangan,” kata Wiku saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/12/2020).

Sementara itu, saat ditanya tentang bagaimana kelanjutan penggunaan vaksin Covid-19 bila hasil uji klinis tahap ketiga dinyatakan gagal, menurut Wiku, hal itu telah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

“Jika memang hal tersebut terjadi, maka hal ini sudah diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19,” jelas Wiku yang juga kini berperan sebagai Jubir Pemerintah untuk Program Vaksinasi.

Namun, Wiku tak menjelaskan pasal mana yang dimaksud mengatur ketentuan apabila hasil uji klinis vaksin gagal.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Sinovac Biotech Ltd memberikan pernyataan terbaru mengenai efektivitas vaksin virus corona yang diproduksi perusahaan asal China tersebut.

Adapun hal ini untuk menanggapi pernyataan PT Bio Farma yang menyebut efektivitas vaksin mencapai 97 persen dalam uji klinis awal.

Juru Bicara Sinovac Biotech Ltd menyebutkan, hingga saat ini belum diketahui kemanjuran dari vaksin tersebut.

Melansir Bloomberg, Selasa (8/12/2020), menurut Sinovac, angka 97 persen mengacu pada tingkat serokonversi yang terpisah dari kemanjuran vaksin.

Pasalnya, tingkat serokonversi yang tinggi bukan berarti bahwa vaksin tersebut efektif melindungi orang dari virus corona.

Perusahaan dan mitra Sinovac masih menganalisis data dari uji coba Fase III yang lebih besar di Brasil.

Antara Sinovac dan mitranya berharap mendapatkan indikasi seberapa besar tingkat efektivitas suntikan tersebut berdasarkan data dari sekitar 60 kasus Covid-19.

Pertimbangan pilih Sinovac

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkap enam alasan yang membuat pemerintah akhirnya memutuskan membeli vaksin Sinovac.

Pertama, aspek keamanan dan mutu vaksin tersebut telah dipertimbangkan. Hal itu karena vaksin itu masuk ke dalam salah satu vaksin yang direkomendasikan WHO. 

Oleh sebab itu, pemerintah meyakini bahwa vaksin Sinovac aman, bermutu dan berkhasiat baik. 

Kedua, aspek harga yang terjangku juga menjadi pertimbangan. Di samping juga saat ini vaksin tersebut telah memasuki uji klinis tahap ketiga. Bahkan, pemerintah ikut dalam melakukan riset uji klinis tersebut.

Selanjutnya, pemerintah melihat bahwa efek samping vaksin ini rendah. Selain juga vaksin memiliki dosis tunggal. Artinya, tidak perlu melakukan penyuntikan berkali-kali dalam waktu tertentu.

Pertimbangan keenam, kata Nadia, mempertimbangkan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.

“Misalnya rantai dingin antara dua hingga delapan derajat. Dalam kondisi darurat maka tentu kita pilih yang sesuai dengan yang sudah ada itu,” tutur Nadia.

“Jadi banyak hal ya yang kita bisa jadikan pertimbangan. Pemilihan vaksin itu sangat bergantung negara itu sendiri, bukan negara lain,” tambahnya.

Pemkab Tetapkan Lebak Banten Berstatus Tanggap Darurat Banjir

Jakarta, CNN Indonesia –Banjir yang melanda 21 kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten menjadikan wilayah ini berstatus tanggap darurat bencana banjir hingga 14 Desember 2020 mendatang.

Penetapan status dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sejak 6 Desember lalu. Hujan lebat selama Sabtu (5/12) hingga Minggu (6/12) mengakibatkan air di sejumlah sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga.

“Kami menetapkan status tanggap darurat mulai 6 sampai 14 Desember,” kata Asisten Daerah (Asda) III Pemerintah Kabupaten Lebak, Feby Hardian Kurniawan di Lebak dikutip dari Antara, Rabu (9/12).

Banjir di kabupaten ini menerjang 21 kecamatan dan 89 desa, serta merendam 3.941 unit rumah. Bahkan di antara bangunan tersebut, 89 unit rusak ringan dan berat.

Selain itu, luapan air sungai juga menimbulkan kerusakan infrastruktur sebanyak 22 unit, termasuk jembatan gantung serta gedung sekolah.

“Kami berharap kerusakan infrastruktur bisa dibangun tahun 2021,” tutur Feby.

Penetapan status tanggap darurat tersebut berdasar pada dampak kerusakan rumah dan infrastruktur yang cukup besar. Karenanya Bupati Lebak Iti Octavia memutuskan masa tanggap darurat hingga pekan depan.

Feby pun mengatakan, selama masa tanggap darurat penanganan bakal diutamakan untuk upya penyelamatan pascabencana dengan menyalurkan logistik, seperti beras, lauk pauk, minyak, air kemasan, mie instan, susu bayi dan obat-obatan.

Selain itu juga pemberian pakaian, selimut dan tikar hingga pembuatan sarana sanitasi untuk memenuhi kelayakan fasilitas buang air besar (BAB).

“Kami memfokuskan pelayanan dasar agar warga korban banjir tidak menimbulkan kerawanan pangan dan penyakit menular,” jelas dia lagi.

Menurut Feby, pemerintah daerah ke depan akan merealisasikan pembangunan jembatan yang putus akibat banjir. Termasuk, perbaikan sarana gedung pendidikan.

Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan relawan tangguh, TNI, Polri, PMI dan Basarnas dalam mengevakuasi korban di lokasi terdampak banjir.

Sejumlah relawan membantu warga menyeberangi Sungai Ciberang untuk dievakuasi ke tempat aman di Kampung Susukan,  Lebak,  Banten,  Kamis (2/1/2020). Proses evakuasi warga hanya bisa mengandalkan perahu karet karena jembatan penghubung di lokasi itu hancur diterjang banjir bandang hari Rabu (1/1). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/af/nz

Banjir menerjang 21 kecamatan di antaranya Kecamatan Cipanas, Malingping, Wanasalam, Cijaku, Gunungkencana, Banjarsari, Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Leuwidamar dan Cirinten.

Kebanyakan warga yang terdampak banjir adalah yang tinggal di aliran bantaran Sungai Ciberang, Ciujung, Cimoyan, Cilangkahan dan Cimadur. Di kawasan itu ada ribuan kepala keluarga yang bermukim.

“Kami sampai saat ini masih melakukan pendataan kerugian material akibat banjir itu,” tambah Feby.

Dampak Pameran Terhadap Kesadaran Risiko Masyarakat Umum Di Daerah Pegunungan

https://journals.openedition.org/rga/docannexe/image/5198/img-2.pngStudi ini menyelidiki dampak pameran tentang bahaya alam terhadap kesadaran risiko penduduk Lembah Ubaye di Prancis selatan. Praktik komunikasi risiko harus efektif untuk berkontribusi pada pengurangan bencana, tetapi dampaknya jarang dievaluasi. Dengan menggunakan desain penelitian pre-test / post-test serta studi longitudinal, perubahan kesadaran orang dewasa, remaja dan anak – anak diukur. Tanggapan kuesioner dianalisis menggunakan tes non-parametrik. Kuesioner membahas beberapa faktor yang menentukan atau memengaruhi kesadaran: sikap terhadap risiko, pengalaman keadaan darurat sebelumnya, paparan terhadap peningkatan kesadaran, kemampuan untuk mengurangi / mempersiapkan / merespons, tingkat kekhawatiran, kesadaran yang dilaporkan sendiri, pengetahuan yang keras dan karakteristik demografis. Secara umum, kesadaran risiko lebih tinggi setelah mengunjungi pameran. Pameran tersebut berdampak paling besar pada pengunjung yang pernah mengalami sedikit bencana alam atau yang kurang mendapat informasi apriori. Berbeda dengan remaja dan anak – anak, kesadaran orang dewasa hanya meningkat untuk risiko secara umum dan bukan untuk bahaya alam tertentu. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa pameran lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya yang jarang terjadi. Untuk bahaya yang lebih sering terjadi dan terjadi secara lokal, seperti aliran puing – puing, sarana komunikasi lain harus dipertimbangkan. Artikel ini dipublikasikan pada 2017 di International Journal of Risk Reduction

Selengkapnya

Diseminasi Hasil Penelitian Online KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Banjir Jabodetabek, Bekasi Paling Banyak GenanganHal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya. Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya.

Selengkapnya

Kajian Kesiapsiagaan rumah Sakit Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Berbasis Sistem Komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta

diseminasi kesiapsiagaan2

diseminasi kesiapsiagaan2

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya.

Selengkapnya  Reportase

Sistem Standar Pelayanan Minimum Kesehatan Beradaptasi Protokol Pencegahan COVID-19 dan Perspektif Manajemen Bencana bagi Puskesmas

spm banner

spm banner

Pandeglang, Lombok Utara dan Sulawesi Tengah secara geografis merupakan wilayah rawan bencana. Masih lekat di ingatan kita pada 2018 terjadi tsunami di Pandeglang, gempa bumi di Lombok, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Sulawesi Tengah. Berbagai jenis kejadian bencana tersebut menimbulkan krisis kesehatan seperti korban jiwa, luka luka, pengungsi dan terganggunya masalah kesehatan, ketersediaan air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan jiwa, hingga lumpuhnya layanan dan sistem kesehatan. Melihat dampak kondisi di atas, dituntut kerja sama dari semua pihak untuk berperan dalam mengurangi, mengantisipasi dan menghadapi risiko yang dapat muncul setiap saat. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdekat diharapkan dapat bertahan dalam kondisi gawat darurat dan dapat mendukung sistem kesehatan daerah, terutama untuk layanan kesehatan korban atau pun masyarakat terdampak diwilayah kerja puskesmas.

Term Of Reference     Reportase

Pasien COVID-19 Dirawat di Rumah

rawat covid dirumah

rawat covid dirumah

WHO merekomendasikan pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak ada penyakit kronis untuk dikarantina di rumah. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia, mengingat kapasitas ruang perawatan di rumah sakit tidak mencukupi. Pasien COVID-19 tak kunjung menunjukkan tanda – tanda penurunan kasus. Ketersediaan jumlah tempat tidur perawatan pasien kritis dan pasien non kritis sudah mulai mecapai titik maksimal di rumah sakit. Pasien COVID-19 yang memutuskan perawatan di rumah tentu harus mengikuti standar protool kesehatan dan membekali diri dengan informasi dari dokter dan pemerintah setempat. Pasien COVID-19 yang dirawat dirumah dengan prosedur kesehatan yang ketat bisa sembuh. Saat dirawat di rumah, pasien tidak boleh berinteraksi dengan anggota keluarga atau orang lain. Pasien menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lainnya dan menentukan satu anggota keluarga yang sehat untuk merawat pasien. Pasien dan anggota keluarga yang merawat harus menggunakan masker dan sering mencuci tangan pakai sabun setelah kontak. Pemakaian peralatan makan dan perlengkapan mandi pasien juga dipisah. Setiap hari anggota keluarga membersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan. Pasien tetap dalam pemantauan fasilitas kesehatan terdekat dan diberi makanan bergizi setiap hari.

Selengkapnya