Enlarging public health disaster plan into community level in managing natural disaster and pandemi crisis in Central Sulawesi

Diselenggarakan oleh :
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany

{slider title=”Kerangka Acuan Kegiatan” class=”blue solid” open=”false”}

Pengantar

Pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala tercatat dari 49 Puskesmas ada sebanyak 9 puskesmas terkena dampak dengan rusak berat dan 12 puskesmas dengan rusak ringan. Selain itu terdapat 2 rumah sakit mengalami kerusakan berat dan 11 rumah sakit mengalami kerusakan ringan. Sebagai wilayah zona merah berpotensi bencana, banyak hal yang harus disiapkan untuk meningkatkan kapasitas sektor kesehatan dalam menghadapi bencana di Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019-2020 pasca bencana (gempa, tsunami, dan likuifaksi) Sulawesi Tengah, PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany telah melakukan program pendampingan rutin dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RS Tora Belo dan Puskesmas Marawola.

Berdasarkan lesson learn dari program tersebut dan setelah melihat kebutuhan lanjutan dalam peningkatan kapasitas Sulawesi Tengah, maka PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany merencanakan perluasan program ini ke daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, pada rapat evaluasi dan rencana tindak lanjut proyek antara PKMK FK – KMK UGM dan stakeholder di Sulawesi Tengah maka dilakukanlah sinkronisasi program dengan rencana aksi daerah bidang kesehatan sebagai berikut: dinas kesehatan provinsi memperluas pendampingannya ke Kota Palu dan Kabupaten Donggala, serta pengembangan aplikasi akses kegawatdaruratan untuk masyarakat, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Sulawasi Tengah dalam pengaktifan pos klaster kesehatan. Perluasan program ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis keseahtan di Sulawesi Tengah.

Tujuan umum

Kegiatan ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana alam dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah.

 

Tujuan khusus

• Meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan perguruan tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana bidang kesehatan.
• Meningkatkan kapasitas sistem manajemen penanggulangan bencana alam dan pandemi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala
• Meningkatkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru dan penanganan bencana alam di masa pandemic
• Monitoring, evaluasi dan diseminasi pembelajaran kegiatan ke daerah lainnya

 

Waktu Pelaksanaan

Kegitan proyek ini dimulai sejak 1 Oktober 2020 s/d 30 September 2021

Target

• Target kunci dalam project ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, Dinkes Kabupaten Donggala, Dinkes Kota Palu, Rumah Sakit Kabupaten Donggala, Kota Palu dan dua Puskesmas Model di masing-masing Kabupaten/Kota.
• Target pendukung adalah universitas yakni Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al – Khairat.

Kegiatan

Beberapa Kegiatan untuk Mencapai Tujuan Program :

• Update modul pembelajaran dan ujian TOT penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di tingkat dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas
• Training of Trainer (TOT) Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes Disaster Plan)
• Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)
• Pelatihan Aktivasi Klaster Kesehatan di Dinas Kesehatan
• Pengembangan sistem teknis pelayanan pre hospital PSC 119 dan masyarakat
• Peningkatan kapasitas kader, tokoh di masyarakat, dan relawan kesehatan di bawah wilayah kerja puskesmas untuk mengintergrasikan family disaster plan dengan program puskesmas disaster plan
• rapat rutin bulanan dan monitoring tiga bulanan tim PKMK FK-KMK UGM dan seluruh tim bencana kesehatan Sulawesi Tengah (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Kader)
• Pengelolaan pengetahuan dan publikasi kegiatan

{slider title=”Reportase Sinkronisasi Program kepada Dinkes dan Universitas” class=”orange solid”}

Reportase

Sinkronisasi Program dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat

Senin, 26 Oktober 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Diskusi sikronisasi program dengan Dinas Kesehatan dan Pihak Universitas”

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan -kegiatan dan tujuan program perluasan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan kepada Dinas Kesehatan dan Universitas. Kegiatan dilakukan via virtual dimana PKMK FK – KMK UGM bersama – sama berdiskusi dan berkoordinasi untuk sinkronisasi program perluasan dengan program bencana dan krisis kesehatan yang sedang berlangsung dan yang sudah direncanakan di daerah Sulawesi Tengah. Peserta kegiatan bersasal dari Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, Dinkes Kota Palu, Dinkes Kabupaten Donggala, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, dan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat.

Gambaran umum proyek disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH sebagai perwakilan tim dari PKMK FK – KMK UGM. Proyek yang dilakukan oleh PKMK FK – KMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany dan ini merupakan lanjutan dari kerja sama tahun lalu. Kegiatan proyek ini belangsung selama 12 bulan terhitung sejak 1 Oktober 2020 – 30 September 2021. Tujuan umum proyek untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan sistem dan pemberdayaan dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan di Sulawesi Tengah. Tujuan khusus proyek : (1) meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan perguruan tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana bidang kesehatan; (2) meningkatkan kapasitas sistem manajemen penanggulangan bencana alam dan non Alam (pandemi) di Kota Palu dan Kabupaten Donggala; (3) meningkatkan kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk adaptasi kebiasaan baru dan penanganan bencana alam di masa pandemi; dan (4) monitoring, evaluasi dan diseminasi pembelajaran kegiatan ke daerah lainnya.

Banyak kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tesebut. Tentu proses penyelenggaran kegiatan ini membutuhkan kerja sama dan keterlibatan dari dinas kesehatan dan universitas. Kegiatan Training of Trainer (TOT) terkait dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan akan diikuti oleh dinas kesehatan dan universitas. Kegiatan pelatihan penyusunan dinkes disaster plan dan pelatihan aktivasi klaster kesehatan akan diikuti oleh Dinkes Kota Palu dan Dinkes Kab. Donggala. Pelatihan Hospital Disaster Plan akan diikuti oleh RS Kab. Donggala dan Kota Palu. Kegiatan Pelatihan Puskesmas Disaster Plan akan diikuti oleh Puskesmas Tompe dan Puskesmas Sangurara. Kegiatan lainnya adalah terkait layanan pre hospital PSC 119 untuk UPT P2KT Dinkes Prov. Sulteng, pelatihan family disaster plan untuk Puskesmas Marawola dan kegiatan untuk edukasi masyarakat.

Diskusi

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi”

dr Lutfiah (Kabid P2) dari Dinkes Kota Palu menyambut baik seluruh kegiatan. Jika membutuhkan budgeting tambahan dari Dinkes akan dikoordinasikan kepada Kepala Dinkes, karena rencana kegiatan ini akan sangat membantu dinkes dalam manajemen bencana sektor kesehatan. Setelah ada pandemi COVID-19 terjadi perubahan RAB, banyak dana tersedot kesana, semua anggaran berubah 70%. Selanjutnya Alfina A.Deu Kepala UPT P2KT Dinkes Sulteng menyatakan pelatihan – pelatihan dalam kegiatan ini berkesinambungan. Sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memperkuat klaster kesehatan. Harapannya PKMK FK – KMK UGM membantu advokasi pimpinan untuk implementasi kegiatan bencana dan krisis kesehatan. Bagaimana klaster kesehatan ini berperan aktif ketika terjadi krisis kesehatan. Selanjutnya penguatan sub klaster kesehatan. Pihak universitas juga sangat menyambut baik semua rangkaian kegiatan dan bersedia terlibat aktif dalam implementasi kegiatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan
Div. Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{slider title=”Reportase Rangkaian TOT Dinkes Disaster Plan, Hospital Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan” class=”green solid” }

Reportase

Training of Trainer (TOT) Dinkes Disaster Plan, Hospital Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan

November 2020

TOT ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Dinas Kesehatan dan Perguruan Tinggi untuk mendampingi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Pada kegiatan sinkronisasi program tanggal 26 Oktober 2020, rencana kegiatan TOT ini sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Pihak Universitas. Kemudian PKMK FK – KMK UGM membuat satu formulir melalui google form sebagai bentuk registrasi dan surat komitmen dari calon peserta TOT. Berdasarkan penjelasan di google form tersebut, Dinkes Provinsi Sulteng, Dinkes Kabupaten Sigi, FK Universitas Tadulako, FKM Universitas Tadulako dan FK Universitas Alhaeraat mengirimkan surat penugasan calon peserta TOT. Jumlah calon peserta TOT yang mendaftar ada sekitar 37 orang. Bentuk surat komitmen dan registrasi dapat diakses pada link http://bit.ly/TOTdisasterplan.

Sebelum peserta mendapatkan TOT, PKMK FK – KMK UGM membagikan undangan kegiatan pre fornas JKKI dengan topik workshop perencanaan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di puskesmas, rumah sakit dan dinas kesehatan kepada calon peserta TOT. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini calaon peserta TOT sudah memiliki gambaran terkait dengan perencanaan penanggulangan becana dan krisis kesehatan. Penyelenggaraan TOT ini dilakukan engan dua metode yaitu Pertemuan Pertama secara laring (langsung) yang diselenggarakan pada 17 – 19 November di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dan Pertemua kedua secara daring (online) yang diselenggarakan pada 24 – 26 November 2020.

{tab 17 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Penugasan kelompok penyusunan Program, Project, Vision, Mission“

Sesi ini diawali dengan penjelasan kembali terkait gambaran umum rencana pelaksanaan TOT disaster plan. Kegiatan ini akan berkelanjutan dimana setelah mendapatkan TOT, peserta bersedia dan mampu menjadi Fasilitator dan Pendamping dalam meningkatkan kapasistas manajemen penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Selanjutnya pemaparan dari Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt terkait ”Program, Project, Vision Mission“. Melalui materi ini peserta bisa memahami apa yang dimaksud dengan program, visi dan misi dalam merencanakan sebuah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program adalah proses yang terorganisir didisain secara sistematis dan strategis dengan dukungan proyek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sehubungan dengan visi. Sementara project adalah proses yang terorganisir didisain secara sistematis dan strategis terdiri dari kegiatan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehubungan dengan tujuan dan visi.

Selanjutnya peserta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu (1) Kelompok Puskesmas Disaster Plan; (2) Kelompok Hospital Disaster Plan; (3) Kelompok Dinkes Disaster Plan. Masing – masing kelompok didampingi oleh fasilitator. Setiap kelompok mencoba menyusun program, project, vision, mission. Fasilitator telah menyiapkan template untuk pengisian penugasan tersebut. Adapun komponen yang harus diisi adalah visi-misi, program – goal, project – objective – activity -strategi. Masing-masing kelompok berproses dengan baik dan mereka dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat. Hasil penugasan ini akan dikoreksi dan direview kembali pada TOT selanjutnya.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 18 November 2020}

”Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Diskusi pada pemaparan materi Disaster Plan (kiri) dan Review penugasan Program, Project, Vision, Mission“

Pada sesi hari ini peserta TOT mendapatkan materi pembelajaran dari dr. Bella Donna, M.Kes terkait dengan disaster plan. Perlu membangun kapasitas untuk mengelola keadaan darurat dan bencana serta mempersiapkan dalam menghadapi risiko ke depan, tepat waktu. Langkah kesiapan menghadapi bencana dimulai dari identifikasi risiko, menyusun perencanaan, menyiapkan sistem komando/klaster dan terakhir implementasi dan latih. Di dalam sistem klaster keseahtan akan terbangun koordinasi tim, kolaborasi bantuan dan integrasi sistem. Disaster Plan ini dibuat untuk menghadapi keadaan darurat yang masih bisa ditanggulangi oleh kapasitas lokal, disusun bersama pihak – pihak yang terlibat. Skenario dan tujuan disepakati bersama serta menetapkan peran dan tugas setiap pihak yang terkait. Dokumen perencanaan yang disusun oleh dinkes, RS dan puskesmas menjadi bagian dari dokumen renkon daerah yang dibuat oleh BPBD.

Dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kriris kesehatan harus sedetail mungkin dan sesuai kebutuhan sehingga dapat dioperasionalkan dalam rencana operasi tanggap darurat. Dokumen ini dikaji ulang secara periodik berdasarkan perubahan komponen risiko bencana yang berdampak terhadap kesehatan.

Selanjutnya peserta dibagi kembali dalam kelompok berdasarkan kelas TOT yang dipilih. Kelompok TOT Puskesmas Disaster Plan ada sebanyak 11 orang, TOT Hospital Disaster Plan ada sebanyak 16 orang dan TOT Dinkes Disaster Plan ada sebanyak 10 orang. Peserta kelompok melanjutkan review penugasan Program, Project, Vision, Mission. Setelah mendapatkan materi dari dr. Bella Donna, peserta lebih mudah me – review kembali hasil penugasan. Secara umum mereka sudah memahami bagaimana proses penyusunan rencana program sehingga muncul satu project yang dapat meningkatkan penanganan bencana dan krisis kesehatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

{tab 19 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM „Pemaparan Analisis Risiko (kiri) dan Prakter pembuatan peta respon (kanan)“

Sesi hari ini ada 2 materi yang disampaikan yaitu : (1) Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario oleh Madelina Ariani, MPH dan (2) Peta Risiko oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Madelina menekankan bahwa sektor kesehatan, untuk membuat perencanaan bencana membutuhkan pendekatan multidisiplin dan multi sektor. Melakukan identifikasi potensi hazard adalah langkah awal yang tepat untuk menyusun perencanaan/ kesiapsiagaan yang tepat. Perencanaan yang efektif dengan mengetahui serta menggunakan sumber yang ada untuk menghadapi bencana sangat penting untuk menentukan atau memprediksi kejadian yang nyata kedepannya dan bagaimana menyusun respon yang tepat terhadap ancaman tersebut. Pemaparan materi diselangselingi dnegan penugasan analisis risiko dan penyusunan skenario.

Pada pemaparan peta risiko Gde Yulian menyampaikan Peta Risiko Bencana merupakan gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah. Ini tercantum dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman pengkajian umum risiko bencana. Sedangkan peta respon merupakan respon kapasitas daerah dalam merespon kedaruratan yang disajikan dalam bentuk peta yang berisi bahaya (single hazard), kapasitasm alur respon, dan jalur evakuasi. Peta respon diletakkan di tempat yang mudah dilihat, selalu diupdate berdasarkan hasil laporan perkembangan. Selanjutnya peserta kembali kemasing-masing kelompok dan melakukan praktek penyusunan peta respon.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 24 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ” Diskusi Materi Sistem pengorganisasian berbasis Incident Command System (ICS)“

Penyelenggaraan TOT kali ini dilakukan via online dimanana sesi ini merupakan lanjutan dari kegiatan TOT yang sebelumnya dilaksanakan onsite. Materi pertama disampaikan oleh dr. Hendro tentang sistem pengorganisasian berbasi ICS. Sistem pengorganisasian ini penting untuk menetapkan bagaimana proses inisiasi atau mulai bekerjanya organisasi penanggulangan bencana dan siapa yang mempunyai kewenangan atas itu. ICS sebagai sistem komando untuk perintah, kontrol dan sumber daya selama suatu kegiatan berlangsung. Artinya struktur yang dibentuk hanya berlaku saat kejadian, misalnya saat tanggap darurat. Sistem komando itu bukan organisasi tetapi sistem yang mengatur komandonya. Fungsi komando membagi habis tugas personilnya, menetapkan prosedur komunikasi antar elemen pendukung dan membuat program cadangan untuk situasi darurat yang terjadi diluar rencana.

Pada sesi diskusi peserta menanyakan sebaiknya simulasi dilakukan berapa kali. Simulasi menunjukkan kemampuan yang dimiliki, demonstrasi menunjukkan apa yang idealnya. Simulasi dilakukan sekali setahun untuk melihat kekurangan dan yang perlu diperbaiki apa jadi bukan untuk sekedar syarat akreditasi. Setelah sesi diskusi, melalui aplikasi brakroom zoom peserta dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan kelompok TOT yang dipilih yaitu kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan. Dalam kelompok terdapat fasilitator yang mengarahkan. Peserta mencoba menyusun satu struktur pengorganisasian saat bencana berdasarkan sistem komando. Selama penugasan peserta lebih mudah memahami karena sebelumnya pada kegiatan pre fornas mereka sudah mendapatkan materi ini apalagi ada fasilitator yang bisa memberi arahan dan masukan selama proses pengerjaan. Struktur organisasi yang dibangun saat bencana, harus sejalan dengan struktur organisasi sehari – hari. Artinya sebagian besar strukturnya menyerupai, bidang logistik saat sehari-hari menjadi penanggung jawab tim logistik di struktur tim bencana.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 25 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Pemaparan materi Logistik saat Bencana (kiri) dan peserta TOT Hospital Disaster Plan (Kanan)

Pada awal kegiatan sesi hari ini semua peserta masih digabungkan dalam satu room untuk mendapatkan materi pembelajarand dari dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK tentang Logistik Medik dan Fasilitas saat Bencana.Kesiapan logistik medik ini ada dalam setiap fase bencana yaitu logistik medik pada fase pra bencana, fase respon dan pasca bencana. Penyimpanan logistik medik bencana tergantung pada fase bencana, tipe bencana, dampak bencana, lokasi bencana, komunikasi dan transportasi. Dalam mempersiapkan logitik medik pada saat respon, penting terlebih dahulu diketahui data informasi situasi di lokasi bencana, informasi ini didapatkan dari tim surveilans dan tim RHA. Dalam menyiapkan logistik medik untuk operasional (pelayanan) harus berdasarkan pedoman pengobatan.

Selanjutnya melalui aplikasi brakroom zoom peserta dibagi menjadi 3 kelas sesuai dengan kelompok TOT yang dipilih yaitu kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan.Pada room kelompok puskesmas disaster plan terdapat 2 materi yang disampaikan yaitu data informasi oleh Madelina Ariani, MPH dan komunikasi risiko manajemen relawan oleh Gde Yulian Yogadhita, Apt, M.Epid. Pada Kelompok TOT Hospital Disaster Plan disampaikan materi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpB dan materi Hospital Safety Index oleh Madelina Ariani, MPH. Pada kelompok TOT Dinkes Disaster Plan disampaikan materi Aktivasi Klaster Kesehatan dan materi Data Informasi oleh dr. Bella Donna, M.Kes. Seluruh materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing – masing kelompok TOT. Melalui materi data informasi dan manajemen risiko, puskesmas dapat memahami alur informasi dan formulir apa saja yang disiapkan di puskesmas dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan. Pada materi pengendalian penyakit infeksi rumah sakit dapat memahami bagaimana tim PPI ini bekerja dan mampu mengendalikan penularan penyakit di rumah sakit. Pada materi aktivasi klaster kesehatan dinas kesehatan sebagai leading sektor dan koordinato klaster kesehatan dapat memahami sistem pengaktifan klaster kesehatan, bidang apa saja yang terlibat dan bagaimana membangun koordinasi dalam sistem klaster kesehatan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{tab 26 November 2020}

Dok. PKMK FK-KMK UGM ”Presentase penugasan dari kelompok TOT Hospital Disaster Plan“

Pada pertemuan TOT hari ini berfokus pada teknis pengerjaan dokumen disaster plan. Peserta langsung dibagi melalui aplikasi zoom peserta (melalui break out room) berdasarkan kelompok TOT (kelompok puskesmas disaster plan, hospital disaster plan dan dinkes disaster plan). Proses teknis pengerjaan dokumen disaster plan di dalam kelompok didampingi oleh fasilitator dari PKMK FK – KMK UGM. Masing – masing kelompok berdiskusi mengisi draft dokumen disaster plan. Setelah pengerjaan selesai, peserta kembali digabungkan dalam satu room dan masing – masing kelompok mempersentasikan hasil penugasan.

Pada penugasasan kelompok TOT Dinkes Diasaster Plan, di latar belakang dokumen dimasukkan gambaran umum demografi, kebijakan, bencana dan analisis risiko. Dasar hukum diisi dengan kebijakan – kebijakan yang update serta keputusan – keputusan terkait yang mendukung dokumen perencanaan ini misalnya dari BPBD setempat. Untuk Bab 2, gambaran umum demografi dimasukkan, semua kapasitas masing-masing daerah yang didampingi dinkes mulai dari SDM dan fasilitas lainnya. Untuk bab 3 untuk pengorganisasian disesuaikan dengan struktur organisasi dinkes setempat. Dalam struktur komando disusun sesuai dengan ICS di dinkes. Tupoksi membagi habis tugas dari yang ada di struktur. Di analisis risiko akan menghasilkan bencana apa yang menjadi prioritas untuk disiapkan dari hasil perhitungan. Skenario yang disusun berdasarkan dari hasil analisis risiko tersebut. SOP untuk semua jenis bencana yang umum, misalnya pengaktifan klaster, sistem koordinasi, sistem data dan informasi, mobilisasi petugas kesehatan dan sebagainya.

Pada penugasan kelompok TOT Hospital Disaster Plan data dan sarana dimasukkan dalam dokumen. Tim – tim yang siap melakukan pelayanan dimasukkan juga dalam komponen ketenagaan. Semua tenaga kesehatan yang memiliki keahlian tertentu didata. Analisis risiko mulai dengan mengidentifikasi data – data empiris dari sekitar rumah sakit. Terdapat sistem komando dan kontrol khusus untuk skenario, kapasitas fungsionalnya seperti apa dan lebih baik jika dilengkapi tabel pengkategorian risiko bencana. Dalam sistem komando disusun orang – ornag yang bekerja saat bencana, komando ya jelas, dan ada pembagian tugas yang jelas. Untuk fasilitas.
Lampiran berupa SOP yang dilakukan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pada penugasan Kelompok TOT Puskesmas Disaster Plan, mencoba menyusun dokumen disaster plan Puskesmas Kaleke. Daftar istilah disesuaikan dengan konten. Pada latar belakang dimasukkan gambaran geografis puskesmas, informasi umum bencana mulai sulteng sampai ke pkm dan pentingnya menyusus naskah disaster plan. Dasar hukum sudah ada, tapi ini penting untuk dicek kembali supaya dasar hukum yang disusun sudah update. Pada gambaran umum wilayah kerja dimasukkan profil kesehatan, vulnerability dan 12 standar SPM puskesmas. Struktur organisasi dan ketenagaan mengambil dari struktur puskesmas. Sama juga dengan ketenagaan sesuai dengan yg ada di puskesmas. Sistem komando akan membuat bagannya dan akan didiskusikan dan disepakati dengan pihak Puskesmas Kaleke. Terkait SOP disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

{/sliders}

Zoom Meeting
Seminar Proposal dan Progress Penelitian

Kajian mengenai Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018

Jumat, 27 November 2020 | 09.00 – 11.00 WIB

 

{tab title=”KAK” class=”green”}

---

PENGANTAR

Dampak WASH pada bencana gempa Sulawesi Tengah belum terdokumentasikan sistematis baik dalam laporan dan penelitian hingga saat ini, termasuk WASH inklusi padahal terdapat lebih dari 1300 kegiatan penyediaan air bersih, jamban darurat, dan penyaluran hygiene kit yang dilakukan oleh lebih dari 21 anggota sub klaster WASH. Sementara intervensi WASH pada situasi bencana sangat penting untuk menurunkan risiko dan penyebaran penyakit, serta menekan angka kematian akibat situasi lingkungan dan sanitasi yang menurun. WASH merupakan hak setiap orang tetapi keadaan dan keterbatasan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya dalam situasi bencana cenderung terpinggirkan dengan alasan penanganan yang cepat dan efisiensi menggunakan standar umum. Dalam situasi pra bencana, 20 persen masyarakat miskin membutuhkan akses WASH dan hal ini semakin meningkat pada situasi bencana.

Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dan membutuhkan layanan dasar salah satunya WASH baik pada situasi normal (upaya kesiapsiagaan atau pengurangan risiko bencana) dan situasi bencana (tanggap darurat/ respon). Tidak hanya itu, pelaksanaan intervensi WASH juga banyak mengalami kendala padahal pemenuhan WASH pada semua siklus bencana sangat penting untuk menurunkan risiko pemicu munculnya dan penyebaran penyakit, termasuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat sanitasi dan kesehatan lingkungan yang buruk ataupun yang terdampak akibat bencana. Pada tingkat internasional dan nasional, kebijakan maupun standar inklusi dalam respon kemanusiaan telah disepakati. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara komitmen terhadap inklusi dalam respon kemanusiaan dan pelaksanaannya. kesadaran dan kebijakan inklusi ini belum terimplementasi dengan baik, terutama saat respon bencana. Menariknya, didapatkan asumi bahwa inklusi merupakan hal teknis yang harus ditangani oleh sektor atau lembaga khusus. Selain itu, inklusi belum menjadi prioritas bagi actor – aktor WASH pada saat bencana meski mereka sadar itu harus dipenuhi, serta masih rendahnya keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) maupun Asosiasi Orang Lanjut Usia dalam pemenuhan WASH inklusi dalam semua siklus bencana (pra, respon dan pasca bencana).

Oleh karena itu, menilik tiga kondisi di atas yakni rentannya Indonesia terhadap bencana, permasalahan kebutuhan WASH pada saat respons bencana dan tingginya angka disabilitas di Indonesia, maka perlu untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan WASH yang inklusi pada situasi bencana, terutama dari sisi penyedia layanan baik pemerintah dan non pemerintah, termasuk juga menggali peran serta dan kemungkinan peluang – peluang baik untuk penyedia dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS). Harapannya, dapat menjawab pertanyaan mengapa standar inklusi WASH masih sulit untuk dilaksanakan pada situasi bencana dengan memetakan kegiatan WASH yang dilakukan dan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang terjadi menggunakan kasus bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Hal ini yang melatarbelakangi kerjasama penelitian antara Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) Indonesia and the Philippines dalam kemitraan dengan Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran Keseahatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada yang dilakukan dengan dukungan pendanaan dari ELRHA dan The New DFID. Sesi seminar dan presentasi progress penelitian ini adalah rangkaian dari proses kerjasama penelitian.

 

TUJUAN KEGIATAN

1. Menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara penelitian WASH Inklusif:Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018
2. Mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk hasil penelitian

 

AGENDA KEGIATAN

Hari/ Tanggal      : Jumat / 27 November 2020
Waktu               : 09:00 – 11.00 WIB
Tempat             : Di tempat masing-masing

Disiarkan melalui Zoom Meeting
Meeting ID      846 0624 0659
Passcode        137342
link                https://bit.ly/wash-2020

 

RUNDOWN KEGIATAN

Jam	Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.15 WIB	Pembukaan dan Pengantar	Direktur ASB/ Divisi manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM
09.15 – 09.35 WIB	Proposal penelitian	PKMK FK-KMK UGM Materi
09.35 – 09.55 WIB	Progress hasil penelitian	ASB dan Pokja OPDis Materi
09.55 – 10.10 WIB	Pembahas 1	Sunarman Sukamto Kedeputian V Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan/PPRBM Solo Materi
10.10 – 10.25 WIB	Pembahas 2	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
10.25 – 10.55 WIB	Diskusi	Moderator
10.55 – 11.00 WIB	Penutup	Moderator

 

KEPESERTAAN

1. Presentasi proposal dan progress penelitian ini terbuka untuk umum, PKMK FK – KMK UGM sebagai host akan mempublikasikan infografis seminar beserta link pendaftaran Zoom
2. Presentasi akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan tidak disediakan penterjemah Bahasa Isyarat.
3. PKMK FK – KMK UGM akan mempublikasikan reportase hasil kegiatan di website bencana-kesehatan.net

 

Narahubung

Happy Pangaribuan
+62 853-5872-7172
[email protected]

 

{tab title=”Reportase” class=”red”}

Reportase

Dok. PKMK FK – KMK UGM

Seminar dan presentasi progress penelitian ini adalah rangkaian dari proses kerjasama penelitian antara Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) Indonesia and the Philippines dalam kemitraan dengan Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja OPDis) Sulawesi Tengah dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari acara yang terbuka untuk umum ini untuk menyampaikan kerangka, proses dan hasil sementara penelitian WASH Inklusif: Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Inklusi Penyandang Disabilitas dan Orang lanjut Usia dalam Layanan WASH Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Sulawesi Tengah Tahun 2018 dan tentu saja untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi untuk hasil penelitian yang direncanakan untuk difinalisasi pada akhir 2020 dari para pembahas yang hadir dan masukan dari peserta lain. Acara ini dimoderatori oleh apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid dan dibuka oleh dr. Bella Donna, M.Kes dan Melina Margaretha dari ASB, dalam sambutannya Bella menyambut baik kerjasama antara NGO dengan akademisi dalam mendokumentasikan pelajaran praktis yang ditemukan saat penanganan bencana kemudian Melina dalam pembukaannya menambahkan bahwa kolaborasi ini terselenggara dibiayai oleh ELRHA Humanitarian Innovation Fund melalui Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pada sesi pertama, dilatarbelakangi oleh rentannya Indonesia terhadap bencana, permasalahan kebutuhan WASH pada saat respons bencana dan tingginya angka disabilitas di Indonesia, tim peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasi hambatan – hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan WASH yang inklusi pada situasi bencana, terutama dari sisi penyedia layanan baik pemerintah dan non pemerintah, termasuk juga menggali peran serta dan kemungkinan peluang – peluang baik untuk penyedia dan organisasi penyandang disabilitas (OPDIS). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengapa standar inklusi WASH masih sulit untuk dilaksanakan pada situasi bencana dengan memetakan kegiatan WASH yang dilakukan dan mengidentifikasi hambatan dan peluang yang terjadi menggunakan kasus bencana Sulawesi Tengah tahun 2018. Presenter pertama, Madelina Ariani, SKM., MPH., sebagai principal investigator penelitian dari PKMK FK-KMK UGM memaparkan mengenai desain penelitian, dimana penelitian ini dilakukan dengan metoda campuran sekuensial antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan tindakan partisipatori, dengan subyek penelitian yaitu seluruh penyedia layanan WASH pada situasi bencana baik dari pemerintah dan organisasi non pemerintah yang sudah atau masih beraktivitas hingga 31 Desember 2020 dan penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengurai hambatan dari layanan WASH yang inklusif saat bencana, tim peneliti menggunakan kerangka sosioekologikal model yang dibagi di empat level: individual, interpersonal, organisasi, dan kebijakan yang kemudian di – breakdown dengan perspektif teori manajemen proyek.

Ketua tim ASB, Chrysant Lily menyampaikan dari segi implementasi, tim sudah mencapai hal – hal yang ditargetkan sesuai work plan, pada sekitar tujuh bulan terakhir ini, secara garis besar telah terlaksana pelatihan untuk semua tim peneliti yang terlibat, proses community engagement sebagai bagian dari upaya pemenuhan etika dan rangkaian pengumpulan data untuk dua kelompok informan dalam penelitian ini, yaitu WASH actors dan penyandang disabilitas/orang lanjut usia di masyarakat. Imransyah, anggota pokja orang penyandang disabilitas di Palu – Sigi – Donggala (Opdis Pasigala) menceritakan tentang proses dan kesan kesan yang dilaluinya sebagai mitra penelitian. Lily dalam progressnya menemukan hasil awal, pada perspesktif WASH actors yang masih memandang penyandang disabilitas dan orang lanjut usia sebagai ‘charity objects’ dan tidak dilibatkan di sepanjang siklus proyek, juga berbagai prioritas lain saat bencana membuat inklusi sekedar menjadi token. Di sisi lain, dari perspektif penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, mereka merasa tidak menjadi bagian dari kelompok disabilitas/lansia dan kurang paham hak – haknya, terbiasa beradaptasi dengan cara lain dan tidak melihat adanya dukungan untuk berkontribusi.

Pada sesi pembahasan, ada tiga pembahas yang diagendakan, yaitu Sunarman Sukamto dari Kedeputian V Bidang Hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan/PPRBM Solo, pembahas kedua Ratna Dewi Susianti, Praktisi WASH dari Yakkum Emergency Unit, dan Alfina A.Deu SKM, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sunarman memperkenalkan regulasi PP 42/2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, dimana PP ini mewajibkan setiap permukiman, pelayanan publik dan penanganan bencana untuk menyediakan aksesibilitas atau kemudahan dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan pertama dalam penyelematan dari bencana. PP ini adalah payung hukum dan peta jalan menuju permukiman, pelayanan publik dan penanggulangan bencana yang inklusif bagi semua ragam disabilitas di Indonesia, karena disebutkan pada pasal 21, aturan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Sunarman juga menyoroti paradigma OPDis sebagai charity object sudah usang dan bertentangan dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang berlaku. Praktik manajemen proyek kebencanaan yang tidak inklusi bertentangan dengan kerangka hukum dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan masih menjadi disabling factor pada level individu maupun institusi, oleh karenanya perlu ada aspek legally binding dan audit prestasi tentang aspek inklusi saat sebuah proyek kebencanaan masih pada tahap perencanaan dan penganggaran.Susi dari YEU membahas level interpersonal yang lebih dalam untuk menggali hambatan dari keluarga terdekat, pihaknya mengapresiasi sharing dari mitra penelitian, rasa dilibatkan dan rasa berdaya itu menjadi kuat karena terlibat langsung. Penting juga untuk menyederhanakan pedoman wawancara untuk lebih mudah dimengerti. Dari pembahas yang ketiga, Alfina menambahkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemberdayaan lansia dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak.

Ketiga tanggapan diapresiasi dengan baik oleh tim peneliti baik dari PKMK FK-KMK UGM dan tim ASB Indonesia and the Philippines, dan akan memperkaya hasil dan rekomendasi penelitian ini, karena proses penelitian masih menyisakan proses finalisasi menggunakan FGD dengan stakeholder, informasi tambahan terkait latar belakang enabler – enabler dan motivasi. Ada dua sharing pengalaman diberikan dari peserta di sesi diskusi, yaitu Cacolaratu dari Balai Prasarana dan Pemukiman Sulteng dan Agung Trisna dari Bapelkes NTB. Cacolaratu membagikan informasi pada saat awal bencana memang banyak teman – teman aktor WASH dari klaster nasional yang datang sudah memberikan model untuk disabilitas dan lansia, bahkan pada rapat klaster juga penyandang disabilitas sudah dilibatkan juga, namun prioritas pemenuhan kebutuhan dasar air dan sanitasi menjadi prioritas utama dan tidak memiliki titik titik tempat kelompok rentan (disabilitas dan lansia) ini berada. Agung Trisna menyampaikan form kaji cepat kesehatan (RHA) tidak disebutkan mengenai kelompok rentan disabilitas dan lansia sehingga kebutuhan untuk kelompok ini tidak terakomodasi, harapannya hasil penelitian ini menjadi bahan untuk advokasi ke pemerintah daerah maupun NGO yang akan memberikan pelatihan di NTB.

Reporter : apt.Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK – KMK UGM

{/tabs}