7 Kecamatan di Cilacap Dilanda Bencana Banjir Dan Tanah Longsor, Ratusan Warga Mengungsi

PORTAL JOGJA – Bencana hidrometeorologi melanda tujuh kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, tanah longsor, hingga
angin puting beliung.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cilacap Heru Kurniawan mengatakan, “Berdasarkan pendataan sementara, bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat yang terjadi pada Senin malam hingga Selasa dini hari terjadi di tujuh kecamatan, lima di antaranya
dilanda banjir, sedangkan lainnya tanah longsor,” katanya di Cilacap, Selasa 17 November 2020.

Bencana banjir melanda Kecamatan Kroya, Sidareja, Bantarsari, Kedungreja, dan Wanareja, sedangkan tanah longsor terjadi di Kecamatan Karangpucung dan Cimanggu.

Menurut Heru, bencana banjir di Kecamatan Kroya melanda Desa Gentasari dengan ketinggian air berkisar antara 10-150 centimeter sehingga mengakibatkan 35 keluarga yang terdiri 129 jiwa mengungsi.

Selain itu, di Desa Kedawung terdapat 47 keluarga terdiri 188 jiwa yang terdampak banjir dengan ketinggian air berkisar antara 20-50 centimeter dan belum ada yang mengungsi, di Desa Mujur Lor terdapat 19 keluarga terdiri 76 jiwa yang mengungsi akibat banjir setinggi 30-150 centimeter

Sementara di Kecamatan Sidareja, banjir melanda Desa Sidareja dengan ketinggi air berkisar antara 10-150 centimeter, dan mengakibatkan 29 keluarga yang terdiri 107 jiwa mengungsi.

Di Desa Gunungreja ketinggian air berkisar antara 10-150 centimeter sehingga mengakibatkan 13 keluarga yang terdiri 28 jiwa mengungsi. Di desa Sidamulya ketinggian air berkisar antara10-100 centimeter, desa Sudagaran ketinggian air berkisar antara 10-150 centimeter, desa
Tinggarjaya berkisar 10-60 centimeter, dan Desa Tegalsari berkisar 10-50 centimeter.

“Bencana banjir di Kecamatan Bantarsari melanda Desa Cikedondong, Kamulyan, Bantarsari, Kedungwadas, Rawajaya, dan Binangun. Kami masih melakukan pendataan lebih lanjut,” kata Heru.

Banjir Bandang di Kawasan Wisata Sungai Landak

MEDAN, KOMPAS.com – Hiruk pikuk terasa di kawasan wisata Sungai Landak (Landak River) di Desa Sampe Raya, Kecamatan Bahorok, Langkat, pada Rabu (18/11/2020).

Sejumlah warga dan relawan tampak membersihkan puing-puing bangunan atau pondok yang luluh lantak diterjang banjir bandang pada Selasa (17/2020) malam hingga Rabu dini hari.

Banjir bandang ini tidak memakan korban jiwa, namun rusaknya beberapa fasilitas wisata menyisakan rasa takut di beberapa warga.

Seorang saksi mata, Derlina Perangin-angin kepada Kompas.com ketika ditemui di depan rumahnya yang berhadapan langsung dengan Sungai Landak menceritakan, banjir bandang yang terjadi pada Selasa malam hingga Rabu kemarin itu adalah kejadian yang paling besar.  

“Banjir sebesar ini, abang saya, bapak saya yang sudah berumur 80 tahunan bilang, inilah banjir yang paling besar, tidak pernah sebesar ini sebelumnya,” katanya, Rabu (18/11/2020) sore.

Dijelaskannya, banjir bandang itu terjadi cukup lama. Selasa sekitar pukul 20.00 WIB, dia bersama suaminya sempat turun ke bawah untuk mengambil beberapa barang yang bisa diselamatkan.

Namun, tak lama kemudian air semakin tinggi. Sekitar pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB itulah banjir bandang terjadi membawa kayu-kayu besar beserta akar-akarnya.

Menurut Derlina, tidak terhitung berapa jumlah batang kayu besar yang sudah melintas di depannya.

“Saya mendengar suara air ini, sampai mau copot jantung saya ini. Makanya berdoa terus, barang-barang saya tidak peduli. Saya tidak ada daya lagi. Sama suami saya cuma menengok sajalah sambil berdoa sama Tuhan. Supaya jangan dideraskan airnya,” katanya.

Dia menduga kayu-kayu tersebut berasal dari hutan di Taman Nasional Gunung Leuser setelah terjadi longsor, bukan karena adanya penebangan.

“Bapak lihat itu sama akar-akarnya. Kalau penebangan, itu kan ada bekas dormal. Ini tidak ada bekas dormalan. Kami yakin tidak ada penabangan liar, memang kuasa Tuhan yang sudah disampaikan sama Landak River inilah mungkin,” katanya.

Ditemui di pinggir sungai, Risnawati menjelaskan, akibat banjir bandang dia banyak mengalami kerugian, mulai dari bangunan, jembatan (titi), pondokan, tanah sedikit hancur, begitupun gensetnya juga hilang.

Dia menduga gensetnya tertimbun puluhan batang kayu yang melintang di atas bangunan villanya.

“Di sini banyak kayu melintang kami bersihkan cepat karena mengejar ekonomi untuk tahun baru,” katanya.

Menurut Risnawati, dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk membersihkan puing-puing karena kemungkinan besar tidak ada tamu pasca-banjir bandang.

Banjir Bandang Memorakporandakan Desa di Aceh Tenggara, 48 Rumah Rusak

Liputan6.com, Aceh Tenggara – Sebanyak 48 unit rumah di Kecamatan Lewe Bulan dan Kecamatan Deleng Phokisen, Kabupaten Aceh Tenggara rusak berat dan ringan akibat diterjang banjir bandang pada Sabtu (14/11) malam.

Kepala Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) Aceh Tenggara Moch Asbi, Minggu, mengatakan banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan sejak sore hingga malam, sehingga air dari gunung turun membawa material ke pemukiman penduduk.

“Banjir tadi malam sekitar jam 22.30 WIB Jadi karena hujan lebat mulai sore sampai jam 23.00 WIB, maka air gunung membawa sampah, kayu-kayu dari kebun yang turun ke bawah,” kata Asbi saat dihubungi dari Banda Aceh, dikutip Antara.

Asbi menjelaskan 10 rumah warga yang mengalami rusak berat akibat banjir bandang di antaranya lima rumah unit berada di Desa Lawe Sagu dan Desa Kandang Belang Mandiri, Lawe Bulan dan lima unit lainnya berada di Desa Kati Jeroh, Phokisen.

Korban Banjir Bandang Mengungsi

“Yang rusak berat sebanyak 10 rumah dan selebihnya rusak ringan yang terdampak juga, jadi totalnya 48 rumah di dua kecamatan itu,” katanya, menjelaskan.

Menurut Asbi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas BPBD Aceh Tenggara juga telah menurunkan alat berat untuk membersihkan material gunung akibat banjir di dua kecamatan.

Lanjut dia, warga yang rumahnya rusak berat terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya. Namun ada juga warga sudah kembali ke rumah masing-masing karena air sudah mulai surut.

“Bantuan sementara yang sudah diserahkan ke masyarakat dari Dinas Sosial, bantuan masa panik yang sudah diserahkan tadi ke 48 rumah,” katanya.

Banjir Bandang Terjang Aceh Tenggara, 15 KK Warga Lawe Sagu Hulu Masih Mengungsi

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE – Banjir Bandang yang menerjang Desa Lawe Sagu Hulu dan Kandang Blang Mandiri, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara.

Musibah ini menyebabkan sekitar 15 Kepala Keluarga (KK) asal Desa Lawe Sagu Hulu masih mengungsi, Sabtu (14/11/2020).

“Air masih deras dan 15 KK warga Lawe Sagu Hulu masih mengungsi,” ujar Camat Lawe Bulan,  Supardi SSTP kepada Serambinews.com, Sabtu (14/11/2020).

Kata dia, dalam musibah banjir bandang ini tidak ada korban jiwa maupun rumah uang rusak.

Namun, katanya, hanya pemukiman penduduk dan jalan raya tergenang dan di jembatan bergelimpangan kayu gelondongan yang dibawa arus Sungai Lawe Uning.

Seperti diketahui Hujan deras di pegunungan menyebabkan Banjir Bandang terjang Lawe Sagu Hulu, Kandang Blang Mandiri Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, Sabtu (14/11/2020) sekitar pukul 21.00 WIB.

Banjir tersebut membawa material bebatuan dan kayu gelondongan dan menyebabkan puluhan rumah terendam.

Kondisi air di jalan raya dengan ketinggian mencapai 70 centimer

“Puluhan rumah terendam banjir bandang di Lawe Sagu Hulu dan sekitar 15 KK mengungsi, “ujar Camat Lawe Bulan, Supardi SSTP kepada Serambinews.com, Sabtu (14/11/2020).

Kata dia, pemukiman dan rumah warga terendam akibat kayu gelondongan tersangkut di Sungai Lawe Uning.

Saat ini, menurut Supardi,  masyarakat Lawe Sagu Hulu mengungsi ke daerah pegunungan dan rumah keluarganya yang aman dari banjing bandang tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, sejak sepekan ini hujan deras di Aceh Tenggara. Kemungkinan, akibat lama kelamaan air luapan membawa kayu gelondongan ke Sungai Lawe Uning.

Ditambahnya, saat ini satu unit alat excavator milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara masih bekerja membersihkan material yang tersumbat di jembatan tersebut.(*)

Banjir-Longsor Melanda 11 Kampung di Cianjur, Puluhan Rumah Terdampak

Cianjur – Banjir dan longsor melanda 11 kampung di Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu malam. Akibatnya puluhan rumah warga terendam dan beberapa rumah tertimpa material longsor.

Informasi yang dihimpun, banjir dan longsor terjadi pada Minggu (15/11) sekitar pukul 21.00 WIB. Sebelumnya, hujan deras mengguyur daerah tersebut sejak pukul 17.00 WIB.

“Hujan deras membuat sungai Cidadap meluap dan airnya menggenangi rumah warga. Selain itu tanah yang labil dan rawan akhirnya longsor dan menimpa rumah warga,” ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur Moch Irfan Sopyan, Minggu (15/11/2020).

Menurutnya ada dua desa dengan total 9 kampung yang terdampak banjir, yaitu Desa Sukamanah dan Mekarsari. Di Desa Sukamanah ada 8 kampung yang terkena banjir, yakni Sukasirna, Padalaksana, Cipada, Cisabeulit, Sukamaju, Lembur Sawah, Cigombong dan Sukamahi. Sementara itu di Desa Mekarsari, Kampung Baru menjadi wilayah yang terkena banjir.

“Total ada ratusan rumah yang terendam, tapi yang terdampak paling parah ada 73 rumah dengan ketinggian air hingga 1 meter,” kata dia.

Untuk titik longsor, lanjut Irfan, terjadi di Kampung Nangela dan Sukalaksana Desa Sukamanah, Agarabinta.

Menurutnya ada empat rumah yang terdampak longsor, namun tidak ada korban jiwa dan rumah pun hanya sebagian yang tertimpa material longsoran.

“Tidak sampai tertimbun, hanya bagian belakang rumah yang tertimpa tanah. Penghuni rumah berhasil selamat,” katanya.

Irfan mengatakan, saat ini sebagian warga baik yang terdampak banjir maupun longsor sudah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Reportase Zoom Meeting Diseminasi Hasil Penelitian Online KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

pre fornas bencana 91

Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

 

Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

pre fornas bencana 91

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan DIseminasi Hasil Penelitian”

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia – keluarnya deklarasi bencana – dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada.

Sesi Pembahasan :

Pada sesi pembahasan ada empat pembahas, masing – masing dr Cahya Purnama, M.Kes., Direktur Umum RSUD Sleman dan drg. Dian Ekawati, MARS., Wakil Direktur Yankes RSUD Tarakan sebagai perwakilan dari dua daerah yang diteliti, Dr Luwiharsih M.Sc., dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., Konsulen Bedah Digestif sebagai perwakilan praktisi kerumahsakitan.

Pembahas pertama, dr Cahya mengungkapkan bahwa memang HDP di beberapa RS masih belum adaptif terhadap COVID-19 apalagi ditambah ilmu mengenai penyakit dan tatalaksana yang terus berkembang, baru saja RS selesai beradaptasi dengan pedoman pengendalian dari Kemenkes RI sudah ada lagi yang edisi revisinya sampai terulang empat kali. Peneliti PKMK FK – KMK mungkin dapat lebih menelaah untuk RS yang rutin mengadakan evaluasi, karena kendalanya memang salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Perlu dikeluarkan SK Bupati untuk mencegah dispute karena kemampuan masing – masing daerah yang berbeda beda, perlu ada inovasi dari RS. Pembahas kedua, drg. Dian Ekowati menyatakan banyak mendapatkan manfaat dari workshop yang telah dilaksanakan oleh PKMK dan diikuti oleh RSUD Tarakan, namun memang dalam presentasinya tentang aktivasi HDP untuk kesiapsiagaan RSUD Tarakan menghadapi COVID-19, masih dijumpai beberapa kendala pada saat pengimplementasiannya.

pre fornas bencana 911

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pembahasan dari dr Luwih”

Pembahas ketiga, dr Luwih menyampaikan bahwa KARS akan lebih memperhatikan lagi aspek pra bencana, requirement dari HDP dalam akreditasi RS dan memang HIS harus di – review, bagaimana hazard-vulnerability assessment (HVA) – nya RS perlu untuk cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan pedoman pedoman internasional terkait COVID-19. Hal ini senada dengan pembahasan oleh dr. Hendro sebagai pembahas pamungkas, penelitian ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit terutama dalam menentukan incident commander dalam dokumen HDP yang menyatu baik untuk hazard bencana alam maupun non alam, lebih operasional tidak berhenti di SK saja dan sering melakukan intra-action review yaitu evaluasi intervensi meski event kegawatdaruratan bencana kesehatan masih berjalan.

Pada sesi diskusi, dr. Hendro dari BPBD Cimahi menanyakan apakah ada hubungan antara Tipe RS dan eselon RS dalam fungsi komando serta hubungan relasi komando dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas/satgas maupun dalam HDP dan apakah RS mengetahui tentang dana belanja tidak terduga (BTT) dan tata cara pengalokasian dan akses dana BTT. Tanggapan dari drg. Dian dari RSUD Tarakan: setiap eselon RS dapat melaksanakan HDP sementara peran Dinas Kesehatan adalah leading sektor untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran fungsi setiap unit pelayanan teknis yang ada dibawahnya, anggaran BTT dialokasikan di dinkes sebagai komitmen prioritas oleh kepala daerah sehingga setiap kebutuhan khususnya dalam bidang kesehatan, kebutuhan diajukan dan dalam waktu beberapa hari saja disalurkan ke dinkes untuk diteruskan ke RS atau puskesmas yang membutuhkan.

Sebagai penutup, Gde sebagai moderator mengingatkan kembali peran akademisi sebagai fasilitator yang menjembatani untuk menerjemahkan regulasi pemerintah ke faskes seperti puskesmas dan rumah sakit maupun dinkes disertai dengan temuan temuan ilmiah dan fakta empiris. Salah satunya dijadwalkan pada 20 November, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah yang telah didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM sejak paska bencana gempa-tsunami dan likuifaksi pada 2018 akan mempresentasikan lesson learnt mengenai rencana operasi dinkes untuk penanganan COVID-19.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Reportase Seminar dan Workshop Online PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI DAERAH (DINAS KESEHATAN DISASTER PLAN)

fornas jkki bencana

Reportase

Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI DAERAH

(DINAS KESEHATAN DISASTER PLAN)

Yogyakarta, 4-5 November 2020

fornas jkki bencana

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi dan diskusi terkait dengan komponen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan”

Rabu, 4 November 2020

Materi pertama mengenai Kebijakan dan Komponen penyusunan rencana penanggulangan bencana di dinas kesehatan disampaikan oleh dr Bella Donna bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal kesiapsiagaan dinas Kesehatan berbentuk rencana kontijensi berbasis sistem komando dalam menghadapi krisis kesehatan dan bencana alam maupun non alam seperti pandemi COVID-19. Diskusi : Pertanyaan datang dari dr.Alfina dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah mengenai implementasi penyusunan Dinkes Disaster Plan dimana pendampingan dari pihak eksternal yang berpengalaman dalam melakukan manajemen bencana kesehatan sangat dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Pihak eksternal sangat membantu untuk memberikan perspektif dalam penyusunan, dan untuk rencana operasi penanganan COVID-19 sudah dipandu secara online oleh Pusat Krisis Kesehatan, dr. Fina kemudian menambahkan bersedia untuk mengadakan sesi telaah rencana operasi Kesehatan Propinsi Sulteng yang difasilitasi oleh PKMK FK – KMK UGM, peserta dari BPBD Cimahi, Rani, S.Psi. menyatakan ketertarikannya untuk menjadi peninjau kegiatan tersebut.

Materi yang kedua dibawakan oleh Apt. Gde Yulian, M.Epid., mengenai Standar Pelayanan Minimum dan Surveilans Kesehatan. Pada presentasinya, Gde menyampaikan pentingnya untuk tetap melakukan pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu pada saat bencana maupun krisis kesehatan sesuai standar minimal menggunakan sistem koordinasi yang terkoneksi dengan mengacu kepada tiga regulasi kunci: Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan SPM, dan Permenkes 75 Tahun 2019 yang memiliki peran penting untuk memberikan solusi pemenuhan SPM di masa bencana, diperkuat dengan peningkatan kapasitas surveilans bencana untuk menjawab permasalahan seputar pemenuhan kebutuhan seputar COVID-19. Imran dari Forum PRB Aceh menambahkan, di sub klaster shelter (perlindungan dan pengungsian) di Pasigala membutuhkan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan untuk pemenuhan layanan Kesehatan di lokasi terdampak bencana. Gde menyampaikan memang definisi operasional ini menjadi kendala untuk perhitungan SPM, dari pengalaman tim PKMK FK – KMK UGM mendampingi puskesmas di KLU, semua aktivitas penanggulangan dan respons bencana diidentifikasi terlebih dahulu bersama dengan target realistisnya untuk kemudian Bersama sama dimasukkan ke dalam perhitungan. Jika menggunakan populasi sebagai denominator, maka angka capaian akan menjadi kecil, oleh karenanya untuk mendapatkan gambaran statistik yang baik maka target dan sasaran aktivitas pengurangan bencana oleh dinas Kesehatan propinsi harus ditetapkan dengan jelas di awal dan berusaha melibatkan kapasitas kapasitas lain di luar instansi pemerintah.

Materi yang ketiga mengenai Sistem Komando dan Pengorganisasian dibawakan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB(K)., dinas kesehatan harus memiliki struktur dan sistem komando yang jelas dalam dokumen disaster plan-nya. Perencanaan ini harus disusun dari awal termasuk penentuan siapa yang akan menjadi komandannya sebaiknya sudah diidentifikasikan di rencana kontjensi atau dinkes disaster plan. Dalam situasi bencana selalu ada petugas, fasilitas dan peralatan, ini semua harus diatur dengan membuat protap – protap, aturan dan protap terhadap petugas, fasilitas dan peralatan ini yang ada dalam Dinkes Disaster Plan. Untuk menghasilkan respon yang optimal maka Dinkes DP ini diatur dengan sistem komando yang fleksibel, serta dapat ditingkatkan dengan skala yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan yang terjadi.

Materi yang terakhir mengenai Rencana Operasi Dinas Kesehatan untuk menghadapi COVID-19 kembali dibawakan oleh dr. Bella Donna, rencana operasi ini sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam untuk mencegah situasi semakin memburuk serta mengurangi gagap dan chaos yang berlebihan, mencegah dampak lebih luas pada masyarakat, kelompok rentan dan mencegah dampak penyerta lainnya, membatasi penularan Wabah COVID-19, mengurangi infeksi berikutnya pada masyarakat serta tenaga Kesehatan, memetakan kapasitas deteksi dini, mengisolasi dan menangani pasien lebih awal termasuk melaksanakan pelayanan yang optimal bagi pasien yang terjangkit wabah COVID-19. Dalam rencana operasi ini juga sebaiknya berisi mengenai BCP sehingga seluruh kebutuhan sumber daya berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan (Wabah COVID-19) dan penyiapan surge capacity teridentifikasi.

 

Kamis, 5 November 2020

Materi pertama mengenai Logistik Medik, Manajemen Relawan dan Fasilitas disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK bertujuan untuk bagaimana manajemen logistik yang tidak hanya berupa obat obatan dan alat/perbekalan kesehatan tapi juga fasilitas penyimpanan, metode distribusi dan beberapa pendekatan perhitungannya. Dr Sulanto juga memaparkan tentang bagaimana manajemen relawan pada masa bencana. Diskusi : Pertanyaan datang dari Pak Imran dari Forum PRB Aceh mengenai logistik tenda untuk pengungsi dan dari Dr Nazar dari Palu mengenai manajemen logistik saat pandemi Covid-19. Dr Sulanto menjawab seputar pemanfaatan struktur komando dan manajemen sumberdaya yang optimal dari pengorganisasian dinkes disaster plan dan adanya integrasi dan kolaborasi dengan sektor lain sebagai solusi. Peran akademisi dan lembaga lain di luar pemerintahan seperti LSM maupun forum pengurangan risiko bencana sangat penting untuk menjadi katalisator sinergitas BPBD dengan sector sector teknis.

Materi yang kedua mengenai Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Pada presentasinya, bu Madelina menyampaikan pentingnya untuk dinas kesehatan melakukan analisis risiko di awal penyusunan dinkes disaster plan sehingga dokumen tersebut dapat terfokus dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik terhadap hazard atau risiko yang diprioritaskan. Sesi ini sangat menarik karena mengajak peserta untuk ikut bersama sama menyusun analisis risiko dari situasi dan kondisi di daerahnya, peserta yang berpartisipasi dalam penyusunan analisis risiko adalah ibu X dari Universitas Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah. Analisis risiko dilakukan untuk dua kejadian yang dianggap berpotensi berisiko yaitu Covid-19 dan kebakaran pemukiman, peserta dijelaskan dan diajak untuk mengerjakan perhitungan dalam sesi ini.

Materi yang ketiga mengenai Peta Risiko dan Peta Respon dibawakan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid., pada materi ini pak Gde menjelaskan perbedaan antara peta risiko dan peta respon, mulai dari dasar hukum kedua peta tersebut, komponen komponennya serta pemanfaatannya berdasrkan pengalaman menangani bencana selama ini. Pertanyaan datang kembali dari pak Imran, Forum PRB Aceh mengenai kelemahan yang selama ini terjadi dalam penanganan bencana yaitu pejabat pemerintah daerah yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen bencana dan seringnya terjadi rotasi staff di dinas kesehatan daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi sehingga akses terhadap data dasar untuk menyusun baik peta risiko maupun peta respon terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Inilah pentingnya untuk melakukan simulasi atau gladi baik itu berupa simulasi table top maupun simulasi gladi lapang secara rutin menggunakan analisis risiko, skenario dan peta risiko yang sudah disusun, minimal sekali dalam setahun.

Materi yang terakhir mengenai Form, Data Informasi dan Komunikasi kembali dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH., Untuk sesi ke-4 ini tidak dibuka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas, namun moderator, ibu Happy Pangaribuan, SKM., MPH. menyampaikan seluruh kegiatan ini didokumentasikan dengan baik di website bencana https://bencana-kesehatan.net/ dan lesson learnt rencana operasi penanganan covid-19 ini akan menjadi sesi pre-fornas JKKI pada tanggal 20 November nanti.

 

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Link TOR, Materi dan Video

 

Reportase Kegiatan Seminar dan Workshop Online PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN BENCANA DI RUMAH SAKIT (HOSPITAL DISASTER PLAN)

pre fornas bencana 2 nov

Reportase Kegiatan

Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN BENCANA DI RUMAH SAKIT

(HOSPITAL DISASTER PLAN)

2 – 3 november 2020

 pre fornas bencana 2 nov

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi Diskusi Analisis Risiko, Peta Respon, Data dan Informasi”

Sudah saatnya rumah sakit memahami bahwa Hospital Disaster Plan sangat penting dipersiapkan sejak sekarang, yang mencakup semua rencana kebutuhan dan penanganan bencana alam serta non alam. Melalui workshop ini diharapkan peserta memahami bagaimana menyusun HDP dan menyadari bahwa HDP ini sangat penting sebagai kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Workshop ini berlangsung selama 2 hari secara daring. Peserta yang mengikuti workshop terekam sebanyak 132 orang. Pertemuan hari pertama membahas materi tentang Akreditasi (SNARS) dan komoponen HDP, Logistik Medik, dan Sistem Komando. Pertemuan hari kedua membahas tentang Pengendalian Penyakit Infeksi, Analisis Risiko, dan Surveilans Kesehatan.

 

Senin, 2 November 2020

           Pada sesi materi pertama oleh dr. Bella Donna, MPH, yang dibutuhkan dalam penyusunan HDP adalah protap apa saja yang harus dibuat, siapa yang harus membuat, bagaimana supaya respon dapat berjalan sesuai dengan rencana, bagaimana pengorganisasian tim saat bencana, peralatan yang diperlukan dan mnajemen kedaruratan. Dalam SNARS Edisi 1.1 untuk menilai kesiapan yang ada di RS untuk menghadapi bencana diketahui melalui dokumen HDPP yang sudah disusun. Selanjutnya terkait dengan sistem komando yang disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, menekankan bahwa struktur organisasi tim bencana yang sudah ada dalam dokumen HDP dapat dikatakan berjalan jika sudah memenuhi 3 hal berikut : (1) Pembagian tugas, (2) Komunikasi, (3) Plan B. Ketiga hal ini lah disebut dengan pengorganisasian berbasi Incident Command System/ICS atau sistem komando. Sistem ini bisa membagi tugas ke masing-masing anggota tim sehingga semua anggota mengetahui apa yang menajdi tugas mereka. Kemudia terbangun komunikasi antar anggota tim. Plan B yang dimaksud adalah rencana cadangan menyangkut orang, barang dan prosedur.Terkait logistik saat bencana, dr. Sulanto Danu menekankan logistik merupakan unsur pokok yang menentukan berhasil atau gagalnya manajemen bencana. Dalam pengorganisasian sistem komando Bidang Logistik ini menjadi satu bidang tersendiri. Persipan logistik bergantung pada fase bencana dan jenis bencana yang berpotensi di wilayah rumah sakit. Fase bencana yang dimaksud adalah pada fase pra bencana, fase saat bencana dan fase pasca becana hal-hal apa saat yang perlu disiapkan rumah sakit. Bidang logistik bertanggung jawab dalam penerimaan bantuan logistik, penyimpanan logistik dan pendistribusian logistik.

           Pada sesi diskusi peserta menanyakan bagaiaman koordinasi rumah sakit dengan instansi terkait bencana dan dengan siapa sebaiknya rumah sakit berkoordinasi aktif. Jika daerah sudah memiliki tim bencana daerah, maka rumah sakit masuk kedalam atau bagian dari tim bencana dinas kesehatan. Karena didalam tim bencana daerah dinas kesehatan masuk kedalam bidang operasional untuk pelayanan kesehatan. Pelayanan sektor kesehatan berpusat di klaster kesehatan yang dikoordinasi oleh dinas kesehatan. Dinas Kesehatan membentuk tim bencana berdasarkan ICS seperti yang disampaikan pada sesi materi, rumah sakit masuk dalam bidang operasional struktur organisasi tim bencana Dinas Kesehatan. Memang sekarang ini belum semua dinas kesehatan memiliki tim bencana yang sudah tersosialisasikan kepada pihak terkait. Ini menjadi tantangan bersama kedepannya, bagaimana membentuk satu sistem koordinasi yang kuat dan terintegrasi dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD dan sektor terkait lainnya dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan.

Selasa, 3 November 2020

            Sesi hari ini diawali dengan penyampaian materi Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) oleh dr. Handoyo Pramusinto, SpB. Pedoman penilaian PPI terdapat dalam Standar AKreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.1. di dalam diatur terkait dengan kepemimpinan dan tata Kelola PPI serta transmisi infeksi. WHO juga sudah menerbitkan pedoman PPI yaitu Infection Prevention and Control. Program PPI ini terkait dengan kewaspadaan isolasi, surveilans, bundles, diklat PPI, deteksi KLB dan ICRA bangunan. Selanjutnya pada sesi analisis risiko oleh Madelina Ariani, MPH juga menyampaikan terkait dengan pengendalian penularan infeksi di rumah sakit bisa dicegah sejak dini dengan melakukan analisis risiko terlebih dahulu serta menyusun SOP yang dibutuhkan terkait prosedur. Pada dasarnya banyak tools yang dapat digunakan untuk menilai risiko, ada Health Risk Appraisal (HRA) Instrument, Hazard Vulnerability Analysis (HVA) dan lain – lain. Namun pada dasarnya langkahnya adalah dimulai dari penentuan dan penilaian hazards, hitung dampaknya (ini indikatornya banyak), lalu analisis risikonya. Madelina Arina menunjukkan tools Hospital Safety Index (HSI), dimana HSI ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan rumah sakit dalam menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Terkait surveilans kesehatan saat bencana yang dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt, peran surveilans bencana untuk failitas kesehatan adalah sebagai dasar ilmiah untuk melakukan mobilisasi sumber daya saat penanganan krisis baik yang bersifat mendadak maupun tidak. Surveilans di rumah sakit berbasi indikator dan berbasi kejadian bencana seperti setelah sudah melakukan analisis risiko bencana.

      Pada sesi diskusi peserta menanyakan apakah HDP harus disusun menurut spesifik potensi bencana yang ada, misalnya HDP untuk bencana gempa akan berbeda dengan HDP untuk bencana tsunami. Pemateri menekankan kembali kenapa melakukan perhitungan analisis risiko salah satunya untuk menentukan jenis bencana apa dan prioritas apa yang harus disiapkan untuk skenario. Jika dalam 1 wilayah terdapat 2 bencana alam, bisa membuat skenario bencana alam dan bencana non alam atau bisa menambahkan bencana sosial. Ini bisa dibuat dalam satu perkembangan skenario. Namun untuk tim bencana disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi. Misalnya bencana pandemc COVID-19, penanggung jawab bidang operasional dipegang oleh dokter s[esialis penyakit dalam. Pada saat gempa atau tsunami, dokter spesialis penyakit dalam tersebut bisa berubah menjadi dokter bedah. Artinya tim ini fleksibel yang bisa dioperasikan untuk semua situasi bencana. Bidang operasionalnya yang bisa berubah.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

 

Untu materi selengkapnya diakses di https://bencana-kesehatan.net/index.php/65-agenda/3976-penyusunan-rencana-penanganan-bencana-di-rumah-sakit

Diseminasi Hasil Penelitian Online KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

pre fornas bencana 91

 

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

{tab title=”TOR” class=”red”}

Pengantar

Hal yang kerap menjadi masalah, ketika terjadi bencana rumah sakit mengabaikan kembali dokumen perencanaannya. Siapa yang sudah ditunjuk sebagai komandan, siapa yang akan bertugas secara operasional, bidang data informasi mengurusi apa dan bagaimana analisis risiko rumah sakit sebelumnya untuk perencanaan surge hospital menghadapi lonjakan kasus, bagaimana komunikasi lintas sektor dan sebagainya. Situasi tersebut lebih berat terjadi pada bencana non alam seperti saat ini, pandemi global COVID-19. Walaupun pada dasarnya konsep penanganan pandemi ini sama dengan konsep penanganan bencana, tetapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terletak pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya.

Dengan memperhitungkan jumlah kenaikan kasus COVID-19 maka rumah sakit harus dapat menyiapkan skenario – skenario, SDM, fasilitas sarana dan prasarana untuk menghadapi lonjakan sehingga tidak akan terjadi kerusakan fungsi atau functional deficit yang akan merugikan atau berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, persiapan dan perencanaan yang baik akan mengurangi tingkat kekacauan pada saat tanggap atau respon terjadi. Penyebab koordinasi yang lemah diantaranya adalah ketidakjelasan siapa yang memimpin, bagaimana tugas – tugas dibagi ke seluruh SDM, bagaimana alur komunikasi, hingga lemahnya perencanaan berdasarkan situasi saat itu dan ke depannya. Hal – hal ini merupakan komponen dari sistem komando yang ada di perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau hospital disaster plan.

Penelitian ini sudah dilakukan pada April – Juni 2020 yang bertujuan untuk mendokumentasikan serta menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemic COVID-19 berdasarkan sistem komando (Incident Command System). Penelitian ini merupakan penelitian dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Banyak hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran dari penelitian ini, salah satunya penting prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi dan perencanaan dalam Satgas COVID-19 di RS masih perlu ditingkatkan. Diseminasi ini akan menjadi wadah untuk sosialisasi hasil penelitian dan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19.

 

Tujuan

Diseminasi ini bertujuan untuk :

  • Sosialisasi hasil penelitian kajian kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
  • Sosialisasi saran dan rekomendasi sebagai pembelajaran dari hasil penelitian
  • Wadah untuk mendiskusikan penelitian selanjutnya terkait dengan kesiapsiagaan RS dalam menghadapi pandemi COVID-19

 

Output

  • Peserta mendapatkan informasi bagaimana kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi Pandemi COVID-19 berbasis sistem komando di wilayah DIY dan DKI Jakarta
  • Hasil penelitian menjadi referensi awal untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kesiapsiagaan RS dalam menghadapi pandemi COVID-19
  • Terdapat rekomendasi sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2020
Pukul : 08.00 – 09.40 WIB

Waktu Materi/Kegiatan Narasumber/Moderator
Senin, 9 November 2020
08.00 – 08:10

Pembukaan:

Moderator :

Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt
08.10 – 08.20 Gambaran Besar Hasil Penelitian Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta

Ketua Tim Peneliti :

Madelina Ariani, MPH

Materi 
08.20 – 08.40 Diseminasi Rumusan Kebijakan Kesiapsiagaan RS berbasis ICS dari Hasil Penelitian

dr. Bella Donna, M.Kes

Materi

 
08.40 – 09.30 Diskusi

Pembahas :

–          Direktur RSUD Tarakan (10’)

–          Direktur RSUD Sleman (10’)

–          Dr. Luwiharsih.MSc – Komisi Akreditasi Rumah Sakit (10’)

–          dr. Hendro Wartatmo, SpB.KBD (10’)
09.30 – 09.40 Penutupan

Moderator :

Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt

Narahubung

Happy

Email   : [email protected]    
Kontak      : 085358727172

 

{tab title=”Reportase” class=”green”}

Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

pre fornas bencana 91

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan DIseminasi Hasil Penelitian”

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia – keluarnya deklarasi bencana – dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK – KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada.

Sesi Pembahasan :

Pada sesi pembahasan ada empat pembahas, masing – masing dr Cahya Purnama, M.Kes., Direktur Umum RSUD Sleman dan drg. Dian Ekawati, MARS., Wakil Direktur Yankes RSUD Tarakan sebagai perwakilan dari dua daerah yang diteliti, Dr Luwiharsih M.Sc., dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., Konsulen Bedah Digestif sebagai perwakilan praktisi kerumahsakitan.

Pembahas pertama, dr Cahya mengungkapkan bahwa memang HDP di beberapa RS masih belum adaptif terhadap COVID-19 apalagi ditambah ilmu mengenai penyakit dan tatalaksana yang terus berkembang, baru saja RS selesai beradaptasi dengan pedoman pengendalian dari Kemenkes RI sudah ada lagi yang edisi revisinya sampai terulang empat kali. Peneliti PKMK FK – KMK mungkin dapat lebih menelaah untuk RS yang rutin mengadakan evaluasi, karena kendalanya memang salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Perlu dikeluarkan SK Bupati untuk mencegah dispute karena kemampuan masing – masing daerah yang berbeda beda, perlu ada inovasi dari RS. Pembahas kedua, drg. Dian Ekowati menyatakan banyak mendapatkan manfaat dari workshop yang telah dilaksanakan oleh PKMK dan diikuti oleh RSUD Tarakan, namun memang dalam presentasinya tentang aktivasi HDP untuk kesiapsiagaan RSUD Tarakan menghadapi COVID-19, masih dijumpai beberapa kendala pada saat pengimplementasiannya.

pre fornas bencana 911

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pembahasan dari dr Luwih”

Pembahas ketiga, dr Luwih menyampaikan bahwa KARS akan lebih memperhatikan lagi aspek pra bencana, requirement dari HDP dalam akreditasi RS dan memang HIS harus di – review, bagaimana hazard-vulnerability assessment (HVA) – nya RS perlu untuk cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan pedoman pedoman internasional terkait COVID-19. Hal ini senada dengan pembahasan oleh dr. Hendro sebagai pembahas pamungkas, penelitian ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit terutama dalam menentukan incident commander dalam dokumen HDP yang menyatu baik untuk hazard bencana alam maupun non alam, lebih operasional tidak berhenti di SK saja dan sering melakukan intra-action review yaitu evaluasi intervensi meski event kegawatdaruratan bencana kesehatan masih berjalan.

Pada sesi diskusi, dr. Hendro dari BPBD Cimahi menanyakan apakah ada hubungan antara Tipe RS dan eselon RS dalam fungsi komando serta hubungan relasi komando dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas/satgas maupun dalam HDP dan apakah RS mengetahui tentang dana belanja tidak terduga (BTT) dan tata cara pengalokasian dan akses dana BTT. Tanggapan dari drg. Dian dari RSUD Tarakan: setiap eselon RS dapat melaksanakan HDP sementara peran Dinas Kesehatan adalah leading sektor untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran fungsi setiap unit pelayanan teknis yang ada dibawahnya, anggaran BTT dialokasikan di dinkes sebagai komitmen prioritas oleh kepala daerah sehingga setiap kebutuhan khususnya dalam bidang kesehatan, kebutuhan diajukan dan dalam waktu beberapa hari saja disalurkan ke dinkes untuk diteruskan ke RS atau puskesmas yang membutuhkan.

Sebagai penutup, Gde sebagai moderator mengingatkan kembali peran akademisi sebagai fasilitator yang menjembatani untuk menerjemahkan regulasi pemerintah ke faskes seperti puskesmas dan rumah sakit maupun dinkes disertai dengan temuan temuan ilmiah dan fakta empiris. Salah satunya dijadwalkan pada 20 November, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah yang telah didampingi oleh PKMK FK – KMK UGM sejak paska bencana gempa-tsunami dan likuifaksi pada 2018 akan mempresentasikan lesson learnt mengenai rencana operasi dinkes untuk penanganan COVID-19.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

{/tabs}

Reportase Seminar Online Pre Fornas JKKI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI PUSKESMAS

pre fornas bencana

Reportase Seminar Online Pre Fornas JKKI

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI PUSKESMAS

26-27 Oktober 2020

pre fornas bencana

Dok. PKMK FK-KM UGM “Pemaparan materi Konsep dan Komponen Puskesmas Disaster Plan”

            Workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pre Fornas JKKI yang bertujuan untuk mendorong puskesmas dalam menyusun dan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas masing – masing. Workshop berlangsung selama 2 hari yang dihadiri oleh 35 peserta melalui daring. Pertemuan pertama membahas terkait dengan konsep puskesmas disaster plan, sistem komando dan logistik kesehatan. Pertemuan kedua membahas terkait dengan surveilans kesehatan, analisis risiko dan pengembangan skenario.

Senin, 26 Oktober 2020

dr. Bella Donna M.Kes menekankan dalam puskesmas disaster plan akan mencakup semua kebutuhan puskesmas dalam kesiapan menghadapi bencana. Dokumen puskesmas disaster plan bukan sesuatu hal yang sulit untuk disiapkan oleh puskesmas. Dokumen ini mencakup kebijakan, analisis risiko peta rawan bencana, pengorganisasian, tugas pokok, SOP, formulir, glossary dan fasilitas. Mengadaptasi pada pandemi sekarang, maka dalam dokumen ditambahkan dengan laboratorium dan surveilans. Dalam pengorganisasian tersebut disusun stuktur organisasi saat bencana berbasis dengan Incident Command System (ICS) atau sistem komando. Pemahaman terkait sistem komando ini lebih diperdalam lagi pada seri materi pengorgansasian. Rencana penyusunan organisasi tersebut harus berdasarkan organisasi sehari – hari puskesmas, sederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan. Selanjutnya terkait dengan logistik kesehatan saat bencana di puskesmas, dr. Sulanto Danu menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh puskesmas saat menerima bantuan logistik, menyimpan logistik dan mendistribusikan logistik kesehatan. Saat penerimaan haru melakukan pengecekan kualitas logistik kesehatan apakah sudah sesuai dengan standar. Semua proses penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian harus terdokumentasi dengan baik.

Pada sesi diskusi peserta menyampaikan bahwa secara terstruktur disaster plan ini masih lemah. Perlu penguatan dari segi kebijakan dan pedoman dari masing – masing daerah. Selama ini rencana kontijensi masih terkait dengan bencana alam, untuk rencana kontijensi penyakit menular sangat jarang kita. Menanggapi hal tersebut sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan, dr. Bella Donna menyetujui bahwa skenario yang disusun dalam rencana kontijensi tidak bisa hanya bencana alam saja tetapi juga bencana non alam. Bukan hanya sekedar dokumen yang ditulis atau dicatat, tetapi bagaimana dokumen ini tetap operasional dan bisa dimobilaisasi seefektif mungkin. Dalam hal ini pihak akademisi bisa berperan memberikan policy brief untuk menyampaikan bahwa penting rencana kontijensi untuk COVID-19 berdasarkan data ilmiah yang real.

 

Selasa, 27 Oktober 2020

            Pertemuan kedua diawali oleh materi surveilans kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. melalui kegiatan sureveilans kesehatan, puskesmas bisa mengetahui apa yang menjadi masalah dan bagaimana intervensi dan implementasi untuk merespon problem tersebut. Ada kajian terus menerus yang dilakukan pada surveilans kesehatan ini. Tujuan dari bentuk surveilans beragam sesuai dengan prioritas kebutuhan. Inovasi ini dapat dikembangkan dan dimulai dari puskesmas. Kegiatan surveilans ini berkaitan dengan analisis risiko bencana. Hal ini juga disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH, melalui analisis risiko bencana maka ada diketahui potensi bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. dengan demikian tim surveilans ataupun tim logistik dapat menyusun perencanaan menyesuaikan dengan potensi bencana tersebut. Secara umum 3 langkah analisis risiko yaitu menentukan potensi ancaman bencana, menilai dampak bencana dan menganalisis risiko bencana. Madelina Ariani, MPH juga memperkenalkan beberapa tools sederhana dalam melakukan perhitungan analisis bencana, salah satunya dengan Hazard Vulnerability Analysis (HVA) Tool.

            Pada sesi penugasan Desima Hutapea, SKM dari Puskesmas Sibolangit bersedia menjadai contoh untuk mempraktekkan perhitungan analisis risiko. Beberapa potensi bencana yang terjadi di wilayah kerja Sibolangit adalah erupsi gunung Sinabung, banjir bandang, kecelakaan lalu lintas, longsor, COVID-19. Dari potensi tersebut dilakukan perhitungan banjir bandang dan covid. Banjir bandang dan COVID-19 masuk dalam kategori risiko tinggi setelah melakukan analisis. Selama ini di daerah rencana kontijensi yang sudah ada adalah rencana kontijensi Letusan Gunung Merapi Sinabung. Dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh peserta lain dari Stikes Padang, menanyakan terkait dengan surveilans ini dimana peran dari akademisi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh akademisi salah satunya riset terkait dengan surveilans. Banyak yang bisa digali, bisa terkait dnegan informasi, apakah tenaga kesehatan di puskesmas saat bencana sudah tercukupi. Pihak akademisi juga bisa menjadi Liaison Officer dalam sistem komando puskesmas saat terjadi bencana, membantu puskesmas dalam menerima relawan.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM