Sub Seminar dalam Fornas JKKI Kebijakan Ketahanan Kesehatan dalam Menghadapi Bencana Pandemi COVID-19

Kerangka Acuan Kegiatan

Sub Seminar dalam Fornas JKKI

Kebijakan Ketahanan Kesehatan dalam

Menghadapi Bencana Pandemi COVID-19

Jumat, 20 November 2020


diselenggarakan oleh:
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK),
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada


 

PENGANTAR

Bencana pandemi COVID-19 merupakan hal yang baru yang dihadapi berbagai negara. Kelemahan negara mengatasi pandemi ini menunjukkan kelemahan sistem kesehatan yang sudah terbangun. Terlihat setelah memasuki bulan ke-8, belum ada tanda – tanda penurunan kasus di Indonesia secara khusus. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan kesehatan karena pandemi ini. Berbagai kebijakan terkait protokol kesehatan sudah dikeluarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Ketahanan kesehatan ini akan terwujud jika setiap komunitas peduli dan konsisten menerapkan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Ketahanan kesehatan menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019, secara umum ketahanan kesehatan dapat digambarkan sebagai kemampuan ketahanan nasional dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana non alam akibat wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklis, biologi, dan kimia yang dapat berdampak nasional dan/atau global. Adanya pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketahanan kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi sistem kesehatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Jika dibiarkan, negara akan kewalahan, semakin banyak kasus sementara fasilitas kesehatan sudah penuh dan tingginya angka kematian tenaga kesehatan karena terpapar virus COVID-19.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian seminar pada Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X (Fornas JKKI 2020). Keprihatinan terhadap ketahanan kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 menjadi dasar diselenggarakan seminar kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada seminar ini akan dibahas bagaimana kebijakan – kebijakan dalam menjaga ketahanan kesehatan khususnya selama penanganan COVID-19 ataupun situasi bencana dan krisis kesehatan lainnya. Harapannya seminar ini akan menghasilkan satu pembelajaran dan praktik rekomendasi untuk meningkatkan ketahan kesehatan kedepannya

TUJUAN

Tujuan seminar ini adalah untuk mendiskusikan kebijakan ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana pandemic COVID-19, bencana dan krisis kesehatan.

 

PROSES KEGIATAN

Kegiatan ini berlangsung dalam satu hari dimana beberapa narasumber akan menyampaikan materi atau bahas diskusi terkait topik ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19. Selanjutnya kan dibahas oleh beberapa ahli kebijakan baik dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Kegiatan seminar juga diwadahi melalui virtual.

PESERTA KEGIATAN

Seminar ini terbuka untuk umum.

Diharapkan pemerhati dan peneliti bidang bencana dan krisis kesehatan, epidemiolog, global health security, ketahanan kesehatan, sistem kesehatan indonesia, serta praktisi dan mahasiswa pascasarjana kesehatan dapat terlibat dalam kegiatan ini.

OUTPUT KEGIATAN

Peserta memahami bagaimana kondisi ketahanan kesehatan dalam menghadapi bencana, krisis kesehatan dan pandemi COVID-19 sekarang ini. Kemudian dari hasil diskusi seminar ada pembelajaran dan praktik rekomendasi yang mendukung perningkatan kebijakan ketahanan kesehatan kedepannya.

Jadwal dan Rundown Seminar

Hari, tanggal              : Jumat, 20 November 2020
Pukul                        : 10.00 – 12.00 WIB

Rundown Seminar

Jumat, 20 November 2020
Waktu Materi/Kegiatan Narasumber/Moderator
09.00 – 09.05 Pembukaan  

09.05 – 09.15

09.15 – 09.25

09.25 – 09.40

Penelitian Ketahanan Kesehatan di Indonesia

Penelitian Dokumentasi Sistem Layanan Kesehatan pada Masa Covid-19

Kebijakan Ketahanan dalam Menghadapi Bencana Pandemi COVID-19

  1. Madelina Ariani, SKM., MPH – Peneliti PKMK FK-KMK UGM
  2. Putu Eka Andayani, SKM., M.Kes – Peneliti/Konsultan PKMK FK-KMK UGM
  3. Pretty Multihartina, PhD – Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

09.40 – 09.50

09.50 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

Pembahasan
  1. Kementerian Kesehatan
  2. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD – Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
  3. Pandu Harimurti – Senior Health Specialist World Bank, Indonesia
  4. Kesehatan Provinsi DIY
10.20 – 10.50 Diskusi

Moderator : Dr. Bella Donna, M.Kes

Konsultan Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK FK-KMK UGM

10.50 – 11.00 Penutupan  

 

 

40 Orang Meninggal Akibat Banjir di Vietnam dan Kamboja

Jakarta – Banjir mengakibatkan puluhan orang tewas, dan hilang di Vietnam dan Kamboja. Kejadian ini terjadi karena badai tropis Nangka yang mengakibatkan hujan berkepanjangan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (13/10/2020), hampir 40 orang tewas di Vietnam dan Kamboja dan puluhan lainnya hilang, termasuk penyelamat, karena hujan lebat yang berkepanjangan dan banjir bandang saat badai tropis Nangka bergerak menuju pantai Vietnam.

Pejabat pemerintah menyebut, hujan deras di Vietnam telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi Vietnam tengah, dan ribuan orang mengungsi di Kamboja Barat.

Menurut media lokal, banjir saat ini telah menewaskan sedikitnya 28 orang di Vietnam dan 11 orang di Kamboja. Hampir 25.000 rumah dan 84.000 hektar tanaman telah rusak.

Otoritas manajemen kebencanaan Vietnam mengatakan, lebih dari 130.000 rumah terkena dampak.

Selain itu, berdasarkan laporan dari media pemerintah tujuh belas pekerja konstruksi hilang setelah tanah longsor di lokasi proyek di Thua Thien Hue. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, telah menginstruksikan kementerian pertahanan untuk mengirim lebih banyak pasukan penyelamat ke lokasi longsor.

Sampai Selasa pagi mereka tidak dapat mencapai lokasi tersebut, tambah pernyataan itu, karena permukaan air yang tinggi, hujan lebat, dan tanah longsor tambahan.

Banjir Bandang Garut, 1.000 Lebih Warga Mengungsi

Bandung, CNN Indonesia — Hujan deras membuat tiga sungai di Kabupaten Garut, Jawa Barat, meluap sehingga menyebabkan banjir bandang di 10 desa dari tiga kecamatan terdampak Senin (12/10) dini hari. Tiga sungai yang meluap yaitu Sungai Cipalebuh, Sungai Cikaso, dan Sungai Cibera. Tercatat 1.000 lebih warga tinggal di pengungsian.

Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu menuturkan, kejadian banjir bandang terjadi sekitar pukul 04.00 WIB.

“Pada Senin, 12 Oktober 2020 pukul 04.00 WIB telah terjadi kejadian banjir bandang di 10 desa, dari tiga kecamatan yang terdampak di Kabupaten Garut,” tutur Budiman dalam keterangan tertulis.

Tiga kecamatan terdampak banjir yaitu di Kecamatan Pamempeuk, Kecamatan Cibalong, dan Kecamatan Cikelet.

Di Kecamatan Pamempeuk, BPBD masih melakukan Pendataan. Tinggi muka air (TMA) yang dilaporkan 100-150 cm. Kemudian sebanyak dua unit jembatan terdampak.

Selanjutnya, di Kecamatan Cibalong, sebanyak 110 unit rumah terendam. Adapun laporan BPBD, menyebutkan TMA mencapai 50-80 cm serta satu unit jembatan terdampak. Sementara, di Kecamatan Cikelet, akses jalan tergenang.

Budi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang tersebut.

“Kondisi terkini, air masih menggenangi di beberapa titik. Untuk titik pengungsian sementara berada di kantor kecamatan, Kantor Koramil, Kantor Polsek, serta kantor pemerintah atau wilayah aman lainnya,” ujar Budi.

Sementara itu, melansir dari Antara, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan sekitar seribuan orang harus mengungsi akibat banjir bandang luapan sungai.

“Sekarang yang mengungsi itu sekitar sudah hampir seribuan orang,” kata dia di Garut, Senin.

Ia menjelaskan seribuan orang kondisinya tidak nyaman atau rumahnya tergenang air luapan sungai besar sehingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Terkait dengan jumlah rumah warga yang terdampak banjir, kata dia, masih dilakukan pendataan oleh tim dari dinas terkait yang sudah diterjunkan setelah ada laporan kejadian banjir, Senin dini hari.

“Jumlah kerusakannya sedang dihitung karena kejadiannya tadi jam empat subuh, korban tidak ada,” kata Rudy.

Lebih lanjut, ia menyatakan Pemkab Garut telah mengirimkan logistik tahap awal yang didistribusikan oleh dinas terkait untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan korban banjir bandang di wilayah selatan tersebut.

“Ada beras 10 ton akan dikirim, lauk pauk akan diberangkatkan,” kata Rudy.

Seorang warga, Akbar (30), mengatakan banjir bandang menyebabkan banyak rumah penduduk yang tidak jauh dari sungai terendam air dengan ketinggian kurang lebih satu meter di Kecamatan Pameungpeuk.

Banjir bandang itu, kata dia, terjadi setelah hujan deras dan berlangsung lama mengguyur wilayah selatan Garut.

“Hujan dari semalam membuat Sungai Cipalebuh meluap, lalu tadi subuh air mulai naik dan masuk ke rumah,” katanya.

Selain itu, General Manager PLN Unit Jawa Barat, Agung Nugraha menyatakan sebanyak 298 gardu listrik terdampak banjir yang terjadi di Pameungpeuk. Hingga Senin pagi, seluruh gardu tersebut belum dioperasikan akibat masih terendam.

“Sementara itu kami amankan listriknya sampai benar-benar siap untuk dinyalakan agar masyarakat terhindar dari sengatan listrik,” kata Agung.

Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf dan pengertian warga untuk daerah yang terdampak pemadaman listrik di sekitar atau dekat lokasi banjir.

“Hal ini terpaksa kami lakukan demi keselamatan warga yang terdampak banjir,” kata Agung.

Agung mengimbau masyarakat apabila wilayahnya mulai tergenang air untuk mematikan listrik dari Meter Circuit Breaker (MCB), mencabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak.

Setelah banjir surut, pastikan semua alat elektronik dan jaringan listrik dalam keadaan kering dan PLN juga memastikan semua jaringan distribusi listrik dalam keadaan kering dan aman untuk menyalurkan energi listrik.

Presentasi Hasil Proposal Penelitian Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta

psbb zoom

Reportase

Zoom Meeting

Presentasi Hasil Proposal Penelitian

Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta

Selasa, 13 Oktober 2020

psbb zoom

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan dan diskusi hasil penelitian”

Sesi kali ini dibawakan Madelina Ariani, MPH dan mendapat masukan dari pembahas yaitu dr. Hendro Wartatmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapsiagaan rumah sakit berbasis sistem komando dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian dokumentasi menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 146 RS yang mengikuti workshop aktivasi Hospital Disaster Plan (HDP) berbasis sistem komando selama Maret – Juni 2020. Dari workshop tersebut, hasil penelitian menunjukkan gambaran aktivasi HDP di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara mendalam pada RSUD Wates, RSUD Sleman, RS UGM, RS JIH, RSJ Ghrasia, RS Wonosari dan RSUD Tarakan. Kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan sistem komando tertuang dalam Hospital Disaster Plan. Berdasarkan waktu, kesiapsiagaan rumah sakit rendah ke sedang. HDP yang sudah dibentuk belum mencakup bencana non alam dan penanganan COVID-19 masih terpisah dari HDP. Selama ini rumah sakit baru sebatas melakukan pembentukan tim Satgas COVID, namun prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit, perubahan pengetahuan, penggunaan istilah – istilah baru dan kebijakan yang berubah dalam waktu dekat menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Di samping aktif meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit juga harus aktif dalam update pengetahuan dan sosialisai terkait COVID-19. Keterbatasan sumber daya dan klaim juga menjadi kendala di rumah sakit.

 

Diskusi :

Diskusi lebih banyak membahas setelah hasil penelitian ini apa yang bisa dilakukan dan bagaimana rumah sakit tetap konsisten untuk melakukan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. dr. Hendro menyampaikan bahwa semua RS memiliki kesamaan yaitu semua sudah lulus akreditasi dan tentu dalam akreditasi tersebut sudah menyusun HDP. HDP di RS ada yang memakai Hospital Incident Command System (HICS) dan Major Incident Medical Management Support (MIMMS). Keunggulan menggunakan HICS adalah networking. Penelitian ini bagus sekali, pandemi belum selesai artinya penelitian ini terbuka sekali untuk dilanjutkan untuk melihat kesinambungan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 sejak awal sampai akhirnya seperti apa. Bencana belum berakhir, konsistensi insitusi untuk menghadapi COVID-19 ini seperti apa? Ini bisa menjadi semakin berat, kasus terus bertambah sementara APD terbatas dan kemampuan juga terbatas. Sistem komando sangat fleksibel, sangat bisa dipakai untuk semua situasi, hanya belum semua rumah sakit yang menyiapkan. Perlu pembelajaran yang lebih terkait sistem komando ini. Narasumber menyampaikan seluruh kegiatan ini didokumentasikan dengan baik di website bencana https://bencana-kesehatan.net/. Bagi peserta yang menginginkan proposal dapat mengirimkan email kepada tim, jika ingin menduplikasi proposal. Ada beberapa hal yang ingin di – crosscheck, misalnya sistem komando dari dinas kesehatan dan jejaring seperti apa.

Peserta dari Dinkes NTB menyatakan bahwa RS provinsi membentuk satu rumah sakit darurat yang bekerjasama dengan rumah sakit haji. Sehingga pasien – pasien yang di Mataram bisa mendapatkan pelayanan lebih baik dan lebih cepat. Pada Juli kemarin memang kapasitas rumah sakit belum memadai untuk menangani pasien di Mataram. Dengan adanya kebijakan baru yaitu sistem pengkategorian pasien, ini sangat membantu rumah sakit. Pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala bisa dirawat (isolasi mandiri) di rumah, tentu dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian dari segi manajemen, rumah sakit di NTB sudah mendapatkan pembiayaan dan logistik. Dinkes memberikan bantuan logistik ke rumah sakit. Jika dilihat dari data, NTB memiliki case mortality yang tinggi, karena banyak pasien yang memiliki penyakit penyerta. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan program prolanis, mencari sedini mungkin pasien penyerta yang terpapar COVID-19. dr. Hendro mengingatkan ada kesulitan dalam pelaksanaan isolasi mandiri, jadi kebijakan ini harus diperhatikan betul. Problem yang dihadapi NTB dihadapi semua daerah dan masing – masing daerah berupaya mengahadapinya secara efisien.

Sistem komando dan gugus tugas merupakan satu rangakaian bukan dua hal atau sistem yang berbeda. Gugus tugas adalah “benda”, sistem komando adalah sistemnya. Artinya kemampuan rumah sakit mengaktifkan satuan gugus tugas berbasis sistem komando. Indikator untuk melihat apakah sudah berbasis sistem komando ada 3 hal yaitu terpenuhi who doing what (pembagian tugas), communication (komunikasi), dan what if (rencana cadangan). Dalam penelitain yang tidak ter – crosscheck adalah bagaimana daerah memimpin dan menjadi koordinator di daerah. Hubungan dinkes dengan rumah sakit belum termuat di penelitian ini. Jika kesiapsiagaan RS bagus tapi daerah tidak memiliki komandan dan ini pasti menjadi suatu hal yang sulit. Ini juga menarik untuk diteliti selanjutnya bagaimana sistem komando di dinkes. Selanjutnya akan aada diseminasi hasil penelitian, harapannya peserta yang ikut dalam seminar ini, ikut juga dalam diseminasi. Sehingga bisa bersama – sama memberikan masukan terkait dengan hasil penelitian untuk dijadikan lesson learnt dan rekomendasi dalam meningkatkan sistem layanan kesehatan di rumah sakit selama pandemi COVID-19.

 

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Siaga La Nina, Pemerintah Diminta Siapkan Rencana Aksi untuk Daerah Rawan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan rencana aksi guna mendukung daerah rawan bencana terhadap anomali fenomena La Nina.

“Kementerian/lembaga harus membuat rencana aksi untuk mendukung daerah yang rawan bencana,” ujar Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/10/2020).

Lilik menuturkan, bencana alam pada dasarnya bersifat lokal.

Karena itu, kementerian dan lembaga juga perlu menggugah masyarakat agar saling bersinergi mengantisipasi dampak La Nina.

Menurutnya, antisipasi itu perlu dilakukan oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, camat, kepala desa maupun lurah, ketua RT dan RW, serta masyarakat itu sendiri.

“Sehingga semuanya harus bergerak, kita akan melakukan upaya secara bersama-sama, sehingga tidak sendiri-sendiri, ini kita harapkan bisa bersinergi,” kata dia.

Selain itu, BNPB juga berharap adanya dukungan penuh dari BNPB tingkat daerah, organisasi relawan hingga relawan perseorangan.

Mereka diharapkan dapat menguatkan sinergitas dalam kesiapsiagaan menghadapi dampak anomali La Nina.

“BNPB tentu saja mengharapkan dukungan kawan-kawan di daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, orgasiasi relawan menjadi bagian kesiapsiagaan ini,” terang Lilik.

Adapun dampak anomali iklim La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data BKMG, prakiraan dampak La Nina terjadi pada akhir 2020 hingga awal 2021.

Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020.

Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat.

Kemudian Gorontalo, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Pulau Buru bagian utara, Papua Barat bagian utara, dan Papua bagian tengah.

Adapun puncak musim hujan diprakirakan umumnya akan terjadi pada Januari dan Februari 2021.

BPBD Cianjur Siapkan Ribuan Relawan Tangguh Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR – Tingginya intensitas hujan yang turun di sebagian besar wilayah Cianjur membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur menyiagakan ribuan relawan tangguh bencana (Retana). Para relawan disiapkan untuk segera melakukan mitigasi terhadap warga saat melihat tanda akan terjadinya bencana.

Sekretaris BPBD Cianjur Irfan Sopyan saat dihubungi Senin, mengatakan sebagian besar wilayah Cianjur, masuk dalam zona merah bencana, terlebih bencana alam longsor dan banjir. Ketika memasuki musim hujan, pihaknya menyiagakan petugas dan Retana yang tersebar di seluruh desa di Cianjur untuk siaga.

“Meski saat ini belum ditetapkan status siaga bencana, tapi sebagai upaya antisipasi kami siagakan seluruh relawan dan petugas yang ada untuk jeli dan cermat membaca tanda alam akan terjadinya bencana seperti curah hujan yang tinggi dengan intensitas lama,” katanya.

Bencana alam yang melanda tiga kecamatan di selatan Cianjur, Cijati, Leles, dan Agrabinta diawali dengan tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya Sungai Cisokan. Air sungai membanjiri seribuan rumah di tiga kecamatan dengan beragam ketinggian.

Tidak hanya banjir, dampak hujan deras dengan intensitas lama tersebut juga menyebabkan longsor. Puluhan titik longsor dengan ketinggian beragam menutupi sebagian besar jalan utama penghubung antarkecamatan dan desa. Setelah lima hari penanganan kondisi di tiga kecamatan sudah kembali normal.

Menurut Irfan tidak menutup kemungkinan bencana alam banjir dan longsor akan terjadi di sejumlah wilayah mulai dari utara hingga selatan, seiring tingginya intensitas hujan sejak satu pekan terakhir. “Kami terus tingkatkan kewaspadaan dengan menyiagakan petugas dan relawan guna mengimbau warga untuk mengungsi ketika terjadi bencana,” jelasnya.

Irfan menambahkan sejak beberapa pekan terakhir pihaknya secara rutin berkoordinasi dengan BMKG untuk melakukan pemetaan guna mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam. “Kami terus imbau warga melalui Retana untuk segera mengungsi dan mengutamakan keselamatan saat terjadi bencana,” katanya.

Wagub Jabar Hari Ini Terima Laporan 580 Titik Bencana Longsor-Banjir

Tasikmalaya – Sejumlah wilayah di Jawa Barat diguyur hujan deras mulai Minggu hingga Senin pagi (12/10/2020). Akibatnya, bencana banjir dan longsor melanda ratusan lokasi.

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan sebanyak 580 titik bencana banjir dan longsor terjadi di Jawa Barat Senin (12/10/2020). 60 titik di antaranya melanda wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Seorang warga Gunungtanjung wafat dalam peristiwa bencana ini.

“Saya, hari ini ditugasi pak gubernur untuk memantau lokasi bencana dan memberikan bantuan untuk korban. Catatan yang masuk ke kami sebanyak 580 titik bencana terjadi di Jawa Barat. 60 titiknya di Kabupaten Tasikmalaya. Angka ini belum pasti masih mungkin bergerak nambah,” kata Uu.

Pemerintah Provinsi juga menyerahkan bantuan logistik hingga bantuan uang tunai untuk korban wafat. Santunan diberikan pada ahli waris senilai 15 juta rupiah.

“Ada satu warga yang wafat. Kita akan berikan santunan untuk ahli waris”, Tambah Uu.

Sejauh ini Petugas BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Kepolisian dan TNI masih berupaya mengevakuasi longsoran di jalan Kawitan Salopa dan Cibalong.

Tak Hanya longsor, Banjir juga menimpa ratusan warga Cikupa Karangnunggal, Tasikmalaya. Warga harus gunakan rakit untuk bisa beraktifitas ke ibu Kota Kabupaten.

Ketinggian air antara 50 centimeter hingga satu meter lebih.

Tasikmalaya Alami 25 Kejadian Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya mencatat selama Senin (12/10) terdapat 25 kejadian bencana. Bencana itu umumnya terjadi di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya.

Kepala Bidang Kedarutatan dan Logistik, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan mengatakan, dari 25 bencana yang terjadi, 20 kejadian di antaranya adalah tanah longsor. Sementara empat kejadian banjir dan satu kebakaran.

“Alhamdulillah, untuk banjir sudah surut dan warga yang mengungsi sudah pulang. Sekarang kita masih melakukan penanganan longsor,” kata dia, Selasa (13/10).

Penanganan tanah longsor dilakukan di Kecamatan Salopa yang menutup jalur Manonjaya-Salopa. Penangan itu baru dilakukan pada Selasa, sebab hari sebelumnya petugad BPBD melakukan penanganan di titik longsor lainnya.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Tasikmalaya, dari total kejadian bencana, Kecamatan Parungponteng merupakan yang terbanyak, yaitu tujuh titik longsor. Selain di Parungponteng, longsor juga terjadi di Kecamatan Salopa, Bantarkalong, Sukaraja, Cibalong, Cipatujah, Puspahiang, Tanjungjaya, Gunungtanjung, dan Sodonghilir.

Sementara banjir terjadi di Cibalong, Cipatujah, Cikatomas, dan Karangnunggal. Selain itu, kebakaran terjadi di Cigalontang. Dari puluhan bencana itu, terdapat satu orang korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Gunungtanjung.

Irwan mengingatkan, warga harus terus waspada sebab kondisi cuaca sedang tak menentu. “Terutama di wilayah selatan, hujan lebih deras, harus lebih waspada. Kalau ada kejdian, langsung lapor ke pihak terkait,” kata dia.

Ia juga meminta masyarkat lebih berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Ia mencontohlah, masyarakat bisa mengambil peran dengan tak buang sampah sembarangan dan membersihkan gorong-gorong yang mampet, untuk mengantisipasi kejadian bencana.

Disaster risk reduction at our fingertips

Information saves lives. Knowing how to take action when disaster strikes makes the difference. In 2004, residents of Simeulue Island, off the southern coast of Sumatra, felt the earthquake, saw the tide pull back, and knew from local wisdom that a tsunami was coming and they fled for higher ground. Their knowledge saved lives.

Since that tragic catastrophe, Indonesia has created the National Disaster Mitigation Agency (BNPB) and its local counterparts to manage disasters and established nationwide early warning systems. Communities throughout the country have been more informed with preventive steps with students and villagers performing disaster drills in schools and villages respectively.

These are examples of disaster risk reduction; putting safeguards in place for the myriad hazards facing Indonesia to save lives and reduce potential loss. When hazards like earthquakes, tsunamis, storms, illness strike, having access to information saves lives.

And today, almost 16 years later, the technology we have at our fingertips is more advanced. Tapping into its potential, this digital resource, is the next phase of protecting people.

Today as the world marks International Disaster Risk Reduction Day amid the COVID-19 pandemic, we are reminded that we need to invest more resources in digital solutions to build prevention ecosystems that could save many lives in the event of future natural disasters and unprecedented health crises.

Recent disasters in Indonesia, like the Central Sulawesi quaketriggered tsunami or the current COVID-19 pandemic, serve as a wake-up call for the country to look beyond conventional measures when it comes to data analysis and area mapping in strengthening disaster preventive systems. And in a country where 8 out of 10 people have access to mobile phones, the answer to our future risk assessment may lie in digital technology and mobile phone applications.

The United Nations Development Program (UNDP), through the Program for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance (PETRA) project, and in partnership with the German Development Bank, KfW, works with BNPB to rebuild vital infrastructure and community facilities, and strengthen resilience of people. We have also expanded support to BNPB’s “InaRISK” mobile application to assist with monitoring support during the COVID-19 pandemic.

The tool, developed in partnership with BNPB, informs users of imminent risks of impending natural disasters, disseminating disaster risk assessments to the government and other stake holders.

Through the Partnerships for Strengthening School Preparedness for Tsunamis in the Asia Pacific Region project, UNDP together with BNPB, the Education Ministry, Indonesian Institute of Sciences (LIPI), and UNESCO in partnership with the government of Japan developed the STEPA application to assess schools’ earthquake and tsunami preparedness. Well prepared schools will save our children.

The STEP-A application goes hand in hand with UNDP’s active participation in holding periodic tsunami drills at schools in Indonesia’s high-risk areas, also with the support of the government of Japan. The STEP-A system has also been integrated with BNPB’s “InaRISK” online platform.

There are plans for the STEPA system to provide schools with a tsunami risk information dashboard in 17 countries, supported by the Regional Project for disaster data governance (GCDS and Data Digitalization). Indonesia is providing technical assistance to those countries in partnership with Fujitsu.

Data analysis is the need of the hour and the availability of this rich data can help the government better understand where the needs are greatest to mitigate future risks. At a time when the threat from natural disasters and pandemics looms large, we must invest more in building systems that can help save lives.

If our response mechanisms could be bolstered by digital systems in the form of early warning systems, we could work on more effective reconstruction. Fewer lives would be lost, and damage could be contained. By investing in digital platforms and creating a centralized data analytical system, we could help mitigate future risks as we build resilience.

Investing in digital technology is certainly the way forward and will also help create the building blocks necessary to addressing the pressing concerns of building resilience through risk mitigation. Digital technology can help the government, policy makers — and humanitarian organizations address shortfalls in risk management and address challenges before disasters strike.

Responding to these situations also opens up the opportunity to address gender disparities. Digital solutions provide a platform for us to take an inclusive approach as these solutions are developed to ensure both women’s needs, and concerns are also considered in risk mitigation plans.

Of course, digital innovations demand improving telecommunications infrastructure and improving internet access nationwide. Digital usage in Indonesia is among the highest in the world but developing programs to improve digital literacy — coupled with expanding connectivity — will give more people the opportunity to protect themselves and be more risk-aware. We have the technology; it’s time to make it work.

But we cannot leave anyone behind. We have seen the deepening inequalities that COVID-19 has exacerbated, and as we leapfrog technological advancements, such as those for disaster risk reduction, we cannot also widen the digital divide. We must ensure that those furthest behind also have access to the digital options emerging, particularly those that help mitigate disaster. We know that women and the poorest amongst us suffer hardest in disasters. They must be protected.

We need to foster greater coherence of disaster risk reduction and climate adaptation efforts; provide access to risk information and early warning systems; and strengthen preparedness and response measures. Digitization is one solution as we seek to mitigate the risks of climate change, economic instability and antibiotic resistance, among others.

Together, these efforts strengthen the resilience of Indonesia’s urban and rural communities and can help us all build forward better.

***

The writer is UNDP Indonesia deputy resident representative

Reportase : Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas Terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 Rumah Sakit se-Jabodetabek dan DIY

sc PSBB

Reportase Zoom Meeting

Presentase Duseminasi Hasil

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas Terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 Rumah Sakit se-Jabodetabek dan DIY

12 Oktober 2020

sc PSBB

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan hasil penelitian (kiri), pembahasan dari Dinkes DIY (tengah) dan Dinkes DKI (kanan)

PKMK – Yogya. Hasil penelitian ini dipaparkan oleh Gde Yulian Yogadhita, M.Epid, Apt dengan 3 orang pembahas yaitu dr. Darwito dari PERSI, dr. Fitri dari Dinkes DIY dan dr. Sulung dari Dinkes DKI. Regulasi terkait dengan COVID-19 oleh pemerintah DKI dan DIY, maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak diterbitkan terutama untuk mengatur pembatasan sosial baik itu pembatasan sosial skala besar (PSBB) maupun skala komunitas. Sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, sudah ada kebijakan pembatasan sosial di beberapa daerah, dan setelah PSBB semakin banyak aturan yang diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap regulasi dan pedoman yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Sebagian besar responden menyatakan ada informasi dari tokoh masyarakat, kelurahan/RT/RW kepada masyarakat mengenai pencegahan COVID-19.Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah DIY dan Jabodetabek mampu menekan tingkat kunjungan pasien periode Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Sehingga selama belum terjadi lonjakan kunjungan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) baik berupa memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.

Diskusi :

Sesi diskusi membahas 3 topik secara umum yaitu terkait gambaran PSBB di DKI, gambaran pembatasan di DIY dan terkait ketaatan terhadap kebijakan yang dibentuk. dr. Sulung menyatakan sepakat dengan hasil penelitian. Memang setelah 2 minggu pelaksanaan PSBB yang pertama di Jakarta, terjadi penurunan kasus. Dan selama PSBB berlangsung dilakukan pemetaan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan sebagai kesiapan jumlah pasien semakin banyak. Masyarakat yang dihadapi bukan hanya pekerja lokal, melainkan juga banyak masyarakat yang melakukan perjalanan luar kota untuk urusan pekerjaan. Peran seluruh fasyankes perlu untuk ditingkatkan. Mungkin yang menjadi perhatian ke depannya terkait penelitian ini adalah mengenali karakteristik responden. Misalnya responden yang berusia di atas 60 tahun mungkin tidak mengetahui adanya informasi lewat media sosial atau responden yang tinggal di perumahan elit mungkin tidak mengetahui adanya informasi dari kepala RT/RW setempat. Selanjutnya terkait dengan PSBB yang disampaikan oleh dr. Fitri, DIY memang tidak menerapkan PSBB namun terdapat regulasi terkait dengan pembatasan. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) COVID di DIY tidak hanya di tingkat provinsi namun sampai dengan tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Pembentukan satgas ini sangat efektif. Khususnya di desa dengan adanya satgas maka terbangun pemberdayaan masyarakat. Apabila ada kasus di desa maka terbentuk koordinasi di Satgas desa dengan puskesmas. Sehingga masyarakat bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di desa.

dr. Darwito menunjukkan gambaran terkait kebijakan PSBB, poin penting keberhasilkan kebijakan ini adalah ketaatan. Masyarakat banyak yang tidak taat disebabkan oleh factor keterbatasan pengetahuan, merasa tidak peduli dan belum menjadi prioritas hidup. Masyarakat merasa tidak peduli karena belum tersentuh dan bagi masyarakat ekonomi masih menjadi prioritas yang utama. Pengetahuan terkait COVID ini juga selalu berubah sehingga mitigasi juga berubah. Artinya komunikasi yang utama, bagaimana perubahan ini dapat disosialisaikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satu mitigasi yang sudah ada adalah dengan adanya peraturan dan pelaksanaan atas peraturan tersebut.

Narasumber menekankan kembali penelitian ini merupakan dokumentasi dari bagaimana PSBB bisa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan PSBB. Dinkes DIY sudah memanfaatkan waktu leg seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu waktu selama belum terjadi lonjakan, pada saat PSBB dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan. Dari awal pengembangan proposal sudah concern dengan juga pelayanan kesehatan untuk pasien non COVID-19. Ternyata sudah diakomodasi juga oleh Dinkes DKI, pasien non COVID-19 yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Penelitian tentang kebijakan bukan untuk membandingkan antara DKI dan DIY. Namun hanya mendokumentasikan bagaimana kebijakan pembatasan yang diterbitkan oleh pemenrintah lokal berdasarkan karakteristik daerahnya. Karakter masyarakat di DKI dan DIY berbeda, dari hasil penelitian ini terlihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI bersifat top down, sementara DIY bersifat bottom up. Strategi kebijakan ini sangat tepat, misalnya di DIY tidak PSBB karena peran tokoh masyarakat di komunitas lebih banyak dan lebih kuat.

Hasil penelitian ini mendapatkan apresiasi dari pihak eksternal dan harapannya ada penelitian lanjutan melihat kasus COVID-19 terus berkembang begitu juga dengan kebijakan dan teori terkai COVID-19. Penelitian dengan menggunakan data yang lebih banyak dan lebih melibatkan sektor lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menyarankan supaya ketaatan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembatasan sosial lebih ditingkatkan dan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 sebaiknya lebih melibatkan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah, petugas kesehatan dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Fasilitas kesehatan juga aktif dalam meningkatkan layanan kesehatan sebagai kesiapan kemungkinan menghadapi lonjakan pasien.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM