Hampir Selesai, Ini 7 Vaksin Covid-19 yang Masuk Uji Klinis 3

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Indonesia menyatakan ada 7 calon vaksin virus corona (Covid-19) di dunia yang sudah masuk dalam uji klinis tahap 3. Perlombaan untuk mendapatkan vaksin ini terus berlangsung dan belum mendapatkan pemenang.

Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan semua negara berlomba mengembangkan vaksin Covid-19 karena bisa menjadi salah satu cara melindungi masyarakat dunia.

“Saat ini ada 139 kandidat vaksin masuk dalam tahap pre klinis. Ada 25 kandidat berproses di uji klinis tahap 1, 17 kandidat uji klinis 2 dan ada 7 yang diuji klinis 3. Dan belum ada satupun yang sudah lulus uji,” ujar Wiku dalam konferensi pers, Kamis (6/8/2020).

Lebih rinci dia menjelaskan 7 kandidat vaksin yang telah masuk dalam uji klinis tahap 3 dikembangkan oleh:

1. Sinovac Biotech,
2. Wuhan Institute bersama Sinopharm,
3. Beijing Institute bersama Sinopharm,
4. BioNTech dan Fosun Pharma,
5. Universitas Oxford dan Astrazeneca,
6. Moderna bersama NIAID Amerika,
7. Murdoch Children’s Research Institute

“Uji klinis tahap 3 diberikan ke ribuan orang untuk memastikan keamanan dan efek samping yang jarang terjadi. Semua pihak di dunia berusaha mendapatkan vaksin yang efektif termasuk Indonesia. Kami berusaha keras agar dapat mendapatkan vaksin dalam jumlah besar,” ujarnya.

 

Waspada Kekeringan, BPBD Petakan Daerah Rawan Bencana

ZONA PRIANGAN –  Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kabupaten Sumedang,memetakan sejumlah wilayah di Kabupaten Sumedang yang rawan terjadi bencana kekeringan pada saat musim kemarau seperti saat ini, sehingga wilayah tersebut mendapat perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang.

Oleh karena itu pihak BPBD Kabupaten Sumedang, terus menghimpun dan memonitor daerah daerah yang rawan akan bencana kekeringan.

Dari laporan yang masuk ke pihak BPBD,ada 33 titik desa dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, dengan total warga yang bisa terdampak jumlahnya sekitar 8.441 jiwa.

Dari 10 kecamatan tersebut diantaranya, Kecamatan Ujung Jaya 7 desa, Tanjung Medar 4 desa, Jatigede 7 desa, Buah Dua 4 desa, Conggeang 2 desa, Cisitu 1 desa, Situraja 2 desa, Surian 3 desa, Sumedang Selatan 2 desa, dan Sumedang Utara 1 desa. 

Kepala BPBD Kabupaten Sumedang, Ayi Rusmana mengatakan, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak akhir Juli 2020 lalu memang sudah masuk musim kemarau.

“Jadi kami sudah menyiapkan antisipasi untuk mendeteksi dini wilayah yang rawan terjadi kekeringan saat musim kemarau itu bersama para camat,” ujar Ayi saat ditemui di kantornya, Rabu 4 Agustus 2020.

Menurutnya, bencana kekeringan di sejumlah wilayah yang rawan itu biasanya kekeringan dilahan pertanian dan krisis air bersih,akibat irigasi kering dan air dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) juga tidak mengalir.

“Untuk warga yang mengalami krisis air bersih itu biasanya yang langganan PDAM, dan sisanya karena mata air juga kering,” ujar, Ayi.

Maka dari itu selama terjadi bencana kekeringan pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, pihaknya bakal terus bekerjasama dengan PDAM dan Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang, dalam hal penanganan bencana kekeringan di daerah rawan bencana.

Baca Juga: Bantah Jual Diri, Hana Hanifah Mengaku Sedang Photoshoot, Deddy Corbuzier: Kok Ada Mucikari

“Untuk PDAM kami bekerjasama untuk menyediakan tanki air bersih, kalau dengan Dinas Pertanian, kami berkoordinasi untuk menangani lahan pertanian yang mengalami kekeringan,” ucap Ayi.

Sementara untuk saat ini, pihaknya masih terus melakukan pemantauan dan monitoring daerah mana saja yang sudah mengalami kekeringan, karena pada bulan Agustus ini memang sudah masuk pada musim kemarau.***

 

7.046 Keluarga Terdampak Banjir Bandang Bolaang Mongondow Selatan

Jakarta: Banjir dan longsor melanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, pada 24 Juli 2020 dan 31 Juli 2020. Sebanyak 22.655 jiwa terdampak, terdiri dari 7.046 keluarga.
 
“Bencana ini menelan satu korban jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, melalui keterangan pers, Selasa, 4 Agustus 2020.
 
Raditya mengungkap, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan menetapkan status tanggap darurat 14 hari akibat bencana tersebut. Status tanggap darurat berlaku dari 24 Juli hingga 6 Agustus 2020.

“Ini dilakukan untuk memudahkan akses penanganan darurat dalam merespons dua kejadian bencana di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan,” jelasnya.
 
Dia menerangkan, pada 24 Juli 2020 banjir merendam tujuh kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan pada 31 Juli 2020, banjir kembali menggenangi dan merusak permukiman.
 
“Longsor terjadi di beberapa titik yang menyebabkan distribusi logistik bantuan terhambat,” terangnya.
 
 
Pihaknya mengidentifikasi, sebanyak 64 rumah rusak berat dan 29 lainnya hanyut. Selain merusak permukiman, bencana banjir juga merusak beberapa jembatan, seperti jembatan Kombot Timur, Salongo 1, Salongo Besar, Bakida, Sinandaka dan Pakuku Jaya.
 
“Pemerintah daerah dan unsur-unsur terkait telah membentuk pos komando (posko) untuk melakukan respons darurat,” ucapnya.
 
Dia menuturkan, bantuan berupa makanan siap saji, air bersih dan bahan makanan telah disarlukan ke warga terdampak. Sementara itu, sebanyak tiga kecamatan terisolasi sehingga pendistribusian bantuan dilakukan melalui jalur perairan.
 
“Ketiga kecamatan tersebut yakni Helumo, Tomini dan Posigadan. Adapun kebutuhan yang diperlukan warga terdampak, antara lain makanan siap saji, perlengkapan dapur, kasur/tikar, selimut, tenda pengungsi, serta paket sandang,” bebernya.
 
Di samping itu, posko juga menurunkan ekskavator untuk membersihkan lumpur maupun material longsor pada ruas jalan penghubung antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bolaang Mongondow Selatan. Titik longsor terpantau di ruas Jalan Doloduo-Molibagu, Jalan Onggunoi-Pinolosian, Jalan Molibagu-Momalia longsor (desa Pinolantungan), Jalan Desa Tabilaa dan Jalan Molibagu (belakang kuburan Molibagu) dengan kondisi gorong-gorong ambruk sekitar 3 meter.
 
“Berdasarkan Analisis dan Prakiraan Hujan BMKG diprediksikan curah hujan di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus hingga Oktober berkisar dari 201 mm – hingga 400 mm. Masyarakat diimbau waspada dan siap siaga mengantisipi banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang,” ujarnya.
 

(LDS) 

Waspada Bencana Musim Kemarau, BPBD Sumedang Sudah Sangat Siap Bantu Warga

POTENSI BISNIS – Kepala BPBD Kabupaten Sumedang Ayi Rusmana menyebutkan pada musim kemarau ini, pihaknya coba mengupayakan untuk mengantisipasi terjadi kebakaran lahan dan kekurangan air bersih.

Begitupun seluruh wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat mulai mengantisipasi kekeringan.

Menurutnya, berdasarkan kejadian tahun lalu memang terdapat beberapa titik di kecamatan hingga desa, yang perlu diantisipasi sebab memiliki kerawanan cukup tinggi.

Sebagaimana dilansir Potensi-Bisnis.com dari laman prfmnews.pikiran-rakyat.com “Meski Belum Terjadi Kekeringan, BPBD Sumedang Sudah Sangat Siap Bantu Warga Jika Terjadi Kekeringan”. 

Untuk mengantisipasi bencana pada saat musim kemarau, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi lintas sektor. BPDB Sumedangsudah berkoordinasi dengan unsur kewilayahan di setiap kecamatan/desa, yaitu TNI, Polri, dan juga para relawan.

“Berdasarkan kejadian tahun lalu memang ada beberapa titik di kecamatan dan desa yang memang perlu diantisipasi karena memiliki kerawanan cukup tinggi baik itu terhadap risiko kebakaran ataupun kekurangan air bersih,” kata Ayi, pada saat on air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Kamis 6 Agustus 2020.

Di Sumedang, kata Ayi ada 10 kecamatan di sana yang sangat rawan terjadi kekeringan atau kekurangan air bersih. Namun demikian biasanya hanya sebagian kecil di 10 titik kecamatan tersebut yang mengalami kekurangan air.

“Biasanya itu di kecamatan-kecamatan yang sumber airnya kalau musim kemarau itu sangat kurang kaya Ujung Jaya, Tomo beberapa titik, Jatigede, Darmaraja, Situraja, Sumedang kota utara dan selatan, termasuk juga Surian dan juga termasuk Cimanggung dan Jatinangor beberapa titik dan beberapa kecamatan yang berbatasan dengan hutan,” paparnya.

Saat ini, kata Ayi, belum ada status darurat kekeringan di Kabupaten Sumedang.

“Meski belum ditetapkan status darurat, tapi tim kami sudah sangat siap siaga,” imbuhnya.***

Flood Risk Management Scheme ongoing in West Cumbria

The Environment Agency continues work on a Flood Risk Management Scheme in Egremont that consists of flood walls and embankments, which will create storage areas for flood water as well as helping to better protect a number of properties through flood resistance measures.

Stewart Mounsey, Cumbria’s Flood Risk Manager at the Environment Agency said:

“We have been working really closely with the community of Egremont from the start of the consultation process in order to help reduce the impact of flooding in the future. I would like to take this opportunity to thank all partners involved in this partnership project, it’s great to see this scheme progressing with construction ongoing.

We are looking forward to the completion of the Skirting Beck and Whangs Beck Flood Risk Management Scheme and the benefits this will bring to reduce flood risk.”

Following planning application approval from Copeland Borough Council in October 2019, the Environment Agency have completed works in the Croadalla Avenue area of the town. Other completed works consist of property level protection (PLP) to 43 properties in Croadalla Avenue and Church View. Culvert works have also commenced in this area with piling works completed. The scheme involves the creation of flood storage areas at West Lakes Academy and Falcon Club, Whangs Beck and How Bank, where some enabling works have started, in readiness for the main construction works.

Over the next weeks and months, works will continue to construct flood storage areas and pre-cast units will be installed over the piled wall at West Lakes Academy and the Falcon Club. Works will commence on habitat and recreational space for the community to enjoy, and approximately 800 trees will be planted.

Councillors from Copeland Borough Council visited the site on Monday 20th July 2020. Environment Agency project leads Graham Stanger and MBE Glyn Vaughan gave a tour of the scheme and discussed the various elements of the construction.

Pat Graham, Chief Executive of Copeland Council, said:

“We welcome the progress that is being made on this vitally important scheme for the town of Egremont.

“When the works are complete, it will make a significant and lasting difference to the community; many of whom have suffered the trauma that flooding brings over many years.

“It has been an outstanding collaborative effort from ourselves, the Environment Agency, Cumbria County Council, partners and the community to get to this point, and we look forward to seeing the scheme continue to progress towards completion next August.”

The help and cooperation of local residents, West Lakes Academy, Falcon Club, schools and nurseries has helped l this scheme come to fruition.. Thank you to the community of Egremont, and for our partners for their ongoing support and community spirit.

The PLA Is Mobilized for Flood Relief in Eastern China

Introduction

Throughout June and July, much of the People’s Republic of China (PRC) has experienced heavy rainfall from the annual late spring – early summer East Asian rainy season, a phenomenon sometimes called the “plum rain” (梅雨, meiyu). This year, the rainfall has brought severe flooding to vast areas of the central, eastern, and southern regions of the country—with the worst-affected regions including Jiangxi, Anhui, Hubei, and Hunan Provinces, as well as the municipality of Chongqing. Official PRC sources have cited this as China’s worst flooding in more than two decades: per state media coverage on July 17, “Since June, 141 people have died or are missing, 37.89 million have been affected and over 2,246,00 relocated due to floods in 27 provincial-level regions in China, including eastern Anhui and Jiangxi provinces” (CGTN, July 17).

Some of the worst flooding has been seen on the upper reaches of the Yangzi River, in what PRC state media has termed the “Yangzi 2020 Number Two Flood” (长江2020年第2号洪水, Changjiang 2020 Nian Dierhao Hongshui) (Xinhua, July 17). One particularly hard-hit region has been Poyang Lake (鄱阳湖, Poyang Hu) in northern Jiangxi Province. The area of the lake averages approximately 1,385 square miles, although its size varies considerably from year-to-year based on rainfall and other factors; in 2019 the lake’s size shrunk considerably due to drought, but this year’s heavy rains have brought it to its highest water levels ever (NASA, July 14). Per official PRC figures, “Poyang Lake, the country’s largest freshwater lake, saw its water level rise to 22.6 meters at 10 a.m. on [July 13], breaking the 22.52-meter record set in 1998” (CGTN, July 17). As of mid-July, fourteen flood levees in Poyang County had reportedly been breached (Xinhua, July 14).

Asserting the Party’s Leading Role in Disaster Relief Operations

Throughout the COVID-19 epidemic in Hubei Province, official PRC spokespersons and media outlets have taken great pains to depict the national-level authorities of the Chinese Communist Party (CCP) as directly engaged and concerned for the welfare of China’s common citizens—and in particular, to depict the party center as giving firm direction to local officials (China Brief, February 28). Similar messaging has accompanied the flood response effort, such as the reported admonitions made by Wang Yong (王勇), a PRC State Councilor and director of the State Flood Control and Drought Relief Headquarters, that local officials take “strict precautions against dike and reservoir breaches, torrential floods, [and] waterlogging,” and that they “properly relocate affected people and promptly allocate relief supplies to ensure basic living standards of people hit by floods” (Xinhua, July 14).

The CCP Politburo Standing Committee reportedly held a meeting on July 17, which was dedicated to the flooding crisis. As has become de rigueur for reporting on Politburo meetings, state media indicated that CCP General Secretary Xi Jinping “chaired the meeting and delivered an important speech” (主持会议并发表重要讲话, zhuchi huiyi bing fabiao zhongyao jianghua). Per this coverage, Xi stated that, since heavy rains and flooding commenced in June, “Under the resolute leadership of the party center [and] party committees at various levels… the People’s Liberation Army and People’s Armed Police have brought into action shock teams, [and] bravely fought with the unity of cadres and the masses” in providing flood and disaster relief to affected areas (China Youth Daily, July 17).

Mobilization of the PLA and PAP for Flood Control Operations

The People’s Liberation Army (PLA) has traditionally played a leading role in civil defense and disaster relief operations, in a dual sense: it possesses manpower, logistical, and medical resources unmatched elsewhere in Chinese society, and its role as the “Party’s army” also makes it a potent propaganda tool for the CCP amid domestic crisis situations. The PLA was front-and-center in relief efforts for this year’s COVID-19 epidemic in Hubei Province, where it played major roles in providing augmentation medical personnel and logistical support to civilian hospitals, as well as staffing new medical facilities rapidly constructed for coronavirus patients (China Brief, April 13).

The response to this summer’s floods have been no exception. As of July 15, state media indicated that 29,000 troops from the PLA and the People’s Armed Police (PAP), as well as 5,000 militia personnel, had been dispatched to “fight on the anti-flooding front lines” by reinforcing dikes, plugging levee breaches, and providing medical services. PLA Ground Force components under the Eastern Theater Command (东部战区, Dongbu Zhanqu) have had a particularly prominent role in these efforts, with the 71st, 72nd, and 73rd PLA Group Armies all receiving specific mention in state media coverage. For example, in mid-July the PLA Daily stated that:

A certain brigade of the 71st Group Army quickly assembled more than 1000 officers and men, and by motorized transport hurried to Anqing [安庆] City to throw themselves into relief operations. After receiving the mission, a certain brigade of the 73rd Group Army promptly activated its emergency plan, dispatching 3,700 officers and men hundreds of kilometers across provincial boundaries at top speed, rushing to the rescue of the Yugan [余干] region of Jiangxi. The Wuxi [无锡] Joint Logistics Center transferred 160 personnel from the Eastern Theater General Hospital, the Number 901 Hospital, and the Number 908 Hospital… sending them to Jiangxi and Anhui to join rescue and relief work (Peng Pai News, July 15).

Such statements also hint at one of the less obvious advantages that such deployments hold for the PLA:  the improvement of its own logistical and mobilization capabilities to function in wartime environments. Improving transport and logistical capabilities across longer distances has become a focus of many recent PLA exercises, on both land and sea (China Brief, January 29; China Brief, April 13). Furthermore, the recent COVID-19 relief effort in Hubei Province provided the PLA with the opportunity to demonstrate previously untested logistical capabilities, such as the use of newer-model PLA Air Force heavy transport aircraft for the rapid movement of personnel and supplies (China Brief, April 13). Many of the skill sets needed for peacetime disaster relief overlap with those needed for logistical and civil defense operations in wartime.

Conclusion

Response to natural disasters has long been a focus of the senior leadership of the Chinese Communist Party (CCP)—and particularly in the era of CCP General Secretary Xi Jinping, active efforts have been made to leverage the propaganda value of disaster relief to build both the party’s image and the cult of personality around Xi. The image of Xi and some other CCP senior officials may have taken a hit during the course of the COVID-19 epidemic (China Brief, February 13), but the flooding response effort has offered another opportunity for the CCP to seize proactive control of the narratives surrounding the state response to natural disasters. The PLA, as the armed branch of the CCP, may be expected to continue its vanguard role in disaster relief operations—both in terms of presence on the ground, as well as its propaganda value for the CCP in demonstrating the “unity of cadres and the masses.”

John Dotson is the editor of China Brief. For any comments, queries, or submissions, feel free to reach out to him at: [email protected].

Read-the-07-29-2020-CB-Issue-in-PDF.pdf

Flood Peak Moves Along China’s Yangtze River, as Water Reaches Dangerous Levels

The third peak of this year’s flooding season in China from heavy rainfall arrived on July 28 at the midstream region of the Yangtze River, which is nearly 4,000 miles long and runs across central and eastern parts of the country.

Water levels in Hunan Province’s Yueyang city rose above the alert level, meaning an embankment breach could occur at any time, officials said.

Meanwhile, China’s largest lakes, the Dongting and Poyang, which are in the Yangtze River’s drainage area, and the 620-mile-long Huai River, have been above the alert stage for days.

While large swaths of the country have experienced historic flooding since early June, the regime’s top officials have been conspicuously absent. No high-level official has yet visited the disaster areas, as their predecessors did to put a positive spin of the government’s disaster relief efforts.

Officials warned on July 29 that heavy rain would hit northern China and might spark heavy flooding by the Hai, Yellow, and Songhuajiang rivers. Since northern China doesn’t typically experience flooding, residents of northern and northeastern China, especially those living in the drainage areas of the Yellow and Huai rivers, were asked by authorities to make emergency preparations in case of a disaster.

As of July 29, authorities said that millions from 27 Chinese provinces have been affected by flooding since June, including 158 people dead or missing, while 3.76 million people have been left homeless.

In recent weeks, authorities in some parts of central China discharged excess rainwater accumulating in rivers and reservoirs into rural areas, in order to protect cities from being inundated by floodwaters—often without giving advance notice, locals told The Epoch Times.

In such cases, it’s difficult to assess the true damage and number of casualties.

The emergency response ministry also hosted a seminar on July 29, urging local governments in the Yangtze and Huai river drainage areas to ensure the safety of local dams.

After heavy water intake for weeks, “the dams face the perils of landslides, caving in, water rushing out of pipes, and collapse.”

To ensure their structural integrity, the ministry instructed governments to arrange for people to patrol the dams 24 hours a day.

Yangtze River

At 8 p.m. on July 27, the third peak of flooding arrived at China’s largest hydroelectric project, the Three Gorges Dam. Since then, the water level of the Three Gorges Reservoir has been rising, according to state-run newspaper Changjiang Daily.

By late on July 29, the peak of the flooding passed the area of the dam, and moved to the midstream region of the Yangtze. With that, the metropolis of Chongqing, located upstream, announced that ships could operate again, after the city had banned all ships from the river on July 26 due to rising water levels.

While Wuhan, the capital of Hubei Province and located midstream of the Yangtze, reported higher river levels, the peak of flooding hadn’t arrived as of late July 29.

Meanwhile, a surge in water level on the Han River, which drains into the Yangtze in Wuhan, could cause the Yangtze to overflow there, the Yangtze River commission within the Water Resources Ministry said.

China’s National Meteorological Center is forecasting that the Yangtze River’s upstream region in Sichuan Province, as well as the river’s midstream in Hunan and Jiangxi provinces, would be hit by heavy rainfall again in the next 24 hours.

The center then issued an alert that eastern and southern Sichuan, southwestern Jiangxi, and southeastern Hunan could be faced with mudslides.

With the rivers located both midstream and downstream of the Yangtze reporting that they have topped alert levels, additional heavy rain and a third peak of flooding could leave these areas susceptible to severe flooding.

China floods affect 54.8 million people, inflict US$20 billion in losses

TAIPEI (Taiwan News) — The massive floods which have ravaged China over the past two months have inflicted a heavy toll on the communist country in terms of damages to property and direct economic losses, with the vaunted Three Gorges Dam seemingly inadequate in reducing these effects and the death toll remaining suspiciously low.

After two months of torrential rains and tremendous flooding across the Yangtze River, Yellow River, and Huai River, China’s state-run media mouthpiece Xinhua on Wednesday (July 29) cited the Ministry of Emergency Management as saying that the “rain-triggered floods” have affected 54.8 million people in 27 provincial-level regions as of Tuesday (July 28). Despite the vast scale of the disaster across China over two months, the government is reporting a miraculously low 158 dead or missing.

Xinhua says that 3.76 million people have been evacuated from flood-ravaged areas. Amid the onslaught, 41,000 homes have collapsed and 368,000 have been damaged.

A total of 5.283 hectares of farmland has been damaged and direct economic losses have climbed to 144.43 billion Chinese yuan (about 20.66 billion U.S. dollars). Compared with the average over the same period in the past five years, the number of people affected by floods this year has increased by 23.4 percent, the number of evacuations has increased by 36.7 percent, and direct economic losses have increased by 13.8%.

Suspiciously, the number of dead and missing persons has decreased by 53.9 percent and the number of collapsed houses has dropped by 68.4 percent. Given that this year’s floods have not only surpassed anything seen in the past five years but also since 1998 and beyond, it is odd that the number of deaths and collapsed homes would actually decrease, possibly indicating undercounting by officials.

Although it is predicted that the heavy rainfall in the middle and lower reaches of the Yangtze River will ease on Wednesday, the official Weibo page of China’s Ministry of Emergency Management (MEM) stated that the government has decided to maintain the secondary flood control response on the Yangtze and Huaihe Rivers as well as required key areas to the north so as to strengthen the implementation of flood prevention.

On Sunday (July 26), China’s state-run mouthpiece Xinhua announced that the “No. 3 Flood” of the year had been declared for the embattled Three Gorges Dam that day. By 2 p.m., the dam’s reservoir recorded an inflow of 50,000 cubic meters per second, and it is expected to peak at 60,000 cubic meters per second by Tuesday, according to China’s Ministry of Water Resources.

By 8 a.m. on Tuesday, the flood passed through the Three Gorges Reservoir area and was advancing to the middle and lower reaches. The main channel of the middle and lower reaches of the Yangtze River was still maintaining a high water level.

Although the water level of the main channel of the middle and upper reaches of the Huai River is slowly decreasing, it has exceeded the warning level for an extended period of time. As of Wednesday, the water level of the middle and lower reaches of the Yangtze River below the city of Shishou in Hubei Province and the Poyang and Dongting Lakes continues to exceed the warning level.

It is expected that heavy rains and floods may occur in the Yellow River basin at any time after the rain belt moves north on Wednesday. According to The Beijing News, after the rain belt moves north on Wednesday, heavy rainfall will occur in the Huanghuai region, North China, and Northeast China, and heavy floods may occur in the Hai River, Yellow River, and Songliao rivers.

Banjir di Aceh Barat Meluas Hingga ke 11 Kecamatan, Warga Butuh Bantuan Makanan

ACEH BARAT – Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat meluas. Sebelumnya hanya mengepung tujuh kecamatan, namun sekarang sudah merendam 11 kecamatan.

Kecamatan terdampak banjir antara lain Johan Pahlawan, Kaway XVI, Meureubo, Woyla Timur, Arongan Lambalek, Pante Seureumen, Sungai Mas, Bubon, Woyla Barat, Samatiga, dan Woyla.

Hingga Rabu (29/7/2020) siang, banjir meluas ke 11 kecamatan. Selain merendam ribuan rumah warga, air banjir juga melumpuhkan jalan lintas provinsi.

Salah satu titik terparah terdampak banjir ada di jalan utama menuju Kota Meulaboh. Jalur tersebut terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi.

Para pengguna jalan kesulitan melintas akibat ketinggian air mencapai 30-60 cm. Warga yang nekat menerobos genangan air, akhirnya kendaraannya mogok.

Sementara ribuan rumah warga terendam air banjir dengan ketinggian hampir satu meter. Sebagian warga masih mencoba bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga dan menyelamatkan harta bendanya.

Salah satu korban banjir, Riska mengatakan sejak Selasa (28/7/2020) rumahnya sudah terendam banjir. Untuk itu ia membutuhkan bantuan makanan.

“Yang dibutuhkan bahan makan, karena persediaan di rumah sudah sangat menipis,” tuturnya.

Salah satu relawan di lokasi, Rusli menyebutkan rumah warga yang paling parah terendam banjir ada di wilayah Desa Blangberandang.

“Warganya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di masjid, sambil menunggu datangnya bantuan,” tuturnya.

(abp)

Ratusan orang mengungsi karena banjir di Kota Gorontalo

Suka Makmue: Sebanyak 23 desa (gampong) yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, hingga Rabu, 29 Juli 2020 masih terendam banjir. Ketingian air antara 30 – 80 sentimeter.
 
Dampak dari banjir tersebut, akses transportasi masyarakat di lintasan Meulaboh-Blangpidie di kawasan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, lumpuh karena direndam banjir.
 
“Kami masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap lokasi yang terendam banjir, sambil menyalurkan bantuan masa panik kepada masyarakat yang terdampak,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Mistar, Rabu, 29 Juli 2020, melansir Antara.

Sebaran banjir di lima kecamatan di Kabupaten Nagan Raya di antaranya di Kecamatan Tripa Makmur meliputi delapan desa terdiri dari Desa Ujong Krueng, Neubok Yee PP, Neubok Yee PK, Pasie Keubeu Dom, Lueng Keubeu Jagat, Drien Tujoh, Babah Lueng serta Kuala Tripa.
 
 
Sedangkan di Kecamatan Darul Makmur banjir juga merendam tujug desa seperti Desa Alue Bilie, Pulo Kruet, Alue Kuyun, Sumber Bakti, Kuta Trieng, Alue Bateung Broek, serta Alue Briyeung.
 
Sementara di Kecamatan Tadu Raya meliputi Desa Alue Siron dan Alue Bata, . Di Kecamatan Kuala meliputi Desa Lawa Batu dan Desa Jogja, Kecamatan Kuala Pesisir meliputi Desa Padang Rubek dan Desa Langkak.
 
Kemudian di Kecamatan Seunagan, banjir juga merendam dua desa masing-masing Desa Alue Buloh dan Desa Krueng Mangkom.
Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan satu unit abutmen jembatan rusak di Desa Alue Buloh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.
 
Pihaknya masih terus melakukan pendataan terhadap korban banjir, melakukan evakuasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan penyerahan bantuan.
 
“Untuk sementara beberapa wilayah seperti Kecamatan Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, dan Seungan air sudah mulai surut dan akan terus kami pantau perkembangannya,” tukasnya.