JAKARTA, KOMPAS.com – Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta menembus angka 13.069 pasien per Rabu (8/7/2020) kemarin. Artinya bertambah 344 pasien dibandingkan data terakhir pada Selasa (7/7/2020).
Tambahan jumlah pasien positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir itu merupakan tambahan kasus tertinggi sejak munculnya kasus pertama di Ibu Kota, pada 3 Maret 2020.
Informasi itu dapat terlihat dari grafik kasus harian positif Covid-19 di Jakarta pada situs web corona.jakarta.go.id.
Dengan demikian, tambahan kasus positif Covid-19 pada Rabu kemarin, melampaui puncak kasus di Jakarta yang terjadi 5 Juli 2020.
Saat itu, tercatat penambahan kasus sebanyak 256 pasien yang dilaporkan positif terinfeksi virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2).
Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti melalui keterangan tertulis, dari 13.069 pasien positif Covid-19 pada Rabu kemarin, tercatat 8.424 pasien telah dinyatakan sembuh.
Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dunia berjumlah 667 orang.
“Kemudian sampai dengan hari ini kami laporkan, 417 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.561 orang melakukan self isolation di rumah,” jelas Widyastuti, Rabu.
Tren penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta memang menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir, khususnya sejak perpanjangan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 3 Juli 2020.
Pada hari terakhir PSBB transisi, yakni Kamis (2/7/2020), tercatat ada penambahan 198 kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota.
Jumlah kasus baru sempat menurun pada Jumat (3/7/2020) dengan tambahan 144 kasus.
Kemudian, pada Sabtu (4/7/2020) jumlah penambahan kasus kembali meningkat menjadi 215 kasus baru positif Covid-19 di Jakarta.
Selanjutnya, pada Minggu (5/7/2020), jumlah kasus baru Covid-19 adalah 256 kasus.
Jumlah kasus baru sempat menurun lagi pada Senin (6/7/2020) dibandingkan hari sebelumnya, yakni 231 kasus.
Jumlah kasus baru kembali menurun pada Selasa (7/7/2020) dengan penambahan 199 kasus.
Penjelasan Dinkes
Widyastuti menjelaskan alasan lonjakan tambahan kasus baru positif Covid-19 di Ibu Kota, Rabu kemarin.
Menurut Widyastuti, penambahan kasus disebabkan adanya jumlah WNI yang baru tiba di Indonesia dan transit di Jakarta.
Tercatat 51 orang dari total penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta pada Rabu kemarin merupakan WNI yang baru kembali dari luar negeri.
“Warga Negara Indonesia yang baru kembali dari luar negeri beralamat tinggal dari berbagai provinsi, namun untuk sementara transit dan menjalani isolasi di Jakarta sebanyak 51 orang,” kata Widyastuti.
Sementara itu, sebanyak 36 orang dari total penambahan kasus merupakan laporan kasus akumulasi dalam satu bulan terakhir yang baru dilaporkan dari salah satu Laboratorium Rumah Sakit.
Sisanya, yakni 257 orang merupakan penemuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing maupun active case finding.
Perpanjangan PSBB Transisi dan Imbauan Anies
Adapun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga 14 hari ke depan hingga 16 Juli 2020.
PSBB transisi awalnya berakhir pada tanggal 2 Juli 2020.
Pada perpanjangan PSBB transisi, Pemprov DKI menghapuskan sistem ganjil genap di pasar serta menerjunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk memantau aktivitas di pasar.
Di samping itu, Pemprov DKI juga mengizinkan sektor hiburan dan rekreasi yang terdiri dari pemutaran film (bioskop), produksi film, dan penyelenggaraan pertunjukan atau nobar di ruang terbuka beroperasi pada 6-16 Juli 2020.
Pelaksanaan pertemuan atau kegiatan secara outdoor dan indoor juga diizinkan beroperasi pada periode tersebut.
Gelanggang rekreasi dan olahraga eperti lapangan golf, pusat kebugaran jasmani, gelanggang bola gelindingan atau bowling, seluncur atau ice skating, pusat kebugaran, dan rumah biliar atau bola sodok juga diperbolehkan beroperasi pada 12 sampai 16 Juli 2020.
Kendati demikian, selama masa PSBB transisi sebelumnya, Anies menyampaikan tingkat kedisiplinan warga terhadap penerapan protokol kesehatan masih rendah.
Oleh karena itu, dia mengimbau warga tetap rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan saling menjaga jarak selama beraktivitas pada masa perpanjangan PSBB transisi.
BOGOR, AYOBOGOR.COM — Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya merampungkan pembangunan hunian sementara yang diperuntukkan bagi korban bencana alan banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sukajaya. Secara keseluruhan terdapat 1.753 huntara yang telah diresmikan.
“Pembangunan Huntara ini sedianya ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri yang lalu, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, rencananya pun mengalami penyesuaian,” kata Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dalam sambutannya di Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (6/7).
Ade merinci, jumlah itu tak secara keseluruhan berada di Kecamatan Sukajaya. Untuk Sukajaya, lanjut Ade, terdapat sebanyak 1.713 unit huntara dan 40 unit lainnya berada di Kecamatan Leuwisadeng.
Pada awal tahun 2020, banjir dan tanah longsor menerjang wilayah Bogor Barat di Kabupaten Bogor. Di antaranya Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg hingga Jasinga.
Ade menjelaskan, tak semua kecamatan di wilayah Bogor Barat yang dibuatkan huntara berukuran 6×3 meter seharga Rp 11 juta per unit. Pasalnya, sebagaian warga kecamatan lain yang terdampak bencana meminta untuk langsung dibuatkan hunian tetap (huntap).
“Untuk masyarakat yang terdampak bencana di Kecamatan Nanggung sebanyak 852 Kepala Keluarga (KK) dan Kecamatan Cigudeg 262 KK meminta langsung untuk dibuatkan hunian tetap,” urai Ade.
Sementara untuk pembangunan huntap, lanjut Ade, saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan hasil rekomendasi kajian Geologi, Ade mengatakan, telah ada daerah yang akan dibangunkan huntap yakni, Desa Sukaraksa dan Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg serta Desa Urug, Kecamatan Sukajaya.
“Sedangkan, khusus untuk Kecamatan Nanggung direncanakan akan dibangun huntap di 7 titik yang saat ini masih menunggu hasil rekomendasi dari kajian tim Geologi mengenai kelayakan dibangunnya huntap,” jelasnya.
Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Ade juga menyerahkan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kemensos per jiwa sebesar Rp 10 ribu selama satu bulan dengan total 3,7 miliar. Bantuan itu, diberikan kepada sekitar 12.403 masyarakat yang terdampak bencana.
Adapun rinciannya, yakni, Kecamatan Nanggung sebanyak 3.170 jiwa, Kecamatan Cigudeg sebanyak 2.051 jiwa, Kecamatan Sukajaya sebanyak 7.106 jiwa dan kecamatan Jasinga 76 jiwa. “Jadup diberikan hingga huntap selesai dibangun,” jelas Ade.
Juliari P Batubara menjelaskan, telah meminta Ade Yasin untuk memetakan wilayah yang rawan bencana. Juliari menyebut, wilayah yang rawan longsor perlu dipertimbangkan untuk direlokasi. Apalagi, kata dia, Kabupeten Bogor begitu luas dengan 40 kecamatan.
“Ini nitip pesan ke bupati, perlu dilihat lagi lah. Daerah-daerah yang masih dihuni tapi rawan ini perlu dipertimbangkan apakah permukimannya dipindahkan. Karena nantinya kalo ada bencana kan kena lagi,” kata Juliari.
Lebih lanjut, Juliari menjanjikan, akan berupaya untuk membantu melakukan antisipasi. Sebab, menurut dia, setiap tahunya pasti ada bencana. “Nah, di RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024 masuk dalam prioritas nasional, nantinya bahwa bagaimana kita lebih paham bencana alam,” jelasnya.
Pembangunan huntara menang melibatkan anggota TNI sejak 20 Mei 2020. Sementara, pihak kecamatan membantu untuk melakukan pendataan penduduk.
Danrem 061/Suryakencana Bogor, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Agus Subianto menjelaskan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pembangunan huntara meskipun dimasa pandemi Covid-19. Karena itu, dia meminta, agar masyarakat yang menempati dapat menjaga huntara tersebut.
Lebih lanjut, Agus mengatakan akan kembali mengerahkan personel untuk membantu membangun huntap. Namun, dia mengatakan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut yang saat ini masih terus dikoordinasikan dengan Pemkab Bogor dan Kementrian PUPR mengenai waktu pelaksanaan pembangunannya. “Kita sudah koordinasikan, setelah ini kita akan membangun huntap jika memang sudah ada instruksi,” jelas Agus.
Harianjogja.com, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi di masa pandemi Covid-19. Namun sejauh ini, kondisi Merapi masih berstatus waspada.
“Pemkab tetap menyiapkan skenario mitigasi bencana erupsi Merapi,” kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sleman Shavitri Nurmala Dewi, Rabu (8/7/2020).
Hanya saja saat ini Pemkab masih fokus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyebaran bencana non alam, Covid-19. Skenario mitigasi bencana erupsi Merapi juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pemkab.
Hanya saja, kata Kepala Dinkes Sleman Joko Hastaryo, selama masa pandemi Corona ini penanganan bencana Merapi nanti tetap memerhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. “Prinsipnya mitigasi bencana Merapi tetap sama seperti antisipasi bencana gunung Merapi selama ini. Hanya ditambah penerapan secara ketat protokol kesehatan,” kata Joko.
Dalam konteks penanganan pengungsi nanti, katanya, baik warga maupun petugas yang melakukan evakuasi tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Prinsip cita mas jajar atau cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker dalam melakukan penanggulangan bencana erupsi Merapi tetap dilakukan,” ujar Joko.
Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengaku jika sampai saat ini surat dari BNPB terkait peringatan dini bencana Merapi belum diterima dari BPBD DIY. Meskipun begitu, BPBD Sleman memastikan jika jalur-jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi saat ini dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk evakuasi.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman Makwan mengatakan jika sampai saat ini jalur evakuasi masih terpelihara dengan baik karena warga juga memiliki kesadaran untuk menjaga akses jalan tersebut. “Secara umum kondisi jalur evakuasi baik. Kami tetap melakukan pengecekan dan mengevaluasinya,” kata Makwan.
Dia menjelaskan, ada beberapa jalur evakuasi yang disiapkan untuk mengevakuasi warga di lereng Merapi. Selain di Cangkringan, jalur evakuasi juga berada di wilayah Pakem dan Turi. Selama ini, jalur evakuasi tersebut juga dimanfaatkan oleh mobilitas warga.
“Kalau ada jalur evakuasi yang rusak masih ada waktu diperbaiki. Sampai saat ini aktivitas Merapi masih aman,” katanya.
Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Program Desa Saudara (Sister Village) bisa menjadi percontohan di tingkat nasional dalam penanganan dan pengurangan risiko berbagai bencana alam.
“Desa Saudara dalam penanganan bencana ini keren, apalagi melibatkan dua kabupaten. Ini bisa dijadikan percontohan nasional, jadi urusan bencana itu tidak ada urusan dengan suku agama ras golongan ataupun kesukuan,” kata Ganjar saat mengunjungi Desa Tlogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Rabu. Desa Saudara atau Sister Village yang terdiri dari dua desa itu mempunyai fungsi jika salah satu desa tersebut mengalami bencana alam, maka desa yang satunya menjadi tujuan pengungsian sehingga bisa mengurangi risiko bencana maupun jumlah korban.
Desa Tlogolele sendiri mempunyai dua Desa Saudara yakni Desa Klakah, Kecamatan Selo, Boyolali, dan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
Menurut Ganjar, cara kerja sama pada Desa Saudara itu menunjukkan rasa persatuan dan ke-Indonesiaan-nya, serta nilai-nilai yang dipraktikkan warga Desa Tlogolele itu harus dijaga dan ditularkan ke berbagai pihak.
Langkah selanjutnya, Ganjar kini telah menyiapkan untuk membantu warga Desa Tlogolele berlatih evakuasi sebagai cara pengurangan risiko bencana.
“Kalau di negara maju mereka latihan dua kali satu tahun, nah kita satu kali setahun saja sudah bagus. Ini kita siaga Merapi seperti ini masyarakat bisa sadar betul. Termasuk ternaknya. Saya terima kasih perangkat desa dan kecamatannya bagus. Tadi juga tanya kepada warga bagaimana takut tidak, tidak Pak. Sudah biasa,” ujarnya.
LANGSA – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa menggelar rapat koordinaasi (Rakor) penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2020-2022. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dibuka oleh Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM di Hotel Harmoni Langsa, Rabu (8/7).
Marzuki Hamid mengatakan kawasan rawan bencana alam di daerah agar dapat dimasukkan ke dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2020-2022. Dia meminta SKPK terkait dapat memetakan wilayah yang berpotensi bencana banjir, kebakaran, dan kekeringan.
“Peta wilayah bencana yang ada di daerah termasuk di Kota Langsa ini harus dimasukkan dalam penyusunan rencana PRB tahun 2020-2022,” ujarnya. Marzuki Hamid menambahkan, untuk penyusunan RPB ini harus dilakukan dengan cermat, melibatkan seluruh pihak terkait supaya dapat diusulkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Kota Langsa. Dia menilai dalam mengatasi bencana selama ini sering terjadi terjadi kepanikan, mungkin masih kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan RPB dalam bekerja, baik dari personil penanggulangan bencana itu sendiri maupun masyarakat yang terkena musibah.
“Mudah-mudahan darui hasil rakor yang dilaksanakan oleh BPBA ini dapat melahirkan SOP dan RPB yang tepat, cepat dan terukur,” pungkas Wakil Wali Kota.
Sedangkan Kasi Kesiap Siagaan BPBA,Fazli SKM Mkes menyebutkan rakor ini untuk memberikan panduan memadai bagi Pemko Langsa, dalam hal kegiatan penanggulangan bencana. Menurut Fazli, untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana harus difokuskan pada indikator penilaian kapasitas daerah tersebut. Dia menambahkan juga harus parameter risiko bencana dasar yang jelas dan terukur, serta melindungi masyarakat di seluruh wilayah ini dari bencana.(hbl)
Training of Trainer (TOT) PSC 119 Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah dalam Penanganan Kasus Emergensi
Yogyakarta, 24-25 Juni 2020
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Peran PSC dalam sistem EMS”
TOT PSC 119 Dinkes Provinsi Sulteng dilaksanakan berdasarkan pembelajaran table top exercises (TTX) dokumen perencanaan penanggulangan bencana Dinkes Provinsi Sulteng yang dilaksanakan pada Februari 2020. TOT ini bertujuan untuk menguatkan untuk menguatkan peran fungsi PSC 119 dan tim unit P2KT dalam penanganan kasus emergensi mulai dari penerimaan informasi, alur komunikasi, sistem koordinasi dan pengetahuan tentang kasus emergensi. Jumlah peserta yang mengikuti dan tercatat registrasi via webinar sebanyak 52 titik yang berasal dari PSC 119 Dinkes Prov. Sulteng, PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng, PSC 119 Dinkes Kab. Poso Sulteng, PSC 119 Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una Sulteng dan PSC 119 Dinkes Kabupaten Banggai, Sulteng.
Rabu, 24 Juni 2020
Pada sesi pembukaan PKMK FK – KMK UGM diwakilkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes menyampaikan bahwa konsep dan sistem operasi PSC 119 harus kuat. Tim PSC 119 menjadi garda terdepan dan terpercaya bagi masyarakat ketika membutuhkan informasi pertolongan. Kepala UPT P2KT menginformasikan PSC 119 awalnya sudah ada dengan sebutan Sulteng Emergency Service 119 tahun 2012 dibawahi bidang pelayanan kesehatan Dinkes. Kemudian terus berkembang dan berinovasi hingga tahun 2019 disebut PSC 119 dibawahi bidang UPT P2KT Dinkes. Kendala yang sering dihadapi adalah SOP belum selesai sesuai kebutuhan, meskipun sebenarnya operasi PSC 199 ini sudah berjalan sesuai prosedur.
Selanjutnya pemaparan materi pertama tentang Peran Public Safety Center (PSC) sebagai ujung tombak sistem Emergency Medical Service (EMS) di Indonesia oleh dr. Ali Haedar, Sp.EM. Pemateri menekankan bahwa PSC merupakan ujung tombak sistem ECS. Sebagai upaya pertama, EMS memberikan perawatan di tempat kejadian dan jika dianggap perlu mereka ditugaskan untuk mengantar pasien ke fasilitas perawatan berikutnya. Sistem EMS di Indonesia adalah Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan National Command Center (NCC) sebagai pusat call center dan PSC sebagai penyedia layanan ambulans. EMS berperan untuk meminimalkan outcome yang buruk, mortalitas dan mobiditas jangka panjang. Terdapat 15 komponen esensial EMS yang penting dikuasai dan dimiliki oleh PSC untuk bisa beroperasi dengan baik. Beberapa komponen tersebut diantaranya adalah personel, pelatihan, komunikasi, transportasi, fasilitas, unit perawatan lanjutan, public safety agency, partisipasi masyarakat, akses mendapatkan perawatam, dan seterusnya.
Pemaparan materi kedua tentang Pedoman Teknis Ambulan disampaikan oleh Sutono, S.Kp, M.Sc, M.Kep. Penggunaan ambulans untuk memberikan pertolongan pasien gawat darurat pra fasilitas pelayanan kesehatan. PSC 119 umumnya memiliki jenis ambulans darat. Ambulans tersebut digunakan untuk pengangkutan pasien gawat darurat dari lokasi kejadian (pra fasyankes) ke fasilitas pelayanan kesehatan (transfer primer). Jenis ambulans ini ada 3 yaitu ambulans darat, ambulans air, dan ambulans undara dimana masing – masing ambulans tersebut memiliki spesifikasi interior dan eksterior yang berbeda. Hal yang paling penting adalah ambulans semestinya berisi peralatan lengkap sesuai standar dan terorganisir secara efisien dengan komunikasi dan teknologi yang dapat membawa kelengkapan medis yang dibutuhkan, personel dan tindakan advanced life support ke lokasi kejadian darurat.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan Materi Manajemen Informasi dan Alur Komunikasi”
Pemaparan materi ketiga tentang Manajemen Informasi dan Alur Komunikasi oleh Apt. Gede Yulian Yogadhita, M.Epid. Komunikasi penyampaian informasi harus mencakup 5W + 1H (apa, siapa, kenapa, kapan, dimana, dan bagaimana) dalam manajemen situasi gawat darurat. PSC 119 penting untuk menyiapkan pedoman komunikasi dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) eksternal dan internal. SPO eksternal ini untuk mengakses masyarakat dan fasilitas kesehatan sementara SPO internal ini bisa berupa pengaturan operasi ambulans. Keberhasilan penyelenggaraan SPGDT tergantung dari keberhasilan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi gawat darurat yang harus saling terintegrasi satu sama lain.
Diskusi
Pada sesi diskusi ini peserta menyampaikan kondisi PSC 119. PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng masih baru dan setiap hari belum tentu masuk panggilan. Kemudian yang penting dipersiapkan sekarang adalah protokol khususnya dalam pengoperasian ambulans. Misalnya kapan petugas ambulans menghubungi medical director, pengaturan ke faskes terdekat dan sebagainya. PSC 119 Dinkes Provinsi Sulteng menyampaikan kendala mereka adalah koordinasi belum maksimal. Jika ada kecelakaan dan menghubungi PSC 119, hal yang dilakukan adalah triase, kemudian mengantarkan pasien ke RS terdekat. Koordinasi untuk respon cepat antara PSC 119 dengan rumah sakit yang penting untuk ditingkatkan.
Kamis, 25 Juni 2020
Hari kedua adalah pengembangan skenario. Fasilitator menyampaikan 2 kasus skenario yang dibahas oleh peserta. Peserta diberi waktu 10 – 15 menit untuk membahas kasus.
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian hasil diskusi kasus dari PSC 119 Dinkes Kab. Tolitoli Sulteng”
Kasus 1: Situasi sore hari di waktu yang hampir bersamaan ada lima telepon masuk dari lima lokasi berbeda, dua kejadian kecelakaan lalu lintas di sekitar alun alun, serangan jantung di bandara, luka bakar di perumahan penduduk dan sesak nafas di perkantoran. Peserta mendiskusikan bagaimana call center memanage lima panggilan ini dan protokol/ algoritma apa yang disiapkan PSC untuk situasi ini.
Kasus 2 : Pada telepon yang menginformasikan kejadian serangan jantung di bandara, setelah diverifikasi Call Center, ternyata korban baru saja melakukan perjalanan dari daerah zona merah COVID-19 sementara di sekitar TKP ada tenaga medis (perawat tapi bekerja sebagai teller di bank). Peserta mendiskusikan bagaimana PSC memandu penelpon untuk mengusahakan pertolongan sementara sambil menunggu ambulan atau tenaga medis yang diterjunkan ke lapangan, sesuai dengan informasi yang diberikan narasumber. Kemudian protokol kesehatan apa saja yang diterapkan, baik oleh petugas maupun oleh masyarakat (dipandu via telepon).
Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya merencanakan membangun pusat-pusat penanggulangan bencana di daerah untuk memaksimalkan penanganan bencana di Indonesia.
“Melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami merencanakan pembangunan pusat logistik, pusat kesiapsiagaan, dan pusat komando krisis,” kata Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara daring melalui siaran TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.
Doni mengatakan pihaknya merencanakan membangun tujuh pusat logistik penanggulangan bencana, tiga pusat kesiapsiagaan bencana, dan tiga pusat komando krisis darurat bencana.
Menurut Doni, pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut diharapkan bisa menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah dengan menyinergikan potensi-potensi yang ada.
“Penanggulangan bencana memerlukan sinergi antardaerah, antarlembaga, dan antara pusat dan daerah,” tuturnya.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendukung rencana pemerintah membangun pusat-pusat penanggulangan bencana tersebut, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
“Kita sendiri merasakan selama ini penyaluran logistik untuk penanggulangan bencana di daerah kerap kali ada kendala,” katanya.
Namun, politisi PDI Perjuangan itu meminta BNPB untuk menyediakan logistik yang sesuai dengan kebutuhan daerah mengingat masing-masing daerah memiliki kerawanan dan demografi yang berbeda.
“Harus dipastikan pasokan kebutuhan logistik antara daerah satu dengan yang lainnya berbeda, menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah,” tuturnya.
TASIKMALAYA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, mencatat sebanyak 75 kejadian bencana terjadi di beberapa wilayahnya selama cuaca buruk sepekan terakhir.
Bencana terjadi mulai tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung sampai pergerakan tanah di beberapa kecamatan Kabupaten Tasikmalaya.
Akibat kejadian tersebut diketahui satu warga meninggal dunia akibat tertimbun longsor di Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, dan 10 orang mengalami luka ringan akibat longsor di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.
“Selama sepekan terakhir terjadi cuaca buruk mulai hujan berintensitas tinggi dan angin kencang, hampir tiap hari selama sepekan terakhir terjadi bencana. Apalagi memang wilayah kita ini sangat rawan bencana,” jelas Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Irwan, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).
Irwan menambahkan, selain beberapa korban akibat puluhan bencana tersebut dampak lainnya seperti rumah rusak warga, jembatan putus, dan kerugian warga lainnya masih dalam proses inventarisir.
Pihaknya pun terus memantau beberapa titik rawan bencana yang kemungkinan masih akan terjadi saat cuaca buruk kembali melanda wilayah Tasikmalaya.
“Kalau dampak kerusakan lainnya masih proses inventarisir petugas kami. Yang jelas, akibat beberapa bencana tersebut kita dan warga sangat perlu diwaspadai sekali,” tambah Irwan.
Warga mengungsi
Akibat beberapa bencana tersebut, terdapat warga yang mengungsi akibat bencana longsor di dua kecamatan yakni Cigalontang dan Taraju sampai sekarang.
Paling banyak warga terpaksa mengungsi ke lokasi paling aman di salah satu titik wilayah pemukiman Kecamatan Taraju.
“Warga yang mengungsi di daerah Kecamatan Cigalontang dan Taraju. Tapi, kita tak membuat tenda karena mereka mengungsi di rumah saudaranya masing-masing yang lokasinya relatif aman. Yang paling banyak itu di Taraju. Karena banyak rumah yang terdampak. Apalagi sekarang masih terus hujan.
Tapi kita membuat dapur umum dan diserahkan ke masing-masing RT. Kita stok logistik,” pungkasnya.
Webinar Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Sistem Manajemen dan SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020
{tab title=”KAK dan Materi” class=”green”}
Latar Belakang
PKMK FKKMK UGM bekerja sama dengan Caritas Germany telah melakukan program pendampingan mulai dari masa tanggap darurat (2018) hingga pemulihan (2020) dalam menguatkan sistem manajemen dan kapasitas SDM kesehatan untuk menghadapi bencana di Sulawesi Tengah. Fasilitas kesehatan yang menjadi sasaran program ini adalah Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah, Dinkes Kabupaten Sigi, RS Tora Bello dan Puskesmas Marawola. Program pendampingan ini melibatkan pemangku kebijakan, pemegang program dan masyarakat di lingkungan sasaran program. PKMK FK-KMK UGM selalu berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Sulteng khususnya dengan Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu (P2KT). Program pendampingan ini telah menghasilkan dokumen rencana penanggulangan bencana sektor kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Dalam pelaksanaan, Dinkes juga bergerak untuk sosialisasi program seperti dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis puskesmas disaster plan, meski sasarannya adalah Puskesmas Model Marawolatetapi juga melibatkan puskesmas lainnya yang ada di Kab. Sigi, sosialisasi Dinkes Disaster Plan Provinsi ke kabupaten-kabupaten pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun 2019, juga pada kegiatan Table Top Exercise (TTX) dokumen perencanaan penanggulangan bencana, atas fasilitasi Unit P2KT Dinkes Prov. Sulteng, beberapa universitas juga terlibat mendampingi yaitu FK Universitas Tadulako, FKM Universitas Tadulako, dan FK Universitas Alkhaeraat. Dinkes sangat menyadari pentingnya semua pihak disektor kesehatan terlibat dalam perencanaan penanggulangan bencana sektor kesehatan ini.
Praktik terbaik dari keseluruhan kegiatan pendampingan ini didokumentasikan dalam bentuk modul pembelajaran, reportase kegiatan, materi dan policy brief yang disebar baik offline maupun online di website www.bencana-kesehatan.net. Modul pembelajaran ini sebagai bahan ajar dalam bimbingan teknis hospital disaster plan, dinkes disaster plan dan puskesmas disaster plan secara koheren dan ilmiah. Policy brief sebagai hasil pembelajaran yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus terkait pengembangan rencana kontijensi sektor kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan.
Dengan demikian melalui webinar ini PKMK FK-KMK UGM akan menyampaikan laporan kegiatan dan praktik terbaik selama pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah yang difasilitasi oleh Caritas Germany Indonesia. Webinar ini akan mengundang Dinkes Provinsi Sulteng, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, dan Pemda Sulteng sebagai narasumber dan pembahas, serta terbuka untuk umum.
Tujuan
Menyampaikan laporan kegiatan dan praktik terbaik selama pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Proses Kegiatan
Bentuk kegiatan ini berupa webinar yaitu pendekatan seminar melalui pendekatan seminar jarak jauh via online.
Peserta Kegiatan
Webinar ini terbuka untuk umum, akademisi kesehatan, peneliti kebijakan dan sistem kesehatan, mahasiswa, dan pemerhati manajemen bencana di Indonesia. serta undangan yang berasal dari organisasi pemerintah dan non pemerintah:
Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah,
Pemda Sulteng
BPBD Sulteng
PKK Kemenkes
WHO
Universitas
Rumah Sakit
Puskesmas
NGO dan LSM
Output Kegiatan
Peserta mengetahui pengembangan rencana kontijensi sektor kesehatan dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan melalui hasil pendampingan penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM Kesehatan Pasca Bencana Sulawesi Tengah.
Jadwal dan Materi Kegiatan
Hari, tanggal : Selasa, 30 Juni 2020 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB Tempat : di tempat masing-masing
Waktu
Materi/Kegiatan
Narasumber/Fasilitator
09.00 – 09.30
Pembukaan
Direktur PKMK FK-KMK UGM
Head of Office Caritas Germany di Indonesia
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
09.30 – 10.00
Adaptasi Pandemi COVID terhadap Kebijakan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Daerah
BPBD Sulteng dan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan
11.35 – 11.55
Diskusi
11.55 – 12.00
Video Testimoni
12.00
Penutupan
{tab title=”Reportase” class=”red”}
Reportase Webinar
Laporan Kegiatan Penguatan Kapasitas Sistem Manajemen dan SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020
Yogyakarta, 30 Juni 2020
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Webinar Laporan Pendampingan Penguatan Sistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020”
Pembukaan : Direktur PKMK FK-KMK UGM
Pandemik menjadi krisis di Indonesia saat ini, membutuhkan pemikiran baru karena ini sesuatu yang belum pernah dialami. Banyak masyarakat yang menyadari bahwa dulu HDP ini sebagai formalitas tapi sekarang harus aplikatif dan diimplementasi. Support Caritas Germany menjadi faktor kunci membuat kegiatan ini berhasil. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi adalah penguatan sistem. Sistem kesehatan sangat penting diperkuat dan pemberdayaan masyarakat perlu didepankan. Isunya bagaimana kader kesehatan ini bisa berperan dalam penguatan sistem kesehatan. Ada sumber daya besar yaitu kader kesehatan yang belum kita manfaatkan sampai saat ini.
Sambutan 1 : Head of Germany
Poin penting dari kegiatan ini adalah ada pengembangan program. Kondisi pandemic ini menjadi pembelajaran bersama untuk lintas sektor dalam pengembangan program dan kebijakan penyebaran COVID-19. Kegiatan yang sudah dilakukan PKMK FK-KMK untuk memperkuat sistem kesehatan secara fondasi ini sudah dekerjakan bersama dengan Pemda Sulteng dan sektor lainnya yang terkait. Hasil pembelajaran kegiatan ini perlu dishare dan bagaimana bisa ditingkatkan lebih baik.
Sambutan 2 : Asisten 2 Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Pemda Sulteng
Mitigasi bencana yang sebagian besar dipahami masyarakat masih berkutat dengan bagaimana mebuat bangunan yang tahan gempa, evakuasi. Mitigasi bencana berbasis psikologi penting untuk diperhatikan. Tidak hanya merancang sarana dan prasarana yang tahan gempa namun mempersiapkan masyarakat yang tangguh akan bencana. Fungsi rumah sakit harus dioptimalkan sebagai tempat yang aman. Semoga seminar ini dapat dimanfaatkan sebaik2nya serta ada lahirnya rekomendasi kebijakan penguatan sistem kapasitas sistem manajemen dan SDM kesehatan berbasis mitigasi bencana.
Sesi 1 : Adaptasi Pandemi COVID terhadap Kebijakan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Daerah
Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Adaptasi Pandemi COVID melalui Webinar dan Youtube Streaming”
Di Sulawesi tengah tidak ada daerah yang menunjukkan kabupaten dengan risiko COVID-19 tinggi. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting, bagaimana masyarakat bisa menjadi pelaku dalam pencegahan penularan COVID-19. Pemda bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana yang dipadukan dalam program pembangunan. Dalam standard pelayanan krisis kesehatan new normal pemda memastikan rencana operasi krisis kesehatan yang disusun diintegrasikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bencana dapat terjadi kapan saja. Kesiapsiagaan daerah, menjadi perhatian bersama di masa Pandemi COVID-19. Meningkatkan manajemen risiko bencana dengan mengelola ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Pengalokasian dana, ketersediaan sumber daya fasilitas dan memberikan pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar. Semua itu disusun dalam rencana kontijensi. Pada proses perencanaan kontijensi ada penilaian bahaya, menghitung ketersediaan sumber daya, kesenjangan, perkiraan keutuhan, simulasi dan kaji ulang. Rencana kontijensi tersebut berlaku untuk semua jenis bencana, dalam kasus COVID maka memasukkan ancaman bahaya covid, ketersediaan sumberdaya dan seterusnya.
Sesi 2 : Laporan Pendampingan PenguatanSistem Manajemen dan Kapasitas SDM Kesehatan pasca Bencana Sulawesi Tengah 2019-2020
Program penguatan sistem manajemen dan SDM sektor kesehatan setelah bencana Sulteng dimulai 1 April 2019 s/d 31 Maret 2020, namun karena kondisi COVID maka akan berakhir di 30 Juli 2020. Pendampingan disaster plan dan penguatan sistem dimulai dari provinsi. Ada beberapa kegiatan yang ditambahkan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Program pertama adalah meningkatkan peran dinkes kab, sigi dalam pemulihan bencna dan menyelesaikan masalah terkait kesehatan. Kedua untuk memperkuat puskesmas marawola sebagai model puskesmas disaster plan dan program bencana keseahtan masyarakat. Ketiga untuk mempertahankan dan memperluas Dinkes Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan ke kabupaten dan sektor lain di Sulawesi Tengah. Tugas internal target yang banyak, kesulitan memberikan pemahaman penugasan jarak jauh dan bencana COVID-19 menjadi tantangan selama proses pendampingan. Program COVID-19 perlu untuk ditambahkan dalam dokumen yang sudah disusun. Rekomendasi lainnya sebagai pembelajaran dari kegiatan ini adalah memperkuat kader dan relawan kesehatan, pemberdayaan masyarakat sekitar puskesmas dan memperluas kegiatan ke kabupaten/provinsi lainnya.
Sesi 3 : Pemaparan Hasil Pendampingan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Sektor Kesehatan Sulawesi Tengah
Pada sat COVID juga masih sering diskusi dengan timPKMK FK-KMK UGM. Kadinkes menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pendampingan dan pengetahuan yang diberikan selama setahun lebih oleh PKMK FK-KMK UGM. Dalam menghadapi pandemi COVID sekarang ini, sistem penanganan yang dilakukan oleh Dinkes Prov Sulteng sama seperti penanganan bencana Sulteng 2018. Dinkes mengaktifkan klaster kesehatan kemudian mengaktifkan semua sub klaster kesehatan. Sekarang sub klaster kesehatan lingkungan sudah bergerak untuk melakukan disinfektan dan surveilans. Tim informasi kesehatan membuka posko COVID-19, bekerja sama dengan PSC. Supaya semua masyarakat mengetahui informasi tentang COVID. Dinkes Provinsi Sulteng juga memiliki buletin sebagai infografis COVID-19 yang bisa diakses secara
Sesi Diskusi
Dalam sesi diskusi ini dibahas bahwa yang penting sekarang adalah rencana tindak lanjut dan bagaimana meingimplementasikan secara bersama apa yang sudah disusun. Karakter bencana di Sulteng berbeda. Pemda berencana merangkum semua kejadian bencana menjadi satu buku dan meminta kerja sama dari PKMK FK-KMK UGM untuk membantu, sehingga pengetahuan tentang mitigasi ini semakin baik dan bisa terinformasikan kepada masyarakat. Sementara Pemda juga merevisi beberapa renkon, mau disatukan beberapa kejadian menjadi SOP bersama dan merangkum semua kegiatan ini. PKMK sudah melakukan knowledge manajemen da akan siap membantu buku pembelajaran atau pedoman untuk Sulteng. UPT P2KT Dinkes Prov. Sulteng juga menambahkan dan menekankan kembali tugas sekarang ini adalah fokus ke kontinuitas. Mengacu pada disaster plan yang sudah disusun dengan PKMK FK-KMK UGM sudah mencakup pada bencana apapun, yang penting ditambahkan adalah SOP sesuai dengan jenis bencana. FK Universitas Al-Khaeraat Palu juga menyampaikan bahwa pihak universitas siap membantu dan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas manajemen bencana Sulteng. Karena pada prinsipnya visi FK Universitas Al-Khaeraat adalah menghasilkan tenakes yang siap dengan kesehatan matra untuk meminimalisasi bahaya-bahaya yang terjadi di masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan pemutaran video testimoni selama kegiatan pendampingan.
AKURAT.CO, Tak bisa dimungkiri, Indonesia kesulitan mengatasi krisis ganda ekonomi sekaligus kesehatan publik akibat pandemi virus corona. Tak ayal, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ‘new normal’ demi menggenjot perekonomian Tanah Air yang terus merosot. Namun, langkah ini justru disebut sebagai upaya kesengajaan yang menyesatkan dan mengaburkan tingginya risiko epidemi oleh sebuah media internasional, Asia Times.
Dimuat pada Senin (8/6), disebutkan bahwa para ahli telah memperingatkan pendekatan prematur untuk memulihkan ekonomi ini berisiko mengekspos rakyat Indonesia ke wabah lebih lanjut dan gangguan ekonomi jangka panjang yang lebih dalam. Bulan lalu, pakar tanggap darurat terkemuka, Dr. Corona Rintawan, meninggalkan Satuan Tugas Nasional COVID-19 Indonesia. Saat membagi pandangannya dengan Asia Times, dokter tersebut mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah Indonesia terpuruk. Ia juga menggarisbawahi bagaimana arahan ‘New Normal’ Jokowi bisa mengundang lebih banyak infeksi dan kebingungan, alih-alih membuat kurva membaik dan aman.
“Kami punya kekurangan kronis dalam tes dan pelacakan. Kapasitas kami untuk melakukan tes PCR jauh dari target 20 ribu tes per hari. Namun, sekarang semuanya dilonggarkan, ekonomi sedang digenjot, sekolah dibuka kembali, peribadahan massa diizinkan, semuanya atas nama narasi ‘New Normal’,” ungkap Corona.
Ia menilai kementerian berusaha menunjukkan dukungan mereka kepada presiden dengan berlomba menerapkan konsep ‘New Normal’ dalam waktu sesingkat mungkin. Padahal, masih belum jelas apakah masyarakat sudah siap atau apakah langkah itu memang diperlukan.
AFP
Menurut Corona, jika pembukaan kembali ekonomi, bersama dengan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, tidak dibarengi dengan langkah-langkah yang memperkuat sistem perawatan kesehatan, hal ini dapat mengarah ke ‘ledakan infeksi’. Tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, ia menegaskan new normal akan menjadi masalah besar. Perekonomian kembali dibuka, sementara saran ahli ilmiah agar pemerintah tidak meremehkan skala infeksi, kematian, dan kemungkinan gelombang infeksi baru diabaikan. Padahal, pemerintah mengumumkan tambahan kasus baru telah menembus angka 1.000 pada 6 Juni.
“Ada lonjakan besar yang diumumkan baru-baru ini. Itu ditelusuri kembali ke 2 minggu lalu, yang mungkin bertepatan dengan perayaan Idulfitri. Klaster infeksi baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi lebih lanjut di kemudian hari. Saat Anda mengatakan ‘New Normal’, orang-orang akan menganggapnya berarti semuanya kini sudah bisa kembali normal,” sambung Corona.
Selain itu, ada kecurigaan pemerintah sengaja menahan tes massal dan kurang melaporkan kematian di kalangan pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP). Salah satu inisiatif pelaporan mandiri, Lapor COVID-19, memperkirakan jumlah kematian sebenarnya mungkin 2-3 kali lebih tinggi daripada laporan resminya. Menurut Corona, penyebabnya adalah pemerintah daerah takut disalahkan atas wabah baru saat kebijakan new normal sedang digalakkan.
“Contohnya, ada seorang PDP meninggal dan baru diketahui positif beberapa hari kemudian. Beberapa pemerintah daerah, saya tidak akan mengatakan yang mana, pada saat itu melaporkan bahwa almarhum negatif COVID-19, meski hasil tesnya belum keluar. Ini karena mereka tidak mau dapat masalah jika jumlah kematiannya kemudian melonjak. Pemimpin daerah mana yang ingin disalahkan saat ‘new normal’ sedang diterapkan?” tambahnya.
Hingga akhir Mei, Gugus Tugas Nasional COVID-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Artinya, tingkat tes COVID-19 di Tanah Air mencapai 1.100 per 1 juta penduduk. Ini kira-kira setara dengan Afganistan, salah satu negara dengan tingkat tes terendah di dunia.
AFP
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan stimulus ekonomi COVID-19 hingga USD 48 miliar (Rp677 triliun). Sekitar 13 persen dari anggaran ini ditujukan untuk layanan kesehatan. Di sisi lain, tes cepat dan PCR tidak digratiskan atau tidak digelar besar-besaran untuk secara akurat mengukur dan menganalisis jumlah infeksi di negeri ini. Asia Times menyebut layanan kesehatan Indonesia tidak siap untuk indentifikasi cepat dan menghadapi gelombang baru epidemi.
Sekitar USD 400 juta (Rp5,6 triliun) dari dana stimulus baru ditujukan untuk komponen perawatan kesehatan, berupa tunjangan dan insentif untuk petugas medis COVID-19. Yang mengejutkan, reaksi kalangan petugas medis terhadap pengumuman ini biasa saja. Asia Times menilai adanya kekecewaan yang dirasakan secara luas pada janji-janji sebelumnya yang dilaporkan tak pernah terwujud.
Porsi terbesar dari anggaran COVID-19 ditujukan untuk dukungan kesejahteraan. Sebagian besar berupa bantuan tunai, bantuan makanan, dan subsidi listrik. Sementara itu, banyak pemberian bantuan tunai yang tumpang-tindih, bantuan makanan dan skema kesejahteraan yang membingungkan keluarga miskin dan berpenghasilan rendah, dan banyak yang kesulitan memahami bagaimana dan di mana mengajukan permohonan bantuan.
Di sisi lain, tes COVID-19 tidak tercakup dalam USD 48 miliar (Rp677 triliun) bantuan COVID-19 dan anggaran stimulus ekonomi itu. Tes ini juga tidak murah di Indonesia. Biayanya sekitar USD 25-30 untuk tes cepat dan USD 70-150 untuk tes swab atau PCR.
Meski ada tanda-tanda ketidakmampuan dan kebingungan, Asia Times mempertanyakan Jokowi yang belum mengganti satu pun anggota kabinetnya. Dengan indikasi bahwa kondisi infeksi COVID-19 sebenarnya dan kematian yang tak dilaporkan, presiden Indonesia ini dinilai terburu-buru untuk melanjutkan kenormalan yang berisiko membawa negara ke wabah baru yang lebih besar. []
